KEPALA DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA ( RTRW ) WILAYAH DESA PEJAMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON Menimbang
a bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan agar terwujud masyarakat yang sejahtera, bahagia dan berkelanjutan, dan berdaya guna dan berdaya saing sesuai PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah perlu dilakkan sinergitas pelaksanaan pembangunan diwilayah desa Pejambon dengan program Pemerintah kabupaten Bojonegoro. b Bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di desa Pejambon.
Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang.
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8
Peraturan
Pemerintah
noomor
15
tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan penataan ruang; 8.
09 10 11
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Tekhnis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
13.
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14
Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bojonegoro
15
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan sehat dan cerdas di kabupaten Bojonegoro;
16
Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa RPJMDes.
17
Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa RKP Desa Pejambon tahun 2016.
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON dan KEPALA DESA PEJAMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA ( RTRW ) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1.
Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7.
Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8.
Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.
Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarkat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
11.
Desa/kelurahan Sehat dan Cerdas adalah suatu kondisi masyarakat yang bahagia sejahtera ditunjukan dengan derajat kesehatan dan pendidikan yang mantap, berbudaya, memiliki tatakelola pemerintahan yang bersih, dan lingkungan yang sehat, sehingga produktif, berdaya saing dan mandiri.
12.
Rencana Tata Ruang Wilayah Desa adalah suatu rencana kegiatan yuang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk Desa guna mencapai sehat cerdas produktif dan bahagia; BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang : 1. Maksud dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa 2. Kebijakan dan strategi Rencana penatan ruang wilayah Desa Pejambon 3. Rencana Pengembangan sistem pembangunan berbasis kawasan lindung dan kawasan Budi daya serta RTH dan Taman Desa. 4. Sumber Biaya pelaksanaan kegiatan Pembangunan RTRW.. 5. BAB III Maksud dan Tujuan Pasal 3 Maksud dari pembentukan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mensinergikan seluruh kebijakan Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Pejambon dengan perencanaan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Pasal 4 Tujuan gerakan desa sehat dan desa cerdas adalah : a. b. c. d. e.
Mewujudkan sinergitas perencanan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Pejambon yang dituangkan dalam rencana Pembangunan; Mempercepat pemerataan pembangunan disemua sektor di Desa Pejambon untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mewujudkan kemandirian serta meningkatkan kualitas SDM ; ciptanya Trasparansi ( Keterbukaan ) dalam pelaksanaan pembangunan di desa Pejambon, terutama dibidang pembangunan dasar kesehatan dan pendidikan; Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang Efektif ( tepat sasaran ); Terwujudnya masyarakat, lingkungan, infrastruktur dan kelembagaan desa yang sehat produktif dan bahagia dan berdaya guna dan berdaya saing;
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG DESA Pasal 5 Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka kebijakan dan strategi penataan ruang Desa adalah sebagai berikut :
a. b. c.
Kebijakan pengembangan kawasan agro yang berdaya saing di desa Pejambon; Kebijakan Pengembangan Desa yang sehat dan nyaman; Kebijakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan;
Pasal 6 Kebijakan pengembangan kawasan agro sebagaimana pasal 5 huruf a di desa Pejambon meliputi kawasan agro pertanian yang meliputi tanaman pangan ( Padi dan Kedelai ) dan peternakan. Pasal 7 Penyediaan sarana pertanian demi meningkatnya produksi pangan di desa pejambon dengan Rencana peningkatan sarana prasarana seperti tersier, saluran air dan jalan usaha tani demi menunjang pengelolaan air agar bisa meningkatnya produksi pangan. Pasal 8 Pembentukan kawasan sentra produksi berbahan baku pertanian dan non pertanian di desa Pejambon yang bersentral di wilayah lingkungan RT 4, 11, 12, 14, dan 15 untuk menjadi dusun Industri. BAB VI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA YANG SEHAT DAN NYAMAN Pasal 9 Kebijakan dan rencana pengembangan untuk menjadi desa sehat dan nyaman adalah dengan strategi sebagai berikut : 1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan tatanan Lingkungan yang sehat dengan indikator adanya saluran pembuangan air Limbah, drainase dan penyyediaan air bersih pada setiap Rumah warga desa Pejambon. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat pada setiap warga desa Pejambon bisa terpenuhi dengan mudah dan ditunjang penataan lingkungan yang sehat dengan adanya penyediaan tempat sampah pada setiap rumah dan lingkungan dusun di Desa Pejambon. 3. Peningkatan pelayanan umum dengan rencana peningkatan pelayanan pada masyarakat dan fasilitas umum seperti : a. Sekolahan guna menunjang peningkatan Wajar 12 tahun di desa pejambon. b. Tempat ibadah, ( peningkaan keimanan dan ketaqwaan ) c. Tempat berobat ( Polindes dan POSKESDES ) d. Pembangunan lantai Rumah sehat pada setiap warga yang masih berlantai tanah. e. Pengadaan tempat sampah di seluruh wilayah lingkungan RT desa Pejambon f. Pembangunan Salurana pembuangan air Limbah di sepanjang jalan lingkungan g. Kantor pemerintahan serta peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa. h. Tempat kegiatan usaha seperti Pasar Desa dan dusun industry.
BAB VII KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERKELANJUTAN Pasal 10 Kebijakan dan rencana pengembangan pembangunan wilayah berkelanjutan dengan strategi sebagai berikut : 1. Pengendalian dan pengawasan terhadap fasilitas milik Desa jalan poros Desa dan jalan Lingkungan agar senantiasa terjaga keberdaaanya baik lebar dan kondisinya dengan cara : a. Setiap warga Desa yang akan membangun sarana prasarana dipinggir jalan agar memperhatikan lebar jalan dan ada pemberitahuan kepada pemerintah Desa melalui kepala Dusun setempat. b. Masih adanya partisipasi dan swadaya masyarakat guna mendukung jalannya pembangunan dan perbaiakan jalan lingkungan. Pasal 11 Kebijakan penetapan pengembangan kawasan Lindung berkelanjutan desa Pejambon dengan strategi sebagai berikut : a. Menetapakan RTH ( Ruang terbuka Hijau ) pada lingkungan RT 12 khusunya dan seluruh wilayah Desa pada umumnya dan Rencana pembangunan Taman Desa pada Rt. 12. b. Penanaman pohon dan bunga Bougenvil pada pinggir jalan poros maupun jalan lingkungan desa. c. Menetapkan luas wilayah kawasan lindung pemukiman rumah penduduk 56.20 Ha dengan mensosialisasikan pada warga tentang IMB bagi warga yang akan membangun baru. Pasal 12 Kebijakan penetapan kawasan budidaya berkelanjutan desa Pejambon dengan cara cara sebagai berikut : a. Penetapan kawasan wilayah bencana desa Pejambon pada RT 9, 10 13, 14, 15, dan 16 menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung. b. Penetapan kawasan bebas polusi dan pencemaran pada tengah tengah pemukiman penduduk dengan dilarang adanya usaha peternakan dengan kapasitas besar dan pabrik industri besar yang berakibat polusi besar yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan pada radius pemukiman penduduk 300 m. c. Menetapkan luas wilayah kawasan pertanian 117 Ha. Sebagai kawasan produksi pangan Desa Pejambon. BAB VIII LUAS LINGKUP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RTRW Pasal 13 Anggaran baiaya pelaksanaan kegiatan Rencana tata ruang wilayah desa bersumber dari : a. APBDesa b. APBD Kabupaten dan Propinsi c. APBN d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat e. Partisipasi dan swadaya
BAB IX EVALUASI DAN MONITORING Pasal 14 1. Evaluasi rencana tata ruang wilayah Desa yang dituangkan dalam gerakan Desa Sehat dan Cerdas dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dengan wali amanah Desa, Camat dan atau Pemerintah Kabupaten. 2. Monitoring dilakukan oleh SKPD terkait.
BAB X PENUTUP 1. 2.
Pasal 15 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Melaksanakan program Rencana tata ruang wilayah Desa yang di tuangkan dalam gerakan desa sehat dan cerdas. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Pasal 16
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. Ditetapkan di : PEJAMBON Pada tanggal : 20 April 2016 KEPALA DESA PEJAMBON
Diundangkan di PEJAMBON Pada Tanggal 20 April 2016 Plt.Sekretaris Desa PEJAMBON
SUFYAN KAUR UMUM BERITA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2016 Nomor 05
ABD.ROKHMAN
