RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

DESA KEDUNGASRI

KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI DISUSUN OLEH : Sekretariat Desa Kedungasri Tahun 2015

Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016

DESA KECAMATAN KABUPATEN

: KEDUNGASRI : TEGALDLIMO : BANYUWANGI


2

KEPALA DESA KEDUNGASRI KABUPATEN BANYUWANGI PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGASRI,

MENIMBANG

: a. bahwa

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib

menyusun

perencanaan

pembangunandesa

sesuai

dengan kewenanganya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ; b. bahwa

perencanaan

pembangunan

Desa

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renca Pembangunan

Jangka

Menengah

Desa

yang

keduanya

ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Desa Kedungasri Tahun 2016. MENGINGAT

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389 ); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221 ); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


3

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic , Social And Cultural Rights Konvean International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan

Peran

Serta

Masyarakat

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866 ); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Penggendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

4

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 17. Peraturan

Pemerintahan

Nomor

47

Tahun

2015

tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata

Tertib

dan

Mekanisme

Pengambilan

Keputusan

Musayawarah Desa ; 23. Perda Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Desa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2); 25. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;

27. Peraturan Desa Kedungasri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Desa

Tahun

2014-2019.


5

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI Dan KEPALA DESA KEDUNGASRI MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain,

selanjutnya

disebut

Desa

adalah

kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia; 2.

Desa

adalah

Desa

Kedungasri,

Kecamatan

Tegaldlimo,

Kabupaten Banyuwangi; 3.

Pemerintahan

Desa

adalah

Penyelenggaraan

Pemerintahan

oleh

Pemerintah

Permusyawaratan

Desa

dalam

Desa

mengatur

urusan

dan dan

Badan

mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

5. 6.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungasri; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa; 7.

Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

8.

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa


6

dan

kebijaksanaan

kepala

Desa

yang

menyangkut

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 9.

Rencana

Pembangunan

selanjutnya

Jangka

disingkat

Menengah

RPJM-Desa

Desa

adalah

yang

dokumen

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja; 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

desa,

dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ); 11. Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

/

Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM

adlaah

anggota

pengetahuan,

kemauan

berpartisipasi

dalam

masyarakat untuk

Desa

yang

menggerakan

pemberdayaan

memiliki

masyarakat

masyarakat

dan

pembangunan peartisipatif; 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat tahunan

Musrenbang

Desa

adalah

yang dilaksanakansecara

forum

partisipatif

musyawarah oleh

para

pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah); 14. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antarakeluarga, keadilan bagi masyarakat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

7

miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan tehnologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian serta kearifan lokal; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa

adalah

rencana

keuangan

tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 16. Dana Desa adalah dana yang bersumber ddari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adlah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permaslaahan yang dihadapi desa; 19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan; 20. Misi

adalah

pernyataan

tentang

sesuatu

yang

harus

dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Kedungasri Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Dasar Hukum Tujuan dan Manfaat Visi-Misi Desa


8

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa 2.3. Pembiayaan BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015...... (sebelumnya) 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebij akan Supra Desa 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/ Sektor BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran; 1. Daftar Prioritas Masalah 2. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 3. Berita Acara Musrenbangdes RKP Des 4. Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016 5. Form Program dan Kegiatan yang masuk desa ( Dinas, BKK, BKP, CSR, dll )LAMPIRAN : 1. Format Belanja Langsung ( Form 1 ) (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercamtum dalam Lampiran IV. Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan asyarkat dalam pelaksanaan pembanguna Desa Tahun 2016. Pasal 4 Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

9

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa. BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA Pasal 5 (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa; (2) Dalam menyusun RKP-Desa Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD; (3) RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan sebagainya; (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa , Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa; (5) Jika RKP-Desa berasal Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan sebagainya untuk melakukan Musrenbang Desa; (6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dala ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakat dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; (7) Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa , serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA Pasal 6 (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dari Forum Musrenbang Desa; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.


10

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 RKP Desa dapat diubah dalam hal : a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan /atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Pasal 8 Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 9 Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2016. Pasal 10 1. Hala-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Kepala Desa; 2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di : Kedungasri Pada tanggal : 25 Oktober 2015 KEPALA DESA KEDUNGASRI

SUNARYO Diundangkan di Kedungasri Pada tanggal 27 Oktober 2015 SEKRETARIS DESAKEDUNGASRI

M HADIYANTO LEMBARAN DESA KEDUNGASRI TAHUN 2015 NOMOR 4 Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

11

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO DAN KEPALA DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO NOMOR : 188/ /KEP/BPD/429.514.03/2015 NOMOR : 188/ /KEP/429.514.03/2015 TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI DAN KEPALA DESA KEDUNGASRI Menimbang

:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa pasal 10 dan pasal 11, dan sebelum ditetapkannnya Raperdes menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389 ); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221 ); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic , Social And Cultural Rights Konvean International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


12

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Penggendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 17. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

13

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa ; 23. Perda Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2); 25. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015; 27. Peraturan Desa Kedungasri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019. Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 22 September 2015 tentang Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: : Menyetujui Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016.


14

KEDUA

: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tersusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat 1.4. Visi-Misi Desa BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa 2.3. Pembiayaan BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015...... (sebelumnya) 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebij akan Supra Desa 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/ Sektor BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran; 1. Daftar Prioritas Masalah 2. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 3. Berita Acara Musrenbangdes RKP Des 4. Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016 5. Form Program dan Kegiatan yang masuk desa ( Dinas, BKK, BKP, CSR, dll )

KETIGA

:

Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : KEDUNGASRI Pada tanggal : 22 Oktober 2015

KEPALA DESA KEDUNGASRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI Ketua

SUNARYO

H. MAHFUDIN ROFIQ


15

RISALAH ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI DAN KEPALA DESA KEDUNGASRI DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016 Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Balai Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo telah diadakan rapat membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Rkp Desa ) Tahun 2016. Rapat tersebut dihadiri oleh : 1. Badan Permusyawaratan Desa Kedungasri sebanyak Delapan orang (daftar hadir terlampir). 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir) 3. Pengurus LPMD dan Lembaga Desa yang ada di Desa Kedungasri yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat. Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat serta alokasi dana desa yang dimuat dalam Peraturan Desa Tahun Anggaran 2016. Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat 1.4. Visi-Misi Desa BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa 2.3. Pembiayaan BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015...... (sebelumnya) 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebij akan Supra Desa 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/ Sektor


16

BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran; 1. Daftar Prioritas Masalah 2. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 3. Berita Acara Musrenbangdes RKP Des 4. Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016 5. Form Program dan Kegiatan yang masuk desa ( Dinas, BKK, BKP, CSR, dll )

KEPALA DESA KEDUNGASRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI Ketua

SUNARYO

H. MAHFUDIN ROFIQ


17

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI Jln Plengkung Indah no :159 Tlp (0333)593521 Kode Pos 68484 KEDUNGASRI KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI NOMOR : 188/ /KEP/BPD/429514.08/2015 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016 Menimbang

: a. bahwa sehubungan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016 telah disusun dan dibahas bersama pemerintah desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas untuk keperluan penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara


18

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 13. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa ; 14. Perda Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2); Memperhatikan

:

Hasil Rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 22 Oktober 2015 tentang pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa ) Tahun 2016.

(

KEDUA

Meminta kepada Pemerintah Desa segera menindak lanjuti Keputusan penetapan Pertama tersebut di atas

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam


19

penetapanya. Ditetapkan di : Kedungasri Pada Tanggal : 23 Oktober 2015 KETUA BPD KEDUNGASRI

H. MAHFUDIN ROFIQ Keputusan


20

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN TEGALDLIMO

DESA KEDUNGASRI Jalan Plengkung Indah no :159 Tlp (0333)593521 KEDUNGASRI – TEGALDLIMO 6 8 4 8 4

DAFTAR ISI PERATURAN DESA BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat 1.4. Visi-Misi Desa BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa 2.3. Pembiayaan BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015...... (sebelumnya) 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/ Sektor BAB V PENUTUP Lampiran- Lampiran; 1. 2. 3. 4. 5.

Daftar Prioritas Masalah Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016 Berita Acara Musrenbangdes RKP Des Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016 Form Program dan Kegiatan yang masuk desa ( Dinas, BKK, BKP, CSR, dll )


21

KATA PENGANTAR Dalam rangka mendukung

pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomer

6

Tahun

2014,

maka

pembangunan

yang

dilaksanakan

dengan

menggunakan Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan di Desa dan Kecamatan. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Des ), Dokumen perencanaan untuk Satu Tahun yang disusun secara partisipatif, guna menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap Pembangunan Desa. Selain memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, diharapkan juga sebagai Pedoman di dalam melakukan Pengawasan / Pengendalian Pembangunan di Desa, sehingga setiap proses

dan

tahapan

–

tahapan

kegiatan

pembangunan

dapat

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat. Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Kedungasri., 20 Oktober 2015 Kepala Desa Kedungasri

( SUNARYO )


22

BAB I PENGANTAR A. PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentangg Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 78, 79, dan Pasal , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah/

kabupaten

secara

partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis

pembangunan

tahunan

desa,

RKP

Desa

merupakan

dokumen

perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2016 Desa Kedungasri

23

pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22.

Undang Undang Nomor 10 TAHUN 2004, tentang Pembentukan Perudang – undangan ; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2005, tentang Desa ; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa; Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 ttg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 ttg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Peraturan di Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ; Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa ; Perda Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa;


24

23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara dan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi; 24. Peraturan Desa Kedungasri Nomor 01 tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);

C. TUJUAN & MANFAAT 1. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ).

2. MANFAAT a. Lebih menjamin kesinambungan pelaksanaan pemerintahan & pembangunan di desa. b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. D. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa

secara

bertahap

dan

berkesinambungan

harus

dapat

menghantarkan

tercapainya Visi - Misi Desa. Visi - Misi Desa Kedungasri bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun

Visi

Desa

Kedungasri,

sebagai

berikut

:

"

Sedangkan Misi Desa Kedungasri adalah : 1. Mewujudkan dan memgembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.


25

2. Mewujudkan dan mendorong usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan Agama, keyakinan, organisasi, dan lainya dalam suasana saling menghargai dan menghormati 3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/ jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik. 4. Menata pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat. 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan petani. 7. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta kerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani. 8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (Wira usahawan).


26

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban

dan

pengawasan

keuangan

desa.

Agar

pengelolaan

keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

dan mencerminkan keberpihakan terhadap

kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan

Desa

menetapkan

Peraturan

Desa

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya. A. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Pagu Indikatif Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Kedungasri. Tahun Anggaran 2016 sebesar


27

Rp. 1.613.005.000,- (Satu miliar Enam ratus Tiga belas juta Lima ribu rupiah ), yang berasal dari : NO 1

Uraian

Jumlah

Pendapatan Asli Desa (PADesa);

Rp. 376.495.000

Hasil Usaha Desa

Rp.

5.000.000

Hasil Kekayaan Desa

Rp.

239.400.000

Hasil Swadaya dan Partsipasi masyarakat

Rp.

128.595.000

Lain-lain pendapatan desa yang sah

Rp.

3.500.000

2

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;

Rp.

3

Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;

Rp.

4

Alokasi Dana Desa (ADD);

Rp.

404.390.000

5

Dana Desa

Rp.

678.870.000

6

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;

Rp.

7 8

Bantuan Keuangan Desa Bantuann reward PBB Hibah;

9

Sumbangan Pihak Ketiga.

Rp.

Jumlah Perkiraan Pendapatan

Rp. 1.613.005.000

dari

APBD

Kabupaten Rp.

153.250.000

Rp.

B. BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. NO

Uraian

1

Belanja Desa

Jumlah

1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Rp.

645.071.000

1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp.

797.870.000

1.3. Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

137.855.000

1.4. Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

32.209.000

1.5. Belanja Tak Terduga

Rp.

0

Jumlah Belanja

Rp. 1.613.005.000

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini,


28

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik

di

tingkat

kecamatan,

kabupaten,

provinsi

maupun

pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya

secara

partisipatif.

Ketidak

cermatan

mengidentifikasi

permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2016 permasalahan Desa Kedungasri dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan aspek, sebagai berikut : A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik 2. Dalam bidang pengembangan wilayah Tahun 2015, dipergunakan Untuk Pembangunan Desa, yang tercukupi Pembangunannya. 3. Untuk bidang ekonomi 4. Untuk bidang ekonomi ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena belum ada dalam RKP Desa sebelumnya. 5. Untuk bidang sosial & budaya 6. Dalam bidang sosial dan budaya ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena belum ada dalam RKPDesa sebelumnya.

B. BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan peraturan Desa Kedungasri nomor .1 tentang RPJMDes Desa Kedungasri pada tahun 2014-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi .... masalah pengembangan fisik, ...... masalah ekonomi dan ......masalah sosial budaya.


29

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses

penyusunannya

harus

juga

memperhatikan

prioritas

kebijakan

pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu

mengurangi

masyarakat

melalui

tingkat

kemiskinan

optimalisasi

dan

pengembangan

meningkatkan sektor

pendapatan

ekonomi

rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi : -

Pembangunan Jalan antar desa

-

Pembangunan Saluran irigasi

-

Perbaikan sarana Trasnsportasi

-

Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

-

Pembangunan sarana Pendidikan/Pembangunan Gedung Sekolah.

-

Dst.....


30

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas

kebijakan

program

pembangunan

Desa

Kedungasri.yang

tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kedungasri secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA DESA Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini (......) B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KABUPATEN Prioritas

program

pembangunan

sekala

kecamatan/kabupaten

merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat

Desa

Kedungasri..

tetapi

pemerintah

desa

tidak

mampu

melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Kedungasri yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen RKP Desa ini.


31

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2016. Untuk Desa Kedungasri Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari : 1) Bagian dari Dana Desa 2) Bagian dari ADD 3) Pendapatan Asli Desa (PAD). 4) CSR 5) Dst .....................

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2016 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Desa 2. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi : a. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 66% dari Total Belanja Pembangunan b. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 13,7% dari Total Belanja Pembangunan; dan c. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 20,3 % dari Total Belanja Pembangunan. Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya pembangunan ditingkat desa dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.


32

BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat

desa

saling

bekerjasama

membangun

desa.

Keberhasilan

pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai

pada

monitoring

evaluasi

akan

lebih

menjamin

keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Amin. Ditetapkan di : Kedungasri Pada tanggal : Oktober 2015 Kepala Desa Kedungasri

(SUNARYO)


33

Lampiran – Lampiran ; 1. Matrik program & Kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana 2. 3. 4. 5. 6.

(tahunan). Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa). Daftar Prioritas Masalah. Daftar Prioritas Kegiatan TA 2016. Daftar Program dan Kegiatan yang masuk desa (Dinas,BKK,BKP,CSR,dll) Daftar Usulan Kegiatan Usulan TA 2016.


34

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

Recommend Documents