PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)
ARTIKEL E-JOURNAL
Oleh: Rintaka Hargita Sandhi NIM 09102244017
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA JANUARI 2015
Partisipasi lembaga pemberdayaan .... (Rintaka Hargita Sandhi) 1
PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop) THE PARTICIPATION OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENTS INSTITUTION ON THE VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING (Case Study at Karangwuni Village Rongkop District)
Oleh : Rintaka Hargita Sandhi, Pendidikan Luar Sekolah
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa Karangwuni Kecamatan Rongkop, 2) Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan desa.1) partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan dan pembangunan desa di Desa Karangwuni, 2) penyebab hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan dan pembangunan desa di Desa Karangwuni, 3) peran dan hubungan Pengurus LPMD Desa Karangwuni dengan Pemerintahan Desa, dan 4) pengembangan dan rencana tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penetapan peraturan LPMD didasarkan pada hasil musyawarah pengurus dan anggota, 2) partisipasi masih berpusat pada desa itu sendiri, saat evaluasi desa masih melakukan penguatan terhadap peran LPMD, 3) desa dalam pelaksanaan partisipasi masih membantu LPMD, 4) dari aspek LPMD partisipasi belum dilakukan secara maksimal atau menyeluruh, 5) realisasi peran LPMD kurang fokus dan kurang memperhatikan keterangan LPMD, 6) keorganisasian LPMD belum disusun secara spesifik dan tugas dari pengurus LPMD belum dilaksanakan secara benar. Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Partisipasi, , Perencanaan Pembangunan Desa Abstract This research aims to describe: 1) how the planning process village development KarangwuniRongkop subdistrict, 2) how the role and function of the empowerment of the village community in village planning. The results showed that 1) the LPMD regulation based on the committee and member discussion, 2) the participation was centered on the village, and the evaluation performed with the strengthen of LPMD role. 3) based from the village aspect the participation was only helping the LPMD, 4) the participation had not been performed maximally, 5) the LPMD role was unfocused, 6) the LPMD organization had not been good organized for the job division of LPMD committee. Keywords: Village Community Empowerments Institution, planning of village development
2 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
PENDAHULUAN
dalam rangka membangun wilayahnya sebab
A. Latar Belakang
merekalah nantinya yang akan memanfaatkan
Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul
dengan
sesamanya.
Dalam
dan manilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Menurut Tjokroamidjojo (1995: 8) bahwa pembangunan nasional merupakan:
perkembangannya muncul berbagai kelompok
1. Proses pembangunan berbagai bidang
sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-
kehidupan baik sosial, ekonomi, politik
lembaga.
dan lainnya;
Lembaga
kemasyarakatan
itu
berperan penting dalam proses kehidupan suatu
kelompok
kemasyarakatan
sosial.
merupakan
Lembaga suatu
sistem
2. Proses
perubahan
merupakan
sosial
proses
masyarakat
yang
perubahan
dalam
berbagai
norma khusus yang menata suatu rangkaian
kehidupannya kearah yang lebih baik,
tindakan
lebih maju dan lebih adil;
yang
berpola
guna
memenuhi
kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana
lembaga
kemasyarakatan
harus
3. Proses pembangunan dari, oleh dan untuk
masyarakat
atau
adanya
mempunyai sistem norma yang mengatur
partisipasi aktif masyarakat.
tindakan yang terpolakan serta tindakannya
Maka pembangunan itu merupakan
kebutuhan
proses yang terjadi secara bertahap dan
manusia. Konsep lain menyatakan bahwa
berkelanjutan guna mewujudkan hal yang
pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni
lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Pada
mengembangkan,
kenyataanya
bertujuan
untuk
memenuhi
memandirikan,
banyak
program-program
menswadayakan dan memperkuat posisi tawar
pembangunan yang tidak sesuai dengan apa
menawar masyarakat lapisan bawah terhadap
yang dibutuhan oleh masyarakat dikarenakan
kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang
pemerintah belum mengopimalkan peranan
dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah
masyarakat
melindungi, membela dan berpihak kepada
pelaksanaan dan evaluasi.
yang lemah, untuk mencegah terjadinya
dalam
proses
perencanaan,
Uraian mengenai pentingnya partisipasi
persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya
masyarakat
dalam
perencanaan
tersebut
eksploitasi terhadap yang lemah.
sejalan dengan pendapat Conyers (1981: 154keberhasilan
155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan
pembangunan masyarakat desa maka segala
utama mengapa partisipasi masyarakat dalam
program
perencanaan,
pelaksanaan
perencanaan mempunyai sifat sangat penting:
evaluasi
pembangunan
harus
Tercapainya
masyarakat mengetahui
karena
melibatkan
merekalah
permasalahan
dan
serta
yang
kebutuhan
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu
alat
informasi
guna mengenai
memperoleh kondisi,
Partisipasi lembaga pemberdayaan .... (Rintaka Hargita Sandhi) 3
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
diselidiki
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program
Karena itu, pembangunan seharusnya
kegiatan
pembangunan
sebagai
suatu
multidimensional
yang
melibatkan
reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem
apabila mereka dilibatkan dalam
ekonomi
dan
persiapan
terhadap
perbaikan-perbaikan
dan
perencanaannya,
proses
sosial.
Sebagai
tambahan, di
bidang
karena mereka akan lebih mngetahui
penghasilan dan out put, khususnya diadakan
seluk
kegiatan
perombakan-perombakan yang radikal dalam
tersebut dan akan mempunyai rasa
lembaga-lembaga, struktur dan administrasi,
memiliki terhadap program kegiatan
begitupun dalam sikap-sikap mental dan
tersebut.
bahkan banyak pula harus mengubah adat
beluk
program
3. Mendorong
partisipasi
umum
kebiasaan
dan
karena akan timbul anggapan bahwa
walaupun
pembangunan
merupakan suatu hak demokrasi bila
ditetapkan atau diarahkan dalam konteks
masyarakat
nasional, realisasinya yang luas bisa memaksa
dilibatkan
dalam
pembangunan. Sejalan
kepercayaan.
modefikasi
dengan
fundamental
biasanya
ekonomi
upaya
internasional, begitupun sistem sosialnya.
memikirkan ulang format proses politik yang
Akan tetapi, sebelum mengadakan analisa
lebih memberi ruang kepada rakyat mulai
mengenai kompleksitas pembangunan, kita
tampak, hal ini ditandai dengan diterapkan
mulai dulu dengan membahas dua macam
maka hal tersebut juga membawa dampak
pendekatan konseptual yang penting mengenai
positif
studi atau telaah pembangunan ekonomi.
dalam
sistem
waktu,
itu
Akhirnya
pemerintahan
di
Indonesia.
Kemudian kita akan meninjau kembali dua
Tiap-tiap
negara
mengejar
pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua
orang
turut
mengambil
bagian.
pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakat ganda. Pembangunan juga merupakan proses
Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu
multidimensional
komponen yang esensial dari pembangunan
perubahan-perubahan yang penting dalam
itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini
suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap
disebabkan
masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan
pembangunan
semata-mata
fenomena
pengertian
yang
itu
bukanlah
ekonomi. paling
Dalam
akselerasi
yang
pertumbuhan
menyangkut
ekonomi,
mendasar,
pengangguran kesenjangan dan pemberantasan
pembangunan itu haruslah mencakup masalah-
kemiskinan sehingga pembangunan adalah
masalah materi dan finansial dalam kehidupan
proses menuju perubahan-perubahan yang
orang.
dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kahidupan masyarakat itu sendiri.
4 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
Dalam pengertian pembangunan para
pemerintahan,
pembangunan
dan
ahli memberikan berbagai macam definisi
kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa
tentang pembangunan, namun secara umum
terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa
ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan
lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana
merupakan
teknis
proses
untuk
melakukan
lapangan,
unsur
wilayah.
