KEPALA DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK PERATURAN DESA CIPARASI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIPARASI Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
:
1.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
(Lembaran
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7.
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8.
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9.
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1); 13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Ciparasi 15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9); 16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Ciparasi Tahun 2016 Nomor 6); 17. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Ciparasi Tahun 2016 Nomor 6); 18. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Ciparasi Tahun 2016 Nomor 7 );
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPARASI dan KEPALA DESA CIPARASI MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA CIPARASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak; 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1.
Pendapatan Desa
Rp.964.778.000
2.
Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga
Rp.460.053.400 Rp.347.200.000 Rp. 80.824.600 Rp. 71.700.000 Rp. 5,000,000
Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3.
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 971,474,605 Rp. – 6,969,605 Rp. 964,778,000 Rp. 6,969,605 Rp. Rp.971,474,605
Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat Sobang
Ditetapkan di Desa Ciparasi Pada tanggal 09 Februari 2016 KEPALA DESA CIPARASI
Wijayanto Yantika, S.Sos
Diundangkan di Ciparasi Pada Tanggal 11 Februari 2016 SEKRETARIS DESA CIPARASI
Sofwan Azis, S.IP NRPDes. 198805032022012048 LEMBARAN DESA CIPARASI TAHUN 2016 NOMOR 1
FATHURROHMAN, S.Pd.I
Lampiran I Peraturan Desa Ciparasi Nomor : 06 Tahun : 2015 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING 1 1 1 1
1 1
1
1
1
3
1 1
2 2
1
1
2
2
1 1 1 1
2 2 3 3
3 4
1
3
2
1
3
3
1
3
4
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Pendapatan Lain lain Hibah Dari Kabupaten Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Sumbangan dari Perantau
1
JUMLAH PENDAPATAN Tetap 4 digit khusus Belanja : Sub belanja yaitu - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal 2 2
1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 3
1 2 3
1 2 3 2
1
6
ANGGARAN (Rp.) 3
URAIAN
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Operasional Perkantoran Operasional BPD Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Operasional RT / RW
616.417.000,16.011.000,332.350.000,964.778.000,-
KETERANGAN 4
1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Pembuatan MCK Masyarakat 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
2
2
1
2
2
2
Pembuatan saluran Drainase 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
3
Pembuatan Sumur Bor 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
4
Pembuatan Gorong-gorong 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
5
Pembangunan Siring 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
6
Pembangunan Poskesdes 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
7
Pembangunan Gedung/Kantor 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
8
Pembangunan Gedung Serba Guna 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
9
Pembangunan Irigasi Tersier 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
2
1 0
Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata 1 Belanja Pegawai
2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal 1 1
2
2
2 2
3 3
3
2
3
4
2
3
5
2
3
6
2
3
7
2
3
8
2
4
2
4
1
2
4
2
Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Lainnya 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Posyandu 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan PKK Desa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pembinaan LPM 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pembinaan Hansip dan Linmas 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pembinaan Karang Taruna 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal
2
4
3
2 2
5 5
1
2
5
2
Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Desa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal Kegiatan lainnya 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang Jasa 3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 HasilKekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) DISETUJUI OLEH, KEPALA DESA CIPARASI
FATHURROHMAN, S.Pd.I
LAMP. II RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG TAHUN ANGGARAN 2016 1. Bidang 2. Kegiatan 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan :
: (2.1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : (2.1.1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 Januari – 31 Desember 2016
KODERING
URAIAN
VOLUME
1 2.1.1.1
2 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap : a. Kepala Desa b. Perangkat Desa - Tunjangan Desa a. Tunjangan Masa Kerja b. Tunjangan Pendidikan c. Tunjangan Kompetensi d. Tunjuangan Kesahatan e. Tunjangan Hari Tua f. Dst….
3
2.1.1.2
Belanja Barang Jasa
2.1.1.3
Belanja Modal
HARGA SATUAN (Rp.) 4
JUMLAH (Rp.) 5
JUMLAH (Rp.) Ciparasi, tanggal …… Desember 2015 Disetujui/mengesahkan Kepala Desa
Kasi Pemerintahan dan Trantib
Fathurrohman, S.Pd.I
Abdul Malik NRPDes …………………….
Lampiran III Peraturan Desa Ciparasi Nomor : 06 Tahun : 2016 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
LAMPIRAN TAMBAHAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2016
1.
BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPARASI
RANCANGAN
ANGGARAN
2.
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
3.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPARASI DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES).
4.
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPARASI TAHUN ANGGARAN 2016.
5.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDes)
6.
LEMBAR VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 OLEH TIM ASISTENSI KECAMATAN YANG DIBENTUK OLEH CAMAT.
