KEPALA DESA SUKOANYAR KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA SUKOANYAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDesa ) TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOANYAR Menimbang
:
1. bahwa untuk mewujudkan visi - misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masayarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik sekala desa dan atau sekala kecamatan / kabupaten ; 2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam sekala desa dan atau sekala kecamatan / kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik , ekonomi, sosial dan budaya , yang telah terakomodir dalam RPJMDes , maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) 3. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Sukoanyar Tahun 2016.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
13.
14.
15. 16. 17.
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162); Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9 seri D ); Peraturan bupati Malang No 15 Tahun 2015 tentang tatacara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah. Peraturan daerah No 06 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang /RPJMD kabupaten Malang Peraturan Desa Sukoanyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukoanyar
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOANYAR dan KEPALA DESA SUKOANYAR
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDesa ) TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. Daerah adalah Kabupaten Malang 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang 4. Bupati adalah Bupati Malang 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun. 14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa, yang bersumber dari APBN. 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. 18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II SISTEMATIKA RKP Desa Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk Tahun 2016 sistematika sebagai berikut : Daftar Isi
disusun dengan
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat BAB II.VISI dan MISI BAB III.PAGU INDIKATIF DESA BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 4.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas KebijakanPembangunan Supra Desa BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA 5.1. Program dan Kegiatan Skala Desa 5.2. Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga 5.3. Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKPDes) BAB VI. PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan) 2. Daftar Usulan RKPDes (DU RKPDes) 3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa 4. Pagu Indikatif Desa 5. Surat Keputusan Tim Perumus 6. Surat Keputusan Tim Verifikasi 7. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan 8. Berita Acara Musyawarah Desa 9. Peraturan Desa tentang RKPDes 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan (2). Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. BAB III PENUTUP Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Tahun 2016.
Pasal 4 Berdasarkan RKP Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun 2016. Pasal 5 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 6 Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sukoanyar Pada Tanggal 22 Januari 2016 KEPALA DESA SUKOANYAR
( IWAN SULISTIYONO ) Diundangkan di Sukoanyar pada tanggal 22 Januari 2016 SEKRETARIS DESA SUKOANYAR
( KABUL SUYONO, S.P ) LEMBARAN DESA SUKOANYAR TAHUN 2016 NOMOR 02
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) DESA SUKOANYAR KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
Disusun oleh Pemerintahan Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2016
DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat BAB II.VISI dan MISI BAB III.PAGU INDIKATIF DESA BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA 4.1. Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2. Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga 4.3. Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten ( DU RKPDes ) 4.5. Tim Pelaksana Program Kegiatan BAB VI. PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana ( Tahunan ) 2. Daftar Usulan RKPDes ( DU RKPDes ) 3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa 4. Pagu Indikatif Desa 5. Surat Keputusan Tim Perumus 6. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan 7. Berita Acara Musyawarah Desa 8. Peraturan Desa tentang RKPDes 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan
BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. 1.2. DASAR HUKUM. 1. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Bupati malang No 17 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara pengadaan barang dan jasa. 13. Peraturan bupati malang No 12 Tahun 2015 tentang tatacara pembagian dan penetapan besarandana Desa.
14. Peraturan Bupati Malang No 10 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana Desa. 15. Peraturan bupati Malang No15 Tahun 2015 tentang tatacara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah. 16. Peraturan daerah No 06 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang /RPJMD kabupaten Malang 17. Peraturan Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang No 02 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoanyar tahun 2011-2017.
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT A. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : 1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. 3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ). 5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evalauasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. 6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades). B. MANFAAT 1. 2. 3. 4.
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa. 5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat. 6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
BAB II VISI dan MISI Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Sukoanyar adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Desa Sukoanyar Yang Rukun Makmur dan Sejahtera serta Unggul Dalam Bidang Pertanian “ Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sukoanyar yang maju dalam bidang pertanian dan Peternakan sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. Hakekat Misi Desa Sukoanyar merupakan turunan dari Visi Desa Sukoanyar Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sukoanyar merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Misi adalah merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Sukoanyar menetapkan Misi sebagai berikut : Untuk meraih Visi Desa Sukoanyar seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sukoanyar sebagai berikut: 1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik. 4. Menata Pemerintahan Desa Sukoanyar yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat. 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian. 7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani. 8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup 10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan). 11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
BAB III PAGU INDIKATIF DESA Pagu Indikatif Desa adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima pemerintah desa untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dan operasional kegiatan. Pagu ini diperoleh berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi Dana Desa dan ADD, perkiraan Pendapatan Asli Desa, perkiraan Bagi Hasil Pajak, perkiraan Bantuan Keuangan Pemerintah, perkiraan pendapatan dari pihak ketiga, perkiraan swadaya, dan lain-lain. PAGU INDIKATIF DESA Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi
No
1 1.1. 1.2. 1.3.
: : : :
Sukoanyar Wajak Malang Jawa Timur
Indikatif Program/Kegiatan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Operasional Perkantoran
1.4.
Tunjangan dan Operasional Kegiatan BPD Operasional RW dan RT
1.5
Musyawarah Desa & Dusun
2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Dana Desa (APBN)
Sumber Dana Indikatif Dana Bantuan Alokasi Bagian Keuangan Dana Desa dari (Bagian Hasil SILPA dana Pajak APBD APBD perimbanga dan Provinsi Kab n Kab/Kota Retribu si
V V V V V
Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan TPT Jl Masjid Rt 39 Rw 12 Pembangunan TPT Jl Flamboyan Rt 24 Rw 08 Pembangunan Rabat Beton Jalan Flamboyan Rt 20 Rw 06 Pembangunan Rabat Beton Jl Sakura Rt 23 Rw 07 Pembangunan Rabat Beton Jl Sawung Rt 17 Rw 06 Pembangunan Rabat Beton Jl Teratai Rt 04 Rw 02 Pembangunan Jalan Paving Jl Masjid Rt 38 Rw 12 Pembangunan Paving Jl Mororejo Rt 25 Rw 08 Pembangunan Paving Jalan Jl Cepiring Rt 12 Rw 04
V V V V V V V V V
Pembangunan Paving Jalan Jl Dahlia Rt 36 Rw 12 Pembangunan Paving 2.11. Jl Bakung Rt 23 Rw 07 Pembangunan Rabat Beton 2.12. Tempat Sampah di Jl Sukolilo RT 01 Rw 01 2.10.
2.13. Pembangunan Kantor Desa Pengadaan Tempat sampah 2.14 Pembangunan Tempat 2.15. Penampungan sampah Jl Sukolilo Rt 01 Rw 01 Pembangunan Rabat Beton 2.16 Jl Dahlia Rt 32 Rw 10 3
V V V V V V V
Pembinaan Kemasyarakatan
3.1.
Pembinaan Kamtibmas
V
3.2.
Pembinaan Kepemudaan
V
3.3.
Pembinaan PKK
V
3.4.
Pembinaan Keluarga Miskin
V
3.4.
Pembinaan Keluarga Miskin
3.5.
Pembinaan Keagamaan
V
3.6.
Pembinaan Pendidikan
V
4
V
Pemberdayaan Masyarakat
4.1.
Pelaksanaan BBGR
4.2.
Pemberdayaan Posyandu
4.3.
Pemberdayaan Kesehatan
4.4
Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
4.5
Pelaksanaan Penarikan PBB
V V V V V
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan sematamata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran. 4.1. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang dibiayai dari APBDesa 2015 A. Keberhasilan 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.1 Terealisasinya pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.2 Terealisasinya pembayaran Dana Operasional Perkantoran 1.3 Terealisasinya pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD 1.4 Terealisasinya pembayaran Dana Operasional RW, RT 1.5 Terealisasinya pelaksanaan Musyawarah Dusun
(ADD) (ADD) (DD) (ADD) (ADD)
2. Bidang Pembangunan Desa 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Terbangunnya Rabat Beton di Jl Pondok Sawung Rt 17 Rw 06 Terbangunnya jalan Rabat Beton di Jl Flamboyan Rt 20 Rw 06 Terbangunnya Jalan Rabat Beton di Jl Sakura Rt 23 Rw 07 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Regulo Rt 11 Rw 04 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Eidel Weis Rt 23 Rw 07 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Punden Rt 19 Rw 06 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Kenongo Rt 05 Rw 02 Terbangunnya Kantor Desa di Jl Raya Rt 16 Rw 06 Terlaksananya Perbaikan Saluran Irigasi Terbangunnya Jembatan Beton di Masjid RT 38 Rw 12
(DD) (DD) (DD) (DD) (ADD) (DD) (DD) (DD) (DD) (ADD)
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
Pembinaan Kamtibmas Pembinaan Pemuda kegiatan PKK Pembinaan Keluarga Miskin Pembinaan keagamaan Pembinaan Pendidikan
(ADD) (ADD) (ADD) (ADD) (ADD) (ADD)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa 4.1 4.2 4.3 4.4
Terealisasinya pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Terealisasinya pelaksanaan Pemberdayaan Posyandu Terealisasinya pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan penarikan PBB
(DD) (ADD) (DD) (APBDI)
B. Kendala dan permasalahan Pada tahun 2015 Empat Bidang program dapat diselesaikan sampai 100%, namun masih diperlukan perluasan kegiatan untuk tahap berikutnya, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kelanjutan Pembangunan Kelanjutan Pembangunan Kelanjutan Pembangunan Kelanjutan Pembangunan Penanganan Sampah Dan lain-lain.
