KEPALA DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA MENJADI JALAN KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON Menimbang
a bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan jalan Poros Desa berubah status menjadi jalan Kabupaten, maka perlu dibuat Peraturan
Desa sebagai dasar pelaksanaanya. b Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pejambon tentang Pedoman Pembangunan jalan poros Desa menjadi jalan kabupaten. Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
2
Undang undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman ( klembaran Negara tahun 1992 nomor 22 tambahan lembaran negara nomor 3469 )
3
Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4421)
4
Undang undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4444).
4
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang.
5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7
Peraturan
Pemerintah
nomor
15
tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan penataan ruang; 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9 10 11 11.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Tekhnis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
12
Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bojonegoro;
13
Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor
Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018. 13
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan sehat dan cerdas di kabupaten Bojonegoro;
14
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
15
Peraturan Desa Pejambon Nomor 05 tahun 2016 tentang Rencana tata ruang wilayah Desa Pejambon tahun 2016. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON dan KEPALA DESA PEJAMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA MENJADI JALAN KABUPATEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7.
Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8.
Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.
Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarkat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
11.
Rencana Tata Ruang Wilayah Desa adalah suatu rencana kegiatan yuang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk Desa guna mencapai sehat cerdas produktif dan bahagia;
12.
Pembangunan adalah kegiatan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteran ,masyarakat.
13.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas p[ermukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan Kabel.
14.
Jalan poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa dan/atau antar Desa
15.
Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainya yang sah.
16.
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan pengadaan, pengunaan, Pemanfaatan, pengamanan penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan pelaporan, penilaian. Pembinaan, pangawasan dan pengendalian aset Desa.
17.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa
19.
Penjualan adalah pemnindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1
1).
Maksud ditetapkanya peraturan Desa ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan poros Desa menjadi jalan kabupaten.
2).
Tujuan ditetapkanya peraturan desa ini adalah terwujudnya tertib administrasi dalam proses Pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan status jalan Desa menjadi jalan kabupaten. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang : 1. Ruas jalan, panjang dan lebar jalan, lokasi jalan yang berubah menjadi jalan kabupaten. 2. Tata cara pelaksanaan pembangunan jalan Desa berubah menjadi jalan kabupaten.
3. Pembiayaan pelaksanaan pembangunan jalan Desa berubah menjadi jalan kabupeten. BAB IV RUAS JALAN, PANJANG DAN LEBAR JALAN, LOKASI JALAN Bagian kesatu Ruas jalan Pasal 4 Ruas jalan poros desa yang diajukan untuk menjadi jalan kabupaten adalah mulai dari Desa talun menuju Desa Mlinjeng. Bagian kedua Panjang dan lebar jalan Pasal 5 1). Panjang jalan poros desa yang diajukan menjadi jalan kabupaten adalah 2 Kilometer 2). Lebar jalan yang diajukan menjadi jalan kbupaten adalah 7.5 meter Bagian ketiga Lokasi jalan Pasal 6 Lokasi jalan poros Desa yang diajukan menjadi jalan kabupaten adalah sebelah utara jalan perbatasan Desa karang dowo dan sebelah selatan perbatasan jalan Desa Sambongrejo. BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Bagian kesatu Tata cara pelaksanaan pembangunan Pasal 7 1). Tata cara pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupeten dilakukan dengan azas transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan. 2). Pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. 3). Proses Pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dengan ketentuan pemanfaatan dan tidak dengan pemindahtanganan jalan poros Desa tersebut. Bagian kedua Persyaratan pelaksanaan pembangunan Pasal 8 Persyaratan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupeten meliputi : 1). Pemerintah Desa mengajukan Surat pernyataan perubahan stataus jalan Poros Desa menjadi jalan kabupaten yang dibubuhi materai. 2). Pemerintah Desa melaporkan kegiatan Musyawarah Desa dalam bentuk Berita acara musyawarah Desa yang dihadiri sekurang kurangnya oleh Pemerintah desa, BPD, LPMD, Wali amanah Desa ( WAD ) dan tokoh masyarakat. 3). Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Desa tentang Pedoman pembangunan jalan poros desa menjadi jalanb kabupaten.
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Pasal 9 Biaya yang timbul terkait pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
BAB X PENUTUP 1. 2.
Pasal 10 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Melaksanakan program kabupaten tentang perubahan stataus jalan poros Desa menjadi jalan kabupaten. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. Ditetapkan di : PEJAMBON Pada tanggal : 12 Nopember 2016 KEPALA DESA PEJAMBON
Diundangkan di PEJAMBON Pada Tanggal 12 Nopember 2016 Plt.Sekretaris Desa PEJAMBON
SUFYAN KAUR UMUM BERITA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2016 Nomor 08
ABD.ROKHMAN
