LEMBARAN DESA RAJASINGA
NOMOR 2 TAHUN 2015
PERATURAN DESA RAJASINGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa ) RAJASINGA TAHUN 2015
DESA RAJASINGA KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU
KUWU RAJASINGA KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU PERATURAN DESA RAJASINGA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) RAJASINGA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUWU RAJASINGA Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa untuk melaksanakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Rajasinga tanggal 11 Januari 2016 dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Rajasinga Tahun 2016 perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakankebijakan perencanaan pembangunan desa;
b.
bahwa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Rajasinga Tahun 2016;
: 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
-2Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAJASINGA dan KUWU RAJASINGA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) RAJASINGA TAHUN 2016
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Rajasinga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rajasinga 2. Pemerintah Desa Rajasinga adalah Kuwu Rajasinga dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Rajasinga 3. BPD Desa Rajasinga adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Rajasinga berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa. 5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 6. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur. 7. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. 11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
-413. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BAB II SISTEMATIKA SUSUNAN RKP Desa Pasal 2 RKP Desa Rajasinga Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Visi Misi Desa Rajasinga b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa 2.2 Kebijakan Belanja Desa 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
-54.1
e.
BAB V LAMPIRAN
:
Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun berjalan 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan Pusat. 4.3 Pagu Indikatif Program & Kegiatan masingmasing Bidang/ Sektor PENUTUP
Pasal 3 Isi RKP Desa Rajasinga Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 (1) RKP Desa Rajasinga tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Rajasinga dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016. (2) Berdasarkan RKP Desa Rajasinga Tahun 2016 selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Rajasinga Tahun Anggaran 2016. (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 5 (1) Kuwu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Pasal 6 (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
-6pembangunan, pembinaan masyarakat Desa.
kemasyarakatan,
dan
pemberdayaan
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: a. pagu indikatif Desa; b. pendapatan asli Desa; c. swadaya masyarakat Desa; d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; f. pendayagunaan sumber daya alam; g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa. BAB III TATA CARA PENETAPAN RKP Desa Pasal 7 (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam berita acara. (2) Kuwu mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
-7lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. (4) Kuwu menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kuwu. Pasal 9 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rajasinga Ditetapkan di Desa Rajasinga Pada Tanggal 11 Januari 2016 KUWU RAJAINGA ,
JULHAIDIR Diundangkan di Desa Rajasinga pada tanggal 11 Januari 2016 SEKRETARIS DESA RAJASINGA ,
JAJAT SUDRAJAT
-8-
LEMBARAN DESA RAJASINGA TAHUN 2016 NOMOR 2
LAMPIRAN:
PERATURAN DESA
: RAJASINGA
NOMOR
: 2 TAHUN 2016
TANGGAL
: 21 januari
2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) RAJASINGA TAHUN 2016
DESA RAJASINGA KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR DESA RAJASINGA Alamat : Jl.Raya Jangga Terisi Desa Rajasinga Kecamatan Terisi 45272 http://...................................................... e-mail : ........................................ Phone : ................................ NPWP.......................................
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Tim Review RPJM Desa/RKP Desa
Rajasinga
telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 Tahunan dan penjabarannya melalui Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa Tahun 2015 ini merupakan bagian dari RPJM Desa Rajasinga Tahun 2016 – 2021, yang merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Desa Rajasinga Yaitu :
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA RAJASINGA YANG SEJAHTERA DAN KREATIF DALAM NUANSA RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI DESA PENDIDIKAN DAN EKONOMI “
Kami menyadari, bahwa RKP Desa 2016 yang kami susun ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di Tahun yang akan datang, namun demikian semoga RKP Desa Tahun 2016 ini dapat dijadikan pedoman (acuan) pada saat implementasinya. Dengan selesainya penyusunan RKP Desa 2016 ini, penyusunan tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Lembaga serta Staekeholder lainnya yang terkait dengan penyusunan RKP Desa ini. Akhir kata semoga RKP Desa ini dapat bermamfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan di pemerintah Daerah, serta umumnya yang terkait langsung dengan perencanaan Penganggaran. Semoga Allah mengijinkan dan meridhoi semua rencana serta usaha kita semua . Amin
Rajasinga , 21 Januari 20162016 Penyusun
Tim Review RPJM Desa/RKP Desa Rajasinga i
DAFTAR ISI
Peraturan Desa ............... Nomor .... Tahun 2016 KATA PENGANTAR ...................................................................................................