Kantor Desa Jalan Paving Tembok Penahan Tanah Rabat beton Jalan
2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN A. Pembangunan Fisik 1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Jl Flamboyan Rt 24 Rw 08 2. Pembangunan Drainase di Jalan Protokol B. Pembangunan ekonomi 1. Bantuan Bingkisan Sembako kepada Kaum Du’afa dan Fakir miskin 2. Pembinaan Keamanan dan ketertiban . 3. Bantuan kegiatan karang taruna 4. Perawatan Gedung sekolah dan Musolla C. Kendala dan permasalahan Pada dasarnya seluruh pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya telah berjalan sesuai rencana, namun karena pengusulannya secara bertahap, maka masih banyak program kegiatan yang belum tuntas, antara lain : 1. Melanjutkan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Jl Flamboyan Rt 24 Rw 08 2. Melanjutkan Pembangunan Drainase di Jalan Protokol 3. Pembangunan Tempat penampungan sampah di Rt 01 Rw 01 4. Pemasangan Tiang Listrik di Dusun Kajaran 5. Dan lain – lain 4.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan Peraturan Desa Sukoanyar nomor 02 Tahun 2011 tentang RPJMDes Desa Sukoanyar pada tahun 2016 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Pengembangan wilayah, masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah : MASALAH BERDASARKAN RPJMDes 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Disiplin perangkat Desa masih belum optimal b. Penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal c. Meubeler Kantor Desa masih kurang memadai d. Kurangnya sarana Komputer di kantor desa e. Ketersediaan ATK masih terbatas 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Masih Adanya jalan Desa, Jalan Dusun dan Jalan Lingkungan yang masih rusak b. Bahu jalan masih ada yang longsor pada saat musim penghujan
c. Rawan berpindahnya batas tanah makam oleh bertanggung jawab d. Kurang maksimalnya penanganan sampah e. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih f. Kurangnya sarana sanitasi dan drainase
orang
yang
tidak
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kurang maksimalnya musyawarah antar warga di Dusun b. Kurang maksimalnya pelaksanaan pendidikan agama di masyarakat c. Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan konflik d. Sarana olahraga yang ada kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemuda e. Kurang optimalnya peran Linmas di Masyarakat f. Adanya keluarga miskin yang memerlukan pembinaan g. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kurang optimal h. Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD Sederajat Kurang optimal i. Kurang optimalnya pembinaan Kesenian dan kebudayaan 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Masih adanya warga yang tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap b. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan PKK c. Kurang optimalnya pelaksanaan Gotong Royong membangun Desa d. Kurang optimalnya pelaksanaan pembayaran PBB oleh wajib pajak 4.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi: a. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam, dan kurangnya kewaspadaan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. b. Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh. c. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana kebakaran. d. Belum adanya Drainase di jalan Poros sehingga apabila hujan deras air meluber ke jalan raya. 4.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukoanyar, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : 5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.1 Terealisasinya pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.2 Terealisasinya pembayaran Dana Operasional Perkantoran 1.3 Terealisasinya pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD 1.4 Terealisasinya pembayaran Dana Operasional RW, RT 1.5 Terealisasinya pelaksanaan Musyawarah Dusun
(ADD) (ADD) (DD) (ADD) (ADD)
2. Bidang Pembangunan Desa 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12
Terbangunnya TPT di Jl Masjid Rt 39 Rw 12 Terbangunnya TPT di Jl Flamboyan Rt 24 Rw 08 Terbangunnya jalan Rabat Beton di Jl Flamboyan Rt 20 Rw 06 Terbangunnya Jalan Rabat Beton di Jl Sakura Rt 23 Rw 07 Terbangunnya Rabat Beton di Jl Pondok Sawung Rt 17 Rw 06 Terbangunnya Rabat Beton di Jl Teratai Rt 04 Rw 02 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Masjid Rt 38 Rw 12 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Mororejo Rt 25 Rw 08 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Cepiring Rt 12 Rw 04 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Dahlia Rt 36 Rw 12 Terbangunnya Jalan Paving di Jl Bakung Rt 23 Rw 07 Terbangunnya Rabat Beton Tempat Sampah Jl Sukolilo Rt 01 Rw 01 2.13 Terbangunnya Kantor Desa di Jl Raya Rt 16 Rw 06 2.14 Terealisasinya pengadaan tempat sampah 2.15 Pembangunan Tempat Penampungan sampah Jl Sukolilo Rt 01 Rw 01 2.16 Pembangunan Rabat Beton Jl Dahlia Rt 32 Rw 10
