BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO NOMOR TAHUN 2012
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Lintas Tebo – Bungo KM. 12 Nomor
Telp. 0744 – 21343 Fax. 21401
MUARA TEBO KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO NOMOR TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO, Menimbang : a.
bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang termuat dalam Rencana Strategi Badan Perencanaan Pambangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 diperlukan indikator yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaan;
: b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4700);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4663);
Mengingat
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4664);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4689);
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016; 11. Keputusan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO Pasal 1
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, yang selanjutnya disebut IKU BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2011 sampai dengan 2016. Pasal 2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Muara Tebo : 2012
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. H.R.M. MULAWARMANSYAH, M.Si PEMBINA TK . I NIP. 19641124 199303 1 006
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Nama Organisasi 2. Tugas
:
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan pembangunan; b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Pembinaan pelaksanaan Tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; d. Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya. 4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan dapat diimplementasikan; 2) Jumlah pedoman/panduan/petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah-kaidah akademik serta menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 3) Jumlah pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasi yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai rencana; 4) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Stratejik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu; 5) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 6) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 7) Jumlah pemberitaan tentang kinerja Bappeda di media lokal.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT 1. Unit Organisasi 2. Tugas :
: SEKRETARIAT Melaksanakan tugas mengelola kegiatan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan rumah tangga Bappeda
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; c. Pelaksanaan pengkoodinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan bappeda; d. Pelaksanaan pengkoodinasian inventarisasi kebutuhan pegawai dan rumah tangga bappeda; e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 2) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Kesekretariatan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 3) Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Bappeda yang disusun secara baik dan tepat waktu; 4) Rasio jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis dengan peningkatan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; 5) Jumlah rapat-rapat koordinasi internal Bappeda dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Bidang-Bidang; 6) Jumlah rapat-rapat koordinasi internal Bappeda dalam rangka penyusunan rencana kinerja, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Bappeda. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 1. Unit Organisasi 2. Tugas :
: Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Melaksanakan tugas mengelola yang berkenaan dengan penelitian, pengembangan dan statistik
3. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada lingkup penelitian, pengembangan tata ruang dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya serta statistik; b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan atau mengadaan pengkajian, kerjasama dengan pihak lain untuk penelitian dan pengembangan pada semua lingkup pembangunan; c. Pelaksanaan dan koordinasi lingkup penelitian, pengembangan tata ruang dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya serta statistik dan pelaporan pembangunan daerah; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan lingkup penelitian, pengembangan tata ruang dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya serta statistik. 4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Dan Pelaporan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 2) Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup Penelitian, Pengembangan dan Statistik, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 3) Jumlah konsep (draft) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup Penelitian, Pengembangan dan Statistik, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 4) Jumlah konsep (draft) pedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun berbagai rencana yang berhubungan Penelitian, Pengembangan dan Statistik; 5) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Stratejik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan substansi materi statistic; 6) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu, yang berkaitan dengan
substansi materi Penelitian, Pengembangan dan Statistik dan tata cara pelaporannya; 7) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi Penelitian, Pengembangan dan Statistik dan tata cara pelaporannya; 8) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan substansi materi Penelitian, Pengembangan dan Statistik dan tata cara pelaporannya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL 1. Unit Organisasi 2. Tugas :
: BIDANG EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL Melaksanakan tugas mengelola kegiatan bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
3. Fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup ekonomi, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah dan penanaman modal; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah. 4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 2) Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup ekonomi, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang disusun berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebutuhan masyarakat serta kaidah-kaidah akademik; 3) Jumlah konsep (draft) pedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup ekonomi, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat kaidahkaidah akademik; 4) Jumlah konsep (draft) ppedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah dalam menyusun berbagai rencana; 5) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup ekonomi, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang mampu menyusun Rencana Stratejik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu; 6) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 7) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangana usaha daerah, dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan;
8) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN 1. Unit Organisasi 2. Tugas :
: BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Melaksanakan tugas mengelola kegiatan bidang Sosial Budaya dan pemerintahan
3. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya dan pemerintahan b. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan lingkup sosial budaya dan pemerintahan c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sosial budaya dan pemerintahan. 4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya Pemerintahan yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 2) Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 3) Jumlah konsep (draft) ppedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 4) Jumlah konsep (draft) ppedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup sosial budaya dan pemerintahan dalam menyusun berbagai rencana; 5) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sosial budaya dan pemerintahan, yang mampu menyusun Rencana Stratejik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu; 6) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sosial budaya dan pemerintahan, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 7) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sosial budaya dan pemerintahan, dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan; 8) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sosial budaya dan pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup sosial budaya dan pemerintahan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG SARANA DAN PRASARANA 1. Unit Organisasi 2. Tugas :
: BIDANG SARANA DAN PRASARANA Melaksanakan tugas mengelola kegiatan bidang fisik dan prasarana
3. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan tata ruang, perhubungan, tat guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan dan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah. c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan lingkup perencanaan pembangunan tata ruang, perhubungan, tata guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan dan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup fisik dan prasarana. 4. Indikator Kinerja Utama 1) Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 2) Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 3) Jumlah konsep (draft) ppedoman/panduan/petunjuk teknis dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah akademik; 4) Jumlah konsep (draft) ppedoman/panduan/petunjuk teknis perencanaan organisasional yang menjadi rujukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota dalam menyusun berbagai rencana; 5) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, yang mampu menyusun Rencana Stratejik secara jelas, komprehensif, terpadu, dan tepat waktu; 6) Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, yang mampu menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu; 7) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan; 8) Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota, dalam rangka pelaksanaan perencanaan di lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. H.R.M. MULAWARMANSYAH, M.Si PEMBINA TK . I NIP. 19641124 199303 1 006
