Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 221/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2010

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMOHON, TERMOHON, PIHAK TERKAIT, KPU, BAWASLU, KPU PROVINSI PAPUA, PANWASLU KABUPATEN, KEMENDAGRI, KEMENKEU, DAN GUBERNUR PAPUA (IV)

JAKARTA SELASA, 3 JULI 2012

PERIHAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 221/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

Petrus Yoram Mambai dan Imanuel Yenu Decky Nenepat dan Origenes Runtuboi Marinus Worabai dan Bolly Frederik Adolf Steve Waramori dan Titus Sumbari

TERMOHON KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ACARA Mendengarkan Keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten, Kemendagri, Kemenkeu, dan Gubernur Papua (IV) Selasa, 3 Juli 2012, Pukul 09.12 – 10.46 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 1) M. Akil Mochtar 2) Hamdan Zoelva 3) Muhammad Alim Saiful Anwar Cholidin Nasir

SUSUNAN PERSIDANGAN

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010: 1. Petrus Yoram Mambai B. Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010 : 1. Origenes Runtuboi C. Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010: 1. Bolly Frederik D. Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010: 1. Titus Sumbari E. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nikanor Rumaikewi Marthen L. Ayomi Petrus A. Abaa Emma Duwiri Samuel R. mirino Isak Baransano

F. Kuasa Hukum Termohon: 1. Petrus Ell G. Pihak Terkait: 1. Tonny Tesar H. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Habel Rumbiak 2. Muhammad Asrun I. KPU Pusat: 1. Hadar Gumay J. KPU Provinsi: 1. Ferry Kareth ii

K. Bawaslu: 1. Daniel Zuchron L. Panwas Kabupaten: 1. Christian Rumboirusi M. Pemerintah: 1. Sukoco (Kemendagri)

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB 1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010, 219/PHPU.D-VIII/2010, 220/PHPU.D-VIII/2010, dan 221/PHPU.DVIII/2010 saya nyatakan … Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara-Saudara, saya panggil dulu satu per satu. Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010 hadir? Ya, perkenalkan diri.

2.

PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Sidang perkara di Mahkamah Konstitusi, saya Petrus Yoram Mambai (Pemohon I) untuk Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010. Terima kasih.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Imanuel, Imanuel Yenu tidak hadir, ya? Tidak hadir? Pemohon yang Perkara Nomor 118/PHPU.D-VIII/2010 ini kan ada dua … eh, Perkara 218/PHPU.D-VIII/2010, Petrus Yoram Mambai dan Imanuel Yenu?

4.

PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Imanuel Yenunya tidak hadir, Pak.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Pemohon Perkara Nomor perkenalkan diri dulu.

6.

PEMOHON PERKARA ORIGENES RUNTUBOI

NOMOR

219/PHPU.D-VIII/2010?

Ya,

219/PHPU.D-VIII/2010:

Majelis Hakim Yang Mulia, saya Origenes Runtuboi (Pemohon Nomor II), selaku (…)

1

7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Jadi, Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010 hadir sendiri juga?

8.

PEMOHON PERKARA ORIGENES RUNTUBOI

NOMOR

219/PHPU.D-VIII/2010:

NOMOR

219/PHPU.D-VIII/2010:

Ya. 9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Decky Nenepat, hadir?

10.

PEMOHON PERKARA ORIGENES RUNTUBOI Tidak hadir.

11.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak hadir. Kuasa Hukumnya?

12.

PEMOHON PERKARA ORIGENES RUNTUBOI

NOMOR

219/PHPU.D-VIII/2010:

Tidak hadir. 13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kuasa Hukum tidak hadir.

14.

PEMOHON PERKARA ORIGENES RUNTUBOI

NOMOR

219/PHPU.D-VIII/2010:

Terima kasih. 15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010?

16.

PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Siap, Yang Mulia. 2

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Duduk saja, Pak. Hidupkan miknya.

18.

PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Saya Bolly Frederik, Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.DVIII/2010. Marinus Worabai, Almarhum, tidak hadir.

19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Marinus Worabai (…)

20.

PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Siap.

21.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Betul, ya?

22.

PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya.

23.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bolly Frederik, tidak hadir?

24.

PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Saya, Pak.

25.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh, Saudara yang Bolly Frederik. Baik, Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010?

3

26.

PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.D-VIII/2010: TITUS SUMBARI Siap, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.DVIII/2010, Titus Sumbari. Sementara Adolf Steve Waramori tidak hadir. Terima kasih.

27.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Yang hadir Titus Sambari, ya. Matikan miknya, Pak, di sana. Berikutnya, Termohon KPU Kabupaten Yapen … Kepulauan Yapen. Silakan.

28.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Terima kasih, Yang Mulia. Saya Petrus Ell, Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan hadir juga Prinsipal Ketua KPU dan Para Anggota. Terima kasih.

29.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ketua dan Para Anggota, hadir lengkap lima? Hadir, ya?

30.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, lengkap, Yang Mulia.

31.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pihak Terkait?

32.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HABEL RUMBIAK Siap, Yang Mulia. Saya Habel Rumbiak dan rekan Muhammad Asrun, Kuasa dari Pihak Terkait, dan bersama kami Prinsipal, Tonny Tesar (Pihak Terkait). Terima kasih.

33.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Komisi Pemilihan Umum, hadir?

34.

KPU PUSAT: HADAR GUMAY Hadir, Yang Mulia. Hadar Gumay dari KPU RI periode 2012-2017.

4

35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Hadar Gumay, ya? Jangan salah-salah sebut lagi, sekarang sudah KPU, sudah komisioner. Dahulu biasanya jadi ahli, Cetro, tapi sekarang sudah KPU jangan salah-salah sebut. KPU Provinsi Papua?

36.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Yang Mulia. Kami, Ferry Kareth (Anggota KPU Provinsi Papua). Saat ini hadir untuk mewakili KPU Provinsi Papua. Terima kasih.

37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Panwalu Kabupaten Kepulauan Yapen?

38.

PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Yang Mulia Hakim. Saya Christian Rumboirusi (Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen), hadir.

39.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Badan Pengawas Pemilu?

40.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari badan pengawas pemilu, Daniel Zuchron (Anggota). Terima kasih.

41.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Daniel Zuchron?

42.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Ya.

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Gubernur Provinsi Papua? Tidak hadir. Kementerian Dalam Negeri?

5

44.

KEMENDAGRI: SUKOCO Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Sukoco (Kasubdit Wilayah Papua).

45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kasubdit?

46.

KEMENDAGRI: SUKOCO Wilayah IV Papua.

47.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Wilayah Papua?

48.

KEMENDAGRI: SUKOCO Ya, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih.

49.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kementerian Keuangan? Tidak hadir. Baiklah. Saudara-Saudara, ini kasus untuk Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen ini sudah berlangsung sedemikian lama, ya. Sudah hampir satu setengah tahun sejak putusan diucapkan. Problem datang silih berganti dan … tapi soalnya harus kita selesaikan, biar tidak menambah rumitnya republik ini, apalagi Papua. Saudara-Saudara, ketika persoalan ini di bawa ke Mahkamah Konstitusi, maka secara institusional badan penyelenggara, baik pengawas maupun penyelenggara, pihak peserta pemilu, itu proses tahapannya sudah berlangsung, sudah selesai. Di Mahkamah ini kan penyelesaian sengketa hasil pemilu, sesuai dengan ketentuan undangundang yang mewajibkan bahwa sengketa hasil pemilu, termasuk hasil pemilukada ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan sudah diberikan, di mana pun di seluruh dunia yang namanya putusan pengadilan itu dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Hanya mungkin dilakukan eksiminasi atau apapun namanya, hanya dengan proses hukum acara, tidak bisa di luar itu. Itu prinsip peradilan di seluruh dunia. Oleh karena itu karena putusan Mahkamah ini final and binding, sama juga, dan itu menjadi ciri dari seluruh Mahkamah Konstitusi di dunia, maka hari ini, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dan tentu kalau putusan ini tidak dilaksanakan, sepanjang masalah di Kepulauan Yapen itu tidak akan pernah ada kepala daerah. Karena sengketanya mangkrak 6

di sini, istilah … saya bukan orang Jawa, tapi saya enggak tahu apa artinya mangkrak itu katanya tidak jalan, berhenti di tempat, gitu lho, tidak selesai. Oleh karena itu, berbagai surat, berbagai … apa sudah … masuklah ke Mahkamah ini dan kita harus selesaikan itu. Oleh sebab itu, hari ini secara resmi kita akan membuka kembali sidang ini, mendengar pihak-pihak, kemudian dengan alasan hukum yang cukup, maka Mahkamah ini harus mengambil keputusan. Untuk pertama, saya ingin mendengar Saudara dari KPU Papua … Kepulauan Yapen. Apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan putusan MK yang lalu itu? Silakan. 50.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, terima kasih, Yang Mulia.

51.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Di samping tentu tertulis sudah ada, tapi inti-intinya Saudara harus sampaikan. Silakan.

