PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

Volume I No. 3, Oktober 2016

ISSN 2502 - 3764

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN Abid Muhtarom Universitas Islam Lamongan ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2) Mengerakan dan menigkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan menigkatkan ketahanan. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalakan guna menigkatkan pembangunan, yaitu (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; (4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;(5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; (6)Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajeman yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi. (3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Kata kunci: LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat), Pembangunan Desa

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi

181


1.

ISSN 2502 - 3764

PENDAHULUAN

mengopimalkan

Berdasarkan

dalam

Undang-Undang

proses

Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94

pelaksanaan

menyatakan

melalui

bahwa

Desa

mendayagunakan

peranan

dan

masyarakat perencanaan,

evaluasi.

Lembaga

Dengan

Pemberdayaan

lembaga

Masyarakat (LPM) yang merupakan

kemasyarakatan Desa yang ada dalam

salah satu lembaga kemasyarakatan

membantu

fungsi

sebagai mitra kerja pemerintah desa

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

untuk mengelola, merencanakan dan

pelaksanaan

melaksanakan

pelaksanaan

pembangunan

Desa,

pembangunan

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

menggali

pemberdayaan masyarakat Desa

masyarakat desa. Pembangunan desa

Tercapainya

swadaya

dengan

gotong

royong

keberhasilan

merupakan upaya pembangunan yang

pembangunan masyarakat desa maka

dilaksanakan di desa dengan ciri utama

segala

adanya partisipasi aktif masyarakat

program

pelaksanaan pembangunan masyarakat

perencanaan,

serta

evaluasi

harus

melibatkan

karena merekalah

mengetahui

yang

permasalahan

dan

dan

kegiatannya

meliputi

seluruh

aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual. Lembaga

Pembedayaan

kebutuhan dalam rangka membangun

Masyarakat

wilayahnya sebab merekalah nantinya

Kemasyarakatan yang tumbuh dari,

yang akan memanfaatkan dan manilai

oleh, dan untuk masyarakat, merupakan

tentang

wahana

berhasil

atau

tidaknya

pembangunan di wilayah mereka. Maka

pembangunan

itu

(LPM) adalah Lembaga

partisipasi

dan

aspirasi

masyarakat

dalam

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

merupakan proses yang terjadi secara

pembangunan yang bertumpu pada

bertahap dan berkelanjutan

guna

masyarakat,

mewujudkan

baik

Meningkatnya kesadaran masyarakat

hal

yang

lebih

yang

dalam

kenyataanya banyak program-program

bernegara di dalam wadah negara

pembangunan yang tidak sesuai dengan

Kesatuan

apa yang dibutuhan oleh masyarakat

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

dikarenakan

Meningkatnya partisipasi

182

belum

berbangsa

untuk

seiring dengan dimensi waktu. Pada

pemerintah

kehidupan

bertujuan

Republik

dan

Indonesia

masyarakat



ISSN 2502 - 3764

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

keluarga, membangun kerjasama antar

pengendali

lembaga yang ada di masyarakat dalam

pembangunan,

Meningkatnya masyarakat

kemampuan

sebagai

Sumber

Daya

Manusia (SDM) untuk mengolah dan

rangka

meningkatkan

ekonomi

pembangunan

kerakyatan

untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

memanfaatkan potensi Sumber Daya

Keberhasilan pembangunan desa

Alam (SDA) terutama dalam bidang

tidak lepas dari adanya dukungan

Agrobisnis

Pariwisata,

berbagai pihak baik pemerintah desa

kerakyatan

maupun

dan

Meningkatnya

ekonomi

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan fungsi dan peranan Lembaga

Pembedayaan

(LPM)

sebagai

Masyarakat

mitra

kerja

lembaga

dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat

pemupukan rasa persatuan dan kesatuan

pelaksanaan,

masyarakat

pembangunan

Pengkoordinasian pembangunan. partisipasi perencanaan,

perencanaan Sebagai

wadah

masyarakat

dalam

pelaksanaan

Lembaga

pemberdayaan masyarakat desa yang

Pemerintahan adalah Penanaman dan

desa/kelurahan.

desa.

dalam

perencanaan, pelestarian tentunya

perlu

menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Dalam

hal

ini,

di

setiap

dan

penyusunan rencana pembangunan desa

pengendalian pembangunan. Menggali

atau pekon diperlukannya sinergisitas

serta

atau

memanfaatkan

potensi

dan

kerjasama

yang

baik

antara

menggerakkan swadaya gotong royong

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

masyarakat

(LPM) dengan kepala pekon, dengan

sebagai

untuk

media

pembangunan,

komunikasi

antara

demikian

diharapkan

rancangan

masyarakat dengan pemerintah dan

pembangunan yang dihasilkan dapat

antar

sesuai

masyarakat

memberdayakan

itu

dengan

kebutuhan

dan

menggerakkan

kemampuan yang dimiliki oleh desa

potensi pemuda dalam pembangunan,

tersebut yang pada akhirnya bermuara

mendorong

pada

memberdayakan dalam

dan

sendiri,

mendirikan

dan

peranan

wanita

mewujudkan

kesejahteraan


meningkatnya

tingkat

kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.

183


ISSN 2502 - 3764

Sosok seorang kepala desa dalam

dalam

memberdayakan

masyarakat

penyusunan rencana pembangunan ini

desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan

memiliki peran yang sangat besar dan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam memutuskan rencana maupun

(1) meliputi:

program-program yang ada. Kepala

a.

Menyusun rencana pembangunan

desa sendiri dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan

masyarakata

(LPM)

secara partisipatif; b.

Melaksanakan,

mengendalikan,

dalam hal mengkaji dan menimbang

memanfaatkan,

hal-hal apa saja yag akan dimuat dalam

mengembangkan

RPJM,

secara partisipatif;

dengan

demikian

dalam

penyusunan RPJM hubungan antara

c.

memelihara

dan

pembanguanan

Menggerakkan

dan

mengem-

Lembaga Pemberdayaan masyarakata

bangkan

(LPM) dengan kepala desa cukup erat

royong dan swadaya masyarakat

dalam hal penyusunan RPJM. Sehingga

dan

akan menjadi PJM Menurut Soemantri

d.

Bambang

(2011:75)

bertanggungjawab

dalam

gotong

Menumbuh kembangkan kondisi

Trisantono

Kepala

partisipasi,

dinamis masyarakat dalam rangka

Desa

pemberdayaan masyarakat.

pembinaan

Lembaga

Kemasyarakatan,

dan pengendalian penyusunan RPJM

Kelurahan

Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM

dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai

Desa

tugas

dilakukan

dalam

Musyawarah

forum

Perencanaan

Pembangunan Desa (musrenbang desa).

membantu

pelaksanaan

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

urusan

dalam

pemerintahan,

pemberdayaan

masyarakat.

