MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
--------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-IX/2011
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO
ACARA PEMBUKTIAN (VIII)
JAKARTA RABU, 22 JUNI 2011
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo PEMOHON -
Sukandar dan Hamdi
TERMOHON KPU Kabupaten Tebo ACARA Pembuktian (VIII) Rabu, 22 Juni 2011, Pukul 15.15 – 16.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim
Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: -
H. Sukandar Hamdi
B. Kuasa Hukum Pemohon: -
Heru Widodo Supriyadi Adi
-
Dhimas Pradana Subagiyanto
-
Saut Maruli Tua Hasibuan Sudarmanto
C. Termohon: -
Azhar Mulia (KPU Provinsi Jambi) Bahruloh (KPU Kabupaten Tebo) Sugirman (KPU Kabupaten Tebo)
D. Kuasa Hukum Termohon: -
Maiful Efendi Indra Lesmana
E. Pihak Terkait: -
Yopi Muthalib
F. Kuasa Hukum Pihak Terkait: -
Utomo Karim Adi Palenggot Pisil Yunus Yanti Nurdin Didi Sumarno Daruliyanto Saidah Manik
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB
1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam perkara Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, hari ini sidang pertama, sebagaimana biasa di Mahkamah ini adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah tapi sebelumnya saya persilakan dulu…, Pemohon? Ada hadir Pemohon? Pemohon dari 33 ya? Hadir? Silakan. Siapa yang hadir?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon hadir, Prinsipal Bapak Sukandar, S.Kom. dan Bapak Hamdi, S.Sos., M.M. Didampingi kami Penasehat Hukumnya, di sebelah kiri rekan Supriyadi, saya sendiri Heru Widodo, kemudian sebelah kanan Dhimas Pradana, dan Subagiyanto. Terima kasih, Majelis.
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, tidak ada pergantian Kuasa Hukum? Baik. Dari Termohon?
4.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Termohon hadir, saya Maiful Efendi, kemudian sebelah kiri saya dan seterusnya, Saudara Indra Lesmana, kemudian Saut Hasibuan, S.H. Kemudian yang berikutnya Bahruloh, yang sebelah kiri Bahruloh yaitu Saudara Ashar Mulia, kemudian Saudara Sugirman. Masing-masing kami Kuasa Hukum dan anggota KPU Kabupaten Tebo dan anggota KPU Provinsi Jambi. Terima kasih.
5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR KPU Provinsi hadir?
3
6.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Hadir, Yang Mulia.
7.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Panwas Kabupaten Tebo? Tidak hadir?
8.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Panwas tidak hadir, dalam perjalanan.
9.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kalau dalam perjalanan itu belum pasti. Kalau dari Tebo ke sini kan masih dalam pesawat, kalau naik pesawat. KPU?
10.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI KPU hadir.
11.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Panggil! Tidak hadir?
12.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI KPU Pusat tidak ada.
13.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR hadir?
14.
Bukan, ini…, makanya dengar dulu. KPU tidak hadir? KPU Provinsi
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Hadir.
15.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR KPU Kabupaten hadir?
4
16.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Hadir.
17.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Panwas? Tidak hadir?
18.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Panwas tidak hadir.
19.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Bawaslu?
20.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Juga tidak hadir.
21.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena ini pelaksanaan Putusan Mahkamah kan? Pihak Terkait?
22.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Baik, terima kasih Yang Mulia. Tahap pertama ada perubahan, maksudnya sebelumnya kan…, sebelumnya kuasa hukumnya Arteria Dahlan terus diganti dari kami tim advokasi bantuan hukum Demokrat, kemudian juga surat kuasanya ada penambahan beberapa orang Pak, di kuasa.
23.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, Saudara Kuasa baru dari Pihak Terkait?
24.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya.
25.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Betul kan?
5
26.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, benar.
27.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kuasa sebelumnya Saudara Arteria Dahlan dicabut?
28.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, dicabut.
29.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dicabut. Kuasa baru hadir di sini siapa?
30.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Hadir pada saat, ini saya sendiri Utomo Karim.
31.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
32.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Sebelah kanan saya paling kanan Adi Palenggot, sebelahnya Pisil Yunus, sebelah kiri saya Saidah Manik, ujung kiri Yanti Nurdin, yang di belakang Didi Sumarno dan Daruliyanto. Juga hadir bersama kami, Prinsipal atau calon Bupati Pak Yopi.
33.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Saudara Kuasanya yang Nomor 021?
34.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Kuasanya Nomor 021.
35.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
6
36.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Tapi ada penambahan beberapa orang tadi, tidak kita rubah, kita tambahkan beberapa orang.
37.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bagaimana penambahan Kuasanya? Saudara Kuasanya tidak dirubah? Apa dibikin Kuasa baru lagi tersendiri?
38.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Dibikin sama (…)
39.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masuk di dalam yang Nomor 21?
40.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, ini kami bawa yang perbaikannya…, penambahannya.
41.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba diambil! Jadi kuasa yang lama bagaimana? Itu kan jadi dua?
42.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Kalau yang satu ditarik saja Pak.
43.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi yang dipakai ini nomor 21 juga, tapi yang pakai ketik?
44.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya.
45.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang lama kan pakai tulis tangan?
7
46.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, Pak.
47.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Baik, untuk pertama dalam persidangan kali ini, kita minta Saudara KPU untuk melaporkan putusan, hasil Putusan Mahkamah tentang Pemungutan Suara Ulang, saya persilakan.
48.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Baik, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Meneliti atau dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam registrasi Perkara Nomor 33/PHPU.D… (…)
49.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebentar Saudara Termohon, sebentar dulu. Jadi, Saudara melaporkan pokok-pokok laporannya saja karena secara tertulis kan sudah masuk.
50.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Ya. Sudah masuk, Yang Mulia.
51.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, sudah masuk. Jadi yang Saudara laporkan bagaimana hasilnya, kan begitu? Dari pelaksanaan pemungutan suara itu.
52.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Baik, Yang Mulia.
53.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya dilaksanakan hari apa? Apa DPT-nya berubah enggak? Kemudian hasilnya seperti apa? Kan begitu?
8
54.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Mohon izin, Yang Mulia. Kami mulai dari tahapan pelaksanaan pemungutan suara, Yang Mulia.
55.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
56.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tebo. Sebagaiamana dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam registrasi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011 bahwa: a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan konsultasi ke KPU Republik Indonesia perihal meminta penjelasan tentang tahapan program dan jadwal pemungutan suara ulang. b. Kemudian apakah dimungkinkan adanya perubahan DPT. Kemudian diperbolehkan atau tidak tentang adanya pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon. c. Kemudian Komisi Pemilihan Kabupaten Tebo melakukan rapat koordinasi pemungutan suara ulang dengan Panwaslu Kabupaten Tebo dengan mengikutsertakan pasangan calon serta calon peser..., apa..., pasangan calon peserta partai pengusung, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. d. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tahapan dari dan persiapan PSU dengan PPK se-Kabupaten Tebo. e. Kemudian rapat koordinasi dan konsolidasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dan sebagai persiapan langkah-langkah penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011, bukti terlampir. f. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan peman..., penataan kelembagaan PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Tebo untuk menunjang kelancaran tugas PPK dan PPS dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. g. KPU Kabupaten Tebo melakukan penataan kelembagaan di lingkungan KPU Kabupaten Tebo sebagai berikut:
9
1. KPU Kabupaten Tebo memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk segera menyampaikan usulan perubahan susunan anggota, sekretaris, PPK, PPS, kepada KPU Kabupaten Tebo apabila terjadi perubahan perpindahan pegawai yang ditugaskan pada PPK atau PPS. 2. KPU Kabupaten Tebo memerintahkan kepada PPS untuk segera mempersiapkan pembentukan KPPS dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang. 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo memberikan undangan kepada Ketua dan anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo dan ket..., kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tebo. 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menetapkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011. Bahwa tahapan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon kepada..., kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Panwaslukada Kabupaten Tebo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan peninjauan ke PT Swadarma Era Grafindo Sarana Jakarta sebagai pemenang lelang cetakan surat suara dalam kegiatan PSU dan melaporkannya kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo. Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kapasitas perusahaan tersebut dalam pencetakan surat suara, di antaranya jumlah dan kapasitas mesin cetak. KPU Kabupaten Tebo memberikan penjelasan logistik Pemilukada kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo. KPU Kabupaten Tebo memberikan larangan kampanye pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo. KPU Kabupaten Tebo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo mengeluarkan surat perintah..., pemberitahuan dan pengawasan untuk penerimaan, pelipatan, dan pendistribusian surat kepada Panwaslu Kabupaten Tebo. KPU Kabupaten Tebo mengeluarkan surat pemberitahuan dan pengawasan untuk penerimaan, pelipatan, dan pendistribusian surat suara kepada Kapolres Kabupaten Tebo. KPU Kabupaten Tebo mengeluarkan surat edaran pendistribusian model C-6.KWK kepada PPK, PPS se-Kabupaten Tebo.
10
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tebo..., Pemilukada di tempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan surat suara di TPS Model C6-KWK.KPU kepada pemilih di wilayah kerjanya selambatlambatnya tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. KPU Kabupaten Tebo menginstruksikan kepada PPS melalui PPS untuk melaksanakan pendistribusian Model C6-KWK.KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo memberikan jadwal penerimaan logistik kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Tebo distribusi logistik pemungutan suara ulang terlaksana sesuai tahapan, jadwal, dan program yang sudah ditetapkan. KPU Kabupaten Tebo menyampaikan jad…, jadwal penerimaan dan pendistribusian logistik, bilik suara, surat suara, dokumen, dan perlengkapan di tempat pemungutan suara kepada PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo mengeluarkan surat edaran dan menginstruksikan kepada PPS dan KPPS bagi pemilih yang melapor selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara dan belum menerima Model C6-KWK, tetapi terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPS tahun 2011 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2011, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang Tahun 2011, agar PPS membuat surat keterangan untuk memberikan suara di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tebo. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemugutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2011 berkaitan dengan pendistribusian C6-KWK.KPU. KPU Kabupaten Tebo mengundang ketua PPK se-Kabupaten Tebo tentang persiapan akhir untuk PSU. KPU Kabupaten Tebo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2011 berkaitan dengan perpanjangan tugas anggota panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Tebo dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2005…, tanggal 5 Juni 2011, kemudian Pleno rekapitulasi hasil PSU Kabupaten Tebo di tingkat PPK se-Kabupaten Tebo tanggal 7 Juni 2011 dan di tingkat kabupaten tanggal 10 Juni 2011. KPU Kabupaten Tebo memberikan undangan rapat Pleno rekapitulasi hasil PSU. KPU Kabupaten Tebo mengeluarkan Surat keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi 11
Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Kinerja semua divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Langsung saja. 57.
