Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK Oleh: URAY NANDA OKTHA KUSUMAH NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan konsep Moheriono untuk mengukur kinerja dengan tiga indikator yaitu Responsibilitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Saigon dilihat dari ketiga indikator tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja LPM di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dari segi Responsivitas yaitu kurang aktifnya para pengurus dalam kegiatan rapat LPM, kurang aktif pada Musrenbang serta lamban dalam menangapi kebutuhan masyarakat. Pada responsibilitas masih kurang pengetahuan pengurus LPM Kelurahan Saigon dengan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Pada Akuntabilitas minimnya dokumen-dokumen seperti absensi dalam setiap kegiatan dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan yanng dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Saigon. Saran dalam penelitian ini adalah LPM Kelurahan Saigon dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pertemuan ataupun rapat sehingga dapat menentukan jadwal yang tepat dimana seluruh anggota LPM Kelurahan Saigon dapat hadir. Selain itu, pemrintah Kelurahan Saigon dapat memberikan sedikit bantuan dalam bentuk alat, barang ataupun pembinaan kepada seluruh anggota LPM. Kata-kata Kunci : Kinerja, LPM Kelurahan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas
Abstract This problem in this research is the performance of the Community Development Institute (LPM) in the Village of Saigon. This study used a qualitative descriptive approach. This research used Moheriono konsep with there indicator is Responsibility, Responsivitas, Akutanbility. This study used a qualitative descriptive approach for how to performance of the Community Development Institute (LPM ) in the Village of Saigon. The result showed that the performance of LPM in the Saigon Village District of East Pontianak in Pontianak City from of Responsivenes is less active in the activities of the board meeting, slow in responding to community needs. Responsibility is still lacking knowledge with each task. On the lack of accountability documents such as attendance iin each activity and the lack of results in the form of documentation that the accountability report of activities implemented. Keywords : Performance, Responsiveness, Responsibility, Accountability
1 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
d. Penyelenggaraan
A. PENDAHULUAN
ketentraman
dan
ketertiban umum. Pemberdayaan merupakan
bagian
pemerintahan.
masyarakat dari
Ryaas
empat
Rasyid
fungsi
membagi
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
fungsi pemerintahan menjadi empat bagian
(Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun
yaitu
2008 tentang Kelurahan Bab 3 Pasal
:
pelayanan
(public
service),
pembagunan (development), pemberdayaan
9)
(empowering), dan pengaturan (regulation).
Salah satu fungsi kelurahan adalah
Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan
melaksanakan
pemberdayaan
mengarahkan
pemerintah kelurahan berdasarkan Surat
kemandirian,
Keputusan dari pusat membentuk Lembaga
kesejahteraan, meningkatan kualitas hidup,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .
dan
Terbentuknya LPM ini telah ditetapkan
yaitu
masyarakat
pada
pembangunan
demi
terciptanya
pemberdayaan
kemakmuran, bukan serta merta dibebankan
pemerintah
oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002
sangat penting dilakukan karena mengingat
Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
fungsinya
Pemberdayaan Masyarakat. Ditetapkannya
yang
kesejahteraan masyarakat
dapat
meningkatkan
masyarakat akan
itu
memiliki
sendiri,
bekal
dan
Kota
Pontianak
maka
melalui
peraturan daerah tersebut, diharapkan LPM dapat
menjadi
keahlian sehingga kesejahteraan dan taraf
kelurahan.
hidupnya sedikit meningkat.
media
mitra
dari
Pembentukan
partisipasi
pemerintah
LPM
sebagai
masyarakat
untuk
Berdasarkan peraturan daerah Kota
mengimplementasikan prinsip partisipasi,
Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 mengenai
yang merupakan satu diantara prinsip yang
kelurahan fungsi yang harus dilaksanakan
harus dilaksanakan dalam tata kelola
lurah adalah sebagai berikut :
pemerintahan yang baik.
a. Pelaksanaan
kegiatan
pemerintah
kelurahan.
Salah satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan
Pontianak
Timur
yang
b. Pemberdayaan masyarakat.
membentuk LPM di kelurahannya adalah
c. Pelayanan masyarakat.
Kelurahan Saigon. Di bentuknya LPM di Kelurahan ini telah berjalan sejak tahun 2
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
2009. Kehadiran LPM di Kelurahan Saigon
dilakukan oleh seorangpun pengurus LPM
menjadi mitra bagi pemerintah di kelurahan
Kelurahan Saigon serta tak terlihat adanya
dalam
struktur
menggerakan
swadaya
gotong
partisipasi
royong
dan
organisasi,
dokumen-dokumen
masyarakat,
ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan
terutama yang berada di jajaran Pemerintah
LPM selain itu fenomena yang ditemui oleh
Kota Pontianak. Dibentuknya LPM dapat
peneliti ialah tidak adanya gaji bagi
menunjang pemerintahan yang baik sebagai
pengurus LPM sehingga mereka bekerja
ujung tombak keberhasilan pembangunan
berdasarkan panggilan jiwa sosial saja dan
dimana kelurahan terlibat secara langsung
juga minimnya dana yang ada dalam
dalam perencanaan, pembangunan dan
melakukan kegiatan atau program yang
pelayanan.
telah di rencanakan sehingga terkadang
Kenyataan dalam penelitian yang saya lakukan dilapangan terdapat fenomena
dana berasal dari swadaya masyarakat sendiri.
yang terjadi dari LPM di Kelurahan Saigon
Fenomena
diatas
merupakan
yang ditemui oleh peneliti ialah setiap
permasalahan awal yang akan diteliti untuk
anggota LPM memiliki latar belakang
mendapatkan jawaban yang sesungguhnya
pekerjaan dan kesibukan
dengan
yang berbeda
cara
melakukan
dan
dokumentasi.
wawancara,
beda ada yang bekerja sebagai Pegawai
observasi
Negeri Sipil (PNS), wirausaha, pedagang,
dengan masalah yang telah digambarkan
nelayan, buruh dan sebagainya. Dalam
maka peneliti memfokuskan penelitian ini
melakukan kegiatan dan pertemuan tidak
agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari
semua anggota LPM Kelurahan Saigon
penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu
dapat hadir, sulitnya menentukan jadwal
penulis
dan waktu yang tepat untuk melakukan
Pemberdayaan
pertemuan serta kegiatan yang dihadiri oleh
Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak
semua anggota LPM Kelurahan Saigon
Timur Kota Pontianak.
meneliti
Berkaitan
Kinerja
Lembaga
Masyarakat
(LPM)
sehingga yang datang hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja. Selain itu peneliti melihat LPM Kelurahan Saigon belum memiliki fasilitas gedung sendiri sehingga tidak
terlihat
adanya
aktivitas
yang 3
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
rendah
B. TINJAUANPUSTAKA
ditunjukkan
dengan
ketidakselarasan antara pelayanan dengan 1.
Kinerja Organisasi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Moeheriono (2011:162-
163) ada tiga indikator yang digunakan
menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
yaitu
menggambarkan
menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. yaitu
pelaksanaan
kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai
dengan
prinsip
prinsip
administrasi yang benar atau sesuai
Menurut
c) Akuntabilitas, yaitu menunjuk kepada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang di harapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat atau masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan lebih jelas mengenai beberapa indikator kinerja:
Responsivitas dimasukkan sebagai satu
indikator
responsivitas
secara
menggambarkan publik
dalam
tujuannya,
kinerja
kemampuan menjalankan
terutama
untuk
1995,
responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan
program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
mengemukakan
(2006:63) bahwa
indikator
dari
responsivitas adalah sebagai berikut : 1) Terdapat
tidaknya
keluhan
dari
penggunan jasa selama satu tahun terakhir. 2) Sikap aparat birokrasi dalam merspon keluhan dari pengguna jasa. 3) Penggunaan keluhan dari pengguna
Responsivitas(Responsiveness)
salah
memiliki
Dwiyanto
Dwiyanto
dengan kebijakan secara eksplisit.
a.
yang
memiliki kinerja yang jelek pula.
kemampuan organisasi publik dalam
b) Responsibilitas,
Organisasi
responsivitas rendah dengan sendirinya
untuk mengukur kinerja: a) Responsivitas,
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas
karena langsung
organisasi misi
dan
memenuhi
jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaran
pelayanan
dimasa
mendatang. 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, serta
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 4 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat
Responsibilitas
menjelaskan
birokrasi dalam sistem pelayanan yang
pelaksanaan
berlaku.
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan
responsivitas
organisasi
tentang
publik
telah
administrasi yang benar dan sesuai dengan
adalah
kebijakan organisasi yang baik. Apabila
kemampuan organisasi untuk mengenali
pelaksanaan admistrasi dan peraturan serta
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda
kebijaksanaan organisasi dijalankan dengan
dan prioritas pelayanan, mengembangkan
baik maka kinerja akan dinilai semakin
program-program pelayanan publik sesuai
baik.
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara
singkat
responsivitas
disini
c.
Akuntabilitas(Accountability)
menunjuk pada keselarasan antara program
Menurut penjelasan Inpres Nomor 7
dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
dan aspirasi masyarakat.
Instansi Pemerintahan, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
b. Responsibilitas(Responsibility) Menjelaskan apakah pelaksanaan
kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan
Negara
harus
dapat
kegiatan organisasi publik itu dilakukan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
yang benar atau sesuai dengan kebijakan
negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
organisasi baik yang eksplisit maupun
Perundangan yang berlaku.
implisit. Menurut Dwiyanto (2006 : 50),
Menurut UNDP (United Nations
pengertian dari responsibilitas dijelaskan
Development Programme), akuntabilitas
bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi
adalah
publik dilakukan sesuai dengan prinsip-
pelaksanaan
prinsip administrasi yang benar atau sesuai
untuk dapat dipertanggungjawabkan serta
dengan kebijakan organisasi, baik yang
sebagai
eksplisit maupun implisit.
organisasi untuk dapat lebih meningkatkan
evaluasi
terhadap
kegiatan/kinerja
umpan
balik
bagi
proses organisasi
pimpinan
Responsibilitas dijadikan alat untuk
kinerja organisasi pada masa yang akan
menilai kualitas kerja sehingga dapat
datang. Akuntabilitas merupakan konsep
mengukur
yang
kelebihan
dan
kekurangan.
komplek
yang
lebih
sulit 5
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
mewujudkannya dari pada memberantas
C. METODE PENELITIAN
korupsi. Dalam
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
melakukan
penelitian
dibutuhkan suatu metode penelitian yang berkaitan
dengan
memperoleh Moleong
bagaimana
data
dalam
(2013:6)
cara
penelitian.
penelitian
kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
memahami
fenomena-fenomena subjek
Fenomena: 1. Kesibukan anggota LPM Kelurahan Saigon karena latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. 2. LPM Kelurahan Saigon minim fasilitas. 3. Tidak adanya gaji bagi penggurus LPM serta minimnya danayang tersedia
atau
mendeskripsikan yang
penelitian
terjadi
misalnya
pada
perilakau,
persepsi, tindakan dan lain lain. Selanjutnya menurut Sugiyono (2013:241) menegaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih jauh pada pemahaman subjek
Teori Kinerja Organisasi Publik : Moeheriono 2011 : 162 1. 2. 3.
Responsivitas Responsibilitas akuntabilitas
terhadap dunia sekitarnya. Berdasarkan
penjelaskan
diatas,
maka penulis memilih jenis penelitian deskriptif
kualitatif
dalam
melakukan
penelitian ini. Melalui metode penelitian OUTPUT: Dapat diketahui Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur menjadi Rendah
deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan Saigon dilihat dari indikator responsivitas,
akuntabilitas
dan
responsibilitas seperti yang dijelaskan pada kerangka pikir.
