KEPALA DESA BLAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA PERATURAN DESA BLAMBANGAN NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BLAMBANGAN, Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah desa dan agar kegiatan pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
1
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Jawa Tengah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2011-2016; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa 12. Peraturan Desa Blambangan Nomor 143/8/VIII/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 13. Keputusan Kepala Desa Nomor: 143/102/X/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa Desa Blambangan
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAMBANGAN DAN KEPALA DESA BLAMBANGAN MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan : 1. Desa adalah desa Blambangan 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Pemerintah Desa adalah Desa Blambangan 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
2
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 5. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
7. Bupati adalah Bupati Banjarnegara 8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
3
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA Pasal 2 RPJMDesa Desa Blambangan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan dan Manfaat b. BAB II PROFIL DESA A. Legenda dan Sejarah Desa B. Kondisi Umum Desa C. SOTK Desa c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
4
A. Sosialisasi B. Musdus C. Lokakarya Desa D. Musyawarah Desa E. Musrenbang RPJM Desa d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan D. Bidan Pemberdayaan Masyarakat Desa e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF A. Visi B. Misi C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa D. Arah Kebijakan Keuangan Desa E. Program dan Kegiatan Indikatif f. BAB VI. PENUTUP g. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa 4.Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan) 5.Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 6.Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 7.Notulen Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 8. Peta Desa 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) Pasal 3 Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 RPJM Desa Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun. Pasal 5
5
Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 6 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 7 Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 8 (1) (2)
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blambangan Pada tanggal Desember 2015 Kepala Desa Blambangan
HARYOTO Diundangkan di Desa Blambangan pada tanggal ............................. SEKRETARIS DESA BLAMBANGAN
YULIATI LEMBARAN DESA BLAMBANGAN TAHUN ….… NOMOR …….
6
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Desa Blambangan : ……………….. : Desember 2015 : RPJMDesa Tahun 2016-2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Reformasi penyelenggaraan otonomi pemerintahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Inti dari reformasi penyelengaraan pemerintahan adalah adanya perubahan tatanan sistem pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal itu maka penyelengggaraan pemerintahan desa harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, baik yang mencakup urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa. Secara subtansial RPJMDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada
7
RPJMDaerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan, keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMDesa ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMDaerah Kabupaten Banjarnegara 2011-2016. Dalam penyusunan mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya seperti pendidikan, ekonomi, rakyat, kesehatan, infrasturktur,
lingkungan, kemiskinan, pengangguran,
pemerintahan dsb. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan RPJMDesa ini berpedoman/ mengacu pada peraturan perundang-undangan yang meliputi : 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Jawa Tengah;
8
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa; 12. Peraturan Desa Blambangan Nomor 143/8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 13. Tim penyusun RPJMDesa Desa Blambangan.
1.3. TUJUAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang : Potensi desa Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kebutuhan masyarakat.
9
BAB II PROFIL DESA
2.1. LEGENDA DAN SEJARAH 2.1.1. Sejarah Desa Blambangan Dasar cerita dari mulut ke mulut orang tua terdahulu, dahulu ada seorang prajurit dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dan pada waktu itu bertempat tinggal di Desa Medingin yang bernama Arsadrana, dan pada tahun 1871 diadakan pengukuhan Kepala Desa yang bernama Minak Jinggo. Desa Blambangan adalah sebuah desa yang penduduknya sangat beraneka ragam baik kultur budaya maupun adat istiadatnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bercocok tanam ada sebagian kecil yang menjadi pegawai sipil dan berwiraswasta. Pada waktu itu banyak masyarakat yang berperilaku yang tidak baik seperti perjudian, pencuri dan wanita tuna susila sehingga banyak terjadi kekerasan bahkan mengacu pada pembunuhan. Dalam sistem pemerintahan sering berganti-ganti kepala desa karena belum ada figur yang mampu dan menjadi kepala desa, muncul Kyai Sabuk Alu yang menjadi Kepala Desa asal diganti dengan nama Minak Jingga yang terkenal sampai sekarang. Kemungkinan muncul nama Blambangan karena Nama Minak jingga sendiri dari sejarah yang ada berasal dari Kerajaan Blambangan karena itu dibawah kepemimpinannya desa ini disebut menjadi Desa Blambangan. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Kepemimpinan Desa Blambangan dalam masa ke masa :
No.
Tahun
Kepala Desa
Masa Jabatan
Keterangan
1.
1871-1896 Arsadrana
25
Sembungsemi
2.
1896-1900 Wangsamenggala
4
Sembungsemi
3.
1900-1928 Arsadiwirya
28
Pejaten
4.
1928-1931 Burhan
3
Kuwondogiri
5.
1931-1937 Atmodiharjo
6
Kuwondogiri
6.
1937-1939 Kramadiwirya
3
Tawangsari/Jurang
7.
1939-1945 Abdul Sakur
6
Pejaten
8.
1945-1951 Abdullah Sirod
6
Tawangsari/Jurang
9.
1951-1976 Suyitno Arsadiwirya
25
Pejaten
10.
1976-1988 Sri Sulasmini Ch.
12
Pejaten
10
11.
1988 – 1999 Suradik
11
Kuwondogiri
12.
1999 – 2005 Kusneri
6
Tawangsari
13.
2005 – 2014 Badrussalam
14
Tawangsari
2.2 KONDISI UMUM DESA 2.2.1. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Blambangan Desa Blambangan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bawang. memiliki luas wilayah sekitar 330.873 Ha dan dihuni penduduk sekitar 4.615 jiwa dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.319 KK. Kondisi geografi dan demografi Desa Blambangan dapat kita uraikan sebagai berikut : 1.
Luas dan batas desa. Desa Blambangan batas-batas:
2.
mempunyai luas wilayah 330.873 hektar dengan
Sebelah selatan
: Desa Gemuruh
Sebelah barat
: Desa Bandingan
Sebelah utara
: Waduk PLTA Mrica
Sebelah timur
: Desa Pucang
Tata guna tanah. Tata guna tanah Desa Blambangan sbb : No.
Penggunaan Tanah
I
Tanah Sawah
1
Irigasi teknis
2
Irigasi setengah teknis
-
3
Sederhana
-
4
Tadah Hujan
-
II
Tanah Kering
1
Pekarangan dan bangunan
2
Tegalan
1.256
3
Kolam
2.006
4
Lain-lain
8.078
Jumlah Penggunaan Tanah
3.
Luas (ha) 113.701
246.633
330.873
Sumber Daya Manusia Desa Blambangan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut :
11
Umur
L
P
Jumlah
00-04 tahun
206
197
403 orang
05-09 tahun
197
184
381 orang
10-14 tahun
189
184
364 orang
15-19 tahun
191
186
377 orang
20-24 tahun
151
154
305 orang
25-29 tahun
155
160
315 orang
30-34 tahun
155
172
327 orang
35-39 tahun
165
177
342 orang
40-44 tahun
172
179
351 orang
45-49 tahun
163
170
333 orang
50-54 tahun
146
154
300 orang
55-59 tahun
128
125
253 orang
60-64 tahun
99
99
198 orang
65-69 tahun
72
72
144 orang
70-74 tahun
55
55
110 orang
75+ tahun
41
62
103 orang
2.2.2. Keadaan Sosial Aspek sosial budaya mencakup pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pemuda dan olahraga. a.
Aspek Pendidikan Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut :
INDIKATOR PENDIDIKAN
JUMLAH
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI
340
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs
183
Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA/
78
Rasio guru/ murid TK
1 :
4
Rasio guru/ murid SD
1 : 11
Rasio guru/ murid SLTP
1 : 20
Rasio guru/ murid SLTA
0
Jumlah TK
4
12
Jumlah SD dan MI
2 SD, 2 MI
Jumlah SLTP
1
Jumlah SLTA
0
Angka kelulusan tahun 2015 Angka melek buta huruf
b. Aspek kesejahteraan Sosial Pada aspek kesejahteraan sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :
No.
Uraian
Jumlah
1.
Pengemis, gelandangan dan orang terlantar
2 orang
2.
Tuna susila
-
3.
Tuna Netra
4 orang
4.
Bisu/ tuli
3 orang
5.
Yatim piatu dan akan terlantar
2 orang
6.
Orang jompo
25 orang
7.
Keluarga pra sejahtera
28 orang
8.
Keluarga sejahtera I
152 orang
9.
Keluarga sejahtera II
580 orang
10.
Keluarga sejahtera III
653 orang
11.