HAKIM KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kesimpulan akhirnya.
58.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PSU Kabupaten Tebo. 1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2011. 2. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut telah dilaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011. 3. Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Tebo oleh KPU Kabupaten Tebo tertanggal 10 Juni..., 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011 adalah sebagai berikut. Perolehan suara pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten Tebo Tahun 2011. - Nomor Urut 1, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H. Sukandar, S.Kom., M.Si dan Hamdi, S.sos., M.M. suara sa..., jumlah suara sah yaitu 78.754, persentase suara sah 50,08 %. - Nomor Urut 2, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama H. Ridham Priskap, S.H., M.M. dan Eko Putra, S.H., M.Si. suara sah 5.836, persentase suara sah 3,71%.
12
-
Nomor Urut 3 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Yopi Muthalib, BBA, MBA., dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, M.Tp suara sah 72.656 persentase suara sah 46,21%. - Jumlah suara sah 157.246 suara, persentase suara sah 100%. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara pemungutan suara pertama tanggal 10 Maret 2011 dengan pemungutan suara ulang tanggal 5 Juni 2011 dimana Pasangan Calon Nomor 1 Pemohon yang dalam pemungutan suara pertama meraih sebanyak 74.436 suara, pada PSU meraih sebanyak 78.756 suara. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dalam pemilihan…, pemungutan suara pertama meraih sebanyak 12.982 suara pada pemungutan suara ulang meraih sebanyak 5.836 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Pihak Terkait yang dalam pemungutan suara pertama meraih sebanyak 77.157 suara dan pada pemungutan suara ulang meraih sebanyak 72.656 suara. Hasil PSU ini mengakibatkan perubahan penetapan pasangan calon terpilih yang semula dalam pemungutan suara pertama tanggal 10 Maret 2011, pasangan calon terpilihnya adalah pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait dengan meraih sebanyak 77.157 suara atau 46,88% maka dalam pemungutan suara ulang tanggal 5 Juni 2011, pasangan calon terpilihnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pemohon dengan meraih suara sebanyak 78.754 suara atau 50,8%. Kejadian khususnya tentang keberatan minimnya sosialisasi KPU tentang pemungutan suara ulang oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan menolak menandatangani Berita Acara, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kemudian kami masuk kepada Penutup. Berdasarkan uraian yang sudah kami sampaikan di atas, mengharap perkenan Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa laporan KPU Kabupaten Tebo ini dan memberikan amar putusan, menerima permohonan…, menerima laporan Termohon KPU Kabupaten Tebo dan dinyatakan sah dan mengikat Berita Acara Model DB-KWK.KPU tanggal 10 Juni 2011 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tebo Tahun 2011. Yang ketiga, menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2011 tentang…, 10 Juni 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Empat, menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Suara Ulang
13
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Demikian penutup, Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa laporan KPU Kabupaten Tebo ini, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 59.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, pertanyaan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang, apakah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPU Provinsi?
60.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Peran kami tadi, Yang Mulia, tetap kami buat laporan (…)
61.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Termasuk kepada KPU Nasional?
62.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Ya, Nasional.
63.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, KPU Provinsi ada hadir? Ada hadir? Ada penjelasan yang akan Saudara berikan, singkat, terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang karena Saudara diminta untuk memberikan supervisi pengawasan terhadap pemungutan.
64.
KPU PROVINSI: AZHAR MULIA Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, maka KPU Provinsi, 4 hari kemudian, yakni tanggal 19 April 2011 akan mengundang semua anggota KPU Kabupaten Tebo termasuk semua sekretariatnya dalam rangka melaksanakan supervisi dan koordinasi, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati, pertama agar KPU Kabupaten Tebo untuk menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pemungutan suara ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, disepakati juga bahwa agar KPU Tebo segera melaksanakan koordinasi dengan pihak bupati dan DPRD ini dalam rangka 14