7.
VISUALISASI ACARA VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES KAB/KEC.
PEMBENTUKAN
TIM
Butir – butir Pancasila Isi butir butir pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. (6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,maka penjajahan diatas bumi harus dihapuskan,karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilaan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia,yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan,yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PROKLAMASI ‘ Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Djakarta,hari 17 boelan 8 tahoen 1945 Atas nama bangsa Indonesia
SOEKARNO/HATTA
Sistem Pemerintahan Desa menurut undang-undang Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu Bangsa. Dan… Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu Negara. Sejak lahir, kita telah berurusan dengan pemerintahan Desa. Ada akte lahir, identitas Kependudukan, hak bangunan, pajak, nikah, surat keterangan tidak mampu, dan sebagainya. Pengertian Sistem “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. (J Pengertian Sistem Menurut Pamudji ialah suatu kebulatan dan keseluruhan yang komplek atau terorganisir, dimana suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Pengertian Sistem Menurut Gordon B. Davis: Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Sistem menurut hemat kami tak ubahnya seperti bagian-bagian tubuh, yang jika bersatu dan terbentuk oleh bagian-bagian itu akan menjadi Raga. Pengertian Pemerintah Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legistlatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan Pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Untuk definisi ini, sobat bisa temukan dalam ilmu pemerintahan, sistem informasi manajamen, atau ilmu tentang Good Government atau Clean Governance. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang PP No.43 tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur Pemerintah Desa 1. Kepala Desa Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan: Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa pemberdayaan masyarakat Desa. Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala Desa berwenang untuk : memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban. Wewenang yang dimaksud di atas merupakan format yang diakui oleh konstitusi NKRI. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa tidaklah Mudah. Sangat banyak. Diantaranya adalah : memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-bersama membuat rencana strategis Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Oleh sebab itu, Badan yang akrab dengan pemerintah desa ini dalam tata tertib musyawarahnya nanti
harus memuat paling sedikit beberapa hal di bawah ini : waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Selain bersama BPD, Sesuai dengan Undang-undang, bahwa kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum dalam Pasal 48.
Struktur Pemerintahan Desa
Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Struktur organisasi pemerintahan desa yang diterapkan saat ini diperkantoran pemerintah Desa adalah sebagai berikut : Ring 1
BPD —KEPALA DESA Ring 2 SEKRETARIAT DESA 1.Sekretaris Desa 2. Tata Usaha Ring 3 Unsur Pelaksana Teknis Desa: Kepala urusan Pemerintahan (KAUR PEM) Kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) Kepala urusan kesejahteraan rakyat ( KAUR KESRA) Kepala urusan keuangan (KAUR KEU) Kepala urusan umum (KAUR UMUM) Staf Bendahara Rutin Desa Staf Mantri Tani Desa Staf Input Data Staf Sekertaris BPD Linmas Ring 4 Unsur Pelaksana kewilayahan: Kepala Dusun (KADUS)
Sumber Pendapat dan Aset Desa Sumber pendapatan pemerintahan desa UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
BERITA ACARA NOMOR : 0/BA/Ds.002/2016 PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES) DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Pebuari tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. H.E.Abd.latif,S.Pd,I : Ketua BPD Desa Ciparasi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ciparasi selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Fathurrohman,S.Pd.I
: Kepala Desa Ciparasi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PemerintahDesa Ciparasi selanjutnyah disebut PIHAK KEDUA;
Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak yang telah diajukan PIHAK KEDUA; 2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Ciparasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan; 3. PIHAK KEDUAakan menyampaikan kepada Camat Sobang Untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
KEPALA DESA CIPARASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIPARASI KETUA,
FATHURROHMAN,S.Pd.I
H.E.ABD.LATIF,S.Pd.I
BADAN PERMUSYAWARATAN ( BPD ) DESA CIPARASI KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPARASI Nomor : 002/03/Kep.BPD/Ds.002/2016
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) Tahun 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPARASI
Menimbang
:
bahwa Anggaran pendapatan dan belanja Desa, telah disusun dan dibahas bersama Pemerintah Desa ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8.
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 1Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 60); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA
:
Menyetujui Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APABDES )
KEDUA
:
Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera menindaklanjuti Keputusan Penetapan Pertama diatas.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan
atau
perubahan
apabila
terdapat
kekeliruan
dalam
penetapannya. Ditetapkan di : Ciparasi Pada Tanggal : 09 -Pebuari--2016 Ketua BPD Desa Ciparasi
H.E.ABD.LATIF,S.Pd.I
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Ibu Bupati Kabupaten Lebak 2. Yth. Bapak Camat Sobang 3. Yth. Bapak Kepala Desa Ciparasi
