PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN DAN KABUPATEN KEEROM

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 175/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 176/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 177/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 178/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 180/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN DAN KABUPATEN KEEROM

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA KAMIS, 14 OKTOBER 2010

REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 175/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 176/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 177/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 178/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 180/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Keerom. PEMOHON -

Origenes Ijie dan Adrianus Dahar (Perkara 175/PHPU.D-VIII/2010) Dance Yulian Flassy dan Hi. Mustafa Wugaje (Perkara 176/PHPU.D-VIII/2010) Frederika Fatari dan Marthen Salambauw (Perkara 177/PHPU.D-VIII/2010) Herman Tom Dedaida dan Frans Huway (Perkara 178/PHPU.D-VIII/2010) Celcius Watae dan Marsudi (Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON KPU Kabupaten Sorong Selatan dan KPU Kabupaten Keerom. ACARA Pengucapan Putusan Kamis, 14 Oktober 2010 Pukul 14.50 – 18.57 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Muhammad Alim M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Harjono

Pan M. Faiz Ida Ria Tambunan Luthfi Widagdo Eddyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak Yang Hadir Pemohon Perkara 175/PHPU.D-VIII/2010: -

Origenes Ijie Adrianus Dahar

Pemohon Perkara 177/PHPU.D-VIII/2010: -

Frederika Fatari Marthen Salambauw


Herman Tom Dedaida


Marsudi

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 175/PHPU.D-VIII/2010: -

Hamdan Barumun Hirfi Syafrullah


Novia Putra Primanda


Yance Salambauw Jimmy Pangau

Pemohon Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010: - Celsius Watae - Marsudi Kuasa Hukum Pemohon Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010: -

Heru Widodo Suwito Arsi Divinubun

2

Termohon Perkara 175, 176, 177, 178/PHPU.D-VIII/2010 - Marthinus Nasarany (Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan) Termohon Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010: -

Aloysius Renwarin (Ketua KPU Kabupaten Keerom) Tarwinto (Anggota KPU Kabupaten Keerom)

Kuasa Hukum Termohon Perkara 175, 176, 177, 178/PHPU.DVIII/2010: -

Daniel Tonapa Masiku Totok Prasetianto

Kuasa Hukum Termohon Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010: -

Budi Setianto Yohanes Kaebone

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 175, 176, 177, 178/PHPU.D-VIII/2010: -

Dorel Alamir Syamsudin Syamsul Huda

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 180/PHPU.D-VIII/2010: -

Juhari

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50

1.

KETUA : MOH.MAHFUD MD Sidang pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan sengketa Pemilukada dalam Perkara No.175,176,177,178/PHPU.DVIII/2010 dan 180/PHPU.D-VIII/2010 sengketa Pemilukada Sorong Selatan dan Keerom dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon nomor 175.

2.

KUASA HUKUM DARI PEMOHON 175 : HIRFI SYAFRULLAH Terima kasih, hadir Yang Mulia. Pemohon saya Hirfi Syafrullah dan Hamdan Barumun dan Pemohon Prinsipal hadir Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA : MOH.MAHFUD MD 176.

4.

KUASA HUKUM DARI PEMOHON 176 : NOVIA PUTRA PRIMANDA Mohon izin Yang Mulia, mohon maaf Prinsipal kami berhalangan hadir diwakili oleh saya sendiri selaku Kuasa Hukumnya Novia Putra Primanda, terima kasih.

5.


6.

KUASA HUKUM DARI PEMOHON 177 : YANCE SALAMBAUW Terima kasih Yang Mulia, yang hadir saya Yance Salambauw Kuasa Hukum dan Jimmy Pangau beserta dengan Prinsipal.

7.


8.

KUASA HUKUM DARI PEMOHON 178 : HERMAN TOM DEDAIDA Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi saya sendiri hadir selaku Pemohon Herman Tom Dedaida, terima kasih. 4

9.


10.

KUASA HUKUM DARI PEMOHON 180 : ARSI DIVINUBUN Izin Yang Mulia, Kuasa Hukum Pemohon Arsi Divinubun di samping kanan saya Suwito, di samping kanan Pak Marsudi, Prinsipal samping kanannya lagi Heru Widodo terima kasih.

11.

KETUA : MOH.MAHFUD MD Sudah ya Pemohon, sudah semua. Lima, kemudian Termohon 175, 176, 177 dan 178.

12.

KUASA HUKUM DARI TERMOHON 175,176,177,178: DANIEL TONAPA MASIKU Terima kasih Yang Mulia, Termohon Perkara 175, 176, 177, 178 hadir kuasanya Daniel Tonapa, Satupali, Totok Prasetianto didampingi Ketua KPU, Komisioner dan Sekretariat, terima kasih.

13.


14.

KUASA HUKUM DARI TERMOHON 180: BUDI SETIANTO Ketua dan anggota Mahkamah yang kami Muliakan, hadir dalam persidangan ini Prinsipal, ketua KPU Keroom dan anggotanya dan saya sebagai Kuasa Hukum Budi Setianto dan Yohannes Kaebone, terima kasih.

15.

KETUA : MOH.MAHFUD MD Ada lagi yang belum? Sudah ya. Baik, Pihak Terkait 175, 176, 177, 178.

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 175,176,177,178: SYAMSUDIN Terima kasih Yang Mulia, hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor Perkara 175, 176, 177, 178 saya sendiri Syamsudin sebelah kiri saya Dorel Alamir, sebelah kiri Syamsul Huda, terima kasih.

17.

KETUA : MOH.MAHFUD MD 180. 5

18.

KUASA DARI PIHAK TERKAIT 180 : JUHARI Baik terima kasih Yang Mulia, saya Juhari Kuasa Hukum daripada Pihak Terkait. Pihak Terkait dua-duanya hadir, terima kasih.

19.

KETUA : MOH.MAHFUD MD Baik Saudara, sebelum putusan diucapkan saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa di persidangan dalam kasus ini muncul isu ya resmi di sidang bahwa salah satu pihak itu mengirimkan uang, mengeluarkan uang sebesar 20 milyar.., 25 milyar. Yang katanya untuk Hakim Konstitusi. Saudara, ini Hakimnya. Nanti kalau Saudara ada yang merasa Hakim yang mana ini, Saudara lapor ke saya. Yang menerima uang itu siapa. Ini Hakim. Kalau benar ya nanti ya saya yang akan melapor juga ke KPK. Kalau seumpama saya sendiri misalnya biar ya Bapak-Bapak ini yang dilaporkan ke KPK. Ini banyak sekali di daerahdaerah itu berkembang orang kadang kala juga pengacara mengatakan perlu uang untuk mengurus ke Hakim. Kadang kala ada orang juga nelpon mengaku Hakim. Kadang kala ada orang punya foto atau punya kartu nama dengan salah seorang Hakim lalu itu dijual. Ini saya bisa ngurus kepada Bapak ini. Nah, sekarang saya nyatakan ini Hakimnya. Kalau Saudara punya siapa yang bawa uangnya kalau tidak mau Hakimnya siapa yang bawa menyerukan kepada siapa, laporkan kepada kami ya. itu banyak sekali kasus Pemilukada terutama di luar Jawa seakan-akan bisa diurus dengan uang. Nah, ini ada 9.., ada 1.., ada 2 yang tidak hadir fotonya lengkap di sana ya atau siapa saja datang atau Panitera atau kepaniteraan lapor ke saya atau lapor ke salah seorang Hakim ini lho yang nerima, ini yang ngantar kadang kala orang ditelpon lalu percaya. Karena duduk dalam sebuah kasus juga ada orang ngirim uang katanya ke namanya Riska Handayani istrinya ketua MK dari Papua. Nomor telepon ketua MK yang menelepon nomornya sekian, itu semua omong kosong ndak ada Riska Handayani itu bukan nama istri saya, dia ngirim uang ke bank lalu sesudah uang dikirim uangnya ditarik lalu ditinggal. Nomor teleponnya nomor telepon orang sembarangan gitu ini hati-hati, oleh sebab itu nanti kalau siapa saja yang menang atau kalah kalau Saudara terlanjur mengeluarkan uang untuk perkara ini, misalnya menang laporkan ke saya. Kemenangan itu kan tidak akan berubah. Lapor, Pak saya nyuap gitu, ndak apa sudah menang, sudah diketok putusan, itu final. Kalau misalnya kalah malah kebetulan. Pak saya bayar, kok masih kalah? Lapor kan gampang gitu. Saya yang menjamin, saya sendiri yang akan memproses itu ke Kepolisian atau ke KPK atau ke kejaksaan. Tergantung pada jenis korupsinya pada siapa yang melakukan. Ini sungguh-sungguh ya. Nah, oleh sebab itu nanti habis ini lapor kalau, Pak saya kalah padahal sudah ngirim uang lewat si Ini gitu, harus ada. Tunjuk salah satu dari kita atau dari Panitera atau mengirimkan uang melalui si Ini, yang menerima uang dari Saudara itu ditanya yang mana Hakimnya? Mana rekeningnya? Gitu. Baik, ini penting ya karena kita ini bekerja justru bersungguh-sungguh siang malam 6

untuk meneliti setiap bukti dan menganalisis itu justru menghindari halhal seperti itu jangan.., terutama terus terang yang banyak tertipu ini orang-orang dari sekitar Papua dan Irian hampir semuanya punya kasus seperti itu sejak dulu. Karena mungkin terlalu jauh dari Jakarta lalu seakan-akan perkara itu mudah dibeli, bisa diurus gitu seperti halnya mungkin pengalaman masa lalu atau di tempat lain gitu ya. Di sini ndak ada, oleh sebab itu saya berterimakasih atau malahan kalau Saudara terlanjur pulang lalu punya bukti sudah pulang ke Papua kalah lalu ada yang mengaku Pak saya ngantar uangnya, Saudara datang kesini saya bayari tiketnya pulang pergi asal jelas orangnya. Saya bayari tiket pesawatnya pulang pergi dan nginep di hotel di sini MK yang akan bayar asal bisa menunjuk siapa yang mengantar, gitu. Baik, sekarang kita mulai. Keroom dulu ya. 180 dulu karena ini satu perkara, kalau yang Sorong itu 4, 4 penggugat. Putusan Nomor 180/PHPU.D-VIII/2010. PUTUSAN Nomor 180/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Drs. Celcius Watae; Umur : 57 Tahun; Alamat : Jalan Trans Irian, Arso Kota, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; 2. Nama : Marsudi, S.E., M.M.; Umur : 45 Tahun; Alamat : Jalan Kutilang Nomor 201, Arso Dua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Muslim, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Suwito, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Anton Raharusun, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada ”Heru Widodo Lawfirm (HWL)” yang beralamat dan berkantor di Gedung ARVA 4th Floor Jalan Cikini Raya Nomor 69 FGMM Menteng, Jakarta Pusat 10330, Telepon (021) 3905930, Faksimili (021) 3905930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2010, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; 7

Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, berkedudukan di Jalan Trans Irian, Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2010 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H. dan Johanes G. Bonai, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Budi Setyanto, S.H., dan Rekan” yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Termohon; [1.4] Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada Juhari, S.H., Herman Kadir, S.H., M.H., Yuliyanto, S.H., dan Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.; para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Juhari, S.H. dan Rekan” yang beralamat di Kompleks Griya Muria Idaman Blok K Nomor 04, Kotaraja Dalam, Jayapura, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon; Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. 20.

HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah [3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Keerom sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini; [3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut; 8

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Kamis, 2 September 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom; 2. Keabsahan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; 3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 16 September 2010; [3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat kesehatan; 2. Pengakuan Ketua KPU bahwa Pemilukada cacat hukum; 3. Penolakan terhadap pelaksanaan Pleno di tingkat KPU Kabupaten; 4. KPPS tidak membagi undangan, pemungutan suara tidak di bilik suara, dan tidak disediakannya kotak suara; 5. Penyelenggara Pemilukada berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; 6. Pembiaran oleh penyelenggara Pemilukada atas terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali; 7. Penyelenggara Pemilukada sengaja membiarkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk ikut mencoblos di TPS; 8. Penyelenggara Pemilukada mengurangi perolehan suara Pemohon; 9. Pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon dan tidak membagikan Formulir C1-KWK; 10. Adanya pembongkaran kotak suara di Distrik Arso; 11. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi massa yang tidak terdaftar di dalam DPT; 12. Adanya pembagian uang dan barang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2; 13. Adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam Pemilukada; dan 14. Dugaan pelanggaran-pelanggaran lainnya; [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 9

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M. menderita sakit stroke yang dalam berbagai kesempatan dapat terlihat oleh publik. Saksi-saksi Pemohon juga menyaksikan bahwa Yusuf Wally di dalam kampanye sempat jatuh dan terbaring di panggung. Menurut Pemohon, seharusnya Pasangan Calon tersebut tidak lolos pada saat verifikasi persyaratan bakal calon. Tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pelanggaran yang menciderai konstitusi sehingga keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Keerom adalah cacat hukum. Oleh karena itu, seluruh hasil perolehan suara yang diraihnya menjadi batal demi hukum. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Charles Tafor, Billy W. Jamlean, dan Marthinus Korme; Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang dinilai bersifat asumsi atau sangkaan yang tidak berdasar pada fakta medis dan fakta hukum, sebab berdasarkan fakta medis sebelum Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai Pasangan Calon, terlebih dahulu setiap Bakal Pasangan Calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Dalam hal ini Termohon bekerjasama dengan Rumah Sakit Militer Aryoko Jayapura untuk melakukan Pemeriksaan secara lengkap (general chek up) dan semua Pasangan Bakal Calon telah diperiksa oleh Tim Dokter yang dibentuk oleh Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon menunjukkan bahwa semua Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom tidak ada yang menderita penyakit stroke sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Jika Pemohon mendalilkan adanya Pasangan Calon yang pingsan, walapun belum tentu kebenarannya, hal itu mungkin dapat saja terjadi, tetapi bukan karena Pasangan Calon menderita stroke melainkan kemungkinan hanya karena terlalu lelah. Dengan demikian, sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang menciderai konstitusi. Bahkan sebaliknya, tuduhan dari Pemohon yang tidak berdasarkan pada fakta medis merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikategorikan sebagai fitnah. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-125 dan Bukti T-126 berupa Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/45/IV/2010 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M.; dan Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/46/IV/2010 atas nama Moh. Markum; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti, sebab terkait dengan persyaratan kesehatan dari Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melalui rangkaian pemeriksaan medis oleh pihak-pihak yang memang ahli dan berkompeten untuk menangani hal tersebut sebagaimana dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Surat Sertifikat Dokter yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Rumah 10

Sakit Tk. III Marthen Indey dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso selaku Kepala Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon melalui pengamatan umum tidak dapat dijadikan pedoman medis untuk menentukan apakah seseorang mengalami gangguan kesehatan atau tidak. Terlebih lagi, para saksi yang dihadirkan menyangkal sendiri dalil Pemohon dengan menyatakan tidak pernah menyimpulkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 mengalami stroke, namun hanya pernah menyaksikan Calon Bupati Nomor Urut 2 terjatuh dan pingsan dalam beberapa kesempatan. Kendati demikian, hal tersebut pun tidak bisa serta merta dijadikan alasan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius sehingga tidak bisa mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dalam Pemilukada Keerom Tahun 2010, sebab penilaian tersebut sangat subjektif dan tanpa melalui pemeriksaan medis yang sesungguhnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat kesehatan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengakui secara terbuka di hadapan masyarakat adat Keerom bahwa Pemilukada Kabupaten Keerom cacat hukum. Untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-16, Bukti P-22B, dan Bukti P-25 berupa kliping Surat Kabar Harian Pagi Pasific Post dan Berita Harian Keerom Post, serta rekaman suara Ketua KPU Aloysius Renwarin pada saat terjadi demo masyarakat adat Keerom di Kantor KPU Kabupaten Keerom, serta 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama Dominika Tafor dan Nagai Krar; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan telah terjadi persepsi yang salah sehingga Pemohon tidak memahami maksud yang sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Termohon in casu Ketua KPU Kabupaten Keerom dalam menjawab pertanyaan masyarakat. Oleh karena tidak memahami maksud dari pernyataan tersebut, Pemohon selanjutnya menafsirkan lain. Menurut Termohon dapat saja penafsiran tersebut dikarenakan adanya kepentingan politik sehingga media sengaja membuat judul dan berita yang sensasional pada waktu yang tepat agar terjadi keresahan di masyarakat serta menjadi strategi dan skenario yang dibuat oleh Pemohon sendiri untuk mencari bukti-bukti guna mengajukan permohonan keberatan ini di Mahkamah Konstitusi. Alasan ini cukup kuat, sebab sebelum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Keerom, Pemohon telah mengetahui kekalahannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon sangatlah sulit dipercayai karena pemberitaannya tidak sesuai dengan logika dan secara yuridis pernyataan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa secara saksama bukti elektronik yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa benar Ketua KPU Kabupaten Keerom membuat pernyataan, ”...bapak-bapak memberikan 11

keyakinan kepada kami bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Keerom penuh cacat dalam pelaksanaan demokrasinya”.

Namun demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penggalan kalimat semata. Untuk memahami maksud dari pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom tersebut maka harus disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat ketika pernyataan tersebut disampaikan. Dengan mendengarkan keseluruhan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom yang berdurasi kurang lebih 5 menit dan 15 detik, maka Mahkamah menilai pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan bahwa pelaksaan Pemilukada di Kabupaten Keerom telah cacat hukum. Termohon in casu Ketua KPU Kabupaten Keerom menyatakan hal tersebut di tengah-tengah demonstrasi masyarakat yang kurang puas atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, sehingga apa yang disampaikan lebih pada penyerapan aspirasi untuk dilanjutkan kepada lembaga yang berwenang untuk kemudian menilai jalannya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom. Hal ini dapat disimpulkan setelah Termohon menyatakan, “...saya dan Ibu Ketua Pokja pencalonan akan membawa

ini kepada Pleno KPU. Aspirasi bapak ibu sebagai masukan yang sangat berharga dalam membangun demokrasi yang baik di Kabupaten Keerom” (vide Bukti P-25, rekaman pada menit ke-4 detik ke-19 sampai

dengan detik ke-30). Seandainya pun pernyataan Termohon memang murni dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom yang cacat hukum, quod non, maka hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan keabsahan dan legalitas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, sebab Ketua KPU Kabupaten Keerom bukanlah pihak yang berwenang dan berdiri sendiri untuk menentukan hal tersebut, melainkan harus melalui keputusan berdasarkan rapat pleno KPU ataupun melalui Putusan Mahkamah yang telah melewati proses pemeriksaan dan pembuktian secara mendalam. Mahkamah tidak dapat membayangkan apabila pernyataan ataupun pengakuan yang datang dari masing-masing Ketua KPU secara perseorangan dapat dijadikan landasan yuridis untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilukada, sebab hal ini justru sangat berpotensi untuk menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil; Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pengakuan Ketua KPU bahwa Pemilukada cacat hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara digelar, bersama-sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, Pemohon menyampaikan surat penolakan pelaksanaan Pleno di tingkat kabupaten dengan alasan bahwa Pemilukada dilaksanakan dengan tidak profesional dan diwarnai dengan berbagai kecurangan serta pelanggaran dan pengaduan laporan ke Panwaslu Kabupaten Keerom hingga saat ini masih dalam proses hukum. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU 12

Kabupaten Keerom tidak memiliki independensi dalam penyelenggaraan Pemilukada. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-11 berupa Surat Penolakan Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom yang ditandatangani oleh 5 Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Keerom, serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Piter G. Gusbager, Charles Tafor, Billy W. Jamlean, dan Dominika Tafor; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan tegas. Menurut Termohon, masalah penolakan terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut sangatlah wajar karena Pemohon bersama dengan Pasangan Calon lainnya telah mengetahui bahwa tidak akan menjadi pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom. Apabila telah terjadi Pleno maka Pemohon akan dinyatakan kalah dan Pasangan Calon lain yang mendapat suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan kemudian mendapat legitimasi dari KPU Kabupaten Keerom untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sebagai Bupati Kabupaten Keerom Periode 2010-2015. Hal demikian terlihat telah menjadi kekhawatiran bagi Pemohon karena peluang untuk menjadi Bupati akan sirna. Selain itu, Termohon juga menjelaskan bahwa penyampaian penolakan oleh Pemohon hanya disertai dengan alasan-alasan yang dibuat sedemikian rupa dan dilebih-lebihkan, padahal tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran di lapangan. Termohon juga membantah tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak independen, sebab hal tersebut tidak benar dan dinilai mengada-ada. Jika diasumsikan bahwa Pemohon telah menemukan 5 (lima) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sudah dilaporkan kepada Panwas maka artinya hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, dari informasi Panwas, Iaporan Pemohon telah ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada aparat penyidik, namun aparat penyidik tidak dapat meneruskannya ke pengadilan karena masalah yang dilaporkan oleh Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Yonas Rahangningmas, Orgenes Nasendi, Bambang Mujiono, dan Nahor Sibiar; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi penolakan atas pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom dari Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, akan tetapi bentuk penolakan yang demikian tidak serta merta berdampak pada ketidakabsahan hasil Pleno KPU Kabupaten Keerom. Demikian pula pada permohonan a quo, dalil telah terjadinya penolakan atas pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom tidak dapat dijadikan alasan dan bukti tunggal untuk memenuhi petitum yang diajukan oleh Pemohon, melainkan hanya dapat dijadikan petunjuk untuk mengaitkan dalil-dalil Pemohon lainnya yang telah dan akan diberi penilaian lebih lanjut oleh 13

Mahkamah. Apalagi, saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Nahor Sibiar adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ternyata memberikan keterangan berbeda dengan Calon Bupati Nomor Urut 1. Menurutnya, Tim Pemenangannya sendiri diakui tidak memiliki kesiapan yang matang untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, sehingga alasan penolakan yang disampaikan oleh para Calon Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Keerom juga sangat bervariatif dan memerlukan penelahaan serta pembuktian terlebih dahulu; 21.

HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya penolakan terhadap pelaksanaan Pleno di tingkat KPU Kabupaten adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan; [3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan calon pemilih di Distrik Towe tidak dibagikan undangan. Warga di Kampung Bias hanya dipanggil melalui Kepala Kampung yang berakibat terjadinya pelanggaran sehingga dari sejumlah 343 orang pemilih dalam DPT, hanya sebanyak 28 orang yang datang mencoblos. Pencoblosan itu pun dibiarkan oleh Termohon dengan cara-cara yang melanggar aturan, yakni mereka diperintahkan oleh KPPS untuk mencoblos di depan meja, dan bukan di dalam bilik suara yang kemudian surat suaranya dimasukkan ke dalam karton, bukan kotak suara. Menurut Pemohon, meskipun hanya 28 pemilih yang mencoblos, namun seluruh surat suara oleh Termohon dinyatakan habis terpakai sebagai suara sah. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi benama Donatus Warombri dan Stromin Penggo; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan undangan telah dibagikan oleh KPPS, bahkan PPD telah menerima Berita Acaranya, sehingga terhadap seberapa banyak jumlah pemilih yang hadir bukanlah serta merta disebabkan karena pemilih tidak menerima undangan, tetapi mungkin saja karena memang pemilih tidak berkehendak untuk mengikuti Pemilukada. Salah satu alasan yang mendasari besarnya kemungkinan tersebut karena 95% masyarakat di Disrik Towe masih buta huruf. Seandainya pun undangan tersebut benar tidak dibagikan, quod non, namun tidak pernah ada keberatan dari masyarakat. Selain itu, sosialisasi telah dilakukan oleh Anggota KPU bernama Nicodemus Y. Wamafma dan Rudolof Nowyagir pada tanggal 19 Agustus 2010 mengenai bagaimana tata cara pengisian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan tata cara pencoblosan. Selanjutnya, Termohon menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, di Distrik Towe memang tidak menggunakan kotak dan bilik suara disebabkan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut kotak dan bilik suara tersebut tidak dimungkinkan karena menggunakan pesawat kecil yang hanya dapat mengangkut 7 (tujuh) penumpang ditambah dengan barang 14

bawaannya. Rute yang ditempuh dalam pendistribusian logistik pada Distrik Towe juga termasuk sulit, yaitu dari Bandara Sentani ke Kampung Towe dan Kampung Towe Atas; dari Bandara Sentani ke Kampung Terpones dan Kampung Tefalma, dari Bandara Sentani ke Kampung Bias, serta dari Bandara Sentani ke Kampung Lules dan Kampung Milky. Hanya ada 3 (tiga) TPS yang bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki, yaitu dari Kampung Towe ke Kampung Towe Atas, dari Kampung Terpones ke Kampung Terfalma, dan dari Kampung Lules ke Kampung Milky. Selain itu, penerbangan ke distrik-distrik tersebut sering mengalami kendala cuaca, sehingga seringkali terjadi penundaan penerbangan atau setelah lepas landas pesawat diharuskan kembali lagi ke Bandara Sentani. Dengan keadaan tersebut maka PPD akhirnya mengusulkan untuk menggunakan karton sebagai pengganti kotak dan bilik suara pada pelaksaaan Pemilukada Kabupaten Keerom. Kemudian, selama pelaksanaan rekapitulasi di Distrik Towe telah dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD, Muspika, Ketua Panwas Distrik Towe, Anggota KPU, aparat keamanan (TNI dan Polri), anggota PPS dan KPPS, Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Emanuel Petege, dan Tim Sukses Pemohon atas nama Syors Mera, serta masyarakat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-110 s.d. Bukti T-117 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Towe, serta seorang saksi bernama Tadius Kotouki selaku Ketua PPD Distrik Towe; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih yang datang mencoblos hanya 28 orang, tidak didukung alat bukti yang cukup. Berdasarkan Bukti T-115 yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Kampung Bias, Distrik Towe, jumlah suara pemilih keseluruhan sebanyak 343 suara yang suara terbanyak justru diraih oleh Pemohon yaitu 180 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 87 suara. Terhadap tidak adanya bilik suara dan kotak suara, Mahkamah harus mempertimbangkan pula antara kebutuhan perlengkapan Pemilukada dengan kesulitan proses dan cara pengangkutannya hingga ke Distrik Towe yang letaknya cukup jauh dan berada hampir di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kondisi ini diperkuat dengan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Keerom yang menyatakan bahwa tata letak geografis Distrik Towe sangat sulit dijangkau dengan mengandalkan transportasi udara, di mana harus menyewa sekali terbang dengan jadwal penerbangan yang tidak tetap, sehingga Panwaslukada pun mengakui tidak dapat maksimal melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah, walaupun praktik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon a quo melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, namun sepanjang tidak terjadi permasalahan yang cukup substantif terhadap perolehan suara yang berasal dari pemungutan dan penghitungan suara serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka hal demikian menurut Mahkamah masih berada 15

dalam taraf yang dapat ditolerir (tolerable) mengingat kondisi lokasi yang sulit dijangkau dengan alat transportasi; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak dibaginya undangan, pemungutan suara tanpa bilik dan kotak suara, adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencobloskan kartu suara pemilih yang tidak hadir. Praktik kecurangan tersebut secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon sebagai tindak lanjut dari pelanggaran berupa tidak dibagikannya surat undangan kepada warga yang berhak memilih, sehingga penyelenggara Pemilukada dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan kartu suara pemilih yang tidak hadir yang ditujukan untuk perolehan suara Pihak Terkait. Menurut Pemohon, pemilih yang hadir di TPS I Kampung Terpones hanya sebanyak 30 orang, namun pemilih sahnya ternyata lebih dari jumlah tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 3 (dua) orang saksi masing-masing bernama Stromin Penggo, Noak Wasanggai, dan Marselinus Welip; Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Terpones telah sesuai dengan pilihan masyarakat pemilih. Hal ini didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan telah diserahkan ke PPD Distrik Towe yang selanjutnya dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat PPD. Menurut Termohon, tidak benar juga bahwa pemilih yang hadir di TPS Kampung Terpones hanya 30 orang. Faktanya yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Hasil Rekapitulasi dari TPS Terpones. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-113 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Terpones, Distrik Towe, serta seorang saksi bernama Tadius Kotouki selaku Ketua PPD Distrik Towe; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak didukung dengan keterangan dan alat bukti yang cukup. Sebaliknya, Termohon mampu mengajukan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, yang membuktikan perolehan suara bagi Pemohon adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara dan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) suara. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai jumlah pemilih yang hadir hanya 30 (tiga puluh) orang pemilih saja. Pemohon juga tidak mengajukan siapa saja ke-30 orang tersebut dan siapa saja orang-orang yang tidak ikut mencoblos namun dinyatakan telah memberikan suaranya di TPS I Kampung Terpones. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat diyakinkan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penyelenggara Pemilukada berpihak kepada 16

Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembiaran pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Workwana Distrik Arso. Selain melanggar kewajiban hukum, Termohon seharusnya memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Leoni Fatagor dan Nathalia Tafor; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon karena dalam Rapat Pleno di KPU tanggal 16 September 2010 tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Distrik Arso dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya pelanggaran mengenai pencoblosan lebih dari satu kali. Lagipula, setiap pemilih yang melakukan pencoblosan telah ditandai dengan tinta di jari yang hanya bisa hilang setelah beberapa hari kemudian, sehingga KPPS pasti akan melarang atau tidak membolehkan pemilih yang jarinya terdapat tinta yang bermaksud untuk memilih lagi. Secara umum, Pemilukada di Distrik Arso berjalan dengan baik, tidak ada gejolak, tidak ada demonstrasi, tidak ada keberatan, dan tidak ada pemilih ganda meskipun di beberapa tempat ada permasalahan terkait surat suara dengan coblosan ganda. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-20 dan Bukti T-21 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I dan TPS II Kampung Workwana, Distrik Arso, serta seorang saksi bernama Yonas Rahangningmas selaku Ketua PPD Distrik Arso; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai seandainya benar telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali sebagaimana disampaikan oleh para saksi Pemohon, namun hal tersebut tidak signifikan dalam memengaruhi perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Leoni Fatagor, dirinya hanya diminta untuk mencoblos satu surat suara. Sementara itu, baik Pemohon maupun para saksinya yang lain tidak dapat menguraikan lebih lanjut apakah hal serupa banyak terjadi di TPS tersebut ataupun di TPS-TPS lain. Terlebih lagi, di TPS tempat terjadinya peristiwa tersebut, Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak bukanlah Pihak Terkait ataupun Pemohon, melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Piter G. Gusbager dan Nikolas Laly. Pasangan Calon Nomor Urut 5 inilah yang sebenarnya didukung oleh para saksi Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut di hadapan persidangan sehingga tidak membawa keyakinan bagi Mahkamah untuk dapat menerima kebenaran dalil dimaksud; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pembiaran terhadap pencoblosan lebih dari satu kali adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada sengaja membiarkan pemilih di luar DPT ikut mencoblos di TPS. Menurut 17

Pemohon, jumlah pemilih yang tidak terdaftar tetapi mencoblos di TPS 1 Kampung Pyawi, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Suskun, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Yetti, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Kwimi, Distrik Arso sebanyak 1 (satu) pemilih; di TPS 1 Kampung Ubiyau, Distrik Arso sebanyak 13 (tiga) belas pemilih; di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yammua, Distrik Arso sebanyak 107 (seratus tujuh) pemilih; di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifiafia, Distrik Arso sebanyak 10 (sepuluh) pemilih; sehingga jumlahnya mencapai 143 (seratus empat puluh tiga) pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-10 dan Bukti P-18 s.d. Bukti P19C berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta seorang saksi bernama Muchtiali Y. Sinay; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah kebenaran dalil Pemohon tersebut dengan mengemukakan bahwa pada dasarnya kesalahan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi suara, melainkan lebih mempersoalkan jumlah pemilih dalam DPT dan jumlah suara sah. Adapun penjelasan Termohon adalah sebagai berikut: 1. Untuk TPS 1 Kampung Pyawi, Distrik Arso Timur, surat suara sah menjadi 158 suara sehingga tidak sesuai dengan DPT dikarenakan adanya penambahan pemilih yang dilakukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang pada saat itu menjadi saksi di TPS tersebut. Akan tetapi, saksi-saksi tersebut tidak dapat mencoblos di TPS yang telah ditentukan, sehingga saksi kemudian meminta untuk mencoblos di TPS Pyawi dengan menunjukkan surat undangan dan kartu pemilih berjumlah 4 (empat) orang saksi, oleh karenanya surat suara sah menjadi 158 suara. Hal yang sama terjadi juga di TPS Kampung Suskun dan TPS Kampung Yetti; 2. Untuk TPS 1 Kampung Kwimi, Distrik Arso, jumlah pemilih yang benar adalah 190 orang. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 192 orang, surat suara sah 191 suara dan surat suara tidak sah 1 suara. Selisih 2 suara pada jumlah pemilih dari DPT disebabkan adanya 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon yang menjadi saksi pada saat pemungutan suara meminta untuk mencoblos di TPS tersebut; 3. Untuk TPS 1 Kampung Ubiayau, Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147 orang dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 130 orang. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 orang. Selisih 3 suara dari jumlah pemilih di DPT dikarenakan adanya 3 (tiga) saksi dari Pasangan Calon yang menjadi saksi pada pemungutan suara meminta untuk mencoblos di TPS tersebut; 4. Untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yammua, Distrik Arso, jumlah pemilih DPT yang benar adalah 1.405 orang yang terbagi dalam 3 TPS, yaitu: 18

a. Untuk TPS 1 Kampung Yammua, jumlah pemilih sebanyak 470 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 382 orang. Sementara itu, calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 88 orang, suara sah sebanyak 376 suara, dan suara tidak sah sebanyak 6 suara; b. Untuk TPS 2 Kampung Yammua, jumlah pemilih sebanyak 470 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 470 orang. Kemudian, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah 0 (nol), pemilih dari TPS lain sejumlah 2 orang, suara sah sejumlah 367 suara, dan surat suara tidak sah 103 suara; c. Untuk TPS 3 Kampung Yammua, jumlah pemilih 465 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 281 orang. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 184 orang, suara sah sebanyak 277 suara, dan suara tidak sah sebanyak 4 suara; 5. Untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih dalam DPT yang benar adalah 831 orang dan dibagi dalam 2 TPS, yaitu: a. TPS 1 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih sebanyak 416 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 298 orang. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 118 orang, surat suara sah sebanyak 367 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 6 suara; b. Untuk TPS 2 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih sebanyak 415 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 378 orang. Kemudian, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 47 orang, surat suara sah sebanyak 367 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 11 suara; 22.

HAKIM ANGGOTA : M.AKIL MOCHTAR Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-5, Bukti T-10, Bukti T-12, Bukti T-35, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-48, Bukti T-50, Bukti T-60, dan Bukti T-62 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Kampung Pyawi, TPS 1 Kampung Suskun, TPS 1 Kampung Yetti, TPS 1 Kampung Kwimi, TPS 1 Kampung Ubiyau, TPS 1 s.d. TPS 3 Kampung Yammua, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-fia; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati dan mempersandingkan secara saksama antara bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan adalah sama dan tidak memiliki perbedaan substansi pada rekapitulasi perolehan suara. Perbedaan penghitungan suara terjadi karena Pemohon nyatanya tidak mengikutsertakan penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di masingmasing TPS yang tertuang dalam Formulir Model C5-KWK, padahal formulir tersebut juga telah menjadi lampiran di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berita Acara yang dijadikan bukti oleh para pihak juga telah ditandatangani oleh para saksi Pasangan Calon tanpa 19

adanya keberatan atau catatan khusus selama pelaksanaan pemungutan suara. Artinya, pada saat itu para saksi Pasangan Calon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dihitung dan disaksikan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah, kesalahan penghitungan oleh Termohon hanya terjadi dalam isian Formulir Model C1-KWK di TPS 2 Kampung Yammua, di mana antara isian dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1KWK) dengan Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK) tidak sesuai. Namun demikian, terhadap kesalahan pemindahan data tersebut tidak serta merta dapat mengubah posisi perolehan suara bagi para Pasangan Calon. Kalaupun benar terdapat selisih antara jumlah DPT dengan jumlah pemilih riil pada TPS tersebut, namun nyatanya tidak memiliki signifikansi untuk menggeser perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pembiaran pemilih di luar DPT untuk ikut mencoblos menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada telah mengurangi perolehan suara Pemohon yang seharusnya di TPS Kampung Bias sebanyak 253 suara dari total pemilih dalam DPT sebanyak 268 suara, namun dalam rekapitulasi di tingkat distrik menjadi 87 suara. Pengurangan tersebut menurut Pemohon harus dikembalikan dengan cara melakukan pemungutan suara ulang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Donatus Warombri; Bahwa sebaliknya, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil Pemohon di atas secara tegas. Akan tetapi, Termohon mengajukan Bukti T-115 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Kampung Bias, Distrik Towe; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon dapat dipatahkan dengan bukti surat berupa hasil rekapitulasi suara di TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 1 Kampung Bias, Distrik Towe. Dalam Berita Acara tersebut tercatat bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Kampung Bias memang benar sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara, dan bukan 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara sebagaimana diterangkan oleh seorang saksi Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan menunjukkan perbedaan perolehan suara di tingkat TPS dan PPD dengan Berita Acara yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara, akan tetapi hanya didasarkan pada keterangan saksi semata. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon 20

adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.9] Bahwa Pemohon mendalilkan pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon dan penyelenggara Pemilukada tidak membagikan Formulir C1-KWK. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Darius Keyao dan Noak Wasanggai; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pemungutan dan penghitungan suara harus tetap dijalankan walaupun tidak ada saksi dari Pemohon atau Pasangan Calon lain, sebab pada kenyataannya di banyak tempat memang tidak ada saksi yang datang dari Pasangan Calon. Hal ini menurut Termohon juga tidak menyalahi aturan karena tidak ada keharusan bagi Termohon untuk menghentikan pemungutan suara apabila tidak ada saksi yang hadir. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya, Yonas Rahangningmas, Orgenes Nasendi, dan Tadius Kotouki; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup bukti untuk mempertahankan dalilnya tersebut. Selain tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja tidak terdapat saksi Pasangan Calon, Pemohon juga tidak mampu mendukung dalilnya tersebut dengan bukti surat berupa Berita Acara di tiap-tiap TPS untuk melihat ada atau tidaknya tanda tangan para saksi Pasangan Calon. Di samping itu, Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut akibat dari ketidakhadiran para saksi dari salah satu atau beberapa Pasangan Calon di tingkat TPS. Apalagi jika ketiadaan saksi tersebut memang disebabkan karena ketidakhadiran dari para saksi-saksi Pasangan Calon itu sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk dapat mempermasalahkan pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara pada TPS di mana para saksi tersebut tidak hadir; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.10] Bahwa Pemohon mendalilkan sebelum Pemilukada berlangsung terjadi pembongkaran kotak suara di Distrik Arso pada tanggal 28 Agustus 2010 oleh anak dari Ketua PPD Distrik Arso bernama Michael Rahaningmas bersama dengan Sekretaris PPD. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007, sehingga menurut Pemohon sudah seharusnya diadakan pemungutan ulang di distrik tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-23 berupa dokumentasi foto pembongkaran kotak suara sebelum didistribusikan ke TPS dan keterangan dari seorang saksi bernama Matias Mekawa; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, para Anggota dan Sekretariat PPD Arso berkumpul di Kantor Distrik Arso untuk 21

mempersiapkan logistik Pemilukada yang akan didistribusikan ke-40 TPS di 17 kampung se-Distrik Arso. Anggota PPD yang hadir pada saat itu, yaitu Yohanis Sumbung (Sekretaris PPD), Agus Prayitno (Anggota PPD), Yermias Tuamis (Anggota PPD), Derek Bilasi (Anggota PPD), dan Michael Rahaningmas (Anggota Sekretariat PPD). Sebagai salah satu Anggota Sekretariat PPD, Michael Rahaningmas ikut bertanggung jawab dalam rangka persiapan dan kelengkapan logistik Pemilukada di Distrik Arso sebelum didistribusikan ke TPS di wilayah Distrik Arso. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan terhadap kotak suara yang belum disegel guna memasukkan surat suara, tinta, dan kelengkapan lainnya. Menurut Termohon, pekerjaan yang selesai dilaksanakan pada hari itu berupa pengepakan surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dan pengepakan logistik lainnya yang harus didistribusikan ke 40 TPS di 17 kampung. Kegiatan tersebut nyatanya juga dihadiri oleh Ketua Panwas Distrik yang turut mengambil foto sebagai tanda bukti terhadap kegiatan PPD Distrik Arso. Selain itu, gambar atau foto Michael Rahaningmas bersama perlengkapan logistik Pemilukada di Kantor Distrik Arso yang diajukan oleh Pemohon, bukanlah diambil sendiri oleh Matias Mekawa selaku saksi Pemohon. Untuk mendukung dalilnya, Termohon mengajukan seorang saksi bernama Yonas Rahangningmas selaku Ketua PPD Distrik Arso disertai keterangan tertulisnya secara resmi; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati bukti foto yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan para pihak maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti. Penggunaan kata “pembongkaran” sebenarnya kurang tepat apabila Pemohon mengacu pada foto yang diajukan sebagai alat buktinya, sebab dalam foto tersebut tergambar adanya kotak suara yang tersusun rapi di dalam suatu ruang kerja dengan beberapa orang yang sedang mempersiapkan logistik Pemilukada. Mahkamah berpendapat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon lebih tepat dikatakan sebagai “pembukaan” kotak suara yang sebenarnya dilakukan secara sah di hadapan PPD dan Ketua Panwas Distrik Arso. Sebagaimana diterangkan oleh Termohon bahwa pembukaan kotak suara tersebut semata-mata dilakukan untuk persiapan dan pemeriksaan logistik menjelang Pemilukada, bukan pada saat pemungutan suara ataupun setelah pemungutan suara. Lagipula, secara substantif, Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah dalam kegiatan pembukaan kotak suara tersebut terdapat rekayasa, manipulasi, atau pengrusakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kartu suara, formulir rekapitulasi, dan alat kelengkapan lainnya yang akan dipergunakan pada saat pemungutan suara; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai “pembongkaran” kotak suara di Distrik Arso adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.11] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi massa yang tidak terdaftar di dalam DPT untuk memilih di TPS Kampung Kriku dan TPS Kampung Wonorejo, Distrik Arso Timur. Menurut Pemohon, pihak penyelenggara Pemilukada membiarkan 22

adanya kejadian pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT agar ikut mencoblos. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Sonny Ronsumbre, Andreas Wambrauw, Syahril Sirajudin, Yohanes Ibe, dan Yohannes Ringan; Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon yang dinilai bersifat asumtif belaka. Menurut Termohon, pelaksanaan Pemilukada di Papua oleh masyarakat Papua tidak saja dianggap sebagai sarana menyalurkan aspirasi saja, tetapi juga dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan Pemilukada baik pada saat kampanye, pemungutan suara, atau pada saat penghitungan suara juga banyak masyarakat yang ingin menghadiri atau menontonnya yang biasanya dilakukan secara rombongan dengan menyewa kendaraan berkeliling dari satu TPS ke TPS lainnya. Hal inilah yang kemudian dipersepsikan oleh saksi Pemohon sebagai mobilisasi pemilih. Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menghadirkan 60 karyawan Sawmill ke TPS untuk melakukan pencoblosan, sebab KPPS yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kampung Wonorejo merupakan asumsi dari Pemohon saja karena dengan hanya melihat banyak orang, kemudian menyimpulkan telah terjadi mobilisasi massa. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-5, Bukti T-51 s.d. Bukti T-53 dan Bukti T-58 berupa DPT KPU Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kampung Wonorejo dan Kampung Kriku, serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Yonas Rahangningmas, Orgenes Nasendi, Izak Kururi, dan Piter Enef; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup terkait dengan terjadinya mobilisasi para calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT. Pemohon tidak dapat menguraikan secara pasti berapa banyak jumlahnya dan siapa saja para pemilih dari mobilisasi yang dianggap telah memberikan suaranya secara tidak sah tersebut. Daftar 60 (enam puluh) nama karyawan Sawmill yang disusun oleh Pemohon seharusnya juga didukung dengan identitas yang resmi atau setidak-tidaknya Pemohon dapat menyerahkan nama-nama di luar DPT yang tercatat telah memilih di Kampung Kriku sebagai bukti sah untuk mendukung dalilnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin hanya dengan keterangan-keterangan dari saksi Pemohon semata tanpa didukung dengan bukti surat atau bukti-bukti lainnya. Lagipula, seandainya benar telah terjadi mobilisasi massa, selain tidak ada pihak yang mengetahui kepada Pasangan Calon mana para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut memberikan suaranya, jumlah suaranya pun tidak dapat diprediksi atau setidak-tidaknya kehilangan signifikansi untuk memengaruhi perolehan suara yang dapat menggeser keterpilihan Pasangan Calon Terpilih; 23

