IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Tentang Penerepan Peraturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap) EKO SETIAWAN Alamat email :
[email protected] NPM : 3506130125 Mahasisiwa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Tentang Penerapan Peraturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini berawal dari adanya beberapa latar belakang masalah seperti, Sebagian besar Perangkat Desa di Kecamatan Wanareja belum mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa apalagi mengetahui dan memahami isi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Wilayah yang luas dan jumlah perangkat yang banyak menentukan jumlah penghasilan tetap yang diterima. Kedisiplinan yang rendah, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang tidak memenuhi standar seringkali menjadikan kualitas pelayanan rendah. Sistem kompensasi yang belum optimal membuat pelayanan tidak maksimal. Adanya perbedaan penghasilan membuat perangkat Desa saling iri dan resah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan terhadap aparat Pemerintah Desa Limbangan Kecamatan Wanareja, selain itu dengan pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi kebijakan dalam penerapan peraturan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Limbangan sudah diterapkan dan dilaksanakan. (2) Faktor pendukungnya adalah komunikasi, sumber daya perangkat dan sarana prasarana yang cukup memenuhi standar. (3) Faktor penghambatnya adalah wilayah yang luas, jumlah perangkat yang banyak, jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima belum proporsional. (4) Perangkat Desa Limbangan tetap menunjukan kinerja yang baik dan tetap memberikan pelayanan yang berkualitas walaupun penghasilan tetapnya kecil. Kata kunci : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah, Penerapan Peraturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Limbangan
1
2
PENDAHULUAN Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perihal perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan tersebut mempunyai tujuan pada perbaikan kinerja para perangkat desa, diharapkan dengan terimplementasikannya kebijakan tersebut kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat desa bisa meningkat baik dari waktu ke waktu. Namun secara realita, pelayanan yang dilaksanakan para perangkat desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap mendapat keluhan dari para pemohon pelayanan, masalah tersebut adalah : 1. Sebagian besar Perangkat Desa di Kecamatan Wanareja belum mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa apalagi mengetahui dan memahami isi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 2. Wilayah yang luas dan jumlah perangkat yang banyak akan berakibat pada besar kecilnya jumlah penghasilan tetap yang diterima. 3. Kedisiplinan yang rendah, Pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang tidak memenuhi standar seringkali menjadikan kualitas pelayanan Perangkat Desa menjadi kurang. 4. Sistem kompensasi belum optimal terlihat dari sebagian Perangkat Desa berpendapat bahwa Perangkat Desa itu bukan pekerjaan tetapi pengabdian, dan disisi lain penghasilan perangkat desa yang tidak sesuai dengan harapan dan pengasilan tetap yang seharusnya diterima selalu setiap bulan atau tiga bulan selalu terlambat sampai enam (6) bulan, sehingga membuat pelayanan tidak maksimal. 5. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Perangkat Desa mendapat penghasilan tetap tanpa mendapat tunjangan bengkok namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 mendapat penghasilan tetap dan bengkok menjadi salah satu tunjangan penghasilan, untuk Desa yang tidak memiliki bengkok hal ini menjadi masalah baru dimana perangkat Desa iri dengan Desa yang memliki bengkok, sehingga menimbulkan keresahan para aparat Desa. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap? 3. Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap?
3
TINJAUAN PUSTAKA Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2014:135) bahwa implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakantindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kabijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kabijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Dalam suatu proses kebijakan pemerintah, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan. Pernyataan tersebut sepaham dengan apa yang dikemukakan oleh Udoji sebagaimana dikutip Wahab (2014 : 126), sebagai berikut : “Implementasi kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.” Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, menurut Edwards III (dalam Widodo, 2011 :96-110) yaitu faktor Communication, resources, disposition dan bureucratic stucture. Secara lebih rinci model implementasi kebijakan Edwards III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang penjelasannya adalah sebagai berikut: ad.1 Komunikasi (communication) Menurut Widodo (2011:97) komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsisiteni informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interprestasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.
