PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA WONGGAHU KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO Iwan D. Kaiko Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Uneversitas Negeri Gorontalo 2013 ABSTRAK Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan dan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sehingga peran peneliti adalah sebagai pelaku utama yang terlibat langsung dalam mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kata Kunci : LPM, Ekonomi, Produktivitas
ABSTRACT
The research aimed to find out and describe the roles andobstacles which were faced by LPM in productive economy efforts of society in Wonggahu village of Paguyaman subdistrict, Gorontalo district. The problem of the research was how the role of LPM in productive economy efforts of society in Wonggahu village of Paguyaman subdistrict, Gorontalo district is. Method of the research was descriptive qualitative by having phenomology approach. Therefore the role of research was considered as main actor directly involved in collecting the data through observation, interview and documentation so the collected data were accurate according with the research needs. Keywords: LPM, Economy, Productive
PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah desa (Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2006 : 3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral. Selain pemerintah desa, terdapat juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM atau sebelumnya diberi nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atau prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. (Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000 : 23) LPM sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengayomi dan memberdayakan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Akan tetapi,
peranan
LPM Desa Wonggahu ternyata belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberdayakan ekonomi produktif masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pengurus LPM tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, penyelenggaraan program kerja yang tidak berkesinambungan, serta tidak tetapnya alokasi pembiayaan bagi LPM dalam operasionalisasi organisasi. Alokasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah serta tidak bersifat rutin tersebut menjadikan pengurus LPM dalam menjalankan kegiatan organisasi menjadi terhambat atau tidak menentu. Selain itu, sarana dan
prasarana organisasi yang terbatas juga turut menghambat kelancaran proses penyelenggaraan program yakni pengorganisasian, koordinasi, perencanaan dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat (Tjiptoherijanto dan Soemitro, 1998 : 3). Dari pernyataan di atas, peran LPM yang ada di Desa Wonggahu masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengayomi dan memberdayakan masyarakat karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pengurusnya sehingga menyebabkan penyelenggaraan program kerja yang tidak maksimal dan berkesinambungan, dan tidak tetapnya alokasi pembiayaan bagi LPM dalam operasionalisasi organisasi, serta sarana dan prasarana organisasi yang terbatas juga sebagai penghambat dalam pelaksanaan program kerja mereka khususnya dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan formulasi judul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo” KAJIAN TEORI Pengertian Peranan Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 1984:237 dalam http://www.Acheh-eye .org/data files/bahasa format/ngo bhs/ngo ylbhi 2006 07. html.). Selanjutnya Soekanto menegaskan bahwa analisis terhadap peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: 1. Ketentuan peranan Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang pertilaku yang harus di tampilkan oleh seorang dalam membawa perannya. 2. Gambaran Peranan Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang sacara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.
3. Harapan Peranan Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam mebawakan perannya. Sedangkan peranan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut : 1. Peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat. 2. Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk pembantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Kemudian dipertegas oleh Sastro Poetra dalam Aswar (2004:39) mengemukakan bahwa “Peranan adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Selain itu pula, dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer (Marjo, 1976 : 279) diterangkan bahwa peranan adalah yang dibuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Menurut penulis bahwa peranan adalah merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari pada satu organisasi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya memperkuat kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuannya sendiri, maka pembangunan desa merupakan dasar dan basis dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat strategis. Yang didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta terdapat
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
sesuai keputusan Presiden RI Nomor 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial desa menjadi Ketahanan Nasional Desa. LKMD adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupannya dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan (Beratha, 199:67) LPM merupakan nama pengganti dari LKMD, hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan temu LKMD (Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000) yang diselenggarakan di Bandung tanggal 21 juli 2000, maka nama LKMD diganti dengan LMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang dimaksudkan untuk melakukan pemberdayaan serta menampung aspirasi kebutuhan dan tuntutan dalam memandirikan masyarakat serta merumuskannya dalam program rancangan. Sedangkan sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 66 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabipaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor
66), bahwa
