KEPALA DESA MATTIRO DOLANGENG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAAUAN PERATURAN DESA MATTIRO DOLANGENG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2016 - 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MATTIRO DOLANGENG Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 maka Pemerintah Desa menyusun perencanaan
Pembangunan
kewenangannya
dengan
Desa
mengacu
sesuai
dengan
pada
perencanaan
Desa
sebagaimana
pembangunan Kabupaten/Kota; b. bahwa
Perencanaan
Pembangunan
dimaksud huruf a adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa,
yang
merupakan
Rencana
Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2015 - 2020.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. PeraturanPemerintahNomor
43
TentangPeraturanPelaksanaanUndang Tahun
2014
TentangDesa
Tahun –
(Lembaran
2014
UndangNomor Negara
6
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
47
Tahun
2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5694); 5..
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keunag Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor
1
Tahun
2015
tentang
Pedoman
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015 Nomor 158); 9.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2007 Nomor 173); 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2007 Nomor 176); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2014 Nomor 224);
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATTIRO DOLANGENG DAN KEPALA DESA MATTIRO DOLANGENG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2016 – 2021
PEMBANGUNAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksudkan dengan: 1. Desa adalah Desa Kareloe 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kareloe dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 4. BPD adalah BPD Kareloe 5. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 7. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. 8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan
yang melibatkan
berbagai unsur pemangku
kepentingan
didalamnya,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangkep
untuk
periode tahun 2014-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah perencanaan pembangunan Pemerintah Desa Kareloe untuk periode Tahun 2016-2021, yang merupakan visi dan program yang dirumuskan oleh warga
secara
luas
(warga
miskin,
perempuan,
kaum
muda
dan
kaum
termarginalkan) bersama Pemerintah Desa Kareloe, yang disinkronkan dengan program Pemerintah Kabupaten yang termuat dalam RPJM Daerah. 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Rencana
Kerja
pemerintah
Desa
yang
dibuat
setiap
tahun
pada
saat
Musrenbangdes dengan mengacu pada matriks RPJMDes 12. Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat Matriks RPJMDes adalah tabel yang memuat program/kegiatan yang akan dilakukan oleh desa selama periode tahun 2016-2021 yang telah dirancang oleh warga bersama pemerintah desa dan telah disesuaikan dengan program dan arah kebijakan pemerintah daerah yang terdapat pada RPJM Daerah. 13. Visi Desa adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2020. 14. Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
yang
selanjutnya
disebut
Musrenbangdes adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa. 15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah wakil
masyarakat Desa Kareloe yang terdiri dari unsur pemerintah, pemuda dan keterwakilan
orang
miskin
dan
perempuan
yang
menjadi
ujung
tombak
pembangunan di desa dan memfasilitasi warga masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan. 16. Pendamping Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
17 Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 18 Peraturan Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 19 Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data
dasar
keluarga,
potensi
sumber
daya
alam,
sumberdaya
manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa 20 Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan. 21 Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2 (1) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan pemerintah desa bersama para warga masyarakat,
terutama
orang
miskin,
perempuan,
kaum
muda
dan
kaum
termarginalkan.
(3) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi desa yang dimiliki. Pasal 3 Perencanaan Pembangunan Desa dirumuskan secara transparan responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4 (1) Penyusunan RPJM Desa dimaksudkan menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan Desa Kareloe untuk jangka waktu enam tahun. (2) RPJM Desa disusun dengan tujuan: a. Menjadi acuan resmi bagi semua pihak terutama Pemerintah Desa Kareloe selama periode Tahun 2016-2021; b. Menjadi dasar untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Kareloe selama periode tahun 2016-2021; c. Sebagai masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Kareloe selama periode Tahun 2016-2021; d. Peningkatan partisipasi/keterlibatan dari semua pihak terutama orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum terpinggirkan; e. Agar program atau kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana pembangunan secara utuh dan menyeluruh serta menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan perempuan. BAB IV MUATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 5 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 memuat visi, strategi pembangunan desa serta program prioritas desa yang memiliki koneksitas dengan RPJM Daerah. (2) Sistematika RPJM Desa tahun 2016-2021 sebagai berikut :
BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Profil Desa
BAB III
: Visi,Misi dan Isu Strategis
BAB IV
: Strategi dan Arah Pembangunan Desa
BAB V
: Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB V I
: Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB VII
: Penutup
(3) Rincian dari rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB V PENYUSUNAN PENETAPAN DAN PEMANFAATAN RPJM DESA Bagian Kesatu Penyusunan Pasal 6 (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat dibantu Pendamping Desa memfasilitasi proses penyusunan RPJM Desa bersama Pemerintah Desa dan warga masyarakat, khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda dan kaum terpinggirkan. (2) Dalam membuat Rancangan Draft Dokumen RPJMDes, mengacu pada RPJM Daerah. Bagian Kedua Penetapan Pasal 7 (1) Finalisasi RPJM Desa diplenokan di tingkat desa untuk membangun komitmen dengan semua stakeholders di desa maupun di luar desa dan selanjutnya dibuatkan Peraturan Desa sebagai dasar hukum pelaksanaan yang ada dalam RPJM Desa. (2) Dalam proses penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, BPD konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat maupun pihak-pihak yang yang berkepentingan. (3) Kepala Desa menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada masyarakat. Bagian Ketiga Pemanfaatan
Pasal 8 (1) RPJM Desa dijadikan acuan dalam Musrenbang Desa setiap tahun (2) Bahan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun berjalan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 Apabila dalam periode tahun 2016-2021 ada kegiatan /program yang tidak tertera dalam Matriks RPJMDes, maka Pemerintah Desa bersama BPD dan Tokoh Masyarakat
akan
menindaklanjuti
melalui
musyawarah
Desa
dan
atau
menetapkannya melalui Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkep. Ditetapkan di Desa Mattiro D Pada tanggal …………………. 2016 KEPALA DESA MATTIRO DOLNGENG,
....................
Diundangkan di
: Desa Mattiro Dolangeng
Padatanggal
: ..............................2016
SEKRETARIS DESA MATTIRO DOLANGENG
_________________ LEMBARAN DESA Kareloe TAHUN 2015 NOMOR …