4
Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. ad.2 Sumber Daya (Resources) Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa : “Bagaimana jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturanaturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kabijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”. Sumber daya akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif disini menyangkut: 1. Staf, merupakan unsur paling penting dalam melaksankan kebijakan. 2. Wewenang, menyangkut besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. 3. Informasi, adalah hal penting lain dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan para pelaksana terhadap peraturan pemerintah. 4. Fasilitas-fasilitas, dimaksudkan disini menyangkut ketersediaan sarana fisik, misalnya ketersedian ruang belajar (kelas), ruang guru/dosen, ruang administrasi untuk penyelenggaraan pendidikan. ad.3 Disposisi (Disposition) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya, kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam disposisi ini, yaitu : 1. Pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan, dan 2. Insentif, oleh karena umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka diperlukan manipulasi insentif agar orang dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. ad.4. Struktur birokrasi (Bureuncratic Structure) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal
5
yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standard Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implemntator dalam bertindak agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (dalam Hardiyansyah 2011:40) adalah : “(1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) Perbaikan berkelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu secara benar; (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan”. Hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas pelayanan menurut Sedarmayanti. (2010 : 253), yaitu : a. Akurasi pelayanan. b. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. c. Tanggung jawab. d. Kelengakapan. e. Kemudahan dalam mendapaktan pelayanan. f. Variasi model pelayanan. g. Pelayanan pribadi. h. Kenyamanan dalam memperoleh layanan. Menurut Ibrahim (dalam Hadiyansyah 2011 : 40) menyatakan : “Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut”. Menurut Fandy Tjiptono (dalam Hadiyansyah 2011 : 53) mengemukakaan tentang dimensi atau ukuran kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut : 1. Bukti langsung (taangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberiakan pelayanan dengan tanggap. 4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki staf; bebas daari bahaya, resiko dan keraguraguan. 5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahmi kebutuhan para pelanggan.
6
OBJEK DAN METODE PENELITIAN Objek/ lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Kondisi Geografis Desa Limbangan Desa Limbagan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, Luas wilayah Desa Limbangan adalah 17.038.031 Ha. Kedudukan atau jarak dari Ibu Kota Kecamatan Wanareja sekitar 7 Km, dari Ibu Kota Kabupaten Cilacap 80 Km, dan dari Ibu Kota Provinsi sekitar ± 320 Km. Adapun batas wilayah Desa Limbangan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Cigintung Kecamatan Wanareja Sebelah Selatan : Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Sebelah Barat : Desa Malabar Kecamatan Wanareja Sebelah Timur : Desa Salebu Kecamatan Majenang Secara administrasi Pemerintahan, wilayah Desa Limbangan terbagi menjadi 15 Dusun yaitu Dusun Karangnangka, Dusun Karanggendot, Dusun Kroya, Dusun Karanganyar, Dusun Penyingkiran, Dusun Limbangan, Dusun Awi Luar, Dusun Nukarjaya, Dusun Nangkapeusar, Dusun Saungluhur, Dusun Mekarsari, Dusun Ciherang, Dusun Galempang, Dusun Ciheuleut, Dusun Cipetir. Kondisi Demografi Kondisi jumlah penduduk Desa Limbagan berdasarkan data penduduk pada awal tahun 2016 sebanyak 13.058 orang, dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.624 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.534 orang yang seluruhnya tersebar di 15 RW, 66 RT dengan komposisi sebagai berikut : Metode Penelitian Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:14), pengertian metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : “Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Teknik Penentuan Informan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata-kata dan tindakan orangorang yang di wawancarai merupakan sumber data utama, dan sumber data tambahan yaitu sumber data tertulis (dokumen) yang berkaitan dengan Peraturan
7
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemereintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada; Bapak Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2014:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi (pengamatan) 2. Interview (wawancara) 3. Dokumentasi 4. Triangulasi Teknik Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami kemudian diinformasikan kepada orang lain. Untuk dapat menganalisis data pada jenis penelitian kualitatif, Sugiyono (2013:244) menytakan bahwa : “ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Berkaitan dengan analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:430) mengemukakan bahwa : “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.” Pengujian Keabsahan Data Penelitian Menurut Sugiyono (2012:458) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian ini pengujian keabsahan/validitas data, peneliti menenkankan pada uji kredibilitas, Menurut Sugiyono (2012:460), bahwa : “uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antaraa lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member chek.”