lembaga pemberdayaan masyarakat adalah merupakan lembaga yang ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kondisi sosial budaya masyarakat. Masyarakat desa dapat pula menggunakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada di desa ditetapkan dengan peraturan desa sesuai kesepakatan masyarakat yang melakukan penyesuaian. Menurut Beratha (199:67) menjelaskan bahwa LKMD adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya dijelaskan oleh Soekamto (1988:13) lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing (social institution) yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dipertegas oleh EM. Zul Fajri dalam kamus umum bahasa Indonesia (2008 : 636) masyarakat adalah sehimpunan orang yang hidup bersamasama dalam suatu tempat dalam ikatan aturan tertentu. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan
adalah
terjemahan
dari
empowerment,
sedangkan
memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Webster dan Oxford English Dictory, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau outhority to atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk
memberikan
kemampuan
atau
keperdayaan,
(dalam,
Hutomo,
http://.bapenas.go.id:2008) Menurut K. Suhendra (2006:47) bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan
yang
berkesinambungan,
dinamis,
secara
sinergis
mendorong
keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Selanjutnya Ifa (dalam, Suhendra, 2006:77) mengemukakan bahwa “empowerment aims to increase the power of disanvantage” dalam artian bahwa pemberdayaan memiliki maksud untuk meningkatkan kemampuan dari ketidak berdayaan atau keadaan yang kurang menguntungkan. Sedangkan menurut S. Pambudi, dkk (2003:57) mengungkapkan bahwa pemberdayaan memiliki maksud untuk: Pertama, pemberdayaan bermakna ke dalam, kepada masyarakat yaitu suatu usaha untuk mentranformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Kedua, pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebiajakan selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Menurut
UNDP
(dalam,
http://F:/Peace%20Studies.htm.2008),
mengemukakan bahwa Empwerment (pemberdayaan/penguatan) sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Selanjutnya, istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan sebutan mujtama, yang menurut Ibnu Mansur dalam Lisan Al’Arab mengandung arti (1) pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan, (2) kumpulan dari orang
banyak yang berbeda-beda. Sedangkan musyarakah dan mujtama sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati besama. (Agussyafii, http://mubarok-intitute.blogsport.com:2008) Sehingga yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (political will), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonald D. White (dalam Suhendra, 2006:77). Menurut Mardi Yatmo Hutomo (dalam, http://.bapenas. Go.id:2008) bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktorfaktor produksi, penguatan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat gaji/upah yang memadai, dan penguatan mayarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijaksanaannya. Menurut Mardi Yatmo Hutomo (dalam, http://.bapenas. Go.id:2008) bahwa saat ini ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: a. Bantuan modal bergulir; b. Bantuan pembangunan prasarana; c. Pengembangan kelembagaan lokal; d. Penguatan dan pengembangan kemitraan usaha; dan e. Fasilitas dari pendamping eksitu. Peranan LPM dalam Pengkoordinasian dan Perencanaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar ini maka kesadaran, peran serta, dan swadaya masyarakat di dorong terus sehingga nilai partisipasi masyarakat tidak pernah hilang (membudaya) dan masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu sebagai suatu kewajiban bersama. Sehubungan dengan itu untuk mewadahi aspirasi dan aktifitas segenap lapisan
masyarakat di setiap desa atau kelurahan dibentuk LPM, yang salah satu tugas pokonya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan yang didasarkan pada asas musyawarah (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1996 : 4). Untuk mewujudkan berlangsungnya perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan masyarakat diperlukan suatu lembaga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga ini harus menggerakkan dan mendorong seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. LPM, sebagai lembaga masyarakat yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa, adalah lembaga yang paling tepat bagi berlangsungnya perencanaan partisipatif. Peranan LPM dalam Usaha Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Menuju Kemandirian Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga kemasyarakat mempunyai fungsi atau peran (Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2006:41) sebagai berikut: 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Perublik Indonesia; 3. Peningkatan
kualitas
dan
percepatan
pelayanan
pemerintah
kepada
masyarakat; 4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 5. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; 6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 7. Pemberdayaan hak politik masyarakat;
Kerangka Penelitian
LPM
Konsep Teori
Konsep Teori
Kendala- kendala
Peranan
Perencanaan
SDM
Koordinas
Masyarakat Mandiri
Modal
Kurangnya Pemahamanan Masyarakat terhadap LPM
METODE PENELITIAN Penelitian tentang Peranan LPM dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta atau kondisi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Moleong (2001:109). Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengamatan dan wawancara akan lebih mudah didapatkan data secara lebih mendalam dan detail. Penelitian kualitatif pada dasarnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diharapkan pada individual secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individual atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis. Nasution (1994:47) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam hidupnya, beriteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Fokus Penelitian Adapun fokus penelitian yang akan dirumuskan nanti, di ambil dari topik utama dan rumusan masalah penelitian. Rumusan fokus penelitian disusun secara lebih detail yang meliputi sub fokus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Usaha Ekonomi Produktif
Masyarakat di Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab,
Boalemo
terdiri
dari
Perencanaan
Program
dan
Koordinas
Pembangunan. b. Kendala-kendala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif
Masyarakat di Desa Wanggahu Kec.
Paguyaman Kab. Boalemo terdiri dari 1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Faktor Modal 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LPM
Lokasi Penelitian Berangkat dari timbulnya keinginan untuk mengkaji Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini yakni 1. Masalah dalam perencanaan program koordinasi pembangunan. 2.
Beberapa kendala dalam
pemberdayaan baik faktor SDM, Modal dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Beberapa pertimbangan ini menjadi dasar penulis menetapkan lokasi penelitian adalah Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis melihat permasalahan yang diteliti dan tergantung dari pendekatan yang dilakukan. Untuk kepentingan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis sebagai upaya untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang terjadi di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Dengan demikian fokus penelitian menyangkut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. HASIL PENELITIAN Desa Wonggahu adalah desa pemekaran dari desa Molombulahe pada tahun 1947, yang pada waktu itu sebagai pejabat kepala Desa adalah Bapak Duda Tanggalae Pagau. Selanjutnya pemberian nama Desa Wonggahu terinspirasi dari ada salah satu dusun di Desa Wonggahu yakni Dusun Tohupo, bahwa di dusun tersebut pada setiap bulan dan panenan membuat pesta rakyat yang dinamakan Tarian Setan pada saat tarian berlangsung para penari yang sudah lama menari dan merasa kecapean mereka minta air dengan sebutan “ATA” dalam bahasa Gorontalo “Onggahe” dan juga waktu itu istilah tersebut menjadi sejarah sehingga diangkatlah menjadi Nama Desa Wonggahu Berdasarkan sejarah di atas, sehingga terbentuklah nama Desa Wonggahu yang sampai sekarang ini dikenal oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Boalemo dengan sebutan Desa Wonggahu yang sekarang dipimpin oleh Bapak Yudin Hilimi.
Adapun orang-orang yang pernah memimpin Desa Wonggahu
dari
semenjak pertama terbentuknya desa ini hingga menjadi desa yang defenitif sampai sekarang ini adalah sebagai berikut: Tabel 1 Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Memimpin Desa Wonggahu Dari Tahun 1947-2013 No.
Nama Kepala Desa
Keterangan
1.
Duda Tanggalae Pagau
1947-1970
2.
Musa Magu
1970-1980
3.
Wakolo Mantulangi
1980-2005
4.
Latif Lihu
2005-2011
5.
Yudin Hilimi
2012- sampai sekarang
Sumber Data: Kantor Desa Wonggahu Keadaan Geografis, Tofografi dan Demografis Desa Wonggahu Desa Wonggahu terletak di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya pada poros Jalan Provinsi. Sebelahan Timur dari Ibu kota Kabupaten Boalemo, dari daerah Ibukota Kabupaten berjarak ± 70 km, dari Ibukota Kecamatan ± 3 km, dan dari daerah Ibukota Propinsi berjarak ± 70 km, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mustika b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limba Tihu c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tenilo d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Molombulahe Desa Wonggahu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguyaman, mempunyai luas wilayah secara keseluruhan ± 260 Ha. Dengan pemanfaatan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2 Gambaran Luas Wilayah dan Pemanfaatannya No.
