MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------MAHKAMAH KONSTITUSI
RISALAH SIDANG REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR--------------------196, 197, 198/PHPU.D-VIII/2010 RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KONAWE SELATAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA ACARA JAKARTA SELASA, 1 JUNI 201
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA SELASA, 9 NOVEMBER 2010
0
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 196,197,198/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura PEMOHON -
Benhur Tommy Manno dan Nuralam Thoblas Solossa dan Haryanto Hendrik Worumi dan Pene Ifi Kogoya
ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Selasa, 9 November 2010 Pukul 13.10 – 14.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Harjono
Wiwik Budi Wasito
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i
Pihak yang Hadir: Pemohon Perkara Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010: -
Nuralam
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010: -
Bambang Widjojanto Iskandar Sonhadji Paskalis Letsoin John Richard Iwan Niode
Pemohon Perkara Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010: -
Haryanto
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010: -
Taufik Basari Nur Annissa Rizki Virza Roy Hizal Ridwan Talib
Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010: -
Hendrik Worumi Pene Ifi Kogoya
Termohon: -
Hendrik Baskandit (Ketua KPU Kota Jayapura) Marinis Youn Victor Manengke pendeta Manu
Kuasa Hukum Termohon: -
Zainal Jupri Sabar Iwangging Hendrik Denga ii
Kuasa Hukum Pihak Terkait: -
Arteria Dahlan Yohanes Makul
iii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB
1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang perkara Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010 nomor 197/PHPU.DVIII/2010 dan 198/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah untuk perkara nomor 196 saya persilakan, Bapak. Siapa yang di beri kuasa. 2.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Terima kasih Yang Mulia, Pemohon 196 yang hadir adalah principal dari calon Walikota Jayapura Bapak Nuralam…, Dr. Nuralam kemudian kuasa hukumnya adalah Bambang Widjojanto kemudian kami sendiri Iskandar Sonhadji. Kemudian rekan kami yang ada di belakang Saudara Paskalis Letsoin kemudian John Richard, S.H., kemudian Iwan Niode, Iwan Niode, S.H. Kami akan membacakan langsung Pak Majelis?
3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Nanti dulu sebentar.
4.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Terima kasih.
5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Pemohon 197.
1
6.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 197/PHPU.DVIII/2010: TAUFIK BASARI Baik, terima kasih Yang Mulia kami Pemohon dari perkara 197 dari pasangan nomor urut 5 yakni pasangan Thobias Solossa dan Pak Haryanto. Hadir pada hari ini principal Bapak Haryanto di sebelah kanan saya lalu kuasa Pemohon saya sendiri Taufik Basari, sebelah kanan saya Nur Annissa Rizki di belakang ada Virza Roy Hizal dan Ridwan Talib terima kasih.
7.
KETUA: ACHMAD SODIKI 198 Pemohon.
8.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nomor perkara 198 kami sendiri Hendrik Worumi sebagai Pemohon dan Wakil kami Pene Ifi Kogoya tanpa kuasa hukum. Ya. Terima kasih.
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI Bapak pengacara?
10.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Siap, tidak kami (…)
11.
KETUA: ACHMAD SODIKI Langsung?
12.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Langsung Pemohon?
13.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah dari Pihak Termohon.
2
14.
KUASA HUKUM DARI TERMOHON: ZAINAL JUPRI Terima kasih Majelis Hakim yang kami Muliakan. Dari pihak Termohon yang hadir bersama kami adalah ketua KPU Kota Jayapura Bapak Drs. Hendrik Baskandit kemudian Marinis Youn kemudian Bapak Victor Manengke, SH. Dan Bapak pendeta Manu. Kuasa hukum bertiga saya sendiri Zainal Jupri, S.H. ada Sabar Iwangging, S.H. dan Hendrik Denga, S.H. Terima kasih Yang Mulia.
15.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik dari Pihak Terkait.
16.
KUASA HUKUM DARI PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Pihak Terkait Yang Mulia mewakili principal kami Bapak Dr. Hendrik Hamadi pasangan calon Bupati eh pasangan calon Walikota dan Dra. Livilin L.A Ansanai Monim, calon Wakil Walikota. Bersama ini saya pribadi Yang Mulia Arteria Dahlan di samping saya Bapak Yohanes Makul, S.H., Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. 17.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, sudah lengkap ya. ya, baiklah saya persilakan untuk perkara nomor 196 untuk memaparkan secara singkat silakan.
18.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Bahwa permohonan kami…, permohonan keberatan kami, kami ajukan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura terutama terhadap berita acara tanggal 22 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 88 tahun 2010. Alasan kami mengajukan keberatan karena adanya indikasi manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di maksud tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan distrik atau PPD untuk distrik Jayapura Selatan yang sah. Yang telah di tanda tanganin semua Saksi dari Pemohon pasangan calon yang hadir dalam pleno PPD. Hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
1. 2.
3.
4.
