RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 63/PHPU.D-XI/2013 Tentang Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang I. PARA PIHAK A. Pemohon Mujais dan Yunar Mulya.(Pasangan Calon Nomor Urut 4) B. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. II. OBJEK PERMOHONAN Surat Keputusan KPU Nomor 17/Kpt/KPU-Kota/014329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Malang tertanggal 28 Mei 2013. Surat Keputusan KPU Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang penetapan walikota dan wakil walikota malang periode 2013-2018 tertanggal 29 Mei 2013.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”(1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”; 2. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, “penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”. 3. Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008,45/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 menyebutkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan
Umum dan Pemilukada dalam arti matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada. IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Malang tertanggal 29 Mei 2013. V. TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan,”. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sementara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013. Bahwa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Kamis, 30 Mei 2013; Jumat, 31 Mei 2013; dan hari Senin, 3 Juni 2013, (hari Sabtu, 1 Juni 2013 dan hari Minggu, 2 Juni 2013 adalah hari libur). Dengan begitu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Berdasarkan keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpt/KPU-Kota/014329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kota Malang tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 adalah sbb :
-
H. Moch Anton-Sutiaji : 179.675 Dra. Hj. Sri Rahayu-Drs.Ec.RB.Priyantmoko Oetomo, MM : 84.477 Drs. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP-Ir. Sofyan Edi jarwoko : 68.971 H. Dwi Cahyono, SE-Muhammad Nur Uddin, S.SPt : 22.158 Drs. Agus Dono Wibawanto, M. Hum-Ir.Ariof HS,MT : 14.849 Mujais-Yunar Mulya : 9518 Pasangan H. Moch Anton-Sutiaji diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang. 2. KPU kota Malang tidak menetapkan kebenaran hasil pemilukada dalam rangka penyelenggaraan demokrasi pancasila berdasarkan atas Ketuhanan YME sebagaimana yang dimohonkan oleh pasangan RAJA (Mujais-Yunar Mulya) dengan surat Nomor 014/V/RAJA/2013 tentang penyampaian hasil Pemilukada Kota Malang. 3. Bahwa hasil Pemilukada Kota Malang yang ditetapkan oleh KPUD selaku penyelenggara Pemilu belum menjamin adanya kepastian da perlindungan hukum bagi Mujais, selaku salah satu calon Walikota Mlang yang mewakili segala kepentingan dan kehendak Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) yaitu suatu gerakan pemberdayaan bidang Ideologi, politik, social, buadaya dan pertahanan keamanan karena belum ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk upaya kepastian kesejahteraan bagi para pemegang kartu serasi berdaya. 4. Hasil penghitungan suara KPU Kota Malang untuk pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) tidak diikuti jaminan kepastian hukum dari penyelenggara pemilu sehingga hasil suara tersebut menjadi tidak sah bagi apsngan RAJA untuk kepentingan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan VII. PETITUM Demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi gerakan pelangi pemberdayaan (GPP) dalam rangka merealisasikan sistem sosial ekonomi pancasila dan kelembagaan publik berdasarkan Pancasila dan kelembagaan publik berdasarkan Pancasila dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan saling percaya dalam lingkup GPP di wilayah NKRI, maka pemohon, dengan hormat dan degan segala kerendahan hati, memohon agar kiranya majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berkenan memeriksa dan memutuskan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai berikut : Primair 1. Memutuskan bahwa visi, misi, program dan ranperwali pasangan MujaisYunar Mulya (Raja) telah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dalam
2.
3.
4.
5.
6.
7.
wadah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk dilaksanakan dalam ruang lingkup Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum; Memutuskan bahwa Pakta Integritas dari Mujais selaku calon walikota/calon penyelenggara negara dari gerakan pelangi pemberdayaan (GPP) telah sesuai dengan Pancasila dan GPP, sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan prundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jmainan kepastian dan perlindungan hukum. Memutuskan bahwa gerakan pelangi pemberdayaan (GPP) berkedudukan hukum di jalan janti Barat Padepokan Nomor 103 Kota Malang yang pelaksanaanya dalam koridor visi, misi, program dan Ranperwali pasangan Mujais-Yunar Mulya, telah sesuai dan dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang Bhineka Tunggal Ika untuk ruang lingkup GPP sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-unangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum; Memutuskan bahwa hasil suara Pemilukada Kota Malang yang sah bagi pasangan Raja (Mujais-Yunar Mulya), pasangan dengan Nomor Urut 4 (empat) adalah 94.451 suara. Memutuskan bahwa visi, misi, program Ranperwali, Pakta Integritas dan jumlah pemegang katu serasi berdaya sebanyak 94.451 adalah merupakan hasil-hasil dari proses pemilukada kota Malang bagi pasangan RAJA untuk ruang lingkup kepentingan RAJA dan gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) karena seluruhnya dikerjakan/dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota Malang demi adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan sistem sosial ekonomi pancasila dengan tetap dilakukan penyesuaian berdasarkan seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum; Memutuskan bahwa Mujais selaku calon penyelenggara negara (calon Walikota/calon kepala daerah) menjadi salah satu penyelenggara Negara yang sah dan berwenang serta bertanggung jawab dalam lingkup Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) yang dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundag-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Memutuskan bahwa hasil Pemilukada bagi pasangan Mujais Yunar Mulya (Raja) adalah untuk ruang lingkup pasangan RAJA dan gerakan Pelangi
Pemberdayaan (GPP) dan tidak untuk dibenturkan dengan hasil hasil Pemilukada lainnya dari KPU Kota Malang serta akan mengikat dan terikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum GPP, sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. SUBSIDAIR 1. APABILA MELALUI Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, masa depan Gerakan Pelangi Pemberdayaan serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara belum mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk merekomendasikan pihak penyelenggara negara yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastia hukum bagi Mujais dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) untuk memberikan kebebasan berpendapat, berpikir, dan bertindak dalam ruang lingkup Pakta Integritas beserta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka merugikan hak pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat adanya alternatif jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masa depan Gerakan pelangi Pemberdayaan serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara sesuai dengan Pakta Integritas yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Adapun keterkaitan kebenaran hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bagi pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil kepla aderah nomor 4, Mujais Yunar Mulya atau dikenal dengan RAJA (Rakyat Jaya) dan dengan segala kepentingannya serta pengaruhnya terhadap hasil-hasil Pemilukada Kota Malang, sebagai konsekuensi dari PAKTA INTEGRITAS dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan, maka kami sepenuhnya tunduk dan patuh kepada keputusan Mahkamah Konstitusi apakah akan memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk melakukan Pemilukada ulang di kota Malang atau tidak dengan suatu keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada yang dikorbankan dan ini bukan bagian dari Petitum yang kami mohonkan. Bahwa masing-masing pihak akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perilakunya masing-masing dan akan menemukan keadilannya sendiri-sendiri, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Demikian pengajuan permohonan penyelesaian hasil-hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menerima alasan-alasan pemohon, dan selanjutnya berkenan memutuskan tercapainya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam merealisasikan sistem sosial Ekonpmi Pancasila dan kelembagaan publik berdasarkan pancasila sebagaimana keputusan GPP yang dilandasi semengat kekeluargaan, gotong royong, dan saling percaya dengan tetap membangun saling hormat menghormati dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
