PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA TAHUN 2014
ARTIKEL E-JOURNAL
Oleh:
JULIANA 100565201294
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2015
1
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA TAHUN 2014 ( Studi Kasus di Kelurahan Tanjungpinang Kota)
Oleh : JULIANA
ABSTRAK Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2014. Adapun yang dimaksud dengan peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individuindividu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan tersebut. Jenis penelitian yang peneliti gunakan disini adalah kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang diambil dengan tujuan menghasilkan data deskriptif. Sample penelitian menggunakan teknik data reduksi. Hasil wawancara dianalisis dengan trianggulasi yaitu mengecek keaslian data yang diperoleh dan dibuatkan kesimpulannya secara sistematis. Temuan hasil penelitian yaitu dari indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator. Kendala yang ditemukan dalam membangkitkan peran masyarakat dalam LPM Kelurahan adalah masih kurangnya memiliki rasa kepedulian untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab. Hal ini diakibatkan masih lemahnya peran serta fungsi pemerintah Kelurahan dalam melakukan upaya memberdayakan serta kurangnya motivasi dari para fasilitator. Untuk memperbaiki semuanya maka perlu adanya pembenahan dari 2
pemerintah setempat maupun fasilitator dalam mensosialisasi serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan programprogram LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota.
Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
ABSTRACT The role of community development organizations
in Tanjungpinang
development in the urban village 2014. As is the role was a series of expected behavior in accordance with the person's social position given either formally or informally. The role is based on prescriptions (provisions) and the expectations of the role to explain what individuals should do in a given situation in order to meet the expectations of their own or other people's expectations regarding these roles. This type of research is qualitative researchers use here that produces data in the form of words written or spoken of circumstances that were taken with the aim of generating descriptive data. Sample study uses data reduction. The results were analyzed by triangulation interview that check the authenticity of the data obtained and conclusions made systematically. research findings from the Institute for Community Empowerment indicators as facilitator, Institute for Community Empowerment as a motivator and the Institute for Community Empowerment as a motivator. Problems were found in arousing people's role in the Village is still a lack of community development organizations has a sense of caring for participation and responsibility. This is due to the weakness of the role and functions of government in the efforts to empower village and a lack of motivation from the facilitators. To repair all of the need for improvement of local government as well as the facilitator in socializing and invite the entire community to participate directly in implementing programs LPM Sub Tanjungpinang City.
3
Keywords: Roles, community development organizations. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah wadah aspirasi masyarakat yang dimana digunakan untuk pembangunan dikelurahan tersebut, sehingga masyarakat berharap pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, serta berkesinambungan baik pembangunan yang sumber dananya berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota itu sendiri. Peranan dari pemerintah banyak menjadi sorotan saat ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Anggaran rutin dan pembangunan yang telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, namun masyarakat belum puas atas kualitas jasa dan barang yang diberikan oleh pihak instansi pemerintah. Pembicaraan mengenai peranan pemerintah tidak lepas dari penilaian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi maka semakin baik pula hasilnya. Dimana peranan merupakan suatu persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik yang disebutkan berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa fisik/material 4
maupun nonfisik/nonmaterial. Pada kondisi suatu negara yang normal, dimana sistem di segala bidang sudah tersusun baik, misalnya sistem demokrasi dan perundangan. Sistem peradilan, sistem bisnis dan sebagainya seperti di negara maju. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan terhadap Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Namun dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Otonomi Daerah yang telah dijelaskan dalan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang - undang Tahun Nomor 22 Tahun 1999 itu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas
pembantuan,
diarahkan
untuk
mempercepat
terwujudnya 5
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
sebuah
proses
dimana
masyarakat yang tidak memiliki akses kesumberdayaan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat golongan bawah, didorong oleh pemerintah untuk memandirikan masyarakat, guna untuk menolong dirinya sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik agar menjadi lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan pada individu masyarakat akan tetapi juga pranata-pranatanya. Untuk itu harus menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 6
perbertanggungjawaban, merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan masyarakat. Demikian pula dengan pembaharuan lembaga lembaga sosial dan pengintegrasiannya
ke
dalam
kegiatan
pembangunan
serta
peranan
masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Indonesia merupakan negara kesatuan, maka untuk dapat menjamin terselenggaranya pemeritahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan merata keseluruh pelosok yang ada di Indonesia, perlu dibagi kedalam beberapa daerah besar dan kecil, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, sehingga Negara Indonesia telah dibagi atas beberapa daerah besar dan kecil, daerah besar terdiri propinsi dan kabupaten atau kota sedangkan daerah kecil terdiri dari kecamatan dan kelurahan atau desa. 7
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa kelurahan dipimpin seorang lurah yang mempunyai tugas, melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang diberikan oleh bupati atau walikota sehingga lurah bertanggung jawab pada bupati atau walikota. Adapun tugas lurah adalah: a. b. c. d. e.
Melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan Pemberdayaan masyarakat Pelayanan masyarakat Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Undang-undang diatas menunjukan pembangunan akan berhasil
dengan baik apabila dilakukan oleh administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, aparatur yang bersih serta didukung oleh adanya partisipasi aktif masyarakat setempat. Kesemuanya itu tidak lepas dari tanggung jawab seorang lurah sebagai pimpinan atau administator suatu organisasi ataupun sebagai kepala kelurahan. Terbentuknya LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota No : 322.A tertanggal 21 November 2003, perihal penggantian nama LKMD menjadi LPM secara otomatis baik kepengurusan dan aset-aset yang ada di lembaga tersebut. Adapun fungsi dari LPM sendiri adalah: menanam dan pemupukan rasa persatuan, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, penggali dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
8
Maksud pembentukan Asosiasi LPM adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan lembaga pembedayaan Masyarakat dalam memecahkan masalah kelembagaan serta pembangunan organisasi yang mandiri, sejalan dengan tuntutan dan tantangan masyarakat serta menfasilitasi kepentigan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Di lihat dari kondisi Kelurahan Tanjungpinang Kota yang dimana merupakan pusat dari perekonomian Kota Tanjungpinang sendiri. Kelurahan Tanjungpinang Kota sendiri lebih banyak terdapat warga tionghua ketimbang pribumi, sehingga sedikit kesulitan untuk membaur antara pribumi dan masyarakat tionghua, dari LPM sendiri berinisiatif agar masyarakat pribumi dan tionghua bisa tetap membaur sehingga dibuat beberapa pembangunan masyarakat guna untuk mempererat tali persaudaraan antara warga tionghua dan pribumi. Beberapa pembangunan masyarakat yang sudah terlaksanakan oleh LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota seperti kegiatan gotong royong dan pemberian beasiswa pendidikan. Pembangunan masyarakat seperti gotong royong yang terencana dan sudah terlaksanakan merupakan salah satu tujuan LPM untuk menyatu antara warga tionghua dan pribumi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam bidang kependidikan LPM juga memberikan dan membantu pengurusan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang
9
berprestasi serta anak-anak yang kurang mampu yang berdomisili di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Sedangkan tujuan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarat adalah : 1. 2. 3. 4.
Meningkatakan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan pihak-pihak lain. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat baik yang berada dikota maupun di pedesaan agar dapat menikmati hasil pembangunan. Menumbuh kembangkan semangat kesetia kawanan sosial dalam membantu ketahanan masyarakat sebagai ketahanan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya-upaya bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi LPM dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang nantinya akan dilanjutkan dalam bentuk skripsi dengan
judul : “ Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota” 2. Perumusan Masalah Pembangunan merupakan salah satu proses kearah perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, maka peranan LPM untuk menggerakan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan sangat dibutuhkan, karena LPM merupakan mitra pemerintah kelurahan dan merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat guna mempercepat keberhasilan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
10
Perencanaan yang dibuat oleh LPM dikelurahan tanjungpinang kota sendiri dibuat setelah anggaran sudah tersedia, guna untuk menyesuaikan kegiatan yang dibuat dengan anggaran yang tersedia. Anggaran yang dimiliki oleh LPM sendiri bukan hanya didapatkan dari Kelurahan saja, akan tetapi mereka juga mendapatkan anggaran dari sewa ruko yang ada dipelantar KUD dan dijalan penogoro. Harapan masyarakat saat ini adalah, pembangunan yang di laksanakan di wilayah kelurahan hendaknya mencerminkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wadah LPM, namun pada kenyataanya harapan diatas belum optimal, karena banyaknya program LPM yang belum terealisasikan serta masih terdapat program pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian, yaitu: “Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pembangunan
di
Kelurahan
Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota?” 3. Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk menggambarkan peran dari LPM dalam pembangunan dikelurahan Tanjungpinang Kota. 4. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 11
a. Dari sudut pandang teoritis, di harapkan agar penelitian ini dapat membuka cakrawala berfikir akademis dalam memahami, mengerti dan mendalami permasalahan pemerintahan terutama di bidang Sosial dan Politik, selain dari pada itu penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama. b. Dari sudut pandang praktis, di harapkan agar hasil dari penelitian mampu memberikan bantuan berupa menyumbangkan pemikiran bagi pembuat kebijakan, keputusan baik di daerah maupun di pusat. Dan di harapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Tanjungpinang, serta Pemerintah Daerah (Pemda) lain yang pada umumnya dalam mengupayakan untuk meningkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kelurahan Tanjungpinang Kota. 5. Konsep Operasional 5.1. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan
dan
perumahan,
pengembangan
usaha
ekonomi,
pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat 12
meningkatkan produksinya.
kemampuan
masyarakat
Memberdayakan
dalam
masyarakat
menaikkan
adalah
upaya
hasil untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu. Adapun tujuan dari pemberdayaan sendiri merupakan untuk pembentukan individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut bersifat berfikir, bertindak maupun mengendali apa yang mereka lakukan tersebut. Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah menjelaskan tugas dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Adapun tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi : a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembanguanan secara partisipatif; 5.2. Peranan Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dalam konteks peran menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212) “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. 13
Berikut ini penulis menguraikan ruang lingkup indikator : 1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator Peranan LPM Kelurahan sebagai fasilitator adalah menfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencanarencana pembangunan dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang yang dapat dilihat dari : 1.1 Masyarakat ikut merencanakan pembangunan. 1.2 Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program. 2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator Peranan LPM Kelurahan sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu
kepada semua elemen
masyarakat dapat di lihat dari : 2.1 Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan. 2.2 Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan. 3. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator Peranan LPM Kelurahan sebagai motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan dan pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi 14
melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional. Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini apat dilihat dari : 3.1 Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun. 3.2 Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat. 4. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator Peranan LPM Kelurahan sebagai dinamisator adalah dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM harus jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengahtengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya yang dapat di lihat dari : 4.1 LPM Kelurahan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan. 4.2 LPM Kelurahan melakukan evaluasi pada program pembangunan. 15
6. Metode Penelitian 6.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2010:216) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Sedangkan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati. Bodgan dan Taylor (Meloeng;2007:3). Menurut Nawawi (1995:44) bahwa : metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif menurut Nawawi (1995:64) adalah sebagai berikut: a. Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. b. Menggambarkan
fakta-fakta
tentang
masalah
yang
diselidiki
sebagaimana adanya diiringin dengan interprestasi rasional.
16
Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang sedang terjadi dan digambarkan. Penulis berusaha untuk menyelidiki, mempelajari dan selanjutnya menggambarkan atau melukiskan objek penelitian, yaitu Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam
Penyelenggaraan
Program
Pembangunan
di
Kelurahan
Tanjungpinang Kota Tahun 2014
B. KERANGKA TEORITIS
1. Peranan Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286). Struktur peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 17
a. Peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peranan formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peranan dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan;
sosialisasi
anak;
rekreasi;
persaudaraan
(memelihara
hubungan keluarga paternal dan maternal) b. Peranan Informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi
kebutuhan
emosional
individu
dan
untuk
menjaga
keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atibut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peranan-peranan informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peranan-peranan formal.
Dalam teori Struktural Fungsional yang merupakan teori dasar atau “Grounden Theory”, dari penelitian ini digambarkan bahwa LPM memiliki peranan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam penyelenggaraan program pemerintah tersebut. Sehingga `secara umum dan variabel penelitian ini dapat dilihat bahwa LPM juga fungsional dan berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Levinson
18
(dalam Soerjono Soekanto 2009 : 213), menyatakan peran mencakup tiga hal yaitu : 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu alam masyarakat organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) yang memuat mengenai peranan yang merupakan sebuah aspek yang dinamis. Dan Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa : …Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”. Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam kerangka penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan dari LPM dilihat dari hak atau capaian yang ingin dicapai sesuai dengan visi LPM tersebut adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembagunan yang bertumpu pada 19
pemberdayaan masyarakat. Atau kata lain LPM sendiri merupakan wadah aspirasi masyarakat. 2. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memapukan dan memandirikan masyarakat. (Anthony bebbington, 2000) Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat serta ketentraman masyarakat yang golongan bawah yang dalam arti kata lain golongan yang tidak mampu. Adapun tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk pembentukan individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari segi pola fikir, tingkah laku yang bisa mengontrolkan diri atau mengendalikan diri sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Pemberdayaan tidak terlepas dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami beberapa corak pemberdayaan yaitu (Taruna, 2001) (1) Human dignity, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia (2) Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok 20