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
.................................................................................................................
PENDAHULUAN
...................................................................................
1
1.1
Latar Belakang
.........................................................................
1
1.2
Landasan Hukum
..........................................................................
2
1.3
Tujuan dan Manfaat
................................................................. 3
1.4 Visi Misi Desa ............... ................................................................. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ............... 2.1
Kebijakan Pendapatan Desa
2.2
Kebijakan Belanja Desa
4 5
.......................................................... 5 ..............................................................
7
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa .......................................................... RUMUSAN PRIORITAS MASALAH .................................................... 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya ......................... 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa ………………. 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat ………………. 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa ………………. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .......... 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun berjalan ......................... 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan Pusat. ………………. 4.3 Pagu Indikatif Program & Kegiatan masingmasing Bidang/ Sektor ………………. PENUTUP ...............................................................................................
8
LAMPIRAN
ii
10 10 11 12 13 14 14 16 17 19
LAMPIRAN Keputusan Kuwu tentang Tim Penyusun RKP Desa Rajasinga
LAMPIRAN Pagu Indikatif Desa
LAMPIRAN Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
LAMPIRAN Rancangan RKP Desa Rajasinga Tahun 2015
LAMPIRAN Gambar Rencana Prasarana Rencana Anggaran Biaya (RAB)
LAMPIRAN Daftar usulan RKP Desa
LAMPIRAN
Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Penyusunan Rancangan RKP Desa Berita Acara Musyawarah BPD tentang Kesepakatan Perubahan RKP Desa
-1-
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 dan Pasal 80, maka Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (lima) tahun dan dan penjabaranya melalui Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau
hal- hal yang
karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah
-2-
Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan. 1.2
Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
-3-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Musrenbang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Forum Delegasi Musrenbang ; 12. Peraturan Desa Rajasinga Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan RPJM Desa tahun 2016 - 2021
1.3
Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a. Sebagai penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2016 – 2021 , b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). c. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap, d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas, e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat, f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara etisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, g. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
1.3.2 Manfaat Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut : a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa Rajasinga beserta seluruh
stakeholder
pemerintahan,
dalam
pengelolan
menyusun pembangunan
rencana maupun
kegiatan
memfasilitasi
kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBDesa Rajasinga perundangan yang berlaku,
penyelenggaraan kehidupan
sesuai ketentuan
-4-
b. Menjadi instrumen akuntabilitas dan trasparansi manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Rajasinga , c. Menjadi Instrumein penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajarannya baik untuk keterangan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran maupun pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalan Visi dan Misi Desa Rajasinga
1.4
Visi dan Misi Desa Rajasinga Sebagai dokumen perencanaan yang merupaka penjabaran dari Dokumen RPJM Desa,
maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Rajasinga disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa/ Kuwu Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Rajasinga sebagai berikut : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA RAJASINGA YANG SEJAHTRA DAN KREATIF DALAM NUANSA RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI DESA PENDIDIKAN DAN EKONOMI “
Sedangkan Misi Desa Rajasinga adalah : 1.
Mengembangkan serta mengacu secara proposional dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan terbuka;
2.
Mengutamakan prioritas pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya tatanan kehidupan kearah yang lebih baik;
3.
Mendasarkan semua tindakan pada norma Agama dengan mengharap ridho Alloh SWT;
-5-
4.
Tanggap dan cerdas terhadap pembaharuan dalam mensikapi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun
berkenaan yang kemudian rancangan peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.
-6-
2.1
Kebijakan Pendapatan Desa Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); jenis PADesa terdiri dari: 1.
Hasil usaha; antar lain seperti: hasil Bumdes, tanah kas desa.
2.
Hasil aset; antara lain seperti: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
3.
Swadaya, partisipasi dan Gotong royong.
4.
Lain-lain pendapatan asli desa; anatar lain seperti: hasil pungutan desa.
b. Transfer; jenisnya terdiri dari: 1. Dana Desa; 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 3. Alokasi Dana Desa (ADD); 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. c. Pendapatan Lain-Lain; jenisnya terdiri dari: 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; seperti: pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. 2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah; seperti: pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Adapun asumsi Pendapatan Desa Rajasinga
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.
961.049.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), yang berasal dari :
-7-
No 1
Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar
Rp. 80.000.000,-
1.1.
Bengkok
Rp. 60.000.000,-
1.2.
Titisara
Rp. 15.000.000,-
1.3.
Pasar Desa
Rp.
1.4.
Swadaya
Rp.
1.5.
Pungutan
Rp.
II
Pendapatan Transfer
Rp.
881.409.000,-
1
Alokasi Dana Desa (ADD)
Rp.
432.928.000,-
2
Dana Desa
Rp.
305.401.000,-
4
Bantuan Keuangan dari Kabupaten
Rp.
5
Bantuan Keuangan dari Provinsi
Rp.
6
Hibah
Rp.
7
Sumbangan Pihak Ketiga
Rp.
8
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
Rp
9
Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Rp.
27.720.000,-
Rp.
961.049.000,-
Total Pendapatan
2.2
Perkiraan
Keterangan
5.000.000,-
115.000.000,-
Kebijakan Belanja Desa Belanja desa adalah kegiatan yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5. Belanja Tak Terduga.
-8-
Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja : 1. Pegawai; Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 2. Barang dan Jasa; Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 3. Modal. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Untuk Tahun Anggaran 2016 Total Belanja Desa Rajasinga sebesar Rp. 961.049.000,(Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), dengan kelompok belanja sebagai berikut :
2.3
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar
Rp. 436.429..000,-
b. Bidang Pembangunan Desa sebesar
Rp. 356.245.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar
Rp. 161.485.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar
Rp.
e. Belanja Tak Terduga sebesar
Rp.
6.890.000,0;-
Kebijakan Pembiayaan Desa Pembiayaan desa adalah kegiatan yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Rajasinga
belum dapat menyusun kebijakan
pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: 1. Penerimaan Pembiayaan; mencakup:
-9-
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan untuk: 1.
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2.
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
3.
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
b. Pencairan Dana Cadangan; digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Pengeluaran Pembiayaan. mencakup: a. Pembentukan Dana Cadangan; Digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. b. Penyertaan Modal Desa;
- 10 -
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2015 permasalahan Desa Rajasinga
dikelompokkan menjadi
beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut:
3.1
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Rajasinga Tahun 2015 Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap
keseuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang dibiayai dari APBDesa A. Keberhasilan Kegiatan Pembangunan Rehab Kantor Desa Kegiatan Pembinaan Lembaga Desa Kegiatan pembangunan jalan setapak Cor Beton di Rw 01-07 Kegiatan Adat desa seperti: Mapag Tamba, Suraan, Sedekah darat dan Sedekah Bumi dilaksanakan dengan baik. B. Kendala dan permasalahan Beberapa kegiatan tidak selesai sesuai jadwal karena ada keterlambatan pencairan anggaran ADD 2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD.
- 11 -
Nihil 3.2
Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa Berdasarkan Peraturan Desa Rajasinga nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan
RPJMDesa Desa Rajasinga Tahun 2016 – 2021 pada tahun 2016 sesuai dengan lampiran RPJMDesa maka prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.1. Pelayanan dasar kepada masyarakat masih kurang lancar, sehingga perlu dilakukan rehab kantor balai desa, penambahan sarana dan prasarana kantor desa (fisik dan non fisik). 1.2. Kesejahteraan Kuwu dan Pamong Desa masih belum mencukupi, sehingga perlu adanya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kuwu dan Pamong Desa. 1.3. Perencanaan desa masih belum optimal. 1.4. Profil desa masih belum terisi dengan baik 1.5. ketertiban administrasi desa masih perlu dibenahi 1.6. BPD selaku mitra Pemerintah Desa masih belum optimal dalam melaksanakan fungsinya
2. Bidang Pembangunan Desa 2.1. Pembuangan air limbah rumah tangga masih belum lancar, sehingga dapat menimbulkan sanitasi lingkungan yang buruk 2.2. Saluran irigasi banyak yang mengalami pendangkalan dan penyempitan 2.3. Gedung PAUD tidak dapat menampung semua jumlah murid dan masih kekurangan sarana dan prasarana 2.4. Gorong-gorong banyak yang sudah rusak akibat umur kontruksi yang sudah lewat dan juga karena beban kendaraan yang lewat 2.5. Jalan gang banyak yang dalam keadaan tidak layak, sehingga menghambat aktivitas masyarakat 2.6. BUMDes masih belum dapat direalisasikan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.1.
Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan
3.2.
Beberapa titik dijalan-jalan gang dan pemukiman warga masih dalam keadaan
- 12 -
gelap sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial 3.3.
Aktifitas pemuda masih terkendala sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai
3.4.
Masih banyak ibu-ibu yang belum memahami pentingnya kesehatan ibu dan anak
3.5.
Kelembagaan Desa masih belum berfungsi optimal
3.6.
Kegaiatan adat perlu dikenalkan dan dilestarikan
3.7.
Kesejahteraan bagi kader posyandu perlu diperhatikan
3.8.
Kesejahteraan bagi kader PKK perlu diperhatikan
3.9.
kesejahteraan bagi guru madrasah perlu diperhatikan
3.10. Kesejahteraan bagi ustad dan guru ngaji perlu diperhatikan 3.11. Minat baca masyarakat masih kurang 3.12. Kegiatan hari besar Islam dan Nasional perlu dikenalkan dan dilestarikan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1. Petani masih banyak yang belum mengetahui cara budidaya tanaman yang baik 4.2. Kuwu dan Pamong Desa masih belum memahami tentang perencanaan desa 4.3. BPD dan Lembaga Desa lainnya masih belum optimal dalam menjalan fungsinya dalam pembangunan desa 4.4. Tim Pelaksana kegiatan belum optimal dalam melaksanakan kegiatan 4.5. kegiatan pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik 4.6. Guru madrasah harus ditingkatkan kemampuanya agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik 4.7. Kader BKB harus ditingkatkan kemampuanya agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik
3.3
Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang
muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada
- 13 -
beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi : 1. Bencana banjir yang terjadi hampir tiap tahun, untuk mengatasi hal tersebut di wilayah kami perlu segera dibangun : 1.1. Perbaikan Tanggul Permanen Sungai Cipanas 1.2. Perbaikan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak di Rw 01 dan Rw 07 2. Penanganan Sampah Masih Jauh yang diharapkan. 3. Kemungkinan wabah Penyakit karena sanitasi yang buruk, maka perlu dibangun saluran pembuangan air limbah untuk mencegah hal itu terjadi. 4. Terindikasinya gizi buruk pada beberapa balita di beberapa RT disebabkan rendahnya kunjungan orang tua ke kegiatan Posyandu dan rendahnya daya beli keluarga tersebut. Sehingga apabila kondisi tersebut tidak segera diurus secara serius akan berdampak semakin parah pada kesehatan balita tersebut.
3.4
Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses
penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- 14 -
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rajasinga
yang tersusun dalam
RKPDesa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Rajasinga
secara detail
dikelompokkan, sebagai berikut :
4.1
Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun berjalan Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang
sepenuhnya mampu
dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari
ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 1.1.
Rehab Gedung/Kantor Desa Rajasinga
1.2.
Pembenahan dan pengadministrasian Pemerintahan RW dan RT
1.3.
Peningkatan Kinerja Kuwu dan Pamong
1.4.
Penguatan Profil Desa/data desa
1.5.
Kegiatan RT dan RW
1.6.
Belanja Operasional pemerintahan desa
1.7.
Belanja Operasional BPD
1.8.
Belanja fisik pelayanan publik
1.9.
Belanja non fisik pelayanan publik
- 15 -
1.10.
Penambahan sarana prasarana kantor desa
1.11.
Memaksimalkan kerjasama lembaga antar desa
1.12.
Penyusunan RPJM Desa 2016 – 2021
1.13.
RKPDesa 2016
1.14.
Penyusunan APBDesa 2016
1.15.
Forum Pembina Desa
1.16.
Lomba Desa
1.17.
Pengelolaan Keuangan Desa
1.18.
Registrasi kependudukan
1.19.
Penyelenggaraan MusrenbangDes
1.20.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
1.21.
Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Blok
1.22.
Tunjangan Marbot Balai Desa
2. Bidang Pembangunan Desa 2.1.
3 Buah Tempat Sampah
2.2.
Balai Pertemuan Di embos
2.3.
Gedung BPD,LPM dan Gapura Pagar Balaidesa
2.4.
PAUD dan MDA Embos
2.5.
Penerasan Jalan Lingkungan Rw 01,04,05,07.
2.6.
Jalan Setapak Rw 01,02,03,05,06 dan 07.
2.7.
Saluran Air Rw 01,02,03,04,05,06 dan 07
2.8.
2 Jembatan Desa di Rw 04 dan 05
2.9.
Perbaikan Pagar Makam.
2.10.
Saluran Irigasi di Blok Ketileng,Tenjo layar,Embos dan Kertawali.
2.11.
Kompanisasi Irigasi Sawah.
2.12.
Kompanisasi Air Bersih Rumah Tangga.
2.13.
Saluran Pembuang Utama Limbah Rumah Tangga di Rw 01-07.
2.14.
Pengadaan Sarana PrasaranaMeubeler MDA.
2.15.
Rehab Balaidesa dan Gedung BKB Kemas PAUD SOKA.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat 3.1.
Peringatan Hari Besar Islam
3.2.
Peringatan Hari Besar Nasional
3.3.
Penguatan Marbot Masjid
- 16 -
3.4.
peningkatan kinerja guru madrasah
3.5.
pembinaan ketertiban masyarakat
3.6.
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
3.7.
Pembinaan/Revitalisasi Posyandu
3.8.
Pembinaan Bina Keluarga Balita
3.9.
Peningkatan Kinerja LPM
3.10.
Peningkatan KinerjaPKK
3.11.
Peningkatan Kinerja MUI
3.12.
Kegiatan Adat Suraan
3.13.
Kegiatan Adat Sedekah Bumi
3.14.
Kegiatan Adat Sedekah Darat
3.15.
Kegiatan Adat Mapag Tamba
3.16.
Pembinaan Kelompok Tani
3.17.
Pengadaan Stiker himbauan tentang kebersihan lingkungan
3.18.
Peningkatan Kinerja Karang Taruna
3.19.
Peningkatan Kinerja PIKRR
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.2
4.1.
Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
4.2.
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kuwu dan Pamong Desa
4.3.
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Badan Pemusyawaratan Desa
4.4.
Pelatihan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
4.5.
Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan Desa
Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan
kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Rajasinga tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui
forum
musyawarah
perencanaan
pembangunan
di
tingkat
kecamatan
- 17 -
(Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Rajasinga yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 2. Bidang Pembangunan Desa 2.1.
Jalan Setapak dan Jalan Lingkungan.
2.2.
Rutilahu.
2.3.
Pengadaan Mesin Pompa.
2.4.
Penerangan Jalan Umum.
2.5.
TPT/Kirmir dan Saluran Air Limbah.
2.6.
Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.3
Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD dan DD dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi Tahun 2016. Untuk Desa Rajasinga Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari : 1. Lelang Tanah Bengkok; 2. ADD; 3. Dana Desa; 4. Bantuan Keuangan Provinsi Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKPDesa Tahun 2016 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :
1. Belanja Rutin (Operasional Desa) sebesar Maksimal 30% dari Total Belanja Desa 2. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 10 % dari Total Belanja
- 18 -
Pembangunan; 2.2. Bidang Pembangunan Desa sebesar 40 % dari Total Belanja Pembangunan; 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 15 % dari Total Belanja Pembangunan. 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 5 % dari Total Belanja Pembangunan. Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.
- 19 -
BAB V PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.
Ditetapkan di Desa Rajasinga Pada tanggal 21 Januari 2016
Kuwu Rajasinga
JULHAIDIR.S.Sos
