RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017
DESA KECAMATAN KABUPATEN
: LEBBOTENGAE : CENRANA : MAROS
DAFTAR ISI BAB
I. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Tujuan dan Manfaat d. Visi-Misi Desa
BAB
II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa
BAB
III. Rumusan Prioritas Masalah a. Identifikasi Masalah Pembangunan Sebelumnya b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Keadaan Darurat
BAB
IV. Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa a. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa b. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
BAB V. Penutup Lampiran : 1. Matrik Program Kegiatan 1 Tahun 2. Rencana Anggaran Biaya Tahunan 3. Berita Acara Musyawarah RKP Desa 4. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis,berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk, dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten /Kota,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi transparansi serta demokrasi yang berkembang didesa.sebagaimana diamanatkan dalam Perauran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64 serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka desa diharuskan/diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategi pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa dalam
jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB desa tahun anggaran bersangkutan. B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 15. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ) ; 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Tranmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297 ) ; 21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367 ) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01
Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 01 ) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14
Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29 ) ; 24. Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maros ; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 01 ) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008
Nomor 07 ) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2015 (
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 15 ) ; 30. Peraturan Bupati Maros Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ; 31. Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 32. Keputusan Bupati Maros Nomor 987 / KPTS / 142 / I / 2015 tentang Penetapan Pagu Indikatif Bantuan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 ; 33. Keputusan Bupati Maros Nomor 988 / KPTS / 149 / I / 2015 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Desa, Peningkatan Peranan Wanita / Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015.
C. Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah: 1. Menjabarkan RPJMDesa dalam perencanaan periode 1 (Satu) tahun 2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum 3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran pandapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Sedangkan manfaat daripada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa adalah : 1.
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
2.
Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
3.
Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
4.
Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa
5.
Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat
D. Visi dan Misi Desa Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambunagan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi Misi Desa LEBBOTENGAE disamping merupakan Visi – Misi kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisifatif mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa.
Adapun Visi Desa LEBBOTENGAE sebagai berikut : “ TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN DAN SEHAT MELALUI
PERTANIAN,
PETERNAKAN
DAN
PANINGKATAN
SDM
SERTA
OPTIMALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK “
Sedangkan Misi Desa Lebbotengae adalah : 1. Meningkatkan Kualitas Sistem Keamanan masyarakat dan Pelayanan Petugas Keamanan 2. Meningkatkan Pembangunan Irigasi 3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Tanah yang baik 4. Meningkatkan Infrastruktur Ekoomi masyarakat 5. Menciptakan Pelayanan yang Merata berkeadilan dan Tepat Guna
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Pendapatan Desa Pendapatan desa dimaksud meliputi semua pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lainnya, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
URAIAN
JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PAD) - Hasil Usaha Desa - Hasil Kekayaan Desa - Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
- Lain-lain Pendapatan Desa - Hasil Gotong Royong - Hasil dari Pungutan Desa Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Silpa Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Hibah Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah
Rp. Rp.
603.740.923,827.933.000,-
Rp.
1.431.673.923,-
B. Belanja Desa Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan Belanja Desa dalam 1 (Satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dengan rincian sebagai berikut : URAIAN a. b. c. d. e.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Penyertaan Modal Desa Jumlah Perkiraan Belanja
JUMLAH Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp .
345.536.369,995.937.554,21.500.000,48.700.000,20.000.000,1.431.673.923,-
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : Kegiatan yang dibiayai dari APBD Desa A. Keberhasilan : Pembangunan Jembatan Tamangiring Pembangunan Saluran Irigasi Rabat Beton Pembangunan Posyandu Pembangunan Aula Kantor Desa B. Kendala dan Permasalahan Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena anggaran tidak terdanai. B. Berdasarkan RPJM Desa Berdasarkan Peraturan Desa Lebbotengae Desa
Nomor 01/LT/CRN/I/2016 tentang RPJM
Lebbotengae, pada tahun 2016 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :
Pembangunan Saluran Irigasi, Pembangunan Jalan. C. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Analisa Keadaan Darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan Pembangunan Desa Lebbotengae yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka penanggulangan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, baik urusan wajib maupun urusan pilihan seperti : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana prasarana, pertanian dan perkebunan. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa Lebbotengae secara detail dikelompokkan sebagai berikut : A. Prioritas Pembangunan Skala Desa Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya pendukung. Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Lebbotengae
pada tahun
20157sesuai kemampuan skala desa terlampir pada lampiran RKPDes matrik usulan desa. B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lebbotengae tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal tersebut disebabkan secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan, desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. Ketiga secara sumber daya, di desa tidak tersedia baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan
(Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi/tim Desa Lebbotengae yang telah dipilih pada saat Musrenbang Desa dan terlampir dalam Berita Acara Musyawarah. Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Lebbotengae pada tahun 2017 yang tidak mampu dibiayai dengan kemampuan desa juga terlampir pada lampiran RKPDes matriks usulan desa.
BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama bahu membahu membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisifatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Harapannya proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa dapat teranggarkan secara proporsional.
Ditetapkan di : Desa Lebbotengae Pada tanggal : Kepala Desa Lebbotengae
SURYADI HAMID
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA ) TAHUN ANGGARAN 2017 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
: : : :
LEBBOTENGAE CENRANA MAROS SULAWESI SELATAN
Bidang/Jenis Kegiatan No
Lokasi
b Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sasaran
Jenis Kegiatan
Bidang a 1
Volume
c
d
Penghasilan Tetap 1 Kades dan Perangkat Desa
Lebbotengae
2 Tunjangan BPD
Lebbotengae
3
Tunjangan Operator Desa
Lebbotengae
e
f Meningkatkan kesejahteraan Kades 9 Org/thn & aparatur Desa Meningkatkan 7 Org/thn kesejahteraan Anggota BPD Meningkatkan 1 Org/thn kesejahteraan Operator Desa Meningkatkan 6 Org/thn kesejahteraan Ketua RT
Biaya dan Sumber Pembiayaan
Pola Pelaksanaan
Waktu Pelaksana an
JML (Rp)
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
g
h
i
j
k
2017
156.000.000
APBDes (ADD)
V
2017
32.400.000
APBDes (ADD)
V
2017
4.200.000
APBDes (ADD)
V
2017
14.400.000
APBDes (ADD)
V
4 Tunjangan Ketua RT
Lebbotengae
Tunjangan 5 Pembersih Halaman & Kantor Desa
Lebbotengae
2 Org/thn
Meningkatkan kesejahteraan
2017
4.800.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Org/thn
Meningkatkan kesejahteraan
2017
1.800.000
APBDes (ADD)
V
7 Insentif Imam Desa
Lebbotengae
1 Org/thn
2017
3.000.000
8 Insentif Imam Dusun
Lebbotengae
2017
7.200.000
9 Insentif Imam Mesjid
Lebbotengae
2017
5.400.000
6
Tunjangan Pengantar Surat
Meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan 3 Org/thn kesejahteraan Meningkatkan 3 Org/thn kesejahteraan
APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD)
V V V
Kerjasama Pihak Ketiga l
Rencana Pelaksana Kegiatan m
Insentif Anggota Keamanan
Lebbotengae
11 Insentif Kader PKK
Lebbotengae
12 Biaya Tagihan Listrik
Lebbotengae
Biaya Pembelian Pulsa Modem
Lebbotengae
10
13
14 Biaya ATK
Lebbotengae
Meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan 15 Org/thn kesejahteraan Mendukung 1 Tahun kelancaran Tugas Mendukung 1 Tahun kelancaran input Data Profil Desa Administrasi 1 Tahun Pemerintah Desa 2 Org/thn
APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD)
2017
2.400.000
V
2017
18.000.000
2017
600.000
2017
600.000
APBDes (ADD)
V
2017
3.600.000
APBDes (ADD)
V
Administrasi Pemerintah Desa
2017
2.000.000
APBDes (ADD)
V
Peningkatan Kinerja Perangkat Desa
2017
5.200.000
APBDes (ADD)
V
V V
15
Penggandaan LPJ ADD dan Dana Desa
Lebbotengae
16
Pengadaan Pakaian Dinas
Lebbotengae
17
Biaya Konsumsi Rapat
Lebbotengae
1 Tahun
Meningkatkan Pelayanan
2017
8.000.000
APBDes (ADD)
V
18
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Desa
Lebbotengae
1 Tahun
Memelihara Kantor Desa
2017
3.036.369
APBDes (ADD)
V
19
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Lebbotengae
1 Tahun
Memelihara Kendaraan Dinas
2017
300.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Unit
Memelihara Kendaraan Dinas
2017
150.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Tahun
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
3.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Tahun
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
6.300.000
APBDes (ADD)
V
Biaya Pajak STNK Kendaraan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wil 21 Dusun dan Kecamatan Perjalanan Dinas 22 Dalam Daerah Wil. Kabupaten 20
1 Tahun
Perjalanan Dinas 23 Luar Daerah Wil. Provinsi
Lebbotengae
24 Honorarium PTPKD
Lebbotengae
25 Honorarium TPK
Lebbotengae
Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim 27 Pengawas 26
Lebbotengae Lebbotengae
1 Tahun
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
Meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan 7 Kegiatan kesejahteraan Meningkatkan 7 Kegiatan kesejahteraan Meningkatkan 7 Kegiatan Pelayanan 4 Org/thn
2017
2.100.000
2017
6.800.000
2017
7.700.000
2017
3.350.000
2017
1.000.000
APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD)
V V V V V
28 Pengadaan Laptop
Lebbotengae
1 Unit
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
8.500.000
APBDes (ADD)
V
29 Pembuatan Peta Desa
Lebbotengae
1 Unit
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
2.000.000
APBDes (ADD)
V
30 Pengadaan Printer
Lebbotengae
1 Unit
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
3.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Unit
Meningkatkan Pelayanan
2017
5.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Unit
Meningkatkan Pelayanan
2017
1.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Unit
Administrasi Pemerintah Desa
2017
700.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
10 Unit
Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
2017
4.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Unit
2017
5.500.000
Lebbotengae
3 Unit
2017
8.000.000
Lebbotengae
1 Unit
2017
3.000.000
Lebbotengae
1 Unit
2017
1.500.000
Pembuatan Papan Informasi Desa Pengadaan Kompor 32 Gas dan Perlengkapannya Pembuatan Papan 33 Nama Desa dan Papan SOTK 31
34
Pengadaan Kursi Perangkat Desa
Pengadaan Kursi Tamu Kepala Desa Pengadaan Lemari 36 Arsip Pengadaan Meja 37 Kerja 1 Biro 35
38
Pengadaan Meja Kerja, 1/2 Biro
Meningkatkan Pelayanan Menjaga Arsip Kantor Desa Memperlancar Tugas Kades Memperlancar Tugas Pemerintah Desa
Jumlah Per Bidang 1
345.536.369
APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD)
V V V V
2
Pembangunan Desa
Pembangunan Penambahan 1 Ruangan Kantor Desa
Lebbotengae
Meningkatkan Pelayanan
2017
138.933.000
APBDes (ADD)
V
2
Pembangunan WC Kantor Desa
Lebbotengae
1 Unit
Meningkatkan Pelayanan
2017
40.000.000
APBDes (ADD)
V
3
Pembebasan Lahan Poyandu
Dsn Tanatakko Dsn Salassa
2 Unit
Meningkatkan Prasarana Kesehatan
2017
7.500.000
APBDes (ADD)
V
4
Pembangunan Drainase
Dsn Parigi
50 M
Meningkatkan Prasarana
2017
20.021.554
APBDes (ADD)
V
Dsn Parigi
200 M
Meningkatkan Prasarana Air Bersih
2017
7.500.000
APBDes (ADD)
V
5 Perbaikan Perpipaan Air Bersih 6
Pembangunan Jalan Tani Pala'bung
Dsn Tana Takko
360 M
Meningkatkan Prasarana
2017
225.017.900
APBDes (DD)
V
7
Pembagunan Rabat Beton Bola Parang
Dsn Parigi
308 M
Meningkatkan Prasarana
2017
190.500.800
APBDes (DD)
V
Pembangunan Jalan 8 Tani Tamangiring + Talud + Drainase
Dsn Salassa
130 M
Meningkatkan Prasarana
2017
210.574.800
APBDes (DD)
V
Pembangunan Drainase Parigi
Dsn Parigi
130 M
Meningkatkan Prasarana
2017
51.228.600
APBDes (DD)
V
Dsn Salassa
135 M
Memperlancar Aliran Air
2017
104.660.900
APBDes (DD)
V
9
10 Pembagunan Saluran Irigasi Sappa'A
Jumlah Per Bidang 2
995.937.554
3
Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan 1 Generasi Muda ( Karang Taruna ) Kegiatan dan sarana Keagamaan Belanja Hari-hari 3 besar Nasional 2
Membina Generasi Muda
Lebbotengae
Lebbotengae Lebbotengae
1 Tahun
Pembinanaan Masyarakat Pembinanaan Masyarakat
2017
10.000.000
2017
3.500.000
2017
8.000.000
Jumlah Per Bidang 3 4
Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan 1 Pengimputan Profil Desa Biaya Operasional Kegiatan 2 Pengentasan Kemiskinan 3 Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan Insentif Kader 4 Posyandu Biaya Peningkatan Peranan Wanita/Tim Penggerak PKK Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/ 6 Bimbingan Teknis/Penyuluhan 5
Lebbotengae
APBDes (ADD) APBDes (ADD) APBDes (ADD)
V
V V
21.500.000
Pemberdayaan Masyarakat
2017
750.000
APBDes (DD)
V
Lebbotengae
1 Tahun
Pemberdayaan Masyarakat
2017
2.000.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
6 Org/thn
Meningkatkan Kesejahteraan
2017
7.200.000
APBDes (DD)
V
Lebbotengae
15 Org/thn
Meningkatkan Kesejahteraan
2017
18.000.000
APBDes (DD)
V
Lebbotengae
1 Tahun
Memperlancar Tugas Kader PKK
2017
10.750.000
APBDes (ADD)
V
Lebbotengae
1 Tahun
2017
10.000.000
APBDes (ADD)
V
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Jumlah Per Bidang 4
48.700.000
JUMLAH TOTAL
1.411.673.923 KEPALA DESA
SURYADI HAMID