(3) Partisipatoris, dan (4) Adil. Corak
pemberdayaan
diatas,
yang
menjadi
persoalan
adalah
bagaimanakah peran dari suatu program dapat menggali potensi dari masyarakat, mengangkat martabat masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosialnya secara adil dan imbang. Dari corak pemberdayaan diatas (Taruna, 2001) dapat diuraikan sebagai berikut 1. Human dignity, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia yang meliputi : 1.1.Martabat, potensi atau pun energi manusia itu inherent secara individual. 1.2.Human dignity itu merupakan tujuan akhir atau hasil akhir. 1.3.Bukan hanya tujuan akhir/hasil akhir, tetapi juga kunci dan inti. 1.4.Berada “di balik”, segala perkembangan. 1.5.Berawal ari konsep individual. 1.6.Bias “berlindung” di balik kemanusiaan. 1.7.Mudah dipakai sebagai alasan. 1.8.Dipakai sebagai basis/alasan untuk melindungi hak azasi. 2. Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok yang meliputi : 2.1.Fisik 21
2.2.Intelektual 2.3.Ekonomi 2.4.Politik 2.5.Kultural Dengan
demikian
pemberdayaan
itu
mencakup
pengembangan
kemanusiaan secara total (total human development). 3. Partisipatoris dan Adil meliputi : 3.1. Punya kesamaan hak memperoleh akses atas sumberdaya dan pelayanan sosial. 3.2. Menyangkut hak-hak dasar. 3.3. Berkembang dalam kesamaan. 3.4. Menguntungkan. 3.5. Berkenaan dengan hasrat atau pun kebutuhan individual untuk ikut andil bagi kepentingan bersama. 3.6. Memanfaatkan secara optimal namun wajar apa yang telah tercipta di dunia ini. 3.7. Lebih bercorak moral daripada hukum. 3.8. Berkaitan erat dengan kebutuhan manusiawi khususnya. Begitu pentingnya dan berharganya martabat manusia, potensi dan energi yang dimilki manusia dalam hal ini. Dalam membentu manusia seutuhnya sehingga dapatkah pemberayaan dijadikan sarana untuk melindungi apa yang 22
disebut Human dignity. Untuk mendukung tercapainya pemberdayaan dimaksud maka secara filosofis pemberdayaan juga mencakup beberapa hal (Taruna, 2001 : 112) : 1. Menolong diri sendiri (mandiri). 2. Senantiasa mencari dan menemukan solusi bersama. 3. Ada pendampingan (secara teknis maupun praktis). 4. Demokratis 5. Menyuburkan munculnya kepemimpinan lokal. Sementara menurut Tjandraningsih, 1996 dalam (Doni Rekro Harijani, 2001 : 24), pemberdayaan adalah suatu konsep yang lebih mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. 3. Masyarakat Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong Djopari dkk, (2008:211) mengemukakan bahwa ”pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi”. Koentjaraningrat (2002:144) 23
menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembanguanan secara partisipatif. c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. e) Penampunang
dan
penyaluran
aspirasi
masyarakat
dalam
pembangunan. f) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan, Kelurahan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan 24
pemerintahan,
pembangunan,
sosial
kemasyarakatan
dan
pemberdayaan
masyarakat. (Sumber : Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan halaman 48). Tujuan
pemberdayaan
masyarakat
adalah
memampukan
dan
memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Kota, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan. 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator.
25
Pemberdayaan
sebagai
proses
mengembangkan,
memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah aspirasi masyarakat
yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan yang baik secara fisik, maupun nonfisik maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Disini penulis menfokuskan pada pembangunan yang bersifat non fisik, namun pembangunan tersebut haris dibuat rencana-rencana pembangunan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/Musrenbang.
Musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain : a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan 26
d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan). e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat. f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator Kelurahan sebagai mediator dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran dari Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah mempercepat perubahan. LPM sebagai mediator dalam pembangunan yang dimaksudkan disini adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. Kalau untuk pembangunan yang nonfisik tersebut dilakukan rancangan jangka menengah. LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota mensosialisaikan hasil rancangan yang
bersifat nonfisik yang diusulkan dalam musyawarah 27
pembangunan seperti bantuan beasiswa untuk para pelajar, kebersihan lingkungan, dan pengoptimalkan sumber daya alam. 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sebagai Motivator. Motivator yang di maksudkan ini merupakan sebagai ujung tombak dan pion pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bias dikatakan para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara structural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator
28
Dinamisator merupakan mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM yang bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengahtengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensikreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan kekebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
C. GAMBARAN UMUM 1.
Keadaan Geografis
29
Kelurahan Tanjungpinang Kota merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kepulauan Riau. Kelurahan Tanjungpinang Kota memiliki luas wilayah 1,5 km2 dan dihuni 7.508 jiwa penduduk dengan batas-batas sebagai berikut: (Sumber : Profil Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2013).
