KEPALA DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA PERATURAN DESA BLAMBANGAN NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BLAMBANGAN, Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
b.
bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Desa
Blambangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Blambangan Tahun Anggaran 2016. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Republik
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor
2094); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Nomor 37 Seri D Nomor 18); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Seri A); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Seri A); 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa; 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa; 30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa; 31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; 32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten BanjarnegaraNomor 196); 33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 55 Seri A); 34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Nomor 56 Seri A); 35. Peraturan Desa Blambangan Nomor 143/51 tentang Sumber Pendapatan Desa; 36. Peraturan Desa Blambangan Nomor 7 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Blambangan Tahun 2015.
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAMBANGAN dan KEPALA DESA BLAMBANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.764.492.017,2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pe merintah Desa Rp 724.179.000,b. Bidang Pembangunan
Rp 822.520.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp
22.500.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
38.650.000,-
e. Bidang lain-lain
Rp 160.040.017,-
Jumlah Belanja
Rp 1.767.889.017,-
Surplus/Defisit
(Rp
3.397.000,-)
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan
Rp 3.397.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp
Selisih Pembiayaan ( a – b )
0,Rp.
3.397.000,-
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4 Kepala Desa
menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di : Blambangan Pada tanggal : ..................... KEPALA DESA BLAMBANGAN
HARYOTO
Diundangkan di Desa Blambangan Pada tanggal : ............................... Pj. SEKRETARIS DESA BLAMBANGAN
YULIATI
LEMBARAN DESA BLAMBANGAN TAHUN 2016 NOMOR .....
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
Disusun oleh : PEMERINTAH DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA
