PERATURAN DESA KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG NOMOR ………. TAHUN 2014 Tentang : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KLARI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
4.
5.
6.
bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa perlu adalanya lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menggerakkan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan; bahwa lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
1
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 10. Tahun 2000 tentang Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI DAN KEPALA DESA KLARI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DESA KLARI KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).
KLARI LEMBAGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang; 2. Kecamatan adalah Kecamatan Klari; 3. Desa adalah Desa Klari; 3. Bupati adalah Bupati Karawang; 5. Camat adalah Camat Klari; 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klari; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 2
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa; 13. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 14. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya; 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; 17. Kepala Dusun selanjutnya disebut Kadus adalah perangkat desa unsur kewilayahan pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun; 18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa; 19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa; 20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan; 21. Tim Penggerak Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri; 22. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; 23. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.
3
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Desa Klari membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM. (2) LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meneruskan yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan penyesuaian dari yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat Desa Klari. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di desa; (2) LPM mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam: a. Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah; b. Menggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; c. Menumbuhkankembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di desa. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini LPM mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; b. Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila; c. Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; g. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.
4
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut : a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penaggungjawab; b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan Penyelenggara Adminitrasi; c. Bendahara sebagai Penyelenggara Adminitrasi Keuangan; d. Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana. Bagian Ketiga Kepengurusan Paragrap Satu Susunan Pengurus Pasal 5 (1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Seksi-seksi (2) Seksi-seksi yang dimaksud ayat (1) huruf “d” pasal ini terdiri dari : a. Seksi Keagamaan; b. Seksi Pembangunan c. Seksi Pendidikan d. Seksi Kesejahteraan Sosial e. Seksi Perekonomian f. Seksi Pemberdayaan Perempuan g. Seksi Pemuda dan Olah Raga (3) Setiap seksi diketuai oleh seorang ketua seksi. Paragrap Dua Syarat-syarat Pengurus Pasal 6 Anggota Pengurus LPM terdiri dari Tokoh Masyarakat yang ada di Desa dengan syaratsyarat sebagai berikut : a warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; e. sehat jasmani dan rohani;
5
f. g.
h. i. j. k.
berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh ) tahun atau sudah pernah menikah ; terdaftar sebagai penduduk desa Klari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/ RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; bersedia dicalonkan sebagai anggota LPM. Paragrap Tiga Tata Cara Pembentukan Pengurus Pasal 7
(1) Calon anggota pengurus diajukan oleh masing-masing dusun atas dasar kesepakatan dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan pengurus Rukun Warga (RW); (2) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu; (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD; (4) Masa bakti pengurus LPM ditetapkan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya; (5) Kepala Desa , Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak boleh merangkap menjadi pengurus LPM. Paragrap Empat Pemberhentian Anggota Pengurus Pasal 8 (1) Anggota pengurus berhenti/diberhentikan bilamana : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain; d. Berakhirnya masa baktinya; e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus; f. Tidak melaksankan tugas selama 60 ( enam puluh ) hari secara secara berturutturut tanpa alasan yang jelas; f. Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. (2) Anggota pengurus yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan pasal 7 Peraturan Desa ini. (3) Anggota pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menyelesaikan masa tugas anggota pengurus yang digantikannya.
6
Paragrap Lima Tugas dan Fungsi Pengurus Pasal 9 (1) Ketua LPM mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab LPM dan mempunyai fungsi : a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM; b. Melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi; c. Membina Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis; (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan; (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan. (4) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang; (5) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang; b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang. (6) Ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksinya : (7) Untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Seksi mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana pembangunan sesuai seksinya; b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana; c. Melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan; d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan; e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan seksi masing-masing; f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya; g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan; h. Menyusun laporan secara berkala; i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; Bagian Keempat Kelompok Kerja Pasal 10 (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pembagian wilayah dan jenis-jenis kegiatan dapat membentuk kelompok kerja; (2) Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja; (3) Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan; 7
Bagian Kelima Tata Kerja Paragrap Satu Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus LPM mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan prisnsip keterpaduan; (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam ayat (1) pasal ini : a. Ketua bertanggungjawab kepada Kepala Desa; b. Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi bertanggungjawab kepada Ketua. Paragrap Dua Hubungan Kerja Pasal 12 Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Desa : (1) LPM membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan BPD; (2) Kepala Desa menggunakan LPM untuk membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan desa. Pasal 13 Hubungan LPM dengan lembaga desa lainnya : (1) Bersifat saling mengisi dan saling melengkapi; (2) Segala kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa terpadu perencanaannya dalam LPM yang meliputi sasaran dan lokasinya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi. Pasal 14 Hubungan LPM Desa Klari dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya bersifat hubungan konsultatif dan kerjasama atau kemitraan. BAB IV KEUNGAN DAN PENDANAAN Pasal 15 (1) Dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) dapat bersumber dari: a. Swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 8
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. a. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) berhak mendapat tunjangan honorarium dan tunjangan operasional; b. Besaran honorarium dan tunjangan operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Klari disesuaikan dengan kemampuan Keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa dan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Lembaga kemasyarakatan yang telah ada di Desa Klari yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Desa ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Klari Pada tanggal : 10 DESEMBER 2014 KEPALA DESA KLARI,
YAHYA SOPIAN Diundangkan di KLari Pada tanggal ……………………… Sekretaris Desa ______________________ LEMBARAN DESA KLARI NOMOR : ……… TAHUN : ………….. 9
BERITA ACARA NOMOR: …..……………… PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KLARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KLARI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )
Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh., bulan Desembertahun Dua Ribu Empat Belas ,kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama
: YAHYA SOPIAN
Jabatan
: Kepala Desa Klari
Alamat Kantor
: Jl. Desa Klari Dusun Kopo Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Klari. 2. Nama
: FADLUDIN DAMANHURI,SE
Jabatan
: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klari
Alamat Kantor
: Jl. Desa Klari Dusun Kopo Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari.
Menyatakan bahwa: 1. Kepala Desa Klari dan BPD Klari telah memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ). 2. Kepala Desa Klari dan BPD Klari telah memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Klari.
10
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan sebagai dokumen evaluasi dan dasar dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Klari, 10 Desember 2014 Kepala Desa Klari
Ketua BPD Klari
YAHYA SOPIAN
FADLUDIN DAMANHURI,SE Wakil Ketua BPD
H. DIDI SURYANA Sekretaris BPD,
FEBY HARYADI,S.Pd.
11
BERITA ACARA PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG TERHADAP PERATURAN DESA Nomor : …………….. Tentang : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) --------- Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Desember tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kantor Kepala Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari telah mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Klari.------------------ Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Klari tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Klari, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Klari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan perundangundangan ------------------ Demikian Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari untuk dijadikan bahan lebih lanjut.---------------------------------
Klari, 10 Desember 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KLARI 1
…………………………………
FADLUDIN DAMANHURI,SE
KETUA
2
…………………………………
H. DIDI SURYANA
WAKIL KETUA
3
…………………………………
FEBY HARYADI,S.Pd.
SEKRETARIS
4
…………………………………
EKO SURYANTO
ANGGOTA
5
…………………………………
M. JUNAEDI
ANGGOTA
6
…………………………………
KODIS
ANGGOTA
7
…………………………………
ENDANG RUHANDA
ANGGOTA
8
…………………………………
ACAM
ANGGOTA
9
…………………………………
RAHMAT HIDAYAT
ANGGOTA
12
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG NOMOR ……. TAHUN 2014 Tentang : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
bahwa meningkatkan peran serta dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa perlu adanya lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu adanya pengaturan tugas dan wewenang yang jelas bagi pemerintah desa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 13
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Memperhatikan
:
Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari dengan Pemerintah Desa Klari pada tanggal 10 Desember 2014 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
RANCANGAN PERATURAN DESA KLARI TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) MENJADI PERATURAN DESA KLARI.
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
Menyetujui Peraturan Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Desa Klari Pada tanggal : 10 Desember 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Ketua,
FADLUDIN DAMANHURI,SE
14
15