Perbatasan Kecamatan sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bugis b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Barat c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Penyengat d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kemboja ( Sumber : Profil Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2013 ). Secara geografis kelurahan Tanjungpinang Kota merupakan daerah dataran rendah dan pantai. Kelurahan Tanjungpinang Kota sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.
2.
Keadaan Demografis Secara umum penduduk merupakan suatu faktor yang sangat dominan
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Penduduk merupakan sebuah unsur yang sangat menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penduduk 30
juga merupakan sejumlah orang yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu dengan tetap dan terus menerus. Dapat pula dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dalam pembangunan, apalagi jika di dukung dengan sumber daya alam lainnya yang memadai. Pola pemukiman penduduk yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota sendiri merupakan pemukiman penduduk yang menyebar luas dan maju pesat sebab Kelurahan Tanjungpinang kota tersebut merupakan sumber ekonomi
di
Kota Tanjungpinang.(sumber :
profil
Tanjungpinang Kota Tahun 2013) 3.
Keadaan Sosial dan Budaya a. Pendidikan Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kemajuan
seseorang atau suatu masyarakat, karena melalui pendidikan masyarakat dapat mewujudkan manusia yang berkualitas dan berguna. Tingkat pendidikan adalah suatu konsep baru untuk menuju suatu kemajuan yang dicita-citakan, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan 4.
Gambaran LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa/kelurahan. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Kota berasal dari dana operasional bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dana pengelolaan kios milik LPM Kelurahan 31
Tanjungpinang Kota berlokasi di Pelantar 3 serta dana sukarela dari masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota. 4.1. Kepengurusan LPM Keputusan Lurah Tanjungpinsng Kota Nomor 11 tahun 2016 mengenai kepengurusan
LPM
masyarakat
Kelurahan
Tanjungpinang
Kota
Kecamanan Tanjungpinang Kota. Berikut ini struktur kepengurusan LPM tahun 2012-2016 sebagai berikut:
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA MASA BAKTI TAHUN 20012-2016
PEMBINA
: LURAH TANJUNGPINANG
KOTA PENASEHAT
: ALBERT RIAU : TAN SUN TEK
KETUA
: ZULKIFLI RIAWAN, SE
WAKIL KETUA
: DJOHAN
SEKRETARIS
: SYAFRUDIN, SE
WAKIL SEKRETARIS
: ADE PUTRA HARAHAP,
SIP BENDAHARA
: SUSIANA
32
1. BIDANG AGAMA -KETUA
: R.HANAFI
-ANGGOTA
: RONNY, S.KOM
-ANGGOTA
: TARMIJI
2. BIDANG KEAMANAN -
KETUA
: MARIONO
-
ANGGOTA
: M. JUNAIDI
-
ANGGOTA
: ANDI YOSEFA
3. BIDANG PENDIDIKAN -
KETUA
: JAPRI
-
ANGGOTA
: ZULHAIDA RIAWAN
ANGGOTA
: SUSIZULY
4. BIDANG PEMBERDAYAAN -
KETUA
:
HJ.
SUBANDIJAH
MUHAMAD -
ANGGOTA
: NONG FATIMAH
-
ANGGOTA
: YOHELMI ANI
5. BIDANG KESEHATAN -
KETUA
: H. MUHAMAD
-
ANGGOTA
: ASNIAR YUSUF
-
ANGGOTA
: RUBIAH TURSIDA
6. BIDANG SOSIAL BUDAYA -
KETUA
: AGUNG SURYA HATTA 33
-
ANGGOTA
: HUSNI
-
ANGGOTA
: JONIANTO
7. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA -
KETUA
: M. AMIR
-
ANGGOTA
: SOEJING
-
ANGGOTA
: NASIRUDIN. AMD
8. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DANUKM -
KETUA
: MATPIASSEK
-
ANGGOTA
: CHAIRIL ASWAR
-
ANGGOTA
: Ir. FAHRUJI
D. PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2014 1. Analisis
Peran
LPM
(Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat)
Di
Kelurahan Tanjungpinang Kota dalam Pembangunan Tahun 2014. Pemberdayaan
masyarakat
memiliki
tujuan
untuk
memandirikan
masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ ketidakberdayaan. Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Sehingga kemiskinan dimasuk dalam agenda pertama dari 8 agenda Millenium Development
Goals
(MDG’s)
1990-2015.