52.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat bertemu kembali, satu setengah tahun yang lalu dalam kasus yang sama. Pasca Putusan MK tanggal 30 Desember 2010, ternyata salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengundurkan diri atas nama Deni Kumar. Sementara yang tersisa adalah tiga orang dan daftar tunggu untuk PAW itu juga sudah tidak ada, sehingga praktis semua kegiatan hanya dilakukan oleh tiga anggota KPU sambil menunggu proses PAW tahap berikutnya karena daftar tunggunya sudah habis. Dalam proses itu, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2011, atas inisiatif Termohon, maka Termohon melaksanakan putusan MK dengan menghadirkan Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, serta KPU Provinsi Papua dalam rapat atau Pleno terbuka yang menghadirkan para kandidat, serta partai-partai pendukung dan dilakukan verifikasi secara terbuka. Sehingga KPU bisa menentukan bahwa dukungan kepada kandidat mana yang benar berdasarkan partai politik atau pengurus yang hadir pada saat itu dan itu telah dituangkan dalam satu keputusan bersama, daftar hadir, dan semuanya sudah ditandatangani oleh Bawaslu, KPU provinsi, panwaslu, panwas kabupaten, serta kandidat, dan partai pendukung yang hadir ketika itu. Setelah proses pada 22 Agustus 2011, kemudian kami melaporkan hasil tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam surat jawaban MK bahwa perkara tersebut telah … dalam putusannya bersifat final dan 7

inkrach. Sehingga kami terus beberapa kali mendatangi Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun tertulis untuk meminta petunjuk selanjutnya. Dalam tenggat waktu sekitar satu tahun itu, kemudian proses seleksi dan rekrutmen untuk anggota KPU yang baru, sepuluh orang, masih dalam tahap proses. Kemudian akhirnya pada Januari 2012, tepatnya tanggal 19 Januari 2011, dilakukan pergantian antar waktu. Jadi, dua anggota KPU baru yang masuk untuk melengkapi komposisi lima anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan komposisi lima keanggotaan KPU Kabupaten Yapen, maka tahapan dimulai pada awal April 2012. Proses selanjutnya, KPU melakukan audience dengan pejabat bupati atas nama Saudara Ir. Helly Weror untuk berkoordinasi menyangkut pelaksanaan pemilukada ulang, sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan MK, 30 Desember 2012. Ternyata, Saudara pejabat bupati dalam suratnya tertanggal 30 April 2012, justru bukannya mendukung apa yang diprogramkan oleh KPU. Tetapi sebaliknya, dalam suratnya tertanggal 30 April 2011, poin dua, dengan tegas menyatakan bahwa semua kegiatan-kegiatan KPU yang bersumber dari dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk sementara waktu tidak kami layani atau di-pending, termasuk kegiatan tender pekerjaan pencetakan suara atau formulir lainnya. Dengan adanya surat pejabat bupati tersebut, maka praktis semua kegiatan KPU vakum. Bahkan untuk perjalanan dinas untuk memenuhi undangan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi ini pun, tidak ada dana dari pemda, justru diambil daripada SPPD Bupati Kabupaten Yapen, jadi bukan dari posnya KPU. Yang berikut bahwa sebelumnya ada juga pernyataan sikap dari semua kandidat pada tanggal 28 Januari 2011, yang menyatakan bahwa semua kandidat tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan Pemilukada Ulang Kabupaten Yapen, kecuali yang mengikuti hanyalah Pasangan Kandidat Nomor 2 atas nama Tonny Tesar dan pasangannya. Jadi, sudah ada pernyataan sikap resmi dari para kandidat bahwa tidak mengikuti tahapan. Dan terbukti bahwa pada saat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi pada tanggal 15 Mei 2012, para pasangan calon ini sudah diundang secara patut dan hadir, namun tidak mau masuk mengikuti Pleno verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi hadir, tetapi hanya di luar saja. Walaupun sudah diundang secara patut, dipanggil berulang kali, namun tidak mau masuk untuk mengikuti proses verifikasi dan penetapan pasangan calon. Pada tanggal 15 itu, hasil verifikasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, konfigurasi pasangan calon tidak berubah atau sama dengan keputusan yang terjadi pada tahun 2010. Dimana dua bakal calon yang mengajukan gugatan pada saat itu atas nama Saudara Petrus Yoram Mambai dan Pasangannnya Imanuel Yenu, serta Ir. Marinus Worabai, Alm. dan Bolly Frederik, S.H., tetap dinyatakan tidak 8

lolos, tidak memenuhi syarat. Sehingga konfigurasi tetap sama dengan pemilukada pada tahun 2010. 53.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.

54.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, mungkin itu laporan singkat dan secara tertulis kami juga sudah sampaikan.

55.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.

56.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Terima kasih, Yang Mulia.

57.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Surat Saudara tertanggal 21 Mei 2012?

58.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya. Siap, Yang Mulia.

59.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi intinya itu laporannya, beberapa hal pertemuan dengan pejabat bupati, kemudian ada statement untuk sementara tidak dilayani. Kemudian verifikasi faktualnya, pasangannya tetap seperti itu. Lalu, ada tanda tangan kesepakatan-kesepakatan. Sehingga menurut Saudara, menurut Saudara … maksud saya KPU ya, proses tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau pelaksanaan putusan MK tidak dapat dilaksanakan, selain verifikasi, kan begitu, kan?

60.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya.

9

61.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena isinya kan setelah verifikasi itu diikuti dengan PSU. Oke. Itu dari Termohon, ya. Ini laporan. Sebelumnya Panwas Kabupaten Yapen, ada? Ya. Panwas dulu, nanti ini … ini kan, Bawaslu kan nanti sekaligus ya, dari panwas, kabupatennya apa? Nanti saya akan ke KPU provinsi karena ini kan supervisi, kalau ini kan pelaksana di lapangan. Ada laporan Saudara enggak tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang juga memerintahkan secara berjenjang kepada salah satu di antaranya adalah panwas kabupaten? Silakan.

62.

PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Terima kasih, Hakim Konstitusi. Laporan yang kami buat sudah masuk ke Bawaslu dan disatukan dengan laporan dari (...)

63.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bawaslu, begitu ya?

64.

PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Sehingga untuk penjelasan dari panwas, ada baiknya (...)

65.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, nanti akan diwakilkan oleh Bawaslu, begitu?

66.

PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Laporannya dibacakan oleh Bawaslu. Mungkin ada hal yang (...)

67.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Kalau begitu, oke. Kalau begitu saya mempercepat dahulu sesuai urutan. KPU dahulu, KPU provinsi dan setelah itu KPU nasionalnya. Oke, terhadap pelaksanaan putusan MK yang juga memerintahkan Saudara ya, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, KPU Papua, dan panitia pengawas kabupaten, untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang sesuai dengan kewenangannya. Ada yang akan Saudara sampaikan?

10

68.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Yang kami hormati, Majelis. Untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember tahun 2011, yang intinya yaitu adalah pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen itu mesti dilakukan pemilukada ulang, yang didahului dengan verifikasi administrasi dan faktual yang dihadiri juga oleh KPU provinsi. Untuk menindaklanjuti itu, maka kami telah berseru ibu kota dari Kepulauan Yapen itu sebanyak dua kali. Yang terakhir, kami hadir di sana untuk menghadiri Pleno yang dilakukan untuk verifikasi itu. Itu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2011, dan hal-hal yang telah dilakukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui pengacaranya tadi. Hal yang berikut, di dalam verifikasi itu memang ada satu hal yang memang ada di sana bahwa ada sepuluh pasangan yang ada di situ, dimana delapan pasangan itu telah mengikuti pemilukada yang dilakukan pemungutan suara pada tanggal 18 November 2011, ditambah dengan dua lagi. Khusus untuk Pasangan Saudara Petrus Mambai dengan pasangannya itu telah diajukan permohonan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura dan telah diputuskan untuk dimenangkan oleh yang bersangkutan pasangannya. Dan ketika sesuai dengan mekanisme yang ada, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pihak Termohon itu diupayakan banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar, namun itu lewat waktu. Sehingga ketika itu karena dilihat putusannya inkrach, maka tentu sesuai dengan kewenangan kami di KPU Provinsi, secara hierarkis, kami menyarankan supaya dipertimbangkan pasangan ini juga supaya dimasukkan, namun selebihnya adalah kewenangan sepenuhnya dari KPU Kepulauan Yapen. Jadi, saya pikir apa-apa yang disampaikan oleh KPU Kepulauan Yapen melalui pengacaranya tadi, itu benar adanya dengan kami menambahkan satu catatan terakhir tadi.

69.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak, itu tadi yang bersengketa di PTUN itu, setelah putusan MK atau sebelum?

70.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Putusan yang di ... di PTUN itu sebelum ya, sebelum begitu, Pak Majelis yang kami hormati.

11

71.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, harus pasti-pasti. Atas nama siapa tadi?

72.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Pasangan Saudara Petrus Yoram Mambai (...)

73.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, sudah menjadi Pemohon, berarti sudah selesai. Itu sebelum putusan MK yang lalu, kan? Ya, oke.

74.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak.

75.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.

76.

KPU PROVINSI: FERRY KARETH Terima kasih.

77.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR KPU Nasional mungkin ada hal yang mau disampaikan terhadap persoalan ini?

78.

KPU PUSAT: HADAR GUMAY Majelis Hakim Yang Mulia, sebetulnya sebagai KPU yang baru masuk dari ... apa ... perjalanan kasus ini di KPU yang lalu, kami belum berbuat terlalu banyak, kecuali memang hanya menerima laporan dan mengingatkan KPU provinsi untuk terus mensupervisinya. Jadi, saya kira belum ada yang kami bisa laporkan di sini, kecuali hanya mengikuti proses ini di tingkat daerah. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

79.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi semua tanggung jawab itu diambil alih tugas yang lalu itu, termasuk yang enak maupun yang tidak enak, kan? Nah, itu. Kewajibanlah itu, memang begitu modelnya. Baiklah, Bawaslu? Singkat saja mungkin, ya. 12

80.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Ya.

81.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena tertulisnya … itu sudah disampaikan ke MK belum, formalnya?

82.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Baru hari ini akan kami (...)

83.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baru hari ini. Ya, pokok-pokoklah, inti-intinya ya. Nanti di … akan diambil oleh Petugas.

84.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Ya. Majelis Hakim Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan surat tertulis ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan keterangan Bawaslu tentang Pemilukada Kabupaten Yapen Kepulauan. Dan di dalam surat ini, berisi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang terkait dengan kerja-kerja pengawasan supervisi. Berikut apa yang terjadi pada saat pascaputusan MK dan di dalamnya juga ada yang terkait dengan kajian dari panwaslukada tentang penangananpenanganan pelanggaran, dimana yang penting kami sampaikan di Majelis Sidang Yang Mulia. Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi pada tanggal 22 Agustus, itu kemudian setelah dikaji karena ada laporan dari ... ada laporan yang kemudian diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan proses verifikasi pada tanggal 22 Agustus itu, itu kami sudah ... Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan kajian hukum dan menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sehubungan dengan laporan pelaksanaan putusan Makmakah Konstitusi yang disampaikan kepada Makmakah Konstitusi. Hal ini dikarenakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaporkan ke Makmakah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta diduga menggunakan data verifikasi administrasi dan faktual pada tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebelum putusan Mahkamah 13

Konstitusi. Itu yang ... yang penting yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Termohon dan Terkait. Nah terkait dengan itu, kami ingin menyerahkan surat ini secara resmi. 85.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Petugas, diambil.

86.

BAWASLU: DANIEL ZUCHRON Terima kasih.

87.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berikutnya, kita dengar dulu dari Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan urusan pemerintahan di … khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Silakan.

88.

KEMENDAGRI: SUKOCO Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, prinsip kita apa pun alasannya itu, harus dilaksanakan sesuai dengan perintah amar putusan. Karena itu, kemudian pejabat bupati yang lalu telah kita ganti dengan pejabat yang baru. Dan sebelum dilantik telah kita panggil, kita berikan arahan bahwa tugas utama seorang pejabat bupati adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilukada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kita telah melakukan koordinasi terus dengan Pemerintah Provinsi Papua agar Pejabat Bupati Kepulauan Yapen dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di dalam keputusan Mendagri tentang pengangkatan Pejabat Bupati Kepulauan Yapen, yaitu hanya ada dua tugas. Pertama adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah memfasilitasi pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitif. Hal-hal yang berkembang dalam persidangan ini tentu saja akan menjadi masukan bagi kami untuk melakukan pembinaan lebih lanjut, seperti apa yang disampaikan oleh Kuasa dari KPU Kepulauan Yapen bahwasanya seolah-olah pejabat bupati kurang akomodatif terhadap pelaksanaan pemilukada. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau diperlukan, kami akan terjun langsung karena selama ini kami koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam arti bahwa kami mendapat laporan, tapi kalau memang itu dirasa tidak cukup, kami akan segera terjun langsung untuk bertemu dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tentu saja menyertakan Pemerintah Provinsi Papua. 14

Hal-hal yang berkembang yang sesuai laporan dari Pemerintah Provinsi Papua adalah terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut lebih kepada internal KPU, misalnya beberapa kandidat menuntut adanya penggantian personel KPU. Tentu saja itu bukan ranah daripada Pemda Kepulauan Yapen maupun Kementerian Dalam Negeri. Tetapi sekali lagi, kami tegaskan bahwa apa pun itu putusannya, kita akan dorong untuk dilaksanakan sesuai dengan amarnya dan tidak perlu ditafsirkan. Terima kasih. 89.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, terima kasih. Saudara KPU Yapen, itu pejabat bupatinya yang lama itu kan Aryo Baba, ya?

90.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya.

91.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian diganti oleh Ir. Helly Weror?

92.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, benar.

93.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Per tanggal … dilantiknya itu awal April, ya?

94.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya.

95.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Tetapi Surat Nomor 270 itu ditandatangani oleh pejabat bupati yang baru, kan?

96.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya.

15

97.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Atas nama Helly Weror itu?

98.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya.

99.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Agak kontradiktif dengan laporan Depdagri kalau sudah mendapat perintah karena dia (suara tidak terdengar jelas) jelas di dalam suratnya itu, “Menindaklanjuti pertemuan kami selaku Pejabat Bupati Kepulauan Yapen dengan Saudara Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Yapen, 20 April 2012, di ruang kerja Pj Bupati, berbagai masukan dan keluhan terhadap kinerja staf KPU tidak mendukung tugas-tugas dan Anggota KPU dianggap telah menghambat proses pemilu kepala daerah, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara Ketua dan Anggota KPU bahwa selaku Pj Bupati Kepulauan Yapen, kami akan melakukan pembenahan terhadap seluruh staf sekretariat KPUD dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap sekretaris dan kepala-kepala subbagian, serta bendahara pada subkaryawan KPU, guna mendapatkan keterangan yang jelas tentang tidak adanya dukungan staf sekretariat dalam menopang tugas-tugas KPU. Sehubungan dengan Poin 1 tersebut, maka kegiatan-kegiatan KPU yang bersumber dari dana APBD tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sementara waktu tidak dapat kami layani atau di-pending, termasuk kegiatan tender pekerjaan percetakan surat suara atau formulir lainnya. Setelah dilakukan pembenahan terhadap sekretariat KPU, maka diharapkan Ketua dan Anggota KPU dapat bekerja secara profesional dengan dukungan Staf Sekretariat KPU yang solid untuk mempercepat proses Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012.” Ini Sekretariat KPU sekarang masih di bawah pengendalian pemerintah daerah atau sudah sendiri, Saudara KPU Nasional? Setahu saya, sekarang kan sudah di bawah kendali sekretaris jenderal KPU langsung.

100. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Betul. Sekretariat itu di bawah langsung kami di tingkat nasional ... sekretaris jenderal tingkat nasional, walaupun personel-personelnya masih ada sebagian (...)

16

101. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, masih ada yang bersumber dari daerah, kan? 102. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Betul. 103. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi dari beberapa tahun terakhir kan, rekruitmennya sudah dilangsungkan sendiri? 104. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Sudah dilangsungkan, betul. Namun, sedang ada pemberhentian untuk sementara, rekruitmen PNS yang baru. 105. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, tetapi mutasi, promosinya kan sudah melalui sekretaris jenderal KPU? 106. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Betul. 107. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bukan lagi kepada kepala daerah, toh? 108. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Betul. Walaupun ada ... saya tidak ingat peraturan berapa bahwa kalau ada pengembalian, itu harus dipastikan ada posisi yang setara di institusi asalnya. 109. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, artinya demosi, promosi di dalam sekretariat KPU itu sudah menjadi kewenangan dari sekretaris jenderal KPU, toh?

17

110. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Yang katakan adalah kalau kita mau pindahkan, kembalikan, itu yang saya tangkap ada syarat, di mana di tempat yang asal mereka itu harus ada posisi jabatan yang setara dulu, kira-kira begitu. Sehingga apa yang ingin dilakukan sendiri di sekretaris jenderal KPU ini, tidak bisa juga lancar begitu saja. 111. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Lalu, penggunaan dana APBD bagi penyelenggara … untuk Depdagri. Penyelenggaraan dana … penggunaan dana APBD untuk penyelenggaraan pemilukada di daerah, itu kan, di-APBD-kan, kemudian untuk pelaksanaannya kan dilakukan penghibahan kan, kepada KPU? Karena dua institusi ini berbeda anunya, ya kan? Yang satu institusi pusat, kan gitu? Yang satunya institusi daerah. Tapi karena anggarannya di daerah, maka dilakukan penghibahan. Masih tetap seperti itu, kan? 112. KPU PUSAT: HADAR GUMAY Masih, Yang Mulia. 113. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu, Saudara KPU, KPU Kepulauan Yapen. Setelah Saudara melaksanakan proses verifikasi, hasilnya seperti itu. Apa ada tahapan lain yang dilakukan? 114. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Baik, Yang Mulia. Setelah kita lakukan proses verifikasi, kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon dan penentuan nomor urut, yang (…) 115. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu sudah dilakukan? 116. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang tidak bisa dilaksanakan adalah penentuan nomor urut karena tujuh pasangan calon tidak hadir pada ... apa ... pelaksanaan

18

yang juga Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tidak hadir, begitu termasuk pejabat bupati. Terima kasih. 117. KETUA: M. AKIL MOCHTAR itu?

Kapan Saudara menyelenggarakan penentuan nomor urut calon

118. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tanggal 15 Mei 2012. 119. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 15 Mei 2012? Itu undangan sudah disampaikan? 120. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Undangan disampaikan. Bahkan kandidat ada, tapi kami undang masuk ke dalam ruangan, tidak … tidak … tidak (…) 121. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak mau? 122. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak mau. 123. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Alasan? 124. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak jelas, Pak. 125. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masa enggak mau? Datang tapi tidak mau.

19

126. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, sudah dipanggil, Pak. Kami sudah panggil. 127. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, berhenti di sana tahapannya? 128. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, berhenti di … masuk kepada Pleno penentuan nomor urut tidak dapat dilaksanakan. 129. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu, Saudara menggunakan sumber anggarannya dari sumber anggaran yang mana untuk pelaksanaan kegiatan itu? 130. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Dari dana APBD. 131. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dana APBD? 132. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 133. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang? 134. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang tersisa, yang ada.

20

135. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang tersisa dari yang dahulu? 136. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 137. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari proses penyelenggaraan pemilukada yang dahulu? 138. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 139. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kan, kan, sudah selesai itu tahapannya, sudah dilaksanakan pemilukada, ya toh? Berarti kan, nomenklatur anggarannya juga kan, sudah disesuaikan dengan tahapan-tahapan pemilu itu, toh? Tahapan pemungutan suara tentu mata anggarannya juga yang pemungutan suara. Nah, lalu sekarang ada perintah pemungutan suara ulang yang didahului dengan verifikasi sebagai suatu tahapan, itu Saudara menggunakan sumber pembiayaanya dari APBD yang bersumber dengan sisa anggaran penyelenggaraan pemilukada yang lalu? Atau mengajukan anggaran baru? Itu lho, pertanyaanya. 140. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang … yang kita … kita gunakan 2011 tidak bisa berjalan (…) 141. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He em. 142. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Kemudian 2012 itu yang kita gunakan, yang ada di rekening KPU ... apa … sekitar Rp500.000.000,00 yang kemudian mempelajari 21

tahapan-tahapan sampai pada apa … penentuan, itu tinggal tersisa Rp42.000.000,00. 143. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berapa? 144. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Rp42.000.000,00, kemudian tidak bisa berjalan. 145. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari Rp500.000.000,00 tinggal Rp42.000.000,00? 146. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 147. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu Rp500.000.000,00 termasuk pemilukada yang lalu, bukan? Tidak?

tahapan

penyelenggaraan

148. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak. 149. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak, ya. Operasional? 150. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 151. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi, itu anggaran 2012? Yang Rp500.000.000,00 itu anggaran 2012 atau anggaran tahun berapa? Kan 2011 enggak bisa pakai.

22

152. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) 2012. 153. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 2012, baru saja? 154. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 155. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini bulan berapa? 156. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Masih apa … pejabat karteker yang lama kita gunakan. 157. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, artinya ditetapkan pada tahun 2012 anggaran itu dipakai, sekarang bulan Juni … Juli setengah tahun, sudah habis itu duit? 158. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, kita apa … sesuai dengan apa … penetapan APBD, kita belum gunakan semua. 159. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yalah, kan Rp500.000.000,00 sisa Rp42.000.000,00, ya kan? 160. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya.

23

161. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He em, itu sumber … itu pakai hibah, enggak? Enggak? Tidak, langsung. Dana operasional itu tidak perlu hibah? 162. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Dana hibah, Pak. 163. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dana hibah, pada saat Saudara tanda tangan hibah itu dengan pejabat bupati yang sekarang, apa yang dahulu? 164. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Dengan pejabat bupati yang lama. 165. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pada … pada tahun? 2012 atau gimana? 166. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 167. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 2012, kan? 168. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 169. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itulah ini kan supaya … supaya jelas, gitu lho. Gimana, nanti … oke, itu yang KPU sudah, Bawaslu sudah, Pemerintah, ya.

24

170. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA orang?

Saudara KPU Kabupaten ini, ya. Sekarang anggotanya berapa

171. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang Mulia, lima orang anggota. 172. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Lima orang. Yang anggota PAW? 173. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang PAW, dua orang. 174. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Dua orang, siapa namanya? 175. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Saudara Petrus Hendrik Abaa (…) 176. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Petrus Hendrik Abaa. 177. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) S. Sos. 178. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya. 179. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Martin Luther Ayomi. 25

180. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Martin? 181. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Luther Ayomi. 182. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Yang tiga ini yang sudah lama, ya? 183. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Benar, Yang Mulia. 184. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Sudah berapa tahun masa jabatannya ini, yang tiga ini? 185. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tapi, lanjutan antar waktu, ini sudah ... ini tahun ketiga. 186. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, tahun ketiga? 187. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 188. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Itu dari sejak diangkat ini? 189. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya.

26

190. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Atau PAW juga yang dahulu yang tiga ini, enggak? 191. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, yang pertama di PAW, kemudian kami yang … yang … yang tidak di PAW satu orang, kemudian dilanjutkan dengan tiga yang baru, kemudian lagi yang di PAW, dan dua lagi mengisi, sehingga berjumlah lima orang. 192. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ini yang … yang Saudara Nikanor ini tahun berapa diangkat? 193. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Pertama, 2008. 194. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA 2008, itu bukan PAW, ya? 195. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Bukan. 196. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Bukan, yang Rinaldo? 197. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) PAW 2010. 198. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA PAW 2010?

27

199. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 200. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oke, Emma Duwiri? 201. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Juga PAW 2010. 202. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA PAW, jadi satu saja, tinggal satu yang asli. Oke. Nah, kapan Saudara melakukan verifikasi yang terakhir ini? Apakah oleh lima orang ini atau dengan yang sebelumnya, verifikasi administrasi dan faktual terhadap pasangan? 203. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Lima orang anggota. 204. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Lima orang anggota. Kapan dilakukan verifikasinya? 205. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) 12 April 2012. 206. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA 12 April, itu prosesnya berapa hari? Itu hari penetapan atau setelah mulai prosesnya lagi atau verifikasinya yang satu hari? 207. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) kedua.

Mulai diproses itu … apa … tujuh hari pertama, kemudian 14 hari

28

208. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tujuh hari pertama, jadi sejak tanggal berapa dimulainya? Itu kan tanggal 14, penetapan? 209. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 210. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Pasangan calon, tanggal 15 kan penarikan nomor urut? 211. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tanggal 16 April. 212. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, mau nomor urut kan, 15 … 15 atau 16? 213. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Itu penetapan yang 15 Mei. 214. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA 15 Mei penetapan? 215. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 216. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Penarikan nomor urut? 217. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tanggal 15 Mei itu juga. 29

218. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tanggal 15 juga? 219. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 220. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tapi, diboikot itu? 221. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, ya. 222. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Mulainya kapan? 223. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tahapan, 16 April. 224. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, 16 April. Oke, berarti sekitar sebulan? 225. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 226. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oke. Jadi, penetapan tanggal … penetapan pasangan calon tanggal? 227. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tanggal 15 Mei. 30

228. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tanggal 15 Mei, ya. 16 April dimulai? 229. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 230. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Dimulai verifikasi? 231. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) apa?

Dimulai verifikasi. Sepanjang proses verifikasi ada keberatan atau

232. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak. 233. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada keberatan. Dari pasangan calon tidak ada? 234. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 235. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada sama sekali keberatan? 236. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak ada keberatan.

31

237. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Baik. Satu lagi, ke Panwas. Panwas ya, Panwas Yapen ya, Kepulauan Yapen. Itu tuntutan terhadap pemberhentian anggota KPU itu terhadap siapa? 238. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua kali kami melakukan kajian tentang pelang … dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang pertama terhadap Saudara Deni Gomar. 239. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Deni? 240. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Deni Gomar. 241. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Deni Gomar? 242. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 243. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Begini (…) 244. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Itu kan sudah diberhentikan, kan? 245. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, makanya saya tanya ini. Yang pertama itu kan ada … ada tiga rekomendasi Saudara Panwas ini. Yang pertama, ada pelanggaran oleh Anggota KPU Deni Gomar?

32

246. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 247. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dan itu di … direkomendasikan oleh KPU. Saya tanya, itu sudah diberhentikan? Saudara KPU, terhadap Deni Gomar itu diberhentikan? 248. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, sudah diberhentikan. 249. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu proses rekomendasi panwas juga, ditindaklanjuti? 250. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 251. KETUA: M. AKIL MOCHTAR jelas)?

Pemberhentiannya karena pelanggaran (suara tidak terdengar

252. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, benar. 253. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, itu klir berarti. Terus yang kedua, rekomendasi dari panwas nih ya. Berkaitan terindikasi kuat, ada pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu sehubungan dengan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, oke. Hal ini dikarenakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta diduga menggunakan data verifikasi administrasi dan faktual pada tahapan Pencalonan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010. Itu hasil temuan Saudara? Ini kan temuan ini. 33

254. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya, Yang Mulia. 255. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sekarang saya tanya, memang verifikasi itu harus memakai data yang lama, kalau memakai data yang baru tidak fair verifikasinya? Artinya para pihak berkesempatan untuk me ... mengubah dukungan dan lain sebagainya. Ini kan pemungutan ulang ini. Karena Mahkamah menilai verifikasi pertama itu ada problem, gitu lho. Datanya harus tetap bersumber data yang lama, kalau data baru konfigurasi baru lagi nanti. Itu ... itu lho masalahnya. Tapi saya ... kita tidak tahu apa ... kalau bahwa verifikasi itu faktual administrasi, administrasi harus data lama. Kemudian faktual itu kan dilakukan pengecekan kepada institusi yang berkaitan dengan verifikasi faktual. Tidak bisa data baru. Kalau misalnya dia menggunakan dukungan partai politik baru kan mengubah konfigurasi itu. Tetapi, itu yang itu ... itu ... itu yang kita ... apa namanya ... sam ... tahu, gitu. Bagaimana menurut Saudara terhadap yang nomor 2 itu, rekomendasinya? Tadi yang pertama sudah selesai Deni Gomar, ganti. Nah, yang kedua? 256. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Terima kasih, Yang Mulia. Jadi menurut kami, ada dugaan pelanggaran itu yaitu, tentang verifikasi tadi yang dijelaskan oleh (…) 257. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Administrasi dan faktual? 258. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. Hemat kami bahwa verifikasi berkas pasangan calon ini tidak saja pada verifikasi dukungan partai politik terhadap pasangan calon, tetapi meliputi seluruh berkas pasangan calon, misalnya untuk surat kesehatan. Sekian lama proses ini tertunda, sudah tentu ada perubahan secara fisik pada calon-calon itu, mungkin ada yang masih tetap sehat, tetapi mungkin pada saat melakukan verifikasi itu kesehatannya terganggu dan perlu mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit. Nah oleh sebab itu, kami menganggap verifikasi harus dilakukan menyeluruh, tidak hanya saja pada dukungan partai politik terhadap pasangan calon. Demikian juga ada berkas pasangan calon yang dinyatakan oleh KPU tercecer atau sampai sekarang hilang. 34

Nah, kondisi seperti ini yang menurut kami harus dilakukan verifikasi menyeluruh, sehingga secara faktual dapat ditunjukan berkasberkas itu. Hal yang berikut yang juga kami menganggap ada pelanggaran … ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU Yapen bahwa sejak verifikasi yang dilakukan tanggal 22 yang dihadiri oleh KPU provinsi untuk mendampingi KPU Yapen itu, dari KPU provinsi menjelaskan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan tanggal 22 itu belum ditetapkan. 259. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tanggal 22 Agustus? 260. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI 22 Agustus. Itu akan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon petunjuk, apakah ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada hal yang membuat, baik panwas maupun pasangan calon merasa tertipu, yaitu selain melaporkan hasil verifikasi itu, tetapi ada permohonan lain yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bernomor 257 yang belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan rujukan putusan final. Nah, ini yang menurut pasangan calon maupun (...) 261. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 257 itu mengenai apa? 262. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Tentang pasangan calon yang tertinggi menurut rekapitulasi penghitungan suara waktu itu. 263. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu kan yang dibatalkan itu adalah (...) 264. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Surat keputusan KPU tentang (...)

35

265. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Keputusan Nomor 205? 266. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI 205 dan (...) 267. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tentang perubahan kedua pengumuman pasangan calon, itu dibatalkan? 268. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 269. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu surat tertanggal ... 256? 270. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 271. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu Berita Acara ya, rekap. Nah, dua itu yang dibatalkan? 272. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 273. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang 257 menurut Saudara tidak dibatalkan? 274. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (...). 275. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, memang tida dibatalkan. Itu mengenai apa?

36

276. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Tentang calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang pada (...) 277. KETUA: M. AKIL MOCHTAR (Suara tidak terdengar jelas) Berita Acara, Pak? Berita Acara rekap kan dibatalkan, nomor 256 tanggal 2 Desember, tingkat kabupaten, dibatalkan itu. Okelah, jadi cukuplah. Saudara KPU Provinsi, itu kan tadi ada dugaan bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan yang dimana, Saudara hadir KPU provinsi ya, tanggal 22 Agustus itu, ada ditindaklanjuti rekomendasinya atau bagaimana? 278. KPU PROVINSI: FERRY KARETH Majelis, Yang Terhormat. Ya, jadi terkait dengan pertemuaan untuk verifikasi tanggal 22 Augustus itu, telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ke Mahkamah Konstitusi. 279. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, Saudara berpegang kepada itu saja? 280. KPU PROVINSI: FERRY KARETH Ya karena itu sesuai dengan kewenangan dari KPU provinsi. 281. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. KPU Kabupaten, terhadap dugaan yang dikatakan oleh Panwas itu, bagaimana Saudara menanggapinya? Kan dia katakan bahwa verifikasi itu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. 282. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Terima kasih, Yang Mulia.

37

283. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang tanggal 22 Agustus itu lho? Pokoknya itu lah verifikasi Saudara, yang dasar … yang dijadikan Saudara dasar berkirim surat atau laporan hasil pelaksanaan verifikasi itu? 284. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, terima kasih, Yang Mulia. Verifikasi yang dilakukan tanggal 22 Agustus, sudah sesuai karena kami buka secara terbuka, transparan, mengundang seluruh pasangan calon, partai-partai pengusung. Kemudian ... apa ... sesuai dengan amar, kami telah undang hadirkan Panwas Provinsi Papua, Bawaslu yang diwakili oleh Panwas Provinsi Papua. Kemudian Panwas Yapen, KPU Provinsi Papua hadir bersamasama dalam pelaksanaan verifikasi dan faktual secara terbuka. Terima kasih, Yang Mulia. 285. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, terhadap pelaksanaan verifikasi itu … pada saat itu ada rekomendasi dikeluarkan langsung oleh panwas yang hadir pada saat itu, ada diminta dihentikan atau syarat-syaratnya harus dipenuhi, ada atau tidak pada saat itu? 286. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak ada, Yang Mulia. 287. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pada saat pelaksanaan verifikasi itu? 288. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang ada justru kami lakukan di situ secara … berjalan secara lancar, terbuka, dan akhirnya dari verifikasi itu sama-sama telah kita tanda tangani Berita Acara verifikasi dan ditandatangani oleh Bawaslu mewakili panwas provinsi, panwas provinsi, Paswas Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU provinsi, dan KPU Yapen. Terima Kasih, Yang Mulia.

38

289. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, artinya pada … ada enggak surat dari panwas yang berkaitan dengan hasil verifikasi Saudara itu? Kalau ada kapan diterimanya? 290. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang Mulia, tidak ada. 291. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak ada. Rekomendasi lho, yang dia bilang, “Ini kan tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13.” Ada enggak terhadap tahapan verifikasi itu? 292. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak ada, Yang Mulia. 293. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak ada? 294. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak ada, Yang Mulia. 295. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 296. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Yang merekomendasi bahwa langsung ditetapkan pasangan calon yang menang karena pasangan calonnya sama, itu apa hasil Pleno atau hasil Pleno dengan semuanya, termasuk panwas atau gimana itu? Itu hasil 22 Agustus?

39

297. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Yang Mulia. Sesuai dengan hasil verifikasi tangal 22 Agustus, kami tidak Pleno ketetapan pasangan calon. Kami minta pentunjuk dari Mahkamah Konstitusi terhadap hasil verifikasi yang sudah dilakukan. 298. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Lalu satu lagi ini. Kajian panwaslu nomor 10. Ini tanggal berapa ini? Tidak ada tanggal, Saudara Panwas? Kajian Saudara tanggal 10 … panwas … 2012, tanggal berapa itu? Suratnya? Tanggal berapa? 299. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Mohon maaf, Pak. Saya lupa tanggalnya. 300. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lah, ini dibikin Bawaslu ini. 301. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ada di dalam ... di dalam surat kami, hanya saya lupa. 302. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Poin ketiga dari laporan Bawaslu. Kajian panwaslu pada Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 10 (suara tidak terdengar jelas) 2012, tapi tanggalnya ndak ada? 303. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Seingat saya dibulan April 2000 (...) 304. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pada tahun … melakukan kajian hukum terkait dengan proses pembentukan dan pelaksanaan tahapan program, jadwal penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Berarti bukan April dong? Yang mana diduga tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan KPU Nomor (suara tidak terdengar jelas) maupun ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta terkait dengan keprofesionalan KPU kabupaten. Kalau sudah … kalau profesional itu kan kaitannya ke etik itu. PKPP, kan 40

begitu. Karena ini ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tahapan penyelenggara. Dimana terdapat berkas salah satu pasangan calon kepala daerah yang hilang hingga saat ini belum diketemukan. Terhadap kajian hukum tersebut, panwaslukada merekomendasikan pemberhetian terhadap Anggota KPU Kabupaten Yapen. Saudara rekomendasinya pada saat itu apakah seluruh anggota KPU-nya diberhentikan? 305. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI 2012.

Terima kasih, Yang Mulia. Kajian itu kami bikin pada tanggal 9 Mei

306. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 9 Mei 2012. Tapi tahapan dokumennya hilang itu, bukan setahun yang lalu? 307. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Ya. 308. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebelum pemilukada, kan? 309. PANWAS KABUPATEN: CHRISTIAN RUMBOIRUSI Terjadi di tahun 2011, pada saat verifikasi berkas tanggal 22 Agustus 2011. 310. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ada yang hilang. Betul ya, Saudara KPU? Ada dokumen yang hilang pada saat verifikasi itu? Atas nama siapa? Pasangan calon mana? 311. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Baik, Yang Mulia. Benar, dua … tiga surat, yaitu B.KWK-I dan III. 312. KETUA: M. AKIL MOCHTAR B.KWK-I itu formulir apa?

41

313. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Surat pencalonan, Yang Mulia. 314. KETUA: M. AKIL MOCHTAR B.KWK-II? 315. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Sama. 316. KETUA: M. AKIL MOCHTAR B.KWK-III? 317. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Juga sama. 318. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sama. Lalu? Atas nama pasangan calon? 319. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Atas nama Pasangan Calon Sipora Borai dan Christian Payawa. 320. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu masuk? 321. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. 322. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lolos, maksud saya?

42

323. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya, Yang Mulia. 324. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nomor berapa? Atas nama? Yang hilang itu lho. 325. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Nomor 4. 326. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Joselina Sipora Borai? 327. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Joselina Sipora Borai dan Christian Payawa. 328. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, lalu persoalannya? 329. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Kami telah ajukan berkas yang hilang itu, laporan polisi, untuk segera memeriksa seluruh staf dan anggota KPU berdasarkan berkas yang hilang. Ada beberapa hal dugaan yang menjadi dasar kami, kenapa berkas hilang? Bisa saja sengaja dilakukan atau juga berkas itu tercecer ketika kami bawa dalam persidangan-persidangan, baik di PTUN maupun di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami telah mencoba meminta kepada koalisi pengusung dan pasangan calon untuk memberikan kami arsip dan itu telah dilakukan langkah-langkah, baik pertemuan tatap muka secara langsung maupun lewat surat. 330. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kepada pasangan calon?

43

331. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Kepada pasangan calon. 332. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hadir enggak pada saat verifikasi tanggal 20 Agustus itu? 333. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Hadir, Yang Mulia. 334. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa tanggapan mereka? 335. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Tidak ada keberatan. 336. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak ada keberatan. Ada penggantian, enggak? Arsipnya mereka kasihkan enggak sampai hari ini? 337. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Kami telah coba dan sudah janji, tapi tidak menyerahkan secara langsung ke KPU. 338. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Itu memang hilang di kantor KPU? 339. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ini yang belum jelas, Pak. Tapi ada yang bilang ada dugaan apakah disengaja dicopot atau tercecer pada waktu kami bawa berkas ke Mahkamah Konstitusi maupun di PTUN. Sehingga karena tidak ada, kami bikin … menyampaikan laporan polisi untuk berkas (…) 44

340. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu formulir pencalonan, kan? 341. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETU A KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Ya. Benar, Yang Mulia. 342. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang diisi oleh partai politik atau pasangan calon? 343. TERMOHON: NIKANOR RUMAIKEWI (KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN) Partai politik. 344. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He em, oke. Ya, begitulah. Jadi Mahkamah ini, walaupun Bawaslu bilang, “Bukan untuk orang mencari keadilan lagi,” katanya, “Mencari peruntungan.” Karena Mahkamah bisa membatalkan, tapi saya kira perlu diluruskan juga pendapat itu. Pengadilan itu tetap yang lembaga yang harus memberikan (suara tidak terdengar jelas), kita memeriksa dengan seksama. Bawaslu bilangnya, “Enggak lagilah Mahkamah itu,” katanya. Saya baca kemarin di Media Indonesia. Ya, mudah-mudahlah, “Kalau Mahkamah sudah bukan lagi memberikan keadilan,” katanya. Karena ini menang-menangan. Kalau KPU sama Bawaslu bisa menyelesaikan dengan baik dan arif, saya yakin enggak sampai ke Mahkamah. Karena faktanya ada juga yang tidak disengketakan ke Mahkamah, kan gitu. Banyak sekali juga. Tapi ya seperti ini, hasil kinerjanya kan kita … bagaimana coba? Baiklah, sekarang giliran Para Pemohon ini. Masih berminat, enggak? Pemohon … mana Pemohon ini … Perkara Nomor 218/PHPU.DVIII/2010, silakan, singkat, apa yang ingin Saudara sampaikan? 345. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Terima kasih, Majelis Hakim yang terhormat. Saya ingin mendeskripsikan secara singkat saja. Soal tidak terlaksananya pemilukada ulang yang diputuskan oleh Mahkamah. Saya sebagai Pemohon yang diterima permohonanya pada satu setengah tahun yang lalu, saya melihat gonjang-ganjing ini diakibatkan karena persepsi yang 45

belum sama, barangkali mudah-mudahan hari ini bisa disatukan persepsi. 346. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak, tunggu dulu, begini … begini, Pak. Persoalannya kan ini putusan Mahkamah tidak dapat dilaksanakan, yaitu … sudah dilaksanakan verifikasi, tetapi tahapan berikutnya PSU-nya yang tidak bisa dilaksanakan, kan itu sampai hari ini? 347. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Ya. 348. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nah, Saudara enggak usah berpendapat karena Saudara Pemohon, kan gitu. Tentu Saudara kan berkeinginan ini dilaksanakan, tapi problemnya apakah ada yang tindakan Termohon merugikan Pemohon secara langsung, itu saja. Kalau soal pemerintahnya boikot, enggak mau keluar duit, persepsinya beda, nah itulah problem, gitu. Makanya kita akan selesaikan, tapi dalam konteks itu gimana Saudara Pemohon? 349. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Ya, terima kasih. Saya bertolak dari pendapat Hakim bahwa penyelenggara yang telah gagal di tahun 2010 ya, tindakannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Hakim ini diteruskan oleh badan pengawas pemilu yang sah, tetapi pendapat ini kemudian mentok di komisi pemilihan umum dalam tindak lanjutnya. Mentok inilah yang membuat mentok seluruh keputusan sampai dengan hari ini. Artinya penyelenggara kita ini dalam hal ini KPU atau Termohon ya, KPUD Yapen, Termohon. Sampai dengan hari ini, kalau kita hitung dari masa putusan 2010 sampai dengan 2012 sudah setahun lebih. Saya ingin gambarkan bahwa sejak putusan 2010 ada gonjangganjing, salah satu anggota mengundurkan diri, kemudian menarik kembali penguduran dirinya, ditolak pengunduran dirinya, kemudian baru dapat diberhentikan itu 16 Januari 2012. Itu artinya sejak pengunduran dirinya itu sah menurut undangundang itu 13 Januari. Di masa itu sesungguhnya KPU Yapen ini hanya ada tiga orang. Nah, disinilah sebenarnya tidak connect antara 46

penyelenggaraan yang akan sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan … apa namanya ... kehendak putusan Majelis Hakim yang terhormat. 350. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, potong dulu … potong dulu, Pak. Pada saat verifikasi 20 Agustus itu lengkap? Saudara hadir? 351. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Yang terhormat Majelis Hakim, saya tidak hadir, tapi dihadiri oleh koalisi pengusung. 352. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Partai pengusung ya. Oke, lanjut. Jadi, Saudara kan tadi mengatakan tiga gitu lho … tiga komisionernya yang faktanya seperti itu, kan gitu. Makanya saya tanya, apakah verifikasi itu hanya tiga orang atau masih kondisinya lima gitu? 353. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Pada tanggal 22, kami tidak mengikuti dan telah menyurati KPU provinsi bahwa sesungguhnya kalau hanya tiga orang, tidak ada mekanisme yang untuk pendampingan, yang ada mekanisme di peraturan KPU Nomor 37/2008 adalah pengambilalihan. Itu surat itu sudah kami sampaikan tegas jelas kepada KPU provinsi. Oleh karena itu, kami tidak langsung mengikuti kegiatan tersebut karena yang harus dilaksanakan sesuai peraturan adalah KPU provinsi mengambil alih, bukan melakukan pendampingan karena pada saat itu hanya ada tiga orang anggota KPUD atau Termohon. Di situ soalnya. 354. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yalah. Enggak … enggak. Begini, itu kan pendapat Saudara, nanti dia berpendapat juga lain. Maksud saya yang Saudara katakan adalah bahwa tiga orang itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan KPU. Oleh sebab itu, Saudara berpendapat persoalan itu diambilalih oleh KPU provinsi. Oke, sampai di sana. Lanjut lagi, ada lagi enggak?

47

355. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Ya, yang kedua. Dari data informasi dari koalisi setempat karena saya tidak ada di kota tempat di mana KPUD, tahapan prosedur yang dilaksanakan oleh Termohon dalam hal ini KPUD Yapen, itu tidak sesuai mekanisme. Buktinya, formulir B-KWK yang harusnya dikembalikan untuk saya, Pemohon, untuk melakukan perbaikan itu tidak dilakukan. Sehingga, untuk mengantisipasi itu saya membuktikan bahwa ada formulir yang saya buat sendiri untuk perbaikan di partai-partai pengusung. Itu telah saya sampaikan kepada Mejelis Hakim. Bukti bahwa Termohon masih tidak memberi ruang kepada saya untuk melakukan perbaikan pada saat verifikasi tanggal 22 Agustus. Di situlah yang menurut saya, kalau verifikasi itu masih dijadikan lagi acuan untuk verifikasi tahun 2012, maka itu tidak sah, menurut saya. Sehingga saya tidak hadir dan sekaligus ikut memboikot pelaksanaan pada tanggal 15 Mei 2012 kemarin. Yang Mulia, itu substansinya. 356. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. VIII/2010?

Berikutnya,

Pemohon

Perkara

Nomor

220/PHPU.D-

357. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Ya, kami salah satu kandidat yang ikut dalam pemilukada ini, pemilukada ulang ini. Mengapa kami tidak (...) 358. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Eh, 219 dulu, sori. 219, kan? 359. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Ya. 360. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, oke.

48

361. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Kami dari awal sebenarnya mengikuti semua apa yang (...) 362. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Proses tahapan, ya? 363. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Ya, mengikuti baik, walaupun tadi sudah dijelaskan setelah pulang dari Jakarta tahun 2010 itu, kita tidak tahu juga, tapi ada anggota yang tadi mengundurkan diri, kemudian mencabut pengunduran dirinya lagi, masuk lagi, dan sampai pada akhir tanggal 22 Agustus itu dia lakukan verifikasi, kami ikuti. Hasil verifikasi itu yang menjadi persoalan. Nah, dalam verifikasi itu tidak ada satu butir yang disampaikan oleh KPU bahwa akan muncul surat 26 ... surat 62 itu. Tidak ada satu butir pun yang berbicara tentang nanti ada satu kesimpulan ... kesimpulan dari hasil itu yang dibawa untuk menyampaikan kepada Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi, seperti surat mereka tanggal ... Nomor 62 yang bagian terakhir butir 16 itu. Jadi itu tersembunyi, betul-betul tersembunyi. Ini juga diperkuat oleh KPU provinsi. Pada saat itu saya bertanya pada KPU provinsi, yang terhormat Saudara Ferry Kareth. Kira-kira setelah verifikasi ini, hasilnya apa. Ternyata (...) 364. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Intinya bahwa laporan ... surat laporan KPU kepada Mahkamah itu, Para Pemohon tidak tahu? 365. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Ya, benar, Pak. 366. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hasilnya, kan gitu.

49

367. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Hasilnya kita tidak tahu. Yang disampaikan kepada kita waktu kita datang meminta, itu cuma pengantar Berita Acara, bukan surat. Setelah itu (...) 368. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dalam Berita Acara itu enggak ada ... enggak ada keputusan? 369. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Tidak ada. Bahkan sebenarnya dalam surat itu ditembuskan kepada kita, tapi tidak dikasih sama kita, sampai bulan ... tahun 2012 ini baru, itu pun dipaksa. Ada panwas menyurat juga tidak dikasih, baru kita temukan surat ini sebelum tanggal 14 Mei. Dari surat itu kami pelajari, pertama ada beberapa hal yang kami lihat di situ. Ini KPU sudah melaporkan, melakukan pemilukada ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan amar putusan, dia sudah melakukan dan hasil dari verifikasi itu dijadikan sebagai ... identik dengan pemilukada ulang dan langsung menyampaikan permohonan dengan beberapa alasan, kondisi keuangan daerah. Di sini, misalnya kondisi sosial politik yang tidak kondusif, menimbulkan konflik, stabilitas keamanan, dan lain sebagainya. Biaya yang tinggi, yang ini bukan usulan ... harusnya bukan KPU yang bicara ini, DPR yang bicara ini, bukan KPU. Dari bahasa ini, jelas-jelas kami melihat bahwa dia tidak lagi netral ... ada unsur netralitas dan independent. Ini sudah jelas dan ini titik (suara tidak terdengar jelas). Dari perjalanan ini kita tahu bahwa dia tidak independensi lagi dan tidak netral. Sehingga kami memang hadir waktu itu, kami hadir. Tapi kami tidak ikuti tahapan itu karena jelas-jelas dia sudah apa ... unsur netralitasnya jelas terlihat di situ. Nah, jadi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, itu sebenarnya latar belakang kami tidak hadir dan dalam (...) 370. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak hadir pada saat? 371. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Pada saat penetapan saja, dan di ... akhirnya dalam surat Nomor 20 ... surat 20 itu ... Nomor 20 itu, dikatakan bahwa (...) 50

372. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Agustus itu, ya? 373. PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.D-X/2010: ORIGENES RUNTUBOI Ya, memboikot, padahal ya itu ... karena ... makanya kami minta sebelumnya, jadi minta supaya KPU ini diganti saja karena kalau KPU ini diganti ... karena (suara tidak terdengar jelas) sudah diganti, KPU diganti. Dua pasangan ... dua ... mungkin dua kelompok ini supaya bisa jalan. Tapi kalau ini tidak ... masih terus, barangkali sulit. Begitu, Yang Mulia. 374. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, itu pendapat dari Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.DVIII/2010. Kemudian, Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010? 375. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon III dalam kasus sengketa pemilukada 2010. Putusan 30 Desember 2010. Kami yang sangat merasa hak konstitusional kami dicekal, cekal, cekal, dan dicekal. 376. KETUA: M. AKIL MOCHTAR (...)

Cekal itu apa? Biasanya kalau cekal itu orang keluar negeri, ini

377. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Putusan dihalang-halangi untuk masuk dalam pilkada, Pak. Putusan tanggal 30 Desember 2010 sudah jelas, Mahkamah menambahkan dua pasangan calon, kemudian delapan jadi sepuluh pasangan calon untuk Pilkada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan diadakan verifikasi faktual, administrasi dan faktual. Di sini kami terima panggilan dari MK kemarin, makanya laporan kami ... telah kami sampaikan kepada Panitera MK tadi. Kami minta waktu Bapak Majelis Hakim Yang Mulia karena ini penting bagi kami. Karena ini ... rumusan inilah yang akan membuktikan kebenaran KPU Yapen Provinsi, dan

51

pusat, serta Bawaslu. Jangan bersembunyi karung ... kucing dalam karung. 378. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak, begini Saudara. Saudara Pasangan Calon Nomor Urut 3? 379. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya, Pak. 380. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nomor Urut 3, Ir. Marinus Worabai (...) 381. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Bolly Frederik. 382. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Worabai? 383. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Bolly Pak ... ya, Worabai. 384. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bolly Frederik, ya? 385. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 386. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berdasarkan verifikasi lolos, enggak?

52

387. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ini yang kami mau sampaikan, Yang Mulia. 388. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak di sini kan … ya, itulah persoalannya, gitu lho. Jadi, saya harus cek dulu hasilnya. Ternyata Saudara tidak lolos, kan gitu. 389. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK 2012, 2011. 390. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha? 391. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Verifikasi 22 Agustus 2011, Pak, Yang Mulia. 392. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, verifikasi pada … tunggu dulu, tunggu dulu. 393. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Laporan kami lengkap di situ, Yang Mulia. 2011. 394. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dulu kan Saudara masuk pasangan calon, ya? Tidak masuk, ya. Oke, he eh. Lalu, hasil verifikasi juga tidak masuk. Loh, persoalan yang Saudara sampaikan apa? 395. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Tentang verifikasi, Yang Mulia. Putusan MK menambah dua pasangan calon menjadi sepuluh, dengan perintah verifikasi administrasi dan faktual, Kapolri Kabupaten Yapen. 53

Laporan kami, saya bacakan perihal laporan saya, Pak. Laporan saya yang sekarang di forum ini. Laporan perbuatan melawan hukum, dan pelecehan, serta intervensi Putusan MKRI, serta sengaja menghalangi konstitusional Pemohon I dan Pemohon III oleh Kapolri Kabupaten Yapen. Tertundanya pelaksanaan pemilukada ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen akibat unsur ini. Yang Mulia (…) 396. KETUA: M. AKIL MOCHTAR MK.

Enggak, itu kan laporan Saudara secara tertulis sudah masuk di

397. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Sudah Pak. Singkat sekarang, Pak. 398. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. 399. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Verifikasi 2011 adalah tidak sah. Sebelum tahun 2011 terjadi, bulan Agustus terjadi, 29 April sudah ada surat panggilan kepada kami. Untuk itu verifikasi yang pertama, (suara tidak terdengar jelas) dihadiri juga dari provinsi. Tetapi karena unsur KPU Kabupaten Yapen tidak memenuhi forum, hanya tiga orang anggota. Kami yang menegaskan di forum itu supaya ditunda (di-pending) sampai ada telepon lima anggota KPU. Maka, tanggal 29 April itu batal. Jangan Ketua Kabupaten Kepulauan Yapen potong-potong laporan, batal. Dan itu langsung ditunda dari (suara tidak terdengar jelas) dan provinsi. Oke. Ditunda Pak, Yang Mulia. Tanggal 22 Agustus 2011, KPU Kabupaten Yapen dengan bangga menyatakan bahwa sudah melakukan verifikasi sesuai aturan. Aturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, verifikasi dilakukan bertahap tujuh hari. Pertama, empat belas hari berikut, dua puluh satu hari melengkapi … melengkapi … melengkapi perbaikan. Tanggal 22 Agustus 2011, verifikasi hanya dilaksanakan satu hari dan hanya tiga jam. Kami tidak ikut karena kami tahu anggota KPU Kabupaten Yapen belum memenuhi forum lima anggota, Yang Mulia. 400. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Okelah, ini perdebatan itu, saya kira kita ke intinya saja. 54

401. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya, ya. Langsung ini inti, Yang Mulia, langsung saya sampaikan. Selanjutnya, verifikasi ini dinyatakan batal demi hukum, Yang Mulia. Kenapa? Saudara (suara tidak terdengar jelas) dan Saudara Ferry Kareth turut menandatangani Berita Acara verifikasi tanggal 20 Agustus, notabenenya Saudara Ferry Kareth waktu itu sebagai ketua dewan kehormatan yang sedang memeriksa anggota KPU Yapen sesuai rekomendasi Bawaslu tanggal 4 Maret 2011, Nomor 111, yang memerintahkan untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten Yapen. 402. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pada saat dia tanda tangan sudah diberhentikan sebagai anggota KPU belum? 403. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK KPU Kabupaten Yapen belum berhentikan, Pak. 404. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Belum. 405. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Hasil dewan kehormatan tidak pernah kami tahu. 406. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, terus? 407. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Saudara Sangaji yang notabenenya adalah korwil wilayah tengah (…) 408. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pelan-pelan saja Saudara. Kalau Saudara teriak-teriak, saya malah enggak bisa dengar apa yang Saudara terangkan (…) 55

409. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Saudara Sangaji adalah Korwil Wilayah Teluk, turut menandatangani Berita Acara verifikasi. Aturan KPU mana yang memerintahkan anggota kapolri polisi bisa menandatangani Berita Acara verifikasi di kabupaten, itu yang dinyatakan tidak benar, Yang Mulia. Pada saat itu hanya ada Berita Acara Nomor 18, Yang Mulia. Yang mendukung verifikasi yang dikatakan sah tadi, yang hanya tiga jam. Tetapi ternyata laporan di kirim kepada MK. Ada muncul SK Nomor 19 dan saya sendiri yang menelepon kepada Saudara Sangaji, apa benar pada saat verifikasi, 20 Agustus 2011, ada SK Nomor 19? Dia katakan kepada saya dan Pemohon I lewat Hp saya. ( Saksi menggunakan bahasa daerah) kalau ada SK lain selain Berita Acara Nomor 18, tanya saja kepada ketua KPU dan anggota di kabupaten Yapen. 410. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Okelah, jadi (…) 411. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Lanjut, Pak Ketua, Yang Mulia. 412. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Jadi, Saudara pada saat verifikasi itu tidak hadir? 413. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Tidak hadir karena notabene anggota memenuhi forum, Yang Mulia.

KPU Yapen belum

414. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, tapi ada keputusan di situ diambil, kan? 415. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya, Yang Mulia?

56

416. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi ada keputusan yang diambil pada tanggal 20 itu. Selain Saudara tidak hadir, yang lain hadir, dari partai-partai pengusungnya, kan itu verifikasi. Saudara berkat … eh, mengatakan bahwa ketidakhadiran itu karena menurut Saudara, KPU dalam menyelenggarakan putusan MK, yaitu melakukan verfikasi, itu tidak memenuhi syarat? 417. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Tidak memenuhi syarat, Yang Mulia. 418. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hanya tiga orang? Hanya tiga orang? 419. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Tiga orang dan cuma tiga jam. 420. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi, Saudara tahu? Saudara tidak hadir? 421. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Tim saya menelepon, melapor. 422. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, berdasarkan laporan tim Saudara, kan gitu. 423. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Dan kami dikirim, Pak. Dikirim hasil berceceran (suara tidak terdengar jelas) akumulasi itu, Pak. 424. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Jadi Saudara dapat Berita Acaranya? 57

425. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Dapat, Pak. Ada di dalam laporan saya. Halaman (…) 426. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, oke. 427. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya, terus Pak, Yang Mulia. Yang lebih fatal lagi, Pak. Hasil verifikasi 22 Agustus 2011, kenapa KPU Kabupaten Yapen melaporkan kepada MK? Dalam pertemuan hukum majelis Mahkamah Konstitusi, tidak ada satu pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa setelah KPU Kabupaten Yapen melakukan verifikasi melaporkan kepada MK, dengan surat pemenang 2, yang notebene di situ bukan melaporkan tentang hasil verifikasi saja tetapi di situ mengintervensi MK dengan menyatakan bahwa jangan sampai pada putusan final tapi tolong menunjukkan satu poin lagi yang dapat mensahkan SK nomor sekian, sekian, sekian, yang menunjuk pada satu pasangan calon, kalau dapat tidak usah pilkada ulang. Itu, Yang Mulia. 428. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Sudah cukup keberatan (…) 429. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Masih, Yang Mulia. 430. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, agak cepat, ini saya mau sidang. 431. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Kami menyatakan di situ, Agustus 2011, kami tetap 0%, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, ketua KPU Yapen telah ditanyakan oleh Bapak Hakim Anggota yang di sebelah kiri, Yang Mulia. Tiga partai pengusung diakui sah dan kenapa Anda tidak mengakomodir masuk?

58

Ketua KPU tidak bisa menjawab. Ini forum ruangan ini masih menjadi saksi. Kenapa verifikasi ulang? Oke, Yang Mulia. Itu tahapan pertama. Tahapan verifikasi yang kedua dengan SK Nomor 2, tertanggal 13 April, Yang Mulia, ini lebih fatal lagi, Yang Mulia. Di sini tertulis, tahapan … cuma tahapan, program dan jadwal waktu pemilukada, di sini di dalam formulir blanko lampiran terlampir, dari poin I sampai II bagian c … bagian b, bagian b itu terjawab verifikasi 2011 masih dipertahankan, yang notabene telah keluar surat dari Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Oktober yang menyatakan bahwa Mahkamah tetap pada putusannya tanggal 30 Desember 2010 dan tetap melakukan verifikasi pada sepuluh pasangan calon. Itu surat 4 Oktober itu sudah jelas. Tapi di sini, SK untuk verifikasi 2012 ini, poin a, I sampai dengan II bagian b, tertera verifikasi 2011 yang notabene sudah ada surat 4 Oktober dari Mahkamah Konstitusi. Penegasan bahwa putusan MK jelas, tegas dan mengikat, harus melakukan verifikasi pada sepuluh pasangan calon, ini tidak dilaksanakan. Yang aneh lagi, poin berikutnya verifikasi 2011 sudah terjadi, tapi pemilihan berkas, segala macam dan lain-lain baru terjadi pada 2012. Kalau KPU menganggap verifikasi 2011 itu sah, kenapa pilkada ulang dilaksanaka pada 2011? Itu, Yang Mulia. 432. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 433. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ada lagi, Yang Mulia. Masih ada. Kami pada saat … kalau betul tanggal 13 April itu verifikasi, verifikasi masih berjalan, Yang Mulia. 434. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tanggal berapa? 435. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Tanggal 13 April 2012, itu dianggap oleh KPU verifikasi, ternyata bukan verifikasi. Kalau itu diangap verifikasi ulang, kenapa tahapan itu masih berjalan? Tanggal 17 April, kami diberikan surat, ada di laporan, Yang Mulia, kepada Saudara (suara tidak terdengar jelas) Fredik, S.H., laporan hasil verifikasi. Verifikasi masih berjalan sampai tanggal 21 … tanggal 11 Mei. Kenapa tanggal 17, kami diberikan surat bahwa penyampaian hasil verifikasi? Kami sangat binggung, Yang Mulia. Hasil verifikasi yang mana? Ternyata lampiran juga 20 Agustus 2011 59

dipertahankan, sedangkan tahapan masih jalan, kami sudah diberikan surat laporan hasil verifikasi. Kami lebih tambah bingung di situ. Oke, Yang Mulia. Tanggal 26 April, keluar lagi surat satu lagi, pemberitahuan kepada pasangan calon yang calonnya meninggal dunia, sakit, dan segala macam, pergantian pasangan calon tanggal 25 April juga keluar, Yang Mulia. 436. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Dipersingkat, Pak! Masih ada calon lain dan Pihak Terkait, karena tertulis sudah masuk. 437. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Di sini kami jadi bingung, Yang Mulia. Tanggal 26 April, kami terima surat bahwa kami notabene almarhum meninggal, Pak, teman saya meninggal, harus mengusulkan pasangan baru. 26 April harus (…) 438. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang meninggal siapa? 439. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Marinus Worabai. 440. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Marinus Worabai ini meninggal? 441. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Meninggal. 26 April baru kami terima surat tentang pemberitahuan melengkapi pasangan yang baru, tetapi tanggal 11 Mei sudah pengumuan hasil verifikasi, tetap 0% dan tidak masuk, Yang Mulia. Ini suatu … ya, itu urusan KPU, itu kami serahkan kepada KPU (…) 442. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Saudara menyampaikan fakta saja.

60

443. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 444. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan berpendapat. 445. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya, Yang Mulia. 446. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kan kirim surat, sudah meninggal (…) 447. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 448. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Atau sudah ada hasil penetapan, kan begitu? 449. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 450. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu fakta yang Saudara terima. 451. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Terus, Yang Mulia. Kesimpulan kami (…) 452. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Kesimpulanlah. Yang lain kita sudah baca itu.

61

453. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Sudah, Yang Mulia. 454. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hanya memberikan kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokoknya apa? Intinya sudah kita baca, biarpun tebal berkasnya, kita baca. Ya. Jadi Saudara keberatan dengan hasil, kan itu? 455. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ini kesimpulan, Yang Mulia, sekarang. Kesimpulan, pertama tiga poin: 1. KPU Yapen telah melakukan perbuatan melanggar hukum, pelanggaran konstitusi, yaitu tidak melaksanakan verifikasi adminstrasi sesuai putusan MKRI tanggal 30 Desember 2010, serta pelecehan dan intervensi putusan MKRI tersebut. 2. KPU Yapen sengaja menghalangi kami, Pemohon I dan Pemohon III, untuk masuk pada pemilukada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen 2012 dengan melakukan verifikasi satu hari, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan tidak memberikan peluang pada kami untuk memberikan berkas administrasi dan tetap mempergunakan persentasi 2010 yang sudah digugurkan dengan putusan MK tanggal 30 Desember 2010, dan sengaja menghalangi hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III. 3. Anggota KPU Kabupaten Yapen adalah penyelenggara yang gagal melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilukada Kabupaten Yapen. Untuk itu, harus diberhentikan dan diganti dengan anggota KPU antar waktu yang baru sesuai aturan yang berlaku. 4. Memohon kepada kabupaten pusat agar dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pusat tanggal 4 Maret 2011 Nomor 111 Bawaslu III 2011 dan surat permohonan informasi tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pusat tanggal 15 Mei 2012, Nomor 293 Bawaslu 2012, yang isinya memohon kepada KPU untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pusat tersebut. 456. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Okelah. Karena tertulis sudah ada kesimpulan Saudara.

62

457. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 458. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, Saudara harusnya poin-poinnya saja. 459. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Terakhir, Yang Mulia. 460. KETUA: M. AKIL MOCHTAR apa.

Yang pertama itu soal apa, yang kedua soal apa, yang ketiga soal

461. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. 462. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Narasinya kan sudah ada. 463. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Terakhir, Yang Mulia, terakhir. 464. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, terakhir dari tadi Saudara terakhir. 465. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ini, ini, Pak, yang sekarang kesimpulan terakhir, Yang Mulia. 466. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Singkat saja. 63

467. PEMOHON PERKARA NOMOR 220/PHPU.D-VIII/2010: BOLLY FREDERIK Ya. Kegagalan Kabupaten Yapen dalam melaksanakan verifikasi administrasi faktual sesuai putusan MKRI 30 Desember 2010 adalah tidak terlepas dari kegagalan provinsi, KPU provinsi, dan KPU pusat yang sengaja mengulur-ulur dan membiarkan kejadian ini berlangsung dan berlarut-larut. Terima kasih. 468. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yalah, pendapat Saudara ya? Pendapat itu harus dibuktikan, kan gitu? Berikutnya, Pemohon Perkara 221/PHPU.D-VIII/2010, ada? Matikan satu miknya. Ya, singkat, Pak. 469. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.D-VIII/2010: TITUS SUMBARI Terima kasih, Yang Mulia. Saya melaporkan tentang hasil verifikasi tanggal 22 Agustus 2011. Yang merupakan masalah bagi kami, Pemohon IV ini bahwa verifikasi tanggal 20 Agustus yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu terbukti dengan surat nomor 257 KPTS KPU KJ/VII/12/2010 tanggal 2 Desember. Yang sesungguhnya menyatakan bahwa itu merupakan final, jadi bukan hasil verifikasi yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi merujuk kepada MK untuk memutuskan Kandidat Nomor 2 untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilukada. Hal ini menyebabkan kami … sehingga kami tidak bersedia untuk mengikuti pemilukada yang tadi disampaikan oleh Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih, Yang Mulia. 470. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Terakhir Pihak Terkait? 471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HABEL RUMBIAK Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait menyampaikan empat hal saja. Pertama bahwa KPU telah melaksanakan verifikasi faktual dan adminstratif sesuai dengan perintah putusan MK dan itu sudah dilaksanakan. Dimana konfigurasinya ternyata sama, persentase dukungan partainya sama dan Pemohon I maupun Pemohon III memang tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama.

64

Kedua, KPU mengalami kendala dalam hal adanya intervensi dari pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah karena tidak mendukung tahapan pelaksanaan dari KPU. Ketiga, menurut Pihak Terkait tidak ada kerja sama atau partisipasi atau dengan tegasnya Para Pemohon ini tidak menggunakan hak konstitusionalnya dengan baik dimana tidak memenuhi upaya yang dilakukan oleh Termohon, bahkan memboikot. Pascaputusan MK, Pemohon telah menyatakan surat terbuka, menyatakan itu secara terbuka 28 Januari, memboikot seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Yapen … Kepulauan Yapen. Dan ditindalanjuti dengan pemboikotan pencabutan nomor urut, sehingga Termohon tidak bisa melakukan tahapan selanjutnya. Oleh karena itu menurut Pemohon … Pihak Terkait, hak-hak konstitusional daripada Pemohon sebetulnya telah diberikan kesempatan dan mereka tidak menggunakannya, sebaliknya melakukan pemboikotan. Menurut Pihak Terkait, aksi boikot-memboikot ini juga merupakan intimidasi terhadap Pihak Terkait, dan merugikan, sangat merugikan Pihak Terkait. Atas dasar itu, menurut kami, ya kalau KPU … kalau Pihak Pemohon tidak mau berpartisipasi dan kalau pejabat pemda tidak juga memberikan tunjangan atau mendukung pelaksanaan tahapan yang menurut Pemohon Pihak Terkait lebih baik memang, dan ini ada permasalahan hukum di sini, menurut Pihak Terkait, ya kami mohon ditetapkan saja sebagai pihak yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Yapen ini. Jadi, permasalahannya di situ. Ya karena perolehan suara memang sesuai dengan pemilukada meraih suara terbanyak. Terima kasih. Hal-hal itu yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. 472. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Baiklah. Semua pihak sudah kita dengar, kemudian KPU ini juga berkali-kali kirim surat ke MK soal hasil verifikasi dan dijawab yang pertama itu tanggal 4 Oktober 2011 terhadap surat yang nomor 62 itu yang dipersoalkan, tanggal 22 Agustus itu tentang hasil verifikasi yang diterima oleh Mahkamah tanggal 19, lalu Mahkamah menyatakan supaya dilaksanakan ya, pelaksanaan putusan itu, tapi sampai dengan hari ini belum dapat dilaksanakan dengan berbagai persoalan ya, ditambah lagi dengan asumsi itu bahwa hasil verifikasi itu sudah berjalan dengan benar, kan begitu. Kalau pun putusan verifikasinya sudah benar berjalan, juga enggak jalan juga sampai hari ini. Itu dengan asumsi kalau verifikasinya sudah enggak … tapi kan masih ada yang keberatan soal verifikasi.

65

Nah, itulah jadi … baiklah kepada Saudara-Saudara, ini untuk sementara sidangnya kita sudah dianggap cukup, nanti akan kita panggil lagi setelah Majelis ini me … merundingkan dulu. 473. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Ya, Majelis. 474. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa? 475. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL Minta waktu untuk penegasan saja, mengklarifikasi Pemohon I dan III. Terima kasih Majelis, sebenarnya Termohon sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon I dan III dalam rangka memperbaiki dukungan dengan verifikasi. Yang menjadi soal adalah, Pemohon I dan III ini tidak tinggal di Serui, tinggalnya di luar dan yang biasa berkomunikasi dengan KPU adalah tim suksesnya, tapi tim suksesnya juga Senin-Kamis begitu, dan sudah diberikan kesempatan berkali-kali bahkan untuk mengembalikan berkas dari Termohon kepada tim suksesnya, justru tim suksesnya juga tidak mau menerima. Jadi kesempatan itu sudah diberikan namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. 476. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, ad informandum itu, informasi tambahan (…) 477. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Informasi pimpinan sidang, Majelis Hakim Yang Terhormat. Saya pikir informasi yang terakhir dari Kuasa Termohon itu hanya interpretasi melulu. 478. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 479. PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.D-VIII/2010: PETRUS YORAM MAMBAI Terima kasih. 66

480. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, kita anggap cukuplah. Nanti, ini kan kita belum menentukan, cukup dulu. Saudara-Saudara jangan main perintah-perintah Hakim, ini sidang. Kalau tidak, Saudara saya perintahkan keluar dari ruang sidang ini dengan paksa atau kita perintahkan Saudara untuk ditahan kalau menghina pengadilan. Saya lagi bicara, kalau mau bicara minta, kalau tidak diizinkan, Saudara tidak berhak untuk bicara dalam ruang sidang ini. Ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang kemudian nanti kita akan panggil pihak-pihak semuanya, ya. Sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan masing-masing, semua argumentasi yang sudah disampaikan, baik lisan maupun tertulis yang berkasnya sudah begitu tebal, ya. Yang untuk membaca berkas ini juga setengah mati, ini tapi kita baca semua karena masing-masing pihak punya argumen, ya. Oleh karena itu, sidang hari ini dianggap cukup terlebih dahulu. Saudara-Saudara tunggu saja panggilan dari Mahkamah, ya. Untuk kelanjutannya apakah kita akan buka sidang lagi atau bagaimana karena ini sudah sedemikian crowded karena kita juga mendengar laporan dari pemerintah daerah bahwa pergantian PJ-nya karena untuk mensukseskan ini juga ternyata ya masih seperti itu juga, gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Intinya, itu kan pemungutan suara ulangnya belum bisa dilaksanakan. Yang kedua, verifikasinya oleh Termohon sudah dianggap selesai, tapi dari sebagian Pemohon masih bermasalah, kan itu. Oleh sebab itu kan kita harus mempelajarinya dengan sungguhsungguh. Baik, sekali lagi dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini selesai dan pihak-pihak menunggu panggilan dari Mahkamah dan terima kasih atas kehadirannya Saudara KPU, Pemerintah, dan Bawaslu. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB Jakarta, 3 Juli 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

67