Keluarga sejahtera III +
163 orang
c. Aspek Kesehatan Pada aspek kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut : - Angka kematian bayi 7 dari jumlah bayi hidup 82 orang pada tahun 2014 - Angka harapan hidup 75 tahun. - Angka kematian ibu melahirkan 1 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 82 orang. - Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0,5 % - Jumlah posyandu 4 pos - Jumlah Bidan Desa 1 orang - Jumlah jamban 1.103 dari kepala keluarga berjumlah 1.699 KK
13
d. Aspek Agama Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut : -
Islam
:
4.597 orang
-
Katolik
:
5 orang
-
Kristen
:
13 orang
-
Hindu
:
0 orang
-
Budha
:
0 orang
-
Lain-lain
:
0 orang
Prasarana Keagamaan meliputi masjid 7 buah langgar/ mushala 28 buah, vihara/pura 0 buah, kerukunan umat beragama di desa Blambangan cukup baik. e. Aspek pemuda dan olah raga Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di desa Beji di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi : -
Lapangan olahraga
: 1 tempat
-
Lapangan bulu tangkis
: 2 tempat
-
Padepokan lapangan pencak silat
: 0 tempat
-
Volley ball
: 2 tempat
f. Aspek Kebudayaan Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di desa ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : seni budaya, kudalumping, karawitan, kosidah dan lain-lain . 2.2.3. Keadaan Ekonomi Kegiatan perekonomian desa dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, kekayaan desa dan perkembangan kelompok usaha ekonomi desa. Jumlah prasarana ekonomi desa antara lain : PRASARANA EKONOMI Toko/ Kios
JUMLAH 8 buah
Warung
56 buah
Koperasi
1 buah
14
Lumbung desa
0 buah
Mobil pick kup
12 buah
Truk/ col
6 buah
Lain-lain
8 buah
JUMLAH
91 buah
Sedangkan kekayaan desa antara lain : ASET DESA
LUAS
Tanah kas desa untuk bengkok kades dan perangkat
182.000 m2
Tanah kas desa untuk pembangunan desa
29.750 m2
Bangunan Desa (Bale desa dan jalan desa)
18.500 m2
Pasar desa
0 m2
Tempat ibadah / Masjid Desa
1.000 m2
JUMLAH
231.250 m2
Dari sisi kelompok usaha ekonomi yang ada di desa Blambangan antara lain meliputi : Kelompok usaha makanan ringan, Kelompok usaha pembudidaya ikan, Pengrajin Tempe, Peternakan, Penjahit dsb. 2.3 SOTK DESA (KONDISI PEMERINTAHAN DESA BLAMBANGAN) 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa Desa Blambangan memiliki luas wilayah 330.873 (Ha) yang terbagi atas empat (4) dusun yakni Dusun Kuwondogiri, Dusun Pejaten, Dusun Sembungsemi, Dusun Tawangsari. Ke empat dusun tersebut dapat kita gambarkan pada tabel sebagai berikut : TABEL PEMBAGIAN LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK DUSUN DI DESA BLAMBANGAN JUMLAH
LUAS No .
DUSUN ha
%
RW
JIWA
RT Pria
Wnt
KK Jumlah
1.
Kuwondogiri
126
38
2
11
918
908
1826
31.6 %
540
2.
Pejaten
63
19
2
11
721
788
1509
26.1 %
452
15
3.
Sembungsemi
60
18
2
10
611
578
1189
20.5 %
326
4.
Tawangsari
83
25
2
10
618
642
1260
21,8 %
381
331
100
8
42
2868
2196
5784
100 %
1.699
DESA BLAMBANGAN
Dari table diatas dapat kita lihat, Dusun Kuwondogiri merupakan wilayah Desa Blambangan yang terbanyak penduduknya yakni sekitar 31.6 %, dari total jumlah penduduk Desa Blambangan Sementara dusun yang paling luas wilayahnya adalah Dusun Kuwondogiri yakni 38 % dari luas wilayah Desa Blambangan. 2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lembaga Pemerintahan di Desa Blambangan terdiri atas 2 (dua) lembaga yang antara lain : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blambangan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislasi desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif pemerintahan desa. Kedua lembaga desa ini mempunyai hubungan koordinasi. Pemerintah Desa Blambangan terdiri atas ; 1) Kepala Desa dan 2) Perangkat Desa. Dimana dalam hal ini Perangkat Desa terdiri dari : Unsur Sekretariat Desa, unsur Kewilayahan dan unsur pelaksana tekhnis lapangan. Unsur sekretariat desa terbagi atas 5 (lima) Kepala Urusan yakni : Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Kaur Kesra. Masing-masing Kaur tersebut bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa, sedangkan Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Unsur
Kewilayahan
terdisi
atas
dusun-dusun
yaitu
Dusun
Kuwondogiri, Dusun Pejaten, Dusun Sembungsemi dan Dusun Tawangsari, sedangkan unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kayim dan Ulu-ulu. Unsur Kewilayahan
dan unsur pelaksana
teknis
lapangan
tersebut
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa dan memiliki hubungan koordinasi dengan Sekretaris Desa. Unsur kewilayahan (dusun) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pengurus RW dan RT yang ada di wilayahnya masingmasing. Sementara Pemerintah Desa Blambangan dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa dibantu
16
oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan mitra Pemerintah Desa. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Desa Blambangan adalah sebagai berikut :
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blambangan
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
Kaur Pem Kadus I
Kadus II
Kadus III
Kaur Keu.