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi massa yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.12] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembagian uang dan barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pembagian uang dan barang berupa motor, beras, jilbab, peci, baju koko, dan janji-janji lainnya serta adanya ”serangan fajar” oleh Pihak Terkait, menurut Pemohon merupakan pelanggaran berat. Hal ini di antaranya terjadi di Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Arso. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-13, Bukti P-24, dan Bukti P24A berupa dokumentasi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikembalikan warga ke Panwaslukada, rekaman video pernyataan terjadinya money politic, serta 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing bernama George Mera, Stromin Penggo, Darius Keyao, Markus Bogor, Lis Widiarti, Daniel May, Yohanes Yafok, Soleman Mou, dan Ignatius Mesas; Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon di atas. Menurut Termohon pemberian motor, uang, dan barang dilakukan untuk Tim Pemenangan guna memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada di Distrik Waris dalam rangka penggalangan pemenangan. Di sisi lain, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituduh melakukan politik uang justru mengalami kekalahan di Distrik Waris tersebut. Pihak Terkait juga membantah bahwa dirinya pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di kampung. Menurutnya, justru yang melakukan hal tersebut adalah Pemohon sebagai Bupati incumbent yang memiliki kapasitas untuk itu. Terhadap adanya praktik “serangan fajar”, jika hal tersebut benar maka kemungkinan besar justru dilakukan oleh Pemohon atau Pasangan Calon lain, karena Pihak Terkait tidak mungkin memiliki banyak uang untuk melakukan hal tersebut. Mengenai pembagian baju koko, peci, beras, dan uang di Distrik Skanto sebagaimana dikatakan oleh Pemohon, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, walaupun setelah ditindaklanjuti oleh Panwas ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan saki-saksi, di antaranya, yaitu Yonas Rahangningmas dan Orgenes Nasendi; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pandangannya terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dijadikan dalil pokok oleh Pemohon yang berkaitan dengan praktik ”politik uang” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dapat menjadi salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat memengaruhi hasil peringkat 24

perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada. Adapun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut merupakan pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah menilai tidak cukup bukti yang meyakinkan telah terjadinya tindak pidana Pemilukada berupa money politic yang memiliki sifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun benar terdapat tindak pidana dalam Pemilukada tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut sifatnya parsial, sporadis, dan perseorangan, sehingga tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara pelanggaran satu dengan lainnya secara sistematis yang digerakkan melalui struktur yang telah disiapkan secara matang. Pelanggaran yang sifatnya sporadis besar kemungkinan tidak akan membawa akibat yang signifikan terhadap posisi keterpilihan dari para Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010. Namun demikian, apabila terjadi tindak pidana yang sifatnya perseorangan dalam perkara a quo yang belum tertangani secara optimal menurut ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum, maka terhadap pelanggaran tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan resmi dari Panwaslukada Kabupaten Keerom yang diterima oleh Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan menunggu tindak lanjutnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya praktik money politic yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21.13] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dalam Pemilukada. Di dalam pesawat yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang terdapat oknum anggota Kopassus yang membawa logistik Kandidat Nomor Urut 2. Di Kampung Tower Hitam mereka juga melakukan sosialisasi dan meminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-22D berupa dokumentasi keterlibatan aparat keamanan pada rekapitulasi hasil PPD di Distrik Towe Hitam dan Berita Internet Tabloid Jubi tanggal 14 September 2010 dengan judul “Aparat Diduga Terlibat 25

dalam Pemilukada”. Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Donatus Warombri, George Mera, Noak Wasanggi, dan Frans Sagrim; Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Menurut Termohon, Distrik Towe letaknya berada di daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Di daerah tersebut kondisinya masih rawan terhadap gangguan keamanan bagi masyarakat, karena daerah tersebut sering dilintasi atau menjadi target operasi dari kelompok yang menamakan diri gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) sehingga sangat wajar jika TNI menempatkan Kopassus atau Pasukan Satuan Kodam di daerah tersebut. Siapa pun yang datang ke daerah tersebut, baik itu dari Pemerintah maupun dari pihak swasta yang akan menjalankan programnya, maka akan dikawal oleh anggota-anggota keamanan yang bertugas di daerah tersebut dengan maksud semata-mata berupa pengawalan untuk kepentingan keamanan saja, dan bukan kepentingan politis. Apalagi dalam pelaksanaan program sosialisasi Pemilukada, KPU Keerom mengundang juga anggota DPRD Kabupaten Keerom, sehingga sangat logis jika pada saat dilaksanakannya sosialisasi terdapat Anggota Kopassus atau Anggota TNI lainnya yang menyertai. Selanjutnya, pada saat Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis (Bintek) untuk para pemilih di daerah tersebut, Termohon juga didampingi oleh pihak TNI (Kopassus). Demikian juga pada saat Termohon mendistribusikan bahan logistik untuk Pemilukada di daerah sangat terpencil, selalu didampingi oleh pihak TNI atau Polri. Dari adanya pengawal tersebutlah, Pemohon kemudian mempersepsikan bahwa Termohon atau Pasangan Calon yang kebetulan berada dalam satu pesawat dengan Kopassus dikatakan mendapat dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Terlebih lagi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak di daerah Towe Atas sebenarnya bukanlah Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menuduh bahwa Termohon meminta Kopassus untuk memerintahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon tertentu hanyalah asumsi dari Pemohon saja; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung bukti yang cukup sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil yang diajukannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon, keberadaan Anggota TNI/Polri dan khususnya Kopassus adalah sebagai dukungan pengamanan baik pada saat di perjalanan maupun di lokasi tujuan selama pelaksanaan Pemilukada. Pengamanan ini diberikan tidak saja kepada salah satu pihak atau Pasangan Calon saja, namun juga kepada siapapun yang membutuhkannya. Seandainya pun terdapat oknum Anggota TNI/Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan cara memberikan dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon maka hal tersebut sifatnya perorangan, dan tidak terstruktur serta tidak pula bersifat masif. Pendapat Mahkamah dalam paragraf [3.21.12] mutatis mutandis berlaku juga untuk permasalahan hukum ini, sehingga jikalau terdapat pelanggaran berupa 26

pidana Pemilukada maka hal tersebut tetap dapat diteruskan kepada instansi TNI/Polri yang berwenang untuk mengadili perkaranya masingmasing. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dalam Pemilukada adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, serta dengan mengenyampingkan dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon baik dengan disertai maupun tanpa disertai alat bukti pendukung yang cukup, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, tertanggal 16 September 2010 harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon. 23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu; [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 27

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. PUTUSAN Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Dr. Origenes Ijie, S.E., M.M. Tempat, Tanggal Lahir : Teminabuan, 19 Oktober 1969 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Trikora Taman Ria Wosi, RT. 003/RW. VII, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat 2. Nama : Adrianus Dahar, S.E. Tempat, Tanggal Lahir : Inanwatan, 16 November 1960 Pekerjaan : Pegawai Swasta Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, RT. 01/RW. III, Kelurahan Malawei, 28

Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; Dalam hal ini diwakili oleh Hamdan Barumun, S.H. dan Hirfi Syafrullah, S.H. para advokat pada Law Office Barumun & Partners beralamat di Gedung Tranka, Lantai 4, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, Jakarta Selatan, Telepon/Faksimili (021) 7982579, email [email protected] berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 1 Kaibus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Aristoteles R. Maituman, S.E, sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 29 September 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, Heru Widodo, S.H., M. Hum, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, Sattu Pali, S.H., dan Totok Prasetiyanto, S.H. para advokat pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jakarta, Telepon (021) 42900922 Faksimili (021) 42900928, email [email protected], baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Otto Ihalauw 2. Nama : Samsuddin Angiluli, S.E. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 September 2010, memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, SH, Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Samsudin, S.H., para advokat pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; Mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pihak; Mendengar Keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan; Membaca Keterangan Kepolisian Resor Sorong Selatan; Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak; 29

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Pendapat Mahkamah Tentang Eksepsi [3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; (ii) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); dan (iii) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (error in objecto) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah, Mahkamah berpendapat, sistematika permohonan yang disarankan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kepada Pemohon merupakan nasehat yang tidak wajib diikuti oleh Pemohon, sehingga apabila Pemohon tidak menggunakan saran dan nasehat Mahkamah, maka tidak serta merta permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; Tentang Pokok Permohonan [3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dan ahli dari para pihak, keterangan Panwaslu dan Kepolisian, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah menetapkan pengutamaan hak-hak politik penduduk asli Papua dan telah mengenyampingkan Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, menurut Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang tentang kewajiban pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, serta tidak mengikuti ketentuan undang-undang tentang kewajiban untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan. Termohon membantah dengan menyatakan, dalam tahap persiapan, Termohon telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Surat Menteri Dalam 30

Negeri Nomor 130.91/601/SJ bertanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, Perihal Penjelasan Orang Asli Papua sebagai Syarat Bakal Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, Termohon juga telah menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/03/DPRD/SS/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Masa Jabatan Bupati 2005-2010 dan pemberitahuan telah dibentuk Desk Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan (vide Bukti T-5 dan Bukti T-6); Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Bupati Kabupaten Sorong Selatan tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD (sebagai pertanda berakhirnya masa jabatan Bupati) sesuai jadwal dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, melainkan menyampaikannya pada saat pemaparan visi dan misi di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka pencalonannya kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Menurut Pemohon, Hal demikian membuktikan aparatur dan institusi pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan tidak mengetahui peraturan dan atau tidak menghormati peraturan serta mengacaukan sistem ketatanegaraan dan hubungan antarkelembagaan serta menunjukkan demikian mendalamnya persekongkolan antarlembaga untuk secara tidak sah dan melawan hukum, memperjuangkan terpilihnya kembali Bupati incumbent; Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, LKPJ bukan merupakan syarat dan prasyarat bagi bupati incumbent untuk maju kembali sebagai pasangan calon. Rezim pertanggungjawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak lagi ada mekanisme persetujuan DPRD, layaknya rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan LPJ (ada mekanisme persetujuan atau penolakan dari DPRD); Bahwa yang berlaku saat ini adalah mekanisme penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) di hadapan DPRD tanpa ada mekanisme “menyetujui atau menolak LKPJ”, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Pihak Terkait telah membuat LKPJ dan LPPD kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan. LKPJ sudah disidangkan dalam masa siding Paripurna III DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 Agustus 2010. Bahwa untuk memperkuat bantahan ini, Pihak Terkait telah menghadirkan saksi Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Thomas Saupar; 31

Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo hanyalah berupa asumsi dan dugaan semata tanpa dilakukan pembuktian hukum yang tepat dan relevan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; [3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karenanya DPT yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut tidak sah dengan segala akibat hukumnya (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4); Menurut Termohon, pemutakhiran data dan daftar pemilih serta penerimaan daftar potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan telah disertai dengan jumlah penduduk sesuai dengan data agregat kependudukan (DP4) yang diperoleh Termohon dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan tanggal 17 Maret 2010 yaitu sejumlah 52.300 jiwa; Pada saat penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPD, Termohon menyertakan jumlah penduduk sesuai agregat kependudukan (DP4) tersebut. Penyerahan data potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi perpindahan/kedatangan penduduk dalam wilayah Indonesia, antara Negara dan adanya dokumen kependudukan adalah bukan merupakan wilayah kerja Termohon, Termohon hanya memperoleh data DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan; Sebelumnya, dalam penetapan DPT, Pemohon memang bersikeras mempertahankan data kependudukan yang diperoleh dari BPS sementara Termohon tetap mempertahankan data kependudukan untuk menetapkan DPT setelah dimutakhirkan adalah data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan sesuai aturan yang berlaku, namun sebelum Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Termohon tetap memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk memperlihatkan dan memasukkan bukti-bukti yang akurat dalam hal terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan, namun hal ini tidak bisa diperlihatkan dan dibuktikan oleh masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon. Karenanya, Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 32.650 pemilih melalui Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 26 Juli 2010; Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menyebutkan jumlah penduduk didasarkan DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan melalui Rapat Pleno. Data yang dipergunakan oleh Termohon adalah data terakhir yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan 32

Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, bukan data dari BPS sebagaimana dalil Pemohon. Lebih lanjut, Termohon menyatakan, semua DPT yang diterima Termohon dari PPD maupun PPS telah ditandatangani oleh PPS (vide Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-9 dan keterangan Saksi Frans Gustav Edison Sesa dan Luxen Thesia); Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, pada tahap pendaftaran Bakal Calon, Termohon nyata-nyata tidak konsisten dalam menjalankan tahapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana pengambilan formulir pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut yang menurut jadwal semula dilakukan mulai tanggal 12-19 Juni 2010 bergeser menjadi tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 2010. Pergeseran jadwal tersebut dilakukan Termohon tidak melalui rapat pleno sebagaimana seharusnya menurut ketentuan undang-undang dan karenanya penetapan jadwal tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum dan peraturan; Menurut Termohon, Pergeseran jadwal pengambilan formulir pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kewenangan Termohon sepanjang hal tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan para bakal pasangan calon serta tidak selamanya kegiatan dan tugas Termohon harus melalui Rapat Pleno tetapi cukup dibuat Berita Acara; Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak relevan diajukan karena Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh bakal calon manapun. Dengan demikian dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan; [3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu pasangan Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Bowaire (nomor urut 5) serta pasangan Ottow Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, S.E. (Pihak Terkait), sehingga Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang partai politik untuk mencalonkan lebih dari 1 (satu) pasang calon; Termohon menyatakan, tidak pernah menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN) karena Pihak Terkait diusung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura (vide Bukti T-11 dan keterangan saksi Marthen Saflesa); Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukannya sejumlah anakanak di bawah usia yang ditentukan undang-undang dapat mencoblos di TPS-TPS di Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan, dan Distrik Kokoda Utara; 33

Termohon membantah bahwa tidak benar ditemukan adanya anak-anak di bawah usia ikut memberikan suaranya di TPS Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan, dan Distrik Kokoda Utara sebab berdasarkan formulir model C1 dan formulir model C3, maupun dalam formulir DA.2 KWK KPU tidak ada keberatankeberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari seluruh pasangan calon yang bertugas atau ditugaskan di TPS-TPS tersebut (vide Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-16 dan keterangan saksi Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, dan Levinus Kemesfle); Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan nama-nama ganda dalam DPT yang memilih di Kampung Wersar, Kampung Seyolo, Kelurahan Kaibus. Ada pula nama-nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi kenyataannya ikut memberikan suaranya, yaitu Yohan Tigori dan Matias Tigori dan sebaliknya, ada nama-nama yang terdaftar tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain; Termohon menyatakan, terdapat nama-nama ganda dalam DPT, tetapi nama-nama ganda tersebut tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada formulir model C3.KWK.KPU (vide Bukti T-17 sampai dengan Bukti T20). Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah nama-nama ganda dalam DPT benar menggunakan hak pilih secara ganda pula dan penggunaan hak pilih yang tidak semestinya tersebut nyata terjadi. Selain itu, Mahkamah tidak melihat adanya signifikansi dalil Pemohon a quo yang hanya menunjukkan beberapa tempat dan tidak masif, dengan perubahan peringkat perolehan hasil pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.8] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan adanya pengerahan penduduk Kampung Eway di Kabupaten Maybrat untuk ikut mencoblos dan memilih Pihak Terkait, yang diangkut dengan beberapa truk (vide keterangan Saksi Martinus Homer); Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan identitas Kartu Tanda Penduduk dari sekitar 20 orang yang diklaim oleh Pemohon sebagai penduduk kampung Eway Kabupaten Maybrat sedangkan saksi Pemohon bernama Martinus Homer hanya menggunakan asumsi melihat ada sekitar 20 orang yang menggunakan truk menuju Moswaren tetapi tidak dijelaskan orang tersebut tiba dan melakukan pencoblosan di TPS mana. Selain itu, Martinus Homer hanya berasumsi 20 orang tersebut adalah pendukung Pihak Terkait namun saksi tidak melihat saat mereka mempergunakan hak pilihnya untuk mendukung pasangan calon mana yang dicoblos. Menurut Termohon, kalaupun hal ini benar hal tersebut terjadi maka seharusnya saksi Pemohon yang berada di TPS dimaksud membuat keberatan dalam formulir model C3.KWK.KPU. Berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Septon Athabu, tidak ada penduduk dari 34

kampung Eway Kabupaten Maybrat yang dikerahkan/dimobilisir untuk memilih di TPS Kampung Moswaren karena pemilih-pemilih tersebut memang terdaftar dalam DPT. Hal tersebut dikuatkan dengan Bukti T-18 yaitu DPT Distrik Moswaren khusus TPS Kampung Moswaren dan formulir model C.3 KWK KPU yang menunjukkan tidak adanya keberatan resmi oleh saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon lainnya; Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil a quo; [3.24.9] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan nama-nama sejumlah orang yang sudah meninggal dunia, terdaftar sebagai pemilih dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Selain itu, ditemukannya sejumlah penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih di 6 (enam) Distrik dengan menggunakan KTP palsu; Termohon dalam jawaban membenarkan bahwa ada beberapa nama yang telah meninggal namun masih terdaftar di dalam DPT, tetapi tidak benar bahwa hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Lebih lanjut, Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah orang yang meninggal dunia dan di TPS mana orang tersebut berada, serta siapa-siapa yang menggunakan hak pilih orang yang meninggal dunia tersebut; HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Terhadap dalil ditemukannya sejumlah penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih di 6 (enam) Distrik dengan menggunakan KTP palsu, Termohon menyatakan, Seharusnya apabila Pemohon menemukan penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih dengan menggunakan KTP palsu maka hal tersebut segera dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu agar Panwaslu segera menindaklanjuti laporan dimaksud; Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak jelas dan tidak terbukti; [3.24.10] Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi penggelembungan suara melebihi DPT yang ditetapkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 bertanggal 26 Juli 2010. Hal tersebut baru ditemukan pada 3 TPS, yaitu TPS Kampung Aibobor, TPS Kohoin-I dan TPS Kaibus3 Distrik Teminabuan serta kemungkinan terjadinya di TPS-TPS lain juga sangat besar, karena pada tanggal 1 September 2010 semua anggota Termohon (ketua, sekretaris dan anggota) terjun langsung dan berada di TPS-TPS untuk melakukan intervensi, sebagaimana dapat disaksikan oleh khalayak banyak (vide Bukti P-5). Selain itu, Penduduk di kampungkampung yang diundang untuk mencoblos adalah mereka yang hanya mendukung Pihak Terkait, dan formulir model C atau undangan tidak diberikan/tidak ada pada mereka, namun dapat memberikan hak pilih; Termohon dalam kesimpulan menyatakan, berdasarkan keterangan saksi Angelbert Gemnafle (Ketua PPD Distrik Teminabuan) bahwa benar ada penambahan jumlah surat suara di TPS 18 Kampung Aibobor sebanyak 43 suara namun hal tersebut bukan 35

penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut dilakukan oleh karena 43 suara sebelumnya sudah terdaftar dalam DPS namun belum diakomodir di dalam DPT. Tindakan Termohon ini tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan dengan DPS Distrik Teminabuan TPS 18 Kampung Aibobor (vide Bukti T19); Bahwa hal yang sama terjadi di TPS Kokohin sebanyak 17 suara, TPS Kaibus 3 sebanyak 3 suara, dan TPS Seyolo sebanyak 5 suara (vide Bukti T-20, T-21 dan T-22 dan keterangan Angelbert Gemnafle) yang bukan merupakan penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut oleh karena pemilih yang terdaftar dalam DPS belum diakomodir di dalam DPT; Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan di kampung mana dan berapa besarnya jumlah pemilih yang mendukung Pihak Terkait yang diundang serta berapa besar jumlah pemilih yang tidak mendukung pihak terkait yang tidak diundang; Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan dan dalil Pemohon a quo hanya didasarkan asumsi belaka tanpa ada pembuktian yang tepat; [3.24.11] Bahwa Pemohon mendalilkan, saksi Pemohon tidak diberikan blangko C1, padahal blangko C1 tersebut wajib kepada para saksi dan ditandatangani. Telah terjadi penolakan pada TPS-TPS tertentu terhadap saksi dari kandidat lain, sementara saksi dari Pihak Terkait saja yang diizinkan masuk walaupun terlambat. Kotak suara yang masih disegel dibuka oleh Panitia Pemilihan Distrik tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari calon lainnya, dan pleno perhitungan suara pada tingkat Distrik hanya dihadiri oleh saksi Pihak Terkait dan Panwaslu tingkat Distrik Teminabuan. Selain itu, petugas KPPS/TPS Kampung Mugim Distrik Metemani menolak dan melarang pemilih yang ingin mencoblos sebanyak 78 orang tanpa alasan yang jelas, padahal pemilih-pemilih tersebut adalah terdaftar sebagai pemilih tetap; Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar penambahan jumlah pemilih tidak diplenokan dan tidak diumumkan oleh Termohon, tidak membuktikan di TPS mana formulir model C1.KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon dan di TPS mana saksi Pemohon ditolak keberadaannya, Pemohon tidak membuktikan di TPS mana Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Pemohon, Pemohon tidak membuktikan di distrik mana pleno perhitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3, serta tidak membuktikan siapa saja nama-nama dari 78 orang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kampung Mugim Distrik Metemani yang dilarang oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kejadian atau permasalahan yang didalilkan Pemohon di atas hanya merupakan asumtif dan tidak mempengaruhi secara signifikan hasil penghitungan perolehan masingmasing pasangan calon. Selain itu kejadian tersebut tidak pernah 36

diajukan oleh saksi Pemohon dalam formulir model C3.KWK.KPU maupun formulir model DA2.KWK.KPU; Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan, sehingga dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan; [3.24.11] Bahwa Pemohon mendalilkan, Rapat Pleno rekapitulasi hasil tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU. Selain itu, walaupun Ketua KPU tidak hadir dalam Rapat Pleno, akan tetapi dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rapat Pleno tersebut, ternyata ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU, sehingga secara hukum seluruh dokumen hukum tersebut adalah tidak sah; Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon karna rapat pleno dapat dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dan telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dalam rapat pleno tertanggal 14 September 2010 dan seterusnya Termohon telah memberitahukan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon bahwa Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan berhalangan hadir oleh karena yang bersangkutan kurang sehat (vide Bukti T-25), sehingga memberikan mandat kepada saksi saudara Luxen Thesia (salah satu anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan) (vide Bukti T-26). Tindakan Termohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan melalui rapat pleno dengan dihadiri 3 (tiga) orang anggota KPU adalah sah dan mengikat; Menurut Termohon Pemohon tidak dapat membuktikan ketentuan dan aturan mana yang melarang Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat menandatangani semua dokumen dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno apabila Ketua berhalangan hadir/tidak dapat hadir dalam rapat pleno dimaksud [vide Keterangan Yulius Pabate (Kasubag Hukum KPU Sorong Selatan)]. Seluruh dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno secara administrasi wajib ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan; Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; [3.24.12] Bahwa Pemohon mendalilkan, digunakannya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, fakta tidak diserahkannya formulir C. KWK. KPU, C1 KWK. KPU dan Lampiran C1 KWK. KPU kepada saksisaksi di 11 Distrik. Demikian juga, form DA KWK.KPU, DA 1 KWK.KPU dan Lampiran DA 1 KWK. KPU, tidak diserahkan untuk saksi-saksi di tingkat PPD di 11 Distrik (vide Bukti P-12 dan Bukti P-13); Menurut kesimpulan Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan tentang penggunaan DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan dan tidak dapat membuktikan alasan mengapa formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon di 11 (sebelas) distrik sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan 37

adalah DPT yang telah ditandatangani oleh PPS (vide keterangan Luxen Thesia dan dikuatkan Bukti T-29 dan Bukti T-30). Adapun alasan tidak diserahkannya formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya oleh karena sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik selesai dilakukan, terlebih dahulu saksi Pemohon pergi meninggalkan TPS dan PPD. Selain itu, kalaupun benar semua pelanggaran pada Tahap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan terbukti dilakukan oleh Termohon maka seharusnya Pemohon membuat keberatan tersebut dalam formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU; Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; [3.24.13] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangannya dalam Pemilukada (vide Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17); Terhadap dalil a quo, Pihak Terkait membantah dengan mengajukan bukti dan saksi-saksi, di antaranya Elissa Marande, Yunus Roy Kambuaya, Dortheis Sessa, Sutaji, James Tipawael, Marten Nebore, Gunawan Raka, Bukti PT-5, Bukti PT-6, dan Bukti PT-10; Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya; [3.24.14] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih kembali Pihak Terkait (vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-22); Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan secara menyakinkan berdasarkan alat bukti yang dimilikinya bahwa Pihak Terkait pernah mengeluarkan kebijakan berupa: (1) menganjurkan/ memerintahkan anak-anak di bawah umur untuk memalsukan data pemilih; (2) merekrut dan mengerahkan penduduk dari Kabupaten Maybrat ke Kabupaten Sorong Selatan untuk mencoblos di berbagai TPS; (3) memalsukan KTP bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih; (4) bersama Anggota KPU, Panwaslu, Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan, 13 Kepala Distrik dan 13 Ketua dan Sekretaris PPD melakukan pemalsuan dokumen Negara dalam Daftar Pemilih Tetap di 126 TPS; (5) membuat atau menciptakan pemilih ganda dan pemilih pengganti yang ikut mencoblos menggantikan orangorang yang sudah meninggal dunia; Sehubungan dengan adanya pengobatan gratis bagi penduduk di Kampung Tambani dan Daimar di Distrik Kokoda oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Pihak Terkait menyatakan, hal demikian bukanlah kampanye Pihak Terkait karena program tersebut adalah program rutin tahunan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Pelayanan kesehatan tersebut bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sesuai SK Menkes RI Nomor 698/Menkes/SK/VI/2010 tentang 38

Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam Rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua (P2KTP) (vide Bukti PT-7). Program ini dalam rangka akselerasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan bergerak (Mobile Clinic); Sehubungan dengan dalil Pemohon tentang pemberian bantuan dana sebesar Rp 50.000.000,- per Kampung/Desa X 112 Kampung/Desa = Rp 5.600.000.000,- untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait tidak benar karena bantuan dana tersebut adalah bantuan rutin tahunan yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintahan desa/kampung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta aturan terkait. Bantuan dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor kampong dan bukan untuk orang per orang; Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemberian bantuan dana kepada pensiunan Kepala Kampung sebanyak Rp 50.000,/bulan, untuk Kepala Kampung yang masih aktif sebanyak Rp 30.000,/bulan serta untuk Anggota Baperkam sebanyak Rp 25.000,-/bulan yang pembayarannya diperhitungkan dari bulan Januari 2004 sampai tahun 2010, Pihak Terkait menjelaskan, dana tersebut bukan bantuan dana pensiun melainkan pembayaran polis asuransi yang sudah jatuh tempo yang diberikan oleh Asuransi Bumi Putera selaku Penanggung kepada seluruh aparat kampung sebagai tertanggung. Pemda dengan Asuransi Bumi Putera sudah memiliki MoU Nomor 140/01/PKS/BSS/2006 dan Nomor 135/BP-Pemkab Sorsel/PKS/9/2006 bertanggal 1 Juni 2006 (vide Bukti PT-8) yang pembayarannya dilakukan setiap 3 bulan pada setiap tahun berjalan; Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemberian bantuan dana untuk para Pendeta dan Ustadz yang oleh Pemohon didalilkan sebagai cara Pihak Terkait untuk mempengaruhi sikap atau pilihan para pemilih melalui Pendeta dan Ustadz, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar karena pemberian bantuan dana tersebut merupakan program rutin tahunan yang bersumber dari APBD. Dana tersebut juga tidak diberikan untuk kepentingan orang per orang tetapi untuk pemberdayaan umat secara kelembagaan, GKI di Tanah Papua, Umat Muslim, Gereja Katolik, Gereja Bethel Indonesia, GPI Jalan Suci, Gereja Advent, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Gereja Baptis, dan Gereja Sidang Jemaat Allah (vide Bukti PT-13); Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup mengajukan bukti-bukti kuat yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; [3.24.15] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukungnya (vide Bukti P-23 dan Bukti P-24); Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo, dengan menyatakan, hal-hal yang terjadi tidak dapat dikaitkan dengan Pihak 39

Terkait (vide keterangan Alexander Sesa). Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Sorong Selatan yang menunjukkan ada 13 kasus yang berkaitan dengan Pemilukada dan tidak ada yang membenarkan dalil Pemohon a quo; Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya; [3.24.16] Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi politik uang sebanyak Rp 100.000,- pada hampir setiap orang di Distrik Kais yang dilakukan oleh Thomas Saupar (Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan), Yulius Keba, Yustus Abago, Daniel Kabara, Silas Sira dan Salmon Sira (vide keterangan Marko Ambo). Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dengan mengajukan saksi Thomas Saupar; Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya; [3.24.17] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga harus dikesampingkan; [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 24.

KETUA : MOH.MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 40

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya. Saudara sidang ditunda skors selama setengah jam untuk memberi kesempatan salat ashar bagi yang Muslim, yang lain silahkan menunggu dan akan dibuka lagi nanti jam 17.10. Sidang diskors. KETUK PALU 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.40 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 17.10 WIB

41

25.

KETUA : MOH.MAHFUD MD Skors dicabut dan sidang pleno untuk pengucapan putusan dilanjutkan kembali. KETUK PALU 3X

PUTUSAN Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Dr. Dance Yulian Flassy, S.E., M.E. Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 12 Juli 1963 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Kampung Seribau, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan 2. Nama : Hi. Mustafa Wugaje, S. Ag Tempat, Tanggal Lahir : Kokoda, 9 Februari 1958 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Kampung Tarof, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; Dalam hal ini diwakili oleh Yance Salambauw, S.H., M.H. dan Jimmy Pangau, S.H., para advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Yance Salambauw dan Rekan beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Telepon/Faksimili (0431) 868850, (0431) 864313, (0431) 863033, email [email protected] berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 dan Arteria Dahlan, S.T.,S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Dinda Afra, S.H., dan Shelina Paramita, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers beralamat di Wisma 46–Kota BNI, 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, Telepon 081380114477 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon; 42

Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 1 Kaibus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Aristoteles R. Maituman, S.E, sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 29 September 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, Heru Widodo, S.H., M. Hum, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, Sattu Pali, S.H., dan Totok Prasetiyanto, S.H. para advokat pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jakarta, Telepon (021) 42900922 Faksimili (021) 42900928, email [email protected], baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Otto Ihalauw 2. Nama : Samsuddin Angiluli, S.E. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 September 2010, memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, SH, Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Samsudin, S.H., para advokat pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para pihak; Mendengar dan membaca Keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan; Membaca Keterangan Kepolisian Resor Sorong Selatan; Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak; 26.

HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah Tentang Eksepsi [3.22] Menimbang bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; (ii) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); dan (iii) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (error in objecto) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] 43

dan [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah, Mahkamah berpendapat, sistematika permohonan yang disarankan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kepada Pemohon merupakan nasihat yang tidak wajib diikuti oleh Pemohon, sehingga apabila Pemohon tidak menggunakan saran dan nasihat Mahkamah, maka tidak serta merta permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; Tentang Pokok Permohonan [3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan ahli dan saksi dari para pihak, keterangan Panwaslu dan Kepolisian, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, penetapan pasangan calon oleh Termohon adalah cacat hukum; Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Frederika Fatary-Marthen Salambauw tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (vide Bukti T-5 dan Bukti T-6) sesuai amanah ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran; Terdapat Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 75.B/SK/DPP.PK/DPC/II/2008 bertanggal 26 Pebruari 2008 terhitung sejak tanggal 14 Juni 2010 Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan dibekukan, sehingga Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan Nomor 001/INT/DPC-PK/SS/ VII/2010 bertanggal 17 Juni 2010 yang mengusung Frederika Fatari-Marthen Salambauw sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 cacat hukum; Oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Frederika Fatary-Marthen Salambauw dan masa pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala 44

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 (vide Bukti T-7) dimana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Frederika Fatary-Marthen Salambauw belum melengkapi persyaratan dukungan 15 % sebagai bakal Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015; Seiring dengan tidak dilengkapinya berkas Frederika FataryMarthen Salambauw agar dapat didaftarkan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon, maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat Surat Pemberitahuan Nomor 46/KPUKab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Frederika Fatary–Marthen Salambauw yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Frederika Fatary-Marthen Salambauw (vide Bukti T-8) karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT; Bahwa dengan tidak diterimanya berkas pendaftaran Frederika Fatary-Marthen Salambauw selanjutnya yang bersangkutan telah mempergunakan sarana hukum yang ada yakni mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 bertanggal 11 Mei 2010 dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sehingga perkara antara Frederika Fatary-Marthen Salambauw dengan Termohon belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat condemnatoir melainkan hanya bersifat Declaratoir. Selain itu, pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu penetapan Nomor 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR bertanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya. Oleh karena surat penetapan tersebut hanya ditujukan kepada atasan Termohon di tingkat Provinsi dan belum sampai pada atasan Termohon di Tingkat Pusat, maka Termohon belum dapat melaksanakan isi Penetapan tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum; 45

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan apakah pada saat Frederika Fatary-Marthen Salambauw mendaftar kembali telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana mestinya, seyogianyanya Pemohon mengajukan bukti berupa Model B-KWK-KPU Partai Politik yang merupakan Surat Pencalonan dari partai politik untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau rekomendasi dari partai politik. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; [3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran terhadap persyaratan Pihak Terkait; Termohon dalam kesimpulan menjelaskan, pada saat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, yang bersangkutan (calon Kepala Daerah) telah mendapatkan izin cuti untuk melakukan kampanye dari Gubernur Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 858/799/GPB/2010 bertanggal 2 Agustus 2010 (vide Bukti T-9 dan Bukti PT-5). Izin cuti yang diperoleh Bupati Sorong Selatan dalam mengikuti pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk periode 2010-2015 sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ bertanggal 27 Pebruari 2007 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Agustus 2008, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Otto Ihalauw selaku Bupati, baik yang berhubungan dengan kampanye pencalonan dan sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten adalah sah dan tidak melawan hukum; Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran terkait proses pemutakhiran data (vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-44, Bukti P46, keterangan saksi Wilhelmus Simat dan Otto Habetan); Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, mendasarkan bantahan atas keterangan saksi Frans Gustav Edison Sesa (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sorong Selatan) dan Luxen Thesia Komisioner KPU Sorong Selatan bahwa proses pemutakhiran data KPU didasarkan atas data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk DP4 yang selanjutnya disandingkan dengan data Pemilu terakhir (Pemilu Presiden) kemudian menjadi DPS dan selanjutnya diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai DPT Pemilukada (vide Bukti T-10); Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 26 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010 ada beberapa Tim Sukses Pasangan Calon yang datang di kantor Termohon mendesak untuk meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Termohon memberikan DPT yang belum ditandatangani oleh PPS dan anggotanya (vide keterangan Luxen Thesia). DPT dimaksud belum sah oleh karena keabsahan suatu DPT ditentukan setelah DPT tersebut oleh Termohon diserahkan kepada PPS di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya DPT tersebut ditandatangani oleh PPS (vide keterangan Yustus Aume). 46

Sebelum diserahkan ke KPPS, DPT telah ditandatangani oleh petugas PPS. Kemudian diserahkan kepada saksi-saksi dari pasangan calon sehingga DPT yang diperoleh oleh Pemohon dari Termohon atas permintaannya tersebut yang dalam permohonan ini dijadikan sebagai alat bukti surat adalah DPT yang belum ditandatangani oleh petugas PPS karena diberikan oleh Termohon atas desakan Tim Sukses sebagaimana diterangkan oleh Luxen Thesia. Hal tersebut dikuatkan dengan Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-17; Bahwa Termohon telah menetapkan DPT sesuai prosedur [vide keterangan Frans Gustav Edison Sesa (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan) dan Luxen Thesia (Komisioner KPU Sorong Selatan), serta Bukti T-10]. Menurut Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa adanya pemilih di bawah umur bukanlah suatu kesengajaan karena semua data pemilih yang ada dalam DPT adalah data yang diperoleh Termohon dari PPS setelah dilakukan Pemutakhiran Data oleh PPD di tingkat kampung; Lebih lanjut, Termohon menyatakan, berdasarkan keterangan saksi Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, Levinus Kemesfle, terungkap fakta di persidangan bahwa meskipun ada nama calon pemilih yang masih di bawah umur namun tidak ada pemilih dibawah umur yang menggunakan haknya karena memang tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS. Seandainyapun hal ini terjadi maka saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS-TPS tersebut haruslah mengajukan keberatan kepada KPPS dan Panwaslukada serta membuat keberatan melalui formulir model C3KWK.KPU karena hal demikian merupakan pelanggaran serius. Akan tetapi setelah Termohon memeriksa formulir model C1KWK.KPU, C2KWK.KPU, C3KWK.KPU beserta lampirannya dari TPS kampung Magis (vide Bukti T-14), kampung Wehali (vide Bukti T15), TPS 2 kampung Benawa II, (vide Bukti T-12 dan Bukti T-16), kampung Wandum (vide Bukti T-13 dan Bukti T-17), dan kampung Pasir putih (vide Bukti T-13 dan Bukti T-18) ternyata tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi pasangan calon; Mahkamah menilai, alasan Termohon beralasan hukum. Selain itu, permasalahan DPT sebagaimana yang didalilkan dan coba dibuktikan oleh Pemohon nyata tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti P-32, keterangan saksi Aksamina Yumame, Baltasar Bresmargi, Nicholas Fatary, Bastian Flassy, Nikson Warwer); Pihak Terkait membantah adanya keterlibatan PNS, anak sekolah, dan penggunaan mobil dinas sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, pada saat kampanye tanggal 24 Agustus 2010, aktivitas sekolah SD sampai dengan SMA tidak diliburkan, dibuktikan dengan adanya kalender 47

pendidikan yang tidak ada jadwal libur sekolah, sebagaimana keterangan Saksi Dortheis Seisa (Sekda. Kabupaten Sorong Selatan) dan Drs. Sutaji (Pjs. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan). Selain itu, Kantor Distrik Inanwatan pada tanggal 24 Agustus 2010 juga tidak diliburkan karena faktanya pada tanggal 24 Agustus 2010 tersebut tidak ada kampanye di Distrik Inawatan, akan tetapi kampanye dipusatkan di Distrik Metamani; Pihak Terkait menyatakan, tidak benar ada keterlibatan PNS di distrik Fkour dan distrik lainnya yang dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati tentang kenetralitasan PNS dan diperkuat oleh keterangan saksi Dorteis Sesa; Terhadap dalil penggunaan kendaraan dinas, Pihak Terkait membantah hal demikian tidaklah benar karena kendaraan dinas tersebut tidak digunakan dari Terminabun ke Kampung Komanggaret. Mobil masih tetap berada di Terminabun, sebagaimana keterangan saksi Drs.Y. Roy Kambuaya, M.Si; Sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. Panwaslukada kemudian secara tegas menyatakan, “Panwaslukada

Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu sistem yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.”

Mahkamah menilai, pembuktian yang dilakukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan; [3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya tindakan-tindakan ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide keterangan saksi Stevanus Saflafo, Yustinus Wargarefe, Eduard Kareth, Arnold Srekya, Yeheskeiel Bleskadit, Aser Blesmargi, Yoel Blesia, Abner Daud Duwit, Ance Momot, Maria Sada, Lukman Wugaje, Aksamina Yumame, Blastian Flassy dan Bukti P-33); Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya ancaman dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan oleh ketua KPPS terhadap saksi Pemohon Bastian Snanfi, hal ini dibuktikan saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan melalui Formulir C3 (vide Kesimpulan Termohon); Bahwa tidak benar telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak KPPS dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi tidak ada 48

pemilih yang mencoblos dua kali dan pemilih di bawah umur, hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi Pemohon; Bahwa tidak ada ancaman yang dilakukan aparat Distrik terhadap anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam). Hal tersebut dibuktikan dengan kesaksian anggota Baperkam Kampung Wernas, Rubianus Thesia; Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat Distrik Wayer yang terhadap Yeheskiel Bleskadit salah satu anggota Baperkam dalam bentuk penahanan honor, dibuktikan honor tersebut sudah diserahkan kepada yang bersangkutan beserta tanda terimanya (vide Bukti PT -7 dan keterangan saksi James Tipawael); 27.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD SODIKI Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya dugaan intimidasi sehubungan atas kasus kriminal murni (perbuatan pidana) Obaja Saflesa yang mana Obaja Saflesa adalah penduduk yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan istrinya. Karena diancam menggunakan kapak, istrinya berlari kearah jalan dan kebetulan iringiringan Pemohon lewat. Kapak Obaja Savesa tersebut dilempar ke arah istrinya, akan tetapi mengenai mobil Pemohon, dan urusan tersebut sudah diproses dalam ranah pidana oleh Polisi (vide keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan); Sehubungan dengan dugaan penolakan Bety Way melakukan tindakan medis, hal itu dilakukan Bety Way karena bukan petugas Puskesmas Distrik Fkour, akan tetapi pegawai yang bertugas di Puskesmas Distrik Sawiat. Permasalahan tersebut tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran mengenai Pemilukada (vide Bukti PT-8); Bahwa tidak benar jika Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mendukung Pihak Terkait, maka SK CPNS akan ditahan karena faktanya sampai sekarang semua SK CPNS formasi 2008 belum diserahkan, bukan hanya kepada saksi Maria Sada (vide keterangan saksi Martinus Salamuk); Bahwa Maria Sada ditegur dikarenakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan serta melakukan fitnah terhadap Bupati Sorong Selatan, pada saat penyampaian visi dan misi dalam paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Maria Sada pada saat penutupan orientasi diberi teguran agar tidak melakukan fitnah dan terlibat dalam politik praktis karena saudara Maria Sada adalah CPNS (vide keterangan saksi Frans Thesia dan Tadius Kosamah); Bahwa mengenai pengumuman yang disampaikan oleh Martinus Salamuk (Kepala Badan Kepegawaian) pada saat arahan pra jabatan, 59 CPNS tidak hadir, sehingga sesuai aturan kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 59 orang tersebut harus diberi sanksi dan 49

tidak ada kaitannya dengan mensukseskan pemilihan salah satu calon kepala daerah (vide Bukti PT-9 dan Bukti PT-11, keterangan saksi Martinus Salamuk, Frans Thesia, Tadius Kosamah, dan Dorties Sesa); Bahwa yang benar gaji saudara Lukman Wugaje Guru SD Yapis Teminabuan, pada Bulan Juli 2010 ditahan. Hal demikian, bukanlah bentuk intimidasi, namun karena selama 6 bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas mengajar dari Bulan Januari 2010 sampai sekarang (September 2010). Ketidakhadiran Lukman Wugaje dibuktikan dengan adanya laporan bulanan Kepala Sekolah SD Yapis Teminabuan (vide Bukti PT-12); Bahwa berkaitan dengan penahanan gaji Bastian Flassy, hal tersebut dilakukan dikarenakan Bastian Flassy pada Bulan Juni 2010 (selama dua minggu) dan pada Bulan Juli (selama delapan hari), bersama tiga guru lainnya dari SD yang sama, yaitu Ledrik Prawar, Frans Flassi dan Naftali Seketeles sudah tidak aktif mengajar selama dua minggu, sehingga mereka dilakukan pemanggilan (vide Bukti PT-13) dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada; Sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. Panwaslukada kemudian secara tegas menyatakan, “Panwaslukada

Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.”

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat dibantah oleh Pihak Terkait dan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; [3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadinya pelanggaran berupa politik uang (money politic) di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan (vide keterangan saksi Agustinus Tororba, Ruland Y. Krimadi, Aksamina Mecibaru, Federika Abago, Melkianus Bonisau, dan surat pernyataan Rico Sia); Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya money politic sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Kelima orang yang didalilkan Pemohon melakukan money politic dan Yance Blesia bukanlah tim sukses Pihak Terkait (vide Bukti PT-10); Sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. 50

Panwaslukada kemudian secara tegas menyatakan, “Panwaslukada

Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu sistem yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.” Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak dapat dibuktikan. Selain itu, kemungkinan money politic sebagaimana didalilkan hanya

bersifat sporadis dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive; [3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan: tidak diberikannya surat suara kepada pemilih yang bukan pendukung Pihak terkait; adanya anak di bawah umur ikut mencoblos; adanya pemilih ganda dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali; adanya mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk ikut memilih; pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh KPPS; tidak dibagikannya formulir C1-KWK kepada saksi-saksi pasangan calon; dan tidak dibagikannya formulir DA-KWK kepada saksi-saksi pasangan calon (vide surat pernyataan Rico Sia, keterangan saksi Stefanus Saflavo, Abner Bleskadit, Melkianus Bonisau, Yoel Blesia, Nahum Kimadi, Marthen Kabie, Keliopas Kabie, Nixon Warwer, dan Alexander Howay); Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, berdasarkan keterangan Samuel Asi Kasau (Ketua KPPS TPS 2 Tapuri) semua pemilih yang berada di TPS 2 Kampung Tapuri diberikan surat suara sesuai dengan bukti formulir model C1 dan lampirannya dan bahwa pemilih di bawah umur tidak mencoblos; Bahwa tidak ada satupun anak di bawah umur yang ikut memilih di Distrik Seremuk (vide Bukti T-21), demikian pula tidak ada pemilih dibawah umur di Distrik Sawiat. Tidak terbukti pula adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS-TPS yang ada di Distrik Teminabuan [vide keterangan saksi Yefta Kehek (Ketua KPPS TPS Kampung Wehali, Distrik Teminabuan) dan Jhoni Kehek (Kepala SD YPK Kampung Wehali, serta Bukti T-11]; Distrik Kais; Distrik Fkour [vide keterangan Bernardus Sesa (Ketua KPPS TPS 6 Kampung Spakyo), Alfius Blesia (Ketua KPPS Kampung Wandun) Levinus Kemesfle (Ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih)]; dan Distrik Saifi; Menurut Termohon, demikian pula tidak benar ada pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Kampung Benawa 2 Distrik Kokoda Utara oleh petugas KPPS. Hal ini dibuktikan pula dengan formulir model C1 KWK.KPU data pemilih poin 3 tentang Surat Suara Tidak Terpakai dan formulir model C3 KWK.KPU [vide keterangan Saksi Yakobus Yare (Ketua KPPS TPS 2 Kampung Benawa 2) dan Yustus Aume (Ketua PPS Kampung Benawa 2)]. Termohon menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa terdapat pemilih di bawah umur di TPS dan ancaman pembunuhan di Kampung Spakyo. Sebaliknya, Termohon telah mengahadirkan saksi Bernardus Sesa (Ketua KPPS TPS 6 Kampung 51

Spakyo) yang membantah adanya pemilih di bawah umur serta adanya ancaman pembunuhan; Lebih lanjut, Termohon menyatakan, memang benar pada saat dilakukan pendataan terdapat nama anak di bawah umur yang ada dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara anak di bawah umur tersebut tidak diberikan surat suara sehingga tidak menggunakan hak suaranya. Selain itu, memang benar dalam DPT khususnya Distrik Teminabuan dan Distrik Seremuk terdapat nama-nama pemilih ganda akan tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal ini dibuktikan dengan adanya formulir model C1 KWK.KPU dan model C3 KWK.KPU [vide keterangan Saksi Hendrikus Mori (Ketua PPD Distrik Saifi)]. Keterangan saksi tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan saksi Pasangan Calon dalam Formulir C.3 KWK KPU maupun DA.2 KWK KPU; Menurut Termohon, tidak benar telah terjadi mobilisasi massa ke TPS 18 Aibobor karena sangat tidak mungkin seseorang yang namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dapat ikut memilih di TPS dimaksud (vide keterangan saksi Angelbert Gemnafle dan Bukti T-39); Termohon berpendapat, tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS di TPS Kampung Benawa II Distrik Teminabuan yang bernama Yakobus Yare melakukan pencoblosan sendiri dan anggota KPPS beserta aparat Kampung melakukan perampasan kotak suara kemudian melarikan kotak suara ke rumah kepala kampung (vide keterangan saksi Yakobus Yare dan Yustus Aume); Bahwa formulir model C.1 KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena setelah penghitungan suara dilakukan para saksi hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS tanpa ingin bersabar menunggu pengisian dan pembagian formulir model C1 KWK.KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas KPPS. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Distrik, setelah penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS, sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model C KWK.KPU, formulir model C1 KWK.KPU, formulir model C3 KWK.KPU beserta lampirannya (vide keterangan Luxen Thesia dan Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-42); Menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir DA.2 KWK KPU karena faktanya di Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, Distrik Fkour, Distrik Saifi, Distrik Konda, Distrik Inanwatan, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, dan Distrik Moswaren, Formulir Model DA-KWK KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik dilakukan, para saksi Pemohon pergi/pulang meninggalkan ruangan kantor tempat pleno tanpa bersabar untuk menunggu pengisian dan pembagian formulir DAKWK KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas PPD, sehingga tidak 52

ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model DA-KWK KPU beserta lampirannya; Terhadap dalil adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dan Pleno tingkat Distrik dimana keberatan-keberatan Pemohon tidak didukung dengan bukti adanya keberatan resmi dengan mengisi formulir C.3 KWK KPU maupun formulir DA.2 KWK KPU. Fakta ini berdasarkan Bukti T-14 sampai Bukti T-134 berupa Formulir Kejadian Khusus pada 120 TPS (dari jumlah total 126 TPS) diseluruh Kabupaten Sorong Selatan yang dinyatakan NIHIL. Demikian pula fakta berdasarkan Bukti T-135 sampai Bukti T-147 pada 12 Distrik (dari jumlah total 13 Distrik) yang membuktikan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Formulir DA.2 dinyatakan NIHIL. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada (vide keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan); Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.24.8] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilaif, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan; [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 28.

KETUA : MOH.MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 53

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya. PUTUSAN Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong SelatanTahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Frederika Fatari, S.Sos Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Alamat : Kompleks Perumahan Pemda II Nomor A/46, Jalan Kota Raja Dalam, Kota Jayapura; 2. Nama : Marthen Salambauw, S.E., M.M Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; 54

Alamat

:

Kompleks Dwikora, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan; Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Yance Salambauw, S.H., M.H., dan 2). Jimmy Pangau, S.H; Advokat/Pengacara pada “Kantor Hukum (Law Office) YANCE SALAMBAUW dan REKAN” yang beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Sangget Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H., 2). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 3). Sattu Pali, S.H., 4). Misbahuddin Gasma, S.H., 5). Vinsensius H. Ranteallo, S.H., 6).Totok Prasetiyanto, S.H; Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di ITC Cempakamas Lantai 7, Nomor 12C, Jalan Letjen Suprapto Kav. 1 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Otto Ihalauw 2. Nama : Samsuddin Anggiluli, S.E Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H., 2). Samsul Huda, S.H; 3). Dorel Almir, S.H., M.Kn., 4). Bonafisius Gunung, S.H., 5). Samsudin, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait; Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan Ahli Termohon; 55

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 29.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 September 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; 2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai pelaksanaan Pemilukada termasuk Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010, beserta segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, oleh karenanya maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domein kewenangan Mahkamah Konstitusi. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Pemohon adalah bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015, yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT; 2. Bahwa pendaftaran tersebut diterima Termohon yaitu dengan mencatatkan Pemohon sebagai salah satu bakal pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten 56

Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan bersamaan dengan itu, seluruh dokumen yang disertakan Pemohon pada saat itu, diterima/diambil serta disimpan oleh Termohon sebagai dokumen resmi pendaftaran; 3. Bahwa sesaat kemudian, Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara lisan bahwasannya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupi 15 % (lima belas prosen) dukungan suara sah, untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon agar melengkapi kekurangan suara sah sebagaimana dimaksud; 4. Bahwa Termohon melalui suratnya Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/ VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 (Bukti P-1), yang ditujukan kepada Pemohon, pada dasarnya menyampaikan bahwa berdasarkan rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 24.00 WIT, telah diputuskan bahwa pendaftaran Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagaimana tersebut di atas, Pemohon belum memperoleh minimal 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; 5. Bahwa alasan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, menurut hemat Pemohon adalah terlalu mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena: 5.1 Pemohon Telah Mampu Mencapai 15% (lima belas prosen) Dukungan Suara Sah dari Gabungan Partai Politik; 1) Bahwa memang benar, Pemohon saat mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT Pemohon hanya menyertakan surat-surat rekomendasi dan/atau dukungan dari Partai Kedaulatan dengan 1.653 suara sah (Bukti P-2), Partai Damai Sejahtera dengan 476 suara sah (Bukti P-3) dan Partai Paduli Rakyat Nasional dengan 1.117 suara sah (Bukti P-4) atau berjumlah 3.246 dari total 24.728 suara sah partai politik peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009 (Bukti P-5) atau baru mencapai 13,13% dukungan suara sah; 2) Bahwa namun demikian dalam beberapa jam kemudian masih pada hari itu juga, Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Republikan dengan 262 suara sah (Bukti P-6), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah (Bukti P-7), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah (Bukti P-8), serta Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1.771 suara sah (Bukti P-9), sehingga total dukungan suara sah yang mengusung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 5.633 dari total 24.728 suara sah atau telah mencapai 22.78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari total suara sah partai politik peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan; 3) Bahwa tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada 57

tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 18 Juni 2010, Pemohon berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu; 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010; 5) Dengan demikian alasan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon belum mendapat 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah untuk pencalonannya adalah tidak benar dan mengada-ada; 5.2 Bahwa Penolakan Yang Dilakukan Termohon Terhadap Pemohon Berdasarkan Pleno Penutupan Tanggal 17 Juni 2010 Adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum 1) Bahwa terlepas dari fakta-fakta sebagaimana pada angka 5.1 di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 60 ayat (2), mengatur bahwa ”hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Calon Partai Politik dengan tembusan pimpinan Partai Politik, gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau Calon Perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran” dan ayat (3) mengatur bahwa ”apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan Calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”, kemudian ayat (4) menegaskan bahwa ”KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkannya atau Calon Perseorangan”; 2) Bahwa yang terjadi adalah Termohon secara langsung, seketika dan/atau serta merta menolak pendaftaran Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon tanpa melalui tahapan-tahapan verifikasi 58

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan bahwa Termohon telah keliru membaca ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seolah-oleh ketentuan Pasal 60 ayat (3) telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, padahal Pasal 60 ayat (3) sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana yang nampak dan nyata pada klausula dasarnya, seperti yang dikutip Pemohon sebagai berikut ”Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut ” 3) Bahwa dari klausula dasar sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Pasal 60 ayat (3) tidak mengalami perubahan, sehingga ketentuan yang dipergunakan adalah yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya sebagai berikut ”Apabila pasangan calon belum memenuhi

syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”;

4) Bahwa karena syarat 15% (lima belas prosen) diatur dalam Pasal 59 ayat (2), maka syarat tersebut termasuk yang dimungkinkan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon. Dengan demikian Termohon secara hukum terhalang untuk seketika dan serta merta menolak pendaftaran Pemohon tanpa melalui suatu verifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan pandangan dan/atau tafsir terhadap tindakan penolakan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 5 di atas, maka untuk mendapat suatu kepastian hukum tentang benar tidaknya tindakan Termohon terhadap Pemohon, maka pada tanggal 29 Juni 2010, Pemohon telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (Bukti P-10), untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), “Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, 59

sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”; 7. Bahwa memang benar apabila Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diterapkan secara harfiah tanpa melihat secara kasuistis (kasus per kasus) maka dapat dikatakan bahwa Pemohon “tidak memiliki legal standing” untuk menggugat hasil Pemilukada. Namun demikian yang perlu diperhatikan pula adalah Pemilukada tidak hanya terdiri dari hasil pemungutan suara, tetapi merupakan satu rangkaian proses dari beberapa pentahapan sampai dengan tahapan penetapan hasil penghitungan suara. Bahwa setiap tahapan proses sebagaimana dimaksud memiliki akibat dan risiko hukum yang dapat berpengaruh terhadap hasil Pemilukada secara menyeluruh; 8. Bahwa karena perkara yang dimohonkan Pemohon, sejatinya masih terkait dengan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010 (vide Bukti P-10) dan terhadap gugatan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2010/PTUN. JPR tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-11) untuk menangguhkan/menunda Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 (Bukti P-13) juncto Penetapan Nomor 24/PEN.KP/ 2010/ PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti P-12), untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan tergugat (Termohon) yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk memerintahkan Tergugat (Termohon) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan 60

agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tertanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18/BA/VI/2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015; 9. Bahwa kedua penetapan tersebut pada dasarnya merupakan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon dan Termohon selaku pihak-pihak yang berperkara, agar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dapat dilaksanakan setelah perkara antara Pemohon dan Termohon berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 10. Bahwa yang terjadi adalah, sekalipun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan 2 (dua) Penetapan sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon secara terstruktur telah mengabaikannya dan tidak melaksanakan isi penetapan sama sekali, sehingga tindakan-tindakan Termohon tersebut secara nyata-nyata telah membawa kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon; 11. Bahwa dengan demikian, maka secara kasuistis Pemohon dalam permohonan ini memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 1 September 2010 beserta hasil-hasilnya, karena Pemohon masih memiliki kepentingan untuk itu; 12. Bahwa selain daripada itu, Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan terhadap sengketa Pemilukada telah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum secara institusi untuk tidak begitu saja mengabaikan putusan-putusan dari lembaga peradilan lainnya, sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada sengketa Pimilukada Belitung Timur yang dimohonkan oleh pasangan H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani yang dapat “Bahwa tanpa bermaksud untuk Pemohon kutip, sebagai berikut

menilai Putusan dari badan peradilan lain in casu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG bertanggal 30 Juni 2010 yang amar Putusannya menyatakan dalam angka ketiga dan keempat berbunyi, “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II” dan “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai Calon kandidat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010” (vide Bukti P-9 dan Bukti T-14), Termohon menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Lagipula menurut Termohon, Keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat (inkracht) karena perkara a quo masih dalam pemeriksaan pada 61

tahap banding. Menurut Mahkamah, tidaklah jelas apa yang dimaksud dengan adanya dampak sosial yang sangat luas sebagaimana jawaban dari Termohon, apabila Putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi”, selanjutnya Mahkamah menambahkan pula “Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon”. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa “namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus 62

kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu” (halaman 83 dan 84 Putusan Nomor

115/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010) 13. Bahwa lebih jauh lagi, apabila Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki legal standing, maka hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan konstitusi, hukum dan keadilan, karena jika demikian faktanya maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 yang merupakan payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada merupakan sesuatu yang “menipu” masyarakat pencari keadilan, karena ternyata segala acara dan proses pemeriksaan yang telah berlangsung melalui suatu lembaga peradilan yang terhormat tidak berarti dan/atau tidak bermakna sama sekali. Oleh karenanya Pemohon sangat yakin bahwasanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 yang merupakan salah satu payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada, telah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara bersinergis demi menegakkan hukum dan konstitusi; 14. Bahwa dengan demikian adalah tepat dan sangat beralasan bahwasannya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 1 September 2010 beserta penetapan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon pada tanggal 15 September 2010. C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. 2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan Termohon pada hari Rabu, 15 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 23 63

Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 (Bukti P-17) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, dengan demikian, maka hitungan hari kerja adalah hari Kamis tanggal 16 September 2010, hari Jumat tanggal 17 September 2010 dan hari Senin tanggal 20 September 2010, sedangkan permohonan Keberatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 20 September 2010, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga secara formil dapat diterima. D. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Telah Dilakukan Termohon Secara Melanggar Hukum 1.1 Termohon Tidak Mentaati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menegaskan bahwa “Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum sedangkan Pasal 2, menyebutkan Republik Indonesia” “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2) Bahwa dalam sengketa Pemilukada antara Pemohon dengan Termohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010, untuk Menangguhkan/Menunda Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, sampai dengan perkara tata usaha negara yang disengketakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde);

3) Bahwa karena Penetapan Penundaan sebagaimana tersebut tidak diindahkan dan/atau tidak dihargai oleh Termohon, bahkan secara kasat mata Termohon telah melecehkan Penetapan Penundaan sebagaimana nyata pada pernyataan-pernyataan Termohon melalui media massa, baik cetak maupun elektronik yang pada dasarnya menegaskan bahwa Penetapan Penundaan yang diterbitkan oleh 64

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura adalah tidak benar dan/atau tidak sah oleh karenanya Termohon tidak akan mentaatinya seraya melanjutkan segala tahapan-tahapan sebagaimana telah ditetapkan. 4) Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, Pemohon melalui suratnya telah menyampaikan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menggunakan kewenangannya agar memerintahkan atasan Termohon untuk memerintahkan Termohon mentaati penetapan penundaan yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura; 5) Bahwa atas dasar permohonan tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 2010, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, kembali menerbitkan Penetapan Nomor 24/PEN-KP/ 2010/PTUN.JPR, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selaku atasan Termohon untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan Termohon memerintahkan Termohon agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, namun terhadap penetepan inipun, atasan Termohon bersama-sama dengan Termohon tetap tidak mentaati dan/atau mengindahkan dan/atau menghargai Penetapan Penundaan sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagaimana dimaksud; 6) Bahwa selain penetapan-penetapan penundaan tersebut disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari, Pemohon dan/atau PTUN menyampaikan pula kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta, namun ternyata bahwa KPU Pusat di Jakarta juga mempunyai sikap yang sama dengan KPU Provinsi Papua Barat dan Termohon (Bukti P-15). Hal ini sangat disesalkan Pemohon berhubung, dalam perkara Pemilukada Belitung Timur antara H. Khairul Efendi, S.E., dan Drs. H. Erwandi A. Rani (Pemohon) melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Termohon), Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengingatkan KPU Pusat, sebagaimana yang Pemohon kutip, sebagai berikut

“Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DVIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, halaman 83 angka 6 kalimat terakhir); 65

7) Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah mengingatkan KPU Pusat sebagaimana tersebut, namun demikian, terhadap permasalahan yang sama yang telah dilaporkan Pemohon kepada KPU Pusat pada saat itu (vide Surat Pemohon Nomor 11/KH-YS/ VII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 (vide Bukti P-15) KPU Pusat sama sekali tidak menghiraukannya bahkan tidak menanggapi sedikitpun, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa “seolah-olah” KPU secara universal resisten (kebal) terhadap setiap perintah pengadilan; 8) Bahwa alasan Termohon untuk tidak mengindahkan perintah Pengadilan untuk menangguhkan/menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, dikarenakan 2 (dua) hal yaitu: • Karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa Pemilukada, sekaligus tidak berwenang untuk membatalkan suatu penetapan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa alasan ini, menurut hemat Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena justru hal tersebut merupakan hal-hal yang dipersoalkan oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) oleh karenanya hal tersebut merupakan materi perkara, dengan demikian adalah main hakim sendiri karena Termohon secara dini telah memutuskan seolah-olah apa yang dipikirkan oleh Termohon adalah benar, sehingga Termohon bersikap seperti itu, padahal untuk membuktikannya diperlukan suatu putusan pengadilan terhadap permasalahan tersebut; • Karena putusan atas perkara yang dilayangkan Pemohon belum berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian terhadap penetapan penundaan juga belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sikap Termohon untuk tidak mengindahkan penetapan penundaan bukan merupakan pelanggaran hukum. Bahwa alasan ini, menurut hemat Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Termohon secara nyata-nyata tidak dapat membedakan substansi putusan dan penetapan dalam suatu perkara. Bahwa putusan akan memiliki sifat eksekutorial pada saat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap penetapan, sepanjang belum ada putusan dan/atau penetapan lain yang menyatakan tidak sah dan/atau dicabut dan/atau tidak berharga penetapan tersebut, maka penetapan itu masih sah dan berharga oleh karenanya memiliki nilai hukum untuk ditaati. Dengan demikian adalah keliru pendapat Termohon terhadap substansi suatu penetapan; 9) Bahwa karena Undang-Undang telah menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, maka segala bentuk penetapan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah termasuk produk hukum yang memiliki norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga haruslah untuk ditaati dan dilaksanakan. Oleh karenanya, tidak melaksanakan 66

perintah pengadilan adalah melanggar hukum, dengan demikian maka hasil dari suatu perbuatan melanggar hukum adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum (null and

void);

10)Bahwa dengan demikian, maka sikap Termohon yang tidak mengindahkan dan/atau mentaati perintah pengadilan, yakni tetap melaksanakan tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 sampai dengan penetapan hasil penghitungan suara, walaupun terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya dalam bentuk penetapan pengadilan, maka sikap dan/atau tindakan Termohon sebagaimana tersebut merupakan sikap melawan hukum, oleh karenanya maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 (Bukti P-19) adalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum (null and void). 1.2 Termohon Tidak Melaksanakan Verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik. 1) Bahwa dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa

“Partai politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon dan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”;

2) Bahwa para bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, adalah sebagai berikut: • DR. Dance Yulian Flassy, S.E,.M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag; • Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E; • Dr. Origenes Ijie, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E.; • Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos; • Yunus Saflembolo, S.E., MTP dan Djoni Harry Boire; • Frederika Fatari, S.Sos., Dan Marthen Salambauw, S.E., M.M; • Yohosua Onim dan Fred Kaude; 3) Bahwa berdasarkan Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, sebagaimana tercantum pada Berita 67

Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, diketahui bahwa Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan lolos verifikasi tahap I adalah: • DR. Dance Yulian Flassy, S.E,.M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag; • Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E; • Dr. Origenes Ijie, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E; • Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos; • Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire; sedangkan Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E., M.M., (Pemohon) serta Yohosua Onim dan Fred Kaude dinyatakan tidak lolos verifikasi tersebut; 4) Bahwa dari kelima Pasangan Calon yang telah dinyatakan lolos tersebut, diketahui bahwa Pasangan-pasangan Calon tersebut didukung oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, sebagai berikut: • Dr. Dance Yulian Flassy, S.E,.M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag., didukung oleh Partai Demokrat; • Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E., didukung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP); • Dr. Origenes Ijie, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E., didukung oleh Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); • Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang PBB), Partai PNIMarhainisme, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Serikat Indonesia; • Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire didukung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Kedaulatan dan Partai Amanat Nasional (PAN); Sedangkan Pemohon, walaupun tidak dinyatakan lolos verifikasi tahap I, akan tetapi secara feitelijk dan secara yuridis masih memiliki dan menguasai rekomendasi dukungan dari gabungan partai politik, yaitu Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera, Partai RepoblikaN, Partai Gerindra, Partai Paduli Rakyat Nasional, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), apalagi antara Pemohon dan Termohon masih ada sengketa pada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara; 5) Bahwa oleh karena Pemohon secara feitelijk dan secara yuridis masih menguasai dan/atau memiliki rekomendasi dukungan dari partaipartai antara lain Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), yang juga ditemukan pada 68

Pasangan Calon lainnya, maka seharusnya Termohon melakukan konfirmasi dan meminta penegasan kepada masing-masing partai yang terbukti mendukung lebih dari satu Pasangan Calon, agar memutuskan dan menyampaikan secara tegas dan tertulis kepada Termohon tentang Pasangan Calon mana yang dinyatakan didukung oleh Partai-Partai Politik dimaksud; 6) Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut, terbukti bahwa ternyata Termohon tidak melakukan tahapan verifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, guna memastikan tidak terdapat dukungan ganda hal mana sesuai dengan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa “Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih”; juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon” sedangkan ayat (2) mengatur bahwa “Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”. 7) Bahwa jika Termohon mengklaim telah melakukan verifikasi maka sudah tentu Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Kedaulatan, Ketua Partai Damai Sejahtera dan Ketua Partai Indonesia Sejahtera (PIS) karena terdapat dukungan kepada lebih dari satu bakal Pasangan Calon, seperti yang Pemohon uraikan di bawah ini: • Partai Kedaulatan Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire (Nomor Urut 5); • Partai Damai Sejahtera (PDS) Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon, Dr. Origenes Ijie, SE.,M.M., dan Adrianus Dahar, SE (Nomor Urut 3); 69

•

Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon, Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., 8) Faktanya adalah sekalipun Pemohon telah dieliminir akan tetapi dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera (PDS) kepada Pemohon tidak pernah dicabut, bahkan kedua Partai Politik tersebut mendorong Pemohon untuk menggugat Termohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, lalu mengapa masih ada dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera kepada bakal Pasangan Calon lain yang dinyatakan sah oleh Termohon padahal Termohon mengetahui dengan pasti bahwasanya Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera ada mendukung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon; 9) Bahwa Ketua Partai Kedaulatan maupun Ketua Partai Damai Sejahtera, tidak pernah mendapat surat tertulis dari Termohon sebagaimana ketentuan hukum tentang adanya dukungan ganda. Dan terhadap hal ini akan Pemohon buktikan dalam perisidangan nanti; 10) Bahwa karena Termohon telah nyata-nyata tidak melakukan tahapan verifikasi, maka hal tersebut berdampak secara sistemik atas pelaksanaan Pemilukada Sorong Selatan Periode 2010-2015, oleh karenanya Pemilukada yang terlaksana pada tanggal 1 September 2010 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemilukada tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum. 2. Termohon Memiliki Rencana Yang Terstruktur dan Sistimatis Untuk Menggagalkan Pemohon Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 2.1 Termohon Dengan Sengaja Telah Menghindar Agar Tidak Menerima Tambahan Rekomendasi Surat Dukungan Dari Beberapa Gabungan Partai Politik 1) Bahwa setelah Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Repoblikan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta PPDI pada hari itu, Pemohon selanjutnya hendak menyampaikan tambahan dukungan tersebut, akan tetapi Termohon belum bersedia untuk menerima tambahan dukungan tersebut dengan alasan bahwa Termohon sementara itu masih melayani tamu, sampai akhirnya Pemohon meninggalkan kantor Termohon; 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan 70

pendaftaran Bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi pada hari Senin, 21 Juni 2010 dan hari Selasa, 22 Juni 2010; 3) Bahwa ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon menerima surat Termohon Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Termohon tidak dapat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Pemohon, berdasarkan Rapat Pleno tertanggal 17 Juni 2010, sebagaimana dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, tanggal 18 Juni 2010; 4) Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa memang sejak awal Termohon telah memiliki rencana yang terstruktur dan sistimatis untuk menggagalkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, sebab jika tidak demikian, maka mengapa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan tambahan dukungan suara dari beberapa partai politik, sementara waktu seperti yang dimaksud Termohon masih ada? atau mengapa pada tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 Termohon beserta keempat anggota lainnya tidak masuk kantor padahal tanggal 18, tanggal 21 dan tanggal 22 Juni 2010 adalah hari kerja dan bukan hari libur. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa memang Termohon telah memiliki rencana yang terstruktur dan sistimatis untuk menggagalkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan. 2.2 Bahwa Termohon Dengan Sengaja Tidak Memberikan Waktu Secara Patut dan Wajar Kepada Pemohon Untuk Melakukan Perbaikan dan/atau Melengkapi Syarat Pencalonan 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 60 ayat (3) mengatur bahwa “apabila

pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”; serta ayat (4) mengatur bahwa “KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik 71

atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan”;

2) Bahwa tata cara tahapan pendaftaran dan penelitian berkas sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sama sekali tidak diberikan Termohon kepada Pemohon, justru yang terjadi adalah ketika Pemohon mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT Termohon tidak menggunakan waktu penelitian secara wajar untuk meneliti berkas Pemohon, serta Termohon tidak pula memberikan kesempatan secara wajar kepada Pemohon dan/atau gabungan Partai Politik untuk memperbaiki berkas dan/atau kelengkapan syarat pencalonan, padahal Undang-Undang mengatur secara tegas bahwa waktu untuk memperbaiki berkas dan/atau kelengkapan syarat pencalonan adalah 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Termohon. Dengan demikian maka waktu yang wajar untuk diberikan kepada Pemohon memperbaiki berkas dan/atau melengkapi syarat pencalonan adalah terhitung dari tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, sama seperti yang Termohon telah mengakuinya pada materi jawaban Termohon atas gugatan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 16 Juli 2010, yang dapat Pemohon kutip, sebagai berikut “seharusnya sejak tanggal 23 Juni 2010

sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 Para Penggugat menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya (termasuk rekomendasi tambahan dari gabungan 4 partai politik peserta pemilihan umum DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang pernah dibawa pada tanggal 18 Juni 2010 kepada KPU Kabupaten Sorsel), bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk meminta Penundaan Pendaftaran (halaman 18 alinea kedua sampai/dengan halaman 19 alinea pertama)”;

3) Bahwa karena demikian faktanya dimana Termohon secara tegas dan jelas mengakuinya sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menurut hukum sudah merupakan suatu fakta yuridis yang tidak dapat dibantah bahkan tidak perlu untuk dibuktikan lagi, bahwa kesempatan Pemohon untuk memperbaiki dan/atau untuk melengkapi syarat pencalonan adalah 7 (tujuh) hari, namun waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diakuinya tidak diberikan kepada Pemohon untuk mempergunakan sesuai dengan peruntukannya; 4) Bahwa dengan demikian memang benar bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan waktu secara patut dan wajar kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi syarat pencalonan. 2.3 Termohon Telah Merekayasa Alasan Untuk Mengeliminir dan/atau Menggugurkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon 1) Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 46/KPU-Kab/ 436622.032/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang ditujukan kepada Pemohon pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan 72

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, karena tidak memenuhi syarat 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah dari gabungan partai politik pengusung; 2) Bahwa surat tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari hasil Pleno Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015. Itu berarti bahwa sikap Termohon untuk tidak menerima Pemohon sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2010; 3) Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa ternyata Termohon secara terstruktur dan sistimatis, telah melakukan berbagai upaya rekayasa yang pada dasarnya bertujuan untuk mengeliminir dan/atau menggugurkan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Bahwa fakta-fakta sebagaimana Pemohon maksudkan di atas adalah sebagai berikut: • Termohon secara implisit maupun explisit telah mengakuinya sebagaimana dalam materi jawaban (Bukti P-20), pada saat Termohon menjawab gugatan Pemohon yang digelar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2010, yang dapat Pemohon kutip pernyataan Termohon, sebagai berikut

•

”seharusnya sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai/dengan tanggal 29 Juni 2010 Para Penggugat menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi dan/tau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya (termasuk rekomendasi tambahan dari gabungan 4 partai politik peserta pemilihan umum DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang pernah dibawa pada tanggal 18 Juni 2010 kepada KPUD Kabupaten Sorsel), bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk meminta Penundaan Pendaftaran (halaman 18 alinea kedua sampai/dengan halaman 19 alinea pertama)”;

Bahwa karena demikian adalah pengakuan dan/atau pernyataan Termohon sebagaimana dikutip tersebut, maka telah menjadi jelas dan terang bahwasannya Termohon telah berbohong, sebab bagaimana mungkin Pemohon dapat menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya, bukankah pada tanggal 18 Juni 2010 Pemohon telah digugurkan oleh Termohon sehingga adalah mustahil jika Pemohon masih memiliki kesempatan sebagaimana yang didalilkan Termohon tersebut?; 4) Bahwa disamping itu pula, ternyata bahwa Rapat Pleno yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 17 Juni 2010, yang menghasilkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, hanyalah akal-akalan saja, karena sejatinya Rapat Pleno dimaksud tidak 73

pernah dilakukan. Bahwa hal ini terungkap pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut: Berdasarkan keterangan saksi Yohosua Onim, S.E., yang dilakukan di bawah sumpah, pada dasarnya menerangkan hal-hal, sebagai berikut (vide Bukti P-14): • Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 23.00 WIT sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 Pukul 01.00 WIT, saksi berada di Kantor KPU Sorong Selatan (Kantor Termohon) untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah bersama dengan Tim Sukses dan partai pendukung; • Bahwa dalam rentang waktu antara Pukul 23.00 WIT tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan pukul 01.00 WIT tanggal 18 Juni 2010, saksi berdebat dengan 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan berkaitan dengan penerapan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009; • Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggota KPU dalam rentang waktu tersebut meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, apalagi melakukan Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan sementara itupula Ketua KPU (Termohon) tidak terlihat di kantor KPU Sorong Selatan; 5) Bahwa karena demikian faktanya maka bagaimana mungkin Termohon mengklaim telah melakukan Rapat Pleno penutupan pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 24.00 WIT? karena bukankah pada waktu tersebut, Termohon ada dan bersama-sama dengan Yohosua Onim (saksi) sedang berdebat? 6) Bahwa selain itupula terdapat juga suatu kondisi lain yang tidak lazim dan/atau tidak wajar, sebagaimana yang Pemohon uraikan, sebagai berikut: • Bahwa pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, khususnya pada kolom saksi ditemukan nama instansi Polres Sorong Selatan sebagai salah satu saksi pada Pleno tersebut; • Bahwa jika berbicara mengenai institusi Polres Sorong Selatan maka pejabat Polres Sorong Selatan yang memiliki legal standing atas nama Polres Sorong Selatan adalah Kapolres Sorong Selatan; • Bahwa jika dilihat secara faktual, maka tanda-tangan yang terdapat pada kolom saksi dari institusi Polres Sorong Selatan bukanlah tanda tangan dari Kapolres Sorong Selatan yang bernama CH. Patopoi, SSTMK, SH karena tanda-tangan Kapolres Sorong Selatan bukanlah seperti yang terdapat dalam berita acara dimaksud; • Bahwa selain bukan ditanda tangani oleh Kapolres Sorong Selatan, ternyata pula tidak ditegaskan dengan suatu identitas pribadi (nama yang menandatangani) bersama dengan identitas institusi (stempel/cap) Polres Sorong Selatan pada Berita Acara Pleno penutupan dimaksud; 74

7) Bahwa dengan demikian adalah jelas bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, adalah tidak ada atau dengan kata lain hanya merupakan rekayasa belaka karena tidak memenuhi syarat materiil maupun formil; 2.4 Termohon Dengan Sengaja Memperlambat Proses Pemeriksaan Perkara Antara Pemohon Dengan Termohon Pada Peradilan Tata Usaha Negara 1) Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terdapat sengketa Pemilukada terkait dengan tidak diterimanya Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon; 2) Bahwa sengketa Pemilukada sebagaimana tersebut, berawal dari adanya perbedaan persepsi tentang penerapan aturan-aturan hukum terkait tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon, sehingga untuk mendapat suatu kepastian hukum atas perbedaan dimaksud, Pemohon telah melayangkan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada tanggal 29 Juni 2010 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Juli 2010, yang secara keseluruhan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya; 3) Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah menyatakan banding pada tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 September 2010, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 1 September 2010, hal ini menunjukkan bahwa Termohon pada saat ini sengaja memainkan perannya “seolah-olah” aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelesaian beberapa sengketa Pemilukada yang diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk materi yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, semuanya berada dalam kontrol Termohon; 4) Bahwa karena demikian sikap Termohon seperti ini, menunjukan bahwa Termohon sengaja mengulur-ulur waktu agar penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara sudah tidak akan berarti sama sekali, sebab apapun putusan yang akan dijatuhkan tetap tidak akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara termasuk pula tidak akan berpengaruh terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dengan demikian apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon atas pelanggaran hak konstitusionalnya, termasuk semua usaha-usaha, jerih payah, pengorbanan materiil maupun pengorbanan immateriil akan sia-sia dan/atau tidak berarti sama sekali; 5) Bahwa dengan demikian maka maksud dan tujuan Termohon untuk mengeliminir atau men-drop off Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon akan tercapai; 75

3. Termohon Sebagai Suatu Lembaga Negara Telah Memberikan Pembelajaran dan/atau Contoh Buruk Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Kepada Mayarakat 3.1 Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015; 3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan Penundaan tersebut, berarti Termohon dilarang untuk melanjutkan seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, mengingat perkara yang disengketakan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sebab dapat saja Pemohon dinyatakan sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 3.3 Bahwa terhadap Penetapan Penundaan sebagaimana tersebut, Termohon secara nyata-nyata melakukan perlawanan secara improsedural dengan cara mengekspouse secara terbuka ke media massa terbitan lokal maupun regional se-Papua, bahwasanya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menetapkan penundaan bahkan jauh dari pada itu ditegaskan pula Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang disengketakan. Oleh karenanya Termohon tidak dapat mentaatinya dan tetap melakukan seluruh tahapan-tahapan seperti yang telah dijadwalkan; 3.4 Bahwa dengan adanya pernyataan terbuka dari Termohon sebagaimana tersebut, menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang bertanya-tanya diantaranya: 1) Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud? 2) Apakah penetapan penundaan yang diterbitkan lembaga peradilan tidak cukup kuat untuk ditaati? 3) Apakah tahapan-tahapan Pemilukada yang tetap dilaksanakan oleh Termohon adalah sah dan tidak melanggar hukum? padahal diketahuinya bahwa terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya? 3.5 Bahwa berdasarkan Perubahan keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa ”Indonesia adalah negara hukum” dan salah satu alat kelengkapan negara hukum adalah lembaga peradilan, termasuk didalamnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka Peradilan Tata Usaha Negara adalah juga merupakan salah satu kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan 76

berdasarkan Pancasila, itu berarti bahwa setiap perintah yang berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perintah negara yang wajib ditaati/dihormati/dihargai oleh segenap warga negara Indonesia, lembaga-lembaga/badan-badan/instansi-instansi baik Pemerintah maupun swasta termasuk oleh Termohon, karena perintah pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, maka terhadap siapa saja yang tidak mentaati perintah pengadilan merupakan sikap melawan hukum sehingga segalanya yang berasal dan/atau dihasilkan dan/atau bersumber dari sikap melawan hukum tersebut adalah mengandung cacat hukum dengan demikian menjadi batal demi hukum; 3.6 Bahwa oleh karena begitu terbukanya pernyataan (statement) dari Termohon terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, seolah-olah lembaga tersebut tidak perlu ditakuti dan/atau tidak perlu dihargai dan/atau tidak perlu dihormati apalagi pernyataan-pernyataan tersebut diikuti pula dengan tindakantindakan nyata, sehingga hal ini merupakan suatu preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum yang juga merupakan politik hukum negara kesatuan Republik Indonesia, sebab dapat saja individu dan/atau masyarakat akan melakukan hal yang sama jika sekiranya menurutnya putusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertentu tidak menguntungkan dirinya dan/atau kelompoknya, maka tentunya putusan dan/atau penetapan tersebut tidak dihargai sama sekali. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum; 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah cacat hukum; 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 77

2. 3.

4.

5.

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; 5. Memerintahkan KPU Sorong Selatan Untuk Memulai Kembali Tahapan Pemilukada, setelah perkara dengan Pemohon pada Peradilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Atau 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum; Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah cacat hukum; Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Memerintahkan KPU Sorong Selatan untuk memulai kembali tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan setelah terlebih dahulu menerima Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 perihal Pemberitahuan tanggal 23 Juni 2010; 78

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16.

Bukti P-2 : Fotokopi Rekomendasi Partai Kedaulatan Nomor 001/INT/DPC-PK/SS/VII/2010 tanggal 17 Juni 2010; Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi DPP Partai Damai Sejahtera Nomor 48/REK/DPP-BPKD/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010; Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Partai Paduli Rakyat Nasional Nomor 001/INT /DPD-PPRN/SS/V/2010 tanggal 23 Mei 2010; Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009; Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Partai Republikan Nomor 039/DPC/REP-N/SS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010; Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 02/R/PIS/SS/V/2010 tanggal 30 Mei 2010; Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Partai Gerindra Nomor 16/Kpts/ DPD.Gerindra/PB/V/2010; Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 001/INT/DPCPPDI/SS/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010; Bukti P-10 : Fotokopi Gugatan Nomor 24/G.TUN/2010/ PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010, pada Pengadilan Tata Usaha Negara ke PTUN Jayapura; Bukti P-11 : Fotokopi Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN.KP/2010/ PTUN. JPR tanggal 16 Agustus 2010; Bukti P-12 : Fotokopi Penetapan Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010; Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015; Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2010 terhadap Gugatan Nomor 24/G.TUN/2010/ PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010; Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 11/KHYS/VII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal Sikap KPU Sorong Selatan Yang Tidak Taat Hukum; Bukti P-16 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010; 79

17.

18.

19.

20. 21. 22.

23.

24.

25.

Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010; Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 31/BA/IX/2010; Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong selatan, tanggal 15 September 2010; Bukti P-20 : Fotokopi Jawaban Termohon Dalam Perkara Sengketa Pemilukada dengan Pemohon di PTUN Jayapura tanggal 16 Juli 2010; Bukti P-21 : Fotokopi Memori Banding dari Termohon atas atas putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G/2010/ PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2010; Bukti P-22 : Fotokopi Kliping Koran Radar Sorong tanggal 21 Juli 2010, 4 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, Manokwari Pos tanggal 4 Agustus 2010, dan 11 Agustus 2010; Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 051/DPP/PPDI/KPTS/PB-U/VI/2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 Juni 2010; Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 050/DPP/PPDI/KPTS/PB-U/VI/10 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Masa Bhakti 2010-2015; Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 018/ST/DPPPDS/X/2010 perihal Penyelesaian Masalah Pemilukada DPC PDS Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, tanggal 1 Oktober 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010 menerangkan sebagai berikut: 80

1. Yonathan Salambauw (Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan) • Tanggal 17 Juni 2010, saksi datang ke KPU Kabupaten Sorong untuk mendaftar atau mengusung sebagai partai pengusung. Saksi mengisi buku tamu dan registrasi pendaftaran sebagai bakal sebagai calon di KPU; • Pada saat pendaftaran ada kekurangan surat suara sekian persen dan KPU memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melengkapinya selama 4 jam; • Saksi kembali lagi ke KPU jam 23 atau jam 11.30 tetapi pada saat di kantor KPU bakal calon Johosua Onim sedang mendaftar; • Pada saat saksi masuk kembali ke KPU tetapi berkas tidak dapat diterima dengan alas an sudah pleno penetapan; • Tanggal 18 Juni 2010, saksi mendatangi KPU dan tidak menjumpai KPU; • Tanggal 19 Juni 2010, saksi mendatangi KPU dan tidak menjumpai anggota KPU, saksi bertemu dengan sekretariat KPU; • Tanggal 23 Juni 2010, saksi bertemu anggota KPU yang lengkap, dan anggota KPU tersebut telah memberikan hasil penetapan berita acara pleno; • Dengan adanya nama calon telah terdaftar tetapi tidak ada di penetapan berita acara pleno maka proses selanjutnya sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah ada putusannya yang tidak diindahkan oleh Termohon; 2. James Kondologit • Saksi beserta dengan kandidat pukul 20.00 WIT dan partai pengusung lainnya datang ke KPU untuk mendaftar; • Saksi sendiri yang meregistrasi buku pendaftaran; • Setelah dicek, terkait dengan rekomendasi ada kekurangan 1,400 (satu koma empat ratus), kemudian diskorsing untuk mencari rekomendasi; • Pada pukul 23.30 WIT, saksi beserta teman-temannya kembali lagi ke KPU dengan mengantongi rekomendasi dari Partai PIS, Republikan, PPDI. Pada waktu yang bersamaan ada peserta calon bupati di kantor KPU; • Saksi menunggu sampai jam 24.00 WIT. Dan pada saat saksi masuk, berkas tidak diterima oleh Termohon; 3. Nelson Saflesa (Ketua Partai Republikan Kabupaten Sorong Selatan) • Saksi ditelepon Tim Kerja Pemohon (James Kondologit), pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 8.30 WIT karena ada kekurangan berkas menyangkut suara dan meminta rekomendasi dari Partai Republikan untuk menambah kekurangan dimaksud; • Saksi tidak ikut ke KPU untuk melengkapi rekomendasi tersebut tetapi telah melampirkannya pada Bukti P-6; 81

4. Johosua Onim • Saksi adalah salah satu bakal calon; • Saksi bersama Tim Sukses mendaftar ke KPU Sorong Selatan tanggal 17 Juni 2010, jam 23.20 WIT dan terjadi perdebatan tentang peraturan KPU Nomor 68 Pasal 15 ayat (3) sampai jam 1.00 malam di mana saksi ditolak oleh KPU pendaftarannya karena calon bupati saksi tidak datang; • Dokumen yang dibawa saksi belum diterima dan dipelajari KPU; 5. Joas Saflembolo • Saksi sebagai Ketua Tim Onim; • Saksi berada di KPUD Kabupaten Sorong Selatan dan berhadapan dengan 4 anggota KPU; • Saksi hadir di KPU dan berdebat dengan 4 anggota KPU dari pukul 23.20 sampai dengan pukul 1.00 dini hari; • Penetapan diterima setelah tanggal 23 Juni 2010; • Saksi pada saat bertemu langsung dengan 4 anggota KPU tidak ada kegiatan apaun yang terjadi pada saat itu; 6. Jery Kasenda • Saksi adalah Wakil Sekjen Partai Damai Sejahtera. • Saksi menerangkan bahwa Partai Damai Sejahtera telah mengeluarkan rekomendasi a.n. Federika-Martin Salambauw. Saksi menerangkan bahwa sampai hari ini belum mendapatkan verifikasi dari KPU Sorong Selatan mengenai usungan dari Partai Damai Sejahtera. [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 04 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN 1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon berikut partai-partai pendukung dan atau koalisi partai pendukung sebagai berikut: Nama No Partai Keterangan Pasangan Urut Pendukung/Kursi Calon 1 DR. DANCE 1. Demokrat jumlah Memenuhi YULIAN kursi 3 (tiga); syarat FLASSY, dukungan SE.ME dan H. 15% Kursi MUSTAFA DPRD WUGADJE, Kabupaten S.Ag Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009; 2 Drs. OTTO 1. Golongan Karya Memenuhi IHALAUW jumlah kursi 5 syarat 82

dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE

3

DR. ORIGENES IJIE, SE.MM dan ADRIANUS DAHAR, SE

4

Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos

(lima); 2. Keadilan Sejahtra jumlah kursi 2 (dua); 3. Hati Nurani Rakyat jumlah kursi 2 (dua); 1. Demokrasi Kebangsaan jumlah kursi 1 (satu); 2. Damai Sejahtera jumlah kursi 1 (satu) 3. Penegak Demokrasi Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 4. Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 5. Demokrasi Indonesia Perjuangan jumlah kursi 1 (satu) 1. Peduli Rakyat Nasional jumlah suara SAH 1.281 2. Karya Perjuangan jumlah suara SAH 504 3. Nasional Indonesia Marhaenisme jumlah suara SAH 132 4. Bulan Bintang jumlah suara SAH 131 5. Persatuan Pembangunan jumlah suara SAH 432 6. Serikat Indonesia jumlah suara SAH 226

dukungan 45% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009; Memenuhi syarat dukungan 25% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009

Memenuhi syarat 15,5% atau 3.846 Suara SAH Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009

7. Indonesia Sejahtera jumlah suara SAH 144 83

5

YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE

8. Bintang Reformasi jumlah suara SAH 808 9. Barisan Nasional jumlah suara SAH 188 1. Demokrasi Pembaharuan jumlah kursi 1 (satu) 2. Kedaulatan jumlah kursi 1 (satu) 3. Amanat Nasional jumlah kursi 1 (satu)

Memenuhi syarat dukungan 15% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab./KPU Kabupaten Sorong Selatan. 2. Bahwa berdasarkan fakta di atas telah nyata bahwa Partai Politik peraih kursi parlemen semuanya telah memberikan dukungan kepada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana disebutkan di atas dengan prosentase 100% kursi parlemen, sedangkan salah satu Calon yaitu Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., memenuhi syarat dukungan 15,5% atau 3.846 suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009; 3. Bahwa adapun Partai Kedaulatan yang diklaim oleh Pemohon ternyata telah memberikan dukungannya kepada Pasangan Yunus Saflembolo, S.E., MTP. dan Djoni Harry Bowaire sebagaimana tertuang dalam Formulir B, Formulir B.1 dan Formulir B.2. (vide Bukti T-1). Sedangakan Pemohon meskipun mengklaim mendapat dukungan Partai Kedaulatan namun tidak memiliki Formulir Model B, Formulir B.1 dan Formulir B.2; 4. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersyaratkan bahwa setiap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki Formulir Model B., Model B.1, Model B.2 KWK KPU tentang Kesepakatan Bersama Partai Pengusung. (vide Bukti T2); 5. Bahwa faktanya Pemohon tidak memiliki Formulir Model B, Model B.1, dan Model B.2 KWK KPU sehingga klaim Pemohon yang menyatakan meraih dukungan 5.633 suara sah atau setara dengan 22.78 % dari total 24.728 adalah tidak benar; 6. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada Sorong Selatan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh 84

7.

8.

a)

b)

c)

9.

Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama; Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai dengan 13 September 2010 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan; Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai dengan tanggal 15 September 2010 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); (vide Bukti T-3); Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; (vide Bukti T-4); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU; (vide Bukti T-5); Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon No. Urut 1 DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE. ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag, No. Urut 2 DRS. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE. MM dan ADRIANUS DAHAR, SE

Perolehan Suara

Prosentase

6.034

23 %

15.611

60 %

2.711

11 %

85

No. Urut 4 IR. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos No. Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE Total Suara SAH

748

3%

831

3%

25.935

100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU 10. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 10.40 sampai selesai bertempat di Aula Distrik Teminabuan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010; (vide Bukti T-6); 11. Bahwa dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80%, secara politik merupakan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat menerima dan mendukung Keputusan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada sesuai waktunya. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E.,) sebesar 15.611 atau setara dengan 60% sekaligus merupakan legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilih; A. DALAM EKSEPSI Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 Tidak Mempunyai Hak Legal Standing Dalam Perkara ini: 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya 86

Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Bukti T-7), Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; 14. Bahwa demikian pula berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Bukti T-8), Pemohon bukanlah Pasangan Calon. Sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Keberatan atau sebagai Pihak dalam Sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan; 15. Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini; 16. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, legal standing dan kepentingan konstitusional seseorang atau perseroan berbadan hukum telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 87

pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Perselisihan mengenai hasil

pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”;

18. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran; 19. Bahwa apabila Pemohon memiliki keseriusan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabuapten Sorong Selatan, maka seharusnya Pemohon memanfaatkan waktu yang tersedia sejak diumumkan oleh Termohon untuk mencari dan mendapatkan dukungan Partai Politik, sementara Pemohon baru mendaftarkan diri beberapa jam sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon berakhir atau ditutup; 20. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dan masa pengumuman pendaftaran BALON Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 di mana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015. Seiring dengan tidak terdaftarnya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat surat Pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai 88

21.

22.

23. 24.

25.

26.

27.

rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 20.00 WIT; Bahwa karena Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak terdaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015, maka sejatinya secara hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak mempunyai legal standing dan kepentingan konstitusional untuk memperselisihkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang memperbandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Belitung Timur karena konteks dan semangat Putusan Belitung Timur sangat jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam kasus Belitung Timur Bakal Pasangan Calon yang digugurkan telah memenuhi persyaratan dukungan Partai Politik tetapi dinyatakan tidak lolos pada pemeriksaan kesehatan sedangkan kasus Sorong Selatan, Pemohon dinyatakan tidak lolos karena tidak berhasil mendapatkan 15% dukungan partai peraih suara di parlemen atau 15% suara sah hasil Pemilu legislatif; Bahwa selain itu, kasus Sorong Selatan sudah berlangsung (diputus tanggal 23 Juli 2010) jauh hari sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Belitung Timur (12 Agustus 2010); Bahwa apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Sorong Selatan, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dasar hukum tersebut, maka mohon agar Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo di Mahkamah Konstitusi; Permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum Bahwa substansi permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/ 2010 adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015; Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil 89

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara; 28. Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), ”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”. Pasal 4, ”Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

29. Bahwa

karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka pertanyaannya adalah bagaimana Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon dapat mempengaruhi penetapan

Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua atau terpilihnya Pasangan sebagai Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.

30. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; 31. Bahwa selain permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam petitumnya, Pemohon memohon antara lain: 90

-

-

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum; - Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 adalah cacat hukum; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorng Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015; - Memerintahkan kepada KPU untuk memulai kembali Tahapan Pemilukada, setelah perkara dengan Pemohon pada Peradilan Tata Usaha Negara berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); atau Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum; Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 adalah cacat hukum; Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorng Selatan Nomor Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih 91

-

32.

33.

1) 2) 3) 34.

35.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015; Memerintahkan kepada KPU untuk memulai kembali Tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, setelah terlebih menerima Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008; Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenu oleh Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010; Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan tidak dapat diterima. 92

Permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 Kabur (Obscuur Libell) 36. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon. 37. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima. Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut: DALIL PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.DVIII/2010 I. TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH DILAKUKAN TERMOHON SECARA MELANGGAR HUKUM 1. Termohon Tidak Mentaati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (halaman 14-

BANTAHAN TERMOHON 1) Bahwa memang benar antara Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 dan Termohon saat ini sedang berperkara dalam sengketa Pemilukada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang terdaftar dalam perkara Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR; 2) Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Juli 2010, kemudian pada tanggal 28 Juli 2010 Termohon menyatakan Banding

BUKTI TERMOHON Bukti T-9 dan Bukti T-10

93

19)

dan saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) Bahwa tidak ada niat Termohon untuk tidak menjalankan dan mentaati isi putusan dari suatu lembaga peradilan sepanjang putusan lembaga peradilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Bahwa berkenaan dengan Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/PEN/2010/PTUN.JP R tanggal 30 Juni 2010 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon karena Termohon belum mendapat perintah dari KPU Pusat sebagai atasan langsung Termohon guna melaksanakan isi Penetapan dimaksud; 5) Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat condemnatoir melainkan hanya bersifat 94

Declaratoir.

Selain itu pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undangundang No.9 tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu Penetapan Nomor 24/PEN-KP/2010/ PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya, dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum; 6) Bahwa dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai 95

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secra jelas dalam poin 2 halaman 3 disebutkan: ”Dalam Proses Peradilan, Ketua PTUN atau MAJELIS HAKIM yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang KEMANFAATAN bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT apabila akan menerapkan PERINTAH PENUNDAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA. 7) Dalam kasus tersebut, Ketua PTUN dan atau Majelis Hakim secara nyata tidak mempertimbangkan manfaat bagi TERGUGAT karena PERINTAH PENUNDAAN sudah memasuki Tahapan persiapan akhir yang akan berdampak pada ketidak pastian politik mengingat jabatan Bupati akan segera berakhir serta penundaan juga akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar pendukung khususnya di Sorong Selatan dengan tingkat kesadaran/pemahaman hukum dan kesadaran politik yang belum 96

2. Termohon Tidak Melaksanakan Verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (halaman 19-24)

begitu baik. Selain itu penundaan Pemilukada akan berdampak pada membengkaknya anggaran Pemilukada. 8) Dari sisi PENGGUGAT secara kasat mata menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan dukungan 15 % suara sah hasil Pemilu legislatif, sehingga kalaupun ditunda Tergugat tidak mungkin lagi mendapatkan dukungan Partai karena semua Partai Politik sudah mengusung Pasangan Calon masingmasing. 9) Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak melakukan verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; 10) Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, Termohon telah memeriksa seluruh persyaratan yang diajukan oleh partai atau gabungan partai politik pengusung masingmasing calon. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata persyaratan dari partai atau gabungan partai politik pengusung 97

II.TERMOHON MEMILIKI RENCANA YANG TERSTRUKTUR DAN SISITIMASTIS UNTUK MENGGAGALKA N PEMOHON SEBAGAI SALAH SATU PASANGAN

memenuhi syarat minimal 15% suara sah maka selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon pada tahap berikutnya adalah verifikasi administrasi dan factual terhadap masing-masing calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan; 11) Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan masing-masing calon pasangan terkecuali syarat kuota minimal 15% suara sah yang diperoleh pada Pemilu Legislatif tahun 2009; 12) Bahwa dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 mengada-ada dan tidak benar karena sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, Termohon telah mengumumkan jadwal pendaftaran kepada khalayak ramai untuk mengikuti pendaftaran

Bukti T-11

Bukti T-12 98

CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 20102015 1. Termohon Dengan Sengaja Telah Menghindari Agar Tidak Menerima Tambahan Rekomendasi Surat Dukungan Dari Beberapa Partai Politik; (halaman 2425)

bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 20102015 di harian lokal “Radar Sorong”; 13) Bahwa dalam pengumuman tersebut kesempatan yang diberikan kepada khalayak ramai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 20102015 adalah tanggal 7 sampai tanggal 17 Juni 2010; 14) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 datang di kantor Termohon untuk mendaftar sebagai kandidat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 20102015 dengan menyampaikan rekomendasi dari gabungan partai pengusung yaitu: Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Setelah dilakukan penghitungan kuota minimal 15% atas perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif tahun 2009 sesuai Surat 99

Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Ambang 15% Perolehan Kursi Dan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010, terhadap ketiga partai pengusung tersebut ternyata ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak mencapai 15% perolehan suara sah, perolehan suara dari ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 adalah sebagai berikut: - Partai Kedaulatan: 1.553 suara - Partai Damai Sejahtera: 476 suara Partai Peduli Rakyat Nasoinal: 1.281 suara 15) Jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 3.310 suara sedangkan suara sah partai politik di Kabupaten Sorong Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah 24.812 suara. Sehingga prosentase perolehan suara dari ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 adalah 24.812 x 15% = 100

2. Bahwa Termohon Dengan Sengaja Tidak Memberikan Waktu Secara Patut dan Wajar Kepada Pemohon Untuk Melakukan Perbaikan dan/atau Melengkapi Syarat Pencalonan (halaman 2527)

3.722 suara sedangkan untuk memenuhi kuota minimal 15% suara yaitu 4.134 suara masih kurang sebanyak 412 suara sehingga perolehan suara partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi kuota yang disyaratkan oleh Undang-undang. Selain tidak memenuhi kuota 15% suara Pemohon dalam pendaftaran tidak menyertakan formulir surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik yakni Model B 1-KWK-KPU; 16) Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan persyaratan dari Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010, maka Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIT untuk menyerahkan kekurangan persyaratan dimaksud di atas; 17) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat melengkapi persyaratan yang di minta oleh Termohon sehingga tepat pada pukul 24.00 WIT tanggal 17 Juni 2010, Termohon melaksanakan rapat

Bukti T-13

Bukti T-14

101

pleno penutupan pendaftaran dan karenanya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat diikut sertakan sebagai peserta bakal calon bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dan hasil dari rapat pleno tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015; 18) Bahwa seluruh tahap proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 sudah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakli Kepala 102

3. Termohon Telah Merekayasa Alasan Untuk Mengeliminir Dan/Atau Menggugurkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon; (halaman 2731)

4. Termohon Dengan Sengaja Memperlambat Proses

Daerah; 19) Bahwa terhadap penolakan tersebut pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 46/KPUKab/436622.032/VI/201 0 kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/ 2010; 20) Bahwa jelas dan terang dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 sangat mengada-ada dan tidak didasarkan pada satu alasan hukum yang sah, karena faktanya pada batas waktu akhir pendaftaran yang telah ditentukan yaitu pukul 24.00 WIT tanggal 17 Juni 2010, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak juga dapat memenuhi kekurangan persyaratannya sehingga gugurnya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 sebagai Pasangan Calon adalah bukan oleh karena adanya rekayasa dari Termohon namun Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 secara nyata-nyata tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang; 21) Bahwa sama sekali tidak ada maksud dan upaya Termohon untuk memperlambat proses 103

Pemeriksaan Perkara Antara Pemohon Dengan Termohon Pada Peradilan Tata Usaha Negara; (halaman 31 – 32)

III. TERMOHON SEBAGAI SUATU LEMBAGA NEGARA TELAH MEMBERIKAN PEMBELAJARAN DAN/ATAU CONTOH BURUK TERHADAP PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM (halaman 3334)

pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara justeru sebaliknya Termohon mempercepat proses tersebut, karena faktanya perkara tersebut telah diputus pada tanggal 23 Juli 2010 sedangkan Termohon menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/TUN/2010/PTUN/J PR, tangggal 23 Juli 2010 sesuai akta permohonan banding no.24/G/ 2010/PTUN/JPR tanggal 28 Juli 2010, dari waktu 14 hari yang diberikan oleh Undang-Undang; 22) Bahwa sampai saat ini Termohon tetap berpegang pada Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-215, karena belum ada satu putusan berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon tersebut di atas adalah 104

tidak sah dan tidak mengikat; 23) Bahwa sikap Termohon yang tetap berpegang dan tunduk pada Keputusannya sebelum ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan cerminan penegakan supremasi hukum; Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan mengenai legal standing dan Kewenangan Mahkamah dalam hal subastansi yang menjadi sengketa dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Termohon; - Menyatakan Permohonan Pemohon VIII/2010 tidak dapat diterima;

Perkara

Nomor

177/PHPU.D-

II. DALAM POKOK PERMOHONAN - Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model B-KWK-KPU Partai Politik, Model B1-KWK-KPU Partai Politik dan Model B2-KWKKPU perihal pernyataan dukungan Partai Kedaulatan terhadap Pasangan Yunus Saflembo S.E., MTP. dan Djoni Harry Bowaire; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model B-KWK-KPU, Model B1KWK-KPU dan Model B2-KWK-KPU tentang Kesepakatan bersama partai pengusung; 105

3. Bukti T-3

4. Bukti T-4

5. Bukti T-5

6. Bukti T-6

7. Bukti T-7

8. Bukti T-8

9. Bukti T-9 10. Bukti T-10 11. Bukti T-11 12. Bukti T-12

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK-KPU); : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU; : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015; : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR tertanggal 23 Juli 2010; : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2010/ PTUN-JPR tertanggal 28 Juli 2010; : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/INT/DPCPK/SS/VII/2010 DPC Partai Kedaulatan; : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Ambang 15% perolehan kursi dan suara sah masingmasing Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 16 Mei 2010; 106

13. Bukti T-13

14. Bukti T-14

15. Bukti T-15

: Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015; : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 17/B/DPP-PK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan beserta lampirannya; : Fotokopi Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan saksi serta 1 (satu) orang ahli Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LLM., yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Yefta Kehek • Saksi adalah ketua KPPS 23 Kampung Wehali, Distrik Teminabuan; • Saksi membantah keterangan saksi Abner Duwit yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur atas nama Sarce Kehek. Bahwa Sarce Kehek sudah berumur 17 tahun sehingga berhak melakukan pemilih; • Saksi membenarkan adanya seorang bernama Herman Sagrim yang merupakan murid SD YPK Wehali terdaftar dalam DPT, namun karena masih di bawah umur surat suara dikembalikan; • Surat suara di TPS 23 berjumlah 210, surat suara terpakai 145, tidak terpakai sejumlah 65, dan surat suara cadangan berjumlah 5. Surat suara yang dikembalikan sejumlah 70. 2. Joni Kehek • Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Kampung Wehali, Distrik Teminabuan; • Saksi membantah keterangan Abner Duwit bahwa Sarce Kehek tidak terdaftar di SD YPK Kampung Wehali. 3. Yakobus Yare • Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Benawa 2 • Saksi membantah bahwa Marthen Kabiye bukanlah guru dan hanyalah masyarakat biasa; • Saksi juga menjelaskan bahwa Marthen Kabiye tidak pernah menjadi saksi di TPS dan tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1; • Di TPS 2 tidak ada yang menandatangani hasil penghitungan suara; • Saksi membantah mengintimidasi Marthen Kabiye; 107

•

Saksi melarang Marthen Kabiye menjadi saksi karena Marthen Kabiye tidak membawa surat mandat;

4. • • •

Yustus Aume Saksi adalah Ketua PPS Benawa 2 dan Kepala Kampung Benawa 2. Saksi membantah keterangan Nahum Krimadi dan Marthen Kabiye; Saksi membantah tuduhan tentang melarikan kotak suara tetapi menyelamatkan surat suara yang akan dibakar oleh Marthen Kabiye; Para saksi pasangan calon menghendaki agar sisa kertas suara dicoblos semua

•

• • •

• •

• • • • •

5. Bernardus Sesa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Kampung Spakyo; Saksi membantah keterangan Bastian Snanpi bahwa tidak benar di dalam DPT ada pemilih di bawah umur; Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar ada ancaman pembunuhan; 6. Alfius Blesia Saksi adalah ketua KPPS Kampung Wandun Distrik Fkour Saksi membantah keterangan Axamine Jumame tentang pemilih di bawah umur dan terdaftar di dalam DPT; 7. Lefinus Kemesfle Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih. Membantah keterangan saksi Axamine Jumame. Saksi membantah mengenai tiga anak yang memilih di bawah umur bahwa semuanya ada di dalam DPT. Saksi ikut menyusun verifikasi DPS menjadi DPT. Saksi mencantumkan tiga anak tersebut berdasarkan laporan dari para orang tua.

•

8. Yunias Sianggo Saksi adalah ketua KPPS TPS 05 Wamargege, Distrik Konda; Saksi membantah keterangan Wilhelmus Simat mengenai mobilisasi massa. Saksi menerangkan bahwa para pemilih yang mencoblos di tempat saksi semuanya ada di dalam DPT dan membawa surat undangan; Yang menggunakan hak pilihnya 458;

•

9. James Mondar Memperkuat keterangan Yunias Sianggo.

• •

10. Frans Gustav Saksi adalah Kepala Dukcapil; Menjelaskan soal DP4 (tentang DPT dan NIK);

• • •

108

•

• • •

•

• •

• •

• • • •

•

•

DP4 diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 dan ada berita acaranya; 11. Hendrikus Mori Saksi menerangkan adanya pemilih pindahan dari TPS 1 ke Distrik Saifi; Pemilih lain membawa surat pindahan dan surat suara. 12. Willem Rumbrawer Saksi menerangkan tentang adanya pemilih di bawah umur, bahwa menurut saksi semua pemilih yang dianggap umur telah memenuhi umur. 13. Samuel Asi Kasau Saksi membantah keterangan David Sira bahwa tidak ada pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 2 Tapuri. 14. Herit Ani Saksi membantah keterangan Alexander Howay bahwa ada mobilisasi massa di TPS Ani Sesna; Bahwa massa yang datang sudah diusir terlebih dahulu karena orang itu tidak terdaftar di DPT. 15. Angelbert Gemnafle Membantah kesaksian Yunice Kalem, Efraim, Nixon Barwer, Suntoyo, dan Yohanis Konjol; Saksi mengatakan bahwa memang ada pemilih di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. 16. Yulius Pabate Saksi menerangkan mengenai penolakan Federiak Fatari, bahwa saksi menolak Federik Fatari karena tidak memenuhi 15%; Saksi diintimidasi oleh Federik Fatari yang mengancam saksi bahwa dia (Federik Fatari) adalah putra daerah; Saksi mengatakan ada pleno yang dilakukan dan ada berita acaranya; Terkait mengenai Federik Fatari yang menunggu selama empat jam bahwa KPU memberi waktu untuk bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga tenggat yang diberikan Pemohon tidak mampu memenuhi persyaratan; Saksi juga menerangkan bahwa syarat dukungan partai politik dikarenakan partai-partai politik tidak membubuhkan tanda tangan terkait dukungan. 17. Luxen Tesya (Komisioner KPU) Saksi menerangkan tentang Formulir C yang dipermasalahkan oleh Pemohon Nomor 177. 109

• • •

• •

Saksi mengatakan sudah melakukan pembekalan saksi untuk menghadapi pemungutan suara. Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara. 18. Monika M. Momot Saksi menerangkan mengenai DPT Distrik Seremuk, bahwa memang ada satu nama yang di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. 19. Abdullah Saksi membantah adanya mobilisasi massa untuk memilih di TPS Kampung Wamargege. Bahwa memang ada penggabungan pencoblosan dan tidak benar mereka tidak memiliki rumah. Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM., Berdasarkan PMK 15/3008 Pasal 3 bahwa yang berhak mengajukan perkara Pemilukada adalah pasangan calon sementara mereka yang bukan pasangan calon tidak memiliki legal standing; Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasangan Calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol, ayat (2)-nya mengatur bahwa Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD. Sehingga dengan demikian, pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw tidak memiliki parpol yang mendukungnya. Sementara menurut pasangan calon Federika Patani dan Martin Salambauw parpol yang mendukung mereka telah mendukung pasangan calon lain pada Pemilukada yang sama Æ Pasal 59 ayat (6) mengatur bahwa Parpol yang mengajukan pasangan calon tidak boleh lagi mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu Pemohon a quo tidak memiliki dukungan persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada Sorong Selatan. Parpol juga dilarang menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang sudah diajukan. Terkait dengan Surat Edaran MA tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemilukada bahwasanya di dalam Surat Edaran MA memberikan dua macam persoalan yang ada kaitannya dengan Pemilukada. Pertama adalah menurut MA bahwasanya yang menjadi objek di dalam sengketa Pemilukada adalah hasil Pemilukada, tetapi sebelum dilakukan pemilukada ada tahapantahapan yang harus dilalui yaitu ketentuan administratif, di mana kewenangan PTUN untuk mengadili jika ada sengketa didasari pada Surat Keputusan KPU. MA mengatakan agar proses penyelesaian sengketa TUN harus menjadi prioritas dan arif dan bijaksana mempertimbangkan kasus demi kasus dan asas kemanfataan bagi semua pihak jika ingin melakukan penundaan tahapan Pemilukada. 110

1.

2.

3.

4.

Bahwa yang dimaksud dengan asas manfaat dimana PTUN harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan putusan, yaitu harus arif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua aspek, yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan dengan mempertimbangkan situasi daerah, jalannya pemerintahan. Menemukan fakta baru itu adalah tugas hakim, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Cara menemukan fakta baru adalah melakukan penafsiran dengan membaca permohonan, mempertimbangkan sejarah, causal verband (hubungan sebab akibat) karena ini sesuai dengan hukum alam. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 1 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. (Bukti PT–1, vide Bukti Termohon/Pemohon). Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitusi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah.(Bukti PT-2, vide Bukti Termohon). Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Pasangan Nomor Urut 1, Dr. Dance Yulian Flassy, S.E., M.E., dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag., selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 111

Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010. 5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada, Ayat (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas. 8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai ”Pihak Terkait” dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

II. Dalam Eksepsi 1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (error in objecto) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan 112

suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada. 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau jurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: 1). penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau 2). terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan jurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana. 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu). 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/ khusus/terbatas ’’hanya’’ berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini; 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap 113

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon….dst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan ”keberatan terhadap hasil penetapan hasil

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.’’

1.7. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon

wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).

Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara; 1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilukada, tetapi merupakan Tahapan Pemilukada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Kabur 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum Permohonan Pemohon. 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan 114

Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan; 2.3. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah. 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain: 2.4.1. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang dan sebagai Calon terpilih (vide petitum alternatif pertama angka 6); 2.4.2. Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas; 2.4.3. Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang di Distrik Mosrawen, Sawiat, Saifi, Fkour, Seremuk, Konda, Metemani, Kais, Inanwatan, Kokoda dan Kokoda Utara, tetapi gagal menjelaskan dalam permohonannya, bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (vide petitum alternatif pertama angka 4); 2.4.4. Bahwa petitum Pemohon bertentangan satu sama lain, dimana pada angka 2 (petitum alternatif pertama) meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 namun pada angka 5 justru meminta Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. 3. Permohonan dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 diajukan oleh Kuasa Hukum yang sama sehingga menimbulkan konflik interest 3.1. Bahwa Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 didaftarkan pada tanggal 20 September 2010 oleh Kuasa Hukum yang sama yakni oleh Yance 115

Salambauw dkk. Meskipun kemudian dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 terjadi penambahan kuasa hukum dan selanjutnya diajukan perbaikan permohonan secara bersamasama oleh kuasa lama dan kuasa hukum tambahan. Dengan demikian kedua perkara dimaksud pada hakekatnya diajukan oleh kuasa hukum yang sama. 3.2. Bahwa kuasa hukum Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon Dr Dance Yulian Flassy, S.E.,M.E., dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag., akan tetapi namun dalam petitum alternatif kedua angka 4 memohon agar mengikutsertakan Pasangan Calon Federika Fatary dan Marten Salambauw dalam Pemilukada Ulang. Hal ini menunjukkan kuasa hukum telah bertindak diluar kewenangan akibat konflik interest sehingga permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 haruslah tidak dapat diterima. 4. Pemohon dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki legal standing. 4.1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh karena Pemohon bukanlah peserta dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan; 4.2. Bahwa pedoman hukum acara Mahkamah Konsttitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Pasal 3 telah mensyaratkan yang dapat menjadi Pemohon dalam sengketa Pemilukada adalah Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada. Sedangkan Pemohon dalam perkara Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E.,M.M., tidak pernah menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan; 4.3. Bahwa oleh karena Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E.,M.M., bukanlah peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka permohonan keberatan yang dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahakamah Kontitusi karena Pemohon tidak memiliki legal standing; III. Dalam Pokok Perkara Khusus Pemohon Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon (KPU Kabupaten Sorong Selatan). Namun demikian, Pihak Terkait telah menjelaskan dengan jelas di bagian Eksepsi, bahwa Pemohon Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 tidak memiliki legal standing, karena bukan Pasangan Calon, sehingga sudah sepatutnnya ditolak; IV. Petitum Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah 116

Konsitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Pihak Terkait Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-01, Bukti PT-02, Bukti PT-04, Bukti PT-05, Bukti PT-07, Bukti PT-08 dan Bukti PT-10 sebagai berikut: 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; 3. Bukti PT-04 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 270/723/GPB/2010 Gubernur Papua Barat; 4. Bukti PT-05 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 858/799/GPB/2010 tentang Izin Cuti Melakukan Kampanye; 5. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Nomor 142/88/Dis-WYR/2010 perihal Pengiriman pembayaran tunjangan penghasilan aparat kampung dan anggota Baperkam Operasional Kepala Kampung dan Ketua Baperkam Triwulan Dua Tahun 2010; 6. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 813.2/511/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Sorong Selatan; 7. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/OTTOSAM/V/2010 tentang pengesahan struktur dan 117

Komposisi Pondok Layanan Tim Sukses OTTO-SAM Tingkat Kabupaten Sorong Selatan; Selain itu Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Thomas Saupar • Saksi membantah keterangan penggunaan mobil dinas, bahwa saksi hanya menumpang; • Terkait penggunaan dana LPPD dan LKPJ Saksi membantahnya • Mengenai money politic saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut. 2. Marthen Saflessa • Saksi adalah Ketua DPD PAN; • Saksi menerangkan mengenai bantuan Partai PAN bahwa PAN memberikan bantuan kepada satu pasangan calon saja. • Saksi membantah adanya perusakan mobil bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Sorong Selatan dan perusakan itu karena masalah pribadi. • Saksi menjelaskan bahwa perkara perusakan mobil ini sudah dilaporkan ke Kepolisian. 3. Septon Athabu • Saksi membantah mengenai tidak adanya rapat pleno di KPU; • Saksi menerangkan mengenai tidak adanya keberatan dari para saksi; 4. Dortheis Sesa, S.E. • Saksi membantah adanya mobilisasi pejabat dan PNS karena bupati telah mengeluarkan surat instruksi agar PNS bersikap netral; • Saksi membantah bahwa kantor pemerintah dan sekolah diliburkan saat kampanye, bahwa tidak ada yang menginstruksikannya. 5. Drs. Sutaji • Saksi adalah Pjs. Kadis Pendidikan; • Saksi menjelaskan bahwa sdr. Lukman Mukaji ditahan gajinya karena tidak mengajar hingga sekarang; • Saksi juga membantah bahwa telah menginstruksikan secara lisan dan tertulis untuk memiilih di Pasangan Nomor Urut 5 dan saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada perjalanan dinas. • Saksi menjelaskan bahwa tanggal 32 Juli 1979 dengan memanggil empat orang guru yang tidak mau mengajar. • Saksi memiliki rekap mengenai presensi para Guru. 6. Elisa Marande 118

•

Membantah keterangan bahwa saksi pernah meminta mobil dinas untuk men-drop logistik/bahan makanan kampanye.

7. James Tipawael • Saksi membantah tentang penggunaan speed boat Dishub di Mugim bahwa penggunaan speedboat tersebut hanya untuk melakukan sosialisasi dan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung, tidak dimaksudkan untuk membawa logistik. • Saksi membantah tentang intimidasi terhadap Baperkam bahwa saksi telah mengeluarkan edaran tentang disiplin kerja aparat kampung. • Terkait penahanan gaji baperkam saksi membantahnya bahwa gaji sudah dibayarkan, saksi memiliki barang bukti tanda terima. 8. Marthen Nebore • Saksi menerangkan penggunaan speed boat Dishub bahwa speed boat digunakan oleh Kabag Pemerintahan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kampung. • Saksi tidak menahan dana untuk Pemilukada, dana bantuan kampung dan dana purnabakti sudah dibagikan atau dibayarkan ke aparat kampung. 9. Gunawan Rakka • Saksi menerangkan bahwa Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara berkesinambungan yang dananya diambil dari anggaran daerah; • Terkait dengan Tim Kesehatan clinic mobile adalah pelayanan kesehatan secara gratis, bukan bagian dari kampanye; 10. Edi Pagale • Saksi membantah mengenai dana bantuan kepada Ustadz dan Pendeta yang ditujukan untuk perorangan, di mana hal itu untuk kelembagaan dan diterima oleh semua institusi keagamaan. • Cara penyaluran dana bantuan keagamaan tersebut adalah masingmasing lembaga membuka rekening di Papua dan dana bantuan tersebut ditransfer, sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan para Ustadz dan Pendeta. 11. Alexander Sesa • Saksi membantah tuduhan bahwa saksi mengintimidasi dan melakukan kekerasan Yulius Karso, bahwa kejadian tersebut terjadi empat hari setelah Pemilukada. • Yulius Karso menjelek-jelekkan bupati dan juga telah ditegur, namun Yulius Karso masih menjelek-jelekkannya lalu saksi pun melempar dengan batu ke Yulius Karso; • Atas kejadian tersebut saksi mengakui kesalahannya dan bahwa kasus ini sudah sampai ke Kepolisian. 119

12. Drs. Yunus R. Kambuaya, M.Si. • Saksi menerangkan mengenai penggunaan mobil dinas dan adanya penggantian plat mobil. • Saksi membantah hal tersebut, bahwa yang menggunakan mobil itu bukanlah Saksi namun bendahara kantor. Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi bahan makanan. 13. Frans Thesia • Saksi menerangkan mengenai penghinaan oleh salah seorang CPNS bernama Maria. • Saksi yang juga termasuk salah satu CPNS, di mana ketika salah satu CPNS (Maria) menghina Bupati Sorong Selatan pada saat penutupan orientasi CPNS. Bupati hanya menegur salah satu CPNS tersebut yang melakukan fitnah tidak ada intimidasi terhadap Maria Sance. 14. Tadius Kosama • Saksi tidak hadir pada saat pemaparan visi dan misi; • Saksi menerangkan mengenai penutupan orientasi CPNS tanggal 13 Agustus 2010, bahwa Bupati hanya melakukan pembinaan terhadap calon PNS; • Saksi Tadius dan Maria Sada juga belum menerima SK pengangkatan dan saksi mengetahui bahwa Maria Sada memang dipanggil oleh Bupati dan hanya menegurnya. 15. Drs. Marthinus Salamuk • Saksi menerangkan mengenai masalah intimidasi CPNS; • Saksi menerangkan bahwa pada saat pengarahan memang ada 59 orang yang tidak hadir pada saat penutupan orientasi itu, sehingga 59 orang yang tidak hadir dalam orientasi CPNS itu akan diberikan SK jika telah melapor. Kenyataannya hingga kini seluruh CPNS di Kabupaten Sorong Selatan belum menerima SK Pengangkatan. 16. Nimbrot Nauw, S.E. • Saksi dituduh telah memberikan uang kepada jemaat gereja. • Saksi datang ke gereja tersebut hanya untuk melihat jemaatnya saja dan tidak berpesan apapun kepada jemaatnya. 17. Robianus Thesia • Saksi membantah dalil Pemohon 176 terkait tentang intimidasi. Selain itu, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: • Bahwa sumber data terkait data potensial diambil dari data kependudukan dan catatan sipil bukan dari BPS yang hanya data prediksi, sehingga sudah ada data yang dibutuhkan untuk penetapan DPT. 120

•

Penetapan data tidak berbelit-belit karena memang ada tahapantahapan dalam menetapkan DPT. • Proses pendaftaran Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw Panwas turut menyaksikannya. Menurut Panwas prosedurnya sudah tepat, mulai dari registrasi dan penyerahan berkas kepada Pemohon, memang belum memenuhi syarat 15%. Termohon sudah memberikan tenggang waktu tiga jam untuk melengkapi berkas-berkas dan syarat dukungan. Berdasarkan pengamatan Panwas, Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw tidak datang hingga pukul 00.00, yang merupakan penutupan pendaftaran pasangan calon. Panwas hadir pada saat rapat pleno yang dihadiri empat orang, dimana ketua KPU tidak hadir karena sakit. Pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw datang pada pukul sembilan malam. Pada pukul 23.30 WIT tidak ada pasangan Federika Patani yang hadir, di mana ketika itu rapat pleno sedang diskors. Dalam memberikan keterangan mengenai rapat pleno di KPU Panwas tidak konsisten. [2.7] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Sorong Selatan mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan tertanggal 07 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas); [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2010 dan 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 121

b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil

penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 122

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 bukan objek sengketa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai: 1). Objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah 2). Permohonan Pemohon Kabur; 3). Kuasa Hukum yang sama 4). Pemohon tidak mempunyai legal standing; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud; [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Eksepsi tentang Objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon Kabur 123

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai 1). objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena keberatan Pemohon mengenai tahapan Pemilukada, tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008 dan 2). permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur untuk diputus karena sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu masalah tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan; Eksepsi tentang kuasa hukum yang sama Terhadap eksepsi Pihak Terkait kuasa hukum dalam perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 oleh kuasa hukum yang sama mengakibatkan konflik kepentingan. Mahkamah berpendapat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”, kuasa hukum Pemohon dalam kedua nomor perkara a quo telah mendapat kuasa khusus dari prinsipal (pemberi kuasa) masing-masing dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010 dan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010, surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara tegas dan jelas dari siapa dan kepada siapa kuasa khusus diberikan, untuk melakukan perbuatan apa penerima kuasa dikuasakan, yaitu mewakili dan membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, hal yang sama juga in casu berlaku pada surat kuasa Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010. Bahwa tindakan penerima kuasa sebagai kuasa dari dua prinsipal yang berbeda tidak tepat diartikan menjadi timbulnya konfik kepentingan, bahkan menurut Mahkamah tindakan ini dapat dibenarkan karena sangat signifikan mendorong tercapainya asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah, sebab menyederhanakan pembuktian dengan mempergunakan alat bukti yang sama dalam pembuktian kedua perkara a quo. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum; Eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai legal standing, Bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah memberikan penilaian terhadap 2 argumentasi hukum yang berbeda sebagai berikut: Pemohon dalam argumentasi hukum - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Sorong pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT; - Pendaftaran tersebut diterima Termohon yaitu dengan mencatatkan Pemohon sebagai salah satu bakal calon pada Pemilukada Kabupaten 124

-

-

-

-

-

Sorong Selatan dan bersamaan seluruh dokumen yang disertakan Pemohon pada saat itu, diterima/diambil serta disimpan oleh Termohon sebagai dokumen resmi pendaftaran; Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara lisan bahwasanya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupi 15% dukungan suara sah, untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon agar melengkapi kekurangan suara sah sebagaimana dimaksud; Beberapa jam kemudian pada hari itu juga, Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Republikan dengan 262 suara sah (Bukti P-6), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah (Bukti P-7), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah (Bukti P-8), serta Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1.771 suara sah (Bukti P-9), sehingga total dukungan suara sah yang mengusung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 5.633 dari total 24.728 suara sah atau telah mencapai 22.78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari total suara sah partai politik peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan; Tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 18 Juni 2010, Pemohon berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu; Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010; Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR dengan amar putusannya angka 2 dan angka 3 berbunyi, ”Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan ”Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu bakal 125

pasangan calon sah untuk pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015; Termohon dalam argumentasi hukum Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dimulai dengan tahap pendaftaran pengajuan bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan poltik, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran; - Pemohon memiliki keseriusan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka seharusnya Pemohon memanfaatkan waktu yang tersedia sejak diumumkan oleh Termohon untuk mencari dan mendapatkan dukungan Partai Politik, sementara Pemohon baru mendaftarkan diri beberapa jam sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon berakhir atau ditutup; - Oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran BALON Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 tanggal 18 Juni 2010 di mana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Pemohon belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015. Seiring dengan tidak terdaftarnya Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat surat Pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Pemohon karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 20.00 WIT; [3.9] Menimbang, bahwa dari uraian terdahulu diperoleh permasalahan hukum yang harus dijawab Mahkamah adalah mengenai, apakah tindakan hukum Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga berakibat pada sah atau tidaknya Pemohon sebagai pasangan calon, dan sekaligus

-

126

menjawab tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai Pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang, menurut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR, tanggal 23 Juli 2010 yang belum berkekuatan hukum tetap menetapkan putusannya angka 2 dan angka 3 berbunyi, ”Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan ”Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu bakal pasangan calon sah untuk pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 (vide Bukti P-14 dan Bukti T-9) dan Termohon tidak dapat melaksanakannya karena putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa keputusan Termohon tersebut tidak sah dan tidak mengikat; [3.11] Menimbang, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 berbunyi, ”Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa menurut Pemohon bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 23.30 WIT, Pemohon telah memperoleh dukungan 15% sesuai ketentuan namun Termohon tidak melayani pendaftaran Pemohon, berkas tidak diterima karena sudah ada penetapan oleh KPU, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum mempunyai kekuatan hukum tetap (vide keterangan saksi Yonathan Salambauw, James Kondologit) sedangkan Termohon membantah bahwa Pemohon datang dalam waktu yang telah ditentukan (vide keterangan Julius Pabate dan Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan; [3.13] Menimbang bahwa Mahkam-ah tanpa bermaksud melakukan penilaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR tanggal 23 Juli 2010, menurut ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf b dan huruf c UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan:

”Partai Politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: a. --------------; b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon; c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung. Setelah Mahkamah memeriksa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Pemohon 127

telah terdaftar sebagai pasangan calon (vide Bukti T-2 Formulir Model BKWK-KPU berupa Surat Pencalonan, Formulir Model B1-KWK-KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir Model B2-KWK-KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Partai Politik Tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud, Termohon telah mengajukan banding (saksi Jonathan Salambauw) sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa apabila kemudian dilakukan Pemilihan Umum Ulang dengan mengikut sertakan Pemohon maka akan terjadi penundaan Pemilukada secara menyeluruh, yang akan menelan biaya, tenaga yang sangat memberatkan; Bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan, kedudukan Pemohon masih belum sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan; Bahwa karena itu, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008, artinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Mahkamah tidak menerima permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

30.

KETUA : MOH.MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan a quo; memutus permohonan [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan hukum [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; 128

[4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, • •

•

Menyatakan: Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon; Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masingmasing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Sidang diskors kembali selama 20 menit. Kita akan bertemu di ruangan ini jam 18.30 memberi kesempatan salat maghrib bagi yang beragama Islam. Sidang diskors. KETUK PALU 3X

31.

KETUA : MOH.MAHFUD MD

129

Skors dinyatakan dicabut dan sidang pleno untuk pengucapan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

PUTUSAN Nomor 178/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong SelatanTahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si., Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan; Alamat : Jalan Sengget, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan; 2. Nama : Pekerjaan : Alamat :

Frans Howay, S.Sos. Pensiunan PNS; Jalan Sengget, RT.01/RW.01 Kampung Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4; Dalam hal ini Pemohon angka 2 memberikan kuasa kepada Ir.Herman Tom Dedaida, M.Si , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon angka 2; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Sengget, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H., 2). Heru Widodo, S.H., 3). Sattu Pali, S.H., 4). Misbahuddin Gasma, S.H., 5). Vinsensius H. Ranteallo, S.H., dan 6). Totok Prasetiyanto, S.H; Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di ITC Cempakamas Lantai 7, Nomor 12C, Jalan Letjen Suprapto Kav. 1 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. Otto Ihalauw 2. Nama : Samsuddin Anggiluli, S.E 130

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H., 2). Samsul Huda, S.H; 3). Dorel Almir, S.H., M.Kn., 4). Bonafisius Gunung, S.H., 5). Samsudin, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait; Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan; Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan Ahli dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 32.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD SODIKI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7], sehingga mutadis muntandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), Mahkamah berpendapat sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai: 1). pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, 2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 yang menetapkan jadwal penyampaian gugatan ke Mahkamah tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 padahal penetapan 131

rekapitulasi dilakukan tanggal 15 September 2010 dan terhadap dalildalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 melalui caracara: 1. DPT Pemilukada yang dibagikan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon adalah berupa Formulir A-3 KWK; 2. Terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari 2 Keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 bertanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010. 3. Perubahan DPT terjadi di 7 distrik yaitu Distrik Teminabuan, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, Distrik Saifi, Distrik Moswaren, Distrik Kokoda Utara; 4. Termohon tidak melaksanakan tugas membentuk PPS di tingkat desa/kampung dan kelurahan, dan tindakan Termohon yang menyerahkan DPT kepada Ketua Tim Kampanye bukan sebagai saksi juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009; 5. Termohon melakukan kesalahan fatal dengan mencantumkan jumlah pemilih dalam salinan DPT (A2 + A3), padahal yang dimaksud DPT sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 adalah DPS (A1) dan Daftar Pemilih Tambahan (A2), yang disusun menjadi DPT (A3) oleh PPS. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, telah resmi dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu dengan dugaan pemalsuan surat; Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-14 dan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-19 berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di 9 distrik dan Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan: - Bahwa seharusnya saksi setiap Pasangan Calon mengambil DPT (Model A3-KWK.KPU) di tingkat PPS dan bukan di KPU; - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 adalah Surat Keputusan pertama 132

yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010 dengan jumlah 32.650 pemilih. Karena ada pemilih yang terdaftar di DPS tetapi dalam DPT yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010 namanya tidak tercantum kemudian dilakukan perubahan berdasarkan pertemuan yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2010; - Bahwa tidak ada perbedaan antara DPT yang diserahkan KPU dengan DPT yang ditanda tangan PPS; - Bahwa Termohon telah membentuk/mengangkat PPS diseluruh kampung dan kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10.b.1/Kpts/KPU.Kab.032/IV/2010; - Bahwa dimungkinkan ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT sepanjang nama tambahan pemilih dimaksud namanya terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT; - Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 disebabkan karena adanya kesalahan teknis pengisian oleh petugas KPPS mengenai penulisan jenis kelamin pemilih, namun demikian kesalahan ini tidaklah mempengaruhi jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT; - Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam salinan DPT di luar yang disahkan oleh PPS dan TPS serta distrik mana yang diadakan perubahan pemilihnya oleh Termohon; - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10.C, tanggal 22 April 2010 telah diangkat petugas pemutakhiran data pemilih; - Bahwa Termohon tidak pernah menerima panggilan baik dari Polres Kabupaten Sorong Selatan maupun Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan laporan Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 yang diduga sebagai keputusan yang mengandung pemalsuan surat; Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat. Bukti T-6 berupa Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bukti T-7 berupa Pengakomodiran Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam salinan DPT tetapi terdaftar dalam salinan DPS, Bukti T-8 berupa pengangkatan PPS, Bukti T-9 Formulir Model DA-1 KWK.KPU; Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait tidak menyampaikan tanggapannya; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan pendapatnya sebagai berikut: • Bahwa penyusunan daftar pemilih adalah suatu tahapan Pemilukada yang merupakan administrasi Pemilukada yang cukup kompleks, tetapi menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kehendak agar 133

•

•

•

•

•

semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih secara baik dan benar adalah tujuan yang ideal, termasuk tidak terdapatnya kesalahankesalahan dalam pencantuman DPT. Akan tetapi, belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional ataupun nasional menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius; Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa walaupun telah dimulai perbaikan sejak tahun 1966 dengan membentuk Sistem Manajemen Kependudukan di Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya ditangani oleh berbagai lembaga yang silih berganti dan berupaya mengharuskan penggunaan data kependudukan, namun sistem manajemen kependudukan di Indonesia sampai sekarang nyatanya belum dapat tersusun dengan tertib; Bahwa persoalan DPT yang tidak saja terjadi di Kabupaten Sorong Selatan namun juga di berbagai wilayah Indonesia, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009); Bahwa meskipun dipandang terdapat permasalahan DPT dalam perkara a quo berupa DPT Pemilukada yang dibagikan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon adalah berupa Formulir A-3 KWK, perubahan DPT terjadi di 7 distrik, adanya perubahan DPT, penetapan DPT dengan dugaan pemalsuan surat, akan tetapi Mahkamah harus menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat menunjukkan dengan jelas akurasi perbedaan antara jumlah DPT dengan daftar pemilih yang riil. Oleh karena tidak terintegrasinya pemutakhiran DPT maka penggunaan hard copy ataupun soft copy DPT tidak serta merta dapat dijadikan pedoman akhir untuk menentukan jumlah dan rincian DPT yang sebenarnya, sebab hal tersebut seharusnya juga didukung dengan DPT riil yang berada di masing-masing TPS untuk memperoleh angka yang sebenarnya, bukan angka yang tertera sebelum masa pemungutan suara karena pada hari pemungutan suara umumnya DPT akan disesuaikan berdasarkan data para pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya; Bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan 134

ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah tidak berdasar hukum dan fakta hukum sehingga tidak terbukti menurut hukum karena itu harus dikesampingkan; [3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 2 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 yang menetapkan jadwal penyampaian gugatan ke Mahkamah tanggal 24 September 2010 sampai dengan 26 September 2010 padahal penetapan rekapitulasi dilakukan tanggal 15 September 2010. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa revisi kedua tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa tanggal 14 September 2010 Termohon telah mengundang seluruh kandidat dan Tim Sukses masing-masing kandidat untuk hadir dalam acara rapat pleno penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 33.

KETUA : MOH.MAHFUD MD

4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; 135

[4.4]

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi • Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan • Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Dengan demikian keseluruhan pengucapan putusan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

136

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 19.30 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

137

PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN DAN KABUPATEN KEEROM

Recommend Documents