KEPALA DESA MEJUWET KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA MEJUWET NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEJUWET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEJUWET, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Mejuwet dan sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
-26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; 15.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 16.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendpatan dan Belanja Desa; 17.Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor
08 Tahun
2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Mejuwet Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019; 18. Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor
09 Tahun
2014 tentang
Pembangunan Tahun 2015 Desa Mejuwet;
Rencana Kerja
-319. Peraturan
Desa Mejuwet
Bojonegoro Nomor
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
1 Tahun
2015 tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Mejuwet Tahun Anggaran 2015.
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJUWET dan KEPALA DESA MEJUWET MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DESA
TENTANG
KEDUDUKAN
KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEJUWET
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Mejuwet sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mejuwet; 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 6. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 7. Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang sedang cuti untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 9. Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.
-410. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 12. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa. 13. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja. 14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap dan Tunjangan. 15. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 Peraturan Desa ini mengatur tentang : a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. Penerimaan Lain yang sah.
BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEJUWET
Pasal 3 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap.
(2)
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
(3)
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) paling tinggi sebagai berikut : a. Kepala Desa
:Rp
5.000.000,00
b. Sekretaris Desa non PNS
:Rp
3.500.000,00
c. Kasi/ Kaur/ Kasun
:Rp
2.500.000,00
-5BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 4 (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana pada Pasal 3, Kepala Desa dan
Perangkat Desa menerima Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa; (2) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Tunjangan Jabatan; b. Tunjangan Istri / Suami ; c. Tunjangan Anak ; d. Tunjangan Beras; e. Tunjangan Jaminan Kesehatan.
Pasal 5 (3) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf
a paling tinggi sebagai berikut : a. Kepala Desa 80 % (Delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; b. Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa; c. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
diberikan
Tunjangan Jabatan 80 % (Delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa; d. Kepala Seksi dan Kepala Dusun diberikan tunjangan jabatan 60 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kasi dan Kasun; e. Kepala Urusan diberikan tunjangan jabatan 50 % (Lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kaur; (4) Besaran Tunjangan Istri / Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap. (5) Besaran Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
adalah
5 % (lima perseratus) dari penghasilan tetap dan jumlah anak yang
diberikan tunjangan adalah 2 (dua) anak maksimal sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah/kawin. (6) Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
adalah 10 Kg beras x Jumlah Anggota Rumah Tangga x Rp. 7.000,00;
-6(7) Besaran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e adalah Premi Iuran BPJS Kesehatan Kelas I x Jumlah Suami/ Istri dan anak.
Bagian Kedua PENGALOKASIAN TUNJANGAN
Pasal 6 Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas pemerintahan dan dan beban kerja.
BAB V PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEJUWET
Pasal 7 (1) Selain menerima Penghasilan tetap dan Tunjangan , Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah. (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Tambahan penghasilan tetap; b. Honorarium pelaksana kegiatan. (3) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kemampuan APB Desa setiap tahun.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8 Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan serta penerimaan lain yang sah dibayarkan setiap bulan selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
Pasal 9 (1)
Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa paling tinggi sebesar ½ (satu per dua) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta berhak memperoleh tunjangan lainnya yang bersumber dari APBDesa;
(2)
Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa namun berhak memperoleh tunjangan dan Penerimaan lain yang sah dengan kemampuan keuangan Desa;
sesuai
-7(3)
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa atau Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa dapat diberikan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
(4)
Perangkat Desa yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan Tunjangan sebagai Perangkat Desa juga diberikan tunjangan kinerja sebagai Sekretaris Desa;
(5)
Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil
selain menerima tunjangan dapat
diberikan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b. (6)
Perangkat
Desa
yang merangkap
jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT)
Perangkat Desa selain menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah juga dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja.
Pasal 10 (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya, dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling sedikit 3 (Tiga) kali dari penghasilan tetapnya . (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan apabila pemberhentian dimaksud bukan akibat dari suatu tindak pidana. (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak diberikan penghargaan dari Pemerintah Desa.
Pasal 11 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar ½ (satu perdua) bagian dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan serta penerimaan lain yang sah;
(2)
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar ¼ (satu perempat)) bagian dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan serta penerimaan lain yang sah.
Pasal 12 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa sesuai dengan Kemampuan APBDes.
(2)
Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan sebesar 3 (tiga) kali dari penghasilan tetapnya.
-8BAB VII PENUTUP
Pasal 13 (1)
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam Pemberian Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
Pasal 14 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di : MEJUWET Pada tanggal : 04 Februari 2015 KEPALA DESA MEJUWET
ISWAHYUDI
Diundangkan di MEJUWET Pada Tanggal ..........Februari 2015 Sekretaris Desa MEJUWET
I M A M Pengatur Muda Tingkat I NIP. 19680117200701 1 023 LEMBARAN DESA MEJUWET TAHUN 2015 NOMOR ......
