PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MADIUN, KOTA BANDUNG, DAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 112/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 85/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 86/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 87/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 88/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 89/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU [PASAL 4 HURUF D, HURUF E, PASAL 5 HURUF G, PASAL 6 AYAT (2), DAN PASAL 7 AYAT (2) SERTA AYAT (3)] PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MADIUN, KOTA BANDUNG, DAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA KAMIS, 24 JULI 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 112/PUU-X/2012, PERKARA NOMOR 85, 86, 87, 88, & 89/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL 1. Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu [Pasal 4 huruf d , huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) serta ayat (3)] 2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Kota Bandung, dan Kota Kotamobagu Tahun 2013 PEMOHON 1. H. Reskan E. Awaluddin, Susman Hadi, Aguslianto, Muksan (Perkara Nomor 112/PUUX/2012) 2. H. Sukiman, Suprapto, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 85/PHPU.D-XI/2013) 3. H. Sumardi, Dimyati Dahlan, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 86/PHPU.D-XI/2013) 4. Edi Siswadi, Erwan Setiawan, H. Wahyudin Kamadinata, H. Tonny Apriliani, H. Wawan Dewanta, H. Moch. Sayogo, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 87/PHPU.D-XI/2013) 5. H. Djelantik Mokodompit, Rustam Simbala, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 88/PHPU.DXI/2013) 6. Hj. Nurdin Makalalag, Sahat Robert Siagian, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 89/PHPU.DXI/2013) TERMOHON KPU Kabupaten Madiun, Kota Bandung, Kota Kotamobagu (Perkara Nomor 85-89/PHPU.DXI/2013) ACARA Pengucapan Putusan Kamis, 24 Juli 2013, Pukul 14.08 – 16.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

M. Akil Mochtar Harjono Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva Arief Hidayat Achmad Sodiki Anwar Usman Muhammad Alim Maria Farida Indarti

Ida Ria Tambunan Wiwik B.W., Saiful A., Mardian W., Hani A., Cholidin N.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-X/2012: 1. H. Reskan E. Awaluddin B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XI/2013: 1. Zainuddin Paru C. Pemerintah: 1. Judan Arif Fakrullah D. DPR: 1. Agus Trimorowulan E. Pemohon Perkara Nomor 85/PHPU.D-XI/2013: 1. Suprapto F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHPU.D-XI/2013: 1. Muhammad Soleh G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PHPU.D-XI/2013: 1. Sigit Iksan Wibowo H. Termohon Perkara Nomor 85 dan 86/PHPU.D-XI/2013: 1. KPU Kabupaten Madiun I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 85 dan 86/PHPU.DXI/2013: 1. JB. Raharjo 2. Julianto P. Hasiholan J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PHPU.D-XI/2013: 1. Maman Budiman 2. Rafael Situmorang

ii

K. Termohon Perkara Nomor 87/PHPU.D-XI/2013: 1. KPU Kota Bandung L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 87/PHPU.D-XI/2013: 1. Absar Kartabrata M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PHPU.D-XI/2013: 1. Hikmat Prihadi 2. Ferry C. Rismafury 3. Fahmi Ali

4. Sadar Muslihat 5. Ardato

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013: 1. M. Sattu Pali

2. Jul Jefri

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PHPU.D-XI/2013: 1. Baginda Siregar

2. Emi Agutina Mapalita

P. Termohon Perkara Nomor 88 dan 89/PHPU.D-XI/2013: 1. KPU Kota Mobagu Q. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 88 dan 89/PHPU.DXI/2013: 1. Deddy Suwardy

2. Fien Ering

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 88 dan 89/PHPU.D-XI/2013: 1. Tatong Bara

2. Jainuddin Damopolli

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88 dan 89/PHPU.DXI/2013: 1. Andi Syafrani

2. Giofedi

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB 1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 112/PUU-XI/2013, Nomor 85, 86, 87, 88, 89/PHPU.D-XI/2013 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Pemohon 112 Pengujian Undang-Undang hadir? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PUU.DXI/2012: ZAINUDDIN PARU Hadir, Majelis.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Pemohon untuk Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 85?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 85/PHPU.D-XI/2013: Hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR 86?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 86/PHPU.D-XI/2013: SIGIT IKSAN WIBOWO Hadir, Yang Mulia.

7.


8.


1

9.


10.


11.


12.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 89/PHPU.D-XI/2013: BAGINDA SIREGAR Hadir, Yang Mulia.

13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Belakang, oke. Pemerintah, untuk pengujian undang-undang?

14.

PEMERINTAH: JUDAN ARIF FAKRULLAH Saya Judan Arif Fakrullah dari Kementerian Dalam Negeri Yang Mulia dengan beberapa rekan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih.

15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR DPR?

16.

DPR: AGUS TRIMOROWULAN Hadir, Yang Mulia.

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hadir. Termohon untuk 85?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 85 DAN 86/PHPU.DXI/2013: Hadir, Yang Mulia.

19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR 2

86? Sama 85, 86 (…) 20.

KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 85 DAN 86/PHPU.DXI/2013: 86 hadir.

21.


22.

KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 87/PHPU.D-XI/2013: Hadir, Yang Mulia.

23.


24.


25.


26.


27.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Terkait 85, 86?

28.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 85 DAN 86/PHPU.DXI/2013: Hadir, Yang Mulia.

29.


3

30.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 87/PHPU.D-XI/2013: Hadir, Majelis.

31.


32.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 88 DAN 89/PHPU.DXI/2013: Hadir, Yang Mulia.

33.


34.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 88 DAN 89/PHPU.DXI/2013: 89, sama.

35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR 88, 89 ya. Berarti hadir semua. Baiklah kita segera memulai putusan ini dari Perkara atau Putusan Nomor 112 Pengujian Undang-Undang. PUTUSAN NOMOR 112/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

[1.2]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Reskan E. Awaluddin Pekerjaan : Bupati Bengkulu Selatan Alamat :Jalan Affan Bachsin, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- Pemohon I;

4

2.

[1.3]

36.

Nama Pekerjaan Alamat

: Susman Hadi, SP., M.M : Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan :Jalan Raya Padang Panjang, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------- Pemohon II; 3. Nama : Aguslianto, S.Sos Pekerjaan : Wiraswasta Alamat :Tanjung Bulan, Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur 4. Nama : Muksan Pekerjaan : Wiraswasta Alamat :Muara Maras, Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Selanjutnya disebut sebagai -------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa kepada: 1). Zainudin Paru, S.H; 2). Ismail Nganggon, S.H; 3). Ruli Margianto, S.H; 4). Faudjan Muslim, S.H; 5). Aristya Kusuma Dewi, S.H; dan 6). Anggi Aribowo, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Zainudin Paru & Partners Law Office, beralamat di Jalan Rancho Indah Nomor 76 RT 008/RW 02, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Membaca permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III; Mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III; Mendengar keterangan saksi Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seluma; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Kaur; Memeriksa bukti-bukti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seluma serta Pemerintah;

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, 5

Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU 3/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk dengan mengabaikan asas keseimbangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pemekaran yang mengakibatkan telah mengurangi luas wilayah, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: Dalam Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013 Mahkamah telah berpendapat, antara lain,: “Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia

adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, „Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang‟. Adapun maksud kata „dibagi‟ dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata ‟dibagi‟ karena untuk menghindari kata ‟terdiri dari‟ atau ‟terdiri atas‟. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat diubah-ubah batas-batasnya. Hal demikian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, 6

selanjutnya disebut UU Pemda) bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan alasan tertentu bisa berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pemda yang menyatakan, „Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih‟ ”.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon I, dan Pemohon II a quo; Bahwa seandainya benar dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa dalam pembentukan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003 dan Penjelasannya, hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari UndangUndang; [3.13] Menimbang, Pemohon III mendalilkan pada pokoknya bahwa norma Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003 telah menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pemerintahan, kedekatan jarak tempuh ke kota kabupaten tidak terwujud, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Terhadap dalil Pemohon III tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa mengenai pemekaran wilayah yang menurut Pemohon III mengakibatkan kerugian konstitusional, Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 016/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005, yang antara lain, menyatakan, “Sekalipun

secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

7

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon III a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum; 37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR KONKLUSI

[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pemohonan a quo; Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pemohonan a quo; Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil 8

Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; Kepada Pemerintah dan Pemohon dalam perkara ini dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan putusannya dapat diambil di lantai 4. Ya, dipercepat itu keluar. Baik, selanjutnya. PUTUSAN Nomor 85/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

[1.2]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013, yang diajukan oleh: Nama Ir. H. Sukiman, M.Si. Pekerjaan

Sekretaris : Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Alamat

Jalan Imam : Bonjol Nomor 17 RT.011 RW.005, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 2 N : Nama . Suprapto, S.E. Pekerjaan Anggota: DPRD Kabupaten Madiun A Bancong, : RT.004 RW.001, Desa Bancong, Alamat Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 3; 9

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2013 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi‟i, S.H., Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., dan Ahmad Sahid, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada SHOLEH & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3]

[1.4]

[1.5]

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, berkedudukan di Jalan Raya Madiun, Surabaya KM 07, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada JB. Rahardjo, S.H., dan Julianto P. Hasiholan, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat JB. Rahardjo, Simanjuntak & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Opak Nomor 34, Kota Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Termohon; 1 Nama H. Muhtarom, S.Sos. Alamat Desa Ketawang, RT.018 RW.006 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 2 N : Nama . Drs. H. Iswanto, M.Si. Alamat Jalan Barat : Nomor 8 RT 11 RW 3 Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 1; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK.MK.PT/IP&P/Mdn/ VII/2013 bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada R. Indra Priangkasa, S.H., M.H., Hery Wardono, S.H., Nuryanto, S.H., dan Pramadya Khairul A., S.H., M.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat R. Indra Priangkasa & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Mastrip Nomor 56E, Kota Madiun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pihak Terkait; Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; 10

Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Termohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 38.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Pendapat Mahkamah Dalam eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum; Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-6) dan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 bertanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P3) karena kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Madiun yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pihak Terkait yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang 11

memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga memengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah yang sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Peserta Pemilukada Madiun Tahun 2013 [3.14.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon diduga tidak independen dan tidak memperlakukan semua peserta sama, yaitu pasangan Muhtarom dan Iswanto (Pihak Terkait) serta pasangan Sukiman dan Sugito terutama mengenai ijazah Calon Wakil Bupati Sugito dan Calon Bupati Muhtarom. Dalam kasus ijazah Sugito, Termohon langsung menyatakan ijazah STM Kosgoro dari Sugito tidak memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan fotokopi legalisasi ijazah dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat Keterangan Nomor 420/1150/ 401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisasi ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito. Sedangkan dalam kasus ijazah SD dan MTs.AIN atas nama Muhtarom sama sekali tidak dipersoalkan Termohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, dan ahli Drs. Soeparno, M.M. serta saksi Suharno, Harsanto, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara; Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo, dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-31, T-32, T-33, T-34, T35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, PT-1, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-19, PT-53, PT-54, PT-55 dan para ahli Mahfudz Sodar dan Saderi Wibisono, serta para saksi Suyanto, Mustaqim, P. Suwono, Ahmad Yani Musthofa, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas; Terhadap dalil Pemohon a quo dan bantahan Termohon serta Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai Bakal Pasangan Calon Sukiman dan Sugito beserta alat bukti yang 12

diajukan untuk membuktikan dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara a quo karena, pada faktanya, selain tidak dibuktikan dengan alat bukti apa pun, Pemohon dalam perkara a quo adalah Pasangan Calon Sukiman dan Suprapto, bukan Bakal Pasangan Calon Sukiman dan Sugito. Hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.6] dan [3.7] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sukiman dan Suprapto (Pemohon) selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo; 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keabsahan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya yang bernama Muhtarom (Calon Bupati, Pihak Terkait), Mahkamah menemukan fakta bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Madiun Nomor 147/PANWASLUKAB.MDN/C/V/2013 bertanggal 18 Mei 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Suharno (Saksi dari Pemohon dalam perkara a quo) yang dalam lampiran surat tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun pada pokoknya telah merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti adanya dugaan dari Panwaslu Kabupaten Madiun berupa adanya pelanggaran administratif dalam ijazah MTs.A.I.N. dan M.A.A.I.N. atas nama Muhtarom (vide bukti P-4). Selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa STTB SDN Ketawang atas nama Slamet Daroini (vide bukti P-7), ijazah MTs.A.I.N Kembangsawit atas nama Muhtarom (vide bukti P-8), ijazah M.A.A.I.N. Kembangsawit atas nama Muhtarom (vide bukti P9), Tanda Lulus Ujian M.A.A.I.N. Kembangsawit atas nama Muhtarom (vide bukti P-10), ijazah IAIN Sunan Ampel Surabaya atas nama Muhtarom (vide bukti P-11), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (vide bukti P-14); 3. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo serta mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana tertera di atas, yang berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab. 014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, bertanggal 17 Januari 2013, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Bakal Calon 13

4.

5.

6.

7.

Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas dan kewajiban Kelompok Kerja dalam melakukan verifikasi berkas tersebut. Adapun kelompok tugas tersebut beranggotakan Komisioner KPU, Sekretaris KPU, Kasat Binmas Polres Madiun (AKP. Suyanto B. Hadi yang juga menjadi saksi dari Termohon dalam perkara a quo) , Panitera PN Kabupaten Madiun, Kasi Kesiswaan Bid. Pendidikan SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, dan Kasi Mapenda Kantor Kemenag Kabupaten Madiun (vide bukti T-1 = PT-1); Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPUKab.014329769/ 2013 a quo, Kelompok Kerja Pencalonan tersebut pada 5 Februari 2013 telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di SDN Ketawang (vide T-12), MTsN Kembang Sawit (vide T-16), dan MAN Kembang Sawit (vide T-19) dan memperoleh Surat Keterangan dari masing-masing sekolah tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah murid di sekolah dimaksud (vide T-13 = PT-4, T-17 = PT-9, T-20 = PT-12) selain itu dilampirkan pula Buku Induk dari setiap sekolah tersebut (vide T-15, T-18, T-21); Bahwa pada 7 Februari 2013, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di STAIN Ponorogo (vide T-22) dan Universitas Merdeka Ponorogo (vide T-25) dan memperoleh Surat Keterangan dari masing-masing pendidikan tinggi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah mahasiswa di perguruan tinggi dimaksud (vide T-23 = PT-15, T-26 = PT-17) selain itu dilampirkan pula Buku Induk dari setiap pendidikan tinggi tersebut (vide T-24 = PT-15, T-27 = PT-17); Bahwa pada 14 Maret 2013, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya (vide T28) dan memperoleh Surat Keterangan dari kantor dimaksud yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah siswa di MAN Kembang Sawit (vide T-29 = PT-19); Bahwa pada 1 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah SDN Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, atas nama Slamet Daroini/Muhtarom (vide T-43) dan memperoleh Surat Keterangan dari SDN tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Slamet Daroini/Muhtarom pernah menjadi siswa SDN tersebut (vide T-44); 14

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn., bertanggal 30 Juni 2003, pada pokoknya menetapkan bahwa orang yang dahulu bernama Slamet Daroini telah diganti nama menjadi Muhtarom yang lahir di Madiun pada 10 Maret 1956 (vide T45 = PT-5); 9. Bahwa pada 1 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di MTsN Kembang Sawit, MAN Kembang Sawit, STAIN Ponorogo, dan Universitas Merdeka Ponorogo dan memperoleh hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka 4 dan 5 di atas (vide T-46 sampai dengan T-53); 10. Bahwa pada 6 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di MAN Kembang Sawit dan kembali mendapatkan hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka 6 di atas (vide T-54); 11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun, dalam keterangannya, khususnya pada angka 22, pada pokoknya menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam ijazah Muhtarom berupa kesalahan jumlah nilai di ijazah MTs.A.I.N. Kembang Sawit dan kesalahan tanggal ujian di ijazah M.A.A.I.N. Kembang Sawit; 12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah Bakal Pasangan Calon, dalam hal ini atas nama Muhtarom. Berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah mengabaikan tugas dan kewajibannya yang bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait dan mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013. Terlebih lagi, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon tersebut telah mempengaruhi pula peringkat perolehan suara para Pasangan Calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait; 13. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam perkara Pemilukada, hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/Surat Pengganti Ijazah/STTB dan suratsurat lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan keabsahannya, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Oleh karenanya, Pemohon tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang 15

berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Pihak Terkait Selaku Incumbent Melibatkan Birokrasi Untuk Memenangkan Perolehan Suara [3.14.2] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melibatkan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pada 22 Desember 2012, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Madiun (Herry Supramono) bertindak sebagai MC secara terbuka melakukan pengarahan dan berkampanye untuk memilih Pihak Terkait. Kegiatan ini dilakukan di hadapan ratusan murid SMA Negeri 2 Mejayan dalam acara Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) dan dihadiri oleh Bupati Madiun Muhtarom. Acara ini terselenggara dengan beban anggaran dari APBD Kabupaten Madiun; 2. Pada 14 Juni 2013, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (Aries Nugroho, M.Kes.) mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun bertempat di Cafe Safier di Sarangan Magetan, pukul 10.00 WIB, yang mengarahkan seluruh kepala Puskesmas beserta keluarga dan sanak saudara dan tetangganya untuk memilih Pihak Terkait; 3. Pada 16 Juni 2013, Tim Pihak Terkait melakukan money politic kepada warga di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan. Warga yang menolak menerima penganiayaan; 4. Pada 27 Agustus 2012, Drs. Suhardi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengumpulkan semua Guru, Kepala Sekolah, UPT, Koramil, juga dihadiri Polsek dan Camat pada acara Halal Bihalal di SDN Kenongorejo 01, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang dalam sambutannya menyatakan harus memenangkan Pihak Terkait; 5. Pada 23 Oktober 2012, Bakhtiar selaku Kepala Sekolah SDN Kenongorejo 02, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang juga selaku Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng, mengumpulkan Guru Tidak Tetap (GTT) seKecamatan Pilangkenceng, di Kantor UPT Kecamatan Pilangkenceng, untuk diarahkan memenangkan Pihak Terkait; 6. Pada 6 September 2012, Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bernama H. Mahfudz, M.Pd. mengumpulkan Guru SMAN 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, di Ruang Media SMAN 1 Mejayan, supaya memilih Pihak Terkait; 16

7. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengumpulkan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun dan mengharuskan mereka menyetor 20 (dua puluh) nama penerima kartu JAMKESDA yang positif bisa memilih Pihak Terkait; 8. Setiap sekolah diwajibkan menyerahkan 10 nama Guru Binaan yang memilih Pihak Terkait dan setiap Guru PNS di lingkungan Pemkab. Madiun wajib minimal mencari 5 (lima) pengikut yang bisa memilih Pihak Terkait; 9. Kades Tapelan, Kecamatan Balerejo, mengetahui ada pengarahan oleh Camat Balerejo yang bertempat di Sarangan; 10. Kades Bongsopotro, Kecamatan Saradan, dimintai KTP dan diberi uang Rp. 10.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pihak Terkait; 11. Kades Sogo, Kecamatan Balerejo, diarahkan oleh Asisten I dan Camat Balerejo, yang bertempat di Sarangan; 12. Kades Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Desa Ngadirejo; 13. Kasun Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di RT.02 – RT.03 Dusun Grogol; 14. Kades Bukur, Kecamatan Jiwan, mengatakan ada pengarahan oleh Camat Jiwan bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan (hari dan tanggal lupa); 15. Kasun Brumbun, Kecamatan Wungu, mengatakan ada pengarahan oleh Camat Wungu bertempat di Kantor Kecamatan (hari dan tanggal lupa); 16. Kades Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Desa Luworo; 17. Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, mengetahui ada pengarahan dari Kades Kuwu dan perangkatnya serta membagikan uang pada 16 Juni 2013 di Desa Kuwu; 18. Dewi Astuti selaku mantan tenaga Honorer Kelurahan Bangunsari diminta membagikan uang pada 16 Juni 2013 di Kantor Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan; 19. Agus Gembur dari Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Kelurahan Pandean; 20. Kades Randualas, Kecamatan Kare, menerima pengarahan dari Camat Kare pada 25 April 2013, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Panti PKK Kecamatan Kare; 21. Warga Kecamatan Madiun bernama Heri Sudiyono beralamat di Dusun Ngampel RT.21/RW.03 dan Joko Utomo beralamat di Desa Sumberejo RT.20/ RW.03 mengetahui ada pengarahan oleh Asisten II, Kadispendukcapil, dan Camat Madiun pada 25

17

Mei 2013, pukul 20.00 WIB, di rumah Sunarto, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun; 22. Adiyono beralamat di Desa Bibrik menerima uang dari Suyadi selaku Ketua KPPS dan sekaligus Ketua RT.15 pada 16 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000,00; 23. Gunawan beralamat di Desa Bibrik melihat Sekretaris PPS Desa Bibrik dan Perangkat Desa bernama Khoirul memasang tanda gambar Pihak Terkait pada 12 Juni 2013; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman audio bertanda bukti P-12 dan P-13 serta saksi Sutrisno, Suwarno, Suradi, Bendi Lafiana, Senomelan, Saiful Latifudin, Ely Herlina Fitriani, Dewi Astuti, Nanang Budi Ahwanto, Adiyono, Gunawan, Sofyan Hadi, Budi Santoso, Setyono, Fery Sudarsono, Nur Waliadi, Heri Sudiyono, Joko Utomo, Tri Harianto, Koko Suprianto, Padi, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti rekaman video bertanda P-15, P-15.a, P-15.b, P-16, P-16.a, dan P-17 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara; Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon a quo dan mengajukan saksi Harjito, Subroto, dan Mardikaning Tyas, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas; 39.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah menemukan fakta yaitu dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 1, angka 6, angka 7, angka 8, angka 11, dan angka 16 tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 2 di atas, berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Koko Suprianto, Mahkamah menemukan fakta bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun di Cafe Safier, Sarangan, Magetan, pada 14 Juni 2013 tersebut, karena Saksi tidak diperkenankan memasuki area pertemuan dan kemudian Saksi pulang. Jikalaupun benar bahwa Saksi telah memotret kendaraan Puskesmas yang ada di lokasi tersebut, selain gambar tersebut tidak dijadikan alat bukti, menurut Mahkamah, keterangan Saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya kegiatan pengarahan untuk memenangkan 18

Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 3, angka 10, angka 12, angka 13, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 22 yang pada pokoknya Pihak Terkait melakukan praktik politik uang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Terhadap kejadian di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Saksi dari Pemohon bernama Senomelan pada pokoknya mengatakan bahwa dia menerima uang dari seseorang bernama Warjo yang hanya mengatakan “ojo lali (jangan lupa)” dan sore harinya ketika ditanya oleh Sdr. Darminto mengenai siapa yang akan Saksi pilih nantinya, Saksi menolak untuk memberitahukannya yang pada akhirnya mengakibatkan Saksi dianiaya. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian; b. Saksi Pemohon bernama Suwarno selaku Kades Bongsopotro, Kecamatan Saradan, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa Kades Bongsopotro telah dimintai KTP, diberi uang, dan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait. Di lain pihak, Saksi dari Pihak Terkait bernama Harjito selaku Ketua BPD Desa Bongsopotro menerangkan bahwa Kades mengarahkan warganya untuk memilih Pemohon; c. Saksi Pemohon bernama Suradi selaku Kades Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, menerima laporan dari warga yang tidak turut serta memperoleh uang yang dibagikan oleh Tim Pihak Terkait kepada sebagian warga di Dusun Ngadirejo I, Templek, dan Balongkure yang bertujuan supaya masyarakat setempat nantinya memilih Pihak Terkait; d. Saksi Pemohon bernama Bendi Lafiana pada pokoknya menyatakan melihat Tim Sukses Pihak Terkait membagibagikan uang kepada sebagian warga di desa Saksi tersebut, dari rumah ke rumah; e. Saksi Pemohon bernama Nur Waliadi selaku Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa pada 16 Juni 2013 telah terjadi pembagian uang di Desa Kuwu; f. Saksi Pemohon bernama Dewi Astuti selaku Mantan Pegawai Honorer di Kelurahan Bangun Sari, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa pada 16 Juni 2013 dia diminta membagikan uang. Saksi hanya menerangkan bahwa dia dipecat oleh Kepala Kelurahan karena tidak bersedia mengikuti perintah atasan. Terhadap kejadian tersebut Saksi merasa menjadi korban kegiatan politik, tanpa merinci apa yang dimaksud dengan kegiatan politik 19

tersebut. Terhadap keterangan Dewi Astuti ini, Saksi dari Pihak Terkait bernama Mardikaning Tyas selaku Kepala Kelurahan Bangun Sari membantah dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengintimidasi Dewi Astuti untuk memilih pasangan calon tertentu. Saksi memecat Dewi Astuti karena yang bersangkutan tidak disiplin dalam bekerja; g. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Agus Gembur dari Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Kelurahan Pandean. Namun, dalam persidangan, Pemohon justru mengajukan Saksi bernama Nanang Budi Ahwanto selaku warga Kelurahan Pandean yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 27 Februari 2013, Saksi melihat Kepala Kelurahan bernama Jazuli memberikan uang kepada orang tua Saksi sambil mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Mbah Tarom (Pihak Terkait) dan Saksi juga menerima laporan dari teman Saksi bahwa ada pembagian uang dari Tim Sukses Pihak Terkait kepada warga, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Adapun perolehan suara di TPS setempat dimenangi oleh Pemohon; h. Saksi Pemohon bernama Adiyono selaku warga Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, menerangkan bahwa pada 16 Juni 2013 menerima uang dari Suyadi selaku Ketua RT.15 sambil mengatakan supaya Saksi jangan lupa mencoblos Muhtarom; i. Terhadap fakta sebagaimana tertera dalam huruf a sampai dengan huruf h di atas, bahwa selain ada dalil Pemohon yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalaupun dalil dan keterangan saksi dari Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa praktik politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya terbukti secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa, jika benar para calon pemilih tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, maka mereka pasti memilih Pihak Terkait, karena dapat saja terjadi bahwa para calon pemilih tersebut justru memilih pasangan calon lain atau bahkan tidak memberikan pilihannya sama sekali; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan 20

Kabupaten Madiun dan Kepala Sekolah mengumpulkan para Guru, Guru Tidak Tetap, Kepala Sekolah, dan UPT di Kecamatan Pilangkenceng, untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Berdasarkan alat bukti P-12 dan P-13 berupa rekaman suara, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada pokoknya terdengar ucapan dari narasumber dalam topik pembicaraan mengenai pendidikan di Kabupaten Madiun tersebut yang juga berpesan kepada peserta pertemuan untuk memihak kepada Muhtarom (Pihak Terkait). Hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon bernama Budi Santoso selaku Guru Tidak Tetap yang menghadiri acara Halal bi Halal Tahun 2012 yang lalu yang dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bernama Drs. Suhardi, M.M. mengatakan bahwa bagi siapa yang tidak memilih pimpinannya yaitu Bupati Madiun (incumbent, Pihak Terkait) dianggap sebagai pengkhianat. Bukti rekaman tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Setyono selaku Guru Tidak Tetap yang pada 23 Oktober 2012 hadir di UPT Kecamatan Pilangkenceng yang pada acara tersebut, narasumber yaitu Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng menganjurkan kepada yang hadir supaya Tahun 2013 nanti memilih Muhtarom; b. Meskipun Pihak Terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil Pemohon a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang meyakinkan Mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap isi pertemuan pada Tahun 2012 tersebut oleh para Guru, Guru Tidak Tetap, Kepala Sekolah, dan UPT di Kecamatan Pilang kenceng dengan melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan sistematis yang secara masif mempengaruhi kebebasan masyarakat atau calon pemilih setempat untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait; c. Meskipun dalil Pemohon a quo yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintahan daerah yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 21

