Problematika Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
Tesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh : Andre Sutantyo NPM : 322011003
Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2012 i
ii
iii
iv
MOTTO
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut ~ Lukas 12:48 ~
Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan ~ Lukas 17:10~
~ Keep On Freedom in your mind ~
v
KATA PENGANTAR Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan saya karena hingga saat ini dilimpahkan hikmat serta rahmat untuk riuh dalam pikir serta menggerakkan jemari tangan untuk menuangkan ide dalam bahasa tulis. Terimakasih
untuk
kedua
orangtua
yang
senantiasa mendukung dalam doa dan merestui dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih penulis ucapkan pula untuk : 1.
Bapak Khrisna Djayadarumurti, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW atas kesempatan yang
diberikan
untuk
penulis
menempuh
pendidikan di Pascasarjana MIH-UKSW. 2.
Bapak Tri Budiyono, SH, MH selaku Kaprogdi MIH-UKSW
sekaligus
Terimakasih
untuk
sebagai
Pembimbing
kepercayaan
I,
menerima
penulis yang memiliki latar belakang pendidikan bukan hukum, pula untuk kesediaan ditengah kesibukan
dalam
memberikan
arahan
dan
masukan. 3.
Bapak
Umbu
Rauta,
SH,
M.Hum
selaku
pembimbing II, sekaligus sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan bertukar pikir berkaitan dengan
tesis
dan
kampus
tercinta
UKSW.
Terimakasih pula untuk bimbingan dan nasihat serta arahan yang dirasakan penulis selama menjadi
ketua
SMU
maupun
kini
sebagai
mahasiswa bimbingan. vi
4.
Mbak Widia, terimakasih berkenan direpotkan dengan
segala
urusan
administrasi
yang
terkadang saya lalaikan. 5.
Mbak Boni, untuk perkenannya direpotkan ketika penulis menitipkan tesis yang akan diteliti oleh pembimbing.
6.
Bernadeta
Desinova
Krismaningrum,
S.Si,
tunanganku yang senantiasa mendukung dalam segala hal, yang terus mendukung dikala aku tak bersemangat, dan senantiasa menjadi pendengar yang luar biasa. Thx for loving me. Sebuah anugerah hadirmu dalam hidupku. 7.
Kedua
orangtuaku
yang
terus
senantiasa
membawa dalam doa dan pengharapan akan masa depan anaknya. I love both of you. Untuk Papa Maedy dan Bunda pula yang sudah menjadi orangtua
bagiku,
Terimakasih
untuk
segala
dukungan dan doanya. 8.
Ibu Siti Purwatiningsih, orangtua keduaku yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan, dan membawaku dalam setiap sholatnya.
9.
Dr. Surya Satriatrihandaru, M.Sc, Terimkasih untuk
rekomendasinya
memasuki pembimbing
ketika
pascasarjana skripsiku
penulis
akan
MIH-UKSW.
Ex
yang
luar
biasa.
Terimakasih Banyak Bapak. Pula untuk semua Dosen dan Staff fisika UKSW. 10.
Rekan-rekan MIH 2011 : Papi Yosafati Gulo (terimakasih untuk diskusinya), Randy (cepat susul), Kak Gustaf (ayo kk semangat kk, bangun Papua hehehe), Bang Avantia Patria (thx buat vii
file2nya, mari membangun salatiga), Mas Budi (lekas sembuh Pak Wali hehe), Pak Dom (kapan2 saya main timor leste ya), terimakasih untuk kebersamaan selama ini. 11.
Rekan-rekan Kampoeng Salatiga dan Salatiga Cyber Centre, dalam mewujudkan mimpi-mimpi kami senantiasa menjadi supporter yang kocak dan “koplak”, menjadi tempat bercerita dikala penat ala “arisan bapak-bapak”. You are all guys Amazing; keep on freedom!!!
12.
Terimakasih pula kepada Bapak/Ibu, rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih
atas
segala
bantuan
dan
dukungannya selama penulisan tesis ini. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas segala kemurahan hati Bapak/Ibu saudara sekalian. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, pula dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mohonkan saran dan masukan untuk perbaikan di kemudian hari.
Salatiga, November 2012
Andre Sutantyo
viii
DAFTAR BAHAN HUKUM Bahan Hukum Primer 1. Undang – Undang Dasar 1945. 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah hingga perubahan kedua yaitu Undang – undang No 12 tahun 2008. 3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum
sebagaimana
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011. 4. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 . 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pemilihan Kepala Daerah 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan
Calon
Terpilih,
Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pelantikan. ix
Bahan Hukum Sekunder 1. Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Salatiga tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga. 2. Laporan Pertanggungjawaban Pilkada Kota Salatiga tahun 2011 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga. 3. Suplemen Koran Suara Merdeka yakni Semarang metro khususnya liputan seputar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Salatiga tahun 2011. 4. Website Vivanews.com yang memuat berita seputar evaluasi Pilkada. 5. Website seputar
KPU.go.id Pilkada
untuk
serta
mendapatkan
peraturan
–
berita
peraturan
berkaitan dengan Pilkada. 6. Aceproject.org(the electorate knowledge network), suatu website yang berisi artikel-artikel tentang pemilihan
umum.
Merupakan
website
dari
CETRO(Centre for Electoral Reform).
x
ABSTRAK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu dinamika birokratis sekaligus politis. Rotasi pejabat publik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya berdampak munculnya problematika, khususnya problematika hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum KDH dan WKDH. Hal ini terjadi karena tarik-menarik kepentingan yang begitu kuat berkaitan posisi KDH yang dimaknai sebagai Primus Interpares. Pemilihan Umum KDH dan WKDH tahun 2011 di Kota Salatiga menyisakan problematika hukum yang perlu dikaji antara lain dalam kaitannya dengan demokrasi prosedural dan substansial yang berlangsung dalam proses ini seleksi bakal calon, keterlibatan PNS secara langsung maupun tak langsung, netralitas penyelenggara, pasangan calon, serta pemilih dalam hal ini keterlibatan masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya problematika hukum yang ada adalah ketidaktegasan aparat dalam menegakkan norma hukum yang ada baik dikalangan PNS maupun masyarakat sipil, sistem kepartaian yang tidak transparan dan cenderung topdown, penyelenggara dalam hal ini KPU yang ada dalam structural birokrasi pemerintah, serta tingkat pendidikan politik masyarakat yang cenderung rendah. Untuk itu perlu peninjauan ulang terhadap sistem Pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia secara komprehensif.
xi
ABSTRACT Local Election (Election of Regional Head and Deputy Head) is a political as well as bureaucratic dynamics. The rotation of this public officials is influenced by various factors that ultimately result in the emergence problems, especially problems related to law enforcement on local election. This occurs because of the strong interest attraction related to the Regional Head position positions interpreted as Primus interpares. The 2011 Election of Deputy Head in Salatiga has remained legal problems that need to be concern, in relation to procedural and substantial democracy that took place in the candidate selection process, the involvement of civil servants directly or indirectly, neutrality organizers (KPU), candidates, and voters in this case community involvement. Factors that lead to the existing law problems are: problems there is a lack of a clear legal authorities in the enforcement of legal norms that exist among civil servants and civil society, the party system is not transparent and tend to be top-down, organizers, in this case the Commission(KPU) which is exist in structural government bureaucracy, and the level of political education in the community tend to be low. For that a reconsideration on direct election system, which is implemented comprehensively in Indonesia, is necessary.
xii
Daftar Isi Halaman Judul ….……………………………………… Halaman Pengesahan …………………………………. Halaman Pernyataan ………………………………….. Motto ……………………………………………………… Kata Pengantar …………………………………………. Daftar Bahan Hukum…………………………………. Abstrak …………………………………………………… Abstract ….……………………………………….………. Daftar Isi …………………………………………………. BAB I Pendahuluan A. Latar belakang …..…………………………….. B. Perumusan Masalah .....……………………… C. Keaslian Penelitian …..……………………….. D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis………….…………………… 2. Secara Praktis……………………………….. E. Tujuan Penelitian ….….………………………. F. Definisi Operasional ………………………….. G. Kerangka Teori …..…………………………….. H. Metode Penelitian ……………………………… 1. Tipe Penelitian ……………………………… 2. Pendekatan Masalah ……………………… I. Sistematika Penulisan ……………………….. BAB II Teori, Asas dan Sistem Hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH A. Teori-Teori dalam Pemilihan Umum KDH Dan WKDH ……………………………………... 1. Teori Keberlakuan Hukum …….……….. 2. Teori Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila …………………………. 3. Teori Demokrasi dan Perkembangannya Di Indonesia .……………………………….. 4. Teori Pemerintahan Daerah a. Asas Pemerintahan Daerah …………. b. Sistem Rumah Tangga Pemerintahan Daerah …………………
i ii iv v vi ix xi xii xiii 1 7 7 9 9 9 10 10 16 16 16 17
19 19 22 31 45 47 xiii
5. Teori Pengisian Jabatan KDH dan WKDH a. Sistem Pemilihan ………………………. 53 b. Pengangkatan/penunjukan langsung 54 6. Kepala Daerah dari Waktu ke Waktu …. 56 B. Asas-asas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang dan konvensi Internasional 1. Asas-asas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang …………... 64 2. Asas-asas Pemilihan Umum berdasarkan Konvensi Internasional ….. 66 C. Sistem Hukum Pemilihan Umum KDH dan WKDH ……………………………….. 69 BAB III Pemilihan Umum KDH dan WKDH Kota Salatiga tahun 2011 A. Mengenai Pemilu KDH dan WKDH Salatiga.. 74 B. Identifikasi Problematika Hukum Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga Tahun 2011 79 1. Tahap Persiapan ……………………………. 80 2. Tahap Pelaksanaan ………………………… 81 C. Analisa Problematika Pemilihan KDH dan WKDH Kota Salatiga Tahun 2011 ……. 85 D. Perbaikan Pemilihan Umum KDH dan WKDH Pada masa yang akan datang ……………….. 96 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………... B. Saran-saran ……………………………………..
100 102
DAFTAR PUSTAKA A. Buku/Jurnal/Makalah ………………………. B. Skripsi/Tesis/Disertasi ………………………. C. Peraturan Perundangan ……………………. D. Lain-lain ………………………………………….
103 106 107 108
xiv