Badan
perubahan. Menurut Siagian (1994: 105)
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan
memberikan pengertian pembangunan adalah
lembaga
“usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh
keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW,
suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-
rangka pertumbuhan dan perobahan yang
tokoh masyarakat.
berencana menuju modernitas dalam rangka
perwujudan
Hasil
yang
demokrasi
dicapai
yang
perencanaan
pembinaan bangsa”. Pengertian yang lebih
pembangunan desa tidak lepas dari adanya
sederhana tentang pembangunan adalah suatu
dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa
proses perubahan ke arah yang lebih baik
maupun
melalui
pemberdayaan masyarakat desa yang dalam
upaya
yang
dilakukan
secara
terencana.
lembaga
desa.
Lembaga
hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang
Pelaksanaan
perencanaan
pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Menurut Pasal 1 Perda Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2006
mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong
partisipasi
masyarakat
perencanaan,
pelaksanaan,
pembangunan
tentunya
dalam
pelestarian
perlu
menjalin
hubungan yang baik dengan pemerintah desa. B. Perumusan Masalah
menyebutkan bahwa:
Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara
pemerintahan
desa
yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
proses
perencanaan
pembangunan desa? 2. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan desa? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk : 1. Mendeskripsikan
bagaimana
perencanaan pembangunan desa.
proses
Partisipasi lembaga pemberdayaan .... (Rintaka Hargita Sandhi) 5
2. Mengetahui bagaimana peran dan fungsi
Pembangunan Desa di Desa Karangwuni
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan Rongkop.
dalam perencanaan desa.
B. Tempat dan waktu Penelitian Penelitian
METODE PENELITIAN
Karangwuni
A. Jenis Peneitian
Gunungkidul,
Penelitian ini menggunakan perspektif
ini
dilakukan
di
Desa
Kecamatan
Rongkop,
Yogyakarta.
Dilaksanakan
selama 3 bulan dari bulan Maret 2014 sampai
pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan
dengan bulan Mei 2014.
Lincoln (Moleong, 2011: 5) menyatakan
C. Subjek Penelitian
bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah
yang menggunakan latar alamiah, dengan
pengurus LPMD, Pengurus Desa dan warga
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
masyarakat Desa Karangwuni Kecamatan
dan
Rongkop. Untuk mendukung keabsahan data
dilakukan
dengan
jalan
melibatkan
berbagai meode yang ada”. Adapun Bogdan
peneliti
dan taylor (Moleong, 2011: 4) menjelaskan
Sedangkan obyek penelitiannya adalah Peran
bahwa „mendefinisikan metodologi kualitatif
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagai
Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat
prosedur
penelitian
yang
melakukan
trianggulasi
data.
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop.
tertulis atau lisan dari orang-orang dan
D. Teknik Pengumpulan Data Instrumen yang digunakan
perilaku yang dapat diamati”. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (Moleong, 2011: 4) mendeinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik
dalam
kawasannya
maupun
dalam
Menurut David Williams (Moleong, 2011:
5)
menjelaskan
bahwa
penelitian
kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti
ini bertujuan untuk mendeskripsikan
Masyarakat
Lembaga Desa
dibantu
dengan
wawancara, Pengumpulan menggunakan
Dalam
Pemberdayaan Perencanaan
menggunakan
observasi,
dan
data
pedoman
dokumentasi.
dilakukan
wawancara,
dengan
observasi,
dan
dokumentasi.
wawancara
penelitian untuk
ini,
menggunakan
mengetahui
proses
partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa, dari perencanaan, pelaksanaan, hasil dan pemeliharaan. Teknik
yang tertarik secara alamiah.
Partisipasi
penelitian ini adalah peneliti sendiri dan
Dalam
peristilahannya”.
dalam
observasi
dilakukan
untuk
memastikan apakah apa yang disampaikan pada saat wawancara dengan apa yang ada di Desa Karangwuni sesuai. Sehingga terjadi kecocokan data. Teknik pengumpulan data
6 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
dengan
dokumentasi
memperoleh
data
pelaksanaan
dilakukan tambahan
partisipasi
untuk tentang
roda pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat se Desa Karangwuni.