6 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
D.
publik
PEMBAHASAN
dalam
menjalankan
tujuannya
terutama memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk melihat kinerja organisasi
Membahas
mengenai
tujuan
bisa dilihat dari beberapa indikator seperti
organisasi publik maka melihat kemampuan
Responsivitas,
dan
dan daya tanggap dari LPM Kelurahan
sangat
Saigon dalam menanggapi aspirasi dan
penting untuk memberi penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat nya. LPM Kelurahan
kinerja karena dapat digunakan sebagai
sebagai mitra dari pemerintah kelurahan
ukuran
harus mampu menjadi penghubung antara
Responsibilitas,
Akuntabilitas.
Dengan
keberhasilan
begitu
didalam
suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari
pemerintah
beberapa indikator yang digunakan untuk
mengetahui apa yang dibutuhkan dan
mengukur
kinerja
diinginkan oleh masyarakat maka LPM
kesamaan
dasar
Substansial
ini
organisasi pada
terdapat
substansialnya.
dimaksudkan
untuk
Kelurahan
dan
Saigon
menanggapi
masyarakat.
harus
peka
keluhan-keluhan dengan
dari
masyarakat
tingkat dan pencapaian hasil yang telah
diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat
dilaksanakan.
dapat diketahui.
1.
hasil
apa
dalam
mengertahui serta melihat sejauh mana
Berdasarkan
begitu
Untuk
yang
wawancara
dengan Lurah Saigon Ibu Juspriarti pada
Responsivitas Responsivitas merupakan salah satu
indikator kinerja yang digunakan untuk
tanggal 16 oktober 2015
mengatakan
bahwa:
birokrasi
“Iya memang LPM Kelurahan Saigon
berdasarkan keinginan, harapan dan aspirasi
adalah mitra dari kelurahan yang mana
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
kelurahan disini sebagai pembina membina
serta menyusun agenda yang sesuai dengan
dan juga sebagai fasilisator yah, LPM itu
kebutuhan
masyarakat.
lembaga masyarakat dari masyarakat dan
Responsivitas adalah unsur penunjang yang
untuk masyarakat jadi pengurus-pengurus
sangat penting dalam suatu lembaga karena
yang ada didalamnya juga dari masyarakat
responsivitas
langsung
di Kelurahan Saigon, juga karna yang
organisasi
merasakan dampak dari kegiatan LPM kan
mengukur
daya
dan
menggambarkan
tanggap
aspirasi
secara kemampuan
7 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
masyarakat. Kalau mau tau lebih jelas
Namun pada kenyataannya tidak semua
langsung saja tanya ke LPM. ”
masyarakat di Kelurahan Saigon tahu
Senada dengan hasil wawancara kepada
bahwa
ada
lembaga
pemberdayaan
Lurah Saigon, bagian Kasi Pemerintahan
masyarakat. Penyebabnya adalah masalah
Kelurahan Saigon Bapak Burhan M. Amin
minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh
pada
pengurus dan rendahnya keingintahuan
tanggal
16
oktober
2015
juga
mengatakan bahwa:
masyarakat tentang lembaga pemberdayaan.
“disini kelurahan itu sebagai pembina
Ini diperkuat hasil wawancara dengan
sesekali juga kadang LPM berkoordinasi
salah seorang masyarakat ibu Jannah pada
dengan kami mengenai
tanggal 1 November 2015 mengungkapkan
kegiatan dan
rencana yang akan di buat”.
:
Berdasarkan wawancara tersebut jelas
“saye kurang tau ye , saye jak baru
bahwa Kelurahan sebagai mitra dari LPM
dengar tentang LPM ne.”
dan juga sebagai fasilisator dalam kegiatan-
Begitu pun dengan ibu Leni pada tanggal 1
kegiatan yang di lakukan oleh LPM.
November 2015 mengatakan :
Selanjutnya hasil wawancara dengan
“kurang tau ye saye, paling saye tau
Sekretaris Lurah yaitu Bapak Ahmad
urusan same pak RT jak, RW kalo LPM
Toksin pada tanggal 16 oktober 2015
apetu kurang tau saye sibuk ngurus rumah
mengungkapkan :
gak..”
“sebagai fasilisator Kelurahan Saigon menyediakan
tempat
mengadakan
pertemuan
untuk atau
LMP kegiatan
Berbeda dari hasil wawancara ibu Tumini pada tanggal 1 November 2015 yang mengatakan bahwa :
rapat. Biasanya LPM menggunakan aula
“pernah dengar saye kadang ibu-ibu
Kelurahan Saigon untuk pertemuan atau
kader posyandu tu kan biase minum
rapat anggota”.
diwarung saye ne, itulah mereke bilang
LPM Kelurahan sebagai wadah aspirasi untuk menampung segala aspirasi dan
kadang di bantu same LPM tu jadi taulah saye.”
kebutuhan dari masyarakat di Kelurahan
Dari petikan wawancara tersebut terlihat
Saigon, akan menjadi sangat optimal jika
bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang
seluruh warga ikut berpartisipasi dan
LPM
bekerja
awam. Disinilah pentingnya sosialisasi oleh
sama
untuk
mewujudkannya.
apalagi
masyarakat-masyarakat
8 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
penggurus LPM kepada masyarakat, bisa
Berdasarkan pernyataan diatas terlihat
melakukan pendekatan melalui RT-RT atau
bahwa lambannya LPM Kelurahan dalam
RW sehingga masyarakat tahu dari mulut
menanggapi
ke mulut. Selain itu juga tindakan nyata
Kelurahan Saigon yaitu bantuan gerobak
yang dilakukan LPM memberikan bantuan
sampah. Dan dari penyataan diatas juga
kepada
banyak
dapat dilihat bahwa masyarakat bersikap
kebutuhan masyarakat yang terealisasikan
tak mau ambil pusing dan seperti acuh tak
dan terpenuhi maka masyarakat akan tahu
acuh kepada LPM tersebut ada tidaknya
bahwa ada lembaga yang menjadi wadah
lembaga tersebut sama saja bagi mereka.
mereka untuk menampung aspirasi.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari
masyarakat,
Wawancara
semakin
selanjutnya
kebutuhan
masyarakat
di
dilakukan
masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih
dengan salah satu ketua RT di Kelurahan
suka menarik sumbangan langsung dari
Saigon bapak Cucu pada tanggal 19 oktober
warga mereka dari pada menunggu dari
2015 mengatakan bahwa :
LPM Kelurahan.