Rincian alasan kami adalah bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tidak didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Distrik Jayapura Selatan yang sah, yang telah disetujui serta ditandatangani oleh 5 orang saksi pasangan calon. Kecuali pasangan calon nomor 6 karena memang tidak hadir pada saat pleno PPD Jayapura Selatan. Termohon pada saat melaksanakan rekapitulasi di tingkat kota justru hanya didasarkan dan merujuk pada catatan-catatan atau copy rekap hasil perolehan suara yang dibuat sendiri secara sepihak dan atau, dalam tanda kutip “dimanipulasi” oleh saksi pasangan calon nomor 4. Catatan atau copy tersebut tidak hanya tidak akurat, tetapi validitas kebenarannya sangat diragukan. Termohon telah dengan sengaja menolak dan mengabaikan klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris PPD Jayapura Selatan terhadap hasil rekapitulasi PPD Jayapura Selatan yang sah dan benar, dan telah dibuat dalam rapat pleno terbuka di PPD dan telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir. Bahwa kami akan langsung pada petitum, inti permasalahannya sudah kami bacakan tadi. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sudilah apa kiranya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya Menyatakan batal demi hukum, void ab initio. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 88 tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Ketua..., Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010. Dan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 88 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010. Serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. Menyatakan dan menetapkan rekapitulasi perolehan suara yang benar dan sah dari masing-masing pasangan di dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Jayapura adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor 1 memperoleh suara 15.759 atau 12,48%. Pasangan nomor 2 =38.929 atau 30,84%. Pasangan nomor 3= 16.923 atau 13,40%. Pasangan nomor 4=26.408 atau 20,92%. Pasangan nomor 5=24.815 atau 19,66%. Dan pasangan nomor 6=3.411 atau 2,70%. Menyatakan dan menetapkan bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya satu putaran.
4
5. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon nomor 2, atas nama Drs. Benhur Tommy Manu, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. 6. Memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk memperbaiki surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 88 tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh Kota Jayapura tahun 2010. Dan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 88 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010. Serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan menyatakan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan yang benar dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sesuai butir 3 di atas. Demikian permohonan kami, Bapak Hakim. Tidak ada perubahan dengan yang sudah kami masukkan. Terima kasih. 19.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Berikutnya yang 197.
20.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 197/PHPU.DVIII/2010: TAUFIK BASARI Baik. Kami ada perbaikan dari permohonan. Apakah disampaikan dahulu? Kemudian kami beritahukan atau kami paparkan dulu?
21.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
22.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 197/PHPU.DVIII/2010: TAUFIK BASARI Yang berlaku yang ini perbaikan terakhir. Kami juga mohon izin pakai podium agar lebih singkat padat, terima kasih. Kami juga… Baik, terima kasih. Kami akan paparkan secara singkat. Selamat siang panel Hakim Yang Mulia kami kuasa hukum pasangan calon nomor 5 Tobias Salosa, Harianto akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Untuk menyingkat waktu kami akan langsung ke permohonannya. Berikut adalah hasil penghitungan suara di Termohon yang ditetapkan melalui KPU Nomor (suara tidak terdengar jelas) dan berita acara tanggal 22 Oktober 5
2010. Bisa ditampilkan slidenya? Mohon kepada petugas kami tadi sudah sampaikan bahwa akan memakai slide. 23.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ada petugas ini?
24.
HAKIM: ACHMAD FADIL SUMADI Lanjut saja halaman berapa, gitu saja.
25.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 197/PHPU.DVIII/2010: TAUFIK BASARI Baik, ada di halaman, ada dalam tabel 1 di halaman 4. Selanjutnya dari penghitungan Termohon tersebut maka kita bisa melihat bahwa pasangan nomor 2 mendapatkan 36.769 suara atau 29,13%, pasangan nomor 4 mendapat 24.985 suara atau 19,79%, pasangan nomor 5 yakni Pemohon mendapat 24.815 suara atau 19,66%.
26.
KETUA: ACHMAD SODIKI
Mic-nya sebentar, itu dibetulin dulu jangan ditutupi kertas. 27.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 197/PHPU.DVIII/2010: TAUFIK BASARI Kami lanjutkan, Pemohon menyatakan Pemilukada berlangsung dua putaran, yang diikuti pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 4. Perbedaan suara antara pasangan nomor urut 4 dan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Termohon hanya berbeda tipis yakni 170 suara saja. Hasil penghitungan suara tersebut menurut Pemohon tidak benar adanya karena terdapat manipulasi dan penggelembungan suara serta berbeda dengan jumlah suara yang terdapat di TPS-TPS yang ada di Distrik Heram dan Jaya Pura Selatan. Untuk itu kami mengajukan keberatan terkait penghitungan suara di dua distrik tersebut. Berdasarkan penghitungan formulir C-1 yang dilakukan oleh Pemohon maka berikut ini adalah hasil yang benar. Slide ke-3. Baik ada di halaman di tabel 2 bahwa menurut penghitungan dari formulir C-1, maka suara untuk pasangan nomor urut 2 yang berada di peringkat 1 ada 34.865 suara atau 28%. Peringkat ke-2 yakni Pemohon pasangan nomor urut 5 Tobias Salosa dan Harianto dengan jumlah suara 25.071 suara yakni 20,14%. Sementara di peringkat ke-3 pasangan
6
nomor urut 4 Janhendrik Hamadi dan Livelin Loisa Ansanai Monim berjumlah suara 24.363 atau 19,57% dan seterusnya tidak kami bacakan. Metode yang dilakukan oleh Pemohon adalah menghitung ulang seluruh formulir C-1 di Distrik Heram dan Jaya Pura Selatan yang tabel-tabelnya kami cantumkan dalam perbaikan permohonan. Ternyata untuk distrik Heram terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penghitungan Termohon dengan Pemohon yang didasarkan pada formulir-formulir C-1. Berikut hasil rekapitulasi suara distrik Heram menurut Termohon yang tercantum dalam DB-1 sebagaimana terdapat di dalam tabel 3. Di dalam tabel 3 ini adalah suara distrik Heram yang tercatat di DB-1. Tidak kami bacakan. Lalu kita coba bandingkan dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon didasarkan pada formulir C-1, di tabel berikutnya. Di dalam penghitungan suara Distrik Heram, maka diperoleh beberapa perbedaan. Perbedaannya ada di tabel 12. Kalau kita lihat tabel 12 ini maka untuk pasangan nomor urut 1 perolehan suara dari C1 itu adalah 2091 sedangkan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dalam formulir DB1 itu 1886. Kalau kita lihat terjadi pengurangan sebanyak 205 suara. Untuk pasangan nomor urut 2 perolehan suara menurut Pemohoj berdasarkan formulir C1 adalah 5466. Sedangkan perolehan suara yang ditetapak oleh KPU dalam DB1 adalah 7265 sehingga terjadi penambahan 1799 suara sementara nomor urut 3 perolehan suara menurut Pemohon adalah 2508, sedangkan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU sama…, maaf berkurang 285 sehingga terdapat pengurangan sebanyak 423 suara. Sementara pasangan nomor urut 4 menurut perolehan suara didasarkan pada penghitungan formulir C1 jumlah suaranya adalah 4346 sementara perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU di dalam formulir DB1 tercatat 4875 suara atau mendapat penambahan 529. Untuk Pemohon nomor urut 5 perolehan suara berdasarkan formulir C1 yang kami hitung tedapat 5954 suara. Sementara peolehan suara yang ditetapkan oleh KPU di dalam DB1 adalah 5645 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 309 suara sementara nomor 6, perolehan suara menurut Pemohon dalam formulir C1 585. Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU 583 sehingga terdapat pengurangan 2 suara. Selanjutnya dari proses yang kami lakukan ternyata manipulasi dan penggelembungan suara ini dilakukan secara sistematis dengan pola tertentu. Pemohon membandingkan antara formulir C1 dengan rekapitulasi formulir D dari kelurahan DA di tingkat distrik terlihat pola penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menaikkan sangat besar untuk pasangan nomor urut 2 dan 4, sementara Termohon juga menaikkan angka Pemohon dan pasangan calon lainnya namun dengan jumlah yang sedikit atau dikurangkan dari jumlah suara yang sebenarnya. 7
Semua perbandingan tersebut sudah kami uraikan secara detil di dalam permohonan kami sehingga tidak kami bacakan di dalam presentasi ini. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan adalah untuk distrik Heram terdapat penggelembungan hasil perolehan suara di sebanyak 40 TPS. Di Distrik Heram yakni 15 TPS di Kelurahan Waena. Bisa di slidenya diperlihatkan? 15 TPS Kelurahan Waena TPS nya tidak kami sebutkan satu persatu, lalu 10 TPS di kelurahan Yabansai, 11 TPS di Kelurahan Hedam dan 1 TPS di kampung Waena. Sementara untuk Distrik Jayapura Selatan terdapat di 13 TPS di Jayapura yang mengalami penggelembungan yakni, 3 TPS di Kelurahan Hamadi, 1 TPS di Kelurahan Lumbay, 6 TPS di Kelurahan Adipura, 3 TPS di Argapura dan seterusnya. Nah, kami juga ingin memberikan 1 contoh dalam tabel berikutnya, bagaimana cara Termohon melakukan pola penggelembungan bisa dilihat slide di dalam tabel? Ya. Di dalam tabel ini kita melihat bagaimana TPS 26 kelurahan Waena Distrik Heram dinaikkan suaranya. Kita lihat untuk pasangan nomor urut 2 jika kita hitung model C1…, formulir C1 maka tercatat 57 suara. Sementara di dalam model DA1 tiba-tiba suaranya naik menjadi 127 sehingga ada kelebihan atau penambahan 70 suara. Nah sementara untuk pasangan nomor urut 4 dari 39 dari formulir C1 di formulir DA1 melonjak menjadi 79 suara artinya terdapat penambahan 40 suara. Untuk pasangan nomor urut 5 dari jumlah 31 suara, tercatat dimodel DA1 61 suara, sehingga juga dinaikkan oleh Termohon, mungkin untuk menutupi kenikan-kenaikan lainnya, dengan jumlah 30 suara. Namun kenaikan untuk pasangan nomor urut 5 lebih kecil dibandingkan nomor urut 2 dan pasangan nomot urut 4. kita juga bisa melihat dari salah satu contoh saja yang kami berikan di TPS 26 ini jumlah kenaikannya adalah angka yang bulat 70, 40, 30. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara untuk menggelembungkan ini di dalam proses pemeriksaan pembuktian nantinya. Selain penggelembungan yang dilakukan secara sistematis terstruktur dan masif oleh Termohon. Termohon juga secara sengaja menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lainnya dalam hal mengikuti proses Pemilukada Kota Jayapura. Sejak awal Pemohon dihalang-halangi menjadi pasangan calon. Namun setelah menggugat di PTUN, dan dimenangkan maka Pemohon menjadi pasangan calon, tetapi Pemohon harus mengikuti proses Pemilukada di tengah-tengah tahapan, tidak seperti pasangan calon lainnya. Tentu jika diberikan kesempatan yang sama, Pemohon mampu mendapat suara yang lebih besar dari yang diperoleh saat ini. Terakhir Pemohon juga mempermasalahkan posisi Termohon yang memiliki masalah hukum terkait dengan status mereka sebagai tersangka atas tindak pidana penyuapan. Dalam kesempatan yang mulia ini kami 8
1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8.
28.
juga ingin menyiapkan semua pihak agar tidak menggunakan bukti-bukti palsu atau dipalsukan, dan kami percaya Mahkamah Yang Mulia ini dapat memeriksa dokumen-dokumen yang asli, maupun palsu, marilah kita mencari kebenaran dan menjunjung tinggi kejujuran. Sebagai penutup kami sampaikan petitum kami sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan KPU Nomor 88 tentang penetapan perolehan suara sah dan berita acara rekapitulasi tertanggal 22 Oktober 2010; Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Nomor 88 dan Rkapitulasi Hasil Perhitungan Suara tertanggal 22 Oktober 2010; Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU tersebut dan..., oh maaf, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Nomor 89 tahun 2010 tentang pasangan calon yang memenuhi syarat mengikuti putaran kedua; Membatalkan keputusan KPU Nomor 89 tahun 2010 tersebut; Menetapkan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Jayapura dengan perintah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang kami sampaikan di dalam petitum; Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Jayapura periode tahun 2010-2015, Memerintahkan Termohon menerbitkan suara surat keputusan hasil Pemilihan Umum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, atau (suara tidak terdengar jelas) kami tidak bacakan semua hanya yang beda saja yakni poin kelima..., maaf poin keenam memerintahkan pemungutan suara ulang di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan atau lebih subsidair yang lain sama kecuali nomor 6. memerintahkan pemungutan suara ulang diseluruh Distrik Kota Jayapura dengan memberikan kesemaptan yang sama bagi seluruh pasangan calon untuk mengikuti tahapan Pemilukada sejak awal, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Jadi untuk Pemohon kedua ini, ini sudah dianggap benar ya semua ya. Saya persilakan Pemohon ketiga. Perkara 198 ya.
