1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA TAHUN 2011-2012 Naskah publikasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana bidang ilmu pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI Oleh
ISKANDAR NIM. 100565201141
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
2
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat nelayan serta kepedulian pemerintah tersebut dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Kampung Bugis. Keberhasilan atau tidaknya sebuah program pemberdayaan tersebutlah yang akan menjawab bagaimana hubungan tersebut berjalan serta tingkat kepedulian pemerintah terhadap nelayan dan segala bentuk pemberdayaan tersebut apakah dijalankan dengan system yang sebenarnya atau yang sesuai dengan keinginan bersama. Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada pemberdayaan serta kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat nelayan Kampung Bugis tersebut dengan mengacu pada pendapat Mikkelsen dan Rubin dalam I. Nyoman Sumaryadi. Proses pemberdayaan tersebut diharapkan adanya kesesuaianantara data, informasi serta partisipasi masyarakat itu sendiri untuk turut terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut, keterlibatan masyarakat tersebut haruslah dimulai dari awal hingga akhir dari proses pemberdayaan tersebut sehingga kegagalan atau keberhasilan dalam program tersebut akan dirasakan bersama tetapi apabila program tersebut dijalankan sesuai dengan system dan aturan yang ada maka pemberdayaan dikawasan nelayan Kelurahan Kampung Bugis akan mengarah kepada tingkat keberhasilan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan yang terjadi di kawasan nelayan Kampung Bugis adalah sebuah proses pemberdayaan yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama antara pemerintah dan masyarakat karena menurut hasil wawancara, masyarakat nelayan menyatakan bahwasanya pemberdayaan terjadi tanpa keterlibatan masyarakat tersebut sehingga hasil pemberdayaan yang terjadi tidak semuanya tepat pada yang diinginkan dan permasalahan tersebut harus adanya tinjauan balik agar dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan yang sama pada proses pemberdayaan tersebut. Kata kunci : pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat.
3
Abstract This study aims to look at the level of the direct relationship between government and fishing communities and concern of the government in helping to improve the quality of life of the people of Kampung Bugis fishermen. The success or failure of a program that will answer empowerment is exactly how there lationship goes as well as the level of government concern to fishermen and all forms of empowerment that is run with the actual system or in accordance with a common desire. This research is leading to the empowerment and policies in carrying out the process of empowerment of the Bugis fishing village with reference to the opinion of Mikkelsen and Rubin in I. Nyoman Sumaryadi. The empowerment process is expected compatibility between, information and participation of the community it self to get involved in the empowerment process, the community involve ment must start from the beginning to the end of the empowerment process so that the failure or success of the program will be shared with but if the program is implemented in accordance with the existing system and the rules empowering the fishing area of Kampung Bugis Village will ead tot he desired success rate. The results showed that,empowerment that occurred in the area of Kampung Bugis fishermen empowerment is a process that is not in accordance with what is desired with between the government and the people because, according to the interviews, fishing communities stated that empowerment occurs with out the in volvement of the community so there sult sare not all empowerment that occurs precisely at the desired and that there should be a review of the is sues behind in order to anticipate the occurrence of the same mis takes in the empowerment process. Keywords: community empowerment and community participation
4
Daftar Isi HALAMAN JUDUL……………………………………………………
i
SURAT PERNYATAAN……………………………………………….
ii
HALAMAN MOTTO…………………………………………………...
iii
KATA PENGANTAR…………………………………………………..
iv
ABSTRAK………………………………………………………………
vi
DAFTAR ISI…………………………………………………………….
viii
DAFTAR TABEL……………………………………………………….
xi
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………
xii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….
1
A. Latar Belakang……………………………………………….
1
B. Rumusan Masalah……………………………………………
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………..…………..
10
1. Tujuan ……………………………………………...…...
10
2. Manfaat………………………………...………………..
11
D. Ruang Lingkup……………………………………………….
11
E. Metode Penelitian………………………………………….… 12 1. Jenis Penelitian…………………………………..……….. 12 2. Lokasi Penelitian……………………………...………….. 13 3. Jenis dan Sumber Data……………………………………. 13 4. Tekhnik Pengumpulan Data…………………………..….. 14 5. Tekhnik Analisa Data …………………………………....
16
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pemberdayaan……………………….……………………….
17
B. Konsep Operasional……………………...…………………… 28 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Kampung Bugis…………… 35 B. Kondisi Geografis Daerah Kelurahan Kampung Bugis………. 36 1. Batas Wilayah……………………………………………... 36 2. Orbitrase…………………………………………………… 36 3. Kondisi Sosial…………………….………………………... 37
5
4. Kondisi Sosial Politik……………………...………….…... 37 5. Kondisi Sosial Budaya……………………………………. 38 C. Kondisi Kependudukan………………………….……………... 38 1. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Kewarganegaraan........................................................... 39 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama……………………..... 41 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia…………….…………… 42 4. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas atau Mutasi Penduduk…………………………………………. 43 D. Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi……………...………………. 43 1. Fungsi Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan Dan Energi…………………….………………………….. 43 2. Struktur Organisasi Dinas KPPKE………………………. 44 BAB IV ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA TAHUN 2011-2012 A. Karakteristik Informan……………………………………….. 50 B. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Pada Tahun 2011 2012…………………………………………………………… 51 1. Partisipasi Dalam Memberikan Pendapat Tanggapan Dan Informasi…………………………………………….. 52 2. Partisipasi Dalam Perencanaan Pemberdayaan………....... 60 3. Partisipasi Dalam Memelihara atau Menjaga Hasil Pemberdayaan………………………………………. 63 4. Analisis Kriteria Nelayan Dalam Lingkup Pemberdayaan. 69 5. Komunikasi……………………………………………….. 72 6. Transparansi………………………………………………. 75 7. Pendataan………………………………………………… 75
6
C. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2011-2012……………………………………………... 76 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan…………………………….……………………… 81 B. Saran…………………………………….…………………….. 83 Daftar Pustaka……………………………………..…………………...…. 85
7
A. Latar belakang Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran atau dapat digunakan semestinya dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan harus diketahui penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha meningkatkan hasil pencaharian di bidang kelautan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2010) dalam (Iwan Nugroho 2012 : 284 ) menyusun visi “indonesia menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015” dan misi “mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan”. Visi dan misi tersebut diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berpihak kepada rakyat. Tanjungpinang adalah bagian dari Kepulauan Riau yang juga memiliki luas Secara geografis Kota Tanjungpinang memiliki total luas wilayah sebesar 239,50 KM2. Secara geologis, keadaan wilayah Kota Tanjungpinang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan lembah dan daerah pesisir laut serta beberapa pulau. Luas wilayah Kota
8
Tanjungpinang mencapai ± 70% lautan dan ± 30% daratan. http://Tanjungpinangkota.go.id. Masyarakat
nelayan
merupakan
bagian
dari
kelompok
masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Saat ini, berdasarkan data yang ada di Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang, saat ini jumlah nelayan 1.800 orang. Namun hanya sebagian di antaranya yang aktif. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Kampung Bugis, yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bermata pencaharian dilaut sebagai nelayan pada umumnya penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran atau dapat digunakan semestinya dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan, harus diketahui penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha meningkatkan hasil
9
pencaharian
di
bidang
kelautan
dalam
bentuk
pemberdayaan
masyarakat nelayan. Bantuan yang diberikan pemerintah khususnya Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi kepada masyarakat nelayan Kampung Bugis pada kenyataannya tidak membantu atau mengubah kehidupan masyarakat tersebut karena bantuan yang diberikan kepada nelayan dalam rangka peningkatan hasil mata pencaharian tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya oleh masyarakat dikarenakan bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau bukan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh masing-masing nelayan yang berada pada Kelurahan Kampung Bugis, sehingga banyaknya bantuan yang didapatkan oleh masyarat nelayan tidak dipergunakan atau bahkan ada sebagian besar nelayan menjual alat bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang kepada pekerja laut lainnya. Masyarakat nelayan Kampung Bugis meninginkan adanya hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat nelayan,sehingga masyarakat dapat menyatakan langsung bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat nelayan kampung bugis tersebut serta menghindari terjadinya proses pemberdayaan yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat fungsi. Pada dasaranya pemberdayaan dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada nelayan tersebut tetapi, jika proses pemberdayaan tidak sesuai dengan yang
10
diinginkan maka tidak akan ada pemberian daya atau kekuatan kepada masyarakat nelayan kampung bugis oleh pemerintah atau kegagalan dalam proses pemberdayaan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Tanjungpinang No. 6 tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan bab VII Pembinaan dan Pengawasan pasal 34 : (1)
Pelaksanaan dan pengawasan teknis perikanan terhadap perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. Bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi; b. Bimbingan melalui petunjuk tertulis. Seperti yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo dalam(Haryono Sudriamunawar. 2006) bahwa peran pemerintah dalam pembangunan sangat dominan, namun harus diakui pula bahwa pemerintah seringkali harus bertindak sebagai unsur pembaharu, pembimbing, pengarah melalui perencanaan pembangunan. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan
yang sebenarnya juga dirasakan mengalami
hambatan. Di dalam bukunya ( Daeng Ayub Natuna, dkk dalam judul pendidikan dan pembangunan berbasis maritim : hal 212) terdapat kendala yang masih menjadi problema adalah :
11
1. Kurangnya modal 2. Minimnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya SDM yang menangani pengolahan dan pemasaran produk 4. Minimnya pengawasan terhadap potensi sumber kelautan dan perikanan Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan dan faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Kampung Bugis, serta untuk merumuskan kembali strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Kampung Bugis. Dimana sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kelurahan Kampung Bugis merupakan Kecamatan Kota yang sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal di wilayah pesisir. Secara umum masyarakat pesisir hidupnya tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, seperti : nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, kepiting, gonggong dan pedagang ikan. Masyarakat
nelayan
Kelurahan
Kampung
Bugis
adalah
masyarakat nelayan yang berjumlah besar masyarakat nelayan Kelurahan Kampung Bugis berjumlah 273 orang yang masing-masing
12
mempunyai cara tangkap atau pekerjaan yang berbeda dalam lingkup nelayan. C. Pemberdayaan Pemberdayaan dilakukan dalam penelitian adalah dengan tujuan untuk melihat hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam membentuk sebuah perubahan dikalangan masyarakat nelayan, hubungan tersebut terbentuk dengan berbagai jenis, salah satunya hubungan komunikasi antara pemerintah dan nelayan atau bisa dikatakan jika hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan berjalan lancar maka proses pemberdayaan yang akan dihasilkan akan bersifat baik atau berhasil dengan keinginan masyarakat, begitupula jika tidak adanya hubungan yang baik serta komunikasi yang lancar maka akan sulit bagi pemerintah mengetahui keinginan masyarakat dan sulit pula bagi masyarakat menyampaikan keluhan atau keinginan mereka. Maka dari itu penelitian dilakukan untuk menuju hubungan kearah yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh Mikkelsen, dalam(I. Nyoman Sumaryadi, 2005 : 100 – 101),dalam penjelasannya tentang model logika
mendasari
pemberdayaan
strategi
adalah
partisipatoris,
model
menyatakan
pembangunan
alternatif
bahwa yang
dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat ( jangkauan ke atas yang intergeratif ). Pengertian ini mengandung beberapa asumsi.
13
Pertama, masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan. Kedua, masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka. Ketiga, tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. Keempat, pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi
masyarakat.
Kelima,
pemberdayaan
masyarakat
merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapat partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan masyarakat yang terjadi atau sebuah program yang dirumuskan oleh pemerintah adalah program pemberdayaan yang harus dilaksanakan dengan bersama, pemberdayaan akan sulit berjalan sesuai rencana apabila dalam perjalanan proses menuju pemberdayaan yang diinginkan pemerintah tidak melakukan koordinasi yang baik antar kedua pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan tersebut dan pada dasarnya pemberdayaan itu seharusnya dilaksanakan dengan adanya hubungan kebersamaan atau kerjasama yang baik untuk menciptakan suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan.
14
Dalam bukunya I. Nyoman Sumaryadi upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu: a. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat. b. Partisipasi atau keterlibatan, Menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan Proses pembangunan. c. Akuntabilitas, Pertanggung jawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. d. Kapasitas organisasi local, Kemampuan berkerja sama, mengorganisir
warga
masyarakat,
serta
memobilisasi
sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. D. perumusan masalah Bagaimana
proses
pemberdayaan
masyarakat
nelayan
Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang pada tahun 2011-2012? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pemberdayaan dalam pemberian bantuan kepada nelayan Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang pada tahun 2011-2012?
15
D. Konsep operasional Beberapa prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat secara konseptual yang dijelaskan oleh Mikkelsen dan Rubin, dalam (I.Nyoman Sumaryadi 2005 : 94-96) adalah : a. konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan b. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan c. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan d. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pemberdayaan e. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pemberdayaan 2. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat. a. Komunikasi b. Transparansi c. Pendataan 3. masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka. a. Tujuan pemberdayaan b. Hasil akhir c. Hubungan langsung.
16
E. Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat nelayan serta kepedulian pemerintah tersebut dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Kampung Bugis. F. Ruang lingkup Ruang lingkup wilayah dalam studi ini dibatasi hanya di dalam daerah permukiman nelayan di Kampung Bugis. Karena merupakan kawasan yang memiliki jumlah nelayan terbanyak dan jumlah yang mendapatkan bantuan terbanyak dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Kelurahan Kampung Bugis. Selain itu Kampung Bugis juga memiliki tiga RW. RW I, RW II dan RW VI yang masing-masing RW memiliki jumlah nelayan yang berbeda. G. Metode penelitian penelitian ini akan mengkaji dan memahami masalah tingkat perhatian pemerintah yang akan merubah perekonomian masyarakat yang terwujud dalam permukiman nelayan di Kelurahan Kampung Bugis dengan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. 2. Penelitian ini dilakukan di permukiman nelayan Kelurahan Kampung Bugis tepatnya Kampung Bugis, perumahan nelayan yang berada di laut serta tempat penjualan hasil tangkap nelayan.
17
3. Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. 4. Tekhnik pengumpulan data Observasi Teknik observasi yang akan dilakukan ialah observasi langsung (participant observation). Maksudnya, peneliti akan melakukan pengamatan langsung. Interview (wawancara) Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Dokumentasi Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Intinya, dokumentasi
adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data
history atau mengkaji literatur-literatur dan dengan judul penelitian.
laporan-laporan yang berkaitan
18
Informan Subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok, menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. 5. Tekhnik analisa data Analisis
data
adalah
upaya
yang
dilakukan
dengan
cara
menganalisa/memeriksa data,memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisanya. H. Kesimpulan dan saran Kesimpulan Tidak semua program pemberdayaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga adanya keuntungan atau hasil dari kedua pihak, pemberdayaan yang terjadi dikawasan nelayan Kampung Bugis bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil atau sesuai yang direncanakan Pemerintah dan sesuai dengan yang diinginkan nelayan Kampung Bugis karena masih terdapat banyak kesalahan dan keluhan dikalangan masyarakat nelayan Kampung Bugis.
19
Saran Seharusnya program pemberdayaan dikawasan nelayan Kampung Bugis lebih menutamakan hubungan langsung kepada masyarakat nelayan yang bersangkutan sehingga apa yang akan dilakukan menyentuh langsung kedalam kawasan nelayan Kampung Bugis. Adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat sehingga apapun jenis program yang masuk ke kawasan tersebut langsung diketahui oleh masyarakat yang bersangkutan dan akan membentuk sebuah program yang tepat guna atau tepat sasaran.
20
DAFTAR PUSTAKA Buku Agustino, Leo, 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hafsah Mohammad Jafar, 2008, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Institute For Religious and Institutional Studies (Iris) Press Hasan, Erliana, 2005, Kominikasi Pemerintahan, Bandung : PT Refika aditama. Kencana Syafiie Inu, 2009, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. Kencana Syafiie Inu, 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung : PT RefikaA ditama. Labolo, Muhadam, 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Mahmuzar,
2010,
Sistem Pemerintahan Indonesia
,
Bandung
: Nusa
Media Masdar, Sjahrazad dkk, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik, Surabaya: Airlangga university press Nugroho, Iwan, 2012, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan , Jakarta: LP3ES.
21
Natuna Daeng Ayub, dkk, 2009, Pendidikan dan Pembangunan Berbasis Maritim, Tanjungpinang: UMRAH Press. Prasetyantoko, dkk 2012, Pembangunan Inklusif Prospek dan Tantangan Indonesia, jakarta: LP3ES. Rohim, Syaiful, 2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam dan Aplikasi, Jakarta: Rineka Cipta. Sudriamunawar, Haryono. 2006. Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktifitas, Bandung: mandar maju. Sumarto, Hetifah, 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Sumaryadi,
I.Nyoman,
2005,
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: citra utama. Stainback,
susan,
2005.
Memahami
Penelitian
Kualitatif,
Bandung:
alfabeta. Subarsono, 2009,
Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi,
Yogyakarta: pustaka pelajar Widjaja, 2010, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Aksara Website
Jakarta : Bumi
22
Antara News. Senin15/10. http://Kepri.Antaranews.com. ( rabu 06 november 2013. Jam 14:00 ) Provinsi Kepulauan Riau.http://www.dprd-kepriprov.go.id/web . (rabu 06 november 2013. Jam 14:10 ) Tanjungpinang Kota. http://Bp2tpm.Tanjungpinangkota.go.id. (rabu 06 november 2013. Jam 14:20 ) Kecamatan Tanjungpinang Kota.http://Kecamatantpikota.wordpress.com. (kamis 21 november 2013. Jam 11:10) Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 6 tahun 2005 Tentang Retribusi Usaha Perikanan