“ kita pernah minta bantuan untuk
Peran aktif seluruh anggota LPM
membuat bak sampah kalo dak pun gerobak
Kelurahan Saigon sangat penting dalam
sampah untuk ngangkut semue sampah jadi
memperjuangkan aspirasi masyarakat serta
tak payah lagi buang sendiri-sendiri tinggal
menanggapi kebutuhan yang ada pada
nyuruh satu orang jak kan, tapi sampai
masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya
sekarang belum ade kabar”.
tidak semua anggota LPM Kelurahan di
Begitu pun dengan ketua RT bapak
Saigon aktif dalam kegiatan dan rapat
M.Yamin pada tanggal 19 oktober 2015
hanya beberapa anggota saja bahkan selalu
yang mengungkapkan :
orang yang sama yang datang setiap
“ pernah waktu itu ikut rapat dengan
kegiatannya.
LPM di saigon tahu saye LPM kan sebagai
Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam
wadah menampung aspirasi masyarakat,
wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan
tapi gimana ye pikir saye pasti lama banyak
Saigon bapak Rensistor pada tanggal 21
ini itu nye duit lagikan mendingan kita
oktober 2015 mengatakan :
swadaya sumbangan
dari
warga
sukarela
RT untuk
kan
“memang kalau dalam rapat atau
sarana
kegiatan LMP Kelurahan itu tidak semua
sini
kampung ni lebih cepat lagi.”
pengurus bise datang karena mereka punye 9
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kesibukan masing-masing karena kite ne
Sesuai dari hasil wawancara dengan
kan kerjenye bede-bede mane yang kerje
bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015
berat sampai rumah udah capek jadi udah
mengungkapkan bahwa :
tak hirau lagi”.
“belom lagi jadwal rapat tu kadang-
Hal senada juga di ungkapkan dalam
kadang pas kite lagi kerje, biase gak rapat
wawancara dengan salah satu pengurus
tu malam kalo malam biselah kite ni datang
LPM Kelurahan saigon bapak Suep pada
kalo udah siang sore mane gak nak datang
tanggal 21 oktober 2015 mengatakan
kan.”
bahwa:
Selain kendala menentukan jadwal rapat
“saye pun tak tau kapan kadang LPM
yang dapat dihadiri oleh seluruh pengurus,
tu rapat paling dengar dari kawan-kawan
kedala lainnya adalah tidak adannya gaji
jak, tapi mane lah nak pergi dah sibok cari
bagi pengurus LPM Kelurahan.
duet”.
Berdasarkan wawancara dengan bapak
Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa tidak semua penggurus aktif dalam
Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan .
kegiatan LPM di Kelurahan Saigon, para
“lagi pula pun tak ade gaji kan jadi
penggurus mempunyai kesibukan masing-
mendingan kite kerje cari duet kebetulan
masing
pula besampok dengan kerje kite tak kan
dikarenakan
latar
belakang
pekerjaan mereka berbeda-beda. Sehingga
kite tinggalkan.”
sulit menentukan waktu ataupun jadwal
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh
yang tepat untuk diadakannya rapat dan
bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober
kegiatan yang dapat dihadiri oleh seluruh
2015:
pengurus LPM Kelurahan. Melihat setiap
“awal-awal di bentuk ramai, tapi makin
pengurus di LPM mempunyai bidang yang
kesini makin sepi tak keliatan mane
berbeda-beda akan menjadi sangat optimal
pengurusnye, paling ade waktu rapat
jika semua pengurus di setiap bidang dapat
Musrenbang itu juga orang-orang yang
hadir
same, mungkin karne tak di gaji kali.”
dalam
menggigat
rapat
ataupun
kebutuhan
kegiatan
masyarakat
bermacam-macam.
Selanjutnya bapak Rinsistor sebagai Ketua
LPM
Kelurahan
Saigon
juga
mengatakan :
10 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
“dalam melakukan kegiatan kite tidak
akan membuat masyarakat percaya dan
pernah minta dari pusat, murni dari
yakin
swadaya masyarakat seperti kerja bakti
diperjuangkan oleh LPM Kelurahan Saigon
memperbaiki
saat Musrenbang dilaksanakan.
pos-pos
keamanan
ye
bahwa
aspirasinya
telah
secukupnye lah. Paling kalo pun ade
Berdasarkan hasil wawancara dengan
bantuan die bukan berupa uang tapi seperti
LPM Kelurahan Saigon mengatakan bahwa
bantuan peralatan atau barang.”
mereka sudah menampung aspirasi yang
Dari hasil wawancara tersebut diketahui
berasal
dari
masyarakat
dengan
bahwa LPM Kelurahan sebagai media
sebagaimana mestinya. Begitu juga yang
partisipasi
disampaikan oleh bapak Rinsistor pada
masyarakat
untuk
mengimplementasikan prinsip partisipasi
tanggal
dan
mengungkapkan :
menumbuhkan
serta
menggerakan
21
oktober
2015
yang
swadaya gotong royong masyarakat, yang
“ape-ape jak masukan dari masyarakat
merupakan satu diantara prinsip dalam tata
itu sudah kite tampung, baik itu berupa
kelola pemerintahan yang baik, bukan suatu
masukan, kritikan, sampai hal-hal yang tak
media
masok akal pun kite tampung nanti baru lah
masyarakat
keuntungan. Kelurahan
untuk
Dengan dapat
begitu
LPM
dibahas
waktu
rapat
Musrenbang
di
wadah
Kelurahan. Cuma kan ade keterbatasnnye
penampung aspirasi serta keluhan dan
tak semua bise kite wujudkan name nye
kebutuhan
juga program kan bukan hanya satu nanti
dari
menjadi
mencari
masyarakat
untuk
diselesaikan dan selanjutnya diteruskan
kan
kepada
diprioritaskan. Kalau dikabupaten jak udah
pihak
Kelurahan
untuk
ditindaklanjuti.
diputuskan
mane
yang
lebih
gugur macam mane di tingkat pusat.