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 9, angka 14, angka 15, angka 17, angka 20, dan angka 21 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat dan aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Madiun lainnya memberikan arahan untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Saksi Pemohon bernama Sutrisno selaku Kades Tapelan, Kecamatan Balerejo, pada pokoknya menerangkan bahwa dia dan para Kades lainnya se-Kecamatan Balerejo diundang oleh Camat untuk hadir pada pertemuan di Hotel Sarangan, Kabupaten Magetan yang dalam acara tersebut juga dihadiri Bapak Iswanto (Pihak Terkait) dan Asisten I yang intinya mengarahkan para peserta untuk mendukung Pihak Terkait; b. Saksi Pemohon bernama Saiful Latifudin selaku Kades Bukur, Kecamatan Jiwan, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa ada pengarahan oleh Camat Jiwan bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan (hari dan tanggal lupa). Saksi justru menerangkan bahwa pada sekitar April 2013, Saksi diundang Camat Jiwan ke Rumah Makan Banjar Waru. Pada acara tersebut Pak Camat meminta tolong kepada para Kades untuk memihak Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua. Adapun keterangan Saksi Saiful Latifudin ini dibantah oleh keterangan Saksi dari Pihak Terkait bernama Subroto selaku Kades Wayut, Kecamatan Jiwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara di Rumah Makan tersebut merupakan silaturahmi pergantian Camat baru yang dihadiri oleh para Kades. Dalam acara yang dilaksanakan atas inisiatif para Kades tersebut, tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon; c. Saksi Pemohon bernama Ely Herlina Fitriani selaku Kasun di Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada sekitar Oktober 2012 dan November 2012, saat menghadap Camat Kecamatan Wungu, Saksi diminta untuk mensukseskan Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua; d. Saksi Pemohon bernama Nur Waliadi selaku Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, menerangkan bahwa pada sekitar Mei 2013, Kepala Desa Kuwu dan Perangkat Desa Kuwu mengadakan rapat untuk memilih Muhtarom dan dilanjutkan rapat dengan pemuda-pemudi kemudian dilanjutkan pula dengan acara yasinan; e. Saksi Pemohon bernama Padi selaku Kades Randualas, Kecamatan Kare, menerangkan bahwa pada 25 April 2013, bersama para Kades yang lain, menghadiri undangan rapat di 22

Panti PKK Kecamatan Kare. Pada acara tersebut Bapak Camat bernama Budi Priono mengarahkan semua Kades supaya mensukseskan Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua; f. Saksi Pemohon bernama Heri Sudiyono menerangkan bahwa pada Mei 2013, Saksi beserta para remaja lainnya dalam organisasi Karang Taruna berkumpul di rumah Sunarto selaku Tokoh Masyarakat setempat. Para pemuda tersebut dikumpulkan oleh Kaur Pemerintah bernama Wawan yang turut pula hadir Bapak Widodo selaku PNS yang dulu pernah menjadi Camat. Pada acara tersebut, Saksi dan para pemuda lainnya diminta nantinya memilih Mbah Tarom (Pihak Terkait). Pada acara tersebut, para pemuda juga diberi uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai uang kas Karang Taruna. Keterangan Saksi Heri Sudiyono ini juga dibenarkan oleh Saksi dari Pemohon bernama Joko Utomo yang juga turut hadir dalam acara tersebut; g. Meskipun Pihak Terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil Pemohon a quo, kecuali terhadap dalil huruf b di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang meyakinkan Mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap arahan-arahan Camat tersebut oleh para Kades dengan melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan sistematis yang secara masif mempengaruhi kebebasan masyarakat atau calon pemilih setempat untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait; h. Meskipun dalil Pemohon a quo yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintahan daerah yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 23 di atas, berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Gunawan, Mahkamah menemukan fakta bahwa kalau pun dalil Pemohon a quo benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Anggota PPS Desa Bibrik bernama Khoirul memasang tanda gambar 23

Pihak Terkait di tepi jalan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, khususnya di Desa Bibrik, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi pula peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Anggota PPS tersebut telah menghalanghalangi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; Jeda Waktu Tahapan Penetapan Nomor Urut dan Kampanye [3.14.3] Pemohon mendalilkan bahwa 29 Mei 2013 adalah Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut; 2 Juni 2013 dimulai kampanye; sehingga tenggang waktu hanya 4 hari, padahal menurut peraturan perundang-undangan jeda waktu tersebut semestinya 12 hari; Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan lainnya yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon yaitu Sutrisno, Suwarno, Suradi, Bendi Lafiana, Saiful Latifudin, Ely Herlina Fitriani, Sofyan Hadi, Fery Sudarsono, Nur Waliadi, Sony Hendro Cahyono, Tri Harianto, dan Koko Suprianto; Mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon bertanda P-15, P-15.a, P-15.b, P-16, P-16.a, dan P-17 berupa rekaman video perihal iklan Bakti Sosial Terpadu Pemkab. Madiun, iklan desk Pilkada Pemkab. Madiun yang dilanjutkan dengan iklan kampanye Pihak Terkait, dan berita JTV tentang Pihak Terkait membagikan uang saat kampanye; Mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, kecuali yang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.12] dan paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.14.3] di atas, karena keterangan saksi dan alat bukti tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut; Bahwa meskipun dalil Pemohon a quo yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus oleh Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan memengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tetap dapat 24

meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun oleh aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Madiun yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya; [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima dan membaca serta memeriksa Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Madiun beserta Lampirannya yang pada pokoknya beberapa keterangan tersebut sama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon tersebut yang terbukti menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum. 40.


[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan 25

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

26

PUTUSAN Nomor 86/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

[1.2]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, yang diajukan oleh: Nama 1 : Drs. : Sumardi, M.Pd Pekerjaan : Pegawai : Negeri Sipil Alamat :Ds.: Bancong RT 02/RW 01, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Nama 2 : Dimyati : Dahlan, S.Sos Pekerjaan : Wiraswasta : Alamat :Kelurahan : Mlilir RT 23/RW 08, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 4; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2013 memberi kuasa kepada Ali Fahrudin, SH., Bhudhi Kuswanto, SH., Sigit Iksan Wibowo, SH., MH., Erwin Firmansah, SH., Farid Ghozali, SH., A Furqon Nurzaman, SH., M Ratho Priyasa, SH., Anies Prijo Ansharie, SH., Mohammad Saifuddin, SH., Rita, SH., M. Sahal, SH., Abi Sambasi, SH., dan Ahid Sahroni, SH., masingmasing selaku Advokat pada Kantor Hukum KASYAF LAW FIRM, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor 146, Surakarta, Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap

[1.3]

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, yang beralamat di Jalan Raya Madiun, Surabaya KM 07, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada JB Rahardjo, SH., dan Julianto P. Hasiholan, SH., selaku Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JB Rahardjo, Simanjuntak & Partners, yang beralamat di Jalan Opak Nomor 34, Kota Surabaya, baik secara 27

[1.4]

[1.5]

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Termohon; Nama 1 : H. :Muhtarom, S.Sos Pekerjaan : Bupati : Madiun Alamat : Desa : Ketawang RT. 018, RW. 006, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Nama 2 : Drs. : H. Iswanto, M.Si. Pekerjaan : Wakil : Bupati Madiun Alamat :Jalan : Barat, Nomor 8, RT 11, RW 3, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 1; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKKMK.PT/IP&P/Mdn/VII/2013 bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada R. Indra Priangkasa, SH., MH., Hery Wardono, SH., Nuryanto, SH., dan Pramadya Khairul A., SH., MH. (Advokat Magang), selaku Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat R. Indra Priangkasa & Partners, yang beralamat di Jalan Mastrip Nomor 56E Kota Madiun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pihak Terkait; Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

28

41.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa: 1. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada; 2. Permohonan Pemohon kabur, karena antara posita dan petitum tidak berkaitan, posita permohonan Pemohon terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, serta petitum Pemohon tidak ada dalam posita; [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum; 2. Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon 29

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yaitu: [3.15.1]Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 tidak mengakui keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan calon Nomor Urut 4, karena dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yaitu Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya, pasangan calon Ir. H.Sukiman, M.Si dan Suprapto, SE, tanpa Nomor Urut, dan tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Dengan demikian Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 tidak mempunyai dasar hukum karena jumlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 dalam lampiran surat keputusan tersebut hanya 3 pasangan calon, padahal ada 4 pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4, dan tidak mengajukan saksi; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, karena keputusan yang dibuat oleh Termohon Nomor 28/Kpts/KPUKab/014.329769/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013, secara jelas menyebutkan nomor urut Pasangan Calon, termasuk pasangan calon Ir. H.Sukiman, M.Si dan Suprapto, SE., yang mendapat Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-16, dan tidak mengajukan saksi; Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta berdasarkan fakta yang 30

terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menerangkan bahwa bukti surat Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya yang dimiliki oleh Pemohon (vide bukti P-4) adalah berupa salinan yang dibuat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun terdapat kekeliruan karena tidak mencantumkan Nomor Urut untuk Pasangan Calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprapto, SE., dan pasangan calon Drs Sumardi, M.Pd., dan Dimyati Dahlan, S.Sos tertulis dengan Nomor Urut 3, namun dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013, Termohon menggunakan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/ 014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 beserta lampirannya yang mencantumkan nama-nama pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 beserta nomor urut yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprapto, SE., dengan Nomor Urut 3, sedangkan Drs Sumardi, M.Pd., dan Dimyati Dahlan, S.Sos., dengan nomor urut 4 (vide bukti T-16). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 telah memiliki nomor urut yang telah dituangkan dalam surat keputusan Termohon. Lagipula dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 telah memiliki nomor urut sesuai dengan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada tahun 2013. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.15.2] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan, Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Muhtarom (Pihak Terkait) dan Sukiman sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 padahal tidak memenuhi syarat ijazah;

31

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan P-21, dan tidak mengajukan saksi; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait pemeriksaan persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-8, bukti T-15 sampai dengan bukti T-36, serta menghadirkan ahli Mahfudz Sodar, dan Saderi Widisono, serta saksi-saksi Suyanto, Mustaqim, P. Suwono, dan Ahmad Yani Musthofa (keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara); Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Madiun bertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti hasil verifikasi faktual persyaratan ijazah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Termohon untuk menelusuri keabsahan ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati Sugito, Sukiman dan Muhtarom. Rekomendasi Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan verifikasi faktual pada tahap perbaikan persyaratan pencalonan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, keterangan Panwaslukada Kabupaten Madiun, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Muhtarom (Pihak Terkait) sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 padahal tidak memenuhi syarat ijazah, juga digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 85/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Madiun serta berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 85/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 24 Juli 2013, pukul 14.53 WIB, pertimbangan dalam putusan a quo mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon a quo. 32

Adapun dalil Pemohon terkait dengan Sukiman (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menurut Pemohon juga tidak memenuhi syarat ijazah namun diloloskan oleh Termohon sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 42.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [3.15.3]Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kepada para pemilih di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 yang lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Suradi, Siti Amanah, Mega Rohmi Nuriyan Mahmudah, Budi Setiyo Utomo, Agung Dwi Hantoro, Suwarno, Jumali, Suwarno, Sunaryo, Sarni, Sarnianto, Giman, dan Agus Tumiran Faizal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada masyarakat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hingga proses Pemilukada berakhir dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah ada. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya; Terhadap dalil Pemohon a quo, Panwaslukada Kabupaten Madiun dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menerangkan bahwa ada laporan dugaan politik uang oleh Edy Suprapto kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti uang sebanyak Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun pelapor mencabut laporannya, akan tetapi Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan Panwaslu Kecamatan Dagangan tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak 33

ditindaklanjuti ke kepolisian, hanya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Madiun (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Panwaslukada Kabupaten Madiun, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pembagian uang kepada sebagian masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat dipastikan bahwa warga yang diberi uang memilih pasangan calon sesuai dengan perintah yang memberikan uang. Lagipula pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja yang bersifat sporadis dan tidak memengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; [3.15.4]Menimbang bahwa dalil Pemohon yang, antara lain, pada pokoknya bahwa: 1) Termohon telah mempersempit waktu Pemohon untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi sehingga menguntungkan Pihak Terkait; 2) Termohon telah melakukan perubahan sebanyak tiga kali jadwal penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Madiun tahun 2013 dan meminimalisasi batas waktu sehingga merugikan Pemohon untuk melakukan aktivitas sosialisasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum; dan 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pasangan calon yang didukung oleh partai politik. Menurut Mahkamah dalildalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan; [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lainnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan dalil baru atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon, meskipun dalil tersebut dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

34

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

35

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya; PUTUSAN Nomor 87/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, yang diajukan oleh: [1.2]1.a. Nama Alamat

:Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. :Jalan Cijaura Girang 11 Nomor 9 RT.001 RW.014, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 36

b. Nama Alamat

:Erwan Setiawan, S.E. :Komplek Mitra Dago Parahyangan Jalan Raflesia B-7, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 1; 2.a. Nama Alamat

b. Nama Alamat

: H. Wahyudin Karnadinata : Jalan Darma Kusumah Nomor 43 RT.001 RW.004 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat : drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. : Jalan Merak Ngibing Nomor 77 Sukaluyu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat


b. Nama Alamat

:Drs. H. Wawan Dewanta, M.Pd. :Jalan Babakan Priangan VII Nomor 7 RT.08 RW.01 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat :H. Moch. Sayogo, S.I.P., M.Si. :Komplek Permata Cimahi Blok M3 Nomor 11 RT.009 RW.014 Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 3;

4.a. Nama Alamat

:H. Ayi Vivananda, S.H., M.H. :Jalan Sulanjana Nomor 11 Pav. RT.01 RW.03 Kelurahan Tamansari,

37

b. Nama Alamat

Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat : Hj. Nani Suryani, Bc.AN :Jalan Tirta Sari II Nomor 12, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat


b. Nama Alamat

: Budi Setiawan : Jalan Reog Nomor 57 RT.04 RW.10 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat : Rizal Firdaus : Jalan Maleo Raya Jf.2/5 RT.05 RW.11 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten


: H. Bambang Setiadi, S.H., M.H. : Jalan Kiara Sari II Nomor 14 Komplek Kiara Sari Asri RT.01 RW.01 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat b. Nama : Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim Alamat : Jalan Antapani Raya Nomor 36, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 8; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 28 Juni 2013 memberi kuasa kepada i) Maman Budiman, S.H., M.H.; ii) Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; iii) Makolin Sinaga, S.H.; iv) Didi Iskandar, S.H.; v) Rafael Situmorang, S.H.; vi) Iwan Agustian, S.H.; vii) Dicky Ahmad, S.H.; dan viii) Dani Danur Wenda, S.H., yaitu para 38

advokat pada ”Kantor Hukum Begawan dan Assosiate” yang beralamat di Jalan Cijagra Nomor 51 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------ para Pemohon; Terhadap: [1.3]

[1.5]

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 260 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juli 2013, memberi kuasa dengan kepada i) Memet Akhmad Hakim, S.H.; dan ii) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., yaitu para advokat pada kantor hukum ”Hakim-Kartabrata dan Rekan” yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Termohon; [1.4] 1.Nama :Mochamad Ridwan Kamil Alamat :Cigadung Selatan VII Nomor A28 RT.013 RW.008 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 2. Nama : Oded Muhamad Danial Alamat : Jalan Karya II Nomor 2 RT.03 RW.01 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 4; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Juli 2013, memberi kuasa kepada i) R. Hikmat Prihadi, S.H.; ii) Sadar Muslihat, S.H.; iii) Watmawati, S.H.; iv) R. Suyadi, S.H.; v) Ferry C. Rismafury, S.H.; vi) Yayan Sutarna, S.H., M.H.; vii) Firman Hidayat, S.H.; viii) Fahmi Ali Ramdani, S.H.; dan ix) Ardato, S.H., yaitu para advokat atau pengacara yang bergabung pada Tim Advokasi RIDO yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 17, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pihak Terkait; Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; 39

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 44.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] di atas. Berdasarkan pertimbangan pada paragraf tersebut, eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tiga kali mengubah tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, serta tidak pernah disosialisasikan kepada pasangan calon dan masyarakat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5. Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan Bukti T-87. Terhadap dalil Pemohon mengenai diubahnya tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 oleh Termohon hingga tiga kali, Termohon telah mengakuinya. Hal demikian bersesuaian dengan Bukti P-5 yang sama dengan Bukti T-87. Meskipun demikian Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian Pemohon yang disebabkan karena perubahan tahapan, program, dan jadwal dimaksud. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan dalilnya bahwa perubahan ketiga terhadap tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 tidak pernah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah adanya penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, Termohon mengubah maskot KPU Kota Bandung 40

yang semula bergambar tangan dengan lima jari menjadi gambar tangan dengan empat jari untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Ishak Rukmana, serta Bukti P-6 dan Bukti P-7. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 diterbitkan oleh KPU Kota Bandung sebelum Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, dan telah ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Nomor: 26/BA/KPU/II/2013 tentang Perubahan Maskot Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, bertanggal 10 Februari 2013. Maskot dimaksud juga telah dipergunakan dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 di Hotel Grand Pasundan pada 8 Mei 2013. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang Termohon mengubah maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 yang dinamai “Si Balap” dari tokoh kartun berjari lima menjadi berjari empat (vide keterangan saksi Ishak Rukmana, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10). Perubahan dimaksud telah dilakukan oleh Termohon sejak 10 Februari 2013 (vide Bukti T-6) sementara tahap penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah 7 Mei 2013 dan tahap pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah 8 Mei 2013 (vide Bukti P-5 = Bukti T-87). Bukti-bukti demikian menunjukkan bahwa perubahan maskot “Si Balap” telah dilakukan Termohon sebelum tahap penentuan nomor urut, dan bahkan sebelum penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terbukti bahwa perubahan maskot “Si Balap” oleh Termohon merugikan pasangan calon tertentu dan/atau secara umum merugikan pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pencetakan surat suara dilakukan oleh perusahaan percetakan dari luar Kota Bandung, padahal Peraturan KPU mengatur bahwa pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Gedde Achsanudin dan Bukti P-8. 41

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pengadaan surat suara oleh KPU Kota Bandung didasarkan pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dilakukan melalui pelelangan sederhana. Dalam lelang dimaksud penawar terendah tidak memenuhi syarat administrasi sehingga pencetakan surat suara diserahkan kepada penawar terendah kedua yaitu PT. Peruri Wira Timur. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Mulyana dan Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-13C. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, dalam kaitannya dengan substansi perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah menilai Termohon telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu dengan menyediakan surat suara yang cukup dalam Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013. Adapun mengenai keabsahan proses pengadaan surat suara, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya karena hal demikian merupakan kompetensi dari instansi dan/atau badan pengadilan yang berbeda. Namun demikian, seandainya pun peran PT. Peruri Wira Timur dalam pengadaan surat suara Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah tidak sah, Mahkamah berpendapat hal demikian tidak serta merta mengakibatkan surat suara, dan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 yang menggunakan surat suara tersebut, menjadi Pemilukada yang tidak sah. Proses pengadaan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 tidak memiliki korelasi secara langsung dengan proses maupun hasil Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, terutama dalam kaitannya dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mencetak surat suara melebihi jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Seharusnya Pemohon mencetak 1.700.278 lembar surat suara yang terdiri dari 1.658.808 (pemilih dalam DPT) ditambah 41.470 (2,5% dari DPT), namun Termohon mencetak surat suara sebanyak 1.728.443 lembar. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Gedde Achsanudin dan Budiman serta Bukti P-14 sampai dengan Bukti P27, Bukti P-32, dan Bukti P-34. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada 20 April 2013 Pemohon dalam dokumen lelang menetapkan kebutuhan surat suara adalah 1.682.621 lembar yang dihitung dari DPS ditambah 2,5% DPS. Setelah muncul DPT, pada 15 Mei 2013, Termohon meralat jumlah surat suara menjadi 1.728.443 lembar. Berdasarkan penghitungan lebih rinci, pada 16 Mei 2013 42

Termohon mengubah jumlah surat suara menjadi 1.700.349 lembar. Termohon menemukan 28.094 surat suara rusak dan telah diganti oleh PT. Peruri Wira Timur sementara surat suara rusak disimpan di kantor KPU Kota Bandung. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Widi Margono, Sartono, dan Dedi Suhadin, serta Bukti T-2, Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-47A, dan Bukti T-89 sampai dengan Bukti T-92. Terhadap dalil tentang jumlah surat suara yang tercetak tersebut Pemohon tidak menguraikan korelasinya dengan perolehan masing-masing pasangan calon maupun dengan kerugian yang diakibatkan oleh jumlah surat suara tercetak dimaksud. Terlebih lagi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah surat suara yang dicetak adalah sebesar 1.700.349 lembar. Jumlah surat suara tersebut menurut Mahkamah sudah sesuai jika dihitung dari jumlah DPT (1.658.808) ditambah 2,5% dari DPT yang penghitungannya berbasis TPS. Adapun 28.094 surat suara selebihnya adalah surat suara yang tidak layak pakai atau cacat cetak dan tidak dipergunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kebohongan publik karena rekanan yang ditunjuk untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, yaitu CV. Expressindo Utama, ternyata tidak diketahui alamatnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Dadang Hermawan. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penunjukan CV. Expressindo Utama telah memenuhi ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Ali Mustakim dan Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-51. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak membuktikan korelasi antara kaburnya atau tidak ditemukannya alamat CV. Ekpressindo Utama sebagai pihak penyortir dan pelipat surat suara dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013. Karena Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi kedua hal dimaksud serta tidak menguraikan akibatnya terhadap perolehan suara para pihak atau akibat secara langsung terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

43

45.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa kampanye tanggal 19 Juni 2013, Candara Aripin, Yayan, Ujang Ahmad, Kartiwa, dan Roni Iswal, diberi uang Rp.50.000,- dan snack oleh pasangan calon di sebuah rumah di Jalan BKR. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Kartiwa dan Yayan, serta Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, dan Bukti P-49. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon kabur. Pihak Terkait menerangkan tidak pernah memerintahkan atau membagikan uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Pihak Terkait tersebut, Mahkamah tidak menemukan cukup bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi peristiwa pembagian uang dimaksud. Para saksi dan bukti berupa surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas gedung atau rumah lokasi pembagian uang dimaksud, padahal saksi dan para pembuat pernyataan adalah warga sekitar Jalan BKR. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang kepada Ratih Puspita, Anti Febrianti, Wida Astuti, Uar Atikah, dan Isma Hayati di sekitar jalan Burangrang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-54. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Terhadap dalil tersebut, karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya dan alat bukti yang diajukan berupa surat pernyataan tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa pembagian uang dimaksud maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani kontrak politik pada masa kampanye, yaitu: a. Pada 15 Juni 2013 ditandatangani kontrak sosial politik Nomor 004/FGHSJB/KSP-H/VI/2013 dengan Forum Guru Honor SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung (diwakili Maman Rukman), yang diketahui Ketua FGHS Jawa Barat bernama Mashudi dan Sekretaris FGHS bernama Aris Kunaefi.

44

b. Pada 12 Juni 2013 ditandatangani kontrak politik dengan Ketua RW.17 Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung, dan dengan Ketua RW se-Kelurahan Lebak Gede. c. Pada 10 Mei 2013 ditandatangani kontrak politik dengan Ketua RW.10 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Batununggal, bernama Usep Januri; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-55 dan Bukti P-57. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kontrak politik dibenarkan oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai bagian dari kampanye. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-76. Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menilai bahwa kontrak politik adalah semacam janji-janji kampanye yang dibuat secara tertulis oleh pasangan calon tertentu. Hal demikian bukan merupakan pelanggaran Pemilukada atau money politic selama tidak disertai pemberian tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan keterpengaruhan pemilih yang disebabkan oleh kontrak politik dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kontrak politik tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 memasang iklan di Harian Bandung Ekspres edisi Jumat, 21 Juni 2013, halaman 13. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-35 dan Bukti P-58. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kontrak iklan dengan Harian Bandung Ekspres mengatur pemuatan iklan hanya selama masa kampanye. Terhadap dalil Pemohon yang dibuktikan dengan fotokopi harian Bandung Ekspres, Edisi Jumat, 21 Juni 2013, Pihak Terkait membantah namun tidak mengajukan bukti bantahan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memasang iklan kampanye di harian Bandung Ekspres pada edisi tersebut, namun hal yang demikian belum cukup untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi seharusnya Pemohon melaporkan pemasangan/pemuatan iklan yang demikian kepada Panwaslu terlebih dahulu agar dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

45

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang, yaitu 20 Juni 2013, Ketua RW.08 Kelurahan Pasirluyu bernama H. Abu Jahir membagikan kopi dan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-48. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi H. Abu Zahir. Terhadap dalil Pemohon mengenai pembagian kopi oleh H. Abu Zahir yang disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, bukti surat pernyataan yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh saksi H. Abu Zahir yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan kopi disertai pesan agar memilih pasangan calon tertentu. Terhadap keterangan saksi H. Abu Zahir, Pemohon tidak mengajukan bukti lebih lanjut dan karenanya Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang tanggal 19 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 WIB, Tardi di Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, membagikan kepada Sri Kania Ponawati dan Agus Rohman paket sembako (mie instan dan minyak goreng) disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta menjanjikan sejumlah uang jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Sri Kania Ponawati dan Bukti P-36. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan tidak pernah memerintahkan atau membagikan sembako. Terhadap dalil dimaksud, berdasar keterangan saksi Sri Kania Ponawati, Mahkamah menilai memang benar terjadi pembagian sembako oleh Tardi kepada Sri Kania Ponawati dengan menyatakan sebagai titipan Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun saksi Sri Kania Ponawati tidak menerangkan apakah saksi terpengaruh oleh pemberian sembako tersebut. Selain itu, seandainyapun pilihan saksi Sri Kania Ponawati terpengaruh oleh pembagian dimaksud, hal demikian tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota PPS membagikan surat undangan model C-6.KWK dengan melampirkan surat undangan pencoblosan dari Ridwan Kamil. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-60. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Syafruddin.

46

Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-60 berupa undangan memilih dari Ridwan Kamil tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut dibagikan oleh Anggota PPS bersamaan dengan pembagian undangan pemungutan suara yang resmi. Pemohon juga tidak menerangkan identitas anggota PPS dan wilayah kerja PPS bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan kepastian hukum terhadap jadwal kehadiran saksi. Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 348/KPU-Kota/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013 menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 09.00 WIB, sedangkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 06.00 WIB. Kemudian diralat dengan Surat Nomor 355/KPU-Kota011.329135/VI/2013 dengan menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 07.00 WIB, namun surat demikian baru diterima pasangan calon pada 23 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 WIB. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P29 sampai dengan Bukti P-31. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa ketentuan mengenai kehadiran saksi di TPS paling lambat pukul 09.00 WIB adalah berdasarkan kesepakatan bersama Tim Pasangan Calon yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 109/BA/VI/2013 tentang Kehadiran Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 348/KPU Kota/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013. Pada 22 Juni 2013 KPU Kota Bandung membuat keputusan Pencabutan Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2013 karena kehadiran saksi harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta perubahannya, yang mengatur kehadiran saksi selambatnya pukul 06.00 WIB. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, yang menetapkan kehadiran saksi pasangan calon di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB. Kemudian Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 355/KPU-Kota011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, yang memberikan toleransi kepada saksi untuk hadir di TPS selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB. Untuk membuktikan bantahannya Termohon 47

mengajukan Bukti T-52, Bukti T-53, dan Bukti T-54 sampai dengan Bukti T-86. Terhadap dalil Pemohon mengenai tiga kali perubahan jadwal kehadiran saksi, Mahkamah menilai perubahan ketiga yang dilakukan oleh Termohon (vide Bukti T-54 dan Bukti T-56) dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Selain itu, perubahan jadwal kehadiran saksi tersebut berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang terjadi black-campaign oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tiga puluh kecamatan dan di seratus lima puluh satu kelurahan berupa penyebaran brosur bertuliskan “Pemkot Penuh Koruptor & Suap, Uang Rakyat Lenyap. Hati-hati uang Korupsi dalam Kampanye. Tolak Kandidat yang punya hubungan dengan koruptor!!!” disertai foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Muhamad Ariodillah dan Bukti P-59. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pihak Terkait justru menjadi korban black campaign dengan isu SARA. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Haru Suandharu, Kiki Pratama Nugraha, Bukti PT-91 sampai dengan Bukti PT-126, Bukti PT-143 sampai dengan Bukti PT-166, Bukti PT-199 sampai dengan Bukti PT-235, PT-245 sampai dengan PT-251, Bukti PT- 253, Bukti PT-255 sampai dengan Bukti PT-263, serta Bukti PT-271 sampai dengan Bukti PT355. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon hanya menunjukkan adanya selebaran berisi black campaign namun tidak dapat menunjukkan pihak yang membuat dan/atau menyebarkan selebaran dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan lebih lanjut maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan 48

memengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013. 46.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebelum konklusi, yang tidur bangun dulu itu semua. Jangan ada yang tidur. KONKLUSI

[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

49

AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 15.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Berikutnya. PUTUSAN Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

50

[1.2]

1. Nama Pekerjaan Alamat 2. Nama Pekerjaan Alamat

: H. Djelantik Mokodompit, S.Sos., ME. : Walikota Kotamobagu : Jalan Adampe Dolot RT006/RW002 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu. : Rustam Simbala, Ama. Par. : Anggota DPRD Kotamobagu :Matali RT004/RW002 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2013 memberi kuasa kepada Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Jul Herfi, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Bonifasius Gunung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Almir & Partners beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3]

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 56, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 01/SKK/KWK/KPU-KK/VII/2013 bertanggal 10 Juli 2013 memberi kuasa kepada Dr. Onggal Siahaan, SH., S.Sos., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Pengacara Negara beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-756/R.1/Gtn.1/07/2013, tanpa tanggal bulan Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H., 2) Fien Ering, S.H., M.H., 3) Stenly Y. Bukara, S.H., 4) Naksir Sitepu, S.H., dan 5) Chairul F. Mokoginta, S.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada Ismail Kamarudin Umar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SPS Law Office, beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, 10330, baik

51

bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Termohon; [1.4]

1. Nama Pekerjaan Alamat


[1.5]

: Ir. Hj. Tatong Bara : Wakil Walikota : Jalan K.S. Tubun, Lingkungan III, RT. 06/RW. 03, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara; : Drs. H. Jainuddin Damapolii : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil :Jalan Kesatria, RT.04/RW.03, Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 1; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/GIA/VII/2013, bertanggal 10 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL.; 2) Giofedi, S.H., M.H., 3) H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., 4) Rivaldi, S.H., dan 5) Yupen Hadi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam pada GIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pihak Terkait; Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

52

47.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat: 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum; 2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas. Pokok Permohonan [3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu: [3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat banyak pemilih ganda yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdapat banyak pemilih di bawah umur yang belum berhak untuk memilih; Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-11 sampai dengan bukti P-13 tanpa mengajukan saksi; [3.16.1.1]Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehubungan dengan Hasil 53

Pemutakhiran Data yang dilakukan oleh Saudari Dortje N. Mangente, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih di KPU Kota Kotamobagu. Di samping itu, Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Termohon tidak pernah menerima klarifikasi dari Panwas dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih pada saat rapat terakhir pada tanggal 18 Juni 2013 mengenai Finalisasi Pemutakhiran Data Pemilih yang juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Asisten I, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, PPS dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti bertanda T-3 sampai dengan bukti T6, bukti T-11 dan saksi Suhaeda Josephus, Yuellisa Fransisca Kelung (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait adanya pemilih ganda, telah dilakukan koreksi dan penghapusan dengan dihadiri oleh jajaran Termohon, partai politik dan semua saksi pasangan calon. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi telah menandatangani formulir rekapitulasi. Terkait pemilih ganda di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang berjumlah 41 sudah dilakukan pencoretan; [3.16.1.2]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya dari jajaran Termohon yang dengan sengaja melakukan manipulasi data terhadap DPT yang ada sehingga menyebabkan adanya pemilih ganda. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Pemerintah Kota Kotamobagu dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan DPT telah benar menurut hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Suhaeda Josephus, Yuellisa Fransisca Kelung (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait adanya pemilih ganda, telah dilakukan penghapusan dengan dihadiri oleh jajaran Termohon, partai politik dan semua 54

saksi pasangan calon. Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Kopandakan 1 pada saat hari pemilihan, KPPS telah mengunjungi orang yang sakit di rumah dan mengantarkan surat suara untuk dicoblos yang melanggar Peraturan KPU karena pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di luar TPS yang sudah ditentukan tempatnya; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi-saksi Saenong Datundungan, Jahara Tungkagi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat petugas KPPS yang melakukan penjemputan terhadap orang yang sakit dan meminta untuk memilih. Saksi kemudian mendengar bahwa seharusnya KPPS tidak boleh mengunjungi orang yang sakit untuk memilih. KPU tidak pernah mensosialisasikan terkait adanya penjemputan orang sakit untuk memilih. Ada 239 TPS yang telah menjemput orang sakit untuk memilih; [3.16.2.1]Bahwa terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak menjelaskan di TPS mana dan siapa pemilih yang dikunjungi tersebut. Di samping itu tidak ada keberatan dari para saksi dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-7 yaitu Formulir Model C3-KWK.KPU dan para saksi Fahri Ambaru, Idris D. Mokolanut (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon; [3.16.2.2]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana 55

diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar di beberapa TPS ada KPPS yang melakukan penjemputan kepada pemilih yang sakit untuk melakukan pemilihan, namun saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa upaya tersebut dilakukan secara sengaja oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa penjemputan pemilih yang sakit tersebut dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait proses penjemputan tersebut. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Fahri Ambaru, Idris D. Mokolanut (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes atau keberatan dari saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah adalah alasan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan pemilihan di rumah pemilih yang sedang sakit sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan para saksi pasangan calon. Oleh karena itu dalil a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Panwas Kota Kotamobagu tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu karena jajaran Panwas baru terbentuk dan melakukan bimbingan teknis pada tanggal 22-23 Juni 2013, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sebelum tanggal pelaksanaan bimbingan teknis tersebut tidak ditindaklanjuti; Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-14, bukti P-15, dan saksi-saksi Jahara Tungkagi, Santo Assagaf, Andi Irfan, Moh. Try Sumantri Sugeha dan ahli Yusril Ihza Mahendra (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 ada banyak laporan tentang adanya penukaran surat undangan dengan sejumlah uang tetapi PPL dan Panwascam pada saat itu tidak ada di tempatnya karena sedang dilakukan bimbingan teknis. Saksi direkrut sebagai PPL pada tanggal 21 Juni 2013 dan pada tanggal 22 Juni 2013 diundang ikut bimbingan teknis yang juga dihadiri oleh PPL dan Panwascam se-Kota Kotamobagu. Saksi tidak melakukan pengawasan maksimal karena rekrutmen yang terlambat. Pada tanggal 18 Oktober 2012, saksi dipanggil ketua DPD PAN terkait rencana untuk mensukseskan pencalonan Agus 56

Irianto sebagai anggota Panwaslu Kota Kotamobagu dan saksi telah membuat surat pernyataan atas nama Agus Irianto terkait kesediaan untuk memberikan kontribusi gaji untuk IMM sebesar 5% dari gaji yang didapatkan. Pembentukan Bawaslu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tugas Bawaslu tidak semata-mata pada saat pemilihan dan penghitungan suara, tetapi juga segala proses Pemilu mulai dari pendaftaran sejak awal sampai kepada tahap akhir dari pelaksanaan Pemilu. Bila Bawaslu baru ada beberapa hari sebelum pemilihan, maka sangat terbuka kemungkinan akan terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan oleh KPU pada Pemilu tersebut, meskipun hal tersebut harus diungkapkan dengan fakta-fakta yang nyata terjadi di lapangan; 48.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA [3.16.3.1]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa ada upaya pelemahan terhadap Panwaslu Kota Kotamobagu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa ada keterlibatan Termohon ataupun Pihak Terkait dalam proses pelemahan Panwaslu khususnya terhadap proses rekrutmen PPL dengan tujuan untuk melemahkan fungsi pengawasan Panwaslu dalam Pemilukada sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang dengan modus membeli kartu undangan pemilih (Model C6) dari calon pemilih untuk dimusnahkan dan tidak dipergunakan, serta praktik politik uang dengan modus transaksi jual beli kartu undangan pemilih di sekitar TPS dengan cara menghalau pemilih yang akan memilih lalu menawarkan kartu undangan pemilih untuk ditukar dengan sejumlah uang dan pemilih tidak diperbolehkan masuk memilih sehingga menyebabkan 14.853 pemilih tidak mempergunakan hak suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5 sampai dengan bukti P-13, bukti P-16, bukti P-19, bukti P-21 sampai dengan bukti P-24.10, serta para saksi Bejo, Lilis Stiani, Udin Usman, Cu Hariadi, Bambang Harianto, Ismael Daeng, Naila Khan, Ghiselia Lasengan, Yunafsi Pabela, Samsu Mokoginta, Saenong Datundungan, Siti Hasdiani 57

Damopoli, Hidawati Goniba, Supardi Bonok, Weni Makalalag, Dachry Korompot, Poula Manimpurung, Olvy Emor, Santo Assagaf, Andi Irfan dan ahli Yusril Ihza Mahendra (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat undangan (C6.KWK) saksi beserta keluarga telah diambil oleh Tim Sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan uang masing-masing Rp.300.000,- untuk satu surat undangan dan saksi diminta untuk tidak memilih karena surat undangan sudah ditukar dengan uang. Masyarakat yang berhasil mengumpulkan surat undangan diberikan uang Rp.500.000 per 10 surat undangan. Anggaran untuk satu kelurahan sekitar Rp.700.000.000. Di beberapa TPS pada saat pemilihan, jumlah Pemilih yang golongan putih (golput) sangat banyak. Modus money politic sebagai suatu kejahatan Pemilu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenangkan pasangan tertentu. Dapat saja terjadi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, baik pasangan calon itu sendiri maupun pihak yang bersimpati kepada calon itu ataupun tim suksesnya dengan menggunakan cara-cara tertentu, memberikan uang kepada sejumlah pemillih dengan maksud supaya pemilih tidak hadir pada hari pemilihan sehingga dengan ketidakhadirannya, maka diperkirakan bahwa dukungan kepada lawan dari pihak yang melakukan money politic akan menjadi berkurang suaranya dan akhirnya pihak yang melakukan money politic akan memperoleh kemenangan. Tindakan money politic yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal-pasal pidana Pemilu, apapun yang dilakukan tetap merupakan suatu tindak pidana Pemilu karena memberikan uang kepada para pemilih dengan maksud untuk memengaruhi pemilih supaya memilih lain daripada apa yang dikehendaki dari para pemilih tersebut; [3.16.4.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon a quo didasarkan pada asumsi bahwa seakan-akan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pemilih Pemohon. Ini adalah asumsi yang tidak berdasar secara faktual dan tidak dapat dibuktikan secara hukum yang karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah. Meskipun pemilih tidak memiliki Surat Undangan (Formulir C6) akan tetapi terdaftar di DPT atau DCS, pemilih tersebut secara hukum tetap berhak untuk memilih di TPS dengan menunjukkan identitas yang sah ke penyelenggara Pemilu, karenanya jikapun benar ada praktik pembelian surat undangan, maka sebenarnya secara hukum pemilih tersebut tetap dapat menggunakan haknya sebagai pemilih di TPS. Dalil 58

Pemohon a quo adalah dalil yang mengada-ada yang baru muncul dan diketemukan di Mahkamah karena tidak ditemukan adanya laporan mengenai fakta-fakta tersebut dalam laporan Panwaslu Kota Kotamobagu. Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan kepada tim sukses ataupun simpatisan Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran berupa money politic sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon telah keliru dengan berasumsi bahwa seakanakan seluruh pemilih yang diduga tidak ikut memilih tersebut adalah pemilih Pemohon seluruhnya. Seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut adalah ranah pidana yang merupakan kewenangan Panwaslu dan Gakkumdu yang harusnya diproses dan diputus melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Menurut Pihak Terkait, pelanggaran tersebut tidaklah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena hanya bersifat sporadis dan kasuistis yang tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Abdullah Saleh Tungkagi, Mirmila Alamri, Ruaida Gobel, Moch. Yamin Mokodompit, Musli Dabongkalon, Nikmat Paputungan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengambil surat undangan hanya untuk melakukan pengecekan dan dicatat, setelah itu surat undangan tersebut dikembalikan. Saksi tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah untuk meminta surat undangan dan saksi hanya mendatangi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi membantah kesaksian Naila Khan karena saksi tidak pernah mengambil surat undangan di kantin. Saksi telah meminta untuk mengecek surat undangan tersebut dengan seizin dari suami ibu Ruida Gobel; [3.16.4.2]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya mengenai politik uang dalam bentuk pembelian surat undangan memilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai terdapat fakta dalam persidangan yang mengungkapkan adanya pemberian uang dimaksud sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu Bejo, Lilis Stiani, Udin Usman, Cu Hariadi, Bambang Harianto, Ismael Daeng, Naila Khan, Ghiselia Lasengan, Yunafsi Pabela, Samsu Mokoginta, Saenong Datundungan, Siti Hasdiani Damopoli, Hidawati Goniba, Supardi Bonok, Weni Makalalag, Dachry Korompot, Poula Manimpurung, Olvy Emor, Santo Assagaf, Andi Irfan. Pada sisi lain 59

para saksi dari Pihak Terkait yaitu Abdullah Saleh Tungkagi, Mirmila Alamri, Ruaida Gobel, Moch. Yamin Mokodompit, Musli Dabongkalon, Nikmat Paputungan juga mengungkapkan fakta yang membantah keterangan saksi Pemohon a quo. Dari rangkaian seluruh fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa memang ada pembagian uang kepada pemilih dengan mengambil undangan pemilih dari pemilih yang bersangkutan, tetapi menurut Mahkamah fakta-fakta tersebut belum menggambarkan adanya penukaran surat undangan dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait terhadap pemilih terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Kejadian tersebut bersifat sporadis yang tidak seluruhnya memengaruhi peringkat perolehan suara. Dari keterangan para saksi Pemohon tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih yang diambil surat undangan memilihnya, kalaupun ada, pasti merupakan pemilih dari Pemohon. Lagi pula, kalaupun formulir undangan memilih (Formulir C6) tidak ada pada pemilih, maka pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa serta menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang pada kenyataannya banyak juga pemilih dalam Pemilukada Kota Kotamobagu yang menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK). Mahkamah tidak yakin bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang sebesar 13,89% atau sebanyak 9.909 suara adalah karena adanya pembayaran uang tersebut, sehingga Mahkamah menilai tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi secara signifikan peringkat hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; [3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil 60

permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaranpelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilukada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum; [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya; 49.


[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 61

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya. Terakhir.

62

PUTUSAN Nomor 89/PHPU.D-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2]

1. Nama Umur Alamat

: Hi. Nurdin Makalalag, S.E., M.E. : 53 tahun : Jalan Siliwangi Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamabagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara 2. Nama : Ir. Sahat Robert Siagian Umur : 46 tahun Alamat : Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 2; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) Baginda Siregar, S.H., 2) Baiq Oktavianty, S.H., 3) Emi Agustina Mapalita, S.H., dan 4) Mulyadi M. Phillian, S.H. BIL, M.Si, para Advokat pada Kantor Advokat ‟Baginda Siregar & Associates‟, beralamat di Jalan Rasamala Nomor 15, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap:

[1.3]

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 56, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/KWK/KPU-KK/VII/2013 bertanggal 10 Juli 2013 memberi kuasa kepada Dr. Onggal Siahaan, S.H., S.Sos., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Pengacara Negara dan 63

selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK756/R.1/Gtn.1/07/2013, tanpa tanggal bulan Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H., 2) Fien Ering, S.H., M.H., 3) Stenly Y. Bukara, S.H., 4) Naksir Sitepu, S.H., dan 5) Chairul F. Mokoginta, S.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada Ismail Kamarudin Umar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SPS Law Office, beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, 10330, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama Pekerjaan Alamat


:Ir. Hj. Tatong Bara : Wakil Walikota : Jalan K.S. Tubun, Lingkungan III, RT. 06/RW. 03, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara; : Drs. H. Jainuddin Damapolii : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil :Jalan Kesatria, RT.04/RW.03, Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 1; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/GIA/VII/2013, bertanggal 10 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL.; 2) Giofedi, S.H., M.H., 3) H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., 4) Rivaldi, S.H., dan 5) Yupen Hadi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam pada GIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pihak Terkait; [1.5]

Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon; 64

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 50.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]

[3.2]

[3.3]

Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nomor 33/BA/KWK/KPU/VI/2013 oleh KPU Kotamobagu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/KPTS/KWK/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 65

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil

penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

66

[3.4]

[3.5]

[3.6]

[3.7] [3.8]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti PT-2); Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagai berikut:  Pemohon pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 mengirimkan permohonan melalui e-mail atau laman Mahkamah Konstitusi RI dan melalui faksimili;  Terhadap permohonan tersebut Mahkamah kemudian menghubungi Pemohon untuk mengirimkan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan yang sudah ditentukan;  Pemohon kemudian mengirimkan kembali permohonan melalui e-mail Mahkamah Konstitusi RI yang kemudian di-input ke dalam sistem menajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, pukul 16.47 WIB;  Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon atau yang mewakili Pemohon pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) 67

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh yang menyatakan, “Kepaniteraan

menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah”,

 Sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Pemohon tidak juga menyampaikan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan, yaitu Kamis, 4 Juli 2013, Jumat, 5 Juli 2013, dan Sabtu 6 Juli 2013; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Kepaniteraan Mahkamah kemudian meregistrasi permohonan Pemohon pada tanggal 8 Juli 2013; [3.10] Menimbang bahwa Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) pada intinya menentukan “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dan Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon a quo hanya berupa satu lembar surat yang berisi permintaan untuk didaftarkan selaku Pemohon tanpa diuraikan dengan jelas alasan-alasan Pemohon serta permintaan Pemohon seperti selayaknya suatu permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilukada (vide Pasal 29, Pasal 30 UU MK, dan Pasal 6 PMK 15/2008). Pemohon juga tidak melampirkan dokumen lainnya 68

sebagai bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 6 ayat (3) PMK 15/2008 , sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan; [3.12] Menimbang bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Juli 2013, namun menurut Mahkamah, perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut bukan merupakan perbaikan permohonan seperti lazimnya perbaikan permohonan melainkan permohonan baru yang telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas hukum dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum; [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Pihak Terkait lainnya dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan; 51.


[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum; Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Pihak Terkait lainnya, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), 69

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan: Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

70

Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.18 WIB

Jakarta, 25 Juli 2013 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

71

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MADIUN, KOTA BANDUNG, DAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013

Recommend Documents