Indonesia
sendiri
tingkat 34
kemiskinannya sudah mencapai kurang lebih tiga perlima atau 60% dari penduduk Indonesia. Mengacu pada paradigm baru pembangunan, yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (chambers, 1995), sehingga upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Selain itu kemiskinan bisa dilihat dari indicator pemenuhan kebutuhan dasar yang masih belum memadai/mecukupi. Kebutuhan dasar merupakan pakaian, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sedangkan keterbelakangan produktivitas seperti lemahnya sumber daya manusia (SDM), melemahnya pasar-pasar tradisional akibat daya saing dengan pasarpasar internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan cultural. (Sunyoto Usman, 2004). Peran
dari
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
di
Kelurahan
Tanjungpinang Kota tersebut bisa kita lihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu : Lembaga pemberdayaan sebagai fasilitator, lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator, lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motivator dan lembaga pemberdayan masyarakat sebagai dinamistator bagi pembangunan di Kelurahan tersebut. Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran LPM di Kelurahan Tanjungpinang sebagai berikut : 1.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator 35
Peran lembaga pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai fasilitator di Kelurahan tersebut adalah LPM sendiri menfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan LPM. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, LPM sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat kelurahan seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang di lihat dari mata kasar, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat. Untuk dapat menjadikan fasilitator yang baik berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut : 4.1.1
Masyarakat ikut merencanakan pembangunan Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masingmasing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat diboleh untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban 36
sebagai berikut : Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang di fasilitasi oleh LPM?” ada pun jawaban yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut: “Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Kelurahan Tanjung pinang sendiri kebanyakan penduduknya berforesi sebagai pedagang”. (wawancara pada tanggal 15 juni 2015, Bapak Erwan, Sekertaris Kelurahan Tanjungpinang Kota) Wawancara diatas bisa kita lihat masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efesiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarkat yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan peduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dari pada berpartisipasi. 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan yang dianggap sebagai mediator dalam pembangunan yaitu LPM sendiri yang memiliki tugas untuk mensosialisasikan beberapa hasil ususlan dari rencana pembangunan yang 37
sudah ditetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka menengah kepada warga
masyarakat.
Untuk
LPM
Kelurahan
Tanjungpinang
sendiri
mensosialisasikan rancangan pembangunan pada saat melalukan pertemuanpertemuan yang nantinya akan diambil beberapa menit untuk mensosialisasi program-program pembangunan tersebut. Adapun hal yang menjadi penghambat dari program tersebut biasanya dikarenakan faktor dari geografis. Untuk dapat menjadikan mediator yang baik, berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut: a.
Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan LPM merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan
terlihat jelas peran LPM seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPM. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui LPM Kelurahan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari LPM sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada, baik itu di desa maupun di Kelurahan. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut: 38
Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat di ajak dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari pertanyaan yang sama yaitu sebagai berikut: “Selama ini pihak LPM selalu mengundang masyarakat setiap diadakan rapat, namun banyak yang tidak bisa hadir dalam acara rapat tersebut. Hal ini di sebabkan karena faktor kerjaan yang mungkin tidak bisa mereka tinggalkan”. (wawancara 10 agustus 2015, Ibu Susiana, Bendahara LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota) Hasil wawancara Ibu Susiana bisa dilihat bahwa beliau sering menghadiri rapat yang diadakan pihal LPM, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Tanjungpinang Kota. b.
Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan Informasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi
LPM, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut berpartisipasi
dalam
perencanaan
pembangunan
diharapkan
bisa
memberikan informasi mengenai berjalannya pembangunan dibuat oleh LPM kelurahan Tanjungpinang Kota. Adapun kegiatan pembangunan yang yang direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan 39
maksimal tanpa adanya informasi dari masyarkat. Baik menyampaikan melalui rapat, maupun hanya melalui RT/RW setempat. Namun pada saat rapat yang diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat. Selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga memberikan informasi keppada LPM kelurahan Tanjungpinang Kota. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu sudah adakah kesadaran masyarakat untuk ikut dalam memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan? Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut: “Masyarakat kadang tidak mau memberikan informasi langsung pada saat rapat. Akan tetapi ada juga sebagian dari masyarakat tersebut memberikan informasi yang mereka lihat mengenai program pembangunan yang berjalan melalui RT/RW setempat”(wawancara 15 juni 2015, Bapak Erwan, Sekertaris Kelurahan Tanjungpinang Kota) Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: “Informasi dari masyarakat mengenai berjalannya pembangunan tersebut
dirasakan
sangat
penting
ya.
Semuanya
untuk 40
memperlancarkan pembangunan yang sedang berjalan”. (wawancara tanggal 19 juni 2015, Bapak Juamin, RW Kelurahan Tanjungpinang Kota) Hasil wawancara diatas bisa kita lihat masyarakat sebenarnya sudah mau untuk ikut berpartisipasi, namun mereka masih belum mau terbuka. Padahal partisipasi mereka sendiri sangat berpengaruh untuk kemajuan pembangunan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator Motivator merupakan orang atau kelompok yang mampu membuatkan orang lain untuk bisa melakukan sesuatu. Didalam LPM sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Sehingga tantangan untuk LPM Kelurahan Tnjungpinang Kota sendiri merupakan cara membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat yang bisa memotivasi masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang kota. Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut :
a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun
41
Pembangunan di Kelurahan akan terwujud apabila ada kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas LPM sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masalah pembangunan yang ada dikelurahan Tanjungpinang Kota sendiri sudah mulai maksimal karena sudah mulai ada kerjasama antara masyarkat dan LPM. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran masyarkat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan adalah mengikuti kegiatan LPM seperti ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing.
Untuk
memperoleh
data
berkaitan
mengenai
permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: menurut Bapak/Ibu bagaimana pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut: “Masyarakat sangat memanfaatkan pembangunan yang ada. Karena menguntungkan bagi mereka”. (Wawancara pada tanggal 15 juni 2015 dengan Bapak Rafi’i, instansi pemerintahan Kelurahan Tanjungpinang Kota)
b. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Ada. 42
Merawat pembangunan yang ada di Kelurahan merupakan hal yang sudah
seharusnya
dilakukan
oleh
masyarakat
setempat
agar
pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Adapun pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangun yang sudah ada, maupun
pembangunan
yang
masih
dalam
proses
perncanaan.
Pembangunan yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang bisa masyarakat rasakan manfaatnya seperti fasilitas di Lorong Pasar Ikan V, Lorong Pisang Pelantar II, Pelantar Sayur (KUD), Pelantar di Lorong Pelantar II, WC umum dan lain sebagainya. Jika fasilitas ini bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, maka pembangunan akan bertahan dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah menurut
Bapak/Ibu
keikut
sertaan
masyarakat
dalam
merawat
pembangunan yang sudah ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota?”. Adapun jawaban yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut: “Hanya 30% yang ikut merawat, selebihnya hanya menikmati saja tanpa ikut merawat”. (Wawancara pada tanggal 15 juni 2015 dengan Bapak Erwan, Sekertasi Lurah Kelurahan Tanjungpinang Kota) 43
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator Mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPM seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatankegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. Selain harus bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LPM juga diharapkan untuk bisa menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh LPM. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi serta lain-lainnya, sedah mulai LPM berikan. Meskipun tidak belum maksimal namun sudah ada perhatian dari LPM untuk pendidikan mereka memberikan bantuan beasiswa dengan cara memasukan proposal kebeberapa instansi dan bank-bank yang ada di Kota Tanjungpinang. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada siswa yang berpestasi dan tidak mampu. Adapun pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi perencanaan
program
yang
berbentuk
pembangunan.
Dengan
adanya
pengawasan dari pihak lain selain LPM akan memperkecil dampak negatif yang mungkin saja akan timbulkan dikemudian harinya. Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator didalamnya sebagai berikut : a. LPM Kelurahan Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya 44
terjadi. Dengan keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan beserta orang Kelurahan. Kerjasama antara masyarakat dan pihak LPM yang sangat baik mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua program-program yang sudah direncankan oleh pihak pemerintah. Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan mencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPM Kelurahan tersebut, sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para informan dan key informan dengan pertanyaan dan jawaban yang peneliti peroleh sebagai berikut: Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pemantauan dan
pengawasan
dari
pihak
LPM
terhadap
kegiatan
program
pembangunan? Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara beberapa informan sebagai berikut:
45
“Mereka ikut memantau serta mengawasi pembangunan yang sedang berjalan”. (Wawancara pada tanggal 15 juni 2015 dengan Bapak Rafi’i, instansi pemerintahan Kelurahan Tanjungpinang Kota). b. LPM Kelurahan Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan. Evaluasi pada program pembangunan memnang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan LPM Kelurahan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak LPM sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Untuk mengetahui LPM melakukan evaluasi atau tidak, peneliti langsung saja melakukan wawancara kepada informaninforman yang ada beserta key
informan. Dengan pertanyaan dan
jawaban sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu apakah LPM melakukan evaluasi pembangunan pembangunan? Jelaskan! Adapun jawaban yang di peroleh peneliti dari beberapa informan sebagai berikut: “Evaluasi tiap tahun selalu dilakukan, malah dijadikan hal yang penting tiap tahunnya, supaya mengetahui kondisi pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. (Wawancara pada tanggal 15 juni 2015
46
dengan Bapak Rafi’i, instansi pemerintahan Kelurahan Tanjungpinang Kota)
E. PENUTUP a.
Kesimpulan Konsep peranan LPM pada penelitian ini menurut Soerjono Soekanto:
merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Pada penelitian ini analisa mengacu pada indikator penelitian, lalu indikator ini di analisa sebagai mana pada bab IV sehingga dapat ditarik kesimpulan: 1. Fasilitator; masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas yang diadakan oleh LPM. Selain itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada
ketua
LPM
Kelurahan
Tanjungpinang
Kota,
bahwa
masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan itu ada, namun memang tidak secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari masyrakat yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota berpropefesi sebagai pedagang, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan barang dagangan mereka. 2. Mediator; kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat serta memberikan informasi bagi berjalannya program. Selain itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memahami betapa 47
pentingnya program pembangunan yang dibuat oleh LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota. 3. Motivator; dilihat dari segi pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Akan tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Kota dalam segi merawat atau menjaga pembangunan yang ada. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga atau merawat pembangunan yang merupakan fasilitas untuk mereka sendiri. 4. Dinamisato; dilihat dari pengawasan dan pemantauan yang LPM lakukan sudah cukup maksimal. Karena pembangunan yang mereka laksanakan ada tahapan dan waktu yang di tentukan. Selai itu LPM tidak ingin program yang mereka rencanakan menjadi sia-sia. Sehingga
mereka
melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
semaksimal mungkin. Contoh pembangunan yang mereka pantau yaitu semenisasi di Lorong Pasar Ikan V. Pembangunan memiliki tahap waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 50(lima puluh) hari kalender.
Hasil kesimpulan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan seara keseluruhan yaitu peran LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator mendapatkan hasil yang berbeda-beda. 48
Perbedaan ini disebabkan oleh tanggapan dari masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota. Yang mana peran LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota sudah melakukan tugasnya sesuai dengan acuan LPM, akan tetapi tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Contohnya pada saat di adakan rapat, masyarakat kurang antusias karena lebih memilih bekerja dari pada ikut dalam rapat.
b. Saran Berdasarkan dari kesimpulan diatas sehingga peneliti memberikan saran untuk perbaikan dari program-program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada LPM agar dapat menfasilitasi pembangunan dengah lurah. Dalam perencanaan anggaran pada musrenbag. 2. Diharapkan kepada LPM agar dapat meningkatkankinerjanya lagi, dan lebih kreatif lagi dalam menarik minat masyarakat agar ikut berpartisipasi ddalam perancangan program. 3. Diharapkan kepada LPM agar lebih mampu meninggkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga, merawat pembangunan yang ada, agar pembangunan tersebut dapat bertahan lama.
49
Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan, peran akan terwujud dengan baik apabila pemerintah, fasilitator Kelurahan dan masyarakat dapat bekerja sama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini. Peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa Peranan LPM di Kelurahan Tanjungpinang Kota sudah baik dan berjalan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun respon dari masyarakat di Kelurahan itu sendiri yang kurang menanggapi Program dari Pemerintah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Moleong. Lexy. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Nawawi, Handari. Metode Bidang Penelitian Sosial. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.. Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta, Prenada Media Group. Sugiyono.2010.
Metode
Penelitian
Kuatitatif,
Kualitatif,
Range
dan
Determinan. Bandung, Alfabeta. Koentjaraningrat Prof, 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. PT. Gramedia.. 50
Giroth, Lexie, M.. 2004. Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Jatinangor: Indrapraharta. Soerjono Soekanto. 2001. Sosiologi Suatu Penghantar. Jakarta: Raja Grando Persada. Taliziduhu Ndraha, 1987. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Rineka Cipta. Harjanto. 2008 Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. Parson, Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta: FE UI. Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan. Sunyoto
Usman,2004,
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Foy, Nancy. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama, Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Press. Pemberayaan Masyarakat. Makalah disampaikan pada pertemuan tahuna IV SPPM,
Solo,
25-28
September
2001.
Dapat
dilacak
pada
www.balaidesa.or.id/tukiman.htm
51
DOKUMEN : Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 entang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Keputusan Walikota No : 322.A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Profil Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2015 Proposal Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2014 Acuan Pembentuka LPM 2012-2016
52