Salah satu penyaluran aspirasi dari
Apelagi sekarang banyak faktornye dek
masyarakat yang dilanjutkan oleh LPM
orang tu banyak kepentingannye belom
Kelurahan yaitu pada saat Musrenbang
agik becampor same kepentingan politik.”
dimana LPM Kelurahan memperjuangkan
Responsivitas merupakan kemampuan
apa saja yang telah disampaikan oleh
daya tanggap lembaga mengenal kebutuhan
masyarakat
masyarakat sehingga adanya keselarasan
sehingga
aspirasi
dari
masyarakat tadi dapat terwujudkan sesuai
antara
program
dan
kegiatan
LPM
dengan yang diharapkan. Dengan begitu
Kelurahan. Kemampuan lembaga itu sendiri 11
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
juga menjadi salah satu pendorong majunya suatu
lembaga.
Responsivitas
LPM
Kelurahan di kelurahan Saigon sangat penting karena itu merupakan bukti bahwa lembaga
tersebut
kebutuhan
mampu
memenuhi
masyarakat.
Hasil
wawancara
dengan
pengurus
LPM Kelurahan Saigon bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan : “kite bekerja berdasarkan same aturan yang udah ade, aturan itu dari pusat.”
Sehingga
Senada dengan pengurus LPM, begitu
responsivitas dan lembaga saling berkaitan
pun pernyataan ketua LPM Kelurahan
erat,
Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21
jika
suatu
lembaga
memiliki
responsivitas yang rendah maka secara otomatis berpengaruh pada kinerja yang rendah pula.
oktober 2015 mengungkapkan: “ade aturannye, berdasarkan surat keputusan tentang susunan personalia LPM disitu ade bidang-bidang nye masing-
2.
masing ape-ape yang di lakukan.”
Responsibilitas Diamanatkan dalam pembukaan UUD
Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara
1945, yang menjelaskan bahwa dalam
dengan bapak Bambang pada tanggal 4
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa
november 2015 mengatakan :
dan bernegara, harus ada penyelenggaraan
“orang-orang
yang
menepati
pemerintahan yang baik. Responsibilitas
bidangnya itu disesuaikan dengan latar
adalah segala pelaksanaan kegiatan oleh
belakang dunia mereka, saya menempati
lembaga
berdasarkan
bidang kesehatan dan lingkungan hidup
prinsip administrasi yang benar atau sesuai
karena sesuai dengan background saya
dengan kebijakan lembaga, baik yang
sebagai tenaga kesehatan.”
yang
dilakukan
secara eksplisit dan implisit. LPM
Kelurahan
Saigon
Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam
dapat
dilihat
bahwa
sudah
LPM
menjalankan program-program harus sesuai
Kelurahan
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002
dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Pedoman
Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat serta sesuai bidang-bidang
Saigon
pengurus
Pembentukan
nya
bekerja
Lembaga
berdasarkan
surat
keputusan susunan dan personalia LPM 12 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Kelurahan
Saigon
Nomor
:
08/DPC-
LPM/PTK/SK/IX/2013.
Hal senada juga di sampaikan oleh pengurus LPM yang membidangi bidang
Responsibilitas merupakan konsep yang
yang sama dengan bapak Kurniadi yaitu
berkaitan dengan standar profesional dan
bapak Muchsin pada tanggal 6 november
kompetensi
teknis
2015 mengatakan :
administrator
(birokrasi
yang
dimiliki
publik)
dalam
menjalankan tugasnya. Seperti hal nya yang
“saye pun tak tau ikut-ikut jak. Cuma diatas kertas mane ade kegiatan ape-ape.”
di sampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan
Hal ini menunjukan bahwa dalam
Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21
menempatkan pengurusnya LPM tidak
oktober 2015 yang mengatakan bahwa :
sesuai dengan bidang dan latar belakang
“sebenarnya kepengurusan LPM kite
yang dimiliki, bahkan diantara mereka tidak
ini cukup banyak ade sekitar 30an orang.
mengetahui
Nah itu dari berbagai macam kalangan
disuatu bidang. Sehingga terkesan bahwa
maksudnya bede-bede kerjaan ade guru,
LPM kurang berkoordinasi dengan anggota
wirausaha. Nah seperti pak Bambang salah
terkait dalam penentuan porsi pada bidang-
satu nye diye itu sebagai tenaga kesehatan
bidang tugas yang akan di jabat. Dengan
makanya
dibidang
begitu, terlihat bahwa pengurus LPM belum
kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi
mampu menjalankan tugas sesuai dengan
sesuai dengan bidangnye dan diye pun
prinsip-prinsip
menguasainye.”
kemudian akan berdampak pada tidak
diye
Pernyataan dengan
apa
di
ini
porsikan
berbanding
yang
terbalik
diungkapkan
oleh
informan yang merupakan Ketua RT yaitu
bahwa
telah
ditempatkan
administrasi.
