JAWABAN TERMOHON KPU KABUPATEN LANNY JAYA dalam
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR PERKARA : 47/PHP.BUP-XV/2017
,0
m I'
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2017
PIETERELL & ASSOCIATES Jin. Raya Abepura Sentani Padang Bulan Jayapura - P^ua Tin. Wahid Hasyim No. 48 B T
m Menteng —Jakarta Pusat
Perihal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor : 47/PHP.BUP-XIV/2017
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya An. BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos
Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Hari
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Jam
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
TANUS KOGOYA
Pekerjaan
Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya
Kewarganegaraan
Indonesia
Alamat
Tiom Kabupaten Lanny Jaya
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, dalam hal ini naemberi kuasa kepada: 1) 2) 3) 4) 5)
PETRUS P. ELL, SH.,MH. H. RAHMAN RAMLI, SH.,MH. JOHANIS H. MATURBONGS, SH. DAVID SOUMOKIL,SH. YUSTUTIK YANI, SH.
Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat PIETER ELL & ASSOCIATES yang beralamat di Jin. Wahid Hasyim 48 B Lantai III Menteng - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON. TERHADAP
Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LANNY JAYA Tahun 20172022 atas nama BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos dalam Register Perkara Nomor : 47/PHP.BUP-XV/2017.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
i I
Dalam hal ini Termohon mengajukan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi sehubungan
dengan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
I
Bupati Kabupaten LANNY JAYA dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
J L
LANNY JAYA Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.LJ/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupatiu Kabupaten Lanny
r
Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20: 55
^
Wit (Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur) (VideBukti T. 1)
Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
1.
DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
11. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ternyata dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan perolehan suara Pemohon melainkan dugaan pelanggaran yang menjadi keberatan oleh Pemohon meliputi;
1. Pelanggaran Kampanye Termohon Nomor 2 {LihatLembar ke 3 Permohonan) 2. KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak Melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik 3. Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya : - Distrik Malagi - Distrik Poga -
Distrik Milimbo
-
Distrik Karu
-
Distrik Bruwa
-
Distrik Gelok Beam
-
Distrik Nikogwe
Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru
f f I
I
untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten LANNY JAYA atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan
atau melalui proses persidangan (code etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam in 1.2. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon
Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.l Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU No.lO Tahun 2016 juncto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil b.
penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c.
d.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
1.3. Permohonan Pemohon Melampaui Ambang Batas 2%
Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2017 adalah yang perbedaan selisih suaranya
(dikenai dengan ambang batas) 2% (dua Per Seratus), karena Kabupaten LANNY JAVA jumlah penduduknya adalah sebesar 107.033 Jiwa (Vide Bukti DAK 2 Lanny
Jaya dan DP4 Kaupaten Lanny Jaya-Provinsi Papua T.7s/d T.8) Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 No.
Jumlah Penduduk
Perbedaan Perolehan Suara
1.
s.d. 250.000 liwa
2%
2.
250.000 s.d. 500.000 iiwa
1,5%
3.
500.000 s.d. 1.000.000 jiwa
1 %
4.
> 1.000.000 liwa
0,5%
Keterangan:
Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dan total suara sah
hasit penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LANNY JAYA
Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.U/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupatiu Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20: 55 Wit ( Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur), Disebutkan :
brift
'Nama^'PasaiiganOlOn
•
BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan PAULUS
KOGOYA, S.Sos
Perolehan Suara
f
Suara
BEFA YIGIBALOM, SE. M, Si dan YEMIS KOGOYA , S.PIP
Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:
1. Pasangan Calon pemenang atas nama BEFA YIGIBALOM, SB. M. Si dan YEMIS KOGOYA , S.PIP memperoleh 73.748 (Tujuh Puluh Tiga ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Delapan) suara dan Pemohon atas nama BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos memperoleh 39.182 (Tiga Puluh Sembilan Ribu
i
Seratus Delapan Puluh dua) suara.
2. Bahwa total suara sah dalam Pemilukada Kabupaten LANNY JAYA adalah sebesar: 73. 748 Suara + 39.182 Suara = 112.930 (Seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh) Suara {lihat bukti T. 1)
3. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar 2 % x 112.930 suara = 2.259 Suara.
4. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.182 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh dua)suara sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 73.748 (Tujuh Puluh Tiga ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan) suara sehingga terdapat selisih : 73.748 - 39.182 = 34.566 atau MELEBIHI Ambang batas dari yang seharusnya HANYA 2.259 suara.
Jadi terlihat jelas bahwa PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 158 ayat
(2) UU No.10 Tahun 2016 junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016.
r
5
1.4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Bahwa setelah kami mencermati Permohonan Pemohon, maka terlihat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadlti permohonan Pemohon karena : a. Permohonan Pemohon melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja.
b. Bahwa permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor
62/Kpts/KPU-Kab.U/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupatiu Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20; 55 Wit ( Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur)
1.4, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)
'
Bahwa seperti yang telah dikemukakan diatas, dalam permohonannya di bagian pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang :
I
1. Pelanggaran Kampanye Termohon Nomor 2 (Lihat Lembar ke 3 Permohonan)
2. KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak Melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
I I
1
'
I
3. Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya ; -
Distrik Malagi Distrik Poga
-
Distrik Milimbo
-
Distrik Karu
-
Distrik Bruwa
-
Distrik Gelok Beam
- Distrik Nikogwe
Untuk itu kami menanggapinya sebagai berikut:
'
1. Bahwa di Tolak dalil Pemohon bagian 1(satu), karena tidak benar dan tidak terbukti
I
2. Bahwa ditolak dalil Permohonan 2 (dua), karrena seharusna keberatan ini di ajukan
1
di Bawaslu karena menyangkut hasil kerja Panwas, dimana Bawaslulah yang berhak untuk menilai, atau memberikan sanksi terhadap kinerja Panwas di Kabupaten Lanny
«
fakta yang sebenarnya adalah keberatan semacam Ini harus diajukan ditingkat panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya
t
-
,
Jsys-
3. Bahwa hasil Penghitungan suara di 7 (tujuh) Distrik yang menjadi keberatan
Pemohon sangat tidak beralasan kerena hasil Rekapitulasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bahkan saksi dari Pihak Pemohon menandatangani Berita
I
Acara di Kantor KPU pada saat pleno yang dibacakan oleh masing-masing PPD di
I
kantor KPU LANNY JAYA, pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20:55 WU (Dua Puluh Lewaat Lima Puluh Lima) sebagaimana kami paparkan dalam data tabel di bawah ini :
I
Tabel 1. Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupat dan Wakil Bupati pada 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Lanny Jaya.
Pasangan Calon Nomor Urut 1 NO
DISTRIK
BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos
Pasangan Calon Nomor Urut 2
BEFA YIGIBALOM, SE. M. Si dan YEMIS
Jumlah Suara Sah
KOGOYA, S.PIP
Melagi
7.737
Poga
2.344
Miiimbo
3.792
Karu
4.101
Bruwa
9.406
Geiok Beam
1.565
Nikogwe
6.075
CMe Bukti r.106 s/d TJ12 dan Bukti T.113 s/d T.117)
Bahwa dalil dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Caton Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dengan sengaja melakukan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana yang disebutkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena data yang ada pada semua TPS dan Distrik telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon.
1. DALAM POKOK PERKARA A. PENDAHULUAN :
Kabupaten LANNY JAYA adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia, dengan ibukota Kabupaten di Tiom. Kabupaten LANNY JAYA memiliki luas wilayah 2.248 km2,. Kabupaten LANNY JAYA dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten LANNY JAYA dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008
tanggal 4 Januari 2008. Kabupaten Lanny Jaya sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten Jayawijaya terletak di daerah pegunungan tengah Papua penduduknya adalah mayoritas orang papua ditambah dengan beberapa suku yang berasal dari luar papua seperti jawa, sulawesi hingga maluku, keberadaan pendatang di LANNY JAYA umumnya adalah sebagal pegawai negeri sipil dan yang lain sebagai pelaku ekonomi.
)
f
Saat ini Kabupaten LANNY JAYA memiliki 39 Distrik, dan penduduknya berjumlah 107.033 jiwa, untuk menuju ke daerah ini, dari jayapura hanya dapat dilakukan dengan
pesawat udara berbadan kecil satu-satunya akses jalan darat untuk ke kabupaten LANNY JAYA adalah melalui Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Meski demikian, dari
Jayapura ke Wamena, tetap harus menggunakan pesawat udara. Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten UNNY JAYA teiah dilakukan secara
langsung, umum, bebas, rahasia demokratis dengan menggunkan sistem noken dan Pencoblosan.
Bahwa semua tahapan dan prosedur mulai dari pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan suara terbanyak pasangan calon telah dicatat dalam dokumen Termohon baik dalam form Cl, DA dan berita-berita acara balk di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendaii, dan tidak menimbulkan gejolak
yang mengganggu kestabllltas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut. B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN
1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaranya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalll permohonannya.
2. Bahwa apa yang menjadl bagian dari Eksepsi yang telah kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini. L r L
3. Bahwa apa yang dilalilkan oleh Pemohon tentang : > Kewenangan Mahkamah Konstitusi > Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon > Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
Tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan pertimbangan kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. 4. Bahwa ditolak dalil permohonan angka A.l dan 2 lembar ke tiga Permohonan Pemohon, mengenai pelanggaran kampanye Termohon (No.2)., dengan alasan sebagai berikut:
-
|f
Karena Termohon bukanlah pihak peserta Pemilihan yang kemudian harus
berkampanye sehingga berkosekwensi terhadap pelanggaran kampanye. Termohon adalah penyelenggara Pemilukada yang Independen dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun. Kalaupun ada pelanggaran kampanye oleh 02 maka pengaduan terhadap hal seperti ini harus diajukan kepada Panwas Kabupaten Tolikara yang berhak untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa mengenai keberatan pihak KPPS seluruh KPS tidak memberikan model
formulir Cl-KWK dan C2-KWK adalah alasan yang tidak benar karena faktanya
i ^
'
I I
» I »
Termohon sudah menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi-saksi Pemohon.
- Bahwa pemohon juga tahu Form Cl-KWK dan Form C2-KWK tidak diberikan
kepada pasangan calon. Pasangan calon atau tim suksesnya hanya diberikan
8
lampiran Form Cl-KWK dan Form C2-KWK yang nilaiinya sama dalam pembuktian dengan yang memakai hologram.
I
Bahwa dalam berkas Form Cl-KWK dan Form C2-KWK sudah ada tanda tangan
saksi dari pasangan calon di TPS yang bersangkutan, sehingga dengan jelas membuktikan fakta bahwa telah terjadi proses pemilihan di TPS-TPS secara benar dan sah.
Bahwa juga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketika rapat Pleno diadakan saksi-saksi dari Pihak Pemohon tidak hadir karena Termohon
sudah memberikan undangan kepada Tim Sukses untuk hadir. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten LANNY JAVA
secara benar dan sah tanpa adanya kesalahan hasil penghitungan suara
sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut; No 01
Nama Pasangan Calon BRIYUR WENDA, S.Pd. MAP dan PAULUS
Perolehan Suara 39.182 suara
KOGOYA, S.Sos 02
BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan YEMIS
73.748 suara
KOGOYA, S.Ip
Bahwa perolehan suara di 7 Distrik yang di permasalahkan oleh Pemohon sudah dilaksanakan secara benar dan sah oleh Termohon sebagaimana dibuktikan dengan bukti suara yang diajukan di persidangan.
5. Bahwa tidak ada pelanggaran menggunakan kekerasan dan permainan uang money
politik yang dilakukan oleh PPD dan PPS yang merupakan bagian dari penyelenggara di tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat kabupaten. 6. Bahwa TIDAK BENAR dalil-dali! Pemohon di bagian Byang menyatakan pelanggaran
administrasi KPU yang dilakukan secara terstruktur simtematis dan masif karena
Termohon sebagai penyelenggara adalah independen dan tidak berpihak kepada salah
satu pasangan calon, bahwa dari data yang diperoleh dari PPS dan PPD di 7 Distrik menunjukkan bahwa peroleh suara Pemohon dibawah pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana kami kemukakan dibawah ini.
*
Tabel 2 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Malagi
Nomor Urut 1 Nomor Urut 2
BRIYUR
NO
Nama
Kampung
dan
WENDA, MAP
TPS.
S.P.d., dan
PAULUS
KOGOYA, S.Sos
TPS 01 Kampung Gilo TPS 02 Kampung Gilo TPS 03 Kampung Gilo
TPS 04 Kampung Gilo TPS 01 Kampung Kewagi
TPS 01 kampung Mbu Kampung Nembome TPS 01
I
Kampung Nembome TPS 02
Kampung Numbokawl TPS 01
• I
Kampung Numbokawi TPS 02
Kampung Numbokawi TPS
I
03
Kampung Wabiragi TPS 01
Kampung Wabiragi TPS 02 Kampung
Wunabunggu
TPS 01
Kampung Yigemlll TPS 01
(Vide Bukti TJ2 s/d T.26)
BEFA YIGIBALOM, SE. M.
Si
dan
YEMIS
KOGOYA, S.PIP
JUMLAH
10
Tabei 3 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Poga
Nomor Unit 1 NO
\
Nama
Kampung
dan
Kampung Biglpaga TPS 01 Kampung Binipaga TPS 01
Kampung BinopagaTPS 01
i
Kampung BrigmeTPS 01 Kampung Guaneri TPS 01 Kampung
Kanumbume
PTSOl
Kampung Lugubak TPS 01 Kampung Lugwa TPS 01
T
Kampung Lugwa TPS 02 Kampung Lunerl TPS 01
Kampung Megalunik TPS 01
Kampung Mugime TPS 01
J
Kampung Poga TPS 01
4
Kampung Unikme TPS 01
(Vide Bukti T. 27 s/d T. 40)
Nomor Unit 2
BRIYUR WENDA, PAULUS
BEFA YIGIBALOM, SB. M. Si dan YEMIS KOGOYA ,
KOGOYA, S.Sos
S.PIP
S.P.d.,
MAP
dan
JUMLAH
w
11
Tabel 4 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Milimbo
NO
Nama
Kampung
dan
TPS.
Nomor Unit 1
Nomor Urut 2
BRIYUR WENDA, S.P.d., MAP dan
SE.
PAULUS
YEMIS KOGOYA ,
KOGOYA, S.Sos
S.PIP
BEFA YIGIBALOM, M.
Si
Kampung JInok TPS 01 Kampung Jinok TPS 02
Kampung Kidoni TPS 01 Kampung Kidoni TPS 02
Kampung Kugame TPS 01 Kampung Milimbo TPS 01 Kampung Talcobak TPS 01 Kampung Umbaname TPS 01
Kampung Umbaname TPS 02
Kampung Wamindik TPS 01
Kampung Wewolume TPS 01
4
Kampung Wewolume TPS 02
1
(Vide Bukti T. 41 s/d T. 52)
m
dan
3UMUH
12
Tabel 5 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Karu
Nomor Urut 1
PAULUS
Nomor Urut 2 BEFA YI6IBAL0M, SE. M. Si dan YEMIS KOGOYA ,
KOGOYA, S.Sos
S.PIP
BRIYUR WENDA, NO
Nama
Kampung
dan
TPS.
Kampung Ayafofa TPS 01
Kampung Deiegari TPS 01 Kampung Igimbua TPS 01
Kampung SalernoTPS 01 Kampung SalernoTPS 02 Kampung Towoluk TPS 01 Kampung TunumeTPS 01 Kampung Yllokdu TPS 01 Kampung Yudani TPS 01
(Vide Bukti T. 53 s/d T.61)
1
S.P.d., MAP dan
JUMLAH
13
Tabel 6 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Bruwa Nomor Urut 1
BRIYUR WENDA,
Nama
Kampung
dan
S.P.dv MAP dan PAULUS
KOGOYA, S.Sos Kampung Birik TPS 01
Kampung Birik TPS 02
Kampung Brujugu TPS 01 Kampung Brujugu TPS 02 Kampung Ekaba TPS 01 Kampung EkabaTPS 02
Kampung Longgabur TPS 01
Kampung
Lagonggabur
TPS 01
Kampung Ogodome TPS 01
Kampung Ogodome TPS 02
Kampung Ogodome TPS 03
Kampung Tokuluk TPS 01 Kampung Wame TPS 01 Kampung Wame TPS 02
Kampung Wame TPS 03
Kampung Wumbugi TPS 01 Kampuung Wumbugi TPS 02
Kampung Wumbugi TPS 03
Kampung Wumbugi TPS 04 Kampung Yalogu TPS 01
(Vide Bukti T. 62 s/d T.81)
Nomor Urut 2 BEFA YIGIBALOM, SE. M. Si dan YEMIS KOGOYA , S.PIP
JUMLAH
14
Tabel 7: Perolehan suara Pasangan Calon di DistrikGelok Beam
NO
Nama
Kampung
dan
TPS.
Nomor Unit 1
Nomor Unit 2
BRIYUR WENDA,
BEFA YIGIBALOM, SE. M. Si dan JUMLAH
S.P.d., MAP dan PAULUS
KOGOYA, S.Sos
Kampung Beam TPS 01
Kampung Gelok TPS 01 Kampung Gondora TPS 01 Kampung Juts TPS 01 Kampung Kulip TPS 01
Kampung Murtani TPS 01
Kampung Pirambor TPS 01 Kampung Tigima TPS 01 Kampung Wanggu TPS 01
(Vide Buiai T. 82 s/d T. 90)
I »
I I
I
I I
i i
YEMIS KOGOYA , S.PIP
•v-
15
,lrf
Tabel 8 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Nokogwe
NO
Nama
Kampung
Nomor Unit 1
Nomor Unit 2
BRIYUR WENDA,
S.P.d., MAP dan
BEFA YIGIBALOM; SE. M. Si dan
PAULUS
YEMIS KOGOYA ,
KOGOYA, S.Sos
S.PIP
dan
TPS.
JUMLAH
Kampung Ambime TPS 01
Kampung Ambime TPS 02 Kampung Ambime TPS 03 Kampung Ambime TPS 04 Kampung Supaga TPS 01 Kampung Elupaga TPS 02 Kampung Kotorambur TPS
'S
505
01
Kampung Langime TPS 01
Tr
• • •••"•
!•
370
•
Kampung PIndalo TPS 01 1
I I
Kampung
Wanggagome
TPS 01
Kampung
Wanggagome
TPS 02
I
! I I
Kampung T?S 03
Wanggagome
Kampung Wulawa TPS 01 Kampung
Wumbanakme
TPS 01
Kampung Yimiribaga TPS 01
»
»
(Vide Bukd T.91 s/d TJ05)
7. Bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan telah tenadi bentuk pelanggaran ya^
terstrulcstur sistematis dan masif (TSM) di 7Distnk karena tidak benar. Faktanya dan data yang k'ami tampiilkan diatas jelas-jelas menunjukan adanya
*
benar-benar
sesuai
dengan
keinglnan
masyarakat.
Pemohon
hanya
mengadminlstrasikan perolehan suara tersebut format yang tel^^^^ 8. Bahwa dl TOLAK dalil Pemohon yang menyatakan adanya ^eterlibatan^N di Di^n Malagai untuk menjadi Tim Sukses pasangan calon nomor ^ ^ j,; Bahwa dengan tidak adanya laporan PPD atau Rekomendasi dan Panwas Distnk
16
Malagai yang harus di tindaklanjuti sehubungan dengan keterlibatan ASN dalam proses dukung-mendukung pasangan calon tertentu.
9. Bahwa tidak benar dalil pemohon adanya dugaaan money politic di 9 (sembilan)
kampung di Distrik Gelok Beam namun bukti yang ditemukan di kampung Gelok. Dalil
pemohon ini sama sekali tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti bagaimana proses money politic \t.u dilakukan, siapa yang melakukan, dan juga tidak
ada rekomendasi Panwas untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu sampai ke pengadilan.
10. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2017 yang menyatakan bahwa hasil rekaputilasi yang ada di TPS Distrik Poga tidak benar karena alasan ini sangat menqada-ada faktanya bahwa Form C1 yang ada di Distrik Poga sudah di tandatangani
oleh penyelenggara dan ada capnya (Vide Bukti T.27~TA0) dan juga (Vtde Bukti
11 Bahwftidak benar dalil Pemohon yang disampaikan dipersidangan yang menyatakan
bahwa pleno di kabupaten tidak melibatkan pasangan calon nomor urut 1dan sal^i-
saksinya, karena faktanya proses yang dilakukan di tingkat Kabuptaen telah
melibatkan semua pasangan calon dan saksi-saksi yang sesuai dengan mandat. 12. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang meminta hasil rekap di 7 Distrik diskualifikasi dan tidak berlaku. Karena perolehan suara Pasangan Calon di 7 Distrik yaitu : a. Distrik Malagi b. Distrik Poga c. Distrik Milimbo d. e.
Distrik Karu Distrik Bruwa
f.
Distrik Gelok Beam
q. Distrik Nikogwe
k P
\ I
w
I » I
I I
.
, ^
vanq dipersoalkan adalah suara masyarakat yang diberikan langsung oleh ma^arakat dan siapapun tidak berhak untuk menghilangkannya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. (Vide Bukti T.12 - T.105) juga (Vide Bukti T.106 - T.112). 13. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada bagian Ctentang Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya karena pada 7 Distrik yang dianggap Pemohon bermasalah karena tidak dikeluarkannya rekomendasi Panwas dan ]uga Kepolistan,
bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan Bawaslu dan Polda Papua.
14 Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi temi
"tanggapi karena sudah tidak relevan dengan pokok permohonan dan karenanya kami nyatakan OITOLAK.
17
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
Mengabulkan Eksepsi Termohon ) DALAM POKOK PERKARA :
')
1.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menerima Jawaban Termohon;
»)
3.
Menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LANNY JAVA Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.lJ/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20: 55 Wit ( Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur)
4.
Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LANNY JAYA Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:
Perolehan Suara
Nama Pasangan Galon
V
BRIYUR WENDA, S.Pd. MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos
k
BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan YEMIS KOGOYA, S.Ip
I k
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya {ex
^ ^
21 Maret 2017 Hormat Kami, ASA HUKUM TERMOHON
«
%
I
V
y
✓
piTRUS P. ELL,
RAH
H., MH.
%
% %
t
DAVID
YUSTUTIK YANI, SH.
L, SH.