tujuannya menanyakan kesiapan anggaran. Berikutnya, kita sepakati juga agar KPU Tebo melaksanakan evaluasi total terhadap jajaran di bawahnya, mulai dari PPK, PPS, hingga kepada KPPS. Alhamdulillah ini semua sudah dilaksanakan oleh KPU Tebo, itu supervisi yang pertama. Supervisi yang kedua yakni tanggal 18 Mei 2011, kita lakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Tebo, kita evaluasi lagi internal sekretariat KPU dan KPU bagaimana persiapan. Pertama, kita menanyakan apakah sudah dibuat jadwal dan tahapan, pada saat itu KPU Tebo menjawab sudah selesai dan sudah…, sedang dirancang karena masih menunggu kepastian anggaran dari bupati. Yang berikutnya, tanggal 24 Mei KPU Provinsi supervisi lagi, ini dalam rangka menghadiri bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan ya kan, di mana kita diundang sebagai narasumber. Sehabis Bimtek, kita lakukan rapat koordinasi lagi dengan KPU Tebo karena mengingat dari evaluasi-evaluasi yang sudah dilaksanakan pada pemungutan suara pertama, masih banyak kelemahan-kelemahan di jajaran internal KPU. Yang berikutnya tanggal 1 Juni, kita laksanakan supervisi lagi Kabupaten Tebo terutama mengecek kesiapan logistik. Dari hasil kunjungan kita ke Kabupaten Tebo pada saat tersebut bahwa logistik sudah sampai semuanya di kabupaten dan sudah dalam proses penyortiran. Nah, namun dalam pada saat logistik ini dicek, memang ada suarasuara atau protes-protes dari pihak-pihak yang menurut kami itu, katakanlah, tidak akurat, artinya tudingan miring terhadap KPU itu tidak benar. Contohnya begini, Yang Mulia bahwa surat suara sudah dikirim dari perusahaan dalam keadaan terlipat. Nah, setelah kami tanya kepada KPU Kabupaten, ini adalah bukan maksud KPU Tebo untuk melaksa..., untuk membuat, berbuat curang. Ini adalah salah satu bentuk, bagaimana kerjanya lebih efektif, lebih praktis. Ya kan? Toh setelah ada kecurigaan dari pihak tersebut maka kita undang semua saksi untuk menyaksikan proses penyortiran. Ternyata tidak satu pun…, artinya ada surat suara yang terlipat itu yang sudah dicoblos. Yang rusak kita pisahkan, ya kan, kemudian yang dalam kondisi bagus, kita masukkan ke pada kotak suara. Ini, kecurigaan ini tidak terbukti. Kemudian pada hari H proses pemungutan suara ulang, KPU Pusat, dalam hal ini KPU RI, Pak Dr. Abdul Azis bersama kita KPU Provinsi, itu langsung mengunjungi KPU Tebo. Di beberapa kecamatan kita mengelilingi, langsung melihat suasana pemungutan suara ulang pada hari itu. Alhamdulilah, secara umum itu berjalan dengan lancar, baik, tertib, aman, dan terkendali. Ya kan? Nah, sehabis proses pemungutan suara ulang, ya kan, itu muncul persoalan. Ada di satu TPS, TPS 2 Desa Bedaro Rampak, yang mana ada sembilan orang tidak terdapat dalam DPT, menggunakan hak pilih. Pada saat tersebut, KPU Kabupaten Tebo minta pendapat kita ke KPU Provinsi 15
maka kita sampaikan. Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, bagi lebih dari seorang yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih maka di satu TPS tersebut harus diulang pencoblosannya. Alhamdulilah, berdasarkan masukan kita kepada KPU Kabupaten Tebo, KPU Kabupaten instruksi kepada PPK, akhirnya di TPS 2 itu diulang. Yakni sebelum proses rekap di KPU Kabupaten. Yakni, sesuai dengan peraturan, paling lambat satu minggu sejak proses pemungutan. Nah, termasuk juga rekomendasi dari Panwas Kecamatan. Kemudian yang terakhir, kita juga hadir pada saat proses prarekap dan rekapitulasi di Kabbupaten Tebo. Semua proses ini kita monitor langsung, kita supervisi langsung. Secara umum setelah kita supervisi, tidak ada yang melanggar aturan, berjalan dengan sesuai ketentuan undang-undang. Jadi, demikianlah Yang Mulia yang bisa kami sampaikan, terkait kewenangan kami KPU Provinsi melaksanakan supervisi dan koordinasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabilahitaufikwalhidayah, assalamualaikum wr. wb. 65.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Pelaksanaan pencoblosan di TPS yang diulang itu melampaui tujuh hari atau sebelum tujuh hari?
66.
KPU PROVINSI: AZHAR MULIA Sebelum tujuh hari, Yang Mulia.
67.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebelum tujuh hari. Oke. Saudara tidak membuat laporan tertulis?
68.
KPU PROVINSI: AZHAR MULIA Tadi karena ada kesalahan teknis tadi mau nge-print, belum kita print. Tadi dari Panitera (...)
69.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, nanti disampaikan (...)
70.
KPU PROVINSI: AZHAR MULIA Ya, siap. Nanti saya sampaikan.
16
71.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Secara tertulis, ya!
72.
KPU PROVINSI: AZHAR MULIA Siap.
73.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Dari Pemohon, ada tanggapan yang akan disampaikan?
74.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Ada, Yang Mulia.
75.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Singkat! Apa?
76.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Kami sudah sampaikan juga secara tertulis, meskipun itu bukan menjadi kewajiban kami menurut amar putusan Mahkamah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan terhadap hal-hal yang sama yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi, tidak kami ulang. Mengenai tahapan, kemudian peserta, dan hasil pemungutan suara ulang. Yang perlu kami tegaskan di sini, kepada persidangan hari ini adalah tentang munculnya permasalahan terkait daftar pemilih tetap. Waktu itu memang ada dari Pihak Pemohon, menemukan indikasi adanya dugaan DPT yang bermasalah. Kemudian dengan alasan supaya penyelenggaraan pemungutan suara ulang itu lebih legitimate, kami Pemohon menyampaikan laporan kepada Termohon dan melalui Saudara Ricky Lumbangaol juga melaporkan kepada Panwas tentang adanya DPT bermasalah agar supaya segera diperbaiki. Nah, kemudian dari apa yang kami sampaikan kepada Termohon maupun kepada Panwas, itu direspon dengan baik. Pada tanggal 30 Mei, Termohon telah menyikapi laporan kami, menyelenggarakan rapat koordinasi dan hasilnya antara lain; sepakat untuk menarik seluruh salinan DPT yang telah didistribusikan kepada PPK, kemudian DPT yang digunakan pada pemungutan suara ulang tanggal 5 Juni adalah DPT yang digunakan pada Pemilukada tanggal 10 Maret. Kemudian mengundang seluruh PPK untuk hadir di KPU tanggal 1 Juni 2011.
17
Dan selain itu, Yang Mulia. Panwaslukada juga memberikan rekomendasi kepada KPU, kepada Termohon untuk..., apa namanya, menyelesaikan permasalah itu. Dan dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon ternyata memang ada kesalahan, kekeliruan teknis dalam pencetakkan salinan. Bukan karena kesengajaan, dan itu yang beredar DPT Pilgub dan Pilpres, kemudian diganti menjadi DPT Pemilukada tanggal 10 Maret 2011. Dengan adanya tindak lanjut dari Termohon, kemudian kami pun menganggap permasalahan itu menjadi selesai karena tindak lanjut itu dilakukan di akhir Mei atau 1..., setidak-tidaknya 1 Juni sudah dilakukan klarifikasi dan penyelesaian di tingkat Termohon. 77.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
78.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Terkait hasil..., sama dengan apa yang ada di sertifikat C-1 maupun DA-1 dan DB1-KWK, sebagaimana telah disampaikan oleh Terlapor, kemudian kejadian khusus di TPS 2, sebagaimana juga dilaporkan oleh KPU Provinsi. Yang menjadi penekanan bagi kami, yang perlu kami sampaikan kepada persidangan ini bahwa munculnya permasalahan 9 orang itu yang tidak terdapat dalam DPT itu mencoblos, ternyata kami mendapatkan bukti ke-9 orang itu dimobilisasi oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mencoblos Nomor Urut 3. Dan hasilnya, Yang Mulia, sungguh fantastis perolehan suara Pemohon, ketika 5 Juni 2011 menurun sedikit, tapi Pihak Terkait menurun sangat jauh dalam Pemil..., pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2011.
79.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, kesimpulannya?
80.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya. Terakhir, Yang Mulia. Ada hal yang sangat mengganggu bagi kami bahwa di dalam pemungutan suara ulang terhada..., terda...., nampaknya Pihak Terkait masih juga mengulangi lagi pelanggaranpelanggaran yang dilakukan, yakni di antaranya melibatkan jajaran pejabat dari tingkat kepala dinas, kepala bagian, camat, kepala sekolah, guru, PNS di Kabupaten Tebo sebagaimana kami uraikan dalam laporan tertulis kami. Kemudian juga adanya tindakan money politics melalui istri 18
calon wakil bupati. Kemudian adanya intimidasi kampanye terselubung dan adanya black campaign, di mana Pihak Terkait menyatakan, salah satunya yang kami punya bukti, ketika pertemuan dengan masyarakat Dusun Lancar Tiang mengatakan..., yang mengganggu karena yang mengatakan ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, mengatakan bahwa Pemohon menang dalam Perkara Nomor 33 karena mengeluarkan uang 3 miliar. Kami punya rekamannya dan nanti akan kami lampirkan dalam laporan kami. Tentunya yang terakhir, Yang Mulia. Dalam (...) 81.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tadi sudah terakhir, sekarang terakhir lagi!
82.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, petitumnya, Yang Mulia.
83.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh, ya. 84.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami mohon agar Majelis Hakim menetapkan perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara ulang tanggal 5 Juni adalah sebagaimana tabel yang kami sampaikan secara tertulis. Pasangan Nomor Urut 1, sebanyak 78.754 suara. Pasangan Nomor 2, 5.836 suara, dan Pasangan Nomor 3, sebanyak 72.656 suara. Yang kedua, menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang tanggal 5 Juli adalah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara..., Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tingkat KPU Kabupaten Tebo, tertanggal 10 Juni dan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2011, tertanggal 10 Juni. Yang ketiga, menetapkan Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 78.754 suara sah atau 50,08% sebagai pasangan calon terpilih, sebagaimana Surat keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011. Demikian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.
85.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu tanggapannya itu ada tertulis…, sudah diserahkan ke sini? 19
86.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah, Yang Mulia.
87.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Itu yang keluar uang 3 miliar itu untuk siapa?
88.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Untuk Mahkamah katanya, Yang Mulia.
89.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Disebutkan di situ?
90.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Disebut.
91.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara sebutkan di situ?
92.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Disebut.
93.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tunjukkan buktinya ya.
94.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya.
95.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nanti kalau jelas orangnya, suruh tangkap, digantung di depan Mahkamah itu.
96.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 20
97.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh, jadi nanti dibuktikan itu karena itu jadi perkara panjang nanti urusannya ya. Jadi tidak…, jangan pernah menebarkan fitnah, isu yang tidak benar seperti itu. Kalau 3 miliar untuk pengacara sih wajarwajar saja itu karena ada jasanya. Berperkara di Mahkamah Konstitusi itu tidak dipungut biaya 1 rupiah pun, itu jelas. Dan yang kedua, tidak ada sogok-menyogok berperkara di Mahkamah Konstitusi ini, kita sudah kebal dengan isu-isu yang seperti itu. Tapi, kalau ada buktinya silakan dibuktikan, kalau tidak itu menjadi fitnah ya. Jadi, kadang-kadang itu selalu begitu. Kalau menang dibilang kasih duit, itu dalil yang kalah. Nanti yang menang lain lagi ceritanya. Selalulah seperti itu ya. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, namanya berperkara. Tapi kita tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan soal-soal seperti itu, kebenaran itu enggak bisa dibeli dengan apa pun. Kalau kebenaran itu dibeli, tunggulah kehancurannya. Baik, sekarang Pihak Terkait. Saudara ada tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang ini? 98.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, baik, Pak. Pertama, di sini kami membawa perbaikan juga, Pak.
99.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Perbaikan apa?
100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi (…) 101. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tanggapan? 102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Perbaikan tanggapan dan kita mohon karena kan di dalam PSU ini kita juga mohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam PSU ternyata banyak kecurangan-kecurangan juga (…) 103. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, makanya ada tanggapan enggak Saudara terhadap itu? 21
104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ada, Pak. 105. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah dibuat secara tertulis? 106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Sudah dibuat tertulis dan ini perbaikannya. 107. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba diambil! Sebelumnya Saudara sudah menyampaikan juga tanggapan? 108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Sudah. 109. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini perbaikannya? 110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, Pak. 111. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sampaikan ke pihak-pihak! 112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Boleh dibacakan sedikit, Pak? 113. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, pokoknya begini. Pokok-pokoknya saja, apa yang menjadi inti dari pada keberatan Saudara, kan begitu, ya. Sama saja saya kasih waktunya…, kesempatannya sama saja, ya. Jangan…, ndak usah dibaca semua! Nanti dibaca juga kan gitu, kan akan ditanggapi juga begitu ya. Tapi Saudara kan sebagai pengacara pasti ingat kalau Saudara yang bikin. 22
Apa yang menjadi inti daripada keberatan Saudara, misalnya…, karena ini kita bicaranya tentang penyelenggaraan pemungutan suara ulang itu kan gitu. Kalau yang lalu sengketanya kan sudah kita periksa. Nah, sekarang yang sepanjang menyangkut pelaksanaan pemungutan suara ulang. Apa yang menjadi keberatan Saudara? 114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 115. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He em. 116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi, pertama yang disampaikan oleh Pihak Pemohon dalam mengenai masalah DPT. Di dalam amar putusan sela itu tidak ada katakata harus pemut…, pemutakhiran salinan DPT. Dan ini ternyata DPT ini dirubah, Pak. Kemudian, undangan itu (…) 117. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang merubah siapa? KPU? 118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, Termohon. 119. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Termohon, he eh. Terus! 120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Kemudian sempat dibagikan undangan C6-KWK dari perubahan DPT itu. Kemudian di tengah jalan tidak jadi…, mereka bilang tidak jadi tetap pakai yang lama. Tapi undangan ini kan sudah tersebar ke manamana, Pak. 121. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He em.
23
122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi, ada suatu..., suatu kekacauanlah Pak, di situ Pak. Ini yang kita minta menjadi perhatian dari pihak..., Pihak Mahkamah. 123. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Saya baca sedikit, Pak. 125. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu berkaitan dengan DPT kan gitu? 126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 127. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Intinya ya seperti itu. Lalu yang ke dua apa lagi? Kan gitu. Detailnya nanti kita baca di sini. 128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi, ini ke…, saya baca sedikit, Pak. Jadi, alasan-alasan pokok sebagai dasar keberatan Pemohon. Bahwa pelanggaran yang…, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, melibatkan penyelenggara dari tingkat KPU Kabupaten Tebo hingga tingkat TPS, aparatur pemerintah hingga tingkat RT, aparat negara dari tingkat Kapolda Provinsi Jambi, Kapolres Tebo beserta jajarannya di bawahnya. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Suksesnya hingga tingkat TPS. Pelanggaran tersebut terjadi secara meluas di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Tebo dengan perincian sebagai berikut. Jadi ada pengge…, penggelembungan suara dan penggembosan. Di sini tidak usah kami bacakan, Pak. Ini di sini ada tabel juga.
24
129. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, intinya kan penggelembungan dan penggembosan suara? 130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 131. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu menurut Saudara, nanti dibuktikan. 132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. Terus ada (…) 133. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dalam…, dalam tanggapan Saudara tertulis, anggap dibacakan. Kan gitu? 134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. Dianggap dibacakan (…) 135. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu, yang ke dua apa? Soal apa? 136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ini tabelnya ada, tidak usah dibaca. Ada intimidasi. 137. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, politik uang ada enggak? 138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Mengenai politik ada. 139. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itu (…) 25
140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Itu di halaman 11. 141. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh. Kemudian, intimidasi oleh aparat kepolisian? 142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, aparat kepolisian maupun tim sukses. 143. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Khususnya oleh Polres Tebo, ya kan? 144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, maupun oleh Tim Sukses dari Pasangan Nomor Urut 1. 145. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He em. Lalu, kampanye hitam? 146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Kampanye hitam. 147. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berupa apa itu kampanye hitam itu? 148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Dia membagi…, membagi selebaran, di halaman 13. Apa saya bacakan, Pak? Halaman 13. 149. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, di…, jadi, kalau di sini ini mengedarkan selebaran kan gitu? 150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, Pak. 26
151. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang menyudutkan Pihak Terkait? 152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 153. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kan? Bahwa PPK mengaku bujangan, padahal sudah menikah. Kan itu ditulis di sini, ini. 154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. Benar, Pak. Terus (…) 155. KETUA: M. AKIL MOCHTAR “Lumasyah kito telah dibohongi.” (suara tidak terdengar jelas) kan itu. Itu…, itu di antaranya, kan gitu? 156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, di halaman 13. 157. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh, dengan…, dan juga apa namanya…, isu-isu tentang akan
dibangunnya gereja, kalau si Pihak Terkait…, apa namanya…, Terkait ini yang menang, kan begitu? 158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 159. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Dan banyak lagi yang lainnya.
27
160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, jadi ini…, terus kami…, kami buat kecurangan-kecurangan tersebut, yang terstruktur, massif, tadi Pak, ini per kecamatan, Pak. Ini ada tabelnya juga. 161. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, saya sudah baca (…) 162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi semua kecamatan…, jadi semua kecamatan. 163. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu, berikutnya keberpihakkan aparat kepolisian. Bentuknya seperti apa itu? 164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Bentuknya seperti mereka ikut turun membagikan uang, terus ada intimidasi kepada Pasangan Nomor 3, maupun Tim Suksesnya (…) 165. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, membagikan uang, mengintimidasi, ya kan gitu? 166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Terus membantu untuk menarik tadi, DPP apa undangan itu, Pak. 167. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Menarik…, menarik? 168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM DPP, undang…, undangan tadi, Pak. 169. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Undangan memilih?
28
170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, yang tadi salah itu. 171. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh. 172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Berdasarkan (…) 173. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Membantu penarikkan undangan memilih yang telah diedarkan? 174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 175. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh, oke. 176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ini semua kalau Bapak lihat ke belakang, kami buat tabel. 177. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dan itu terjadi di? 178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Semua di (…) 179. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kecamatan, di seluruh kecamatan? 180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, di seluruh kecamatan, Pak.
29
181. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian pelanggaran oleh istri calon, ini apa maksudnya ini? Membagikan uang 40 amplop. 182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, money politics. 183. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Rp50.000,00 masih…, masuk money politic, ya. Jadi memang intinya penggembosan suara, kemudian money politics, keterlibatan oknum kepolisian (…) 184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Intimidasi. 185. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Intimidasi, pelanggaran oleh penyelenggara, ya kan? 186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 187. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu black campign, itu inti dalil Saudara? 188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, ini semua ada di 12 kecamatan kami buat tabelnya, Pak. 189. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Dalil Saudara mengatakan bahwa hal yang Saudara sebutkan itu terjadi di seluruh kecamatan, kan gitu kan? 190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, benar.
30
191. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lengkapnya seperti sebagaimana dalam permohonan Saudara? 192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, tidak kami bacakan di dalam tabel. 193. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi ini paketnya tadi kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat suatu terobosan. Ini PSU ini ternyata banyak kecurangankecurangan, jadi kami mohon supaya bisa dibuka persidangannya, kami bisa menghadirkan saksi dan bukti-bukti. 195. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa maksudnya terobosan itu apa? 196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Maksudnya terobosan kalau sidang-sidang selain…, apa…, PHPU, kadang-kadang kalau setelah PSU ini kan hanya sekali Pak, terus berikutnya pengucapan putusan. Nah, ini kita minta supaya bisa dibuka kembali, ya seperti biasalah Pak, jadi periksa saksi dan bukti. 197. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, tetapi sifatnya ini masih bagian dari perkara yang lalu. Oleh sebab itu kan kita sudah memberikan kesempatan, lalu kita perintah pungutan suara ulang, lalu ada hasilnya. Hasilnya juga menimbulkan keberatan bagi pihak-pihak, silakan, kan gitu? Saudara mengajukan bukti surat enggak dulu? 198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, kami akan ajukan karena cukup banyak (…)
31
199. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan akan, jadi harus Saudara ini…, buktikan dulu yang paling mudah yang pertama surat-surat dulu kan? Karena ini pelaksanaan pemungutan ya, jadi kita balik ini biasanya, ya. Bukti suratnya dulu berkaitan dengan ini, nanti saksinya kita pertimbangkan. Berapa saksi yang akan hadirkan? 200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya kira-kira 30 orang, Pak. 201. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 30, dibuat daftarnya? 202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Baik. 203. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dibuat dimasukkan?
daftarnya,
kemudian
daftar
bukti
suratnya
segera
204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Besok akan kami siapkan. 205. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pada sidang berikutnya. Saudara Pemohon (…) 206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Apa saya bisa baca petitumnya? 207. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, sebentar dulu. 208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 32
209. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi Saudara akan mengajukan bukti surat dan bukti saksi, kan begitu? 210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. 211. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini kan tambahan dari yang lalu ini, tapi khusus terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara, kan gitu, putaran keduanya. Oke, petitumnya? 212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Akan dibacakan oleh rekan kami. 213. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, bacalah. 214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TISYE YUNUS Terima kasih, Yang Mulia. 215. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, sudah lama enggak dengar suara perempuan ini, laki-laki semua terus. Sudah beratus-ratus perkara Pilkada ini. Coba baca dulu yang lembut ini. 216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TISYE YUNUS Petitum primer: 1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, tertanggal 10 Juni 2011. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tebo, 5 Juni 2011 adalah sebagai berikut. Nama Pasangan Calon, Sukandar-Hamdi=73.849 suara. Ridham-Eko=5.826 suara. Yopi-Sapto=78.487 suara. 33
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Yopi Muthalib, BBA. MBA., dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, MPP., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Terpilih Tahun 2011, atau 1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Berita acara rekapitulasi penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, tertanggal 10 Juni 2011. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengambil alih proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupetan Tebo Tahun 2011. 4. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tebo. 5. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dahulu Pemohon. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Mohon hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, terima kasih, Yang Mulia. 217. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, itu petitumnya ya? Tapi ex aequo et bono enggak dibaca tadi? Sudah, ya. Saya hanya dengar mohon putusan yang adil dan patuh menurut hukum. Saudara mengajukan bukti surat dan saksi 30 ya? Pemohon mengajukan saksi enggak? 218. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami pertama, Yang Mulia, akan mengajukan saksi, emudian mohon klarifikasi dalam persidangan ini karena untuk memperjelas posisinya. Di sini Pihak Terkait tadi menyampaikan tanggapan, tapi di dalam yang tertulis ini posisinya adalah mengatasnamakan kami sebagai Pemohon, sedangkan perkara ini adalah Perkara Nomor 33 yang diajukan oleh Pasangan Sukandar dan Hamdi. Nah, sehingga nanti bagaimana kami akan menanggapi atau memberikan keterangan terkait dalil-dalil dituduhkan yang menyangkut Pasangan Nomor Urut 1. Demikian, Majelis.
34
219. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yalah. Saudara ta…, aku diam-diam saja tadi. Karena tadi di sini disebut Pemohon. Seharusnya Saudara tetap menyebutkan dirinya Pihak Terkait di dalam petitumnya. 220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya. Di sini kami…, Pemohon, dahulu Terkait, terus (…) 221. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak. Kalau Pemohon perkara baru. Ini kan perkara yang dulu? Oleh sebab itu, posisinya Saudara kan di situ duduk Pihak Terkait, Pemohon tetap Pemohon. Hasilnya sudah ada, tapi kan Mahkamah belum memutuskan. Ya, kan? Hasil pemungutannya sudah ada. Perintah Mahkamah itu di dalam putusan minta KPU melaporkan hasilnya, tapi putusan belum ada. Kan begitu? Nah, oleh sebab itu, posisinya tetap Pihak Terkait. Jadi misalnya begini, ‘menerima permohonan Pihak Terkait.’ Kan begitu? Menyatakan…, tapi di sini Saudara tulis ‘Pemohon,’ kecuali dalam permohonan baru. Mau Saudara renvoi atau bagaimana ini? 222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Renvoi saja, Pak. 223. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Karena ini nanti berkaitan. Posisinya tetap, nomor perkaranya tetap ini. Direnvoi ya. 224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Ya, Majelis. 225. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Menjadi Pihak Terkait. Pemohon di sini menjadi Pihak Terkait. Nanti aslinya Saudara coret, Saudara paraf ya. Tapi saya menyatakan bahwa misalnya di sini. Primer: ‘menerima permohonan Pemohon’ itu diganti ‘menerima permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.’ Ya, kan? Membatalkan Berita Acara. Oke. Menetapkan perolehan suara pasangan ini. Menyatakan..., kemudian..., atau ‘menerima permohonan Pemohon,’ 35
senang sana. Untuk seluruhnya kan? Nah, Itu diganti nanti. Oke? Sudah? Cepatlah! Ini belum salat ini. Mengajukan Saksi atau enggak? 226. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mengajukan, Yang Mulia. 227. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berapa? 228. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 25, Yang Mulia. 229. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Terlalu banyak. Saudara majukan dulu, tapi nanti Majelis yang akan menentukan. 230. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO 20, ini. 231. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masukkan dulu daftarnya. 232. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, siap. 233. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pihak Terkait..., eh, Pihak Terkait..., Termohon? Tidak ya? 234. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Mengajukan penyelenggara saja, Yang Mulia. Dari PPK, 12. 235. KETUA: M. AKIL MOCHTAR PPK. Berapa banyak?
36
236. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI 12. 237. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 12. Surat-surat disiapkan ya! 238. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Ya. 239. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kita surat dulu. Masuk dulu semua, baru saksi begitu. Baiklah. Tapi posisinya kita tukar. Saks..., bukti surat dulu kemudian Saksi Terkait dulu, begitu lho, kita periksa. Karena Terkait posisinya menjadi Pemohon, seakan-akan, tetapi posisinya tetap Terkait. Karena dia yang mendalilkan, kan begitu? Jadi, surat-suratnya..., bukti suratnya masuk ya, terutama yang berkaitan dengan C-1, DA, ya kan? Dan DP yang ingin kita lihat, kan begitu? Laporannya begitu, faktanya seperti apa? Ada enggak keberatan? Ada enggak apa itu..., kan itu dulu. Baru kita saksi-saksi. Ya, Pemohon..., semua. Jadi, hari ini kita tunda Senin dulu, kita tunda Senin. Acara pertamanya bukti surat dulu, semuanya. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Lalu kita melanjutkan pemeriksaan saksi. Lalu setelah kita mengesahkan bukti surat, kita memeriksa dulu Saksi Pe..., Pihak Terkait, 20 ya. Saudara siapkan sebagaimana biasa, daftarnya, dia menerangkan tentang apa ya. 240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UTOMO KARIM Jadi, Senin juga Pak? 241. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Senin. Jangan disela dulu, belum selesai. Nanti saya anukan…, jadi sidang ini kita tunda hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, jam 14.00 dengan acara Pembuktian, surat lebih dahulu. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Yang kedua kita akan memeriksa Saksi Pihak Terkait terlebih dahulu, 20 orang. Oke, cukup ya? Kenapa kok pada sepi semua ini?
37
Baik, dengan demikian sidang dalam perkara ini selesai dan ditunda hari Senin. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 16.00 WIB
Jakarta, 22 Juni 2011 Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d.
Paiyo NIP. 19601210 1985021001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
38