Yang
terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara maksimal. Pengaruh
lain
bisa
saja
dari
bapak Kurniadi pada tanggal 4 november
kepemimpinan LPM Saigon itu sendiri, hal
2015 yang mengatakan :
ini coba peneliti tanyakan kepada salah satu
“saye jak tak tau tibe-tibe saye liat di
pengurus LPM Kelurahan Saigon, bapak
surat tu ade name saye bile pula dibuat.
Suep pada tanggal 21 oktober 2015
Kenak di bidang pertanian, peternakan dan
mengatakan bahwa :
perkebunan. Apepula mane lah saye paham saye
ne
kerje
dipasar
jualan
hubungannye dengan itu.”
ape
“tak ade masalah ye, bertanggung jawablah sikapnye ke kawan-kawan pun same tak ade bede. Cuma kan menyatukan 13
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
beberape kepala ne kan susah ade yang
diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah
gini ade yang gitu ye maok sabarlah
Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002
omomgan-omongan segale macam. Ketue
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
tu
Pemberdayaan Masyarakat.
kan
perwakilan
kite,
nanti
ketue
nyampaikan ke kite ape hasil rapat dan segala macam”.
Adanya pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang diberikan
Sesuai dengan apa yang diungkapkan
dapat menunjang kinerja LPM dalam
oleh Bapak Bambang pada tanggal 4
menjalankan tugas yang diberikan dengan
November 2015 mengatakan :
baik. Pernyataan Bapak Rinsistor, pada
“tak ade masalah, ade yang suka ade
tanggal 21 oktober mengatakan :
yang dak suke yah wajarlah. Tidak semua
“kalo pembinaan dari Kelurahan buat
orang mau menyibukkan diri dalam suatu
pengurus LPM sendiri sih jarang, itu waktu
lembaga swadaya masyarakat apalagi tidak
awal-awal pembentukan saja paling dari
menguntungkan dari segi financialnya”.
kelurahan
memberikan
arahan-arahan
Dari wawancara tersebut terlihat bahwa
LPM seperti apa, selebihnya paling ketemu
tidak ada masalah dalam kepemimpinan
tu waktu rapat Musrenbang itu pun tak
LPM di Kelurahan Saigon. Bahkan semua
semue datang. Kalo ngadekan pelatihan
anggota
buat masyarakat pernah, itu kite diajak
tidak
mempermasalahkan
jika
ketua terkesan dominan dan selalu ada dalam kegiatan rapat, karena itu tanggung jawab
kelurahan juga pernah bekerja sama dengan
semua
LPM melakukan kegiatan untuk ibu-ibu di
anggota dapat hadir dan punya waktu untuk
kelurahan saigon yaitu kegiatan pelatihan
aktif mengikuti kegiatan di LPM Kelurahan
anyaman.
nya,
sebagai
perwakilan
Selain pelatihan untuk LPM itu sendiri,
dari
anggota
ketua
same kelurahan.”
mengingat
tidak
Saigon. Sebagai pemerintah Kelurahan yang merupakan mitra dari LPM, maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah
Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat ibu Yusnidarti pada tanggal 6 november 2015 : “ramai-ramai kite dari RT bede-bede
memberikan pembinaan dan bimbingan
perwakilan,
ade
pelatihan
membuat
kepada LPM di Kelurahan Saigon dalam
anyaman itu kite dengar dari Kelurahan
menjalankan tugas dan fungsi yang telah 14 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
kerje sama same LPM. Bagus kegiatannya
3.
jadi kite tau nambah gak ilmu, gratis.”
Akuntabilitas Fenomena
yang
terjadi
dalam
Pernyataan tersebut didukung oleh Pak
perkembangan sektor publik dewasa ini
Rinsistor Ketua LPM pada tanggal 21
adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas
oktober juga mengatakan :
atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat
“belum lama, kite ade di ajak dari
maupun didaerah, termasuk di lembaga
kelurahan buat ngasik pelatihan same ibu-
pemberdayaan
ibu di Saigon yaitu menganyam. Antusias
Saigon.
nye bagus positif.”
tuntutan masyarakat ini berkaitan dengan
Dari petikan pernyataan diatas terlihat bahwa
pemerintah
bekerjasama
masyarakat
Akuntabilitas
kebijakan,
aktivitas
yang
menjadi
birokrasi
kelurahan
pernah
seharusnya
mengakomodasi
LPM
untuk
masyarakat
setempat
dengan
Kelurahan
serta
yang
kebutuhan mendorong
memberikan pelatihan menganyam kepada
instansi publik agar lebih akuntabel dan
ibu-ibu
Ini
transparan dalam melakukan penyusunan
menunjukan bahwa pemerintah kelurahan
kebijakan, tindakan serta kerja yang telah
masih
dihasilkan.
di
Kelurahan
memberikan
masyarakat.
Tetapi
Saigon.
perhatian tidak
kepada
untuk
LPM
penyelenggaraan
sepertinya pemerintah kelurahan kurang
pembagunan
memperhatikan
bersih,
kinerja
LPM
dalam
melaksanakan tugas padahal kelurahan
ini
dapat
berdaya
dalam
pemerintahan
dan
berlangsung
secara
guna,
berhasil
guna,
bertanggung jawab dan bebas dari KKN.
disini sebagai pembina dan fasilisator. Hal
Sehingga
Akuntabilitas
pemerintahan
kepada
akan berpengaruh kepada
publik, secara umum lebih diutamakan
kinerja LPM Kelurahan Saigon dalam
terhadap permasalahan yang bersifat pada
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
dengan
dalam pemerintahan. Pada dasarnya konsep
prosedur
dan
prinsip-prinsip
administrasi dalam pelaksanaannya. Ini
dan
akuntabilitas
di
awali
dengan
disebabkan kurangnya pengetahuan tentang
pemikiran-pemikiran bahwa rakyat juga
prosedur dari LPM itu sendiri.
perlu mengetahui pertanggung jawaban yang tidak bersifat pada keuangan saja, tetapi juga pada non keungan atau lebih
15 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
sering
kita
kenal
dengan
sebutan
akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas berpusat
Saigon dilaksanakan berdasarkan Peraturan
kinerja
pada
yang dilakukan oleh LPM Kelurahan
tidak
hanya
pertanggungjawaban
Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002
Tentang
administrasif saja, akan tetapi tentang apa
Lembaga
yang dapat dilakukan dilapangan. Dengan
(LPM).
begitu dapat membandingkan hasil kinerja
LMP
Pedoman
Pembentukan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Saigon
berkaitan
pada tahun tahun sebelumnya, sehingga
dengan pemberdayaan merupakan upaya
perlu adanya kerjasama dan komitmen dari
memberdayakan masyarakat agar dapat
pihak-pihak
mencapai kehidupan yang lebih baik dan
kegiatan. Saigon
terkait
dalam
pelaksanaan
Akuntabilitas LPM Kelurahan dapat
dilihat
dari
membentuk
masyarakat
yang
mandiri.
keseriusan
Masyarakat yang mendiri akan menjadi
pengurus dalam menjalankan kegiatan dan
subjek pembangunan sehingga apa yang
program-program yang telah ada.
diharapkan akan tercapai.
Pada kenyataannya sebagian berfikir
Pertanggung
jawaban
dari
LPM
bahwa konsep akuntabilitas itu hanya
Kelurahan Saigon dapat dilihat dari aktif
mencakup pada pelaporan pertanggung
tidaknya
jawaban saja, padahal akuntabilitas bukan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
hanya
yang ada di Kelurahan Saigon. Peran aktif
dalam
pertanggung
bentuk jawaban
sebuah
lebih
itu
dalam
melakukan
luas
ini di ungkapkan oleh bapak Rinsistor
mencakup apakah kegiatan yang telah
sebagai Ketua LPM Kelurahan Saigon pada
direncanakan
tangga 21 oktober 2015 :
itu
tapi
laporan
LPM
dilaksanakan,
apakah
bermanfaat atau tidak, terutama manfaatnya
“setiap ade kegiatan Musrenbang di Lurah
pada
kite datang. Walupun tak semue bise datang
masyarakat
yaitu
peningkatan
kesejahteraan.
tapi sebagai ketua saye mengikuti. Nanti di
Keberhasilan LPM Kelurahan Saigon dalam pencapaian sasaran dan tujuan berkaitan
dengan
kemampuan
LPM
Musrembang kite sampaikan ape yang menjadi mau nye masyarakat.” Peran aktif LPM Kelurahan Saigon
Kelurahan itu sendiri dalam melaksanakan
dalam perencanaan dan
pelaksanaan
kegiatan, program dan kebijakan yang
pembagunan ini diperkuat oleh pernyataan
berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan 16 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
bapak RW Bambang pada tanggal 4
dengan
november 2015 :
Masyarakat di Kelurahan Saigon. Hal ini di
“selama kegiatan Musrenbang yang datang lumayan ramai, tapi kalo dari LPM tu tak semue paling perwakilan jag. Yang
Lembaga
Pemberdayaan
ungkap oleh bapak Rinsistor pada tangga 21 oktober 2015 yang mengungkapkan : “tanggung
jawab
itu
pasti
kite
seringtu paling ketue nye pak Rinsistor
perjuangkan di Musrembang Kelurahan,
same beberape pengurus.”
tapi hasilnye diterima tau ndak kite tak tau
Berbeda dengan pernyataan diungkapkan oleh RT bapak Ahmadi
pada tanggal 6
desember 2015 yang mengatakan bahwa : “saye tak pernah datang tak ade pula
yang penting kite udah sampaikan. Karne nanti diteruskan ke tingkat kecamatan lalu tingkat pusat.” Dari penuturan tersebut terlihat wujud
diundang. Jadi saye kurang paham benar
pertanggung
jawaban
LPM
terhadap
dengan LPM.”
program atau kegiatan yang diberikan
Berdasarkan hasil wawancara diatas
sudah baik. LPM berusaha menyampaikan
maka terlihat bahwa LPM Kelurahan belum
apa yang menjadi harapan dan keinginan
berperan aktif secara optimal terhadap
masyarakat
perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan
Kelurahan Saigon. Selain ikut serta dalam
Saigon.
para
Musrembang, LPM Kelurahan Saigon juga
pengurus LPM yang tidak semua hadir serta
melakukan kegitan kerja bakti berkala yang
masih adanya RT yang tidak mengikuti
bekerja sama dengan RT-RT yang ada di
kegiatan yang berkaitan dengan LPM di
kelurahan Saigon.
Kelurahan
dapat
bapak Rinsistor ketua LPM Kelurahan
diindikasikan bahwa LPM di Kleurahan
Saigon pada tanggal 21 oktober 2015
Saigon masih kurang berperan aktif dalam
mengatakan:
Terlihat
dari
Saigon.
kehadiran
Sehingga
dalam
Musrembang
di
Menurut pernyataan
perencanaan dan pelaksanaan pembagunan.
“kegiatan kerje bakti rutin kami adekan
Bentuk tanggung jawab suatu lembaga
itu sebulan sekali dan bergantian di setiap
terhadap kegiatan yang telah dilakukannya
RT. Tergantung dari warga RT nye mane
perlu
bentuk
yang warganya peka ramai yang turun.
dokumentasi. Sebagai bukti bahwa lembaga
Karne kalau dikerje kan same-same lebih
tersebut
bagus.”
dilampirkan
telah
dalam
melaksanakan
dan
menyelesaikan suatu kegiatan. Begitu pula 17 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Dari ungkapan bapak Rinsistor tersebut
Masyarakat
(LPM)
mengatakan bahwa selain pada kegiatan
Selanjutnya
untuk
Musrembang, LPM juga aktif melakukan
masalah penelitian tentang “Bagaimana
kegiatan
Kinerja
kerja
bakti
membersihkan
lingkungan sekitar Kelurahan Saigon. Tetapi peneliti
saat tidak
melakukan
menjawab
Lembaga
Saigon. rumusan
Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan
observasi,
menemukan
Kelurahan
bentuk
Saigon Kecamatan Pontianak Timur” 1.