Kecamatan dan Kelurahan halaman 48). Tujuan pemberdayaan masyarakat

dan

Kemasyarakatan

Fungsi Desa

Lembaga

adalah memampukan dan memandirikan

sebagaimana

masyarakat terutama dari kemiskinan

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dan

mempunyai

ketidakberdayaan.

tugas

membantu

Pemerintah Desa dan merupakan mitra

184

Lurah

(Sumber:Kumpulan Peraturan tentang

(LPM) Tugas

dimaksud

pembangunan, sosial kemasyarakatan dan

2.

sebagaiamana

dilihat

keterbelakangan/kesenjangan/

dari

Kemiskinan

indikator

dapat

pemenuhan



kebutuhan

dasar

ISSN 2502 - 3764

yang

menswadayakan,

memperkuat

posisi

mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu,

tawar

masyarakat

lapisan

mencakup

bawah

pangan,

belum

pakaian,

papan,

menawar terhadap

kekuatan-kekuatan

kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

penekan di segala bidang dan sektor

Sedangkan keterbelakangan, misalnya

kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu

produktivitas yang rendah, sumberdaya

tugas dari LPM adalah memfasilitasi

manusia yang lemah, terbatasnya akses

kegiatan

pada tanah padahal ketergantungan pada

kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM

sektor pertanian masih sangat kuat,

Sebagai wadah yang dibentuk atas

melemahnya

atau

prakarsa masyarakat dan juga sebagai

tradisional karena dipergunakan untuk

mitra pemerintahan kelurahan dalam

memasok

perdagangan

menampung dan mewujudkan aspirasi

internasional. Dengan perkataan lain

kebutuhan demokrasi masyarakat di

masalah keterbelakangan menyangkut

bidang pembangunan maka Peran LPM

struktural

sebagai fasilitator adalah memfokuskan

pasar-pasar

lokal

kebutuhan

(kebijakan)

dan

kultural

(Sunyoto Usman, 2004).

lembaga

pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan Kecamatan ada

Galang

beberapa

yang

Kota

Karas Batam,

indikator pembahasan

diuraikan

berdasarkan

melakukan

pemba-

di Kelurahan Karas dapat dilakukan dengan

melaksanakan

musyawarah

rencana pembangunan/ Musrenbang.

pada

Musyawarah perencanaan pembangunan

fungsi

kelurahan

pemberdayaan

rencana-rencana

ngunan. Rencana-rencana pembangunan

beberapa fungsi dan peranannya yaitu lembaga

dan

pada mendampingi masyarakat didalam

Untuk mengetahui seberapa besar peran

pembangunan

(Musrenbang) adalah

tingkat

forum musyawarah

masyarakat kelurahan sebagai fasilitator,

perencanaan

mediator, motivator, dan dinamisator

kelurahan yang melibatkan para pelaku

bagi pembangunan wilayah kelurahan.

pembangunan

1.

musrenbang kelurahan antara lain :

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Sebagai

a.

mengembangkan,

kelurahan

tahunan

tujuan,

Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan

Fasilitator Pemberdayaan

pembangunan

sebagai

proses

memandirikan,


b.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

185


c.

d.

Memeratakan

pembangunan

dan

antara

perangkat

kelurahan

yang

hasil-hasilnya secara berkeadilan

memwakili warga masyarakat dengan

Menampung

menetapkan

pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan

prioritas kebutuhan masyarakat yang

juga perusahaan disekitar kelurahan.

diperoleh

musyawarah

Oleh karenanya lembaga pemberdayaan

tingkat

masyarakat kelurahan juga melakukan

dan

dari

perencanaan

e.

ISSN 2502 - 3764

pada

bawahnya (RT/RW/Lingkungan).

inisiatif

Menetapkan

kegiatan

pembangunan

dibiayai

solusi terhadap persoalan yang ada di

murni

swadaya

Kelurahan Karas.

prioritas

kegiatan

2.

prioritas

Kelurahan dari

yang dana

akan

untuk

mengupayakan

dan

upaya

pencarian

masyarakat. f.

Menetapkan yang

akan

diajukan

Lembaga

Pemberdayaan

ke

forum


atas

untuk

Mediator

musrenbang

lebih

diusulkan

mendapat

alokasi

Lebih lanjut dinyatakan bahwa

pendanaan dari APBD Kota, APBD

Kader

Propinsi, APBN maupun sumber

merupakan mitra Pemerintahan Desa dan

dana lainnya.

Kelurahan yang diperlukan keberadaan

Peran

LPM

sebagai

fasilitator

Pemberdayaan

Masyarakat

dan peranannya dalam pemberdayaan

adalah memfasilitasi segala aktivitas

masyarakat

masyarakat

program

partisipatif di Desa dan Kelurahan.

direncanakan

Adapun peran Kader Pemberdayaan

mengenai

pembangunan

yang

dan

pembangunan

kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai

Masyarakat

fasilitator

mempercepat perubahan.

LPM

pembangunan pendampingan

selain juga terhadap

mengusulkan melakukan perangkat

LPM

(KPM)

sebagai

mediator

adalah

dalam

pembangunan adalah mempunyai tugas

perangkat RT dan RW di Kelurahan.

mensosialisasikan

Peran LPM memang terlihat sebagai

rencana

fasilitator didalam

ditetapkan dan

upaya menyusun

intinya

hasil-hasil

pembangunan

yang

dijadikan

usulan sudah

rancangan

rencana rencana pembangunan hal ini

pembangunan jangka menengah dan

ditandai dengan program LPM didalam

rancangan

melakukan aktivitas rapat dan hearing

terpadu

186

pembangunan kepada

semua

kelurahan elemen



masyarakat.

LPM

ISSN 2502 - 3764

Kelurahan

Karas

Dalam

konteks

pemberdayaan

mensosialisaikan hasil rancangan yang

masyarakat, motivator menempatkan diri

akan

diusulkan

dalam

musyawarah

sebagai garda. Bimbingan, pembinaan,

melalui

sosialisasi

dan atau pengarahan dapat diartikan

kerumah-rumah warga kelurahan dan

sebagai rangkaian kegiatan atau proses

juga melalui bentuk undangan rapat.

memelihara, menjaga, dan memajukan

pembangunan

Kondisi geografis yang menjadi

organisasi melalui setiap pelaksanaan

penyebab terhambatnya pembangunan

tugas personal, baik secara struktural

dan rentannya bencana alam memeiliki

maupun fungsional, agar pelaksanaan

pengaruh yang kuota dalam proses

tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan kelurahan.

pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita

3.