Kaur Bang
Kaur Kesra
Kaur Umum m
Kadus IV
Kayim
Ulu-Ulu
2.4 Potensi Desa Blambangan Desa Blambangan yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dengan luas wilayah sekitar 330.873 ha yang didiami 4.615 jiwa dengan 1.319 KK. Selain itu, Desa Blambangan memiliki beberapa potensi baik yang sudah tergali maupun belum tergali. A. Potensi Sumber Daya Alam Kondisi geografis Desa Blambangan berada pada ketinggian tanah 230 di atas permukaan laut, bercurah hujan 3.000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 30oC. Desa Blambangan dengan luas 330.873 ha. Desa Blambangan mempunyai potensi pertanian yang cukup baik juga perikanan. Budidaya ikan yang banyak dilakukan oleh warga yaitu budidaya ikan gurame, nila juga lele. B. Potensi Sumber Daya Manusia
17
Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Blambangan dapat di jabarkan sebagai berikut : URAIAN 1. Pekerjaan
DUSUN I
II
III
IV
Jumlah
a. Karyawan - PNS - TNI/POLRI - Swasta b. Wiraswasta/Pedagang c. Petani d. Nelayan e. Ternak f. Jasa g. Pengrajin h. Pekerja Seni i. Pensiunan j. Pengangguran/tdk bekerja
186 47 4 135 85 206 0 1 114 3 1 27 252
110 51 2 58 133 180 0 2 292 0 0 28 339
90 49 2 38 91 194 0 14 251 4 0 18 439
95 20 1 74 50 48 0 36 34 2 1 14 81
481 167 9 305 359 628 0 53 691 9 2 87 1,111
1. Lulusan Pendidikan Umum TK SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Akademi/D1-D3 Sarjana S1 Sarjana S2 Sarjana S3
203 418 240 387 22 60 3 1
180 382 296 431 44 54 1
84 430 379 178 16 48 3
105 51 91 106 10 22 4
572 1,281 1,006 1,102 92 184 11 0
2 2
1
3 1
2
8 3 0 3 2
2. Lulusan Pendidikan Khusus Pondok pesantren Pendidikan keagamaan Pendidikan Luar biasa ketrampilan khusus
1
2 2
3. Jumlah Total KK Keluarga Prasejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III+
540 68 64 83 223 102
452 55 158 115 88 36
326 0 68 185 62 11
381 50 91 148 73 19
1,699 173 381 531 446 168
4. Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan Usia 0-17 Usia 18- 56 Usia 56 keatas
1826 918 908 400 1176 250
1,509 721 788 414 734 361
1,189 611 578 270 810 109
1260 618 642 298 763 199
5,784 2,868 2,916 1,382 3,483 919
18
5.
Jmlh Penduduk Sementara Laki-Laki Perempuan
6 5 1
33 17 16
21 9 12
44 21 23
104 52 52
C. Potensi Sosial Budaya Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di desa ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : seni budaya, kudalumping, karawitan, kosidah dan lain-lain 3.2 Masalah Desa Ada beberapa masalah yang dihadapi saat ini yang merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai warga masyarakat Desa Blambangan. Permasalahan mendasar pembangunan desa yang perlu segera ditangani meliputi : kemiskinan, pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan desa, lambatnya proses pemilihan ekonomi desa dan kesenjangan pertumbuhan antar desa.
19
BAB III PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA BLAMBANGAN
3.1. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2016-2021
adalah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat partisipatif dan akan dijadikan acuan program pembangunan yang berkesinambungan dalam masa enam tahun kedepan. Penyusunan RPJM-Desa Desa Blambangan Tahun 2016-2021
ini
disusun berdasarkan pendekatan dan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Adapun yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas prioritas. Adapun penyusunan RPJM-Desa ini melalui beberapa tahap kegiatan yang antara lain : 1.
Tahap Persiapan Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain : a. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Blambangan tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa Desa Blambangan Tahun 2016-2021 dengan nomor
tanggal
Desember 2015
b. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa. c. Pengumpulan dokumen dan informasi sebagai bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa. d. Pelatihan Penyusunan RPJM-Desa untuk TIM Penyusun RPJM-Desa
2.
Tahap Pengkajian Keadaan Desa a. Pengertian : Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
20
b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang : - Potensi desa - Permasalahan yang dihadapi masyarakat - Kebutuhan masyarakat. c. Alat Kaji dan Instrumen Alat yang digunakan adalah ; Peta Sosial Desa, Kalender Musim, dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah form-form Masukan dan form-form Proses (sesuai lampiran Permendagri Nomor 66 Tahun 2007) d. Proses Proses pengkajian ini adalah : - Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas. - Memfasilitasi
masyarakat
melakukan
pengelompokan
dan
melakukan
pengkajian
tindakan
melakukan
penentuan
peringkat
penentuan peringkat masalah. - Memfasilitasi
masyarakat
pemecahan masalah. - Memfasilitasi
masyarakat
tindakan. e. Hasil Dari kegiatan ini dihasilkan : - Data Potensi Desa - Data Permasalahan - Data Kebutuhan Peringkat Tindakan
3.
