PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

--------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PHPU.D-IX/2011

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2011

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA SENIN, 18 APRIL 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 PEMOHON -

Aslaman Sadik dan Andi Hasan Sudil Baenu dan Halimudin Adam Ediarto Rusmin dan La Ode Hasimin Laode Bawngi dan La Ode Bhasani La Onu La Ola dan La Ode Boa Sardiman

TERMOHON KPU Kabupaten Wakatobi ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Senin, 18 April 2011, Pukul 14.20 – 15.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD Maria Farida Indrati Anwar Usman

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Iskandar Ary Nizam

-

Solihin Ilham Adyatama

Termohon: -

Suryono (Ketua KPU Kabupaten Wakatobi) Sadik (Anggota KPU Kabupaten Wakatobi) Supri (Anggota KPU Kabupaten Wakatobi)

Kuasa Hukum Termohon: -

Safarullah Lasa

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Dorel Amir Syamsul Huda Dodi Alfonso Misbahuddin Satu Palli

-

Purnawidiyati Kristian Masipu Dimas Robinson

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 dalam Perkara 40/PHPU.DIX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Dipersilakan kepada Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon dari Kuasanya adalah saya sendiri Muhammad Iskandar, SH., dan di samping kanan saya yang pertama adalah Saudara Ary Nizam, SH., kemudian sebelah kanan berikutnya adalah Saudara Solihin, SH., dan sebelah kanan berikutnya adalah Ilham Adyatama, SH.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Terima kasih.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang di belakang, siapa? Prinsipal? Bukan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Para asisten.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, oke, oke. Termohon?

3

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAFARULLAH LASA Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami saya Safarullah Lesa Kuasa Hukum dari KPU Wakatobi, samping kiri saya Pak Suryono sebagai Ketua KPU, sampingnya lagi Pak Sadik dan Supri sebagai Anggota KPU Wakatobi, Terima kasih.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pihak Terkait?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL AMIR Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor Urut 5, Ir. Hugua dan H. Arhawi. Saya sendiri Dorel Amir, sebelah kanan saya Syamsul Huda, dan Dodi Alfonso, sebelah kiri Misbahuddin, sebelah kiri lagi Satu Palli, belakang Purnawidiyati, Kristian Masipu, Dimas dan Robinson, demikian Yang Mulia. Ya, Terima kasih.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kepada Pemohon, permohonan atau ini sudah final?

12.

apakah

Anda

mau

memperbaiki

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Terima kasih, Yang Mulia. Ada memang beberapa penambahan (…)

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Yang berkaitan dengan redaksional (…)

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Di bagian mana?

4

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Yang pertama, menyangkut berkaitan dengan halaman satu yang pasangan calon, ya, periode 2011 ditambahkan 2016.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD He eh? Oh, tahun 2011…, 2016, oke?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya. Dan itu semua Pemohon yang di Mapasan, Yang Mulia.

19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, yang mana lagi?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Kemudian yang berikutnya adalah di halaman 8, bagian paling atas. Kode kependudukannya adalah 7…, tertulis 74…, 70 titik-titik itu terubah 7407 titik-titik.

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ini Saudara kependudukan?

22.

ndak

pakai

halaman.

Yang

mana

itu

kode

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Huruf h…, huruf h.

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Huruf h, ya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya, terakhir.

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Untuk Kabupaten Wakatobi berkependudukannya adalah 47 (...)

5

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR 7470 tertulis.

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Seharusnya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya, seharusnya 7407 titik-titik.

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD 7407?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya.

31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, lagi?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Cukup, Yang Mulia.

33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya.

35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kalau begitu saya persilakan Saudara dalam waktu singkat menyampaikan pokok-pokok permohonan…, keberatan terhadap hal-hal apa saja yang Saudara sebagai Pemohon sampaikan di sini, tidak usah dibaca satu-persatu. Tapi, misalnya poin dua, poin satu gini keberatannya, buktinya sekian. Poin dua ini sekian. Tinggal nanti saya akan tawarkan

6

lalu kepada Termohon dan Terkait untuk segera menyampaikan jawabannya. Silakan. 36.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan ini kami langsung ke intinya. Bahwa, Nomor satu, ya. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016 dengan Nomor Urut 1, 2, 3, 4 dan 6 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 274/11/KEP/PKWK/II/2011, tanggal 9 Februari 2011. Yang berikut…, yang Nomor dua, keberatan terhadap…, Pemohon keberatan terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupate Wakatobi 2011 dan berita acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum. Yang ketiga, hasil penghitungan suara ini menurut Pemohon dihasilkan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil). Oleh sebab itu mengakibatkan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon dalam ketentuan tersebut bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian dapat dikualifikasikan dalam perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan massif. Kemudian yang berikutnya nomor 4, Pemohon dalam..., menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, sistemik, dan terstruktur, di hampir seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi yang meliputi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko, dengan rincian sebagai berikut; a. Jenis-jenis pelanggaran bersifat sistematis. Pelanggaran sistematis terlihat dari adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Termohon dengan cara-cara membuat daftar pemilih tetap yang jumlah pemilihnya lebih besar dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara, dengan perbedaan signifikan dikaitkan dengan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia dan atau sudah tidak berada di dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Wakatobi karena sementara 7

merantau pada saat menjelang pelaksanaan dan sesudah Pemilukada dan atau pemilih yang dimobilisasi lewat kapal motor dan perahu yang tiba-tiba didatangkan dari..., didatangkan dari penduduk luar Kabupaten Wakatobi atau pemilih tanpa nomor induk kependudukan. b. Sebagai pelaksanaan dari strategi a quo di atas, tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 5, Hugo Arhawi melalui partai pengusungnya telah mengeluarkan surat ketetapan tim pemenangan internal Nomor 010/SK-DB/DPC-WKTB/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 tentang komposisi tim kampanye pemenangan Surgawi akronim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Hugo Arhawi. Di mana di dalam tim tersebut telah menempatkan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Amirudin selaku bendahara. c. Telah terjadi mobilisasi peserta Pemilu eh..., peserta pemilih Pemilukada yang ilegal dari Desa Legu, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, atas nama Harumasi dan Wa Ode Nuryana dari Maluku, Wa Ulu dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku yang didatangkan oleh H. H. Arhawi Huda S.E. Calon Wakil Bupati Wakatobi periode 2011-2016 Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Maret 2011 dengan menumpang kapal motor cahaya murni milik H. Arhawi tersebut. Bahwa terhadap hal-hal pelanggaran yang bersifat semacam ini masih sangat banyak namun hal itu akan kami kemukakan dalam kesempatan lain dan dalam pembuktian di depan persidangan dengan mendatangkan bukti surat dan saksi-saksi yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi. b. Jenis Pelanggaran yang bersifat terstruktur. Bahwa telah terjadi tindakan penggandaan, penambahan serta rekayasa dan manipulasi data wajib pilih serta wajib pilih yang belum cukup umur dan money politic yang dilakukan oleh Termohon di Desa Waha, Desa Wapiapia, Desa Sombu dan Desa Way Luhu. Bahwa terjadi intimidasi yang dilakukan oleh kepala kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama Nursalih Spd. Yang mengarahkan dan memberi tekanan kepada para kepala desa di wilayahnya dengan membentuk tim tujuh pemenangan Ir. H. Hugoa dalam Pemilukada Wakatobi 2011 termasuk memberi uang sebesar Rp 1.700.000,00 kepada atas nama Lamusu Ali Ode. c. Bahwa Termohon telah melakukan penggandaan dan penambahan nama-nama pemilih dalam daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap termasuk mendata wajib pilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan. d. Terjadinya selisih antara daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sebanyak 4.068 jiwa. Selisih ini yang kemudian diindikasikan, dipenuhi dengan mobilisasi wajib pilih dari luar Kabupaten Wakatobi seperti dari Maluku, Kaliabo, dan Ternate di Maluku Utara. Kendari, Bau-Bau, Utan Utara, Pasar Wajo, Pasar Limu, di Sulawesi Tenggara. 8

Mulanya diindikasikan melalui perubahan dari DPS ke DPT dengan memasukkan nama-nama wajib pilih dari luar Kabupaten Wakatobi yang dari kartunya dapat dilihat dari DPS ke DPT 4.068 jiwa didominasi oleh wajib pilih tanpa nomor induk kependudukan atau wajib pilih dengan nomor induk kependudukannya bukan kode kependudukan Kabupaten Wakatobi atau wajib pilih yang nomor induk kependudukannya yang tidak konsisten dengan identitas wajib pilih. e. Bahwa sebagai gambaran dikemukakan bahwa wajib pilih tanpa nomor induk kependudukan sebanyak 5.956 jiwa didominasi Wajib pilih tambahan dari DPS ke DPT dan tidak berdomisili di Kabupaten Wakatobi. Hal inilah yang merupakan mobilisasi wajib pilih melalui kapal motor Aksar I sampai dengan kapal motor Aksar VIII, milik H. Arhawi Ruda (Calon pasangan Nomor 5), singkatnya, DPT dalam Pemilukada Wakatobi terdapat wajib pilih yang bukan penduduk Kabupaten Wakatobi dan tidak memiliki identitas yang jelas atau ilegal. f. Bahwa selanjutnya ditemukan pula wajib pilih di bawah umur dan pemilih yang tercatat namanya di beberapa TPS atau saling ber…, saling tidak…, atau paling tidak, tidak mencoblos…, paling tidak telah mencoblos lebih dari 1 kali pada Pemilukada Wakatobi tersebut. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa contoh wajib pilih yang belum cukup umur tetapi tercantum dalam DPT. Mirnawati, Nomor Induk Kependudukan 7407 dan seterusnya, Lahir di Wanci, berdomisili di Kolopatua, tercantum dalam DPT, DPT TPS 1 desa Patua. Kedua, Kecamatan Patia Kabupaten Wakatobi. Mega di TPS 10, Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci 25 Oktober 1991, berdomisili lingkungan Kolopatua III, ternyata yang bersangkutan masih duduk di bangku sekolah, sekolah SLTP. La Adzis di TPS 10 Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci 30 Januari 1990 atau 20 Tahun berdomisili di lingkungan Kolopatua III, ternyata yang bersangkutan masih di bawah umur. La Ode Abdul Jalil di TPS 10 Kelurahan Wanci, tertulis lahir di Wanci tanggal 30 Januari tahun 1990, berdomisili dilingkungan Kolopatua III, ternyata yang bersangkutan masih di bawah umur. Dan masih banyak lagi lainnya, yang akan kami ajukan dalam pembuktian surat dan saksi-saksi. h. Bahwa mengenai wajib pilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang bukan kode Kependudukan Kabupaten Wakatobi, dapat ditemukan contoh sebagai berikut: Candra Taufik…, dalam DPT/ TPS 2, Palahitu, tertulis lahir di Bau-Bau, tanggal 25 September 1979, 74, berdomisili di lingkungan Soa dengan Nomor Induk kependudukan 74/ 72. 20, 22, 50, 97, 44, 137. Angka awal 74/ 72 adalah kode kependudukan untuk Kota Bau-Bau, Privinsi Sulawesi Tenggara. La Ode Syahrudin (…)

9

37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, oke. Itu yang nama orang ya?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya.

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Candra Taufik, La Ode Syahrudin, Safa Anih. Oke, nanti kita baca sendiri. Kemudian, Syahari Ramadhan, Rahamu, Lusiana…, dan kita baca sendiri. Kemudian apa ini…, yang ‘j’ ini bahwa selanjutnya ada beberapa fakta wajib pilih yang terdaftar namanya di 2 tempat. Oke, sudah lewati saja…, sekarang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa dengan dalil…, Musrembang (Pasangan Nomor Urut 5) selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, Ir. Hugo Bua telah melakukan sosialisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi (Periode 2011-2016) di 8 kecamatan Sekabupaten Wakatobi. Musrembang ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011, yaitu, terjadi pada saat sesudah selesai tahapan penetapan pasangan calon ditingkat partai pengusung. b. Bahwa dalam rangka Musrembang ini, pasangan calon Nomor Urut 5 (Ir.Ha Bua) melalui perangkat pemerintah yang notabene, “Bawahan Ir. Hugo Bua telah membagi-bagikan uang dalam amplop kepada orang yang hadir dalam acara selingannya, berupa hiburan, nyanyi.” Yang mana orang-orang yang diberi uang ini sebagai orang relawan pasangan calon Nomor Urut 5. Bahwa selain itu pasangan calon Nomor Urut 5, yaitu Ir. Hugo Bua dalam kapensasi Pak Bupati, telah membagi-bagikan uang atas nama bantuan kepada tokoh agama, para imam, dan pengurus masjid sebesar Rp 5.000.000,00 setiap masjid Sekabupaten Wakatobi, yang dilakukannya setelah penetapan pasangan calon di tingkat partai pengusung Nomor Urut 5. Sedangkan dalam mata anggaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tidak terdapat mata anggaran untuk bantuan rumah ibadah. Bahwa selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 5, secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi, telah membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang secara…, yang tidak perlu kami sebutkan secara satu per satu.

10

Kemudian, jenis pelanggaran lainnya…, dan ini masih…, selain yang disebutkan di sini, masih banyak lagi yang lainnya, yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian melalui surat dan Saksi-Saksi. Jenis pelanggaran lainnya bahwa telah terjadi…, TPS 3 Kelurahan Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, kertas suara yang dibagikan kepada wajib pilih atas nama Wahadiyah, telah tercoblos sebelum Wahadiyah mencoblos surat suara dan coblosan yang sudah ada itu berada pada gambar pasangan Nomor Urut 5. b. Bahwa Termohon secara sengaja, lalai dengan tidak mengada…, tidak mengadakan formulir C-5 dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi. Sebagai sarana jika terjadi perpindahan tempat pencoblosan bagi wajib pilih, sementara banyak sekali wajib pilih yang melakukan perubahan tempat pencoblos, sedangkan tempat pencoblos…, awal tidak tercoret namanya dalam Daftar Pemilu Tetap pada TPS sebelumnya. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap, TPS 4 Kelurahan Kode Wai, Kecamatan Tomia terdapat kurang lebih 30 pemilih tanpa nomor induk kependudukan dan seterusnya sampai nomor 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian ter…, seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa telah terbukti secara sadar meyakinkan, ada begitu banyak dan atau berbagai kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon sengaja dan melawan hukum telah melakukan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifasi sebagai massif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagaian…, sebagian unsur-unsur dan elemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan/atau yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Wakatobi. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau melanggar pemungutan…, melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu pemungutan suara…, oleh karena itu pemungutan suara ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggara Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik…, money politics atau politik uang. Bahwa para Pemohon sebagai peserta pada saat Pemilukada Tahun 2011, secara keseluruhan memperoleh suara 51,56%. Bila menggunakan uraian tersebut…, bila menggunakan uraian seperti Pemohon telah uraikan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan telah didah…, didahului oleh berbagai pelanggaran dan/atau kecurangan maupun 11

terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dan terakhir…, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mah…, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Meminta…, menerima dan mengabulkan permohonan (suara tidak terdengar jelas) yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011, tanggal 2…, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum; 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Hugo Bua dan H. Arhawi Ruda, S.E., sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2016; 4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan pemungutan suara ulang Pemiluka…, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan atau menurut ketentuan undang-undang sejak putusan Mahkamah ditetapkan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bano. Jakarta 6 April 2011, Tim Kuasa Hukum para Pemohon. Terima kasih. 41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, itulah permohonan yang berisi fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Wakatobi sebagaimana didalilkan dan mulai dibuktikan oleh Pemohon. Bukti-buktinya nanti yang berupa dokumen nanti akan kami periksa yang berupa Saksi-Saksi dan keterangan akan digunakan di dalam sidang yang terbuka, baik Saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dan Pihak Terkait. Cuma sejak awal saya katakan Saksi itu ndak usah banyak-banyak karena kalau Saksi banyak-banyak itu kalau tidak substantif yang mengatakan melihat orang bagi uang, itu ndak ada gunanya karena orang bagi uang meskipun bisa membuktikan pasti tidak bisa melihat orang yang diberi uang itu memilih orang yang memberi uang…, pasti sudah. 12

Oleh sebab itu yang saya katakan substantif itu sifatnya sistematis, terstruktur, dan massif. Apa itu ukurannya, sudah ada di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Untuk itu kapada KPU Wakatobi, apakah Saudara akan menanggapi ini sekarang karena tidak ada perubahan-perubahan mendasar dari yang sudah disampaikan. 42.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAFARULLAH LASA Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah siap untuk menanggapinya.

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Pihak Terkait, juga? Oke, baik.

44.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL AMIR Kami siap, Yang Mulia.

45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sekarang silakan Anda menyampaikan tanggapan. Silakan.

46.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAFARULLAH LASA Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami sebagai Termohon KPU Wakatobi akan menanggapi langsung hal-hal yang dituduhkan oleh pemohon terhadap proses penyelenggaraan yang merupakan tanggung jawab dari pada KPU Wakatobi. Dalam eksepsi tentang eror in objecto, kami akan lebih persingkat, Yang Mulia. Bahwa mengacu pada Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan.., Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 2, bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/ (…)

47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, langsung ke, yang (…)

13

48.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAFARULLAH LASA Intinya.

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Berikutnya, karena kalau soal eror itu sudah ada puluhan, Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang menyatakan bahwa kita ndak menghitung angka, sudah ada yurisprudensinya dan sudah puluhan kali, jadi soal objek itu. ke, anu saja, Pokoknya?

50.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAFARULLAH LASA Kami langsung ke pokok perkara, Yang Mulia. terima kasih, Yang Mulia. Tanggapan tentang dalil para Pemohon pada angka 4 huruf (a), bagian huruf a adalah tidak benar oleh karena Pemohon telah menetapkan DPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. KPU adalah pengguna akhir data Pemilu, ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelengaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf (f), job penjelasannya menyatakan dalam pemutahiran data pemilih kabupaten kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah, dimana proses penetapan DPT melalui tahapan yang berawal dari daftar penduduk potensial pemilihan Pemilu atau DPU 4, yang berasal dari kantor dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Wakatobi yang disandingkan dengan DPT Pemilu Pilpres 2009, yang selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui BPK untuk dimutakhirkan oleh petugas pemutakhir data pemilih PPDP dan PPS untuk setiap TPS, hasil PPDP tersebut selanjutnya ditetapkan jadi DPS oleh PPS yang kemudian diumumkan selama 21 hari di kantor-kantor desa dan tempat yang mudah dijangkau masyarakat, sesuai Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Bahwa selanjutnya kepada masyarakat yang melapor.., yang melaporkan tentang adanya masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi salah tulis identitasnya, akan diperbaiki oleh PPS dengan cara menyusun daftar pemilih perbaikan, kemudian selanjutnya diumumkan kembali ke BPS di tempat-tempat yang terbuka dan terjangkaui oleh masyarakat. Dan selanjutnya bahwa rekap, kemudian rekap pemilih terdaftar di tingkat kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke KPU untuk ditetapkan sebagai DPT, sehingga sangat wajar kalau terjadi perbedaan jumlah pemilih dari DPS menjadi DPT, terlebih lagi pada saat penetapan DPT yang dihadiri oleh unsur partai politik, termasuk partai politik pendukung 14

masing-masing pasangan calon unsur dari Polres Wakatobi, unsur Panwaslukada tidak ada protes maupun keberatan pada rapat tersebut dan munculnya permasalahan DPT ini setelah ada pemenang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Wakatobi. Nomor 4, bahwa tentang dalil para pemohon pada angka 4 huruf (b), pada bagian (c), adalah tidak benar karena pendaftaran di, dan penomoran NIK tidak dilakukan oleh Termohon oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari dinas catatan sipil Kabupaten Wakatobi. Bagian (d), adalah tidak benar karena terjadinya selisih antara DPS dan DPT adalah bukan rekayasa Termohon, ini murni akibat pertambahan pemilih dimana sebagai gambaran bahwa DPS tersebut bersumber dari DP 4 hasil Pilpres Tahun 2009 sementara DPT ditetapkan tahun 2011. Bagian (e), adalah tidak benar karena wajib pilih yang ditetapkan KPU dalam DPT adalah telah melalui tahapan verifikasi sebagaimana yang kami uraikan diatas. Bagian (f), adalah tidak benar karena tidak ada Pemilih yang mencoblos 2 kali, walaupun mungkin ada nama yang sama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran berbeda tapi bulan dan tahun kelahiran yang berbeda dan mengenai dugaan adanya pemilih yang belum cukup umur yang terdapat dalam DPT bisa saja mereka-mereka sudah pernah kawin sehingga berhak untuk memilih, terlebih lagi dalam dalil permohonan para Pemohon hanya menyatakan adanya pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menguraikan, apakah mereka memilih atau tidak memilih. Bagian (h), dan (e) mengenai kode kependudukan atau NIP, adalah merupakan kewenangan Capil, tetapi yang dapat kami pastikan bahwa tidak ada pemilih ganda dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, ini sesuai dengan tidak adanya laporan pelanggaran baik di tingkat kecamat.., kecamatan maupun di tingkat kabupten. Bagian (j), tentang dugaan adanya pemilih yang terdaftar di 2 TPS, dalam TPS dan DPT, hal ini bisa saja terjadi karena yang bersangkutan mungkin pernah tinggal di desa lain pada saat pendataan penduduk sebelum pemilihan legislative dan Pilpres dan kemudian telah pindah saat sebelum tahapan pemilukada tetapi yang dapat kami pastikan oleh Termohon bahwa tidak ada yang memilih lebih dari 1 kali. Tentang dalil permohonan pada Huruf D bagian (a), adalah tidak benar karena tidak ada surat yang sesuai yang sudah terlebih dahulu tercoblos sebelum dicoblos oleh pemilih. Bagian (b) benar Termohon tidak mengadakan formulir C-5. Justru sebaliknya, Pemohon tidak paham tentang formulir C-5 itu sendiri. Yang dimaksud formulir C-5 adalah sebagai sar…, adalah formu…, adalah formulir sebagai sarana jika terjadi perubahan tempat mencoblos, bahwa yang sesungguhnya formulir C-5 adalah formulir penggunaan surat suara 15

cadangan dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Sedangkan bagi pemilih yang berkeinginan untuk memin…, memindahkan tempat pencoblosannya, cukup dengan surat pengantar dari KPPS yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua KPPS. Huruf C sampai dengan Q tentang Nomor Induk Kependudukan. Lagi-lagi Termohon tegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Termohon, terlebih lagi sejak adanya DPS sampai ditetapkannya menjadi DPT tidak pernah ada keberatan, baik dari masyarakat, Panwaslukada, pemantau Pemilukada, maupun dari pasangan calon yang menyangkut DPT. Berdasarkan uraian di atas, kami mohonkan kepada Yang Majelis untuk dalam pokok perkara, menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya. Menolak untuk seluruhnya keberatan para Pemohon. Tiga, menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, juncto Nomor 274/20/PKWK/IV/2011, tanggal 22 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum. Demikian jawaban Termohon. Atas perkenaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. 51.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, silakan dari Pihak Terkait.

52.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL AMIR Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, Yang Mulia, sebelum kami menjawab permohonan Pemohon, kami ingin sampaikan bahwa kami hanya menjawab apa yang didalilkan oleh Pemohon secara konkrit di permohonan ini. Hal ini perlu kami sampaikan Yang Mulia, oleh karena di dalilnya, Pemohon menyebutkan akan…, sebagai contoh di halaman 6 huruf d bahwa terhadap hal-hal yang bersifat sistematis, masih sangat banyak namun hal ini akan kami kemukakan dalam kesempatan pembuktian di dalam persidangan, dengan mendatangkan banyak Saksi-Saksi yang tersebar di seluruh wilayah.

16

Jadi menurut kami, Yang Mulia, bahwa sesuai hukum acara, yang dibuktikan haruslah yang didalilkan di permohonan ini. Kemudian kami lanjutkan, Yang Mulia, kami me…, 53.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Enggak usah eksepsi, ya.

54.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL AMIR Ya.

55.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti intinya saya baca sendiri saja.

56.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL AMIR Dalam jawaban kami, kami menyampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara, dalam sesi ada 4t hal. Namun demikian yang paling terpenting adalah bahwa berbeda dengan yang disampaikan oleh Pemohon KPU tadi, mengenai error in objecto, bahwa yang kami persoalkan di sini adalah bahwa permohonan Pemohon error in objecto berkaitan dengan produk dari KPU itu sendiri. Dalam permohonan ini, Pemohon hendak membatalkan dan meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak sah Keputusan pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/ dan seterusnya Tahun 2011, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi, juncto dan seterusnya. Sementara menurut kami dan…, dengan mengacu kepada berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, bahwa seharusnya Pemohon adalah meminta membatalkan Berita A…, Berita Acara Rekut…, Rekapitulasi tanggal 1 April 2011, bukannya meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 274/19/PKWK/ dan seterusnya, tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi, Yang Mulia, dalam permohonan ini Pemohon tidak membatalkan Berita Acara rekapitulasi, tertanggal 1 April 2011. Kemudian kami lanjutkan, Yang Mulia, bahwa permohonan Pemohon juga tidak memenuhi syarat formil permohonan mengenai domisili karena dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan domisili hukum Pemohon. Dalam hal ini telah dikuasakan kepada kantor Law Office Jimmy Solihin and Partners. 17

Kemudian bagian C, kami juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sengketa, oleh karena Pemohon tidak meminta petitumnya untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Pasal 6 PMK Nomor 15. Mengenai argumentasi dan seterusnya kami anggap dibacakan, sudah tertera dalam…, termuat dalam permo…, jawaban kami. Kemudian juga bahwa permohonan Pemohon kabur atau obscure libel, oleh karena petitum permohonan meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Hugo Bua dan Arhawi, S.E., sebagai pemenang Pemilu Kabupaten Wakatobi. Bahwa dalam permohonan tidak satu pun…, namun dalam permohonan tidak ada satu pun didalilkan mengenai pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak Terkait. Dan soal pelanggaran ini kami akan membantah dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi kami, Yang Mulia. Kemudian, masuk dalam pokok permohonan kami langsung ke apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu, kami tidak terlalu detail menjawab, Yang Mulia karena sudah termuat dalam jawaban kami bahwa mengenai Khamirudin selaku bendahara dimasukkan dalam tim kemenangan internal, dapat kami jawab bahwa Surat Nomor 11 tertanggal 30 April 2010 sudah dicabut oleh partai penerbitnya, yaitu PDIP. Jadi, klien kami, prinsipal kami adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian, adanya mobilisasi tuduhan dari Pemohon adanya mobilisasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan menggunakan kapal motor Cahaya Murni milik H. Arhawi Calon Wakil Bupati Nomor 5, dapat kami sampaikan bahwa faktanya motor Cahaya Murni adalah bukan milik H. Arhawi. Kapal-kapal yang dimiliki H. Arhawi, antara lain adalah kapal KM. Aksar Saputra No.1, rutenya adalah trayek Wanci Bau-Bau, kemudian KM. Aksar Saputra 02, dengan rute trayek Ternate. Jadi, kami tegaskan sekali lagi Cahaya Motor bukanlah milik Pihak Terkait. Kemudian, tuduhan Pihak Terkait bahwa Camat Wangi-wangi belum mengerahkan dan memberikan tekanan ke kepala desa, dengan membentuk tim tujuh bagi kemenangan Ir. Hugo Bua, dapat kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Oleh karena Camat Wangi-wangi tidak pernah membagikan uang-uang tersebut dan ini akan kami buktikan dengan saksi-saksi dan keterangan tertulis pada proses pembuktian nanti. Kemudian, mengenai mobilisasi pemilih sebanyak 5.956, itu pun juga tidak benar. Oleh karena faktanya kapal milik H. Arhawi pada bulan Februari dan Maret, hanya dua kapal yang memasuki wilayah Kabupaten Wakatobi yaitu, KM. Aksar Saputra 07, berangkat dari Ternate tanggal 25 April…, eh 25 Februari 2011 dan tiba di Wanci tanggal 27 Februari 2011. Sementara KM. Aksar Saputra 08, baru selesai dibuat dan diberangkatkan dari Bitung, tanggal 18 Maret dan tiba di Wanci tanggal 20 Maret 2010…, 2011. Nah, yang paling aneh dari jumlah seluruh penumpang dari kedua kapal itu hanya tidak lebih dari 136 orang. Jadi, menurut kami dalil 18

Pemohon tidak logis, menyebutkan adanya mobilisasi sejumlah lima ribu sekian. Kemudian, mengenai adanya Musrembang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, yang dilaksanakan di 8 kecamatan. Dapat kami sampaikan bahwa mus rembang merupakan agenda tahunan pemerintah, dan itu berlangsung secara rutin. Kemudian, disebutkan juga bahwa Musrembang bawahan sekaligus Ir. Hugo Bua membagi-bagikan uang, hal ini kami bantah dan dapat kami sampaikan bahwa uang saweran tersebut merupakan hal yang biasa, dan menjadi budaya warga Wakatobi. Dimana dalam acara-acara, uang itu hanya diberikan kepada yang menggantikan pejabat atau yang ditunjuk menjanji…,menyanyi untuk menari. Jadi, sudah apa…, kebiasaan seharihari, budaya dari masyarakat. Kemudian, mengenai adanya pembagian uang Rp 5.000.000,00 yang tersebar sesuai dengan yang disebut Pemohon, kami dapat membantah bahwa itu tidak benar dan item-nya akan kami bantah dalam pembuktian nanti. Berdasarkan, hal-hal tersebut, Yang Mulia. Kami mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam eksepsi; 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan. 3. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya. 4. Menolak permohonan pihak Pemohon untuk seluruhnya. Demikian, Yang Mulia. 57.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Dengan demikian, sanggahan sudah disampaikan maka berikutnya adalah pembuktian. Untuk pembuktian besok, pembuktian itu pertama dokumen, tentu saja. Supaya yang punya dokumen-dokumen penguat atas dalilnya itu disampaikan. Dan saya kira Pemohon sudah, kalau mau melengkapi lagi masih ada waktu, ya. Yang kedua, lalu bisa saksi-saksi. Pembuktian besok, besok Saudara adu dokumen di sini bisa juga mengadukan saksi-saksi. Misalnya, Termohon punya dokumen, yaitu salah ini buktian yang kami punya barusan…, tidak ini. Nah, nanti kami yang menilai, lalu saksi seperti yang saya katakan tadi jangan terlalu bernafsu mendatangkan saksi ya. Saksi yang banyak pun itu sering kalah, maka yang Termohon maupun yang Pemohon, saksi yang banyak-banyak di sini sering kalah juga. Ndak usah banyak-banyak, karena kita bicara substansinya pun. Terkait juga mengajukan saksi-saksi dan supaya begitu sehingga tidak terlalu banyak mengerahkan orang yang intinya itu tidak…, apa…, menunjukkan adanya tersturuktur. Kalau saksi-saksi eceran itu, ya boleh cuma itu ranahnya, ranahnya pidana ya. Saya kira itu Saudara Syamsul Huda dan Alfonso untuk sekedar diketahui pengalaman19

pengalaman di sini, kadang kala bawa Saksi satu, menang, bawa Saksi 91 kalah. Karena kita tidak…, oleh sebab itu pada sistematis, terstruktur, dan massif. Sehingga, Saksinya itu kuat, nah nanti dipilih sendiri. Baiklah. Sidang akan ditunda sampai besok sore jam 16.00 untuk Pembuktian. Nanti saksi-saksi (…) 58.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA Yang…, Yang Mulia.

59.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Siapa?

60.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA Sebelum ditutup, untuk menertibkan persidangan tentu, bukan hanya soal substansi permohonan tapi juga prosedur normal, kami menerima informasi dari Prinsipal bahwa ada salah satu pasangan calon (…)

61.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Prinsipal Pemohon atau apa?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL HUDA Prinsipal kami. Prinsipal kami, meminta kepada kami agar menyampaikan kepada Yang Mulia, Majelis, bahwa ada komunikasi intensif antara Prisipal dengan salah satu pasangan calon dari Pemohon…, dari para Pemohon itu yang ternyata menyatakan tidak menyampaikan persetujuan mengajukan gugutan atau permohonan ini. Nah, berawal dari situ tentu kami mohon kepada Majelis untuk menanyakan langsung kepada Penasihat Hukum, bagaimana dulu diberi kuasa, siapa yang datang, apakah memang betul memberikan persetujuan, karena kalau itu tidak, berarti ada sesuat yang cacat secara prosedural maupun cacat secara hukum. Yang ini saya kira membahayakan kalau ternyata ini diteruskan, mohon kepa…, melalui Yang Mulia bisa ditanyakan kepada penasihat hukum apakah ada bentuk seluruh pasangan calon itu memberikan persetujuan dengan tanda tangan secara langsung disurat kuasa itu, mungkin bisa diperiksa surat kuasanya dan mungkin juga KTP untuk mencocokkan. Terima kasih, Yang Mulia.

20

63.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau surat kuasa disini, ditanda tangani pertama Drs. Astama Iskandar dan Andi Hasan, tetapi itu kami anggap..., ini kami anggap sah. Cuma kalau ada bukti bahwa ini tidak sah dan ada yang mempersoalkan, saya minta keterangan dari Kuasa Pemohon, ini Bapak Iskandar, Solihin, dan kawan-kawan. Apakah semua orang yang tanda tangan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ini. Saudara asli tanda tangannya dari yang bersangkutan?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Terima kasih, Yang Mulia. asli semua tanda tangannya.

65.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Semua, asli?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Ya.

67.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi, tadi ada yang katanya komunikasi ke Pemohon, apa yang dimaksud?

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISKANDAR Kami harapkan agar Terkait untuk membawa buktikan dalam Persidangan ini bahwa ada yang tidak menandatangani karena dia menyangkali daripada fakta yang suda ada. Terima kasih, Yang Mulia.

69.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, apakah Saudara Pem..., Pihak Terkait ingin menyampaikan sesuatu?

70.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA Baik, Yang Mulia, kami akan komunikasikan kembali dengan Prinsipal. Kalau memang Prinsipal ternyata membata…, membawa bukti, misalnya KTP dan akan dicocokkan waktu pembuktian dengan surat

21

kuasa, mana tanda tangan surat kuasa dan KTP, kita mengsinkronkan di situ, apakah sesuai atau tidak, Terima kasih. 71.

akan

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Putu..., itu..., baik (...)

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARY NIZAM Mohon maaf, Yang Mulia. Berkaitan dengan tadi keterangan dari Pihak Terkait. Bahwa Prinsipal dari Pihak Terkait mengatakan adanya informasi dari salah satu pemberi kuasa kami, tidak bersedia, tidak menutujui persetujuan ini. Jadi, dalil adanya informasi dari salah satu pemberi kuasa kami itu untuk dibuktikan, bukan administrasi KTP atau tanda tangan. Adanya informasi, mohon dengan cacatan Majelis.

73.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, besok ini akan diminta klarifikasi dari Pihak Terkait tentang kepastian ini dan saudara juga me…, sebab bisa jadi dia sudah tanda tangan lalu sesudah perkara masuk itu lalu dia mau menarik diri tidak bilang kepada Saudara, tapi bilang kepada Pihak Terkait, itu bisa saja. Makanya, besok harus di- clear- kan gitu, ya. siapa tahu memang menarik diri juga belum sampai kepada Saudara. Tapi, besok di-clear-kan. Baik, sidang akan ditunda sampai besok jam…, har…, besok hari Selasa ,tanggal 19, jam 16.00 WIB. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 15.07 WIB

Jakarta, 18 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

22