PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 1 TAHUN 2015

KUWU KARANGSARI KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR

1 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2012 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUWU KARANGSARI

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa; 2. bahwa untuk menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa; 3. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut, diperlukan Keputusan Kepala Desa; 4. bahwa dalam menjalankan kebijakan rekomendasi dan petunjuk teknis;

tertentu,

diperlukan

5. bahwa diperlukan adanya perubahan substansi dari RPJMDes Tahun 2012 - 2016

Mengingat

: 1. Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pelaksanaan Undang-undang Desa;

Tahun

2014

tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Desa;

Tahun

2014

tentang

60

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1 Seri A.1); 17. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemkab Cirebon.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI DAN KUWU KARANGSARI MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DESA KARANGSARI TENTANG PERUBAHAN PERDES NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2012 - 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 3. Daerah adalah Kabupaten Cirebon 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon 5. Bupati adalah Bupati Cirebon 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 9. Pemerintahan Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 11. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 12. Keputusan Kuwu adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kuwu yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 13. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDES Pasal 2 1. Rencana Perubahan RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa. 2. Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah desa harus menampung dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang dilakukan oleh LPM/LKMD dan KPM. 3. Rancangan RPJMDes yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh Kuwu kepada Pemangku Kepentingan, yaitu LPM/LKMD, PKK-Desa, KPM/KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya. 4. Setelah menerima rancangan RPJMDes, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengar penjelasan Kuwu tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 5. Jika rancangan RPJMDes berasal dari pemerintah desa, maka pemerintah desa mengundang LPM/LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain, untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJMDes. 6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 diatas, maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan 7. Setelah mendapat persetujuan pemerinatahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka KUWU menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan sekertaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 3 1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa. 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

dalam

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDES Pasal 4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsari Tahun 20122016 disusun dengan sistematika sbb :  Bab I : PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Pengertian  Bab II : PROFIL DESA 2.1 Kondisi Desa 2.1.1 Sejarah Desa 2.1.2 Demografi 2.1.3 Keadaan Sosial 2.1.4 Keadaan Ekonomi 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa  Bab III : POTENSI DAN MASALAH 3.1 Potensi 3.1 Masalah  Bab IV: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi 4.2 Kebijakan Pembangunan 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2 Potensi dan Masalah 4.2.3 Program Pembangunan Desa 4.2.4 Strategi Pencapaian

 Bab V : PENUTUP Isi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 20122016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan enam tahun. Pasal 6 Berdasarkan Peraturan Desa ini, disusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu dan merupakan penjabaran kegiatan dari Perubahan RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APBDes. Pasal 7 Pelaksanaan pembangunan dapat tidak dilaksanakan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari RPJMDes karena ada bencana alam dan atau karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 9 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Karangsari Pada tanggal : 8 Januari 2015 KUWU KARANGSARI

IDA AIKA ROSIDA

BERITA DESA KARANGSARI

NOMOR 1 TAHUN 2015 SERI ..

PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2012 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUWU KARANGSARI

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa; 2. bahwa untuk menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa; 3. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut, diperlukan Keputusan Kepala Desa; 4. bahwa dalam menjalankan kebijakan rekomendasi dan petunjuk teknis;

tertentu,

diperlukan

5. bahwa diperlukan adanya perubahan substansi dari RPJMDes Tahun 2012 - 2016

Mengingat

: 1. Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pelaksanaan Undang-undang Desa;

Tahun

2014

tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Desa;

Tahun

2014

tentang

60

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1 Seri A.1); 17. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemkab Cirebon.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI DAN KUWU KARANGSARI MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DESA KARANGSARI TENTANG PERUBAHAN PERDES NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2012 - 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 3. Daerah adalah Kabupaten Cirebon 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon 5. Bupati adalah Bupati Cirebon 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 9. Pemerintahan Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 11. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 12. Keputusan Kuwu adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kuwu yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 13. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDES Pasal 2 1. Rencana Perubahan RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa. 2. Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah desa harus menampung dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang dilakukan oleh LPM/LKMD dan KPM. 3. Rancangan RPJMDes yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh Kuwu kepada Pemangku Kepentingan, yaitu LPM/LKMD, PKK-Desa, KPM/KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya. 4. Setelah menerima rancangan RPJMDes, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengar penjelasan Kuwu tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 5. Jika rancangan RPJMDes berasal dari pemerintah desa, maka pemerintah desa mengundang LPM/LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain, untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJMDes. 6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 diatas, maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan 7. Setelah mendapat persetujuan pemerinatahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka KUWU menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan sekertaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 3 1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa. 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

dalam

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDES Pasal 4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsari Tahun 20122016 disusun dengan sistematika sbb :  Bab I : PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Pengertian  Bab II : PROFIL DESA 2.1 Kondisi Desa 2.2.1 Sejarah Desa 2.2.2 Demografi 2.2.3 Keadaan Sosial 2.2.4 Keadaan Ekonomi 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa  Bab III : POTENSI DAN MASALAH 3.1 Potensi 3.1 Masalah  Bab IV: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi 4.2 Kebijakan Pembangunan 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2 Potensi dan Masalah 4.2.3 Program Pembangunan Desa 4.2.4 Strategi Pencapaian

 Bab V : PENUTUP Isi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 20122016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan enam tahun. Pasal 6 Berdasarkan Peraturan Desa ini, disusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu dan merupakan penjabaran kegiatan dari Perubahan RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APBDes. Pasal 7 Pelaksanaan pembangunan dapat tidak dilaksanakan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari RPJMDes karena ada bencana alam dan atau karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 9 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa. Ditetapkan di : Karangsari Pada tanggal : 8 Januari 2015 KUWU KARANGSARI

TTD IDA AIKA ROSIDA

Diundangkan : di Karangsari Pada tanggal : 9 Januari 2015 Sekretaris Desa Karangsari

HERI PURNAMA BERITA DESA KARANGSARI TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI