PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 - 2016

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014


DAFTAR ISI Halaman. KATA PENGANTAR .......................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................... DAFTAR TABEL ..............................................................................

i ii iv

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................... 1.1. Latar Belakang ..................................................... 1.2. Landasan Hukum ................................................. 1.3. Maksud dan Tujuan .............................................. 1.4. Sistematika Penulisan............................................

1 1 8 10 11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO ........................................ 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4

BAB III

BAB IV

Tupoksi Dinas Pendapatan Daerah ......................... Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah.................. Sumber Daya Manusia ........................................... Sumber Daya Informasi ......................................... Sumber Daya Sarana dan Prasarana ....................... Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah............ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah......................

ISU/STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ........... 3.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................... 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.............. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.................................... 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.................................... Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.................................................... 4.1. 4.2. 4.3.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah................... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Daerah .............................................. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah....

13 13 15 15 16 17 17 19 22 22 22 23 24 25

26 26 30 35

ii Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


BAB V

BAB VI

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF...................................................................

38

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.......

53

PENUTUP ....................................................................

55

iii Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


DAFTAR TABEL Halaman. Tabel 1.1

Agenda Kerja Penyusunan Draft Rencana Strategis Dipenda Kabupaten Tebo .............................................................

5

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah posisi Maret 2014 ..............................

15

Tabel 2.2

16

Jumlah Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo ..............................................................................

18 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo ............................................................. 18 Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo ................................ 33 Tabel 3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan Palayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo................................

Tabel 4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo..............................................................

42 54

Tabel 5

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD……………………………………………

-

iv Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


v Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang. Kabupaten Tebo yang terbentuk pada Tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, dalam melayani masyarakatnya

semua

instansi

dan

aparaturnya

beritikad

untuk

melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah serta Pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance” yang berlandaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setiap SKPD di Kabupaten Tebo dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi Kabupaten, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu “RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Tebo maupun RT/RW Kabupaten Tebo, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”. Dalam perkembangannya pembentukan Organisasi Instansi Pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo sebelumnya telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi. Pada

Tahun

1999

terbentuk

Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 03 Tahun 1999. Dengan ditetapkannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tebo Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 7 Juli 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah diubah dengan Peraturan

Kabupaten

Tebo,

yang

telah

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun

2005 tanggal 24 Maret 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 1 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


Kabupaten Tebo Tata

Kerja

Nomor

3

Tahun

Dinas-dinas

2004

Daerah

tentang Organisasi

dan

Kabupaten Tebo, berarti

Keputusan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 2007 terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 05 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5), terbentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo. Pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10, maka terbentuk kembali Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Renstra ini merupakan pedoman bagi terciptanya pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya terdiri dari tiga unsur pokok yang terdapat dalam institusi DPPKAD yaitu unsur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun setelah terjadinya pemisahan institusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tersebut di atas maka unsur pendapatan daerah yang sebelumnya merupakan salah satu bagian dari tupoksi DPPKAD Kabupaten Tebo sekarang sepenuhnya sudah menjadi tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

2


Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, maka semua pendapatan daerah perlu

dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan,

efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” maka penjabaran RPJMD Kabupaten Tebo ke dalam RKPD Kabupaten Tebo untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo” . Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tebo. serta

tetap

diserahi

memperhatikan

kekuasaan

atas

kebijakan dari

pengelolaan

Kepala Daerah yang

keuangan

negara

dari

presiden ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkan kepada Gubernur/Walikotai/Bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” (Uundang-undang Nomor 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c). Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016 merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Tebo Tahun 2006-2011. Dengan adanya Renstra ini akan memberikan motivasi, pengembangan inisiatif, kreatif untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Atas dasar itulah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo berharap dapat terus mengembangkan langkah-langkah strategik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, keinginan ini menjadi komitmen yang dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kinerja

Dinas

Pendapatan

Daerah

dan

pertanggung jawaban

Kabupaten

Tebo

berupa

:

“Perencanaan Strategis ”. Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

3


Perencanaan

yang

baik

akan

menjadi

arah

bagi

rencana

pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan

tersebut

dirumuskan

secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. RencanaStrategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

4


Untuk itu perlu dibuatkan agenda kerja penyusunan drfat Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo sebagai tahapan yang mendasar pembuatan renstra tersebut, sebagaimana tabel berikut : Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Draft Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo

NO

Bulan Maret

Bulan Juni

s.d April

s.d Juli

Kegiatan 1

1..

2.

3.

4.

2

3

4

1

2

3

Bulan Agust

Bulan Nov

s.d Oktober s.d Desembe 4

1

2

3

4

1

2

3

4

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Sedangkan tahapan pembuatan rentsra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan bagan alur dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) SKPD seperti gambar dibawah ini. Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD


5


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Tebo, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang : a. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who; b. pragmatis,

yaitu

disertai

dengan

perhitungan–perhitungan

konkret

berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional; c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada; d. ambisius tetapi sesuai dengan realita; e. berkelangsungan/berkelanjutan,

yaitu

sesuatu

yang

telah

dimulai,

hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai; f.

fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;

g. komprehensif; h. berdasarkan skala prioritas. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dalam peranannya sebagai pengelola 6 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tebo. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana

Strategis

bersama

dengan

pengukuran

kinerja

serta

evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk merevisi Renstra terdahulu agar sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Revisi Renstra ini juga disesuaikan dengan isi dari Revisi RPJMD 2011-2016, namun lebih terfokus pada strategi untuk jangka waktu 2014-2016 tanpa mengabaikan isi Renstra terdahulu. 1.2.

Landasan Hukum Landasan

hukum

Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016 adalah : 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

7


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi,

Pemerintahan dan

antara

Pemerintah

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Presiden Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.


8


12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tatacara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, PMK Nomor 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015. 16) Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. 17) Perda Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 18). Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Dipenda Kabupaten Tebo dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo periode 2014-2016. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo adalah dimilkinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo,


9


sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat. 1.4.

Sistematika Penulisan BAB 1

: Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.

BAB 2

: Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan mengulas

RPJMD

periode

hambatan-hambatan

sebelumnya, utama

dan

yang

masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini BAB 3

: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan

tentang

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan lingkungan hidup strategis. BAB 4

: Visi,

Misi,

Tujuan

dan


Sasaran,

Strategi

dan 10


Kebijakan Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari setiap misi

serta strategi dan kebijakan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. BAB 5

: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2014-2016

BAB 6

: Indikator Kinerja Dipenda Kabupaten Tebo yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan hasil

BAB 7

evaluasi tersebut. : Penutup Menguraikan

tentang

bagaimana

kesimpulan

dari

rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo secara keseluruhan


11


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO 2.1 .

Tupoksi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor : 13 tahun 2014 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi kepada Bupati Tebo. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Tebo

di bentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi: 1. Sekretariat : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program 2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah : a. Seksi Pendaftaran b. Seksi Pendataan c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian 3. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah : a. Seksi Analisis dan Penelitian b. Seksi Penetapan 4. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya : a. Seksi Penagihan b. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan c. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya. 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

13 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016




2.2.

Sumber Daya Dinas Pendapatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dipenda Kab. Tebo didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan jabatan struktural. Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut

untuk

dapat

meningkatkan

kinerjanya

sehingga

dapat

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana Dipenda sebagai berikut: TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO PADA POSISI MARET 2014 J u

NO

m

1

Kepala Dinas

1

a

2

Sekretaris

1

3

Kepala Bidang

3

4

Kepala Subbag / Seksi

5

5

Kepala UPT Dinas

--

6

Fungsional

--

h

JABATAN

JUMLAH

l

personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo pada bulan Maret 2014 sebanyak 44 orang yang terdiri dari 29 orang PNS dan 15 orang Pegawai Honorer/Kontrak, sebagaimana tabel dibawah ini : TABEL 2.2 15 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) NO A

JABATAN

JUMLAH S2

D3

SLTA

SLTP

SD

KET

PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepala Dinas Sekretaris

1

Kasubbag/Kasi

1

Staf/ Pelaksana Jumlah

1

1

Kepala Bidang

B

S1

2

1 3

3

4

5

6

4

9

19

13

4

9

29

10

15

19

44

PEGAWAI HONORER/ KONTRAK Staf Pelaksana

Jumlah Total

5

2

19

4

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel di atas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo diharapkan dapat menjadi potensi SDM untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. 2.2.2.

Sumber Daya Informasi. Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo antara lain fasilitas on line sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah. Untuk sementara ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo memiliki sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi dengan sistem pelaporan secara on line ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Persero) khususnya tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kedepan sistem teknologi informasi ini akan terus dikembangkan seperti pengembangan kesistem validasi Bea Perolehan Hak Tanah dan 16



Bangunan (BPHTB), kesistem bendahara penerima atau on line ke sistem yang dipasang pada beberapa wajib pajak Hotel dan Restoran. Hal tersebut menandakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai komitmen untuk memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaqten Tebo telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas yang terdiri dari kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 serta fasilitas penunjang lainnya. 2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo memiliki tugas untuk melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Target Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD tahun 2011-2016 tertuang dalam salah satu unsur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tebo, yaitu unsur Pendapatan, sehingga untuk tahun 2014-2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo memiliki satu Indikator Kinerja Daerah yaitu Pendapatan dari Pajak Daerah. Adapun target pencapaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-


PEMERINTAH KABUPATEN TEBO dan Fungsi SKPD (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pendapatan dari Pajak Daerah

-

-

10 %

4

5

4

5

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100%

100%

100%

100%

13.449.000.000 7.569.000.000

Tabel 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TEBO

Anggaran pada Tahun ke Uraian

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

4

5

4

5

4

5

Angga ran

Realisa si

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Belanja Tidak Langsung

3.513.259.339,00

3.728.634.000,00

2.966.205.721

3.144.125.770,00

2.398.220.000,00

2.551.854.686

6.657.385.109,00

6.126.854.000,00

Belanja Langsung

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Dinas

Pendapatan. Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dipenda Kabupaten 18 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


Tebo, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 1. KEKUATAN (STRENGTHS). a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah. b. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai. c. Jumlah petugas pajak yang memadai. d. Potensi pajak masih besar. e. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi. 2. KELEMAHAN (WEAKNESSES) a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal. b. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir. c. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait. 3. PELUANG (OPPORTUNITIES) a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan, b. Adanya

otonomi

daerah

yang

memberikan

keleluasaaan

pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang. c. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta Provinsi. 4. TANTANGAN(THREATS) a. Penyelesaian piutang pajak b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder. c. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama. d. Masih kurangnya pemahaman pajak di kalangan masyarakat. 19 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak; 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas; 3. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

dalam

melaksanakan

kewajiban perpajakan; 4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi IT; 5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya 6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan; 7. Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada; 8. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak; 9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan; 10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah; 11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun Daerah; 12. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki Daerah; 13. Meningkatkan kesiapan daerah guna menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah. 20 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


14. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat (khususnya kepada wajib pajak).



BAB III ISU/STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal serta profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan. b. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait. c. Tunggakan pajak masih besar. d. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder. e. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan khususnya pelayanan perpajakan secara online. 3.2. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai dengan amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 adalah : “ Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis dan Merata ”. Dan Misi Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 tersebut terdiri atas : 22 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


1. Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum. 2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya. 3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hokum. 4. Mendorong

tumbuhnya

perkonomian

daerah

dan

pendapatan

masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri. 5. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan GENDER dalam pembangunan. 6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo. Agenda Prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Tebo 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. Secara umum untuk Tahun

2011-2016

akan

dilakukan

berbagai

macam

program

pembangunan. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementrian/lembaga maupun renstra Provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Namun dengan adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB-P2 dan BPHTB serta Pajak Provinsi menjadi Pajak Kabupaten/Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, khususnya 23 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


berkaitan dengan persiapan dalam rangka pengalihan pajak tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut

tidak

ada

kendala

yang

signifikan

yang

mempengaruhi

penerimaan pajak daerah. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 20132033, Kabupaten Tebo melaksanakan program kegiatan terutama dalam pengembangan SDM, jasa, pertambangan, perkebunan, pertanian, pariwisata dan pertambangan/industri disamping melaksanakan fungsi Pemerintahan dan Perkantoran, Jasa Perdagangan, Jasa Kesehatan dan Pendidikan. Mengamati hal-hal termaksud di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo menegaskan bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Tebo dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinya usaha, berdasarkan RT/RW yang telah ditetapkan. Pada intinya, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pemungutan pajak by izin. Hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya. Namun tentunya akan mendorong para petugas pajak agar mampu mensosialisasikan pengurusan izin usaha kepada para wajib pajak.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. Berdasarkan hasil telaahan tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, yaitu: 24 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


1. Adanya Pengalihan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi menjadi Pajak Daerah. 2. Terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak daerah. 3. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam implementasi penggalian potensi pajak. Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. a. V i s i. Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diharapkan, maka dirumuskan suatu keadaan ideal yang dinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi

masa

depan

yang

penuh

dengan

perubahan

dan

ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi (1) memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), (2) mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (out perform), dan (3) menggalakkan

anggota

organisasi

untuk

bersaing,

serta

(4)

menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo

yang

mempunyai

peran dan fungsi

dalam

menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh 26 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi

secara

optimal,

efektif

dan

efisien

serta

mampu

merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut di atas, visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo telah ditetapkan sebelumnya ke dalam visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tebo karena fungsi/unsur pendapatan masih menjadi bidang pada Dinas PPKAD Kabupaten Tebo. Adapun visi Dinas PPKAD Kabupaten Tebo tersebut adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, transparan dan profesional untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju Tebo sejahtera, aman, harmonis dan merata”. Sehubungan dengan hal tersebut mengingat bahwa unsur pendapatan sudah sepenuhnya menjadi tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dan agar tidak terputusnya hirarki/historis dari visi SKPD sebelumnya, maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo mengambil peran Pendapatan pada visi tersebut sehingga visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang akuntabel, transparan dan profesional untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju Tebo sejahtera, aman, harmonis dan merata”.

b). M i s i. 27 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 2 (dua) misi dari 6 (enam) misi SKPD sebelumnya (DPPKAD). 2 (dua) misi tersebut menitikberatkan kepada Pendapatan Daerah sehingga misi tersebut benar-benar menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, yaitu : 1. Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan

yang

terukur, berkualitas

dan

berkeadilan; 2. Terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan



yang

prima

kepada

masyarakat

terutama

kepada

wajib

daya

aparatur

guna

pajak/wajib retribusi. 3. Meningkatkan

kemampuan

sumber

mendukung pelaksanaan tugas. Penjelasan Misi Misi 1 :

Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

yang

terukur,

berkualitas

dan

berkeadilan; Misi

ini

menegaskan

bahwa

dengan

masih

banyaknya sumber-sumber pendapatan daerah menuntut untuk dilakukan kegiatan intensifikasi sumber pendapatan yang ada dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang baru dengan

lebih baik dan terukur sesuai dengan potensi,

berkualitas sesuai dengan daya pilih dan berkeadilan sesuai dengan urgensinya, sehingga pejak daerah dapat terealisir secara optimal dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Misi 2 :

Terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan masyarakat

pelayanan terutama

yang

kepada

prima wajib

kepada

pajak/wajib

retribusi. Misi

ini

menegaskan

bahwa

masih

lemahnya

kesadaran masyarakat/wajib pajak dan masih sering terjadinya

perubahan

menuntut

peningkatan

regulasi

perpajakan

frekwensi

sehingga

sosialisasi

yang

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sehingga dapat diketahui bersama bagaimana besarnya 29 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


peran pajak daerah dalam mendukung pertumbuhan pembangunan

daerah.

Disamping

itu

agar

proses

pelayanan dan pengelolaan perpajakan daerah dapat berjalan dengan lancar maka dituntut juga usaha perbaikan sistem pengelolaan pajak yang baik dan didukung dengan Informasi Teknologi (IT). Dari 2 (dua) misi tersebut di atas tentu harus tetap berkorelasi dengan visi Dinas Pendapatan Daerah dimana visi tersebut menuntut pengelolaan

pendapatan

yang

akuntabel,

transparan

dan

professional. Dengan pengelolaan pendapatan yang akuntabel, transparan dan professional akan menghasilkan pelayanan yang prima dan berdampak pada penerimaan pendapatan pajak daerah yang optimal sehingga setiap misi tersebut mengandung nilai-nilai seperti sistem dan prosedur yang transparan, pencatatan yang akurat, sarana dan prasarana yang memadai, tenaga yang professional dan upaya penegakan hukum yang akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Daerah. a. Tujuan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo yang ingin dicapai. Secara umum Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 30 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab

dengan

memperhatikan

rasa

keadilan

dan

kepatutan”. Dari tujuan yang diinginkan tersebut maka ditetapkan pula tujuan strategik untuk mengeimplementasikan misi. Tujuan strategik tersebut terdiri dari : 1. Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal; 2. Tercapainya penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah; 3. Terlaksananya

pengelolaan

Pajak

Bumi

Bangunan

sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). 4. Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel dan professional; 5. Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah. Tujuan 1, 2 dan 3 merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi ke -1, sementara tujuan 4 dan 5 ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi ke -2. b. Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo menetapkan sasaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 31 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


1. Tujuan ke-1; Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal, sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah; b. Tercapainya penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki; c. Terkendalinya pengelolaan piutang Pajak Daerah; d. Terlaksananya

pengawasan

atas

penerapan

system

pemungutan pajak self assesment. 2. Tujuan ke-2; Tercapainya penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah; b. Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah 3. Tujuan ke-3; Terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBBP2; b. Tersedianya tenaga profesional untuk pengelolaan PBB-P2; c. Terlaksananya pemutakhiran data dan tersusunnya data wajib PBB-P2 yang akurat; 4. Tujuan ke-4; Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan mutu pelayanan yang transparan, akuntabel dan professional, sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya

kesadaran

dan

pengetahuan

masyarakat

tentang pajak; dan meningkatnya transparansi pelayanan; b. Meningkatnya akuntabilitas pelayanan. 5. Tujuan ke-5; Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah :



a. Meningkatnya

pemahaman

pegawai

atas

peraturan

sarana

prasarana

perundangan yang terkait; b. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan. Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo NO

TUJUAN

1 1

2 Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal

SASARAN

1

2

1

2

3 Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah. Tercapainya penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki.

INDIKATOR SASARAN

1

2

3 2

4 Rasio ketersediaan Perda dan Perbup untuk masing2 jenis pajak Rasio realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PBB-P2 Pajak BPHTB 4 Rasio penerimaan pajak yang berasal dari target murni tahun berjalan dibandingkan dengan total penerimaan (untuk setiap jenis pajak) Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan

SATUA N 5

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 4 5 6 7

%

100

100

%

100

100

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 100

%

100

100

%

100

100

%

50

100

%

100

100

% %

100 100

100 100

5

6

7

%

100

100

% % % % %

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

% %

100 50

100 100

%

100

100


PEMERINTAH KABUPATEN TEBO Batuan PBB-P2 Pajak BPHTB

2

3

Tercapainya penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah

Terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sbg pajak daerah

% %

100 100

100 100

3

Terkendalinya pengelolaan piutang Pajak Daerah

1

Rasio penyelesaian piutang secara adm dibandingkan dgn jumlah tunggakan pajak

%

100

100

4

Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak self assesment.

1

Rasio jumlah wajib pajak yang diperiksa terhadap total WP (untuk setiap jenis pajak)

%

3,2

3,8

1

Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah

1

Rasio realisasi penerimaan bagi hasil pajak pusat dibandingkan dengan target

%

100

100

2

Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

1

Rasio relisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi dibandingkan dengan target

%

100

100

1

Tersedianya sarana prasarana pendukuung pengelolaan PBB

1

Sistim Aplikasi

Unit

2

4

2

Tersedianya tenaga professional dibidang pengelolaan PBBP2 Terlaksananya pemutakhiran data &t ersusunya data wajib PBB-P2 yg akurat

1

Tenaga PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan ttg PBB

Orang

7

10

1

Sosialisasi tentang pemutakhiran Data WP PBB P-2.

Kecamata n

12

12

2

Data WP PBB-P2

5

9

3

Org 1 4

2 Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan mutu pelayanan yang transparan, akuntabel dan professional

1

3 Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak dan meningkatnya transparansi pelayanan

1

2

3

2

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

1

4 Terlaksananya sosialisasi atas setiap pelayanan

5 Kegiatan

6 5

7 7

Tersusunnya SOP dan Strandar Pelayanan untuk setiap jenis pajak Tersusunnya Standar Waktu Pelayanan untuk setiap jenis pajak

%

80

100

%

100

100

Persentase keterse diaan media pengaduan

Unit

1

1



2

5

Meningkatnya sistem pengelolaan pajak daerah

1

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan yang terkait

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan

masyarakat Rasio kasus pengaduan yang terselesaikan Jumlah yang Diklat

pegawai mengikuti

%

55

80

orang

10

15

1

Ketersediaan system informasi teknologi

Unit

1

2

2

Tersedianya barang cetakan/blanko Tersedianya gedung kantor Tersedianya sarana transportasi

Jenis

15

17

Unit

1

1

Unit

1

2

3 4

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri.

Tujuannya

adalah

untuk

lebih

mendekatkan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran 35 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


organisasi yang nantinya sangat menentukan keberhasilan lembaga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. Faktor kunci keberhasilan memungkinkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; 2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinue

serta

membuat

solusi

apabila

ditemukan

suatu

permasalahan; 3. Menegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan; 4. Meningkatkan mempercepat

sistem

penagihan

wajib

pajak

yang

dalam

mempermudah pembayaran,

dan

dengan

memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan 6. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi UPT Wilayah di Kabupaten Tebo. Dari rencana strategi tersebut di atas perlu didukung dengan kebijakan yang merupakan asas atau dasar pemikiran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Kebijakan pemerintah harus mengandung tujuan penting untuk kesejahteraan masyarakat. b. Perumusan kebijakan pemerintah harus fleksibel. c. Kebijakan pemerintah harus melibatkan berbagai disiplin ilmu. d. Adanya lembaga-lembaga kebijakan dan perumusan kebijakan yang profesional. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari penetapan sasaran umum, arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: 36 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


1. Profesionalisme Sumber Daya Manusia. 2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan Pajak Daerah. 3. Kerjasama

dengan

Perguruan

Tinggi,

Pusat

Penelitian

dan

Pengkajian, dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. 4. Jaringan

kerjasama

penelitian

dan

pengembangan

dalam

mewujudkan sistem informasi dan database yang berorientasi Teknologi Informasi. 6. Pelimpahan kewenangan perpajakan baru (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) yang memperluas basis pajak daerah.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program

yang dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action

dalam pemenuhan organization progress. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya, jadi program adalah salah satu Cara untuk Mencapai Tujuan sedangkan Sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:  Penetapan kebijakan  Program operasional  Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:  Spesifik  Terukur  Agresif  Berorientasi kepada hasil 38 Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016


 Memiliki jangka waktu tertentu Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD 2011-2016 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program

dan

kegiatan

yang

mana

kebijakannya

mengarah

pada

peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program

ini

merupakan

kegiatan

rutinitas

pelaksanaan

pelayanan

administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

disiplin

aparatur 39



dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indicator hasil dari program ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin pegawai. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan - laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini mewujudkan gambaran dan target capaian program dan kegiatan SKPD khususnya bidang pendapatan yang ditampilkan melalui ekspose kegiatan/event daerah pada masa tertentu sehingga keseluruhan data yang



ditampilkan tersebut dapat dijadikan masukan untuk kepentingan stokholder/ masyarakat.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini menitikberatkan kepada perluasan sumber-sumber pendapatan dengan

melaksanakan

dan

meningkatkan

kegiatan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan dari kebijakan/strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat meningkatnya sumber pendapatan daeraj baik yang sudah ada maupun yang masih dalam tahap pendataan. Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :



Tabel 4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

(1)

(2)

Tujuan : 1.Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal

Sasaran 1; Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran 2 ; Tercapainya penerimaan pajak daerah sesuai potensi yg dimiliki

Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Sasaran 3 ; Terkendalinya pengelolaan piutang Pajak Daerah

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sasaran 4 ; Terlaksananya pengawasan atas penerapan system pemungutan pajak self assesment

(3)

(4)

(5)

Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tujuan :

Sasaran 1;

pendapatan

bagi hasil

(6)

Tersedianya materai dan benda pos lainnya untuk kelancaran kegiatan rutin

Terwujudnya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas

(7)

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

3,100,000

Lokasi

(20)

(21)

Dipenda

Tebo

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

target

Belanja prangko dan benda pos lainnya 600 lbr

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab


3,000,000


3,764,000

9,864,000

Minyak Genset 5000 L, Belanja telpon, Belanja Listrik

155,000,000


95,000,000


119,168,000

369,168,000

Belanja Asuransi Kendaraan 2 Unit

15,000,000


42,000,000


47,040,000

104,040,000

16,800,000

46,800,000

Pelunasan pajak kendaraan dinas operasional

2. Tercapainya Tercapainya Renstra Dipenda Tebo Tahun 2014-2016 penerimaan Kabupaten penerimaan

15,000,000

15,000,000

Izin kendaraan Roda 4 (empat) 6 (Unit)



42


Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah

pajak provinsi sesuai potensi daerah Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tujuan : 3.Terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah

Tujuan : 4.Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan mutu pelayanan yang transparan, akuntabel dan professional

Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

160,000,000

Sasaran 1; Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB

Honor tim pengelola keuangan dan kegiatan 7 (Tujuh) )rang



Sasaran 2; Tersedianya tenaga professional untuk pengelolaan PBB

Honor tim Pengadaaan barang dan Jasa 3 (Tiga ) orang



Sasaran 3; Terlaksananya pemutakhiran data dan tersusunnya data wajib PBB yang akurat

Honor Tim Pengelola barang 2 (Dua) orang



Honor Tim Pemeriksa Barang 2 (Dua) Orang



Sasaran 1; Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak; dan meningkatnya transparansi pelayanan

Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sasaran 1; Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan yang terkait

Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

195,306,000

537,626,000

63,840,000

165,009,000

Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kerja 44,169,000

Sasaran 2; Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

Tujuan : 5.Meningkatnya system pengelolaan pajak daerah

182,320,000

Peralatan kerja terpelihara dengan baik


57,000,000

Honor petugas kebersihan 5 (Lima) orang



alat dan bahan kebersihan, wipol, kain pel,ember 24 bh



29,500,000

15,000,000

43 16,800,000

61,300,000


Sasaran 2; Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

perbaikan 12 (Dua Belas) Unit komputer



Perbaikan meja kursi 29 (Dua puluh sembilan ) Unit



Perbaikan kursi Tamu 2 (dua) set



Pelaksanaan rutinitas kantor berjalan dengan baik


102,303,000

80,000,000

89,600,000

HVS F4 70 gram 215 rim



HVS A4 70 gram 10 rim






bolpoint boliner 10 Lusin



Pensil 2 B 5 Lusin

Pensil 2 B 5 Lusin

Pensil 2 B 5 Lusin

Tinta laser jet 60 Ktk



Cartridge Epson LQ 15 bh



amplop putih 15 pak

amplop putih 15 pak

amplop putih 15 pak

buku kwitansi besar 15 bh



spidol white board 15 bh



lem putih 10 tube

lem putih 10 tube

lem putih 10 tube

CD RW isi 50 5 Tabung



Odner kertas 10 Ls

Odner kertas 10 Ls

Odner kertas 10 Ls

Odner Plastik 35 Bh

Odner Plastik 35 Bh

Odner Plastik 35 Bh

271,903,000

44


Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Box file plastik 35 bh



Slide Binder 25 bh

Slide Binder 25 bh

Slide Binder 25 bh

Buku Agenda 20 Bh

Buku Agenda 20 Bh

Buku Agenda 20 Bh

Steker 15 Bh

Steker 15 Bh

Steker 15 Bh

isi steker 75 Ktk Lakban 20 Bh



Kertas Fax 10 Bh

Kertas Fax 10 Bh

Kertas Fax 10 Bh

Amplop 20 Ktk

Amplop 20 Ktk

Amplop 20 Ktk

Klip kertas 18 Kotak



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


69,588,000

78,350,000

87,752,000

cetak lakip 20 Bh

cetak lakip 20 Bh

cetak lakip 20 Bh

cetak blangko NPWPD 100 Bh



Cetak RENJA 20 Buku

Cetak RENJA 20 Buku

Cetak RENJA 20 Buku

Cetak TAPKIN 20 Buku



Cetak IKU 20 Buku

Cetak IKU 20 Buku

Cetak IKU 20 Buku

Cetak KOP Kertas BUPATI Tinta Emas 2 rim



cetak KOP Setda

cetak KOP Setda

cetak KOP Setda

Cetak KOP Kertas Dinas Pendapatan



Cetak Map Kop dinas Pendapatan



Cetak Amplop Kop Bupati Setda dan Dipenda



cetak laporan tahunan



235,690,000

45


Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan : Penyediaan

cetak kalender himbauan pajak daerah


foto copi

foto copi

foto copi

penjilidan

penjilidan

penjilidan

Terciptanya kenyamanan dan keamanan lingkungan 10,740,000

10,000,000

11,200,000

bola lampu hemat energi 80 Bh



Kabel 8 rol

Kabel 8 rol

Kabel 8 rol

terminal 50 Bh

terminal 50 Bh

terminal 50 Bh

Kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar

4,700,000

48,000,000

53,760,000

belanja laptop 1 Unit



Belanja printer 2 Unit



Belanja kursi tamu 1 set



Belanja lemari karcis retribusi 2 unit



Belanja modal pengadaan parabola 2 Unit



Belanja pengadaan infocus 1 Unit



gambar presiden dan wakil 5 pasang



Gambar bupati dan wakil bupati 5 pasang



31,940,000

106,460,000

46

Tersedianya bahan bacaan

bahan bacaan dan dan buku peraturan Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun 2014-2016perundang-undangan peraturan perundangundangan


76,060,000

50,000,000

56,000,000

182,060,000


Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

belanja surat kabar

belanja surat kabar

belanja surat kabar

Jasa iklan surat kabar



Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

Tercapainya keseragaman dan masukan yang saling berhubungan

42,718,500

35,000,000

39,200,000

116,918,500

224,000,000

625,797,270

80,640,000

204,640,000

Terpeliharanya dengan baik gedung kantor

50,000,000

65,000,000

171,490,000

Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5 unit (roda empat), 15 unit (roda dua)

321,480,000

657,520,000

25,000,000

Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor 10 unit

makan minum rapat

makan minum rapat

makan minum rapat

makan minum tamu

makan minum tamu

makan minum tamu

Perjalanan dinas luar daerah 22 kali

Terlaksananya kegiatan teknis administrasi perkantoran

201,797,270


52,000,000

200,000,000


72,000,000

Penjaga kantor 1 orang



Ajudan kepala dinas 1 orang



tenaga administrasi 4 orang



Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor

Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun Program2014-2016 : Peningkatan Disiplin


Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5 unit (roda empat), 15 unit (roda dua)

Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor

15,000,000

164,550,000

33,770,000


Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5 unit (roda empat), 15 unit (roda dua) Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor 10 unit

-

47 50,000,000

108,770,000


Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

Kegiatan : Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas harian

Terlaksananya Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Terciptanya aparatur pemerintah yang berkompeten dan good goverment

Tersedianya 44 stel pakaian dinas pegawai

Tersedianya 44 stel pakaian olehraga pegawai

8 kali pelatihan

22.500.000


22.500.000


200,000,000

28.750.000

13.780.000

8 kali pelatihan

80,000,000

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD


30.000.000


18.000.000

81.250.000

54.280.000

15 kali pelatihan

120,000,000

400,000,000

6,600,000


8,000,000

14,600,000

15,000,000

Terselenggaranya pameran pembangunan di Kabupaten Tebo dengan baik dan lancar

15,000,000

44,660,000

10 Jenis Pajak Daerah

392.950,000

Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


-

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi



Terselenggaranya pameran pembangunan di 14,660,000 Kabupaten Tebo dengan baik dan lancar

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap 10 Jenis Pajak Daerah


Kegiatan : Penyusunan rancangan Peraturan Pajak Daerah

Terlaksananya penyusunan Perda Pajak Daerah

Tersedianya Peraturan ttg Pajak Daerah

Kegiatan : Rekonsiliasi dan penataan penerimaan daerah

Terlaksananya rekonsiliasi dan penataan penerimaan daerah

430,450,000

Pemutakhiran Data PBB P2 Kegiatan : Pemutakhiran Renstra Dipenda Kabupaten Tebo Tahun data base 2014-2016 wajib pajak PBB 100.571 WP P-2

Terpenuhinya akurasi data penerimaan daerah Terlaksananya Pemutakhiran Data PBB P-2 92.699 WP


391,950,000 3 Peraturan Pajak Daerah

280,000,000

556,700,000

-

Terlaksananya Pemutakhiran Data PBB P-2 20.000 WP

1.215.350

-

-

Terpenuhinya akurasi data penerimaan daerah Terlaksananya Pemutakhiran Data PBB P-2 20.000

96.000.000 96.000.000

280,000,000

211.000.000

560,000,000

767.700.000

48


Kegiatan : Pelayanan pajak daerah

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan kegiatan 11 jenis pelayanan pajak daerah

Kegiatan : Pendataan dan pendaftaran calon wajib pajak daerah

Terlaksananya pendataan & Pendaftaran WP Pajak Daerah

Kegiatan : Penetapan pajak daerah

Terlaksananya Penetapan terhadap 10 Jenis Pajak Daerah

Kegiatan : Penagihan pajak daerah

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan kegiatan 11 jenis penagihan pajak daerah

Kegiatan : Penagihan pajak bumi dan bangunan

Kegiatan : Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB serta pengelolaan basis informasi pajak

Kegiatan : Evaluasi pajak daerah

Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan

Terpeliharanya Basis data PBB serta Basis Informasi Pajak

Terlaksananya Peningkatan Hasil Pajak Daerah Sektor Migas/Minarba dan Lainya

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah

Terlaksananya penambahan sumber-sumber Pajak Daerah dan terlaksananya penertiban Pajak Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku

Kegiatan : Pengendalian dan Monitoring Dana Perimbangan, DBH Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terlaksananya Optimalisasi penerimaan Daerah

Kegiatan : Penyelenggara -an analisis pajak daerah

Tercapainya penyesuaian ketetapan nilai pajak daerah dan penentuan potensi pajak daerah Jumlah...



400,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000,000


127,600,000


125,000,000

252,600,000


197,600,000


180,000,000

377,600,000

80,000,000

144,000,000

65,000,000

118,000,000

10 Jenis Penagihan Pajak Daerah Penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat/wajib pajak secara optimal

-

-

-

-

-

-

Tersedianya laporan pajak daerah

-

-

Terlaksananya penambahan WP Baru dan Penertiban Pajak Daerah

-

-

Tersedianya 3 unit perangkat informasi dan pengolahan basis data

64,000,000

53,000,000

103,900,000

159,200,000

10 Jenis Penagihan Pajak Daerah Penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat/wajib pajak secara optimal Tersedianya 6 unit perangkat informasi dan pengolahan basis data Tersedianya laporan pajak daerah Terlaksananya penambahan WP Baru dan Penertiban Pajak Daerah

-

180,000,000

283.900,000

159.200.000

318.400.000

83.600.00.000

83.600.000

120.000.000

120.000.000

82.500.000

82.500.000

3.772.600.000

9.314.945.770

49 3.144.125.770

2.398.220.000




BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pengukuran kinerja merupakan suatu metoda yang digunakan untuk menilai kemampuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu pengukuran kinerja juga merupakan peralatan manajemen untuk menilai keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan strategi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011 2016 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Renstra periode 2011-2016 dan khusus

Dinas Pendapatan

Kabupaten Tebo penyusunan Renstra dilakukan untuk periode 2014-2016 karena Dipenda Kabupaten Tebo baru terbentuk pada tahun 2014. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan dan terkait dengan salah satu misi yang diemban yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak/wajib retribusi. Sesuai

dengan

misi

tersebut,

indikator

kinerja

Dipenda

adalah

pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :



Tabel 5 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada No.

Indikator

awal periode RPJMD (Rp.)

Kondisi Capaian Setiap Tahun (Rp.)

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0 (2014) (1)

(2)

(3)

Tahun 4 (2015)

Tahun 5 (2016)

(4)

(5)

1

Pajak Hotel

18.000.000

22.500.000

25.000.000

2

Pajak Restoran

300.000.000

375.000.000

430.000.000

3

Pajak Hiburan

13.000.000

16.250.000

9.000.000

4

Pajak Reklame

5

Pajak P P J

6

120.000.000

150.000.000

150.000.000

5.000.000.000

6.875.000.000

6.250.000.000

Pajak Air Tanah

5.000.000

5.250.000

5.000.000

7

Pajak Sarang Walet

5.000.000

5.000.000

8

Pajak Mineral bukan

500.000.000

650.000.000

660.000.000

1.100.000.000

5.000.000.000

1.150.000.000

-

logam dan batuan 9

PBB P-2

10

BPHTB Jumlah

250.000.000

350.000.000

350.000.000

7.311.000.000

13.449.000.000

9.029.000.000


(6)




BAB VII PENUTUP Otonomi Daerah mengharapkan agar daerah

mampu untuk

berotonomi yaitu mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan daerah.

Artinya,

daerah

otonom

harus

memiliki

kewenangan

dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan dapat meningkatkan produktivitas PAD. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



1. Memperluas basis penerimaan : Tindakan yang dilakukan untuk

memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 2. Memperkuat proses pemungutan : Upaya yang dilakukan dalam

memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM. 3. Meningkatkan pengawasan : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain

dengan

melakukan

memperbaiki

proses

pemeriksaan

secara

dadakan

pengawasan,

menerapkan

dan

sanksi

berkala, terhadap

penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui arah kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Recommend Documents