9
29.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Terima kasih, selamat siang untuk Hakim Yang Terhormat di ruangan yang sakral ini. Ijinkan kami untuk menyampaikan permohonan kami di ruangan ini. Kami adalah kandidat yang..., atau calon kandidat dari independen atau perseorangan. Adapun yang menjadi persoalan yang kami harus ada atau datang di ruangan ini adalah ketika Termohon tidak melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 31, untuk lebih jelasnya saya mohon ijin akan saya sampaikan ada beberapa perubahan atas permohonan kami, mungkin saya bisa serahkan. Yang berikut Bapak kami..., yang berikut. Yang kedua kami mohon ijin kepada Majelis Hakim kalau bisa mengijinkan kami menggunakan mimbar ini.
30.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya silakan.
31.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Dan yang ketiga mungkin kami akan bacakan beberapa poin, kemudian (suara tidak terdengar jelas) akan membacakan poin selanjutnya.
32.
KETUA: ACHMAD SODIKI Barangkali pokok permohonan saja yang saudara bisa sampaikan ya supaya cepat.
33.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: HENDRIK WORUMI Kami langsung kepada objek permohonan. Bahwa menjadi objek dalam permohonan ini adalah keputusan Termohon Nomor 8 Tahun 2010, Tanggal 22 Oktober 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah, masing-masing kandidat pada Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010. Kedua, Keputusan Termohon Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon yang Memenuhi Syarat ke Putaran Kedua. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon, permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut.
10
1. Bahwa Pemohon merupakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2010-2015 dari calon perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; 2. Bahwa Pemohon maju sebagai walikota dan walikota berdasarkan dukungan riil secara faktual maupun administrasi. dari 20.660 dukungan; 3. Bahwa penilaian Termohon terhadap berkas dukungan yang disampaikan oleh Pemohon dan penentuan telah memenuhi syarat dukungan didasarkan pada syarat dukungan minimal yaitu 15.752. Dukungan pemilih dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon menempatkan Pemohon telah lulus syarat dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 15.713 dukungan. 4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010, Pemohon mendapatkan Termohon, mendapatkan Termohon telah menerbitkan surat keputusan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Jayapura tahun 2010. Berdasarkan lampiran berita acara rapat pleno No.13/PL/KPU-KT-JPR/7.2010 Tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabasahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak ditetapkan menjadi peserta Pilkada dengan alasan bahwa hasil penelitian persyaratannya tidak ada berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan pemililh; 5. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon nomor 71 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 terdapat…,tersebut, Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Juli 2010 dengan register Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2010 yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian; b. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 71 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 berdasarkan lampiran berita acara pleno…, ulangi, lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi. Surat permohonan dan persyaratan calon khusus pada lampiran 8 angka 8 bakal calon perseorangan lajur 2 atau atas nama Hendri Koromesos, M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, M.M.; 11
c. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 Tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 berdasarkan lampiran Berita Acara Rapat Lleno tanggal 13…, nomor 13/PL/KPU-KTJPR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Permohonan dan Verifikasi Perlengkapan dan Permohonan dan Persyaratan Calon Khusus, pada lampiran 8 angka 8 bakal pasangan calon perseorangan lajur 2 atas nama Hendri Koromesos, M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, M.M. Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari Calon Perseorangan tertanggal 30 Juni 2010; selanjutnya d. Menyatakan menetapkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/PEN/2010/PTUN-Jayapura Tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, tetap dipertahankan sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp273.000,00. poin 6 dan selanjutnya akan dibacakan oleh (…) 34.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 198/PHPU.DVIII/2010: PENE IFI KAGOYA
6. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Termohon tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk segera memerintahkan kepada pihak yang kalah KPU Kota Jayapura agar taat pada putusan tersebut; 8. Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyurati Termohon untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Agustus 2010, tetapi Termohon tetap tidak mau melaksanakan isi surat tersebut dan Termohon dengan etikat tidak baik mengeluarkan Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 7 September 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Pemilihan Umum Walikota dan 12
Wakil Walikota Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 9 September 2010 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 72 Tahun 2010 tentang Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta umum pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2010 dan sbagai peserta nomor urut calon walikota dan wakil walikota Jayapura; 9. Bahwa dengan tidak mencantukkan Termohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan wakil Walikota Tahun 2010 dan sebagai peserta nomor urut calon Walikota dan wakil Walikota jayapura sehingga Pemohon tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum Walikota dan wakil Walikota pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagai peserta pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Tahun 2010; 10. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota pada tanggal 11 Oktober 2010 maka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat demi hukum; 11. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota pada tanggal 11 Oktober 2010 maka keputusan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Kandidat pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon yang Memenuhi Syarat ke Putaran Kedua, adalah tidak sah dan batal demi hukum; 12. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masingmasing Kandidat pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon yang Memenuhi Syarat ke Putaran Kedua, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Jayapura Tahun 2010; 13. Bahwa Pemohon adalah objek hukum yang baik maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan 13
1. 2. 3.
4. 5.
6.
35.
Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon Yang Memenuhi Syarat Keputaran Kedua. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada tanggal 11 Oktober 2010. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon Yang Memenuhi Syarat keputaran Kedua. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai setiap pertimbangan dan keputusan yang akan diambil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baiklah. Jadi, untuk kali ini masih haknya bagi Pemohon, ya, untuk..., tadi antara lain telah memperbaiki permohonannya, ya. Jadi, Kalau Pemohon pertama itu minta ada rekapitulasi, ya, penghitungan suara ulang ditingkat PPD Distrik Jayapura Selatan Pak, ya? Betul? Ya, baik.
36.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Penghitungan ulang, Pak. Bahwa (…)
14
37.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, penghitungan ulang, toh?
38.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Bahwa yang dipakai oleh KPU Kota Jayapura itu bukan hasil dari rekap dari PPD Jayapura Selatan.
39.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
40.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Jadi, kami mohon yang ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi Jayapura Selatan itu hasil rekap PPD bukan hasil foto kopian, jadi bukan Pemilu ulang.
41.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, bukan. Memang saya tidak menyebut Pemilu ulang.
42.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Ya, terima kasih.
43.
KETUA: ACHMAD SODIKI Penghitungan suara, ya. Silakan Bapak.
44.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Baik, ya. Untuk 3 Pemohon kasusnya menjadi kasus komplit kalau dikumpulkan, ini kasus komplitnya ada nuansa-nuansa yang sangat berkaitan satu dengan yang lain tapi kalau dilihat dari permohonanpermohonan ini, agaknya tidak ada bukti Saksi, ya yang harus hadir? Ada? Ya, karena begini, Pemohon 196 itu kan memohon agar supaya penghitungan ulang itu didasarkan atas hasil dari PPD, ya kan? Hasil dari PPD itu kan…, ada kan rekap di PPD-nya? Tinggal itu saja kan sebetulnya buktinya? 15
45.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Saksi-Saksi PPD yang pada waktu itu melakukan.
46.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, itu kan pasti ada dokumen rekapnya kan? Yang disahkan oleh PPD?
47.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Ya, ada.
48.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Formulirnya itu?
49.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Ya. Kemudian Saksi yang itu, Pak, apa…, kesepatakan. Jadi, yang dipakai oleh KPU Kota itu adalah hasil kesepakatan di Pleno (…)
50.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu yang tidak benarkan mestinya (…)
51.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Ya, itu yang tidak benar, karena berdasarkan kesepatakan.
52.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kesepakatan itu tidak benar karena Pemohon punya hasil PPD yang katakan saja itu ditandatangani secara sah. Kalau itu yang jadi persoalan mestinya Termohon nanti juga apakah dokumennya sama tidak? Ini nanti akan kita cocokkan, ya. Pertama itu. Kalau yang Pemohon 196 ini dikabulkan maka Pemohon kedua dan Terkait punya kepentingan, ya kan? Pemohon kedua dan Terkait kalau yang Pemohon 196 kemudian dikabulkan habis ceritanya, enggak ada putaran kedua, kan gitu kan? 16
Oleh karena itu Pemohon 197 dan Terkait ini pada posisi mestinya untuk kepentingannya, membenarkan perhitungan Temohon yang ada sekarang, kan begitu kan? Kalau Pemohon kedua ada hitungan baru? 53.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Ya.
54.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ada hitungan baru. Tapi hitungan baru dari Pemohon kedua ini tetap memposisikan tidak sampai lebih 30% dari Pemohon pertama.
55.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Ya, betul. Cuma untuk peringkat keduanya adalah Pemohon.
56.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, peringkat kedua karena Pemohon yang 197 minta dijadikan peringkat kedua permasalahan utamanya adalah dengan Pihak Terkait. Nah, Pihak Terkait ini nanti kalau bisa posisinya tetap pada peringkat kedua. Jadi, ada 2 kepentingan Pihak Tekait bahwa Pemohon 196 tidak akan naik tapi juga Pemohon kedua 197 juga tidak akan naik. Ya, ini tadi yang saya katakan komplit di situ. Kenapa?
57.
KUASA HUKUM PEMOHON 196: BAMBANG WIDJOJANTO Yang Pemohon 2 ajukan, sebenarnya 2 distrik, Distrik Heram dan Jayapura Selatan (…)
58.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ya, itu nanti pembuktian ya? Ya, nanti pembuktian.
59.
KUASA HUKUM PEMOHON 196: BAMBANG WIDJOJANTO Ya, dan ini argumen Pemohon 1 juga…, Pemohon 2 berkaitan dengan Pemohon 1 karena (…)
60.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, Pemohon 2 dan Pemohon 1 tapi apapun yang dimohonkan adalah 2 distrik atau 1 distrik kepentingan Pemohon ke 2 adalah jangan 17
sampai naik suara itu lebih dari 30% kan begitu. Yang Pemohon ke 3 jelas di sini mintanya Pemilu ulang karena kalau tidak meminta Pemilu ulang maka pesertanya ya tetap saja Pemohon 3 tetap di luar kompetisi terjadi itu. Jadi, persoalannya lengkap tapi kalau dilihat dari sini, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan hanya melihat surat-surat bukti saja, Pemohon 3 jelas karena dasarnya adalah Putusan PTUN ya kan? Putusan PTUN yang menyarankan agar supaya masuk tapi ditolak oleh KPU sehingga persoalan hukumnya sudah tidak perlu bukti, Saksi apalagi tidak perlu saya kira, Pemohon 2 kalau mendasarkan perhitungan atas C-1, C-1 semua ya dan syarat C-1-nya Pemohon 2 ada semua itu untuk menghitung seluruh (…) 61.
KUASA HUKUM PEMOHON 196: BAMBANG WIDJOJANTO Lengkap semua.
62.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Lengkap semua ya?
63.
KUASA HUKUM PEMOHON 196: BAMBANG WIDJOJANTO Lengkap semua.
64.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tinggal masalahnya adalah kalau Pemohon 2 ini punya perhitungan C-1, C-1 yang dipunyai Pemohon 2 cocok enggak dengan C-1 yang dipunyai oleh Pemohon…, Termohon, ya kan? Jadi, tinggal itu semua kan kalau yang Pemohon 1 juga mencocokkan dari PPD tadi, cuma kalau sudah disisir dari C-1 ke sana maka PPD yang diutarakan untuk menghitung pada Pemohon pertama juga harus kembali mulai dari C-1 juga tidak bisa berhenti dari PPD saja, gimana ini Pemohon 1?
65.
KUASA HUKUM DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 196/PHPU.DVIII/2010: ISKANDAR SONHADJI Yang Mulia, berdasarkan informasi dari Saksi-Saksi yang sudah kami sediakan untuk memberikan keterangan kesaksian kemarin bahwa PPD Jayapura Selatan itu melakukan rekap itu Distrik Jayapura Selatan itu dari tanggal 11 sampai tanggal 14. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itu adalah penghitungan yang dilakukan oleh PPS terhadap semua hasil TPS dicocokkan disitu Saksi di distrik semua setuju. Kemudian pleno itu
18
tanggal 14 pleno di PPD jadi itu jadi sebelum pleno PPD itu ada perhitungan tiap TPS. 66.
KUASA HUKUM PEMOHON 196: BAMBANG WIDJOJANTO Ada sedikit Pak Hakim yang ingin kami…, jadi ada review terhadap PPS di tingkat PPD distrik itu khusus untuk Jayapura Selatan untuk mereview semua C-1 yang dihasilkan di PPS itu. Nah, itu sebabnya kami tetap menginginkan walaupun setuju ada bukti-bukti surat karena ini semuanya bicara soal penghitungan tapi ada proses di PPD yang kemudian merivew C-1 nah ini kemudian juga Saksi yang kami sediakan akan mengajukan ke situ. Nah, itu yang ingin…, terima kasih Pak.
67.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi, dari tingkat C-1 ke Jayapura Selatan masuk kepada PPD itu tidak langsung mentah diolah tapi ada perbaikan review di situ sehingga ada angka-angka baru yang muncul ya, ini di Pemohon 2 nanti ada catatan itu kalau Pemohon 2 masih menggunakan C-1 bisa berubah di review-nya persoal itu review tidak Pemohon nanti akan menjelaskan itu semua ya. Jadi, kira-kira pembuktiannya akan di situ semuanya ya.
68.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Boleh saya tambahkan sedikit terkait dengan yang disampaikan oleh Pemohon 196, memang kalau kami lihat semuanya kuncinya ada di formulir C-1 jika kita semua lihat hitung kembali semua C-1 maka kita akan temukan semua jawaban ini nah namun kami tetap membutuhkan adanya Saksi karena kami mengkawatirkan adanya manipulasi formulir C1 pasca rapat pleno. Oleh karena itu kami siap menghadirkan Saksi-Saksi yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, sehingga formulir C-1 yang ada di kami bisa dikonfirmasi kepada Saksi yang hadir di TPS pada saat itu. Nah, ini penting juga agar supaya bisa menjelaskan jika ada formulir C-1 yang berbeda entah yang dimiliki oleh Pemohon maupun Termohon atau Pemohon-Pemohon lain, nah ini oleh karena itu lah pentingnya bagi kami untuk menghadirkan Saksi.
69.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi ini Terkait ya dan Termohon ini untuk menggambarkan kirakira pemeriksaan kita nanti akan berat, titik beratnya di mana? Jadi, mulai C-1 dulu kalau dari bawah, C-1 Pemohon 2 akan mempertahankan bahwa
19
C-1 yang ada khusus 2 distrik itu sudah benar kan itu kan? Ya, satu. Yang di bawa Pemohon itu sudah benar? 70.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Ya, betul.
71.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ini tinggal apakah C-1 Pemohon itu sama dengan C-1 yang ada pada KPU. Kemudian setelah itu baru pada tingkat Kecamatan.., PPD Jayapura Selatan ini ada 2 versi 1 Pemohon 197 akan mempertahankan C1 dari awal tapi Jayapura Selatan untuk perkara 196 akan menekankan ada review di situ. Jadi nanti tinggal akan fokus ke situ. Terkait nanti tinggal akan mengambil posisi dimana yang akan dibuktikan itu? Mungkin mengambil keuntungan dari Pemohon pertama bisa untuk kasus lain mengambil keuntungan pada Pemohon 2 silahkan, tapi juga harus dengan bukti-bukti. Saya tidak bicara pada Pemohon 3 karena ini sudah jelas enggak ada kaitannya dengan persoalan itu, tinggal pertimbangan hukum. Karena ini sudah jelas seperti itu saya kira ini nanti tinggal menyiapkan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang relevan. Pemohon 1 bukti-bukti yang relevannya bawa, review itu ada dan setelah di-review hasilnya lain, Pemohon 197 akan mempertahankan C-1 bahwa C-1 yang benar sampai di Pusat seharusnya yang disampaikan C-1, tinggal Terkait ini mau kemana terserah ini mau berpihak kemana, membuktikan karena bisa dua-dua membantu. Saya kira nanti akan di sana pembuktiannya jadi sudah ada gambaran kira-kira nanti Termohon tidak usah cari-cari lain yang jadi fokus pemeriksaan itulah yang akan kita buka buktinya di sini. Saya kira begitu ya.
72.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Boleh tambahkan sedikit lagi, kami sudah mempersiapkan satu surat sebenarnya Majelis Hakim karena diskusinya soal formulir C-1 juga, yakni permintaan agar dapat menghadirkan data yang dimiliki oleh Polres Jayapura terkait dengan penghitungan di tiap TPS, jika memang diperlukan, jika memang ada formulir C-1 yang berbeda sehingga sebagai bahan pembanding kita bisa melihat mana yang benar. Nah, itu kami sudah siapkan suratnya kami akan masukkan kebagian kepaniteraan nanti.
20
73.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya kira itu sekitar fokus kita pemeriksaan nanti Saksi-Saksi disiapkan dan pemeriksaan berikutnya tidak usah harus dimulai dengan tanggapan Termohon tapi kita langsung bawa buktinya saja. Tolong siapkan bukti-bukti kalau C-1 yang dari Termohon itu mana? Kalau kemudian yang ada di Jayapura Selatan DPP di itu yang mana? Buktibuktinya, saya kira akan fokus ke situ sehingga nanti Saksi akan kita dengar pada saat akan membuka 1 dokumen, 1 dokumen itu Saksinya siapa lalu kesaksiannya apa, itu yang akan kita fokuskan. Saya kira begitu Pak Ketua untuk ini.
74.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, ini masih ada hal yang perlu diklarifikasi mengenai pemungutan suara ulang, saya persilakan Pak Fadil.
75.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini terserah Saudara Pemohon 197 fokus yang didiskusikan tadi adalah penghitungan ulang tapi ada petitumnya yang minta pemungutan suara ulang, ini sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan, 2 soal yang berbeda basisnya berdasarkan posita yang berbeda. Oleh karena itu, ini selanjutnya terserah ini mau diperbaiki lagi atau mau dipertajam atau mau menjadi apa namanya alternative petitum, ini terserah untuk berikutnya, karena kalau minta penghitungan ulang itu soalnya itu terletak dikesalahan menghitung kalau pemungutan suara ulang itu letak soalnya ada pada proses yang melanggar asas-asas pemilihan umum. Ini yang supaya dipertajam yang mana dengan cara membuang atau menjadikan alternative permohonan karena salahnya ada di dua-duanya kan bisa saja terjadi, ya salah menghitung ya proses yang tidak benar gitu, ini satu soal. Kemudian berikutnya lagi, khusus untuk 198 itu apa namanya enggak ada soal yang dimohon hanya satu yaitu Pemilukada ulang. Jadi, menghitung ulang dan Pemilukada ulang soal yang lebih maju lagi, soal yang berbeda. Nah, tapi ini ada Pihak Terkait juga, apakah hadir atau tidak? tadi belum memperkenalkan, Fredrik Hendrik Toam itu ada? Tidak ada ya. bersama dengan Jimmy Spennyel Ansanai apa, apa ini? Sama ini, bukan Pihak Terkait terhadap 196, 197, 198, calon nomor urut 6 ya, enggak ada ya? Kemudian dari Pihak Terkait yang sudah ada ini surat kuasanya dan permohonannya mana belum?
21
76.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Kemarin kita sudah mau kasih, Yang Mulia katanya besok saja langsung di persidangan.
77.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sekarang sudah? Mana itu diambil itu. Nanti kalau apa namanya…, persidangan sudah berlangsung Anda kehilangan hak untuk bicara. Itu kan susah surat kuasanya sama permohonannya. Jadi…, cukup? Silakan nanti dibagi, dikopi kalau belum, ya besok, silakan dibagi dulu.
78.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Mohon izin, Yang Mulia.
79.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.
80.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Untuk Surat Kuasa karena kami ada beberapa penambahan dan pergantian apa…, surat menyurat mau dirubah.
81.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI mau dirubah?
82.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Besok ada penambahan. Jadi, ada perbaikan Surat Kuasa.
83.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan mau ditambah atau mau diubah sehingga dikonsolidasikan menjadi satu naskah itu terserah Anda. Khusus untuk Pemohon 198 ya? Itu supaya tidak hanya putusan PTUN tapi juga surat-surat lain yang terkait dengan Saudara misalnya Saudara mengklaim sudah punya dukungan sekian itu dari mana itu? Gitu ya, itu yang penting di pengadilan itu kan soalnya soal bagaimana Anda membuktikan dan dengan bukti yang Anda buktikan itu, kami yakin. Kalau bukti yang Anda ajukan kami tidak yakin ya susah itu. Makanya yakinkan lah bahwa bukti itu benar, gitu ya. itu kepada Pemohon yang nomor 198. 22
Saya kira catatan-catatan saya itu dan khusus untuk KPU disilakan untuk mempersiapkan dari semua serangan yang diajukan kepada Anda dari 196 sampai dengan 198 saya tidak tahu persis Pihak Terkait ini mau nyerang siapa? Gitu. Ini dalam tanda kutip ya? Jangan lalu ini serangserangan nanti lalu sampai di rumah serangan betul kan enggak…, ini yang penting itu begitu, Pak. Jadi, Pihak Terkait fokusnya pada soal apa? Soal apa sehinga ini kan menyatakan siapa yang melakukan kesalahan itu penting buat orang yang dinyatakan bersalah itu. Dan sekali lagi supaya apa…, bahasa-bahasa terindikasi itu dihilangkan seharusnya, Pak terutama Pak Sonaji ini karena kalau maju ke pengadilan itu jangan terindikasi dipastikan saja itu terjadi seperti apa gitu ya? ya, jadi kalau terindikasi itu kan Anda sepertinya, apalagi di duga telah begitu, Anda sepertinya engga yakin itu. Jadi, pastikan bahwa itu terjadi bahwa nanti di dalam pembuktiannya itu Anda gagal itu soal yang kedua ya, begitu. Saya kira begitu, Pak. terima kasih. 84.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Sedikit, Yang Mulia.
85.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
86.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ATERIA DAHLAN Ini tadi terkait dengan pernyataan 197, Yang Mulia. mohon juga kita sampaikan di sini tidak ada satupun pemikiran untuk kita membawa bukti palsu itu satu. Kemudian kedua, tidak ada juga untuk tersirat kita untuk menghadirkan kesaksian Saksi-Saksi palsu dan perlu kita yakini kalau boleh ada konsensus bersama pada hari ini Yang Mulia, untuk kita ke depan kita semua ini menghormati MK, kita tahu integritas Mahkamah yang ada di sini dan tolong lagi jangan ada lagi kalimat-kalimat yang seperti itu gitu, sama kok kita mohon keadilan dan tidak ribut untuk melakukan pemalsuan sama sekali itu pertama. Yang kedua, melalui Yang Mulia tentunya tolong di ingatkan lagi karena terkait dengan jawaban kami nanti, Yang Mulia. ini dia mau pungutan ulang atau mau hitung ulang ini? Dalil-dalilnya tadi yang di sampaikan sama Yang Mulia biar kita enggak terlalu banyak ini menjawab karena tebal ini yang dibuat sama ini, dan juga mohon dicermati, Yang Mulia kalau mau pungut ulang Kabupaten atau apa cek dong ya? yang dipermasalahkan hanya beberapa TPS itu pun bisa kita persingkat lagi, Yang Mulia. Dan terakhir kami mohon ekspose didepan Yang Mulia jadi
23
enggak usah ada penghitungan ulang di sini saja kita buktikan mohon. Cukup, sekian Yang Mulia.
87.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik.
88.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Boleh kami tanggapi dulu?
89.
KETUA: ACHMAD SODIKI Singkat saja silakan.
90.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Yang pertama, soal petitum memang kami ajukan secara alternatif sebenarnya maksudnya adalah untuk membuka peluang atau ruang bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apabila ternyata ketika dalam proses pemeriksaan tidak diketemukan hal yang bisa dijadikan satu pegangan. Tapi, namun dengan demikian kami coba ikuti saran Majelis tadi kami sudah tanyakan kepada Pemohon langsung jadi kami hanya fokus pada petitum primer. Jadi, alternatifnya subsidernya didalam persidangan ini jika diperkenankan kami akan hilangkan. Namuan penjelasannya sebenarnya seperti itu tadi. Nah, yang kedua sebenarnya tidak ada kami menuduh siapapun yang terkait dengan bukti palsu justru kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait mari kita buka semua buktinya di sini kita hitung di sini biar semuanya tercapai. Nah, namun jika memang ada bukti yang berbeda, maka kita harus pastikan kenapa kemudian itu bisa berbeda. Dan mungkin juga bisa kita bandingkan dengan data yang lain, dan Saksi yang mungkin juga hadir di TPS. Terima kasih.
91.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Jadi, kita ingatkan ini karena bukti-bukti itu sangat penting, jadi tolong di segera disiapkan. Karena bukti-bukti tertulis..., ya. Kemudian perbaikan itu sampai besok jam..., kalau ada ya? Sampai jam 12.00 WIB ya. Saudara Termohon bisa mengambil perbaikan dari..., kalau 197 mau memperbaiki ya. Kalau tidak ya 196 dan seterusnya itu bisa langsung ditanggapi oleh Termohon ya. Kemudian sidang akan dilanjutkan itu hari Jumat jam 09.00 WIB. Jumat tanggal 12 November jam 09.00 WIB pagi, mendengarkan jawaban 24
Termohon dan Pihak Terkait serta pembuktian, kalau ada Saksi. Saksi, dokumen, Saksi disampaikan dulu pada Panitera supaya nanti gampang untuk arrange. Baik dari 196, 197 atau 198. Ya. Itu saja, untuk saya ulang lagi hari Jumat tanggal 12 November 2010 jam 09.00 WIB pagi. Ada pertanyaan? 92.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Ada hal yang ingin kami sampaikan.
93.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
94.
KUASA HUKUM PEMOHON 197: TAUFIK BASARI Seperti yang tadi saya sudah saya sampaikan, ada 2 permohonan yang ingin kami ajukan di dalam persidangan ini. Yang pertama permintaan soal jika diperlukan data dari Polres Jayapura, dan yang kedua permintaan untuk video conference untuk pemeriksaan Saksi. Karena Saksi-Saksi yang hadir yang kami siapkan sebenarnya banyak dan ada di Jayapura, untuk mengklarifikasi formulir C-1 yang ada. Jadi, kami membuat 2 permohonan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perbaikan permohonan. Apabila diperkenankan, sebenarnya kami akan melakukan perbaikan terbatas hanya pada petitum tadi yang kami sampaikan. Pertanyaannya, apakah perlu kami copy lagi kemudian diserahkan kepada Mahkamah atau cukup di dalam persidangan ini dengan menyatakan bahwa petitumnya hanya petitum untuk premier.
95.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ditulis, ditulis yang lengkap petitumnya itu supaya tadi tidak kurang atau mungkin keliru Panitera ya. Jadi, itu penting karena itu menjadi dokumen kita bersama ya. Kemudian permintaan video conference itu segera akan diajukan, tapi Saudara juga harus ingat bahwa pengabulan itu kadang-kadang terkendala juga oleh teknis, karena tadi juga dari Kendari itu juga ada gangguan ndak bisa dilaksanakan, supaya itu dimaklumi bahwa kita semuanya sudah berusaha, untuk itu tolong ini dipertimbangkan juga. Ya, jadi untuk hari Jumat itu saya kira kalau untuk video belum mungkin ya. Nanti mungkin hari berikutnya ya. Jadi demikianlah, Cukup ya? Cukup. Dengan demikian maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
25
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB
Jakarta, 9 November 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001
26
