KEPALA DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SURUH, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan desa;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan guna memperlancar pelaksanaan program umum dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5694); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 9 ); 33. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78); 36. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 ;
37. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 ; 38. Peraturan Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2018, Lembaran Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 02; 39. Peraturan Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016, Lembaran Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 03; 40. Peraturan Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2016 ,Lembaran Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 04;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURUH dan KEPALA DESA SURUH MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1.Pendapatan Desa : a. Sebelum Perubahan
Rp. 1.665.086.000,-
b. Bertambah
Rp.
c. Setelah Perubahan
Rp. 1.691.156.000,-
26.070.000,-
2.Belanja Desa : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (1). Sebelum Perubahan
Rp. 558.205.600,-
(2). Berkurang
Rp
(3). Setelah Perubahan
Rp. 558.205.600,-
b. Bidang Pembangunan
0,-
(1). Sebelum Perubahan
Rp. 974.460.350,-
(2). Bertambah/ Berkurang
Rp.
(3). Setelah Perubahan
Rp. 991.530.350,-
17.070.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (1). Sebelum Perubahan
Rp.
17.786.000,-
(2). Bertambah/ Berkurang
Rp.
0,-
(3). Setelah Perubahan
Rp. .
17.786.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (1). Sebelum Perubahan
Rp.
122.392.400,-
(2). Bertambah/Berkurang
Rp.
9.000.000,-
(3). Setelah Perubahan
Rp
131.392.400,-
e. Bidang Tak Terduga (1). Sebelum Perubahan Rp.
0,-
(2). Bertambah/ Berkurang
Rp.
0,-
(3). Setelah Perubahan
Rp.
0,-
Jumlah Belanja
Rp. 1.698.914.350,-
Surplus/Defisit
Rp.
7.758.350,-
============= 3.Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan (1). Sebelum Perubahan
Rp.
0,-
(2). Bertambah/ Berkurang
Rp
0,-
(3). Setelah Perubahan
Rp.
0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan (1). Sebelum Perubahan
Rp.
0,-
(2). Bertambah/ Berkurang
Rp.
0,-
(3). Setelah Perubahan
Rp.
0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 0,===============
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa
menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Suruh Telah di Evaluasi Bupati/walikota
Pada tanggal 26 September 2016
a.n. Camat ....... KEPALA DESA SURUH ttd (...............................................) LATIF KURNIAWAN
Diundangkan di Suruh pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DESA
M BASUKI LEMBARAN DESA SURUH TAHUN 2016 NOMOR 02