Lembaga
Rencana
Pembangunan
Jangka
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa
Menengah (RPJM) Desa memerlukan filosofi/
Karangwuni Kecamatan Rongkop yang berupa
falsafah sebagai cita-cita dan menjadikan arah,
arsip-arsip, foto, dan lain-lain.
pedoman bagi LPMD dalam pembangunan
E. Teknik Analisis Data
masyarakat desa dalam menentukan visi dan
Analisis data dilakukan pada saat semua
misi serta arah pembangunan desa.
data telah selesai dikumpulkan, data yang
Filosofi Desa Karangwuni tidak akan
terkumpul melalui pengamatan yang sudah
lepas dengan filosofi Kabupaten Gunungkidul
dituliskan
yaitu “DHAKSINARGA BUMI KARTA”.
dalam
catatan
lapangan,
dari
berbagai sumber, dari wawancara dengan
Dengan
responden,
observasi
Karangwuni mengambil falsafah: “kerja keras
secara
dan saling gotong royong menuju kehidupan
kemudian
dokumentasi, akan
dan
diintepretasikan
diilhami
filosofi
tersebut
Desa
yang sejahtera”
deskriptif kualitatif. Dalam melakukan analisis data akan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
melalui tahapan-tahapan. Analisis data dalam
Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari
penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
reduksi data, display data dan pengambilan
sebagai mitra pemerintah desa mempunyai
kesimpulan
tugas : menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
F. Keabsahan Data Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah
triangulasi
sumber.
Trianggulasi
sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2012: 127).
yang ada diwilayah Kecamatan Rongkop, Gunungidul,
propinsi
Daerah Istimewa Yoghyakarta dengan pusat pemerintahan Mengingat
di Dusun
mengembangkan
memelihara
dan
pembangunan
secara
partisipatif, dan memberdayakan masyarakat dan
menumbuhkembangkan
Dusun
dinamika
masyarakat Perencanaan
pembangunan desa tidak lepas dari adanya
Desa Karangwuni adalah salah satu desa
Kabupayen
memanfaatkan,
mengendalikan,
Keberhasilan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah
melaksanakan,
Karangwuni.
Karangwuni
terletak
ditengah-tengah wilayah Desa Karangwuni maka akan memudahkan dalam menjalankan
dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun
lembaga
desa.
Lembaga
pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra. Terkait dengan hal tersebut maka penulis
tertarik
untuk
meneliti
tentang
hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa
Partisipasi lembaga pemberdayaan .... (Rintaka Hargita Sandhi) 7
dalam perencanaan pembangunan desa di desa
Bentuk perencanaan pelayanan desa antara
Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten
lain:
Gunungkidul.
1. Merencanakan kegiatan pemerintah kelurahan
Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah
dan
memajukan,
masyarakat
desa
mengembangkan,
untuk dan
meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah
desa.
Desa
merupakan
pusat
2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pelayanan masyarakat 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
pertumbuhan sehingga partisipasi masyarakat
Peran Lembaga Pemberdayaan
sangatlah dibutuhkan mulai dari perencanaan,
Masyarakat Desa
pelaksanaan, evaluasi sampai pengambilan manfaat.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari
Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terisahkan
dari
penyelenggaraan
otonomi
daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas : a. menyusun rencana pembangunan yang
kepada masyarakat menjadi tonggak strategis
partisipatif
untuk keberhasilan semua program. Karena itu
b. melaksanakan,
upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah
memanfaatkan,
Desa
mengembangkan pembangunan secara
dan
Lembaga
Kemasyarakatan)
merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
sebagai
tujuan
otonomi daerah.
mengendalikan, memelihara
partisipatif c. memberdayakan
masyarakat
menumbuhkembangkan
Desa dapat juga melakukan perbuatan
dan
dan
dinamika
masyarakat
hukum, baik hukum publik maupun hukum
Dalam melaksanakan tugas tersebut
perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
bangunan serta dapat dituntut dan mnuntut
mempunyai fungsi :
dipengadilan.
Sehingga
didesa
dibentuk
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. penyusunan
rencana
pembangunan
secara partisipatif
(LPMD) sesuai dengan kebutuhan desa.
b. pelaksanaan,
LPMD merupakan mitra pemerintah desa
pemanfaatan,
dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
pengembangan pembangunan secara
LPMD
partisipatif
mempunyai
program
untuk
memaksimalkan perencanaan pelayanan desa.
pengendalian, pemeliharaan
dan
8 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
c. pemberdayaan
masyarakat
penumbuhkembangan
dan
dinamika
masyarakat.
mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok
dan
fungsi
untuk
mendorong
partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
Pelaksanaan perencanaan pembangunan
pelaksanaan,
pelestarian
pembangunan
desa LPMD merupakan mitra kerja dari
tentunya perlu menjalin hubungan yang baik
pemerintah desa. Pemerintah desa adalah
dengan pemerintah desa.
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa
Permusyawaratan mengatur
Desa
dan
Arah Kebijakan Keuangan LPMD
dan
Badan
adalah
(BPD)
dalam
peningkatan kemampuan keuangan LPMD
mengurus
kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dalam
system
pembiayaan
desa
dalam
penyelenggaraan
Sumber penerimaan LPMD terdiri dari
pemerintahan
Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah,
Indonesia.
Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah,
Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan
Alokasi Dana Desa, Pinjaman Desa dan
Perangkat Desa mempunyai peran penting
Pendapatan lain-lain yang sah. Pengelolaan
dalam pembangunan desa. Kepala desa yang
pendapatan LPMD dilakukan dengan cermat
mempunyai kedudukan sebagai pimpinan
dan hati-hati. Peningkatan pendapatan desa
Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara
tidak hanya menyangkut peningkatan PAD
pemerintahan desa yang mempunyai tugas
tetapi
menyelenggarakan
pemdapatan desa lainnya.
Negara
dalam
pemerintah
pemerintahan desa dan pembangunan desa.
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
upaya
Kesatuan
pembangunan
Republik
urusan dan
pemerintahan, kemasyarakatan.
juga
optimalisasi
Dengan
berlakunya
sumber-sumber
otonomi
desa
Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari
memberi peluang bagi desa untuk mengatur
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya,
dan mengurus urusan pemerintahan desa dan
yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis
kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan
lapangan,
kreatifitas
unsur
wilayah.
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan
demokrasi
sendiri
berdasarkan
aspirasi
masyarakat.
yang
Belanja desa merupakan pengalokasian
keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW,
dan pendistribusian semua pengeluaran desa
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-
dalam
tokoh masyarakat.
Pemerintah desa telah menerapkan sistem
periode
tahun
anggaran
tertentu.
Hasil yang dicapai perencanaan pembangunan
anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan
desa tidak lepas dari adanya dukungan
anggaran terbatas sehingga perlu adanya
berbagai pihak baik pemerintah desa maupun
kebijakan. Belanja berdasarkan pada prioritas
lembaga
program atau kegiatan dengan pengendalian
desa.
Lembaga
pemberdayaan
masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai
Partisipasi lembaga pemberdayaan .... (Rintaka Hargita Sandhi) 9
yang lebih baik daam perencanaan dan
yang akan diajukan keproses perencanaan
pelaksanaannya secara efektif dan efisien.
pembangunan desa.
Kebutuhan keuangan desa diperlukan
c. Penetapan prioritas kegiatan yang akan
untuk melaksanakan fungsi layanan umum
diajukan
dasar yang meliputi penyediaan layanan
meskipun masing-masing dusun sudah
kesehatan,
menetapkan prioritas kegiatan.
pendidikan,
penanggulangan
infrastruktur
kemiskinan.
dan
Kebutuhan
B. Saran
keuangan desa dalam melaksanakan fungsi
Dari
ke
desa
temuan
belum
penelitian
terpenuhi,
disarankan
layanan publik tercermin dalam rencana
beberapa hal sebagai berikut:
anggaran belanja desa yang meliputi benja
1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan
pembangunan atau belanja langsung dan
perencanaan LPMD dan korlasi dengan
belanja
desa belum terwujud sehingga partisipatif
administrasi
atau
belanja
tidak
langsung.
masyarakat desa belum optimal, agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah
SIMPULAN DAN SARAN
dipahami baik oleh perangkat pemerintah
A. Simpulan
desa dan dusun
Berdasarkan
pembahasan
dari
hasil
penelitian yang telah disajikan , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses
perencanaan
dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif. 2. LPMD
LPMD
untuk
maupun masyarakat
dan
pemerintah
mengoptimalkan
desa
kegiatan
perlu
identifikasi
pembangunan di Desa Karangwuni belum
masalah dan kebutuhan masyarakat mulai
dilaksanakan
dari tingkat RT supaya desa mempunyai
secara
optimal,
dengan
uraian sebagai berikut:
data
tentang
potensi,
masalah
dan
a. Beberapa tahapan proses perencanaan
kebutuhan masyarakat serta pemerintah
pembangunan di masing-masing dusun
desa mengoptimalkan pemanfaatan data
belum dilaksanakan, diantaranya tahapan
tersebut agar perencanaan pembangunan
persiapan
masyarakat
dan
tahapan
pembahasan
kegiatan atau penetapan prioritas kegiatan yang
akan
disampaikan
ketingkat
musrenbang desa. b. Ditingkat
desa
dapat
mendekati
kebutuhan masyarakat yang diharapkan. 3. Perlu ada peningkatan pemahaman LPMD dan perangkat desa, unsur pembangunan
musrenbang
desa
beberapa
dan
unsur
masyarakat
mengenai
tahapan proses perencanaan pembangunan
mekanisme perencanaan pembangunan,
belum
pentingnya
tahapan
dilaksanakan, dimana
terutama
masyarakat
pada belum
dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan
melalui
perencanaan kegiatan
pembangunan
pelatihan
atau
penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader LPMD agar dapat
10 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
berpartisipasi dalam pembangunan kepada
Pemberdayaan.
masyarakat sehingga masyarakat dapat
Obor Indonesia.
berpartisipasi
aktif
dalam
proses
Moleong,
Lexy
J.
Jakarta:
(2011).
Yayasan
Metodologi
perencanaan pembangunan desa.
Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX.
Perlu sosialisasi yang optimal dengan
Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
memberdayakan LPMD dan pemerintah desa,
kecamatan,
SKPD
dan
kader
Mubyarto. (1984). Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM.
pembangunan dalam pemberian informasi
Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan
kepada masyarakat di Desa Karangwuni.
Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Sosialisasi
Jakarta: Erlangga.
yang
optimal
ini
untuk
memberikan kejelasan mengenai proses
Siagian, Sondang P. (1994). Administrasi
partisipasi masyarakat dan perencanaan
Pembangunan.
pembangunan kepada masyarakat agar
Agung.
mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.
Jakarta:
Gunung
Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1986). Metode Penelitian Survey. Jakarta: Suntingan LP3ES. Sugiyono.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto,
Suharsimi.
(2005).
Manajemen
Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia
Ketiga:
Suatu
Pengantar.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hasibuan,
Malayu
S.P.Drs.
(1993).
Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah.
Jakarta: CV.Haju
Masagung. Juliantara, Dadang. (2004). Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif.
Yogyakarta:
Pustaka
Jogja Mandiri. Michael,
Todaro.
(1977).
Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Mikkelsen, Britha. (2006). Metode Penelitian Partisipatoris
dan
Upaya-upaya
(2012).
Memahami
Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). Manajemen Pembangunan.
Gunung
Agung.
Jakarta. Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
