KEPALA DESA TEGAL ARUM KABUPATEN TEBO RANCANGAN PERATURAN DESA TEGAL ARUM NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TEGAL ARUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEGAL ARUM, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tegal Arum tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tegal Arum;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita daerah kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 7);
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN MPERMUSYAWARATAN DESA TEGAL ARUM DAN KEPALA DESA TEGAL ARUM
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA TEGAL ARUM TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TEGAL ARUM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
Daerah adalah Kabupaten Tebo. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati adalah Bupati Tebo. Camat adalah Camat Rimbo Bujang dan merupakan pemimpin dan koordiator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan Rimbo Bujang yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan meyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah Desa Tegal Arum. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tegal Arum. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegal Arum dan merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 14. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas bagi Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa dan melaksanakan penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk mendorong proposionalitas dalam menetapkan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi : a. b. c. d.
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan Pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA Bagia Kesatu Jenis Kewenangan Desa Pasal 4
Jenis kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Ruang Lingkup Kewenangann Desa Pasal 5 Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f.
pengelolaan tanah Desa; dan
g. pengembangan peran masyarakat Desa. Pasal 6 Ruang lingkup kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi : a. b. c. d.
bidang bidang bidang bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 7
Ruang lingkup kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, meliputi : a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 8 Daftar rincian kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegal Arum . Ditetapkan di Tegal Arum pada tanggal ………………..2017 KEPALA DESA TEGAL ARUM,
ROHMAD ANNAS Diundangkan di Tegal Arum pada tanggal …………………2017 SEKRETARIS DESA,
EKO SETIAWAN LEMBARAN DESA TEGAL ARUM TAHUN 2016 NOMOR.
LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEGAL ARUM NOMOR : TAHUN 2017 TENTANG : PERATURAN DESA TEGAL ARUM TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TEGAL ARUM. I.
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
No
BIDANG KEWENANGAN
RINCIAN KEWENANGAN
1
2
3
1.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4
2.
Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1
4.
Pemberdayaan Masayarakat Desa
3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Sedekah bumi Pengangkatan perangkat desa Pengadaan tanah kas desa Pendataan aset dan potensi desa Penataan dan pemetaan tata guna tanah Pengadaan gorong gorong Pembuatan tugu simpang Pembuatan jalan tembus baru Gotong royong Ziarah makam sebelum puasa dan sebelum lebaran Mitoni Siraman Kesenian tradisional PHBI, dan Nasional Pelatihan rias pengantin Pemanfaat limbah kotoran sapi menjadi gas Pelatihan kelompok seni ( hadroh, rebana, kuda lumping) Pelatihan home industry
II. DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA No
BIDANG KEWENANGAN
RINCIAN KEWENANGAN
1
2
3
1.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.1 1.2 1.3 1.4
Penertiban penjual miras Penjelasan mengenai tanah R di desa dan di dusun Monografi desa Pembuatan batas desa
1.5 1.6 1.7 1.8 2.
Pelaksanaan Pembangunan 2.1 Desa 2.2 2.2.1
2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7
3.
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4.
Pemberdayaan Masayarakat Desa
4.1 4.2
Pendataan kesejahteraan warga Sosialisasi peraturan desa dan peraturan-peraturan tentang desa. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pembuatan tugu batas desa
Pelayanan dasar Peengelolaan dan pembinaan posyandu a. Gerakan sehat untuk lansia b. Penyuluhan kesehatan c. Gerakan hidup bersih dan sehat d. Layanan gizi untuk balita Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Fasilitasi taman olahraga Sarana dan prasarana Desa Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa Pengelolaan pemakaman desa ( KWH makam) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa Pemeliharaan rumah ibadah (paping masjid) Pengembangan dan pembibitan tanaman perkebunan dan tanaman pangan/benih Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup di desa Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa Pembinaan kegiatan pos kamling Pembinaan olahraga Pembinaan perlindungan masyarakat Pembinaan PKK, KWT, dan KWTT Pembinaan pemuda desa dan karang taruna Peningkatan kapasitas aparatus Pemerintah Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat desa Fasilitasi kelompok-kelompok
masyarakat Kelompok seni budaya Kelompok tani Olahraga 4.3
4.4 4.5 4.6
Fasilitasi kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/disabilitas Pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan Pemerintah Desa Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan desa
KEPALA DESA TEGAL ARUM,
ROHMAD ANNAS