(DD) (DD) (DD) (DD) (ADD) (DD) (DD) (DD) (DD) (ADD) (DD) (DD) (DD) (DD) APBD II APBD II
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya Terealisasinya
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
Pembinaan Kamtibmas Pembinaan Pemuda kegiatan PKK Pembinaan Keluarga Miskin Pembinaan keagamaan Pembinaan Pendidikan
(ADD) (ADD) (ADD) (ADD) (ADD) (ADD)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Terealisasinya pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (DD) Terealisasinya pelaksanaan Pemberdayaan Posyandu (ADD) Terealisasinya pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kesehatan (DD) Terealisasinya pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi (APBDI) Kemiskinan (BHP &R) Terlaksananya Pelaksanaan penarikan PBB
5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA Program kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar desa wajib diputuskan melalui keputusan bersama kepala desa, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga harus diawali melalui MOU antara kedua belah pihak. Keputusan bekerja sama ini ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Kerjasama yang berdampak kepada penambahan dan pengurangan asset desa agar ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan diketahui oleh warga masyarakat. Dalam RKPDes tahun 2016 ini belum ada kegiatan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga. 5.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SWAKELOLA DESA YANG MERUPAKAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan konfirmasi kepada SKPD terkait, maka terdapat beberapa penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa. Adapun kegiatan tersebut antara lain : A. Program/kegiatan Jalin Matra untuk keluarga miskin 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara terinci dapat dilihat dalam tabel lampiran dokumen ini (meliputi bagian 4.1, 4.2, dan 4,3). 5.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KE KABUPATEN (DU-RKPDes) Prioritas program pembangunan skala antar desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sukoanyar tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Sukoanyar yang dipilih
secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 1. Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa 2. Pembangunan Drainase di kanan kiri jalan Protokol 3. Pembangunan Tempat Penampungan Sampah
DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN : 2016 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
: : : :
SUKOANYAR WAJAK MALANG JAWA TIMUR
Bidang/ Jenis Kegiatan No
Lokasi Bidang
1
2
Jenis Kegiatan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Prakir aan Waktu Pelaks anaan
Jumlah (Rp)
Jumlah Per Bidang 1
-
Sasara n/ Volume Manfa at
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pembangunan Desa
Jumlah Per Bidang 2
3
Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3
4
Pemberdayaan Masyarakat
-
Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL
Mengetahui Kepala Desa Sukoanyar
( IWAN SULISTIYONO )
Desa Sukoanyar , tanggal 22 Pebruari 2016 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
( KABUL SUYONO, S.P )
-
5.5. TIM PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksana Kegiatan untuk masing-masing program kegiatan telah ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi khusus untuk program yang telah memiliki Petunjuk Teknis tersendiri dari Kementerian/Lembaga/SKPD pemilik program, maka penetapan Tim Pelaksana Kegiatan menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis tersebut. Daftar Nama Pelaksana Kegiatan No
Program / Kegiatan
1.
Penyelengaraan Pemereintah Desa
2.
Pembangunan Desa
3.
Pembinaan Kamtibmas
4.
Pembinaan Kepemudaan
5. 6.
Pembinaan PKK Pembinaan Keluarga Miskin
7.
Pembinaan Keagamaan
8.
Pembinaan Pendidikan
9.
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Pemberdayaan Posyandu Pemberdayaan Kesehatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Pelaksanaan Penarikan PBB
10. 11. 12. 13.
Nama Pelaksana Kegiatan Ervi Al Harits M. Yono Priyanto Suprapto Sofi Mashudah Suprapto Suprapto Suprapto Suyono Yamini Yamini Sidik Hariono Suparman
BAB VI PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Ditetapkan di : Sukoanyar Pada Tanggal : 22 Januari 2016 Kepala Desa Sukoanyar
( IWAN SULISTIYONO )