Tahap Penyusunan Rancangan RPJM-Desa Desa Blambangan a. Rancangan RPJM-Desa Desa Blambangan Tahun 2016-2021 b. Sistematika Penulisan RPJM-Desa Desa Blambangan Penulisan RPJM-Desa Desa Blambangan disusun secara sistematika sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat
BAB II.
PROFIL DESA
21
2.1. Legenda dan Sejarah Desa 2.2. Kondisi Umum Desa 2.3. SOTK Desa BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 3.1. Sosialisasi 3.2. Musdus 3.3. Lokakarya Desa 3.4. Musyawarah Desa 3.5. Musrenbang RPJM Desa BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa 5.5 Program dan Kegiatan Indikatif BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan) 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) 8. Peta Desa 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
22
c.
Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa disusun berdasarkan table rencana kegaitan pembangunan desa, kegiatan tersebut disusun berdasarkan “urusan”. Dimana urusan dibagi atas : (1) Urusan Wajib
adalah : semua aspek dan kegiatan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang mencakup bidang dan kegiatan : - Pendidikan - Kesehatan - Sarana dan prasarana - Lingkungan Hidup - Sosial Budaya - Pemerintahan - Koperasi dan usaha masyarakat. (2) Urusan pilihan adalah : aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, yang mencakup : - Pertanian - Kehutanan - Pertambangan - Pariwisata - Kelautan 4.
Tahap Pembahasan Rancangan RPJM-Desa Desa Blambangan Pembahasan Rancangan RPJM-Desa Desa Blambangan dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa. Forum Musrenbang Desa dalam hal ini adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan secara khusus dalam jangka 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun, untuk membahas rancangan awal RPJM-Desa. Dan hasil dari Musrenbang Desa ini akan menjadi Rancangan Akhir RPJM-Desa.
5.
Tahap Penetapan Rancangan RPJM-Desa a. Forum Penetapan Rancangan RPJM-Desa Desa Blambangan adalah Forum Rapat BPD yang diselenggarakan oleh dan sesuai dengan Tata Tertib BPD Desa Blambangan b. Sifat Rapat.
23
Rapat BPD Desa Blambangan untuk penetapan Peraturan Desa (PERDES) tentang RPJM-Desa Desa Blambangan Tahun 2016-2021 bersifat terbuka untuk umum. Dari uraian tersebut di atas adalah merupakan panduan dalam penyusunan RPJM-Desa Desa Blambangan. Tahun 2016-2021.
24
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASLAH 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pendataan Desa; c. penyusunan tata ruang Desa; d. penyelenggaraan musyawarah Desa; e. pengelolaan informasi Desa; f. penyelenggaraan perencanaan Desa; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa diantaranya : k. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan zaman. l. Pengembangan sikap aparatur pemerintah desa yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat. m. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah. n. Peningkatan kinerja pemerintah desa terciptanya good goverment and clean goverment dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. 4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: 1. jalan pemukiman; 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 3. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1. sanitasi lingkungan; 2. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 3. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
25
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1. taman bacaan masyarakat; 2. pendidikan anak usia dini; 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi
Desa. d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1. pengembangan BUM Desa; 2. penguatan permodalan BUM Desa; 3. pembibitan tanaman pangan; 4. pengelolaan usaha hutan Desa; 5. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan;
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 1.
kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2.
kelompok usaha ekonomi produktif;
3.
kelompok perempuan,
4.
kelompok tani,
26
5.
kelompok masyarakat miskin,
6.
kelompok nelayan,
7.
kelompok pengrajin,
8.
kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9.
kelompok pemuda;dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.
27
BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
5.1 Visi Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu visi Kepala Desa. Visi pemeritahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2016-2021 fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah desa Blambangan dalam periode 2016-2021 menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur, beriman, bertaqwa dengan tetap menjunjung tinggi azaz gotong-royong dalam mewujudkan cita-cita desa” Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sejahtera Masyarakat yang sejahtera merupakan konsidi masyarakat
yang
berkecukupan secara lahir dan batin. Secara awam sejahtera berkaitan dengan urusan kenyang, sehat, nyaman dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama . Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut : Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa. a. Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan. b. Makin
baiknya
kebijakan-kebijakan
pemerintah
desa
dalam
penyelengaraan pemerintahan desa. c. Makin baiknya kualitas pembangunan desa. d. Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut : a. Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa. b. Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
28
c. Makin
baiknya
kebijakan-kebijakan
pemerintah
desa
dalam
penyelengaraan pemerintahan desa. d. Makin baiknya kualitas pembangunan desa. e. Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat f. Makin meningkatnya sikap gotong-royong dalam mewujudkan cita-cita desa. g. Mencerminkan masyarakat Blambangan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.2 Misi Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berapa output output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut : 1. Tercapainya kesejahteraan lahir dan bathin; 2. Terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat desa; 3. Keimanan dan ketaqwaan yang kuat sebagai pegangan hidup masyarakat; 4. Memupuk rasa gotong-royong dan kebersamaan sebgai sendi dasar kehidupan bermasyarakat di desa; 5. Mampu menjaga kelestarian sumber daya desa dengan dikelola dan dikembangkan untuk kemajuan desa.
6. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat . 7. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa. 8. Mengembangkan
pemberdayaan
masyarakat
dan
kemitraan
dalam
pelaksanaan pembangunan desa. 9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. 10. Mengembangkan perekonomian desa. 11. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.
29
Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Misi 1 : Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis. Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh lapangan antara lain politik/ kekuasaan, hak dan kewajiban serta HAM. Sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi. Namun demikian 2 kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat atau dengan kata lain masyarakat tidak ada rasa aman dan tentram. Selain itu rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi. Menyelenggarakan pemerataan desa yang efisien, efektif dan bersih. Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu membina/ mengembangkan, membangun/ memberdayakan
dan
melindungi
seluruh
masyarakat.
Untuk
mewujudkan 3 tujuan tersebut maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif, dan transparan serta akuntabel. Misi 2 : Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan
dan
pembangunan Desa. Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana. Oleh karena itu pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya. Tujuan pokok dalam kaitannya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa dengan menggali, mengoptimalkan pendapatan asli desa dan menggerakkan swadaya masyarakat desa serta melakukan koordinasi dengan pemerintah atas desa. Misi 3 : Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai upaya
30
menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai sumber daya sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi. Upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatannya. Misi 5 : Mengembangkan perekonomian desa Salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan desa, sebagai dampak krisis
ekonomi adalah besarnya
tingkat
pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
mendasar
tersebut
adalah
menggerakkan
sektor
perekonomian desa dengan memperluas akses masyarakat desa ke sumber sumber daya produktif, untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.
Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Kepala Desa dapat diindikasikan sebagai berikut : a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup b. Peningkatan sumber daya manusia sesuai kemajuaan jaman c. Pengelolaan
sumber
daya
desa
sebagai
faktor
yang
mendukung
pembangunan d. Pelestarian azaz gotong-royong masyarakat e. Koordinasi pemerintahan desa dan kelembagaan desa f. Tanggungjawab tugas pemerintahan desa kpada pemerintah atasan
31
g. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan desa yang tersedia h. Terselenggaraanya tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif. i. Tersusunya program-program pembangunan desa secara efektif dan efisien j. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien/ benar k. Terlaksanaanya pengawasan melekat yang efektf. l. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber - sumber pendanaan desa. m. Meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan. n. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. o. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber-sumber daya termasuk informasi. p. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat. q. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. r. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. s. Berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor rill ekonomi desa.
5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah kebijakan pembangunan desa merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Desa terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah desa, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan desa, pada umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada : 1. Peningkatan produktifitas sector riil ekonomi desa 2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan desa 3. Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakaan desa sebagai mitra pemerintah desa. 4. Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan. 5. Peningkatana infrastruktur ekonomi desa 6. Peningkatan peran serta masyarakat. 7. Peningkatan iman, taqwa dan moral 8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah social ekonomi dan sejenisnya. 9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 10. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda. 11. Peningkatan keamanan dan ketertiban/ ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana.
32
12. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi. 13. Peningkatan budaya/ gerakan efisien, efektivitas, disiplin, berprestasi. 14. Peningkatan kualitas lingkungan. 15. Peningkatan kesempatan kerja/ lapangan kerja. 16. Kecukupan energi dan air besih. 17. Peningkatan peran gender. 18. Penguasaan informasi teknologi. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut : 1. Pertanian Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani. 2. Pendidikan Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan . 3. Kesehatan Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin. 4. Perekonomian Desa Arah kebijakan umum perekonomian desa adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi desa yang berkelanjutan. 5. Lingkungan hidup Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat desa. 6. Pemerintahan Desa Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan desa adalah penataan kelembagaan pemerintah desa, peningkatan kinerja aparatur pemeintah desa, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan msyarakat. 7. Sosial budaya Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :
33
a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif. b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral. c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan desa. d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial. e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah 8. Agama Arah
kebijakan
umum
dalam
kehidupan
beragama,
bermasyarakat
mencerminkan kerukunan hidup beragama
5.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban desa. Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan
alat
akuntabilitas
dalam
manajemen
pemerintahan
dan
pembangunan desa. A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa Perkembangan
realisasi
pendapatan
desa
5
(lima)
tahun
sebelumnya, Tahun Anggaran 2011 s.d 2015 dapat dilihat tabel berikut, sebagai contoh : Tabel 1. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DESA TAHUN 2011 s.d 2015
NO
URAIAN
1
2011
2012
PENDAPATAN DESA
2.540.088.500
2.006.135.100
Pendapatan asli desa
1.147.490.000
- Hasil usaha desa
2. 3.
TAHUN 2013
2014
2015
2.752.432.800
2.279.751.000
2.969.206.536
1.295.310.000
1.447.720.000
1.316.213.000
2.118.956.736
2.350.000
750.000
500.000
10.500.000
3.245.000
- Hasil tanah kas desa
361.700.000
361.700.000
370.100.000
394.750.000
505.175.000
- Hasil swadaya masyarakat
650.980.000
800.980.000
905.500.000
708.650.000
718.038.744
- lain-lain PAD yang sah
132.460.000
131.880.000
171.620.000
202.313.000
889.347.992
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagi Hasil Retribusi Kabupaten
11.898.000
5.317.173 583.000
14.476.800
34
4.
5. 6. 7.
Bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Hibah Sumbangan dari Pihak Lain
546.790.000
1.331.573.400
708.825.100
1.210.814.000
287.303.000
410.848.000
272.500.000
82.000.000
Mengamati tabel diatas nampak bahwa pendapatan asli desa dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya 10%. Kemampuan pendapatan adalah desa dalam menopang APBD hanya 45,17 % dari ketentuan total untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan desa sangat membutuhkan kucuran dari pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat pusat. Sedangkan proyeksi pendapatan desa selama 5 tahun kedepan tampak pada tabel berikut : Tabel 2. PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA TAHUN 2016 S/D 2021 N O 1
URAIAN
TAHUN 2016
2017
2018
2019
20120
2021
PENDAPATAN DESA Pendapatan asli desa
429.575.000
472.532.500
519.785.750
571.764.325
628.940.758
691.834.833
- Hasil usaha desa - Hasil tanah kas desa - Hasil swadaya masyarakat - lain-lain PAD yang sah 2.
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
3.
Bagi Hasil Retribusi Kabupaten
4.
Bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten
5.
Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
6.
Hibah
7.
Sumbangan dari Pihak Lain
229.130.000
252.043.000
277.247.300
304.972.030
335.469.233
369.016.156
14.953.000
16.448.300
18.093.130
19.902.443
21.892.687
24.081.956
998.011.000
1.097.812.100
1.207.593.310
1.328.352.641
1.461.187.905
1.607.306.686
23.500.000
25.850.000
28.435.000
31.278.500
34.406.350
37.846.985
70.000.000
77.000.000
84.700.000
93.170.000
102.487.000
112.735.700
Untuk memenuhi target pendapatan desa, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa sebagai berikut : 1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa. 2. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara kelanjutan.
35
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten untuk meningkatkan pendapatan desa. B. Arah Pengelolaan Belanja Desa Pengelolaan Belanja Desa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2011 s/d 2014) sebagai berikut : Tabel 3. REALISASI ANGGARAN BELANJA DESA DESA EMPAT TAHUN TERAKHIR TAHUN 2011 s/d 2014 NO.
URAIAN
1
Belanja Tidak Langsung
2
Belanja Langsung
TAHUN 2013
2011
2012
2014
2.195.388.500
1.661.435.100
2.369.482.800
1.776.393.172
344.700.000
344.700.000
382.950.000
377.475.000
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos pembelanjaan selama 5 (lima) terakhir mengalami kenaikan rata rata setiap tahunnya sebesar 7 % sedangkan proyeksi belanja desa untuk 5 (lima) tahun kedepan pada tabel 4 sebagai berikut : Tabel 4 PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA DESA BLAMBANGAN TAHUN 2016 S/D 2021 N O 1
2
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1
Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
2
Belanja Subsidi
3
Belanja Hibah
4
Belanja Bantuan Sosial
5
Belanja Bantuan Keuangan
6
Belanja Tak Terduga
1 I I 1
TAHUN
URAIAN
2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai/ Honorarium
2
Belanja Langsung
3
Belanja Tidak Langsung
2016
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
955.046.000
3 813.520.000
1.050.550.600
1.155.605.660
4 894.872.000
5 984.359.200
1.271.166.226
6 1.082.795.120
2021
1.398.282.849
1.538.111.133
7 1.191.074.632
Agar pengelolaan belanja desa dapat efisien, dan efektif arah pengelolaan belanja desa ditetapkan sebagai berikut :
36
1.310.182.095
1. Belanja
desa
diprioritaskan
dalam
rangka
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran. 4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa, pemerintah desa supaya memberikan perhatian yang maksimal peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
terhadap upaya desa
melalui
pemberdayaan masyarakat dan investasi di desa, termasuk investasi bidang pendidikan. 5. Penyusunan belanja desa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas
desa
dalam
rangka
melaksanakan
urusan
pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh desa harus diukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Alokasi Dana Desa diperuntukan mendanai pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan. 7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, pemerintahan desa supaya mengalokasikandana untuk reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. 4.2.2 Potensi dan Masalah a. Potensi Berbagai potensi yang ada di Desa Blambangan yang antara lain: Sumber Daya Manusia yang cukup, Sumber Daya Alam masih banyak yang belum dimanfaatkan, dsb. b. Masalah
37
Mendasarkan
kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukan
banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa Blambangan. Isue startegis yang harus segera diatasi adalah meliputi : 1)
Masih tingginya pengangguran terbuka
2)
Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan. 3)
Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi secara optimal.
4)
Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah.
5)
Penegakan hukum dan reformasi belum didukung secara optimal.
6)
Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana.
7)
Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
8)
Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.
4.2.3 Program Pembangunan Desa Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 tahun 2008 tentang
Pedoman
Penyusunan
APB
Desa,
Perubahan
APB
Desa
Pertanggungjawaban APB desa maka telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan desa sebagai berikut : 1. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan memperhatikan desa-desa tertinggal dan terisolir. Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dan pembangunan perdesaan. 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Prioritas peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar
38
sembilan tahun yang merata dan bermutu, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik, peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, peningkatan pendidikan diluar sekolah, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di desa terpencil dan tertinggal, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi program keluarga berencana (KB). 3. Prioritas
revitalisasi
pertanian,
perikanan,
kehutanan
dan
pembagunan perdesaan. Difokuskan pada peningkatan produksi pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, produktivitas, kualitas produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan, pengembangan ekonomi perdesaan. 4. Pencepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam. Prioritas
percepatan
pembangunan
infrastruktur
dan
peningkatan
pengelolaan sumber daya alam difokuskan pada upaya untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan. 5. Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah desa . Hal ini difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan managerial dan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan 5 (lima) grand strategic sebagai berikut: 1. Pembangunan bidang pendidikan a. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. b. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. c. Memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. d. Pemberantasan buta aksara. e. Peningkatan angka partisipasi sekolah.
39
2. Pembangunan bidang ekonomi rakyat a. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. b. Memfasilitasi penyediaan dana yang cukup. c. Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi d. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 3. Pembangunan bidang kesehatan a. Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo. b. Memfasilitasi
peningkatan
sarana
dan
prasarana
kesehatan
masyarakat desa. c. Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan. 4. Pembangunan Bidang Infrastruktur Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti air minum, jalan, jembatan, irigrasi untuk memperluas aktivitas perekonomian desa.
4.2.4 Strategi Pencapaian Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan desa 2016-2021, strategi pembangunan desa yang dilaksanakan meliputi : 4.2.4.1
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih (good governmence and clean governance).
4.2.4.2 Meningkatkan kwalitas kelembagaan pemerintahan desa. 4.2.4.3 Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan desa. 4.2.4.4 Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa dan administrasi desa. 4.2.4.5 Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan asset/ kekayaan desa. 4.2.4.6 Meningkatkan kualitas pelayanan umum 4.2.4.7 Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat. 4.2.4.8 Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat. 4.2.4.9 Meningkatkan
ketentraman
dan
ketertiban
masyaraksat
serta
kewaspadaan terhadap bencana alam. 4.2.4.10 Meningkatkan kualitas lingkungan. 4.2.4.11 Memfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat desa. 4.2.4.12 Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. 4.2.4.13 Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah. 4.2.4.14 Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
40
4.2.4.15 Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan. 4.2.4.16 Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat. 4.2.4.17 Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan. 4.2.4.18 Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi
41
BAB VI PENUTUP A. PROGRAM TRANSISI Guna menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan desa maka RPJMD yang berlaku sebagai pedoman setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan belum terpilihnya Kepala Desa yang baru, perlu ada RPJMDesa transisi selama 1 (satu) tahun setelah RPJMDesa berakhir. B. KAIDAH PELAKSANAAN Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa). Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan lima tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinjerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan lima tahun kedepan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sangat ditentukan oleh kemampuan kuat (good will) dan ketetapan hati (komitmen) dari semua komponen masyarakat desa dan semua kemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan serta adanya dukungan dan pembangunan yang memadai. Banjarnegara,
Desember 2015
KEPALA DESA BLAMBANGAN
HARYOTO
42
Lampiran pendukung;
43
