RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 175/PHPU.D-XI/2013 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika I. PARA PIHAK A. Pemohon Agustinus Anggaibak dan La Sarudi P. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kuasa Hukum John Richard, SH., Abdul Rahman Upara dan Abrosius Lamera, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013 B. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika II. OBJEK PERMOHONAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013
Tentang
Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI -
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
1
-
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.
-
Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Malikamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008.
-
Bahwa
beberapa
putusan
Mahkamah,
Nomor
41/PHPU-D-VI/2008,
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan adanya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan; -
Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, dengan demikian menurut Pemohon, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agusuts 2013. 2
V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Menurut Pemohon, hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, hari Jumat tanggal 1 November 2013, dan hari Senin tanggal 4 November 2013. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 4 November 2013. Dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara, karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) ; 2. Bahwa
dalam
melaksanakan
tugasnya
Termohon
telah
melakukan
pelanggaran diantaranya; a. Termohon melanggar Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah tidak
melaksanakan
MMK/031.434172/2013,
Keputusan tentang
KPU
Tahapan,
Nomor Program
10/kpts/KPUdan
Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mimika Provinsi Papua mengenai penyampaian visi misi dan Debat Publik Pasangan Calon;
3
b. Termohon melakukan Pelanggaran asas Pemilu yang Luber Jurdil secara Sistematis, terstruktur dan Masif karena telah sengaja menghalanghalangi dan melarang saksi Pemohon dan melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan tahapan penyampaian visi dan misi dan debat publik oleh pasangan calon dengan jadwal yang telah ditentukan. 3. Bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara di beberapa tempat di Kabupaten Mimika yaitu: a. Di Emeneme Jaware, tanggal 11 Oktober 2013: Saksi meminta agar kunci kotak suara diserahkan pada PPS masing-masing dan proses rekapitulasi diprotes karena sebagian besar kotak suara tidak disegel dan tanpa disaksikan oleh pasangan calon dan Saksi; b. Di Emeneme Yaware, tanggal 12 Oktober 2013 : 1) Pada rapat tingkat PPS
difasilitasi oleh PPD Mimika Baru
mengarahkan para saksi untuk melakukan tahapan pemeriksaan dan membuka kotak suara yang diawali dari PPS Inauga; 2) Pada Pemeriksaan di PPS Inauga terdapat beberapa kejanggalan diantaranya, 1) Kotak suara TPS 16-TPS 22 kondisinya rusak, 2) Kotak Suara TPS 10 dan TPS 11 tidak ada kunci , setelah pukul 12.00 ada orang yang mengantarkan kunci kotak nomor 10 diserahkan kepada Ketua PPD Mimika Baru, 3) 12 kotak suara yang tidak tersegel dengan baik terlihat bekas terbuka pada bagian kunci yaitu di TPS 18, 20, 23, 27, 44, 50, 54, 62, 64, 65, 66, dan 67, 4) kotak suara di TPS 6 tidak ada Berita Cara dan rekapan KPPS, 5) kotak suara TPS 61 tidak ada di Graha Emeneme Yaware; 3) Dari Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sembilan saksi pasangan calon meminta agar semua kotak suara dari PPS inauga yang
bermasalah
tidak
dibuka,
tetapi
PPD
Mimika
Baru
mengintervensi dan menyatakan kotak suara tetap dibuka dan kotak suara ini tetap dibuka selah adanya kesepakatan dan dibuat Berita Acara yang menyatakan Ketua PPD Mimika baru siap bertanggung jawab dan semua saksi mendapatkan copy Berita Acara, tetapai
4
kenyataannya hingga saat ini berita acara tersebut belum diserahkan kepada saksi; 4) Ketua PPD Mimika Baru tidak menyerahkan form D2 yang diminta oelh Saksi dengan alas an form tersebut disatukan deng BA hasil rekapitulasi seluruh PPS; 5) Ada dugaan kuat terjadinya manipulasi suara yang terdapat dalam kotak karena sebagian besar kotak suara setelah dibuka dan berita acara dipisahkan dari kotak suara dan dimasukkan ke dalam kantong plastic di letakkan dan dibiarkan secara terbuka dalam gedung Emeneme Yaware; 6) Pada Pukul 13.00 disepakati pemeriksaan dan pembukaan kotak suara di PPS Inauga selesai dan akan dilanjutkan pukul 15.00, setelah jam istirahat selesai pemeriksaan kotak suara silanjutkan dari PPS lain namun mekanisme pemeriksaannya berubah tidak dilaksanakan satu persatu melainkan PPD Mimika Baru memerintahkan kepada semua KPPS Mimika Baru untuk melakukan pembukaan kotak hal ini dilakukan tanpa meminya persetujuan dari saksi maupun pasangan calon. Ketika dimintai keterangannya secara tegad PPD Mimika Baru menyatakan agar saksi tidak mengintervensi tanggung jawab PPD agar pekerjaannya dapat berjalan cepat. c. Di Emeneme Yaware, tanggal 14 Oktober 2013: 1) Sekretaris PPD Mimika Baru memberikan arahan bahwa proses rekapan yang dijalankan di Graha Emeneme Yaware secara serentak oleh seluruh PPS di distrik Mimika Baru adalah peristiwa yang baru pertama kali terjadi di Indonesia, oleh karena itu diharapkan semua saksi dapat mengikutinya dengan baik; 2) Ketua Panwas MImika Baru meminta seluruh saksi untuk tidak memprotes rekapan tingkat PPS karena akan dikendalikan langsung oleh PPD Mimika Baru; 3) Kejanggalan terjadi di tempat pelaksanaaan rapat tingkat PPS Mimika Baru dimana Pihak keamanan tidak mengijinkan wartawan untuk masuk meliput semua tahapan;
5
4) Saksi diarahkan untuk duduk ditempat yang jaraknya 10 s/d 20 m dari meja PPS, hal ini mengindikasi strategi PPD Mimika Baru untuk menghalangi peran saksi; 5) Ketua PPD meminta kepada Petugas PPs untuk memperbaiki kembali Berita Acara yang ada di tingkat PPS dengan dibatu oleh Sekretaris Distrik beserta anggotanya; 6) Saksi meminta Ketua PPD Mimika baru agar tahapan pada tingkatan PPS agar menghadirkan saksi dari setiap PPS dari 11 PPS wilayah PPS MInika Baru tetapi ketua PPD Mimika baru menolaknya. 7) Melihat kondisi tahapan dan proses pada tingkatan PPS dan PPD yang tidak sesuai dengan aturan, saksi pasangan calon meninggalkan tempatpertemuan tingkat PPS. 4. Termohon bertindak tidak netral, tidak jujur, tidak adil dan cenderung berpihak pada salah satu pasangan. 5. Hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER Jurdil, karena suara yang diperoleh oleh Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat melainkan karena intimidasi dan intervensi dari salah satu pasangan calon pemilukada serta berkuasanya politik uang. VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tidak Sah Dan Cacat Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tanggal 10 Oktober Tahun 2013; Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 beserta lampiran surat Keputusan KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisu Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Hari Rabu, tanggal 30 Oktober Tahun 2013; 6
3. Membatalkan serta menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013; 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pelaksanaan Ulang pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Mimika Tahun 2013; 5. Memerintahkan Panwaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ulang Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Mimika Tahun 2013. Atau Jika
Mahkamah yang Mulia
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya berdasarkan konstitusi, (ex aequo et bono).
7
