PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON NOMOR : 16 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON Menimbang
: a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat; b. bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pejambon, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya; c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016,
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
Tahun
2008
tentang
3. Undang-Undang Nomor Pelayanan Publik;
Tahun
2009
tentang
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
tentang
25
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
-
1 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 10. Instruksi Presiden Nomor Kebijakan dan Strategi E-Government;
3 Tahun 2003 tentang Nasional Pengembangan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
-
2 -
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 20. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 23. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Desa 24. Peraturan Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pejambon. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016.
KESATU
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Membangun,
mengembangkan
system
pengelolaan
informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien; b. Mengkoordinasikan
dan
mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Desa;
-2 -
c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya; d. Menyimpan,
mendokumentasikan,
menyediakan
dan
memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat,tepat dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi PPID Desa; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; f. Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi
dan
informasi
publik
dokumentasi
serta
untuk
menyediakan diakses
oleh
masyarakat; g. Mengunggah
Daftar
Informasi
Publik
yang
telah
dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon dengan alamat http://pejambon-bjn.desa.id. h. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; i. Memberikan tanggapan atas keberatan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan; j. Melakukan
Uji
Konsekuensi
dan
menetapkan
atas
informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi yang
dikecualikan
yang
telah
habis
jangka
waktu
pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; k. Mewakili di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
dan
Pengadilan
atau
kuasanya;
-
3 -
mewakili
kepada
KETIGA
:
Segala
biaya
pelaksanaan
yang tugas
timbul Pejabat
sebagaimana Pengelola
akibat
dari
Informasi
dan
Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016. KEEMPAT
:
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2016.
Ditetapkan di : Pejambon Paada Tanggal : 21 Juli 2016 KEPALA DESA PEJAMBON
ABD.ROKHMAN Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Camat Sumberrejo Kab. Bojonegoro; 2. Sdr. Ketua PPID Kab. Bojonegoro.
-
4 -
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON NOMOR :16 Tahun 2016 TANGGAL : 21 Juli 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NO 1 1.
KEDUDUKAN DALAM TIM 2 Pembina
NAMA ABD. ROKHMAN
JABATAN/INSTANSI 3 Kepala Desa.
2. 4. 5.
Ketua SUFYAN Sekretaris SITI FARIDA Bidang DEDY ANDRIANSAH Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi :
Sekretaris Desa. TP PKK Desa Pejambon Kaur Pembangunan
6.
Bidang ISWANTO Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi :
Kaur Kesra
7.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Kepala Dusun
NGADENAN
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