Pemanfaatan Tanah
Jumlah/Ha
%
1.
Perumahan/Pemukiman
75.75
57.4
2.
Sawah
47.25
22.3
3.
Ladang
283.75
6.26
4.
Rawa-Rawa
-
-
5.
Perkebunan Rakyat
192
64
6.
Lain-Lain
-
Sumber Data: Kantor Desa Wonggahu Tampak pada tabel di atas, bahwa pemanfaatan tanah yang dominan adalah untuk perkebunan rakyat, yakni 192 Ha atau berkisar 64%, yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai mata pencaharian mereka, kemudian ladang yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yakni seluas 283.75 Ha atau 6.26%, lahan ini dijadikan masyarakat sebagai kebun dan di tanami dengan bermacam-macam jenis komoditi tanaman tahunan seperti kelapa, cengkeh, coklat, serta tanaman bulanan yang bukan hanya dikonsumsi oleh anggota keluarga akan tetapi dijual di pasaran. Pembahasan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat menentukan arah perkembangan suatu desa, baik dari segi pembangunan desa maupun perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan desa ataupun perkembangan masyarakat merupakan seluruh kegiatan pembangunan desa yang berlangsung dan juga unsur yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan desa atau masyarakat dapat di dorong oleh adanya peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan sumber daya manusia dan penumbuhan iklim yang bisa mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat khususnya pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 5.1.1
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat menentukan arah perkembangan suatu desa, baik dari segi pembangunan desa maupun perkembangan kesejahteraan masyarakat. 5.1.2
Adapun kendala-kendala yang menyebabkan peran LPM dalam usaha
ekonomi produktif masyarakat di Desa Wonggahu dalam rangka membantu pemerintah menurut beberapa responden adalah sebagai berikut: 1. Faktor Sumber Daya Manusia 2. Faktor Modal (dana) 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan LPM Keberadaan suatu lembaga yang ada di desa adakalanya sebagai penopong dalam pembangunan desa. Tetapi, tidak selamanya lembaga yang ada di desa dapat diketahui oleh masyarakat sebagai lembaga yang bisa membantu mereka dalam menjalankan aktivitas juga kebutuhan masyarakat. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut diharapkan LPM dapat melakukan tugas dan fungsinya selaku lembaga masyarakat yang berperan merencanakan dan melakukan pembangunan di desanya sehingga mampu memberikan peranbatunya secara nyata terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa DAFTAR PUSTAKA Agussyafii, http://mubarok-intitute.blogsport.com:2008 Aswar 2004. Skrips, (Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Generasi Muda). Gorontalo: UNG Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000. Anggaran Dasar (Temu LKMD Tingkat Nasional. Bandung Beratha, I Nyoman
1991. Pembangunan Desa
Berwawasan Lingkungan. Jakarta : Bumi
Aksara Depdagri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa 1996. Panduan dan Berbagai Program Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta : PT Penebar Swadaya Kurniawan, Iwan 2001. Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta : LEPIN. Maleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Mardi Yatmo Hutomo (dalam http://.bapenas. Go.id:2008) Marjo, Ys1976. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Surabaya : Bintang Jaya Nasution, 1998. Metode Penelitian Naturalistik Pelaksanaan. Jogjakarta: Tarsito Nasir, Moh, 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Pamudi S. Himawa 2002. Politik Pemberdayaan. LAPEERA Pustaka. Jogjakarta. Pemerintah Desa dan Kelurahan. 2006. Himpunan Peraturan dan Petujnjuk Pelaksanaan. Bandung. Fokus Media Poerwardarminta, W. J. S 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka PEMKAB 2001. Perda. Kabupaten Boalemo No. 66 Tahun 2001 (Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Boalemo : Bag. Hukum, Sekretariat Kabupaten Boalemo. Soekanto 1984http://www.Acheh-eye .org/data files/bahasa format/ngo bhs/ngo ylbhi 2006 07. html.). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UNDP (http://F:/Peace%20Studies.htm.2008).