Responsivitas
pertanggung jawaban berupa dokumen-
Dari segi Responsivitas LPM Kelurahan
dokumen dari hasil kegiatan yang dilakukan
Saigon tidak berjalan dengan baik dan
oleh LPM. Seperti absensi pengurus dalam
tidak
setiap pertemuan atau rapat. Selain itu juga
menjalankan
tidak
kebutuhan masyarakat di karenakan
ditemukan
wujud
dari
laporan
mampu
sepenuhnya tujuannya
Kelurahan
dalam
menangani
pertanggung jawaban berupa dokumentasi
LPM
Saigon
dalam
hasil kegiatan yang dilaksanakan.
menjalankan program dan kegiatan
Dari pengamatan, wawancara serta data
yang telah dibuat kurang aktif, ini
yang ada terlihat bahwa kegiatan dan
terbukti tidak semua anggota ikut
program yang ada di lakukan oleh LPM
menjalankan kegiatan yang telah dibuat
berasal dari aspirasi dan kebutuhan dari
dan aktif turun langsung di masyarakat.
masyarakat. Sehingga LPM harus lebih
Sehingga
masyarakat
sensitif melihat keadaan lingkungan di
langsung
merasakan
kelurahan Saigon dan tetap berpartisipasi
timbul dari kegiatan LPM Kelurahan
pada
Saigon,
akibatnya
Saigon
tidak dapat
responsivitas,
responsibilitas
dan
akuntabilitas dalam kinerja.
tidak
dapat
dampak
yang
LPM
Kelurahan
membaca dan
menangani kebutuhan yang ada pada masyarakat. E. PENUTUP
2. Responsibilitas Responsibilitas yang ditunjukan LPM Kelurahan Saigon terlihat kurang baik.
a) Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan
oleh
peneliti
Ini di karenakan dari latar belakang
sebelumnya
bidang yang mereka jabati tidak sesuai
mengenani kinerja Lembaga Pemberdayaan
dengan porsinya. Dimana anggota LPM 18
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Kelurahan Saigon tidak tahu apa tugas
2. Untuk
yang harus dilakukan sesuai dengan
dalam
bidang-bidangnya.
Bahkan
ataupun rapat
diantara
tidak
mereka
beberapa
mengetahui
bidang apa yang mereka jabat.
LPM
Kelurahan
melakukan
Saigon
pertemuan
diharapkan dapat
meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota dan pihak terkait guna menentukan jadwal yang tepat
3. Akuntabilitas Akuntabilitas LPM Kelurahan Saigon
dimana
masih kurang, terlihat dari kurangnya
Kelurahan
hasil
bentuk
Setiap anggota dan pengurus yang
peranggungjawaban
terbentuk sesuai dengan tugas dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM
fungsinya harus menanamkan sikap
Kelurahan Saigon. LPM Kelurahan
tanggung jawab terhadap tugas dan
Saigon juga tidak memiliki fasilitas
fungsi yang telah ditetapkan tidak
gedung sendiri sehingga tidak adanya
mengharapkan
struktur organisasi yang nampak dan
bekerja ataupun bekerja menunggu
minimnya
perintah.
dokumentasi
laporan
berkaitan
dan
sebagai
dokumen-dokumen tentang
LPM
yang
seluruh
anggota
LPM
dapat
hadir.
Saigon
ketua
saja
yang
Kelurahan
Saigon.
F. REFERENSI Buku-Buku: BPS. 2014. Pontianak City In Figures 2014. Pontianak
b) Saran 1. Untuk Pemerintah Kelurahan Saigon yang
merupakan
fasilisator
dari
mitra
LPM
dan
Kelurahan
Saigon dapat memberikan sedikit bantuan baik berupa alat atau barang ataupun
pembinaan
Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press : Yogyakarta.
kepada
pengurus LPM Kelurahan saigon yang aktif.
Indradi, Sjamsiar Syamsudin. 2010. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang : Agritek YPN Malang. Keban, Yeremias. 1995. Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah : Pendekatan Managemen dan Kebijakan. Makalah, Seminar sehari, Fisipol, UGM : Yogyakarta. 19
URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Kumorotomo, wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik.Jogyakarta : Pustaka pelajar. Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Moeheriono.2011. Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Surabaya : Rajawali Pers. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarsa. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik.Jakarta : Grasindo Siagian, Sondang. 1998. Managemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-undangan : Perda Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan LPM. Perda Nomor 2 tahun 2008 Tentang kelurahan . Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang penataan LKMD atau sebutan lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Permendagri No.7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Tulisan-tulisan (Jurnal, skripsi dan tesis)
Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I jatim. Sugiyono.2007. Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. ------.2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Tangkilisin, Hassel Nogi. 2005. Manajemen Publik.Jakarta : PT. Grasiando, anggota IKAPI. Wibowo. 2007. Manajemen Jakarta : Rajawali Pers.
Kinerja.
------. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widodo, Joko. 2005. Membanguun Birokrasi Berbasisi Kinerja.Malang : Bayumedia Publishing
Firana. Penelitian tahun 2011. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di kelurahan karas Kecamatan Galang Kota Batam. Universitas Maritim Raja Ali. Nurul Hadiansyah. Penelitian tahun 2013. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembagunan Masyarakat di Kecamatan Teluk Keramat. Universitas Tanjungpura. Rujukan Elektronik : Sunarti. 2008. Diktat I dan II Mata Kuliah Ketahanan dan Pemberdayaan. Fakultas ekologi manusia. IPB, Diambil pada tanggal 22 Mei 2015 dari http:/www.program pemberdayaan.pdf
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat. 20 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan