KEPALA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG PERATURAN DESA KUTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KUTA, Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pemalang
Nomor
50
Tahun
2015
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan Desember. b. bahwa
Rancangan
Peraturan
Desa
tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Desa Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang–Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang–Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
47
Tahun
2015
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
22
Tahun
2015
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana
Desa
Yang
Bersumber
Dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Sumber
Pendapatan
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten
Pemalang
Tahun
2015
Nomor
6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten
Tahun
Anggaran
Pemalang
Tahun
2017 2017
(Lembaran Nomor
Daerah
21Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21); 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17); 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Desa
(Berita
Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50); 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .....Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 20167 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor ...).
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA dan KEPALA DESA KUTA MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA KUTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa
Rp
1.389.359.000
2. Belanja Desa : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp
463.396.000
Rp
894.163.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp
31.800.000
b. Bidang Pembangunan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
0
e. Bidang Tak Terduga
Rp
0
Jumlah Belanja
Rp
1.389.359.000
Surplus/Defisit (1-2)
Rp
-
3. Pembiayaan Desa : a. Penerimaan Pembiayaan
Rp
-
b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp
-
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp
-
Pasal 2 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
1
sebagaimana
tercantum
pada
lampiran
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3 Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.
Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
Ditetapkan di Kuta pada tanggal 16 Desember 2016 KEPALA DESA KUTA
SAMSURI
Diundangkan di Desa Kuta pada tanggal Plt. SEKRETARIS DESA KUTA Kaur Pembangunan
CAHYONO
LEMBARAN DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 5
LAMPIRAN I PERATURAN DESA KUTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
1
2
4
1
PENDAPATAN DESA
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1
3
1
3
1
3
1 2 3 4
PENDAPATAN ASLI DESA Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 2 3 4
PENDAPATAN TRANSFER Dana Desa dari APBN/Pemerintah Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten Bantuan Keuangan Dana Desa lainnya yang sah
1,389,359,000.00 81,250,000.00 81,250,000.00
1,308,109,000.00 694,523,000.00 613,586,000.00 -
PENDAPATAN LAIN-LAIN
-
1
Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat
-
2
Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
2
BELANJA
2 2 2
1 1 1
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA PENDATAAN POTENSI DESA PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PENYELENGGARAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PENYELENGGARAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENYELENGGARAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA)
1 2
2
1
3
2 2 2 2
1 1 1 1
6 12 13 17
2
1
18
2
1
19
PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA
2
1
20
PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA
2
1
21 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN
2
1
22
2
1
2 2
2 2
2
2
2
12
2 2 2
2 2 2
21 43 44
2
2
49
2
2
50
2
2
52
2
2
70
PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/TALUD DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONGGORONG/PLAT DEKER PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH
1,389,359,000.00 463,396,000.00 447,110,000.00 750,000.00 800,000.00 2,450,000.00 3,800,000.00 1,552,000.00
1,552,000.00 2,545,000.00 1,537,000.00 1,300,000.00
894,163,000.00 9,600,000.00 5,040,000.00 115,000,000.00 494,000,000.00 -
9,000,000.00
NOMOR REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
2
3
2
3
1
2
3
5
2
3
8
2
3
9
2
3
10
2
3
14
2 2 2
3 3 3
15 16 19
2
3
20 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM PIATU
2
3
2
3
21 FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 22 MASYARAKAT MISKIN
2
4
2
4
14
2 2
4 4
16 18
2
4
22
2 2 2
4 4 4
23 24 27
2
5
2
5
1
2
5
2
3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI/LAUT ) PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES PRENCANAAN DESA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR PEMERINTAH DESA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT
31,800,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00 1,500,000.00 20,000,000.00 -
BIDANG TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana dan prasarana) KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)
-
SURPLUS / (DEFISIT)
-
PEMBIAYAAN
-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-
3
1
3
1
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Desa Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 2 3 4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Desa Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Desa
-
PEMBIAYAAN NETTO
-
3
3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Kuta, 16 Desember 2016 KEPALA DESA KUTA
SAMSURI
-