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat Keluarahan Sebagai

bangsa

Indonesia

Handari;1988 : 110). Perkataan

Motivator Motivator ini dipandang sebagai

(Nawawi,

mempunyai

pembinaan

cakupan

ini

kegiatan

yang

ujung tombak dan pionir pembangunan

cukup banyak, akan tetapi yang jelas

maka tantangannya adalah bagaimana

pembinaan

membentuk para motivator-motivator

pembangunan yaitu merubah sesuatu

pemberdayaan masyarakat. Motivator ini

sehingga menjadi baru yang mempunyai

bisa para tokoh yang ada dimasyarakat

nilai

maupun segenap aparat pemerintahan

mengandung makna sebagai pembaruan,

yang ada di desa atau kelurahan,

yaitu usaha untuk membuat sesuatu

kecamatan bahkan ditingkat kabupaten

menjadi

sesuai

dengan

atau kota. banyak hal yang harus

kebutuhan, menjadi lebih

baik dan

dipersiapkan baik persiapan ketahanan

lebih bermanfaat. Dalam hubungannya

personal,

memahami

dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha

sosialnya,

mengungkapkan bahwa yang menjadi

kemampuan mengajak, memobilisasi,

sasaran pembinaan khususnya dalam

menjembatani, serta kemampuan untuk

pembinaan

menjadi

mentalitasnya. Mentalitas yang belum

kemampuan

lingkungan

dan

fasilitator.

modal

Sehingga

peran

yang

mengandung

lebih

lebih

tinggi

masyarakat

arti

dan

juga

adalah

motivator sangat penting dan strategis.

sadar harus dibangunkan, yang tidak


187


sesuai

dengan

dirubah,

yang

ISSN 2502 - 3764

pembangunan

harus

dalam

belum

harus

pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

beres

ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

proses

pembangunan

dan

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak.

4.

Pemberdayaan

Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan


sejumlah pemahaman dan penjelasan

Dinamisator

berkenaan dengan proses penerapan

Lembaga

Bahwa lisasikan

dalam

mengoptima-

pelaksanaan

pemberdayaan

program

yang

dipantau.

Dalam

pelaksanaan program maka pengawasan

masyarakat, LPM jeli dan bijaksana

diperlukan

dalam memantau dan melihat berbagai

perencanaan dan bentuk pembangunan

kegiatan

di masyarakat yang selalu

dengan memperkecil dampak negatif

dinamis,

menempatkan

yang mungkin ditimbulkan.

dirinya

di

tengah-tengah masyarakat untuk bisa

untuk

Berdasarkan Undang-Undang Desa

langsung terjun mendorong masyarakat

Nomor

untuk lebih berperan aktif terlibat dalam

menyatakan bahwa,

kegiatan

pembangunan

Masyarakat

masing

wilayah

ia

di

masing-

berdomisili.

menyesuaikan

Tahun 2014 pasal 1 ayat 12

Desa

mengembangkan

Pemberdayaan adalah

upaya

kemandirian

dan

Pemberian layanan publik (kesehatan,

kesejahteraan

masyarakat

pendidikan, perumahan, transportasi dan

meningkatkan

pengetahuan,

seterusnya) kepada masyarakat tentu

keterampilan,

merupakan tugas.

kesadaran, serta memanfaatkan sumber

Masyarakat yang mandiri sebagai

daya

melalui

perilaku,

dengan sikap,

kemampuan,

penetapan

kebijakan,

partisipan berarti terbukanya ruang dan

program, kegiatan, dan pendampingan

kapasitas

yang sesuai dengan esensi masalah dan

kreasi,

mengembangkan mengontrol

potensi-

lingkungan

dan

sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah

secara

mandiri,

dan

ikut

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil

kesimpulan

bahwa

dalam

menentukan proses politik di ranah

menjalankan roda pemerintahan yang

negara. Masyarakat ikut berpartisipasi

ada di desa, maka Kepala Desa atau pekon, Badan Permusyawarantan Desa

188



ISSN 2502 - 3764

(BPD) atau Badan Hippun Pemekonan

3.

METODOLOGI PENELITIAN

(BHP), serta Lembaga Kemasyarakatan

Jenis penelitian yang diambil oleh

diamanatkan dalam undang-undang agar

peneliti adalah termasuk jenis penelitian

dapat

bekerjasama

berhubungan

dengan

menjalankan

roda

sehingga

dan

saling

deskriptif dengan menggunakan metode

baik

dalam

analisis

kualitatif

yaitu

untuk

pemerintahan

menjelaskan dan menganalisis secara

tujuan agar setiap desa

mendalam Berdasarkan Undang-Undang

mempunyai

kemampuan

untuk

Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang

mengurus segala urusan desa sendiri

fungsi dan peran lembaga pemberdayaan

secara

dapat

masyarakat (LPM) dalam pembangunan

terciptanya kemandirian desa atau pekon

di Desa di Kabupaten Lamongan Tahun

dapat tercapai.

2015.

otonom

sehingga

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor

6

Tahun

2014

menyatakan

bahwa

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

Pembangunan

Desa,

kemasyarakatan

Desa,

pasal

2

Fokus Penelitian a.

Sesuai

sebagaimana dimaksud

pelaksanaan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor

pembinaan

21 Tahun 2007 tentang pedoman

dan

pember-

pembentukan

lembaga

dayaan masyarakat Desa berdasarkan

kemasyarakatan

Pancasila,

Lamongan.

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b.

Sesuai

di

kabupaten

sebagaimana dimaksud

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dalam Berdasarkan Undang-Undang

dan Bhinneka Tunggal Ika.

Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor

6

Tahun

menyatakan bahwa

2014

pasal

94

4.

Desa mendaya-

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

gunakan lembaga kemasyarakatan Desa

Kedudukan

yang ada dalam membantu pelaksanaan

Lembaga

fungsi penyelenggaraan Pemerintahan

rakat

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

Desa.

Dan

Wewenang

Pemberdayaan

Masya-

(LPM) Dalam Pembangunan

pemberdayaan masyarakat Desa


189


Lembaga

ISSN 2502 - 3764

Pemberdayaan

Tanjung,

Desa

Made;

Kecamatan

Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Karangbinangun: Desa karangbinangun,

LPM adalah wadah yang dibentuk atas

Desa

prakarsa

Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan

masyarakat

Pemerintah

sebagai

mitra

Kecamatan

LPM

Mayong

Mantup,

Desa

;Kecamatan

Kedungsoko,

Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa

Sukosari;

Tlanak;

Tukkerto; Kecamatan Sambeng: Desa

Kecamatan

Sugio:

Desa

Kecamatan

Jubellor, Desa Gondanglor; Kecamatan

Ardirejo;

Sukodadi: Desa Sukodadi; Kecamatan

Kebonagung

Lamongan: Desa Tanjung, Desa Made;

Kemasyarakatan

Kecamatan

Desa

Lembaga

Mayong

disingkat

Karangbinangun:

karangbinangun,

Desa

Kecamatan

Deket:

Desa

Babat:

membentuk

Desa

Desa

Lembaga

yang

namanya

Pemberdayaan

Masyarakat

LPM.

LPM

yang

yang

sudah

Desa

dibentuk meneruskan

Desa

dibentuk sebelumnya dan melakukan

Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan

penyesuaian dari yang sudah ada sesuai

Deket:

dengan kebutuhan dan sosial budaya

;Kecamatan Pelang,

Kembangbahu:

Kecamatan

Desa

Mantup,

Tukkerto;

Kecamatan

Sambeng: Desa Ardirejo; Kecamatan

masyarakat

Babat:


Desa

Kelurahan

Kebonagung

dalam

mewujudkan

dan

menampung dan aspirasi

Tlanak;

Desa

LPM

Kecamatan

Kecamatan

Sugio:

Desa

dan


masyarakat

dibidang


pembangunan. Kedudukan

Lembaga


kebutuhan

Pemberdayaan

Masyarakat

merupakan

(LPM) Lembaga

Kemasyarakatan

yang bersifat lokal

Kecamatan

Karangbinangun:

karangbinangun, ;Kecamatan

Desa

Desa Mayong

Kembangbahu:

dan secara organisasi berdiri sendiri dan

Pelang,

berkedudukan di desa.


LPM Desa

Kecamatan

Sidomlangean,

Kedungpring: Desa

Tlanak;

Deket:

Kecamatan

Desa

Mantup,

Desa

Tukkerto;

Desa

Kecamatan


Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa

Babat:

Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa

mempunyai tugas membantu Kepala

Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa

LPM Kecamatan Kedungpring: Desa

190

Desa

Kebonagung. LPM



ISSN 2502 - 3764

Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan

Ardirejo;

Sugio: Desa Jubellor, Desa Gondanglor;

Kebonagung..

Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi;

Kecamatan

Babat:

Wewenang

Desa

Lembaga

Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung,

Pemberdayaan

Desa

Kecamatan

Dalam Pembangunan Di Desa Dalam


Sistem Pemerintahan Desa adalah (1)

Desa

Merencanakan

Made;

Mayong

;Kecamatan

Masyarakat

(LPM)

pembangunan


berdasarkan

Mantup,

Desa

Mengerakan dan menigkatkan partisipasi

Desa

masyarakat

Sukosari;

Desa

Kedungsoko,

Kecamatan

Deket:

musyawarah,(2)

dalam

pelaksanaan


pembagunan,(3)

Ardirejo;

kembangkan kondisi dinamis masyarakat

Kecamatan

Babat:

Desa

Kebonagung.

dalam: Merencanakan

pembangunan

berdasarkan

musyawarah, Menggerakan meningkatkan partisipasi dalam

masyarakat

Kecamatan

ketahanan

Kedungpring:

di Desa


masyarakat


pelaksanaan


kondisi

Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung, dinamis

dalam

menigkatkan

dan

pembangunan, Menumbuhkan kembangkan

dan

Menumbuh

meningkatkan

Desa

Made;

Kecamatan


ketahanan di Kecamatan Kedungpring:

Desa

Desa


Sidomlangean,

Desa

Tlanak;

Mayong

;Kecamatan

Kecamatan Sugio: Desa Jubellor, Desa

Mantup,

Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa

Sukosari;

Sukodadi; Kecamatan Lamongan: Desa


Tanjung,

Ardirejo;

Desa

Made;

Kecamatan

Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa

Mayong

;Kecamatan

Desa

Kedungsoko,

Kecamatan

Kecamatan

Deket:

Babat:

Desa Desa

Desa

Kebonagung. Dalam

merencanakan


pembangunan berdasarkan musyawarah

Mantup,

Desa

di LPM Desa Kebonagung Kecamatan

Desa

Babat, LPM Kelurahan Sidokumpul

Sukosari;

Desa

Kedungsoko,

Kecamatan

Deket:



Kecamatan

Kedungpring:

Desa

191


ISSN 2502 - 3764


karangbinangun,


;Kecamatan


Pelang,

Kecamatan Lamongan: Desa Tanjung,


Desa

Deket:

Made;

Kecamatan

Desa

Mayong

Kembangbahu:

Kecamatan

Desa

Desa

Mantup,

Tukkerto;

Desa

Kecamatan



Desa

;Kecamatan

Babat: Desa Kebonagung. Yang ketiga


adanya perencanaan yang baik, sistimatis

Mantup,

Desa

dan berkelanjutan.

Desa

Mengerakan

Mayong

Sukosari;

Desa

Kedungsoko,

Kecamatan

Deket:

dan

menigkatkan


partisipasi

Ardirejo;

pelaksanaan pembagunan adalah cara

Kecamatan

Babat:

Desa

masyarakat

Kebonagung, dibutuhkan adanya aspirasi

dimana

dan dukungan dari masyarakat dalam hal

dorongan kepada masyarakat Kecamatan

ini seluruh warga dan perangkat desa


agar pelaksanaan pembangunan dapat

Tlanak;

terlaksana dengan baik. Hal-hal yang


dapat

dan


dukungan dari masyarakat dapat berjalan


adalah Pertama dengan memberikan

Kecamatan

informasi yang jelas kepada masyarakat

karangbinangun,

tentang kondisi nyata dari pembangunan

;Kecamatan

desa. Yang kedua bersikap Jujur dan

Pelang,

menghindari dari praktek KKN, hal ini


berguna untuk memberikan rasa percaya

Deket:

dan aman dengan kondisi Kecamatan



Babat:

Tlanak;

berpartisipasi

dilakukan

agar

Kecamatan

aspirasi

Sugio:

Desa

memberikan

dalam

Kecamatan

motifasi

Sugio:

Desa

Karangbinangun: Desa

Desa Mayong

Kembangbahu:

Kecamatan

Desa

Desa

Mantup,

Tukkerto;

Desa Desa

Kecamatan

Kebonagung, dalam

dan

untuk proses


pembangunan dan LPM disini sebagai


wadahnya. Dengan dukungan aparatur


desa

Kecamatan


192

Karangbinangun:

Desa

dan

warga

LPM

Kecamatan



Tlanak;

Kecamatan

ISSN 2502 - 3764

Sugio:

Desa

dari

masyarakat

Kecamatan




Tlanak;



Kecamatan

Desa


Mayong


Karangbinangun:

karangbinangun, ;Kecamatan Pelang,

Desa

Kembangbahu:

Kecamatan

Mantup,

Kecamatan

Desa

Kecamatan

Desa

karangbinangun,


;Kecamatan

Deket:

Pelang,

Desa

Tukkerto;

Kecamatan

Sugio:

Desa


Desa Mayong

Kembangbahu:

Kecamatan

Mantup,

Desa Desa



Babat: Desa Kebonagung adalah harga

Deket:

mutlak


dari

pembangunan

di

desa

Gondangjero.

Babat:

Desa

Tukkerto;

Desa

Kecamatan

Kebonagung.

kondisi

Menumbuh kembangkan kondisi

dinamis pasti akan dapat terlaksana. Hal

dinamis masyarakat dan menigkatkan

ini dapat memberikan ketahanan di desa

ketahanan

sehingga

di

LPM

Kecamatan

Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak;

Kecamatan

Sugio:

masyarakat

menjadi

berkembang.

Desa


1.

Lembaga

Pemberdayaan


Masyarakat


menjalankan

Kecamatan

perannya dalam Pembangunan

Karangbinangun:

karangbinangun, ;Kecamatan

Desa

Desa Mayong

fungsi

dalam dan

di Desa.

Desa

Untuk menjalankan fungsi dan

Desa

Perannya dalam pembangunan LPM (1)


Sebagai wadah partisipasi masyarakat

Deket:

dalam merencanakan dan melaksanakan

Pelang,

Kembangbahu:

(LPM)

Kecamatan

Desa

Mantup,

Tukkerto;

Kecamatan


pembangunan;(2)

Babat: Desa Kebonagung dengan adanya

pengertian

pembangunan

dan

penghayatan dan pengamalan Pancasila;

berkelanjutan, juga adanya dukungan

(3) Menggali, memanfaatkan, potensi

yang

sistemstis


dan

Menanamkan kesadaran

akan

193


dan

menggerakan

ISSN 2502 - 3764

gotong

mempunyai arah dan tujuan. Karena

royong masyarakat untuk membangun;

desa tidak mungkin lepas dari NKRI

(4) Sebagai

sebagai

antara serta

swadaya

sarana

komunikasi

Pemerintah dan masyarakat antar

warga

masyarakat

Negara

kesatuan

dan

pembangunan yang berkesinambungan.

itu

Menggali, memanfaatkan, potensi

sendiri;(5) Meningkatkan pengetahuan

dan

dan

royong masyarakat untuk membangun

ketrampilan

masyarakat;

(6)Membina

dan

potensi

pemuda

pembangunan; kerjasama

menggerakkan dalam

(7)

mengetahui

gotong

potensi

LPM,

sebagian besar mata pencarihanya adalah Petani, Namun tidak sertamerta mereka menjadi Petani, masyarakat desa dapat

masyarakat

untuk

meningkatkan

pembangunan;(8) Pelaksanaan

tugas-

adanya

tugas

dalam

lain

lembaga

adalah

swadaya

yang

ada

antar

Membina

menggerakan

dalam rangka membantu

Pemerintah

Desa

untuk

menciptakan ketahanan yang mapan. Sebagai

wadah

partisipasi

penghasilanya

LPM

yaitu

dengan

mengenali,

memanfaatkan,potensi dan mengerakan swadaya

gotong-royong.

Contohnya

petani dengan beternak ayam atau sapi. Sebagai

sarana

komunikasi

masyarakat dalam merencanakan dan

antara

melaksanakan pembangunan. Adanya

serta antar warga masyarakat itu sendiri,

wadah yang baik guna menigkatkan

adanya jembatan penghubung antara

pembangunan desa sehingga aspirasi

pemerintah

masyarakat dapat tersampaikan dengan

menjadikan tolak ukur keberhasilan dari

baik dan juga dukungan dari pemerintah

pembangunan Desa LPM Kecamatan

desa


untuk

masyarakat

menerima akan

merencanakan

mempermudah

Tlanak;

dan

masyarakat

Kecamatan

Sugio:

desa

Desa

melaksanakan


pembangunan Menanamkan pengertian


dan kesadaran akan penghayatan dan


pengamalan Pancasila adalah sebagai

Kecamatan

dasar Desa dalam pembangunan. Adanya

karangbinangun,

pembahaman yang baik dan penghayatan

;Kecamatan

Pancasila

Pelang,

194

dan

aspirasi

Pemerintah dan masyarakat

menjadikan

pembangunan


Desa Mayong

Kembangbahu:

Kecamatan

Mantup,

Desa Desa



ISSN 2502 - 3764


tidak boleh lepas dari pengawasan dan

Deket:

motivasi pemerintah

Desa

Tukkerto;

Kecamatan


Adanya

Membina

lembaga

Babat: Desa Kebonagung. Karena tidak

antar

adanya kerjasama dari kedua belah pihak

masyarakat untuk pembangunan dapat

maka sulit rasanya pembangunan akan

dilakukan dengan cara kerjasama antar

dapat terlaksana. LPM sebagai wadah

lembaga

atau perwakilan dari rakyat di desa.

terkoordinir sesuai dengan visi dan Misi

yang

yang

kerjasama ada

dalam

terkoordinasi

dan

Meningkatkan pengetahuan dan

Desa LPM. Semakin banyak bantuan

ketrampilan masyarakat adanya LPM di

antar lembaga yang terkoordinasi dengan

desa dapat menjadi sarana pengetahuan

baik maka program pembangunan yang

dan

digalakan LPM dan pemerintah LPM

meningkatkan

ketrampilan

di

masyarakat hal ini tidak lepas dari

maka dapat terlaksana dengan baik.

partisipasi dari pengurus LPM sendiri.

Pelaksanaan

tugas-tugas

lain

Jika Masyarakat LPM diikutkan andil

dalam rangka membantu Pemerintah

dalam pembangunan Desa. Namun akan

Desa

berlaku sebaliknya jika hanya orang

ketahanan yang mapan, dengan cara

tertentu

mungkin

memberikan

penyuluhan

pengetahuan dan ketrampilan tersebut

pengetahuan

terbaru

tidak dapat tersalurkan dengan baik pada

perkembangan LPM dan pemerintah,

masyarakat

sehingga dapat memberikan informasi

maka

Membina potensi yang

dan

pemuda harus

tidak

menggerakkan

dalam pembangunan

dilakukan

menciptakan

dan tentang

dan kebijakan yang terbaru. Adanya dukungan

dari

semua

warga

dan

dan

pemerintah desa dapat menihkatkan

pemerintah Desa adalah mengerakan

ketahanan yang mapan. Dan juga bisa

potensi

dengan melakukan kebijakan-kebijakan

pemuda

LPM

untuk

setempat

sebagai

generasi yang akan datang. Karena

lain yang menunjang pembangunan

dengan pemuda LPM yang ikut langsung dapat menigkatkan pembangunan desa. Banyak dukungan dan kesempatan yang diberikan dapat membuat pemuda LPM lebih kreatif dan inovatif. Namun hal ini


195


2.

ISSN 2502 - 3764

Kendala-kendala yang timbul

kemampuan dalam usaha mencapai cita-

dalam pelaksanaan fungsi dan

citanya.

peranannya

b.)

dalam

rangka

Kurang

keterbukaan

dalam informasi.

pemberdayaan masyarakat. Adapun Kendala-kendala

Adanya

yang

Informasi

menjadi

hal

yang

timbul dalam pelaksanaan fungsi dan

berharga dari suatu organisasi khususnya

peranannya dalam rangka pemberdayaan

LPM karena dengan informasi yang baik

masyarakat dalam penelitian ini yaitu

dan penyampaian informasi yang sesuai

a.)

Tidak adanya Pelaksanaan sistem

dengan kenyataan menjadikan sesuatu

manajeman yang baik

yang berharga. Dengan informasi yang

PJM setiap tahun terlaksana dalam

baik dan benar maka kebijakan LPM

manajeman yang dilaksanakan. Suatu

dapat dilaksanakan dengan baik pula,

organisasi untuk dapat berkembang dan

sehingga tidak adanya permasalahan

mempertahankan

didalam masyarakat Desa dalam proses

diperlukan

kinerja

eksistensinya yang

baik

dan

pembangunan. Adapun informasi yang

sungguh-sungguh baik dari pengurus

baik

maupun dari anggota LPM itu sendiri.

dipahami,sumber

Untuk

jawabkan dan nyata.

perlukan

menunjang

hal

upaya

tersebut

di

peningkatan

c.)

adalah

Adanya

sesuai,baik, dapat

unsur

dapat

dipertangung

politik

sektoral

pengetahuan dan ketrampilan melalui

dalam kepengurusan/ Nepotisme

pemberian latihan dan bimbingan agar

Inilah yang menjadi permasalahan

LPM

bisa

memahami

banyak LPM yang tidak independen

yang

di

dalam kebijakanya karena ada unsur

perlukan untuk berkembang, artinya

politik sektoral dalam kepengurusan /

suatu penilaian kapasitas kemampuan

nepotisme, banyaknya kasus yang terjadi

kinerja suatu organisasi yang dilakukan

pengurus LPM sama dengan pengurus

secara bersama-sama oleh pengurus dan

Desa. Karena kasusnya pengurus LPM

anggota sangat diperlukan sebagai salah

yang memihak dalam pemilihan Kepala

satu

suatu

desa. Dan lain sebagainnya. Namun hal

organisasi,yang hasilnya menjadi pijakan

ini tidak serta merta menjadi hal buruk

untuk memperkuat dan mengembangkan

dalam pemerintahan desa atau LPM

kemampuanya/potesinya

cermin

pribadi

karena jika dijalakan sesuai dengan

196



ISSN 2502 - 3764

kepentingan masyarakat Desa maka akan

kendala seperti keterbatasan SDM dan

berjalan sangat baik.

minimnya dana operasional kegiatan”

d.)

“LPM di desa yang kami teliti

kelihatannya masih belum maksimal menjalankan

perannya

di

pembangunan

Kebonagung, Adirejo Dan Sidokumpul).

dalam

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam

(Informan : Ketua LPM Desa Sugio,

desa.

3.

Para

Tingkat rakat

partisipasi dalam

masya-

memberikan

anggota/pengurus LPM jarang berdialog

dukungan

dengan masyarakat sehingga aspirasi

dalam memberdayakan masya-

masyarakat tidak dapat mereka ketahui”

rakat

(Informan : warga masyarakat Desa

Dalam

dan

keberhasilan

merealisasikan

tujuan

Kalipang, Kebonagung, Adirejo Dan

pembangunan, maka segenap potensi

Sidokumpul).

alam harus digali, dikembangkan, dan

e.)

dimanfaatkan

Hasil penelitian terbuka dengan

sebaik-baiknya.

Begitu

para informan juga mengungkapkan

pula dengan Potensi manusia berupa

bahwa LPM yang ada di desa-desa di

penduduk yang banyak jumlahnya harus

wilayah 10 kecamatan di kabupaten

ditingkatkan

lamongan sudah berfungsi di dalam

keterampilannya

penyusunan rencana pembangunan desa

menggali,

namun

memanfaatkan

belum

optimal.

Berikut

pengetahuan sehingga,

mengembangkan potensi

alam

dan mampu dan secara

pernyataan beberapa informan yang

maksimal, dan pelaksanaan program

“Setiap rencana

pembangunan tercapai. Adanya Tingkat

sempat dipenelitiani.

pembangunan desa secara partisipatif

partisipasi

disusun dalam suatu forum/rapat yang

berikan

diadakan

dalam memberdayakan masyarakat yang

untuk

hal

tersebut

yang

dilaksanakan oleh LPM dan melibatkan

tinggi

semua unsur terkait baik pemerintah

ngunan.

masyarakat dukungan

guna

dalam

mem-

dan keberhasilan

meningkatkan

pemba-

desa, pengurus BPD, tokoh masyarakat,

Berbagai rencana dan program-

dan warga desa yang dianggap perlu

program pembangunan sebagai wujud

dilibatkan. Namun harus diakui bahwa

pelaksanaan pemerintahan telah dibuat

fungsi

dan

ini

belum

optimal

dapat

dilaksanakan oleh LPM karena berbegai


diimplementasikan

di

daerah

kecamatan,baik yang dilaksanakan oleh

197


pemerintah

pusat

ISSN 2502 - 3764

melalui

Instansi-

instansi.

wilayah

Republik

Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran

Vertikal pemerintah

di

itu

daerah

sendiri.

maupun

program

pembangunan

satu

bukan semata-mata didasarkan pada

program pemerintah yaitu pembangunan

kemampuan aparatur pemerintah, tetapi

yang

juga

dilaksanakan

Salah

pelaksanaan

oleh

masyarakat

berkaitan

dengan

upaya

secara swadaya, atau oleh lembaga-

mewujudkan kemampuan dan keamanan

lembaga non-pemerintah lainnya yang

masyarakat untuk berpartisipasi dalam

memiliki

pelaksanaan

program-program

ngunan

berupa

pemba-

pemberdayaan

masyarakat.

Adanya

program

partisipasi

pembangunan.

msyarakat

akan

mampu mengimbangi keterbatan. Biaya

Dalam

mewujudkan

tujuan

dan

pencapaian

program

pembangunan

pada

setiap

lembaga

dibutuhkan

suatu

pola

manajerial

dalam

pengelolaan

kemampuan

pemerintah

pelaksanaan

dalam program

pembangunan tersebut. Berdasarkan hal di atas, berbagai

pembangunan, pola manajerial tersebut

hal diusahakan oleh LPM

dimaksudkan agar hasil pembangunan

penyediaan bantuan yang menunjang

dan

kegiatan

masyarakat,

lainnya dapat dirasakan dan dinikmati

kebijakan

yang

manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu

kesempatan kepada masyarakat untuk

hal yang dibutuhkan adalah kesadaran

turut serta dalam program pelaksanaan

dan

pembangunan.

program-program

partisipasi

aktif

pemerintahan

dari

seluruh

dapat

Pemberian

yaitu :

perumusan memberikan

kreatifitas,

masyarakat dalam menunjang suksesnya

dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi

pelaksanaan

masyarakat dalam pelaksanaan program

program

pembangunan.

Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing

masyarakat

pembangunan. Dalam realitasnya, tidak semua

untuk

anggota masyarakat ikut berpartisipasi,

bersama-sama melaksanakan program

dengan berbagai macam alasan. Hal ini

pembangunan.

disadari karena adanya beberapa factor

Partisipasi masyarakat merupakan

yang mempengaruhi. Disini diperlukan

modal utama dalam upaya mencapai

upaya untuk meyakinkan masyarakat

sasaran program pemerintah diseluruh

tentang partisipasi dalam pembangunan,

198



yaitu

adanya

ISSN 2502 - 3764

komunikasi

antara

LPM PJM setiap tahun terlaksana.

pemerintah desa dengan masyarakat atau

Namun

sebaliknya. Keadaan seperti ini akan

dilaksanakan, nampaknya dari tahun ke

merubah sikap serta tindakan masyarakat

tahun mengalami peningkatan terutama

yang selanjutnya menjadi dukungan

pembangunan

sarana-sarana

untuk berpartisipasi.

seperti

raya,

Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan

program

pembangunan

maksimal.

jalan

kamling,

manajeman

sarana

yang

umum

jembatan, ibadah,

pos

sarana

pendidikan dan sebagainya.

partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan

dalam

Keseluruhan

dari

empat

pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas

Sebagai

sarana

partisipasi

memberikan

masyarakat di desa telah di bentuk

pelaksanaan

lembaga-lembaga

Lembaga

pembangunan desa pada 10 kecamatan

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan

lokasi sampel ternyata dari lima fungsi

Lembaga Pemberdayaan kesejahteraan

pokok LPM yang diteliti ternyata hanya

Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga

empat

ini

sudah cukup efektif namun juga belum

seperti

masyarakat

membantu

di

harapkan

mempercepat

mengefektifkan

dapat atau

pembangunan

di

fungsi

fungsi

maksimal rencana

gambaran

yang

yaitu

LPM

dalam

pelaksanaannya

fungsi

pembangunan

bahwa

menyusun

desa,

fungsi

Kecamatan dan Pembangunan Nasional

melaksanakan rencana/program pemba-

pada Umumnya.

ngunan

desa,

fungsi

menggerakkan

Peningkatan partisipasi masyarakat

partisipasi, fungsi swadaya masyarakat

dalam pembangunan, selain perhatian di

dalam pembangunan desa dan fungsi

harapkan pada aspek keadilan dan

menampung aspirasi masyarakat. Tetapi

pemerataan pembangunan serta hasil-

untuk

hasil hendaknya pembangunan juga

masyarakat sudah dapat dilaksanakan

berorientasi

namun masih kurang efektif. Hasil

masyarakat

pada yang

kepentingan

betul-betul

fungsi

menyalurkan

aspirasi

sesuai

penelitian ini secara keseluruhan dapat

dengan apa yang di butuhkan dan

memberikan gambaran tentang efek-

dirasakan oleh mereka. Demikian pula

tivitas pelaksanaan peran dan fungsi

halnya dengan pembangunan di Desa


199


ISSN 2502 - 3764

LPM dalam pembangunan desa pada

Pancasila;

(3)

umumnya.

memanfaatkan,

Menggali, potensi

dan

menggerakan swadaya gotong royong 5.

PENUTUP

masyarakat untuk membangun; (4)

5.1

Kesimpulan

Sebagai

Berdasarkan

uraian

dan

antara

sarana

komunikasi

Pemerintah dan masyarakat

pembahasan atas masalah yang telah

serta antar warga masyarakat itu

dikemukakan sebelumnya, maka penulis

sendiri;(5)

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

tahuan dan ketrampilan masyarakat;

a. Wewenang Lembaga Pemberdayaan

(6)Membina

Meningkatkan

dan

menggerakkan

Masyarakat

(LPM) Dalam Pemba-

potensi

ngunan

Desa

ngunan; (7) Membina

Di

Pemerintahan

Dalam

Desa

Sistem

adalah

(1)

antar

pemuda

lembaga

penge-

dalam pembakerjasama

yang ada

dalam

Merencanakan pembangunan berda-

masyarakat untuk pembangunan;(8)

sarkan musyawarah,(2) Mengerakan

Pelaksanaan

dan menigkatkan partisipasi masya-

dalam

rakat

rintah Desa

dalam

pelaksanaan

pemba-

ngunan, (3) Menumbuh kembangkan kondisi

dinamis

masyarakat

dan

menigkatkan ketahanan b. Untuk

menjalankan

tugas-tugas

rangka

lain

membantu Peme-

untuk

menciptakan

ketahanan yang mapan. c. Adapun

Kendala-kendala

yang

timbul dalam pelaksanaan fungsi fungsi

dan

dan

peranannya

dalam

rangka

masyarakat

dalam

Perannya dalam pembangunan harus

pemberdayaan

sesuai dengan peraturan desa dan

penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya

kelurahan yang sudah dibuat. Namun

Pelaksanaan sistem manajeman yang

ada beberapa fungsi yang baik untuk

baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan

dijalakan guna menigkatkan pem-

dalam informasi. (3) Adanya unsur

bangunan, yaitu

politik sektoral dalam kepengurusan/

partisipasi

(1) Sebagai wadah

masyarakat

merencanakan

dan

pembangunan;(2) pengertian penghayatan

200

dan

dalam

Nepotisme, (4) Keseluruhan dari

melaksanakan

empat pembahasan yang berasal dari

Menanamkan

hasil penelitian yang dikemukakan di

kesadaran dan

akan

pengamalan

atas

memberikan gambaran bahwa

pelaksanaan

fungsi

LPM

dalam



pembangunan

ISSN 2502 - 3764

desa

pada

10

maksimal, dan pelaksanaan program

kecamatan lokasi sampel ternyata dari

pembangunan

tercapai.

lima fungsi pokok LPM yang diteliti

Tingkat

ternyata hanya empat fungsi yang

dalam

pelaksanaannya sudah cukup efektif

dan keberhasilan dalam member-

namun juga belum maksimal yaitu

dayakan masyarakat yang tinggi guna

fungsi menyusun rencana pemba-

meningkatkan pembangunan.

partisipasi

Adanya masyarakat

memberikan

dukungan

ngunan desa, fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, fungsi

menggerakkan

5.2

Saran

partisipasi,

Setelah kita menyimpulkan hasil

fungsi swadaya masyarakat dalam

analisis, maka penulis akan mencoba

pembangunan

mengemukakan

menampung

desa aspirasi

dan

fungsi

masyarakat.

Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi

masyarakat

sudah

dapat

saran-saran

sesuai

kegunaan dalam penelitian ini, yaitu : a. Bagi

Masyarakat

keterbukaan

Desa,

Adanya

dalam

informasi.

dilaksanakan namun masih kurang

Informasi menjadi hal yang berharga

efektif. Hasil penelitian ini secara

dari suatu organisasi khususnya LPM

keseluruhan

memberikan

karena dengan informasi yang baik

efektivitas

dan penyampaian informasi yang

pelaksanaan peran dan fungsi LPM

sesuai dengan kenyataan menjadikan

dalam

sesuatu

gambaran

dapat tentang

pembangunan

desa

pada

umumnya. d. Dalam

yang berharga. Sehingga

informasi merealisasikan

tujuan

yang

sampaikan

ada

dengan

harus baik

dan

pembangunan, maka segenap potensi

benar,melalui

alam harus digali, dikembangkan, dan

dilanjutkan ke rapat pengurus LPM

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu

dan Kemasyarakat Desa.

pula dengan Potensi manusia berupa

pemerintah

di

Desa

b. Bagi LPM, Menghilangkan adanya

penduduk yang banyak jumlahnya

unsur

harus ditingkatkan pengetahuan dan

kepengurusan/ Nepotisme Inilah yang

keterampilannya sehingga, mampu

menjadi permasalahan banyak LPM

menggali,

yang

mengembangkan

dan

memanfaatkan potensi alam secara


politik

tidak

sektoral

independen

dalam

dalam

kebijakanya karena ada unsur politik

201


sektoral

dalam

nepotisme

ISSN 2502 - 3764

kepengurusan

maka

dari

itu

/

harus

DAFTAR PUSTAKA Arikunto,

Suharsimi.

(2005).

dihilangkan. Ke depan, pengurus

Manajemen Penelitian. Jakarta:

LPM harus dipilih dari orang-orang

Rineka Cipta. Conyers, Diana.

yang

dalam

(1994). Perencanaan Sosial di

pengelolaan pembangunan desa, serta

Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.

mempunyai kemauan, kepedulian dan

Yogyakarta:

komitmen

University Press.

punya

kemampuan

yang

tinggi

dalam

Gadjah

Mada

pemberdayaan masyarakat. Hal yang bisa

dilakukan

pemilihan

adalah

pengurus

dengan

LPM

secara

dan

Djajadiningrat.

Pengembangan Otonomi

pemilu. c. Bagi

Pemerintah,

Untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa

Alkadri

maka

kualitas

SDM

para

pengurus LPM harus ditingkatkan melalui

pelatihan

manajemen

di

pembangunan

bidang yang

Wilayah

Daerah:

Menganalisis Penerbit

:

2002. dan

Bagaimana

Potensi Pusat

Daerah.

Pengkajian

Kebijakan

Teknologi

Pengembangan Wilayah. Badan Pusat Statisitik. 2015. Lamongan Dalam

angka

2015.

BPS

Lamongan

dilakukan lembaga pemerintah/ tim Pembina

atau akademisi. Untuk

Hasibuan,

Malayu

S.P.Drs.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan

Manajemen:

fungsi LPM dalam pembangunan

dan Masalah. Jakarta: CV.Haju

desa

Masagung.

maka

membangun

LPM

harus

dapat

Dasar

(1993).

Pengertian

kerjasama yang baik

dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan BPD. Dengan menyesuaikan PJM disetiap desa sehingga program pemerintah desa dan LPM dapat berjalan dengan

Juliantara,

Dadang.

(2004).

Pemberdayaan

Kabupaten

Mewujudkan

kabupaten

Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

bersama/sejalan.

202



Michael,

Todaro.

Pembangunan

ISSN 2502 - 3764

(1977). Ekonomi

di

Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono.

(2012).

Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo,

Bintoro. Mikkelsen,

Britha.

Penelitian

(2006).

Metode

Partisipatoris

Upaya-upaya

dan

Memahami

(1995).

Manajemen

Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.

Pemberdayaan.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. PT.

Moleong,

Lexy

J.

(2011).

Bumi Aksara, Jakarta.

Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan

XXIX. Bandung: PT.

Remaja, Rosdakarya.

Tarigan, Robinson 2005. Perencanaan Pembangunan

Wilayah.

Bumi

Aksara, Jakarta. Mubyarto.

(1984).

Pedesaan.

Pembangunan

Yogyakarta:

P3PK

UGM.

Tjokroamodjojo,

Bintoro.

1993.

Perencanaan Pembangunan. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.

Todaro,

Michael

P.

2000.

Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh. Jilid 1.

Rachbini, Didik J. 2001. Pembangunan Ekonomi

&

Sumber

Erlangga, Jakarta.

Daya

Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Undang-undang Nomer 6 tahun 2014. 2014.

Undang-undang

Desa

2014.Republik Indonesia Siagian,

Sondang

P.

Administrasi Jakarta:

(1994).

Pembangunan. Gunung

Agung.

Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2003). Otonomi

Desa

Merupakan

Singarimbun, Masri dan Sofyan

Otonomi Yang Asli, Bulat dan

Effendi.

Metode

Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Jakarta:

Persada.

Penelitian

(1986). Survey.

Suntingan LP3ES.


203


Widodo.

2006.

ISSN 2502 - 3764

Perencanaan

Pembangunan : Aplikasi Komputer ( Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

204


PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents