RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA TUNJUNGTIRTO TAHUN

LAMPIRAN PERATURAN DESA TUNJUNGTIRTO NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 10 Januari 2015 TENTANG RKP DESA TUNJUNGTIRTO TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi,

otonomi

asli,

demokratisasi

dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan

mempunyai

perencanaan

yang

matang

berlandaskan

partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen RKP-Desa Tunjungtirto Tahun 2014 pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan

satu-satunya

pedoman

atau

acuan

pelaksanaan

pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 1

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA TUNJUNGTIRTO TAHUN 2015

yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang –Undang nomor 6 tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Anggaran Dana Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 2


14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa ; 16. Peraturan Bupati Malang nomor 12 tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 ; 17. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/416/KEP/421.013/2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015. C. TUJUAN DAN MANFAAT Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1. Tujuan a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 2. Manfaat a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa. b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. Dokumen RKPDesa Tunjungtirto Tahun 2015. c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat. D. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Tunjungtirto disamping merupakan visimisi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan

3


bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Adapun Visi-Misi Desa Tunjungtirto adalah sebagai berikut:

1) . VISI Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tunjungtirto saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tunjungtirto pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2013 - 2019), disusun visi sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Desa Tunjungtirto yang beriman, berdaya dan Sejahtera” Dengan penjelasan sebagai berikut : a. Masyarakat Desa Tunjungtirto mayoritas beragama Islam dan terdiri dari beberapa agama yang lain. Hal ini mencerminkan bahwa Tunjungtirto adalah desa yang agamis memiliki keimanan yang kuat sebagai pondasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama, serta merupakan modal utama bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

b. Masyarakat Desa Tunjungtirto mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain agar menjadi lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal desa.

c. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara

lahir

dan

batin

(sandang,

pangan,

papan,

agama,

pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

2). MISI Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat tunjungtirto yang mandiri dan produktif . 2. Membangun masyarakat tunjungtirto yang Agamis. 3. Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

bertumpu

pada

pengembangan potensi lokal melalui industri kerakyatan .

4


4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan fasilitas pelayanan secara transparan. 5. peningkatan kapasitas sumber daya bagi aparat desa dan lembaga kemasyarakatan

desa

manusia

guna menunjang pelayanan

masyarakat. 6. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan infrastruktur desa dengan mengedepankan partisipatif masyarakat. 7. Menyiapkan Generasi Muda yang sehat dan berkualitas. 8. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai.

5


BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

untuk

masyarakat,

mencerminkan setiap

tahunnya

keberpihakan Pemerintah

terhadap Desa

kebutuhan

bersama

riil

Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan. A. PENDAPATAN Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 829.470.088,(Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari :

6


No

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

1.1

Pos Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha Desa

0

1.1.2

Hasil Kekayaan Desa

0

1.1.3

Hasil swadaya Masyarakat

0

1.1.4

Hasil Partisipasi dan Gotong Royong

0

1.1.5

Pungutan Desa

0

1.1.6

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah

0

1.2

Pos Bagi Hasil

0

1.2.1

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1.2.2

Bagi Hasil PBB

1.2.3

Bagi Hasil Retribusi Kabupaten

55,132,414

1.3

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)

473,534,000

1.4

Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten /Propinsi /Pemerintah

1.4.1

Bantuan Keuangan Pemerintah

1.4.2

Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi

1.4.3

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

1.5

Pos Hibah

0

1.6

Sumbangan Pihak Ketiga

0

11,044,674 0

JUMLAH PENDAPATAN

0 289,759,000 0

829,470,088

B. BELANJA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tersebut dalam APBDesa Tahun 2015. Uraian belanja desa terdiri dari antara lain sebagai berikut :

No 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

Uraian Belanja Belanja Langsung Pos Belanja Pegawai /Honorarium Pos Belanja Barang/jasa Pos Belanja Modal Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7


C. PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP-Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa Tunjungtirto belum dapat menyusun kebijakan

pembiayaan

mengingat

belum

disusunnya

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2015 sehingga belum dapat diasumsikan besaran Sisa Lebih Perhitungan Lebih Tahun Anggaran 2015 (SILPA).

8


BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2015 didasarkan pada 4 (empat) analisia sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan permasalahan sebagai berikut : 1. Kegiatan yang dibiayai oleh APBDesa a. Keberhasilan Pembangunan Fisik 1

Pembangunan jalan paving RT 04 RW 01 Dsn. Bunder

2

Pembangunan drainase/got RT 05 RW 01 Dsn. Bunder

3

Bedah Rumah RT 05 RW 01 Dsn. Bunder

4

Paving RT 01 RW 02 Dsn. Juwet

5

drainase RT 01 RW 02 Dsn. Juwet

6

Pavingisasi gang RT 01 RW 02 Dsn. Juwet

7

plengsengan penahan jalan RT 01 RW 02 Dsn. Juwet

8

plesterisasi drainase RT 02 RW 02 Dsn. Juwet

9

pembelian tanah & pembangunan TK muslimat 32 RT 02 RW 02 Dsn. Juwet

10 plesterisasi drainase RT 02 RW 02 Dsn. Juwet 11 perbaikan drainase RT 01 RW 03 Dsn. Purworejo 12 perbaikan pos kamling RT 02 RW 03 Dsn. Purworejo 13 perbaikan drainase RT 01 RW 03 Dsn. Purworejo 14 perbaikan jalan / cor RT 04 RW 03 Dsn. Purworejo 15 pembangunan menara RT 05 RW 03 Dsn. Purworejo

9


16 perbaikan drainase RT 02 RW 03 Dsn. Purworejo 17 plengsengan makam RW 05 Dsn. Bunut 18

pembangunan ruang kelas lantai II TPQ Nurul Quran RW 05 Dsn. Bunut

19 pembangunan got RT 04 RW 05 Dsn. Bunut 20 plengsengan TPT RT 05 RW 05 Dsn. Bunut 21 pengadaan lampu penerangan jalan RT 05 RW 05 Dsn. Bunut 22 pembuatan portal & saluran dam irigasi RW 05 Dsn. Bunut 23 tempat peralatan rukem RW 05 Dsn. Bunut 24 paving jalan makam RT 03 RW 06 Dsn. Bodosari 25 drainase dan paving RT 03 RW 06 Dsn. Bodosari 26 drainase & plengsengan RT 02 RW 07 Dsn. Gembrung 27

28

tambal sulam paving jalan ke tanah makam RT 01 RW 07 Dsn. Gembrung pengadaan penerangan jalan RT 02 dan RT 05 RW 07 Dsn. Gembrung

29 Pengadaan tong sampah RT 03 RW 07 Dsn. Gembrung 30 perbaikan saluran air RT 01 RW 08 Dsn. Losawi 31 pembuatan gorong - gorong RT 02 RW 08 Dsn. Losawi 32 pemasangan lampu penerangan jalan RT 02 RW 08 Dsn. Losawi 33 pembuatan gorong - gorong RT 03 RW 08 Dsn. Losawi 34 pemasangan lampu penerangan jalan RT 02 RW 08 Dsn. Losawi 35 pembuatan dan pemasangan tutup got RT 04 RW 08 Dsn. Losawi 36 pembuatan gorong - gorong sudetan air RT 04 RW 08 Dsn. Losawi 37 gorong - gorong dikampung belakang RT 04 RW 08 Dsn. Losawi 38 gorong - gorong dikampung belakang RT 04 RW 08 Dsn. Losawi 39 pavingisasi RT 01-05 RW 09 Dsn. Losawi 40 pembenahan saluran air RT 03 RW 09 Dsn. Losawi 41 renovasi pos kamling RT 01 RW 09 Dsn. Losawi 42 perbaikan perlengkapan kematian RW 09 Dsn. Losawi 43 perbaikan umpak tiang bendera RW 09 Dsn. Losawi 44 perbaikan gorong gorong RT 02 RW 09 Dsn. Losawi 45 penghijauan RW 09 Dsn. Losawi 46 pengadaan lampu penerangan jalan RT 03 RW 09 Dsn. Losawi 47 papanisasi, rambu - rambu kegiatan warga RW 09 Dsn. Losawi 48 pengadaan tong sampah RW 09 Dsn. Losawi 49 pengadaan papan pengumuman RW 09 Dsn. Losawi 50 Plengsengan RT 06 RW 10 Dsn. Jajar 51 perbaikan pos kamling RT 06 RW 10 Dsn. Jajar 10


52 penyemiran jalan RT 06 RW 10 Dsn. Jajar 53 penyemiran jalan RT 05 RW 10 Dsn. Jajar 54 pavingisasi RT 05 RW 10 Dsn. Jajar 55 pembangunan mushola RT 05 RW 10 Dsn. Jajar 56 pavingisasi RT 01 RW 10 Dsn. Jajar 57 pembangunan gorong gorong RT 01 RW 10 Dsn. Jajar

b. Kendala dan permasalahan Belum selesainya pembangunan di beberapa bidang dan lokasi lainnya di wilayah Desa Tunjungtirto karena minimnya anggaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan;

B. BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) Berdasarkan

Peraturan

Desa

Tunjungtirto

Kecamatan

Singosari

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMDesa Tunjungtirto Tahun 2014-2019, pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Masalah Pengembangan Wilayah 2. Masalah Ekonomi 3. Masalah Sosial budaya

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2015 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab 11


sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tidak ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.

12


BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tunjungtirto yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga

diharapkan

prioritas

program

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya akan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama

upaya

peningkatan

keberpihakan

pembangunan

terhadap

kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tunjungtirto secara rinci dikelompokkan sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA (masuk 70%) Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran belanja desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada di desa. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi : 1. Memberikan pelatihan pengoperasian komputer bagi perangkat desa guna peningkatan sumber daya aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik. 2. Kegiatan Sosial a) Bedah Rumah b) Bantuan untuk rumah yang tidak layak huni c) Bantuan sembako untuk lansia yang layak menerima (miskin) 3. Kegiatan Keagamaan a) Insentif untuk guru TPQ / TPA b) Bantuan renovasi untuk gedung TPA / TPQ c) Bantuan operasional untuk Masjid dan Mushola 4. Kegiatan Pendidikan a) Bantuan operasional untuk kegiatan PAUD b) Bantuan operasiona; untuk kegiatan sekolah TK c) Bantuan operasional untuk Perpustakaan Desa

13


5. Kegiatan Budaya a) Bantuan operasional untuk kegiatan kelompok seni di dusun Purworejo, Bodosari, Losawi RW 08 dan Losawi RW 09. 6. Kegiatan Pemuda a) Bantuan operasional untuk kegiatan kelompok pemuda yang sudah terbentuk dan aktif dimasing – masing dusun 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan program BPJS. 8. Pemberian insentif untuk lembaga desa yaitu RT, RW, BPD, PKK dan LPMD. 9. Meningkatkan pemanfaatan Kawasan Rumah Layak Huni (KRPL) di beberapa dusun. 10. Pengadaan sarana dan prasarana  Pengadaan

pusat

perekonomian

masyarakat

sebagai

pusat

pemasaran hasil home industri masyarakat.  Pengadaan komputer untuk fasilitas kepala urusan (kaur), Kepala Dusun (Kasun) dan untuk pelayanan masyarakat.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN Prioritas

program

pembangunan

skala

kecamatan/Kabupaten

merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan

riil

masyarakat

desa,

namun

pemerintah

desa

tidak

melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya dan/atau banyaknya lokasi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah

perencanaan

pembangunan

di

tingkat

kecamatan

(Musrenbangcam) oleh delegasi desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdesa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : No. Jenis Kegiatan 1. Bidang Ekonomi  Pengadaan BUMDES sebagai pusat pemasaran hasil home industri masyarakat. 2. Bidang Sosial Budaya : a) Bedah Rumah b) Bantuan untuk rumah yang tidak layak huni c) Bantuan sembako untuk lansia yang layak menerima (miskin) d) Insentif untuk guru TPQ / TPA

Tujuan Kegiatan

Lokasi

Sasaran

Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pengembangan usaha

Desa Tunjungtirto

Pedagang /Pengrajin home industri

1. Mengentas kemiskinan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan usia dini 4. Meningkatkan sarana dan

Desa  Gakin Tunjungtirto  Tenaga pendidik  Kelompok kesenian  Kelompok pemuda

14


e) Bantuan renovasi untuk prasarana dibidang gedung TPA / TPQ pendidikan keagamaan f) Bantuan operasional 5. Meningkatkan derajat untuk Masjid dan Mushola kesehatan masyarakat g) Bantuan operasional untuk kegiatan PAUD h) Bantuan operasional untuk Perpustakaan Desa h) Bantuan operasional untuk kegiatan kelompok seni di dusun Purworejo, Bodosari, Losawi. i) Bantuan operasional untuk kegiatan kelompok pemuda yang sudah terbentuk dan aktif dimasing – masing dusun j) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan program BPJS. 3. Bidang Prasarana Wilayah : Meningkatkan mutu pelayanan Pengadaan komputer untuk dan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa fasilitas kepala urusan (kaur),

Kepala

Dusun

dan

untuk

(Kasun)

Desa Tunjungtirto

Pemerintah Desa

pelayanan masyarakat.

Jenis Kegiatan Rencana Kegiatan yang diusulkan dari APBD Kab / APBD Prov / APBN a. Bidang Ekonomi Kerakyatan 1. Simpan Pinjam Perempuan / Koperasi Wanita untuk meningkatkan pendapatan keluarga; 2. Pengadaan Modal Pinjaman untuk Mempermudah pinjaman modal usaha; 3. Penambahan Modal Koperasi Wanita untuk meningkatkan pendapatan keluarga;

b. Bidang Sosial Budaya 1. Pendirian/Pembangunan prasarana pendidikan

PAUD

untuk

Meningkatkan

sarana

&

usia dini;

2. Rebovasi gedung TPQ untuk meningkatkan sarana & prasarana pendidikan keagamaan; 3. Peningkatan

manajemen

pengelolaan

administrasi

paguyupan

sampah guna meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sampah dan kesejahteraan petugas pemungut sampah; 4. Perawatan Lapangan Sepak Bola Menciptakan prasarana olahraga yang memadai;

15


5. Peningkatan dan pemeliharaan Balai Desa Menciptakan prasarana pemerintahan; 6. Pembangunan Kantor lembaga Desa untuk menciptakan prasarana pemerintahan; 7. Pembangunan pusat pemasaran hasil home industry dan Bumdes guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu tujuan wisata karena Desa Tunjungtirto berlokasi di jalur wisata yang cukup strategis; 8. Peningkatan

kesejahteraan

warga

miskin

dengan

memberikan

bantuan kesejateraan baik dibidang ekonomi mauun non ekonomi. 9. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji

c. Bidang Prasarana Wilayah 1. Perbaikan Gedung untuk Sarana Pusat Perekonomian Masyarakat ; 2. Perbaikan Drainase di RT 01 - 04 RW 01 Dusun Bunder ; 3. Perbaikan saluran air RW 02 Dusun Juwet ; 4. Pengecoran Badan Jalan RT 02 dan RT 04 RW 03 Dusun Purworejo ; 5. Perbaikan jalan ke makam RT 01 RW 04 Dusun Purworejo ; 6. Perbaikan Saluran Air di RT 06 RW 05 Dusun Bunut ; 7. Pembangunan Bale RW 07 Dusun Gembrung ; 8. Perbaikan saluran Air di RT 01 RW 08 Dusun Losawi ; 9. Pavingisasi dan plengsengan jalan RT 03 s/d RT 05 RW 09 Dusun Losawi ; 10. Perbaikan Pos Keamanan Kampung RT 06 RW 10 Dusun Jajar ; 11. Plengsengan jalan RW 13 Dusun Gebyak ; 12. Pembangunan Posyandu Mandiri diwilayah Dusun Losawi ; 13. Pembangunan Posyandu Mandiri diwilayah Dusun Jajar.

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah. Sesuai kesepakatan Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2015 maka besaran pagu anggaran sebesar Rp 829.470.088,- (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan sasaran penggunaannya adalah : 1) Bidang kesehatan 2) Bidang keagamaan 16


3) Bidang infrastruktur 4) Bidang pendidikan usia dini (PAUD)/TK 5) Bidang ekonomi produktif 6) Bidang kepemudaan 7) Bidang keamanan 8) Bidang pemberdayaan perempuan 9) Bidang penanggulangan kemiskinan 10) Kelompok – kelompok masyarakat lainnya Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

17


BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya

ditentukan

oleh

sejauh

mana

komitmen

dan

konsistensi

pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan

proses

penyusunan

RKP-Desa

yang

benar-benar

partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat,

maka

diharapkan

dalam

proses

penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional. Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Tahun 2015.

KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

HANIK DWI MARTYA P.

18


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA TUNJUNGTIRTO TAHUN

Recommend Documents