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
8
Hasil Penelitian Dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lain yang sah , yang diberikan dengan harapan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa. Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di masing-masing Desa tentunya tidak seragam dan tidak dipungkiri juga ada yang seragam, tentunya hal ini terjadi karena perbedaan penerimaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan oleh peneliti, berikut disajikan data pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA NON PNS DI KECAMATAN WANAREJA NAMA DESA DAN APARAT NO PEMERINTAH DESA NON PNS 1 PURWASARI : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL 2 CILONGKRANG : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL 3 TARISI : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL 4 BANTAR : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL 5 ADIMULYA :
BESARAN PENGHASILAN TETAP TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2015 2014 2.500.000 1.500.000 1.350.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
3.000.000 1.800.000 1.650.000 1.500.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
3.000.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.300.000 1.380.000 1.150.000 1.150.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
9
6
7
8
9
10
11
12
Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL SIDAMULYA : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL WANAREJA : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL MADURA : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL LIMBANGAN : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL MALABAR : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL MAJINGKLAK : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL MADUSARI : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL
2.200.000 1.320.000 1.100.000 1.100.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
3.000.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.500.000 1.500.000 1.350.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
1.750.000 1.000.000 875.000 875.000
1.300.000 825.000 700.000 600.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.700.000 1.620.000 1.450.000 1.350.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.750.000 1.650.000 1.450.000 1.375.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
10
13
14
15
16
TAMBAKSARI : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL PALUGON : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL JAMBU : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL CIGINTUNG : Kepala Desa Kaur/ Unsur Staf Kadus/ Unsur Wilayah UPTL
2.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
3.000.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.800.000 1.680.000 1.400.000 1.400.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
2.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000
1.500.000 1.000.000 900.000 800.000
900.000 700.000 600.000 500.000
(Sumber : Kantor Kecamatan Wanareja, Tahun 2016, 2015, 2014)
Pembahasan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini memuat penyempurnaan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tata cara musyawarah Desa, belanja Desa, keuangan dan kekayaan Desa, kerjasama Desa,
11
Badan Usaha Milik Desa, serta perencanaan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bahwa status tanah bengkok dikembalikan seperti semula, dimana pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa. Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dari APB Desa. Dalam menentukan besaran penghasilan tetap Aparat Pemerintah Desa non PNS, pemerintah Desa mendasar kepada Peranturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 81 yaitu ; 1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. 2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus); b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). 3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. 4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. Kepala Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
12
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Widodo, 2011 : 96-110) bahwa ada empat variabel yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut ini Peneliti akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. A. Komunikasi Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi Peraturan Pemerintah kita lihat pada dimensi berikut : a. Transmisi Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya diasampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Kebijakan Peraturan Pemerintah ini telah disosialisasikan kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan kebijakan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang di dalamnya mencakup penetapan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini melalui proses yang panjang dimulai dari perumusan atau penyusunan rancangan sampai menjadi produk hukum, sehingga tidak ada alasan bagi instansi terkait untuk tidak megetahui dan memahami maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah ini dibuat. Dari hasil penelitian di Desa Limbangan terlihat sangat jelas bahwa penyampian informasi kepada pihak terkait yaitu aparat Pemerintah Desa sudah dilaksanakan, yaitu sudah diadakannya sosialisasi walaupun hanya malalui acara rapat-rapat koordinasi dan ditambah melalui surat dan meskipun belum semua perangkat mengetahuiya. b. Kejelasan Informasi Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interprestasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Dengan kata lain komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut haruslah jelas dan tidak membingungkan. Informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak jelas mengenai informasi yang disampaikan dan diterima. Setelah kebijakan ini disahkan para pelaksana dan pihak yang terkait harus memahami bahwa salah satu fokus Perturan Pemerintah ini adalah masalah cara menentukan penhasilan tetap Kepala Desa dan
13
Perangkat Desa, jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementor adalah agar bagaimana meminimalisir masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan penghasilan tetap Aparat Pemerintah Desa di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja. Dari hasil penelitian di Desa Limbangan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pihak pelaksana atau pihak terkait kebijakan memberikan sosialisasi tentang penerapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa mnggunkan Peraturan Pemerintah yang terbaru, sehingga masalah yang ada dilapangan dapat diminimalisir dan proses pengalokasian anggaran Desa dapat berjalan lancar dan bisa memperoleh hasil yang sesuai harapan. Sementara para perangkat Desa di Desa Limbangan dapat menerima keputusan atau kebijakan dengan iklas dan tetap bertanggungjawab dengan tugasnya. c. Konsistensi Informasi Konsistensi informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Informasi yang terkandung dalam kebijakan Peraturan Pemerintah ini sudah jelas bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan penerapan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa. Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Pemerintah tersebut, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pengelola anggaran yang peneliti temui dilapangan mengetahui tentang kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tersebut walaupun peneliti belum menjelaskan secara terperinci. Berdasarkan penelitian di Desa Limbangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Limbangan telah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut, sehingga pihak Pemerintah Desa secara langsung harus mensosialisasikannya kepada Perangkat Desa dan pihak terkait. Kebijakan pemerintah ini sempat menjadi masalah karena jumlah Perangkat Desa yang banyak dan adanya pengalokasian menggunakan batas minimal dan batas maksimal sehingga setelah kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut diterapkan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Limbangan yang terendah di Kecamatan Wanareja. B. Sumber Daya Dalam suatu kebijakan mungkin saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan kosisnten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu kebijakan. Faktor sumber daya juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturanaturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk
14
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Pemerintah Desa Limbangan Kecamatan Wanareja tentunya mempunyai sumber daya untuk memgimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah sebagai produk hukum. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 di Desa Limbangan terutama dalam penerapan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : a. Staf yang cukup Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Dari hasil penelitian bahwa jumlah Perangkat Desa Limbangan sangat banyak dan wilayah Desa Limbangan juga sangat luas. Dengan jumlah perangkat Desa yang banyak diimbangi oleh pelayanan yang juga maksimal dan hal ini terjadi di Desa Limbangan. Selanjutnya, berkenaan dengan mutu staf yang bertugas mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan khususnya penerapan penghasilan tetap Perangkat Desa, bahwa Kepala Desa Limbangan menunjuk Sekdes dan Kaur yang memiliki kemampuan sehingga Kebijakan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan. Namun secara fakta di lapangan peneliti menemukan adanya Kepala Urusan yang memang tidak memiliki keahlian terutama komputer. b. Informasi yang dibutuhkan Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Kuarangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan program akan mendatangkan konsekuensi para implementer yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sehingga berakibat pada ketidakefisiennya pelaksanaa kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Artinya para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua, data tentang ketaatan para pelaksana terhadap
15
c.
d.
Peraturan Pemerintah. Kedua bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing. Informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 khususnya aturan menentukan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa dan data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, di Desa Limbangan berjalan baik. Kewenangan Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar program dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegimitasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumber daya di dalam proses implementasi, di Desa Limbangan wewenang para pelaksana kebijakan Peraturan Pemerintah ini adalah melaksanakan tugas dengan benar, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan lain-lain sesuai aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Sarana yang dibutuhkan Implementer mungkin saja memiliki staf yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukan, memiliki wewenang untuk melakasanakan tugasnya, tetapi tanpa sarana yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, komputer, printer dan jaringan internet untuk menunjang proses implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di Desa Limbangan bahwa sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Pemerintah Desa di dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Pemerintah sangat berpengaruh terhadap jalannya proses implementasi yang dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik sehingga tujuan dari pelaksanaan kebijkan Peraturan Pemerintah tersebut dapat terealisasikan.
C. Disposisi Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagianbagian ini dari kebijakan aka kereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh
16
pelaksana kebijakan misalnya, kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang keberhasilan penerapan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Dari hasil penelitian di Desa Limbangan bahwa Pemerintah Desa atau pihak pelaksana kebijakan sikapnya mendukung kebijakan Peraturan Pemerintah, namun Pemerintah Desa memohon untuk penambahan alokasi dana Desa supanya penghasilan tetap sama besarnya dengan Desa lain. Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana, bahwa untuk di Desa Limbangan pengangkatan birokrasi atau perangkat Desa telah sesuai dengan prosedur dan penempatannya sudah tepat pada keahlian mereka masing-masing. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.Dari hasil penelitin di Desa Limbangan bahwasanya benar insentif tambahan itu tidak ada, sehingga banyak kaur yang mencari pekerjaan sampingan diluar. D. Struktur Birokrasi Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar yang dimaksud yaitu : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam standar opersional prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi. Dari hasil penelusuran peneliti mengenai SOP di Desa Limbangan sudah berjalan dengan baik. Desa Limbangan dianggap telah melakukan penerapan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa, yakni dimana dapat dilihat dari proses pembuatan rancangan pengalokasian anggaran, kemudian sistem pembanyaran dan sampai
17
2.
dengan proses pelaporan. Tingkat sumber daya pengelola anggaran, fasilitas atau sarana yang dibutuhkan sudah cukup memenuhi standar. Fragmentasi Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berkenaan dengan fragmentasi, dari hasil penelitian di Desa Limbangan, peneliti melihat koordinasinya sudah berjalan cukup baik terbukti Perangkat Desa di Desa Limbangan berangkat atau datang ke kantor lebih awal dan pulang kerja sesuai dengan waktunya, sehingga pelaku birokrasi tidak terkesan asal-asalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pelaku birokrat. Ini menandakan sudah cukup maksimalnya koordinasi antara pihak pelaksana kebijakan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut menurut pengamatan peneliti dilapangan adalah sebagai berikut : 1. Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan antara Kepala Desa, Sekdes dan perangkat Desa terjalin komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dimana setiap satu minggu sekali ada pertemuan dengan Kepala Dusun ataupun dengan Kepala Urusan dan dua bulan sekali juga diadakan rapat koordinasi antara Kepala Desa dengan seluruh Perangkat Desa. Dan dari hasil penelitian di Desa Limbangan bahwa memang telah terjalin komunikasi diamana Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang bertanggungjawab di Pemerintahan Desa telah memberikan informasi dalam hal apapun termasuk kebijakan Peraturan Pemerintah. Hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (carity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 2. Sumber daya Perangkat Desa dan sarana prasarana yang memadai. Desa Limbangan memiliki jumlah Perangkat Desa yang banyak yaitu berjumlah kurang lebih 31 orang, Staf yang dimiliknya juga memiliki keahlihan yang baik untuk menunjang dalam melaksankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Sarana atau fasilitas di Desa Limbangan sudah
18
memadai dan cukup representatif hal ini terbukti ruang pelayanan umum terpisah dengan ruang kerja dan setiap staf atau Kepala Urusan memiliki ruang kerja dilengkapi dengan seperangkat komputer didepan mejanya. 3. Sikap pelaksana kebijakan yang baik dan jalannya struktur birokrasi. Aparat Pemerintah Desa Limbangan bersikap baik dan menerima suatu kebijakan apapun dari Pemerintah. Terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perangkat Desa sangat menerima dan telah melaksanakannya sesuai aturan atau standar operaisonal prosedur yang berlaku. Dalam hal penerapan penghasilan tetap untuk aparat Pemerintah Desa, semua Perangkat Desa menerima dengan ikhlas, dan tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang didasari ibadah walaupun penghasilan tetapnya terendah sekecamatan Wanareja. Hai ini tentunya dapat terlaksana dengan baik karena sikap para pelaksana yang baik dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menurut pengamatan peneliti dilapangan adalah sebagai berikut : Dari hasil penelitian di Desa Limbangan bahwa terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya lagi dalam penerapan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa, dimana hambatan tersebut adalah karena jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Limbangan terbesar di Kecamatn Wanareja tetapi tidak seimbang dengan luas wilayah dan ditambah jumlah Perangkat Desa yang banyak sehingga dalam perhitungannya penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Limbangan kecil dan bahkan terendah di wilayah Kecamatan Wanareja. Dampak dari Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baiak positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah ini di Desa Limbangan memang ada hambatan dimana wilayah yang luas, jumlah Perangkat Desa yang banyak dan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima belum seimbang yang menyebabkan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desanya kecil atau rendah. Seharusnya melihat hal ini kinerja dan kualitas pelayanan Perangkat Desa kepada masyarakat menurun. Tapi dalam kenyataannya meskipun penghasilan tetapnya kecil para Aparat Pemerintah Desa Limbangan tetap melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Dan mereka tetap memperlihatkan kinerja yang baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, terbukti setiap harinya di hari kerja Perangkat Desa Limbangan berangkat awal dan pulang sesuai
