PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA Alamat li. Baru Pantai Enggros Tanah Hitam Abepura, e-mail:
[email protected]
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR : 003/KS/PWSL.JYP.33.01/X1/2016
Menimbang : a. bahwa Panwas Kota Jayapura telah mencatat dalam Buku Register penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari : 1.
Nama
:
Dr.
Drs.
Benhur
Tomi
Mano,
M.M
No. KTP
: 9171033004650001
Alamat/Tempat Tinggal
:11. Jeruk Nipis Kotaraja No. 100 A RT/RW 003-001, Kelura ha n Wa hno, Distrik Abepura, Kota Ja ya pura .
Tempat, Tangggal Lahir
: Jayapura, 30 April 1965
Pekerjaan/Jabatan
: Pengawai Negeri Sipil (PNS)
2.
N a m a
:
I r .
H .
R u s t a n
S a r u ,
M . M
No. KTP
: 9171031010630002
Alamat/Tempat Tinggal
: BTN Wemony Blok K- Kamkey RT/RW 0020 1 0 , K e l u r a h a n Aw i y o , K e c a ma ta n A b e p u ra , K o ta J a y a p u ra .
Tempat, Tangggal Lahir
: Pinrang, 10 Oktober 1963
Pekerjaan/Jabatan
: Anggota DPRD Provinsi.
Dengan permohonan tertanggal 25 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada Dr.Refli Harun, SH., M.H., LL.M; Paskalis Letsoin, S.H., M.H; Muh. Salman Darwis,S.H., M.H.Li.; Eliezer Ismail Murafer, S.H; Hendrik Dengah, S.T., S.H.,M.H; Iwan Satriawan, 5.11., MCL., Ph.D; R.M. Maheswara Prabandono, S.H; Bastian Noor Pribadi, S.H; dan Hotwy Gultom, S.H., M.H dan dicatat dalam
buku Register Perkara
Penyelesaian
Sengketa
Nomor
03/PS/PWSL.
JYP.33.01/X/2016. b. bahwa Panwas Kota Jayapura telah memeriksa permohonan dengan ha sil sebagai berikut : 1.
Pokok Permohonan Pemo hon 1) Bahwa Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1
1
it
2. Bukti-bukti dari Pemohon NO
KODE
1.
P.1 P.2
3.
JENIS SURAT
KETERANGAN
Kartu Tanda Penduduk atas narna Benhur Tomi Mano Kartu Tanda Penduduk atas narna Rustan Saru
Foto Copy sesuai Asli Foto Copy sesuai Asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Foto
P.3 Nomor
:
Penetapan
Calon
sesuai
Tentang dengan Asli
56/Kpts/KPU-KT-J PR/X/2016 Pasangan
Copy
Dalam
Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 4.
P.4
Berita
Acara
JPR/X/2016
Rapat Pleno Nomor: tentang
Hasil
43/PL/KPU-KT-
Penelitian
Foto Copy sesuai Asli
Syarat
Pencalonan Bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil
Walikota
dalam Pilkada
Kota
Jayapura Periode Tahun 2017 — 2022; 5
P.5
Keputusan
Pimpinan
Partai
Politik
Tingkat
Pusat Foto Copy dari
Foto
Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur Dan
Copy (asli berada
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
KPU Kota Jayapura)
di
dan Wakil Walikota ( MODEL B- 1.KWKW.PARPOL ) 6.
P.6
Keputusan Menteri Hukum DAN HAK ASASI MANUSIA
Foto
Copy
dari
REPUBLIK INDONESIA
Internet
Copy dari
Foto
Nomor : M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2015 Tentang Pengesahan
Perubahan
Susinan
Kepengurusan
Pimpinan NmsianalPartai Welilan dan
D8WW1
Persatuan Indonesia 7.
P.7
Surat Kementrian Hukum dan Republik
Indonesia
Hak Asasi Manusia Foto
Nomor
:
AHU.4.AH.11.01-84, Copy
Perihal : Penegasan Susunan
Personalia DPN PKP
Indonesia, tertanggal 20 Septem ber 2016 Daftar Bukti Tambahan 8.
P.8
.
_ dari
Beberapa Bukti Surat Yang dibuat dalam 1 (satu) Buku,
Fotocopy
terdiri dari :
Fotocopy ( Asli berada
a.
Surat
Edaran
IND/VIII/2016, perihal
No_
133/DKN PKP
perubahan
Alamat
Sekretariat DPN PKP INDONESIA, tertanggal 5 Agustus 2016; b.
Surat IND/VI11/2016,
Edaran
No_
Perihal Pilkada
132/DKN PKP Serentak
Tahun 2017, tertanggal 5 Agustus 2016; c.
Surat
Edaran
No_
128/DKN PKP
di DPP Partai Keadilan dan Indonesia.
Persatuan
IND/VI 11/2016,
Perihal Kepemimpinan DKP
PKP INDONESIA, tertanggal 4 Agustus 2016; d.
Surat
Pengantarke
MEnteri Hukumdan HAM No. 117/DKN PKP IND/VII/2016 perihal
Pembe rhentian
Personalia Pengurus DKN
PKP IN DONESIA pada Jabatan Ketua Umum dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJs); e.
Surat
Keputusan No.
36/SKEP/DPN PKP
IND/V11/2016; f.
Dokum en Rapat Pleno Tanggal 25 Juli 2016. Be rita
Acara
Rapat
Pleno
No.
04JBA/DPN IND/VII/2016; Berita
Acara
Rapat
Pleno
No.
044/BA/DPN IND/VII/2016; Da-ftar
Hadir Rapat Pleno DPN
PKP
INDONESIA Tanggal 15 Juli 2016; g.
Dokum en Rapat Harlan Tanggal 15 Juni 2016 Berita
Acara
Rapat
Harlan
No .02/BA/DPN PKP IND/VI/2016; _
Da-ftar Hadir
Rapat Harlan DPN
PKP
INDONESIA Tanggal 15 Juni 2016; h.
Pernyataan Sikap Pernyataan Sikap dari Pimpinan DPPDP P PKP INDONESAI seluruh INDONESIA tertanggal 13 Juni 2016; Pernyataan seepuh
Sikap dari
pendiri
dan
PKP Indonesia tertanggal 18
Jur.i 2016; Pernyataan Sikap dari Para Perempuan PKP INDONESIA tertanggal 23 Juli 2016; Pernyataan Sikap dari Para Korwil DPN PKP INDONESIA tertanggal 23 lull 2016; Pernyataan Sikap dari Generasi Muda PKP INDONESIA tertanggal 25 Juli 2016.
kedua kubu ini tadinya Isran N oor yang sudah dipecat, membuat kepengurusan kemudian Semue I Samson yang sudah di pecat juga membentuk kepengurusan dan dua -duanya melakukan kongres luar biasa, kongres luar biasa yang clilakukan oleh Semuel Samson yang bertempat di Cut Meutia tanggal 24 Agustus. Kemudian kongres yang dilakukan oleh Isran Noo r dengan Takudaeng itu dilakukan tanggal 29 Agustus di hotel Grand new. Kantor Isran Noor itu masih tetap Diponegoro sedangkan Icantor Semuel Samson ada di Cut Mutia; 5. Bahwa
Kedua
hasil
kongres
Kedua
hasil
kongres
diajukan
di
menkuham dua-dua mengajukan pengesahan ke menkuham, dan lewat
menkuham
september,
lahirlah
mengatakan
surat me
menkuham
nolak
lagi
kedua -dua
tertanggal usulan
14
untuk
pengesahan keputusan, persoal-an internal partai kemudian karena ini sudah mendekat pilkada tanggal 19 malam menteri mengundang kedua Tokoh ketika kongres yang dilakukan Cut mutia di hotel, hotel Grand Cempaka terpilih ketua umum adalah Haris Sudarno. Kemudian
kongres
yang
di
lakukan
di
Diponegoro
terpilih
Henropriyono, dipanggil kementerian di ruang menteri kedua duanya ya, dari pihak Cut muti a hadir Haris Sudarno dan Semuel semson; 6. Bahwa
Jadi
Hendropriyono,
Hendropriyono
tidak
membentuk
kepengurusan setelah beliau terpilih sebagai ketua umum, beliau hanya mengatakan saya akan membentuk kepengurusan setelah isla, di
depan
menteri
bagaimana
untuk
bagaimanacaranya
supaya
bertanda tangan di dalam B1 -Koyk parpol tidak terjadi kesepakatan kenapa Isran Noor saat itu ada di Washingt on beliau Isran ada di Washington melalui telepon beliau mengatakan bahwa saya tidak mau
tanda
tangan
B1
KWK
parpol
saya
serahkan
kepada
Hendropriyono penyataan Samu el Samson saat itu menolak karena kalau mengganti ke Hendropriyo -no harus melalui isla sesuai arahan menteri yang terjadi apa kumha m tetap tidak terjadi isla besoknya muncul surat ini paginya mereka rapat sampai jam 11 malam
8
diruangan Menteri, muncul su rat tertanggal 20 september yang mengatakan bahwa kepenguruan PKPI indonesia kembali ke Isran Noor
dan
Semuel
Samson
kesimpulannya
kalau
ada
yang
menandatangani itu Takudaeng itu tidak sah ini histori ada jadi kalau KPU meloloskan tanda tangan ketua umum Isran Noor dan Takudaeng itu tidak sah silahkan ketemu Menteri kalau tidak percaya, itu yang satu hal kemuclian yang kedua ketika diberlakukan keputusan KUMHAM ketua urnum Isran Noor dan sekjen adalah Semuel Samson berarti semua turunan kebawah harus kembali menjadi
ketika
terjadi
perselisihan
maka
kepengurusan
yang
dibawah harus mengikuti Itu k_etiga ketika terjadi perselisihan ini saya diangkat sebagai ketua DPP , untuk provinsi itu kubu Cut Mutia, seolah-olah saya sudah diberhentikan ketika masih berstatus selisih di kantorl Diponegoro; 7. Bahwa Mengisi kekosongan di Papua saya dipanggil oleh komuas, tapi secara untuk mengisi sebagai ketua DPU, tapi kalo merujuk kumham untuk menjadi pendaftar Saya adalah ketua DPK Kota Jayapura yang sah, sekalipun i to ada tanggal 3 Juni berakhirnya sebenarnya itu bukan di dalam s urat keputusan yang saya terangkan surat SK saya tentang tugas seba gai pimpinan partai, untuk pimpinan partai. lni yang mungkin datanya, disni adalah Sk nomor Sembilan belas satu Sembilan belas Indonesia, Tahun 2011 tentang dewan pimpinan Kota Jayapura, memutuskan bahwa pertama dan yang kedua yang saya sebut Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Indonesia Kota Jayapura masa bakti 2011 dan 2016, berakhir masa tugasnya pada saat dilaksanakan konferen; 8. Bahwa Saudara Ramses mengg anti saya tanpa melalui peraturan organisasi partai. Saya bisa mint a memberikan bukti ada anggaran dasar, ada anggaran partai, dan bahwa diberhentikan pimpinan dan sekretaris partai tingkat kota, harus melalui konferensi kota, ada empat cara untuk memberhentikan eorang pimpinan partai, pertama konferensi yang adakan dan mengadakan adalah Kami, DPK, kedua dengan cara adalah repitalisasi, repitalisasi partai boleh
9
diadakan apabila seluruh definit tingkat distrik tidak dapat mengalir di sidang konferensi, dan yang keti ga komfrensi luar bias a menurut PAW, saudara Ramses menganti mengubah kepengurusan yang tidak sesuai dengan aturan organisa si partai; 9. Bahwa lebih dipertegas lagi tentang konsolidasi partai ada skep pernyataan Isran Noor dan Semuel Samson bahwa seluruh prosedur yang dibuat oleh Ramses itu dinyatakan tidak sah Seharusnya kemarin persidangan Panwas dan KPU kenapa tidak menanya pada tingkat yang lebih tinggi dari Ramses; 10.
Bahwa udah muncul dipersidangan di tingkat lebih tinggi dari
Ramses Bukti-bukti ini nanti akan kami ajukan B1 kwk parpol itu tidak sah yang saya herankan dip ersidangan kemarin kita sangat getol mengklarifikasi mengenai pemalsuan tanda tangan Semuel Samson itu B1.Kwk Parpol yang d isahkan untuk memenuhi syarat memakai Isran Noor dan Semuel Samson kami menggugat pa lsu sampe Semuel Samson datang sampe keputusan terakhir dipake lagi Takudaeng itu tidak sah ingat itu jug a tidak sah Kalau ada yang bilang sah marl kita ke Menteri sama-sarna Kalau perlu semua penasehat hukum kita Ke Menteri di Jakarta itu sampai jam 11 malam tidak ada kesepakatan, yang perlu disampaikan sampai saat ini di Kubu Cut Mutia
melakukan
gugatan
hukum
Sampai
saat
ini
dengan
Hendropryono belum ada kesepa katan kami semua berkumpul untuk menyatakan sikap karena harus ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ADRT 28 Oktober kami rakor di Jakarta di Kubu Cut Mutia menggugat secara hukum hi ngga sampe saat ini belum ada isla artinya keputusan masih berjalan sendiri -diri jadi siapa yang bertindak akan duduk untuk menandatangani B1 -kwk parpol; 11.
Bahwa saya minta untuk kejujuran Apapun yang Bapak putuskan
jika tidak sesuai kami dari 27 DPP ada eniosi tidak percaya dan bertanda tangan oleh sesepuh dan pendiri partai meminta Isran Noor untuk mundur Cuma 1 yang tidak tanda tangan Tri Sutrisno Oleh sebab itu kami sampaikan karena itu mustahi - I ada B1-kwk Parpol kalau tidak ditipu kita itu palsu Jadi mohon ma of bapak -bapak saya akan tetap
menggugat jika meloloskan Boy Markus Dawir bukan didukung oleh partai itu Ramses yang punya partai 4 kursi saya yang punya, saya protes keras Ramses tau apa tentang 4 kursi saya ini Ramses tidak tau prosedur itu, jadi mohon maaf terus terang saya sangat keras membantah ini jadi sekali lagi Pak dari Panwas terutama, mohon maaf Panwas terutama Mohon seadil-adilnya putuskan dan mohon sebanyak-banyaknya masukan yang Bapak terima jangan sampai salah melangkah apa yang sayer sebutkan dan itu yang sebenar benarnya keadaan dari partai sa ya kira Demikian terima kasih; 12. Bahwa Jadi begini di kubu Cut Mutia mengusung B TM HARUS berdasarkan Kumham 29 Juli bahwa isran Noor sudah diganti dengan
Haris
Sudarno
makanya
munct -illah
B1.Kwk
Parpol
ditandatangani oleh Haris Sudarno dan Semucl Samson tanggal 20 pendaftaran calon sedangkan surat keputus -an akhir dari kumham yang terbit kumham tanggal 20 dan kami terima tanggal 23 setelah kita mendaftarkan dari pihak kami tidak mengubah silahkan kalau kumham batalkan ya kita batalkan Kita tidak seperti Ramses pergi palsu-palsu surat itu masukkan kita siapa kalau Kemenkumham bilang batal ya batal setelah itu tanggal 23 kita daftarkan Masih berdasarkan keputusan kumharns tanggal 29 juli sehingga kami masih merasa berhak mengusulkan calon; 13. Bahwa jadi begini, penggantian 1 atau 2 personil bukan islah tapi penggatian kepengurusan Kalau penggantian kepengurusan berupa surat pemberitahuan sampai ha ri ini belum dicabut belum dicabut kumham makanya
kami menggugat sekarang kumham bahwa
kumham tidak pernah mencabui surat ini, akibat belum dicabut ini merugikan kami dan menjadi persoalan; 14. Bahwa jelas dalam peraturan adalah mengacu pada Keputusan pemerintah yaitu Kumham Tan ggal 20 September kumham jelas mengeluarkan surat mengeluarkan surat bahwa Partai PKPI Indonesia yang berhak tanda tngan bl.kwk parpol adalah Isran Noor dan Semuel Samso n Seluruh indonesia tidak ada pak yang pakai surat ini pak karena tidak adanya duduk Isran Noor dan
Semuel Samson, Isran Noor di Washington, Semuel Samson di Jakarta dan menolak menandatanga ni selalu minta diwakili oleh Haris Ssudarno Ketika muncul surat ini masih ingat sidang kemarin tanda tangan Isran Noor dan Semuel Samson itu palsu, total itu palsu dan itu sudah kita masukkan sebagai laporan di bareskrim; 15. Bahwa balk, jadi pertama saja menjadi ketua partai itu di tahun 2006; 16. Bahwa ketua umumnya masih Edi Sudrajat, yang kedua terpilih lagi saya Tahun 2011, ketua umumnya Mutia Hatta, dan sampai sekarang saya masih sebagai ketua DPK; 17. Bahwa kan saya sudah bilang tadi yang pertama saya terpilih itu kedua Cut Mutia, Isran Noor kan baru masuk, dia baru masuk di Tahun kemaren; 18. Bahwa SK saya itu 2011 sampai 2016; 19. Bahwa jadi begin i, yang menandatangani DPK itu adalah DPP itu Ramses, DPPnya waktu itu adalah Mutia Hatta; 20. Bahwa itu lah, pelan
pelan,
saya
mau
sampaikan
bahwa
Hendropryono tidak tau persoalan partai, beliau itu terpilih di kongres hanya hadir duduk sebagai tamu, tiba - tiba di tunjuk oleh sutrisno bapak -yang harus menjadi ketua umum itu dulu, perselisihan parta i itu harus kembali ke Isran Noor, kenapa Isran Noor harus rebut dengan Semuel Samson. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa Semuel Samson di pecat oleh Isran Noor pada tanggal 14 juli, setelah sehari kemudian Isran Noor juga sudah di pecat oleh kepengm - usan. Kenapa sampai bisa melatarbelakangi saya mau jelaskan tapi terlalu panjang nanti; 21. Bahwa itu Ramses ya ng bawa, yang pertama yang didaftar, yang saya tahu di KPU tanggal 23 September. itu Takudaeng Wakil sekjen dan Isran Noor sebagai ketum, kemudian tanggal 27 Sepetember kita ketemu di Kantor KPU pusat, Kantor Kami dibawa oleh Rombongan Tim itu adalah Isran Noor dan Samuel Samson;
22. B a h w a t a d i s a y a s u d a h j e l a s k a n b a h w a y a n g m e n g u s u lk a n i t u d a r i R a m s e s , i t u y a n g
4
m e n g a j u k a n t a l o n y a n g d i ta n d a t a n g a n i B l - K W K P a r p o l i t u a d a l a h I s r a n N o o r d a n T a k u d a e n g , s a a t d i m a s u ka n d i K P U i t u k a n t a n g g a l 2 3
S e p t e m b er , s u d a h a d a
k e p u t u s a n K u m h a m 2 0 S e p te m b e r i t u h a r u s , t i d a k b o l eh w a k i l s e k j e n h a r us
kembali ke sekjen. Ketika dia dengar i tu, dia ubah makanya 81 KWK itu diubah ke Samuel Samson dipalsukan tanggal 27 September itu, kami tidak melaukukan apa-
apa lagi karena kami tunduk kepada Kumham, tidak akan, kalau dibatalkan ya dibatalkan, makanya pilihan kami dua—duanya harus dibatalkan;
23.
Bahwa malam tanggal 20, mereka membicarakan Conference dengan
menteri;
24.
Bahwa kami Rakor ke dua kita mau isr-a dengan Hendropriyono, beliau baru
datang 3 hari, itu tanggal 20, sudah oktober, lira-kira tanggal 10, 11 Oktober;
25.
Bahwa Aduh itu sangat seratus persen salah, itu jadi gini Kubu Cut Mutia
itu mendukung sebelum keluar Kumharri bahwa harus Isran Noor dan Samuel, kita mendukung Pak BTM, Kubu Mereka, Kubu disana. Sebenarnya kubu disana tidak ada, ini hanya ulah Ramses. Disana Hendropriyono Setelah Ketua Umum tidak mau mendukung siapa pun, beliau karena baru ditunjuk jadi ketua, beliau blank, bahkan beliau Komitmen sama KP K, Komitmen Pak Hendropriyono dengan Harisudarno silahkan diajukan sebaga i calon yang Pak Haris Tanda tangani, tetapi ke Kemenkumham tidak saya tanda angani tetapi itu tidak mencapai Isiah, jadi saya mau sampaikan silahkan boleh kita koordinasi dengan Pak Hendropriyono, bahwa Pak Hendropriyono tidak pernah mengusulkan calon, beliau diposisikan off;
26.
Bahwa tidak ada orang hanya Staf, tidak ada pengurus. Beliau mau
membentuk pengurus setelah Isla, Isla Belum;
27.
Bahwa Sudah, Jadi yang hadir beliau, yang hadir juga Ketua, Ketua Panwas.
Ketika di Cut Mutia itu bertemu Iangsung de ngan Sekjen Smuel Samson didampingi oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Umum lagi berhalangan, kemudian di Kubu Diponegoro, saya Tanya ke Pak Ketua, Bapak lbw Katanya bertemu Ramses. Ramses bukan pengurus pusat saya nggak tahu itu h asil verifikasi bertemu siapa disana, katanya ketemu Ramses, Ramses bukan pengurus DPN. Saya tambahkan besok kita ke Jakarta rame-rame, saya bisa minta Pak Hendropriyono hadir di kantor pusat, biar beliau jelaskan sendiri bahwa setelaIi dia ditunjuk, tidak ada pengurus di Kantor Diponegoro tunggu Isla, Isla kita belurro;
28.
Bahwa
sesuai
perintah
dari
atas
karni
ke
BTM
HARUS
,
dan
penunjukannya dari Harisudarno, Ketua DPPnya saya, DPKraya juga;
29.
Bahwa kalau Kumham, jadi begini Pa k kami kubu Harisudarno tidak
mengajukan lagi kembali, ya kita serahkan, ya yang jelas mau dibatalkan ya terserah, yang jelas kalau berdasarkan Kumham, maka tidak boleh mengajukan, maka kami diam saja, jadi yang harus dibatalkan adalah dua-duanya;
4.
Kesimpulan Pemohon 1)
Bahwa Permohonan ini secara substantif memang tidak jauh berbeda dengan Permohonan Pemohon t.ertanggal 3 Oktober 2016. Namun
13
demikian, secara formal tetap berbeda karena mempermasalahkan objek sengketa yang Jayapura
Nomor:
Pasangan
Calon
berbeda_ yaitu Surat Keputusan KPU
56/KPTS/KPU -KT-JPR/X/2016 dalam
Pemili
han
Walikota
tentang dan
Wakil
Kota
Penetapan Walikota
Jayapura Tahun 2016, yang bersifat individual, konkret, dan final. Selain itu, secara substantif, sebagaimana terungkap dalam fakta fakta persidangan musyawarah, Permohonan ini sangat beralasan untuk diperiksa kembali, bahkan untuk dikabulkan. Terlebih dalam Putusan
Nomor:
01/ PS/PSWHYP.33.01EX/2016,
Panwaslih
Kota
Jayapura sendiri menyatakan Permohonan Pemohon beralasan hukum; 2) Bahwa pada tanggal 21 Septemb er 2016, DPN PKP Indonesia di bawah kepemimpinan
Pejabat
Semen - tara
Haris
Sudarno
dan
Sekertaris
Jenderal Semuel Samson, yang bcrdomisili di Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat, mendaftarkan dan mendukung Bakal Pasangan Calon Dr. Benhur Tomi Mano, M.M. - Ir. H. Rustan Saru, M.M. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil W aliko to Jayapura Tahun 2017; 3) Bahwa
setelah
itu pada
tanggal
23 September
2016, DPN
PKP
Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa, yang berdomisili di Jalan Diponegoro,Jakarta
Pusat,
mendaftarka n
dan
mendukung
Bakal
Pasangan Calon Boy Markus Dau ✓iir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E., Msi. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; 4) Bahwa munculnya surat dukungan PKP Indonesia terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022 tersebut adalah akiba t dari perselisihan kepengurusan PKP Indonesia, setelah rangkain tindakan saling pecat antara Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson sebagaimana diterangkan Saksi Pemohon Juna idi Rahim; 5) B a h w a un t u k m e m ve r i f ik a s i k e a l s a h a n d a r i d ua l i s m e d u k u n g a n P KP I n d o n e s i a t e r se b u t , K P U K o t a J a y a p u r a m e l a k u k a n k l a r i f i k a s i b a ik k e D P N P K P I nd o ne s i a C u t M e u t i a m a u p u n D P N P K P I nd o ne s i a
4
Diponegoro pada tanggal 27 September 2016 yang juga didampingi oleh Panwaslih Kota Jayapura; 6)
Bahwa sebagaimana kesaksian dad Saksi Termohon Warsa iwanggin dalam persidangan musyawarah , KPU Kota Jayapura saat melakukan klarifikasi ke DPN PKP Indonesia di Jalan Diponegoro bertemu dengan staf kesekretariatan bernama Willy dan Sulaiman, yang membenarkan adanya dukungan DPN PKP Indonesia Diponegoro yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa. KPU Kota Jayapura sama sekali tidak bertemu baik Ketu a Umum Isran Noor maupun V1Jakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa sebagaimana diterangkan Saksi Termohon Warsau lwanggin;
7)
Bahwa berbeda dengan yang ada di DPN PKP Indonesia Dipenogoro, di DPN PKP Indonesia Cut Meuti a, masih menurut Saksi Termohon Warsau lwanggin, KPU Kota Jayapura yang didampingi oleh Panwaslih
Kota Jayapura langsung bertem u dengan Pejabat Sementara Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Semuel Samson, dua orang yang menandatangani sur at dukungan DPN PKP Indonesia Cut Meutia. Keduanya membenarkan adanya validitas dukungan DPN PKP Indonesia Cut Meutia kepada Pasangan Calon Dr. Benhur Tomi Mano, M.M. Ir. H. Rustan Saru, M.M.; 8)
Bahwa dalam proses klarifika si, sebagaimana keterangan Saksi Termohon Warsau lwanggin, KPU Kota Jayapura secara faktual
mengakui dan mengetahui keberadaan Surat Penegasan Kementerian Hukum
dan
HAM
Nomor:
_AHU.4.AH.11.01-84,
tertanggal
20
September 2016, yang menetapk an kepengurusan PKP Indonesia yang sah dan berhak mengajukan pas angan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala d -aerah serentak Tahun 2017ialah kepengurusan PKP Indonesia de ngan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson. Surat tersebut juga ditegaskan kembali
oleh
KPU
Republik
Indonesia
melalui
Surat
Nomor:
529/KPU/I1/2016 perihal Kepengurusan PKP Indonesia, tanggal 22 September 2016, yang ditandatarugani Ketua KPU Juri Ardiantoro;
9)
Bahwa karena adanya surat penegasan dari Kementerian Hukum dan HAM yang dikuatkan surat KPU tersebut, sebagaimana dikatakan dan dibenarkanbaik dari Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon, ada pihak-pihak
yang
berupaya
memanipulasi
surat
dukungan
PKP
Indonesia atas namma Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson. Namun, surat dukungan itu, sebagaimana air
disampaikan oleh Saksi Pemohon Junaidi Rahim, dinyatakan palsu oleh Semuel Samson sendiri. Bahkan Semuel Samson dalam persidangan
musyawarah
perkara
Nomor:
01/PS/PSWL.JYP.33.01/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 menyatakan secara tegas tidak pernah menandatangani surat tersebut;
10) Bahwa KPU Kota Jayapura sendiri, sebagaimana terungkap dalam persidangan musyowarah, tidak menjadikan surat d ukungan PKP Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson sebagai rujukan. Yang dijadikan rujukan dalam merbuat dan menetapkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017tetap berpedoman pada surat dukungan yang telah disampaikan
oleh
Pemohon
dan
Pihak
Terkait
pada
tanggal
21
September 2016 dan 23 September 2016 (surat yang ditandatangani oleh Pejabat Seme ntara Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Semuel S amson dan Ketua Umum Isran Noon dan Wakil Sekjen Takudaeng P - arawansa); 11) Bahwa anehnya, ke ndati KPU Kota Jayapura mengetahui yang sah dan berhak mengajukari pasangan calon menurut Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.4.AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016 asdalah Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson, KPU Kota Jayapura malah menyatakan dukungan
yang sail adalah surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa. Padahal, Semuel Samson sendiri tidak berhalangan sementara atau beriialangan tetap sehingga tidak beralasan bila tanda
16
tangannya digantikan oleh orang lain. Terbukti Semuel Samson sendiri menandatangani dukungan untuk Pasangan Calon Dr. Benhur Tomi Mano, M.M. - Ir. H. Rustan Saru, M.M. bersama Pejabat Sementara Ketua Umum Haris Sudarno; 12) Bahwa
dalam
penutup
kesaksiannya,
Saksi
Termohon
Warsau
lwanggin menyatakan mereka dipesankan oleh Helpdesk Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) KPU Republik Indonesia agar mereka jangan menghilangkan hak konstitusonal partai politik (untuk
mengusung
pasangan calon). Kalau itu soalnya, logikanya yang ditetapkan sebagai surat dukungan yang sah adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Sementara Ketua Urn urn Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson karena sura t dukungan tersebut bisa dikiarifikasi langsung validitasnya kepada y ang menandatanganinya; 13) Sedangkan surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa tidak pernah sekalipun dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Jayapu ra kepada yang bersangkutan. Bahkan, Isran Noor sendiri tidak berada di Indonesia pada sat kiarifikasi tersebut dilakukan, sebagaimana keterangan Saksi Pemohon Junaidi Rahim dalam persidangan musyawarah, yang menyatakan Ketua Umum Isran Noor sedang berada di Washington; 14) Bahwa Isran Noor sendiri baik secara formal maupun faktual tidak lagi aktif sebagai Ketua Umum PKP Indonesia. Perpecahan PKP Indonesia saat terjadi antara kepengurusan yang dipimpin oleh Hails Sudarno, yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) tanggal 23 Agustus 2016, dan Hendropriyono, yang terpilih dalam KLB tanggal 29 Agustus 2016; 15) Bahwa dengan demik ian secara faktual yang dapat dikiarifikasi adalah surat dukungan yang ditandatangani Pejabat Sementara Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson. Namun demikian, karena ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan pengurus yang tercatat sebelum ada penyelesaian perselisihan internal -adalah Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson, maka Pemohon dengan lapang dada dapat
menerima
keputusan
KPU
Kota
Jayapura
yang
tidak
meloloskan
dukungan dari Pihak Permohon. Namun, tidak seharusnya pula KPU Kota Jayapura meloloskan dukungan yang ditandatangani olehKetua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Parawansa karena tidak sesuai d engan surat Menteri Hukum dan HAM dan tidak pula
bisa
diklarifikosi
dukungan
tersebut
kepada
pihak
yang
menandatanganinya; 16) Bahwa dengan demi kian, keputusan Termohon yang mengesahkan surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekjen Takud aeng Parawansa adalah tindakan yang tidak berlandaskan hukum, tidak berlandaskan fakta, dan sangat mengada ada, bahkan menun jukkan sikap tidak netral KPU Kota Jayapura. Terlebih di daerah lain, seperti Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Buton, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon, surat dukung.an tersebut dinyatakan tidak sah; 17) Bahwa
berdasarkan
argumentasi
tersebut
di
atas,
maka
sudah
seharusnya Permohonan Pemohon ini dikabulkan.
5. Jawaban/Tanggapan Termohon 1)
Bahwa Termohon me nolak dalil/Alasan Permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2)
Bahwa, dalam kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jayapura yang dijelaskan oleh P emohon pada angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
3)
Bahwa dalam Kedudukan hukum Permohonan Pemohon angka 5,6,7 adalah benar, kecualf pada angka 8 dimana pemohon berkeberatan terhadap di keluarkannya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nor - nor : 56/KPTS/KPU/-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan wakil walikota Jayapura tahLin 2017 tanggal 24 Oktober 2016, dimana terkait dengan di tetapkannya BOY
MARKUS DAWIR,SP -
Dr. H. NURALAM,SE. MSI.,
sebagai Pasanga n Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017; kami selaku Termohon Menolak dengan Tegas keberatan
Pemohon, karena Termohon berpedoman pada ketentuan PerundangUndangan yang berla ku, serta didasari hal-hal sebagai berikut : 1.
Berdasarkan pada Hasil Klarifikasi Dukungan Partai Politik kepada Pasangan talon . (Bukti T-1);
2.
Berdasarkan pada Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan. (Bukti T-
2); 3.
B e r d a sa r k a n Ha s i l K e pu t u s a n M u s y a w a r a h Pa n i t ia P e n ga wa s Pemilihan Kcpala Daerah Kota Jayapura Nomor: 001/KS/PWSL.1 (P.33.01/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, yang Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Tentang sengketa Pemil ihan terkait Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL/KPU KT-J PR/X/2016, tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan yang diajukan oleh Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. Dan Ir. H. Rustan Saru, MM., beserta Tim Kuasa Hukumnya selaku
Pemohon yang Sama. (Bukti T-3) Sehingga pada angka 9 dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon untulc mengajukan Permohonan ini sangat Lemah. 4)
Bahwa,
dalam
Masa
Tenggang
Waktu
pengajuan
Permohonan
Pemohon pada angk a 10, 11, & 12 adalah Benar, namun jika dilihat dari obyek sengket a Surat Keputusan Penetapan tersebut yang mengacu pada Hasil Penelitian Syarat Pencalonan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 yang telah disengketakan oleh Pihak Pemohon yang sama pada Lembaga yang sama serta masa tenggang waktunya telah Kadarluarsa; 5)
Bahwa, dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 adalah Benar',
6)
Bahwa,
dalam
Pok
ok
Permohonan
Pemohon
pada
angka
20
berdasarkan Form B.1 KWK Partai Politik tertanggal 28 Juli 2016 yang ditandatangani Oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekertaris Jenderal Takudaeng Faarawansa adalah Benar, namun Pihak Termohon sudah/dan
atau
telah
melakukan
Klarifikasi
berdasarkan
surat
penegasan yang dike luarkan oleh DPN PKPI sesuai surat Penegasan oleh KemenkumHAM pertanggal 20 September 2016 dilampirkan SK
Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pada poin 21, dan 22 Pihak Termohon sama sekzli tidak melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Pene•tapan Bakal Pasangan Calon yaitu BOY MARKUS DAWIR,SP — Dr. H. NURALAM,SE. MSI., dan Memenuhi Syarat (MS) Syarat Pencalonan da ri Partai Politik, hal tersebut Termohon dengan merujuk pada UU No•.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Pasal 40,4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Mengenai Tentang Pencalonan Pasal 36: "Dalam Hal Keputusan Terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pascal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa dipengadilan, KPU Kota menerima pendaftaran Bakal pasangan CaIon berdcasarkan keputusan terakhir dari Menteri Tentang Penetapan Kepenguru_san Partai Politik".; 7) Bahwa, dalam Kesirnpulan Pemohon,Termohon menolak alasan Pemohon sehingga tid ak harus dikabulkan ;
C. Etukti-bukti Termohon NO
KODE
ALAT BUKTI
KETERANGAN
Surat Klarifikasi Termohon dengan Nomor : 1.
Bukti T-1
171/KPU-KT/030-434279/IX/2016
yang
ditujukan ke DPN PKP Indonesia. Berita
Acara
Rapat
43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016, 2.
Bukti T-2
Pleno
Foto Copy sesuai Asli
Nomor
Tentang
:
Hasil
Foto Copy
Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Pasangan
sesuai Asli
Bakal VV"alikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura. Hasil
Keputusan
Musyawarah
Pengawas Pemilihan Kepala Daerah 3.
Bukti T-3
Jayapura
Panitia Kota Nomor:
Foto Copy
sesuai Ash
001/KS/PWSL.JYP.3.01/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016
7.
Keterangan Saksi yang diajaukan Terrnohon Keteranagan Saksi I Termohon Sebagai berikut : Saksi an. Warsau W. N. Iwanggin, c.Sos Keterangan Saksi Termohon Sebagai Berikut : 1. Bahwa iya, saat pendaftaran pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr.Drs. Benhur Tomi Mano dan Ir.H. Rustan Saru, MM pada pukul 12.30 kami menerima di Kantor KPU Kota Jayapura ketika itu form B1-Kwk itu atas nama Haris Sudarno saudara Samuel Samson, kemudian kami lakukan verifikasi kami memasukkan ke dalam TT 1-Kwk, dan TT 1-Kvvk ini kami sudah serahkan kepada pasangan calon, setelah itu tnggal 23 jam 02.30 yaitu pasangan berikut yaitu pasangan Boy M arkus Dawir, SP bersama Dr.H. Nur Alam, M.Si mendaftar ke KPU Kota Jayapura dengan menggunakan form
B1-Kwk
Takudaeng
yang
ditanda
Parawansa.
Berd
tangani asarkan
dengan hal
itu
Isran
Noor
dan
kemudian
KPU
mengambil kesimpulan bahwa kita harus melakukan kiarifikasi, Klariikasi yang pertama yang k ami lakukan meminta masukan dari Helpdesk Pilkada Pusat di Jakart a KPU pusat; 2. Bahwa kalau menurut jadwal dan tahapan, jadwal itu dari tanggal 21-23. Berarti dua-duanya di terima. Mereka melakukan pendaftaran dari tanggal 21 sampai dengan 23. itu jadwal dan tahapan; 3. Bahwa kiarifikasi yang kami lakukan di Jakarta itu akibat dari kami menemukan 2 dukungan, yang satu saya sudah sebutkan tadi. Kami melakukan kiarifikasi saya sebagai staf KPU bersama — sama dengan anggota KPU tentunya ada juga anggota KPU Provinsi sebagai yang mendampingi kami untuk melakukan kiarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan pertama yaitu berdasarkan surat dari Kemenkumham bahwa kami harus melakukan terhadap partai politik yang sesuai dengan SK Kemenkumham jadi kami menuju ke Diponegoro yang sesuai dengan alamat yang tertera pada SK 4<emenkumham. Jadi itu yang kami lakukan pertama, di sana kami bertemu dengan staf sekretariat yang
bernama Pak Willi dengan Pak Soleiman, kemudian di situ anggota KPU menyampailcan maksud dan tujuan bahwa apakah benar dukungan yang diberikan itu adalah tanda tangan yang diberikan Pak Isran Noor. Kemu.dian kita memberikan surat supaya menegaskan bahwa dukungan yang di sampaikan itu adalah betul. Kemudian setelah itu kami Iceluar dan menuju ke, Karena B1 -Kwk yang satu beralamat di Cut Mutia jadi kami harus melakukan klarifikasi di Cut Mutia. Begitu; 4. Bahwa waktu pendaftaran pihak KPU tidak melakukan klarifikasi, karena berdasarkan pengalaman kita harus melihat pada website dari pada KPU. Po rtal yang di buka KPU itu terlambat, karena yang keluar pertama sarnpai pendaftaran Pak Benhur Tomi Mano selesai baru itu dibuka. itimpun hanya dibuka pusat saja; 5. Bahwa Kepengurusan tingkat Pusat saja; 6. Bahwa kami sempat, kami melakukan klarifikasi dulu, kami menemui helpdeks KPU pusat, KPU RI, dari situ kami diperintahkan untuk melakukan klarifikasi terhadap kedua alamat ini, untuk memastikan kebenarannya ,kita ke helpdeks KPU RI dulu untuk memastikan itu tanggal 26 terlebih dulu; 7. Bahwa dijadikan dasar, berdasarkan pada Bapak Isran Noor dan Takudaeng Parawa nsa; 8. Bahwa
untuk
menyatakan
Sah
atau
tidak
sah,
itu
menjadi
kewenangan KPU, Kalau yang saya tahu kami berpatokan kepada SK Kemenkumhan, sbelum penegasan 20, bahwa Isran Noor yang beralamat di Dipon egoro. 9. Bahwa bagi saya, kesan saya siapapun yang menemui kami bagian dari organisasi itu. 10. Bahwa kami di Di ponegoro yang menerima kami dimeja itu Pak Sulaiman dan Pak Will, tetapi disekitar situ ada beberapa orang yang melakukan kegiatar di secretariat dan duduk diruang rapat sebelah atas.
11. Bahwa Kami diterima oleh Pjs Haris Sudarno dan Sekretaris Samuel Samson dan ditambah satu Wakil Ketua dan ada beberapa staf dan kalau kita masuk kedalam ruangan ada aktivitas yang dilakukan. 12. Bahwa ketika kami melakuka n klarifikasi ke desk Pilakada KPU RI, kami diingatkan bahwa hak ko nstitusi jangan sampai dilupakan.
8. Kesimpulan Termohon 1)
Bahwa, KPU Tetap berpedoman pada aturan dan merujuk pada Surat Kementerian Hukum dan HA-M, pertanggal 20 September 2016, Perihal Penegasan susunan Prsonalia DPN PKP Indonesia, sesuai KemnkumHam Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2016 sesuai UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Pera turan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikot a;
2)
Bahwa, Pihak Pemohon dalann menunjukkan alat Bukti, sangatlah Lemah dan tidak sebagaimana rnestinya;
3)
Bahwa, saksi ahli Pihak Pernohon tidaklah menghargai proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Panwas Kota Jayapura, serta saksi lain yang dihadirkan pihak Pemohon diduga terlalu mengada -ada;
4)
Bahwa, didalam SK KemenkurnHAM tersebut diatas, Menetapkan pada poin pertama adalah alarnat dan kedudukan kantor TETAP DPN PKPI di Jalan Diponegoro No . 63 Menteng Jakarta Pusat 10310. Telp/fax (021) 31922733 Fax. (0 21) 31922822;
5)
Bahwa, Ketua Umum adalah
NOOR.
9. Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait (Pasangan Calon an. BOY MARKUS DAWIR,SP dan DR. H. NURALAM,SE., M.Si) 1)
Bahwa hal-hal yang telah dis ampaikan oleh Pihak Terkait diatas dianggap terulang dalam dalil ini, dan kami Pihak Terkait menolak dengan tegas atas seluruh dalil dalll permohonan Perriohon.
2)
Jawaban
atas
per
mohonan
Pemohon
angka
13;
bahwa
dalil
Permohonan Pemohon poin 13, secara normatif telah dilakukan dan dipenuhi oleh pihak terkait sehingga secara formil dan materiil Pihak Terkait telah memcnuhi syarat
hukum ditetapkan sebagai calon
Walikota dan Wakil Walikota, dan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU adalah bengal - serta memiliki landasan pijakan yang kuat. 3)
Jawaban
atas
permohonan
Pemohon
angka
14;
Bahwa
dalil
Permohonan Pemo hon pada poin angka 14 telah memberikan landasan hukum yang keliru, sebab bunyi pasal 39 huruf d angka 5 PKPU No 5 /2016
bunyi
aturan
tersebut
tidak
sesuai
dengan
kutipan
yang
sebanarnya; jik a yang dimaksud adalah Pasal 39 huruf d angka 5 PKPU No 5 / 2016- sesungguhnya berbunyi : "alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masinq-masinq kantor Pimpinan Partai Politik yang berqabunq me-ndaftarkan Bakal Pasanqan Calon; dan" Dengan demikian yang
keliru
Pemohon telah mendaliikan dasar hukum
serta
menyesatkan
dengan
demikian
maka
dalil
permohonan pemoh on haruslah ditolak dikarenakan tidak mendasar. Bahwa jika yang din-naksud Pemohon adalah Pasal 30 huruf d angka PKPU No 5/2016, bu nyinya demikian : "nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Portal Politik
tingkat pusat tentang
persetujuan
Bakal
Pasangan Colon yarig diusulkan oleh pengurus Portal Politik tingkat provinsi atau pengu-rus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain PimpinanPartai Politik tingkat pusat; Maka dapat ditanggapi sebagai berikut a. Bahwa secara subtansi yang dimaksud dalam pasal ini adalah Keputusan Pa rtai Politik Tingkat Pusat atau mekanisme pengambilan k eputusan diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan sedangkan secara administrasi jika keputusan Partai politik t elah ditetapkan maka mekanisme administrasi adalah harus dibuatkan dalam bentuk surat dukungan yang
24
mengsyaratkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pimpinan Partai Politik Tingkat pusat. b. Bahwa kata atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat, tidak dapat diartikan secara sernpit, sebab jika secara subtansi dukungan partai didasarkan pada Keputusan Partai, maka Ketua dan atau Sekjen dan atau nama lain yang dikategorikan selaku pimpinan partai tingkat pusat, termasuk juga atas man dat dan atau atau penunjukan dan atau atas penugasan, m aksud dari pembuat aturan ini memberikan keluwesan aturan untuk tidak kaku dalam mengartikan makna hukum dimaksud. c.Untuk itu maka landasan hukum yang dijadikan dasar dalil permohonan pemohon adalah keliru dan san gat tidak mendasar. Sebab dukungan partai Politik dalam hal ini PKPI sah menjadi keputusan
tertinggi
berdasarkan
partai
keputusan
telah
partai
memberikan
Politik
bukan
dukungan berdasarkan
keputusan °rang perorangan dalam jabatannya.
d. [Sanwa berdasarkan hal t@rsebut diatas, maka poin 14 Permohonan pemohon haruslah ditolak. 4) Jawaban atas permohonan Pemohon angka 15; 16 ; dan angka 17; Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 15;16 dan 17, adalah normatif hukum yang menjadi patokan syarat pencalonan dengan demikian maka atas keputusan Partai Politik dalam Hal ini Gabungan Partai Politik yang memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait (BMD-ALAM),
telah■
memenuhi
persyaratan
hukum
dan
sah
berdasarkan hasil v erifikasi lembaga yang berwenang melakukan verifikasi sebab sarnpai saat ini ketiga Partai Gabungan Masing masing : Partai D*mokrat dengan 4 Kursi; Partai Persatuan Pembangunan dengan 2 kursi serta Partai PKP Indonesia dengan 4
kursi,
yang
sah,
tidak
pernah
mengeluarkan
pembatalan
dukungannya kepada Pihak Terkait (BMD-ALAM), dengan demikian dalil Permohonan pemohon adalah dalil yang mengada -ada tidak mendasar serta tidak memiliki landasan pijakan hukum yang kuat,
serta dibuat-buat untuk melemahkan dukungan terhadap pihak Terkait, untuk itu r naka dalil permohonan pemohon haruslah ditolak. -
5)
Jawaban atas perrnohonan Pemohon angka 18; dan 19; bahwa dalil Permohonan Pemohon terlalu mengkerdilkan diri sendiri dengan mendalilkan
PKP
Indonesia
tidak
secara
sungguh -sungguh
memberikan dukungan dengan asumsi surat ditandatanggani oleh Wakil Sekretaris Jencleral. Kami Pihak Terkait kembali mempertegas bahwa dukungan PKP Indonesia adal ah dukungan penuh dari Partai Politik secara inst itusi kepartaian dan bukan atas dukungan orang perorangan didalam partai merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dalam Pasal 12 ayat (1), dan (3) ditegaskan : ayat
(1)
"Pengambilan
Keputusan
Partai
disemua
tingkatan
dilaksanakan seca-ra Demokratis melalui musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemunggutan suara" ayat (3) "Dalam keadaan yang memaksa, KETUA UMUM dapat
mengambil keputursan setelah berkonsultasi dengan pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional" Bahwa dalam pasal 12 ayat (1) dan (3) diatas memberikan ketegasan bahwa pengambilan keputusan dalam partai dilakukan secara institusi kepartaian yang sah. dan tidak atas keinginan orang perorangan, sebab jika asumsi Pemohon diartikan bahwa Partai tidak memberikan dukungan sepentrhnya adalah hal yang keliru, sebab jika tidak memberikan dukungan penuh secara institusi partai maka seharusnya Ketua Umum telah mengeluarkan dan atau membatalkan dukungan kepada Pihak Terkait, dan dikarenakan tidak adanya pencabutan atas dukungan sah dari Institusi partai, maka Pemohon yang hanya memiliki Legal Standing selaku talon tidak dapat membatalkan Pencalonan Pihak Terkait yang hanya dengan asumsi belaka. (Bukti Pihak Terkait kode T.T.4.) 6)
Jawaban atas perrnohonan Pemohon angka 20; 21 dan 22; bahwa dalil Permohonan angak 20; 21; dan 22, sangatlah lemah dan tidak memiliki pijakan hukum yang mendasar sebab berdasarkan Verifikasi
KPU kota pihak Terkait (BMD-ALAM) telah memenuhi persyaratan sebagai talon WalEkota dan Wakil Walikota, berdasarkan berita acara Verifikasi Faktual balk menyangkut Keabsaan Kepengurusan Partai Pokik PKP Indonesia Dewan Pimpinan Nasional, Kesekretariatan atau alamat kantor maupun dukungan Partai berdasarkan Keputusan yang sah. Bahwa kewenanga n dan Pimpinan Partai PKP Indonesia secara tegas termuat dalam Bab VI pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai ."Dewan Pimpinan Nasional adalah eksekutif tertinqqi partai bersifat kebersam aan, dipimpin oleh seoranq Ketua Umum yang dipilih -
lanqsunq olch Komi es" dalam ayat VI Pasal 8 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai : "Susunan Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari : a. Ketua Umum b. Beberapa Wakil Ketua Umum c. Beberapa Ketua; d. Sekretaris Jende ral; e. Aeberapa Wakil gekretarisJenderal; f. Bendahara Umurn; g. Beberapa Wakil Bendahara Umum; h. Beberapa Koordinator Wilayah; i. Beberapa departeman Bahwa dalam Par tai PKP Indonesia kedudukan Dewan Pimpinan Nasional memiliki kewenangan yang sama secara organisasi hal ini memberikan keteg-asan bahwa Partai ini memiliki fleksibilitas fungsi dan kedudukan organisasi apabila salah satu unsur dalam Dewan Pimpinan Nasional Berhalangan, Fungsi organisasi kepartaian tetap harus berjalan derngan kedudukan dan fungsi unsur Iainnya. (bukti T.T.5.) Dipertegas p-ula dalam Pasal 8 ayat (6) a. dan b. "Ketua Umum bersoma Dewan Pimpinan Nasional berwenang : a). Menentukan kebijakan Partai di tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan
ketetapan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat ditingkat nasional b). Bertindak keluar untuk dan atas nama par -tai; (bukti T.T.6) Bahwa Asumsi Pemohon yang menyatakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal tidak merrailiki kewenangan secara organisasi kepartaian adalah pemikiran yang sempit tidak mendasar serta mengada -ada sebab tegas dan jelas kedudukan dari Dewan Pimpinan Nasional termasuk juga dida lamnya adalah Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, secara fungsi dalam organisasi sudah jelas dan apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap dan atau berhalangan tidak tetap, dapat d igantikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan amanat dan atau keputusan -keputusan Partai. Dengan demikian upaya pihak Pemohon untuk menerobos kewenangan Partai yang memiliki kedudukan hukum yang sah di negara hukum ini, adalah upaya dengan tujuan melemahkan dukungan konstituen pihak terkait sehingga tidak berbau hukum tetapi lebih kepada strategi melemahkan pihak lawan namun tidak elegan tidak bermartabat serta mencederai sendi-sendi demokrasi. untuk itu maka sudah sewajarnya permohonan pemohon haruslah ditolak. (bukti T.T.6). Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura yang memeriksa sencketa ini agar berkenan memutuskan dan/atau menetapkan sebagai berikut :DALAM POKOK PERMOHONAN : 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2) Menerima Jawaban P ihak Terkait untuk seluruhnya 7. Demikian jawaban in i kami sampaikan dalam persidangan yang terhormat
ini.
Kiraraya
Tuhan
Yang
Maha
Kuasa
memberikan
pertolongan dan Hi kmat kepada Pimpinan Musyawara h untuk membuat keputusan y ang arif dan bijaksana serta berkeadilan. 10. Kesimpulan Pihak Terkait
1) Bahwa sangat jelas dan terang Kepengurusan Partai Politik PKP INDONESIA yang sah dan yang mendapat legitimasi di Kementerian
Hukum Dan Ham RI dan yang diakui oleh Negara adalah Ketua Umum ISRAN NOOR. 2) Bahwa
materi
HARUS/X/2016 Permohonan
Perm
ohonan
tertanggal Pemohon
Pemohon
03
Nomor
Oktober :
Nomor 2016
:
001/BTM -
dengan
materi
01/TIM.ADV.BTM -HARUS/X/2016
tertanggal 24 Oktober 2-016, pada prinsipnya materinya adalah persis sama, dengan demikian dalam hal ini permohonan pemohon nomor : 01/TIM.ADV.BTM-HARUS/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 telah melanggar asas hukum yang berlaku yaitu asa Ne his in idem. 3) Bahwa dari seluruh alai bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka dukungan yang sah PKP INDONESIA hanyalah kepada BOY MARKUS DAWIR,SP dan DR. H. NURALAM,SE.,M.Si. sebagai pasangan talon walikota jayapura dan wakil walikota Jayapura Periode tahun 2017-2022. 11. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah a. Fakta-fakta yang terungkap didalam Musyawarah: 1. Bahwa berdasarka n saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu saudara Ir. Junaidi Rahim. IAI dan Saksi yang diajukan Oleh KPU Kota Jayapura Sebagai Termohon Yaitu, Saudara Saksi atas nama, Warsau Iwanggin, S.Sos Sebagai Kasubag Teknis di KPU Kota Jayapura, Keterangan saksi dari masing-masing pihak menjelaskan dan membenarkan bahwa adanya klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapu ra bersama dengan Panwas Pilkada
Kota
Jayapura dan salah satu komisioner KPU Provinsi Papua Di Helpdesk Pilkada Kbmisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada tanggal 26 september 2016, dan juga dari keterangan saksi dari masing-masing pihak menjelaskan dan membenarkan bahwa adanya klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura bersama dengan Panwas Pilkada Kota Jayapura dan salah satu komisioner KPU Provinsi Papua ke kantor DPN PKPI yang beralamat di jalan Diponegoro No. 63 Menteng Jakarta Pusat dan kantor DPN PKPI yang beralamat di Cut Mutia No. 18 Menteng Jakarta Pusat pada
tanggal 27 september 2016 satu hari setelah di helpdesk pilkada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2. Bahwa bedasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura bersama dengan Parawas Pilkada Kota Jayapura dan salah satu komisioner KPU Provinsi Papua yaitu masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 03 TA.HUN 2016 TENTANG TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALT KOTA DAN .iVAKIL WALT KOTATAHUN 2017. 3. Bahwa kantor DPN PKPI yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng
Jakarta
pusat
memberikan
dukungan
kepada
Caton
Walikota dan Calon Wakil Walikota Atas Nama Boy Markus Dawir.,SP sebagai Walikota dan DR.H. Nur Alam, SE.M.Si Sebagai Caton Wakil Wakil Walikota periode Tahun 2017-2022. 4. Bahwa kantor DPN PKPI yang be ralamat di Jalan Cut Mutia No. 18 Menteng Jakarta Pusat telah memberikan dukungan kepada Caton Walikota dan Caton Walcil Walikota Atas Nama DR. Drs. Benhur Tomi Mano., M.M sebagai Walikota dan Ir. Rustan Saru., M.M sebagai calon Walikota clan calon wakil Walikota periode Tahun 20172022. 5. Bahwa adanya surat keputusan Menteri hukum dan ham nomor :M HH-19.AH.11.01 Tahun 201 5, tertanggal 10 November 2015 yang
mengesahkan
Permahonan
Per ubahan
Susunan
Kepengurusan DPN PKPI dengan kedudukan Kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor. 63 Menteng Jakarta Pusat; 6. Bahwa KPU Kota Jayapura telah Nnengeluarkan Berita Acara Pleno Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016, tertanggal 01 Oktober 2016 tentang Hasil Penelitian Syarat -Pencalonan bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calori Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura Periode Tahun 2017-2022, bahwa dalam berita
acara tersebu t KPU Kota Jayapura berpedoman pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KeMenterian Hukum dan HAM Nomor : M.HI-1-19. AH.11.01 dan surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU.11.01-84 tanggal 20 Sepetember 2016, perihal Penegasan Personlia DPN PKPI; 7. Bahwa KPU Ko - ta Jayapura berdasarkan hasil Pleno Rapat terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Urn urn Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor - 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wa kil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ya itu dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu -Kt-jpr/X/2016; Menetapkan : 1. Dr. Drs Benhur Tomi Mano, MM dan ft. H Rustan Saru, MM sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun
2. Boy Markus Dawir, SP dan Dr. Nur Alam, M.Si sebagai Calon Walikota clan Wakil Walikota Periode Tahun 2017-2022. 8. Bahwa KPU Kceta Jayapura tetap berpedoman pada aturan dan merujuk pada Surat Kementrian Hukum dan HAM, tertanggal 20 September 2016, perihal
Penegasan
Personlia
DPN
PKP
INDONESIA,
sesuai
KEMENKUMHAM Nomor M.HH-19.AH.11.01, Tahun 2016. Nahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 T-entang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang
Pemilihan
Gubernur,
Bupati
dan
Walikota
serta,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
9. Bahwa permohonan yang diajaukan oleh Pemohon dengan Nomor Register 03/PS/PWSLIYP/33.01/X/2016, pada prinsipnya materi permohonan sama persis. b. Penilaian dan Pendapat dari pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan: 1. Bahwa pada tanggal 21 September sampai dengan 23 September 2016,
Panwas
Pengawasan
Pilkada
Kota
Pendaftaran
Jayapura
Pencalonan
di
telah
melaksanakan
Kantor
KPU
Kota
Jayapura. 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian pada masa pendaftaran pencalonan di kantor KPU Kota Jayapura, tidak pernah diterrsukan adanya surat DPN PKPI Nomor 006/DPN PKP IND/IX/2016 tanggal 27 September 2015 Perihal Penegasan Pasangan Ca Ion Bupati & Wakil Bupati Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Isran Noor Sebagai Ketua Umum dan Sem uel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. 3. Bahwa selama masa pendaftaran pencalonan, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah memiliki salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH -19.AH.11.01 Tahun 2015
tertanggal
Permohonan
10
November
perubahan
susunan
2015,
yang
m engesahkan
kepengurusan
DPN
PKP
Indonesia, d engan kedudukan Kantor tetap yakni di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng Jakarta Pusat. Yang mana salinan surat tersebut diperoleh dari Database atau Laman KPU Republik Indonesia; 4. Bahwa selama masa pendaftaran pencalonan, terdapat dokumen Surat Keputusan Partai PKP Indonsia Nomor 171/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 Tanggal 27 Juli 2016, tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022 yang ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum dan Takudaeng Parawansa selaku
Wakil
keputusan
Sekretaris
DPN
PKP
Jenderal.
Indonesia
Dan Nomor
juga
adanya
64/SKEP/DPN
IND/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, tentang Penetapan
Surat PKP
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Haris Sudarno selaku Pjs. Ketu a Umum dan Semuel Samson selaku Sekretaris Jenderal; 5. Bahwa dalam rnelakukan pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan, Panwas Pilkada Kota Jayapura berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang pengawasan Tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan VVakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana pada Pasal 5 menyebutkan " Dalam melakukan
pengawasan
pelaksanaan
proses
pendaftaran
pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Poli tik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Pa nwas Kabupaten/Kota memastikan: a. Partai
Po
litik
atau
gabungan
Partai
Politik
hanya
mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; b. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain; c. Partai politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedi kit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan; d. Dokumen
administrasi
pendaftaran
pasangan
calon
ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Poli -tik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan
atas calcon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi; e.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk me ndapatkan dukungan;
f.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yan g diusulkan tidak menyuap petugas pendaftaran pasangan calon;
g.
dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah Iengkap; dan
h.
dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah secara hukum.
6. Bahwa pada to nggal 26 September 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura bersama KPU Kota Jayapura dan salah satu Komisioner KPU Provinsi Papua, telah melakukan klarifikasi ke Help Desk Pilkada KPU Republik Indonesia di Jakarta dan bertemu dengan Sigit Joyowardono selaku Kepala Biro TEKNIS KPU RI, Binsar Siagian selaku Kepala Bagian Teknis KPU RI, dan Eko Wahyudi selaku Kepala Bagian Hukum KPU RI; 7. Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura bersarna KPU Kota Jayapura dan salah satu K omisioner KPU Provinsi P apua, telah melakukan klarifikasi ke kantor DPN PKP Indonesia, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng Jakarta
Pusat,
sehubungan
dengan adanya
Surat
Keputusan Partai PKP Indonesia Nomor 171/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 T anggal 27 Juli 2016 tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022 yang ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum dan Takudaeng Parawansa selaku Wakil Sekretaris Jenderal. Dan juga, Panwas Pilkada Kota Jayapura
telah
melakukan
klarifikasi
ke
Kantor
DPN
PKP
Indonesia di alamat Jalan Cut Meutia No 18, Menteng, Jakarta Pusat, sehubu ngan dengan adanya Surat keputusan DPN PKP Indonesia Norruor 64/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 Tanggal 22
Agustus 2016 tntang Penetapan Pasangan CaIon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Provinsi Papua, yang ditandatangani cleh Haris Sudarno selaku Pjs. Ketua Umum dan Semuel Samson selaku Sekretaris Jenderal ; 8. Bahwa selama m elakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), Panwas Pilkada Kota Jayapura telah memperoleh salinan-salinan s urat sebagai berikut : a. Salinan
Surat
DPN
PKP
Indonesia
Nomor
003/DPN
PKP
IND/VII/2016- tanggal 29 Juli 2016 pe rihal Pemberitahuan Pemberhenti an Pengurus DPN PKP INDONESIA yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa; b. S alinan Sura t Kep utusan Dew an P impinan N asio nal P KP Indo ne sia N o mo r 112/SKEP/DPN P KP IND /VII/2016 tangg al 14 Juli 2016 Te ntang Pe mb e rhe ntian Sd r. SEMU EL SAM SO N seb ag ai Se kre taris Jende ral DP N P KP IND ON ESIA yang
ditandatanga ni oleh Ketua Umum luau Noor clan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa; c. Salinan
Sura
t
DPN
PKP
Indonesia
Nomor
206/DPN
PKP
IND/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Penjelasan Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang ditandatangani oleh Haris Sudarno selaku Pjs. Ketua Umum dan Semuel Samson selaku Sekret-aris Jenderal. d. Salinan Sura t DPN PKP Indonesia Nomor 212/DPN PKP IND/X/2016 kepada
tanggal
KPU
ditandatangani
Kota oleh
27
September
Jayapura Semuel
2016
perihal Samson
yang
ditujukan
Klarifikasi selaku
yang
sekretaris
Jenderal. 9. Bahwa adanya Su rat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham R.I No. AHU.4.AH.1 1.01-84, Tertanggal 20 September 2016, Tentang Penegasan
Kep
engurusan
DPN
PKPI
dan
Salinan
Susunan
Kepengurusan bahwa Bpk. Isran Noor sebagai Ketua Umum DPN
PKPI Pusat yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Dan ha I tersebut telah tercatat dalam Database Partai Politik Kementeriain Hukum Dan HAM R.I, dan Database KPU RI; 10. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura, dengan Nomor 047/K.Panwas-Kota.JPR/IX/2016 Perihal Penyampa ian Tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian; 11. Bahwa pada tang gal 01 Oktober 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah menerima Salinan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor : 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016, Te ntang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil WaliKota dalam Pilkada Kota Jayapura; 12. Bahwa dalam melakukan pengawasan Tahapan Penca lonan, dalam mengawas i kegiatan Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon y ang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik ser to Kegiatan Pemberitahuan Hasil Penelitian,
Panwas Pilkada Kota Jayapura berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemiliha n Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang pengawasan Taha pan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang rnana pada Pasal 14 menyebutkan "Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pcmilihan yang dilaksanakan oleh Provinsi
KPU
dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan
Panwas Kabupate n/Kota memastikan: a.
tata cara Pevelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian
•
36
kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pasangan talon Pemilihan; dan c. KPU Provinsi dan KPU Kal.upaten/Kota memberitahukan has!! penelitian kelengicapan
dan
keabsahan
persyaratan administrasi pasangan talon Pemilihan secara tertulis kepada Pa rtai Politik, gabungan Portal Politik, atau pasangan talon perseorangan sesuai waktu yang telah ditentukan; 13. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah meneriman Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dari Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yakni DR. Drs_BENHUR TOMI MANO, MM dan Ir. H. RUSTAN SARU, MM dan pe rmohonan tersebuttelah dicatat dalam Buku Registrasi Permo honan Penyelesaian Seng keta dengan Nomor 01/PS/PWSLIY1 3 _33.01/X/2016; 14. Bahwa pada tanggal 18 Oktobcr 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah
mengeluarkan
Putusan
001/KS/PWSUYP.33.01/X/2016,
atas
Sengketa permohonan
Nomor dengan
Nomor Register Nomor 01/PS,IPWSL.JYP.33.01/X/2016, yang mana pada Amar Putusan Scngketa tersebut Menetapkan Menolak Permohonan Pemohorm Untuk Seluruhnya; 15. Bahwa dalam menerima Permohonan Sengketa, Panwas Pilkada Kota Jayapura berpedoman pada : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Uradang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 - fahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30 huruf C menyatakzn bahwa tugas dan wewenang Panwas Kota Jayapura ad alah : menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaram pemilihan dan Sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
b.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2.015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakii Walikota pasal 3 menyeb utkan Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh (a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan; dan (b) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon %Maki! Walikota.
c.
Surat
Edaran
Bawaslu RI
Nomor
0331/K.Bawaslu/PM.07.00/1/111/2016, Perihal Penyelesaian Sengketo tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wa likota tahun 2017. Pada Poin 2 (dua) di jelaskan bahwa s egala bentuk dokumen baik berupa Surat ataupun Berita aura (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
don
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang
menyatakan
diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran Pasangan Calon rmery
pOn witm InnIA Kcintmn clari
KPU Provinsi,JKIP Aceh, Kabupaten/Kota. 16. Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura, tela h mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura, dengan Nomor 064/K.Panwas-Kota.JPR/X/2016 Perihal
Peny - ampaian
Pengawasan
Rapat
Pleno
Terbuka
Penetapan Cal on Walikota dan Wakil Walikota Jayapura; 17. Bahwa Pada tan ggal 24 Oktober 2016, bertempat di Hotel Horison JI. Percetakara II No.2 Kota Jayapura, Panwas Pilkada Kota Jayapura telah melaksanakan pengawasan kegiatan Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ten - tang Pengumuman Hasil Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.
18. Bahwa pada tanggal 24 Oktobcr 2016, Panwas Pilkada Kota Jayapura, telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dan Salinan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 48/PL/KPU KT-JPR/X/2016 Tertanggal 23 0 ktober 2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura; 19. Bahwa
pada Surat Keputusa n KPU Kota Jayapura Nomor
56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016
Tertanggal
24
Oktober
2016
Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, pada DIKTUM Kedua disebutkan Bakal Pasangan Calon Walikot a dan Wakil Walikota Jayapura yang
dinyatakan
memenuhi
sya
rat
ditetapkan
menjadi
pasangan Calon Walikota dan Wakil Wal ikota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 sebagai berikut : a.
DR. BENHUR TOMI MANO, MM-Ir. H. RUSTAN SARU, MM;
b.
BOY MARKUS DAWIR, SP-D R.H. NUR ALAM, SE, M.Si.
20. Bahwa dalam melaksanakan Pe ngawasan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walik ota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016,
Panwas
Pilkada
Kota
Jayapura
berpedoman
kepada
Peraturan Badan Pengawas Pe milihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang pengawasan T ahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil
menyebutkan
Walikota r
"Dalam
yang
melaktikan
mana
pada
pengawasan
Pasal
18
penetapan
pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan
KPU
Kabupaten/Kota,
Mawaslu
Provinsi
dan
Panwas
Kabupaten/Kota memastikan: a . P e n e t a p a n p a s a n g a n c a b= P e m i l i h a n d i l a k u k a n d a l a m
rapat pleno terbuka;
b. Pasangan calon Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU lebih dari 1 (satu)- pasangan calon; c. Penetapan pasangan calon Pemilihan tidak melewati batas waktti yang ditentukan; dan d. Seluruh pas angan calon Pemilihan yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan. 21. Bahwa Keabsahan Partai Politik dan kepengurusan Partai Politik berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubalian Kedua Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015,
Tentang
Undang-Undang
Penetapan Nomor.1
Peraturan Tahun
Pemerintah
2014
Tentang
Pengganti Pemilihan
Gubernur, Bupat i, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 40A menye butkan : Ayat (1) : " Partei Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana
yang
dimaksud
dalam
Pasal
40
meruprakan Partai Politik yang sah sesuai dengan Ketent uan Perundang-Undangan".
Ayat (2). " Deem hal terjadi 011611311MA kelieggurugaii Partial Politik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan Calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Portal atau sebuta n lain dan di daftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat (3). Jika masih terdapat perselisihan atas Putusan Mahka-mah Portal atau sebutan lain sebagaimana dimakud pada ayat {2), kepengurusan Partai Pollak tingkat pusat yang dapat mendaftarkan Pasangan calon
merupakan
kepengurusan
yang
memperoleh putusan pengadilan yang telah
sudah
men-iperoleh kekutan Hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang men yelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukarm don Hak Asasi Manusia. Ayat (4), Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau Puturson
Pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan Hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayaC (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke Kenventerian
yang
menyelenggarakan
urusan
Perrperintahan dibidang Hukum clan Hak Asasi Manusia paling Lambat 30 (tiga puluh ) hari Kerja terh itung sejak terbentuknya kepengurusan yang bare
dan
Memteri
wajib
ditetapkan
yang
Permerintahan
dengan
Keputusan
menyelenggarakan
dibidang
Hukum
dan
urusan Hak
Asasi
mariusia paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja terhitung seja.k diterimanya persyaratan.
Ayat (5). Dolan hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Part-al Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belu-m selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan
colon
di
KPU
Provinsi
atau
KPU
Kaberpaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan talon adarah kepengurusan Portal Politik yang tercanum dala_m
Keputusan
menyelenggarakan
terakhir
urusan
Menteri
pemerintahan
yang dibidag
Hukum dan Hak Asasi manusia; -
22 . B a h wa k e abs a t . a n K e p e n g urus a n P art a i P ol i t ik , j u g a t e l ah dipertegas didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan Gub-ernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atu Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pasal 36
menyebutka n: "Dalam Hal Keputusan Terakhir dari Menteri
tentang kwpengurusan Portal Politik tingkat pusat sebagaimanc yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proes penyelesaian Sengketa dipengadilan, KPU Provinsi/K1P Areh dan KPU/K1P Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal pasangan Colon berdasarkan Keputusan terakhir darF Menteri Tentang Penetapan Kepengurusan Portal Politik"; C
Bahwa
Panwas
Kota
Jayapura
terhadap
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dirnaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa
Panitia
Pengawas
Pemilihan
Kepala
Daerah
Kota
Jayapura
berwenang meny elesaikan sengketa a quo; 2. Bahwa Pemohaan memiliki kedudukan Hukum mengajukan permohonan sengketa a qu; 2. Bahwa permohonan Sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka
waktu pen gajuan; dan 3. Bahwa permohonan Sengketa pemilihan a quo beralasan Hukum.
Mengingat a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang -undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Ta hun 2016 tentang perubahan kedua atas und angundang Nomor 1 Tahun 2 015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -undang. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pencalonan Pemirihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pe-milihan Gubernur, Bupati dan Walikota; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tenta ng Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadw al Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
42
f.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi P emilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Waki I Walikota.
g. Surat Edaran Bawaslu RI Nc.mor : 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016, Perihal Penyelesaian
Sengketa
tahapan
Pencalonan
Pemilihan Gubernur, Bupati
dan
Walikota tahun 2017. Pada Poin 2 (dua) di jelaskan bahwa segala bentuk dokumen balk
berupa
Surat
ataupun
Berita
acara
(BA)
yang
dikeluarkan
oleh
KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/I
%Mr
dapat
diterima
pendaftaran
Pasangan
Calon
merupakan
suatu
bentuk
Keputusan dari KPU Provinsi/ KIP Aceh, Kabupaten/Kota
Menetapkan: "Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya" Demikian Diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Oleh 1) Soleman Clinton Maniani, 5.Pd., SH; 2) Yakobus R. Murafer, Sip., MA; dan 3) Beatrix I S Wanma, S.Si., M.Si Masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura dan Diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka umum pada hari Jumat Tanggal 11 November 2016 oleh 1) Soleman Clinton Maniani, S.Pd., SH; 2) Yakobus R. Murafer, S.Ip., MA; dan 3) Beatrix I S Wanma, S.Si., M. Si Masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kuala Daerah Kota Javdpura.
LL
KETUA DAN ANGGOTA r'F"s
Sof
L
••
t
ITIA PENGAWAS PEMILIHA.N KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA
Maniani, S.Pd., SH; Ketua
Yakobus R. Murafer, Anggota
02022006051001
43
MA Beatrix I S Wanma, S.Si., M.Si Anggota