19
aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi meskipun penghasilan tetap rendah tidak berdampak atau mempengaruhi kinerja para Perangkat Desa. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pemerintah Desa Limbangan sudah baik dan berkualitas ini ditunjukan dengan kesopanan atau keramahan perangkat Desa dalam memberi pelayanan, perangkat Desanya mempunyai keandalan atau kemampuan ini terlihat dari cepat dan penuh tanggungjawab serta memberikan kemudahan dalam pelayanan, walaupun untuk sarana pendukung dalam ruang pelayanan belum sepenuhnya ada. PENUTUP Kesimpulan Dari pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam hal ini mengenai Penerapan Peraturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan : 1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 terutama dalam hal penerapan peraturan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Limbangan sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya aparat Pemerintah Desa memahami dan menerima. 2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : a. Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik. b. Sumber daya Perangkat Desa yang memadai dan sarana prasarana yang memadai walaupun belum sepenuhnya lengkap . c. Sikap pelaksana kebijakan yang baik dan jalannya struktur birokrasi. 3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : a. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Limbangan belum proporsional karena belum seimbang dengan jumlah perangkat dan luas wilayah. b. Wilayah yang luas, jumlah Perangkat Desa yang banyak ditambah Alokasi Dana Desa yang belum proporsional mengakibatkan kecilnya penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa, dan bahkan berdasarkan data Desa Limbangan terendah di Kecamatan Wanareja.
20
4. Aparat Pemerintah Desa Limbangan tidak terpengaruh meskipun penghasilan tetapnya kecil, bahkan tetap menunjukan kinerja yang baik dan tetap memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Saran Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu : 1. Koordinasi dan pelayanan yang berjalan memang sudah baik tetapi tetap harus ditingkatkan dan diimbangi dengan peningkatan sumber daya perangkatnya serta ditunjang oleh peningkatan sarana atau fasilitas untuk bekerja dan pelayanan pada masyarakat. 2. Wilayah yang luas berdampak pada banyaknya jumlah perangkat Desa ditambah lagi jumlah anggaran yang diterima belum proporsional sehingga mengakibatkan penghasilan tetap yang diterima kecil, maka jumlah anggaran terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus ditambah agar penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Limbangan sama dengan Desa lain dan sesuai dengan aturan kebijakan Pemerintah. 3. Karena wilayah Desa Limbangan yang luas maka perlu adanya pemekaran wilayah dimana hal ini akan berdampak pada : a. Kesejahteraan Perangkat Desa meningkat dan Penghasilan Perangkat Desa jadi sama dengan Desa lain di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. b. Dengan pemekaran wilayah maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan semakin mendekatkan Pemerintah pada masyarakat. c. Dengan pemekaran wilayah maka koordinasi aparat Pemerintah Desa semakin baik. d. Semakin mendekatkan masyarakat pada tempat-tempat pelayanan publik. e. Memudahkan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dikelurkan dan ditetapkan. 4. Agar tidak terjadi perbedaan penghasilan tetap pada aparat pemeritah Desa maka Pemerintah Kabupaten segera membuat dan menetapkan aturan mengenai besaran dan prosentase penghasilan tetap . DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. 2006. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Afrizal.2015. Meotode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Agustino, Leo 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
21
Hardiyansah.2011.Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Yogyakarta : Gava Media. Idrus, Muhammad. 2009. Metodologi Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :UPP STIM Moleong, Lexy, J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Persons, Wayne. 2011. Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Di alih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso Jakarta : Kencana. Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Medis. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2013. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sarwoto, 2010. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarata : Ghalia Indonesia Sedamaryanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : PT Refika Aditama Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik : Kosep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta _______, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta Syafiie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama. Syafri, Wirman dan Setyoko, Ismawan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinagor : Alqa Prisma Interdelta
22
Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS
