PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LEBONG

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96 & 97/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LEBONG

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA SENIN, 26 JULI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96 & 97/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong PEMOHON -

Antori Dasihan & M. Gustiadi Dalhadi Umar & Rabean Jaya Sakti

TERMOHON KPUD Kabupaten Lebong ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Senin, 26 Juli 2010 Pukul 09.36 – 10.07 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD. M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.D-VIII/2010: -

Antori Dasihan

Pemohon Perkara Nomor 97/PHPU.D-VIII/2010: -

Dalhadi Umar Rabean Jaya Sakti

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PHPU.D-VIII/2010: -

Bambang Tusmedi Petrus Balapationa Arnold Harjono Gautama

-

Samsul Bahri Marwinde Sibuea Nandang Purnama

Kuasa Hukum Termohon: -

Riza Reza

Termohon: -

Mahmud Elgazani (Ketua KPUD Kab. Lebong) Martha Linda Dwi Putri (Anggota KPUD Lebong) Burhan Dahri (Anggota KPUD Lebong) Zamhari (Anggota KPUD Lebong)

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Pasangan Rosjonsar & Panca Wijaya): -

Humizar Tambunan Ahmad Sahrul Usin Abdi Sahputra Sembiring Fernandes Mauricia

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.36 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Nomor 96 & 97/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Lebong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 96 silakan perkenalkan diri dulu.

2.

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.D-VIII/2010: ANTORI DASIHAN

Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Panel Hakim, nama saya

Antori Dasihan, S.H., M.H., laki-laki, Lubuk Linggau 3 Agustus 1967, Islam, pekerjaan advokat. Saya sebagai Prinsipal mengajukan nomor 1. Terima kasih Yang Mulia. 3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan berikutnya, Nomor 97.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: BAMBANG TUSMEDI

Assalamualaikum wr.wb Kami perkenalkan diri para advokat

yang tergabung dalam Kuasa Hukum Bambang Tusmedi, S.H., M.H., dan Rekan. Satu, saya sendiri Bambang Tusmedi, S.H., M.H., dan rekan. Yang kedua rekan kami, Bapak Petrus Balapationa, S.H., M.H., Bapak Arnold Harjono Gautama, S.H., Bapak Samsul Bahri, S.H, Bapak Marwin..., Ibu Marwinde Sibuea, S.H., Bapak Nandang Purnama, S.H. Demikian Majelis. Terima kasih. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Termohon, silakan?

6.

KUASA HUKUM TERMOHON: RIZA REZA Terima kasih Majelis Hakim. Assalamualaikum wr.wb. Kami, kuasa hukum KPU Kabupaten Lebong. Saya sendiri Riza Reza, S.H.,

1

M.H. Di sebelah kanan saya, Mahmud Elgazani, S.P., Ketua KPU Kabupaten Lebong, dan sebelah kanan, Zamhari, S.H., M.H., sebagai anggota. Sebelah kanan, Martalinda Dwi Putri, S.P., sebagai anggota. Dan selanjutnya sebelah kanan, Burhan Dahri sebagai anggota. 7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pihak Terkait?

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PASANGAN ROSJONSAR DAN PANCA WIJAYA): USIN ABDI SAHPUTRA SEMBIRING Selamat pagi. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait mewakili dari pasangan Rosjonsar dan Panca Wijaya. Saya sendiri atau sebagai Kuasa Hukumnya dari Advokat Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, Usin Abdi Sahputra Sembiring, S.H. sebelah kiri saya itu Humizar Tambunan, S.H., dan yang sebelah kiri lagi Ahmad Sahrul, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Yang belakang itu apa? Yang di belakang Saudara itu siapa?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PASANGAN ROSJONSAR DAN PANCA WIJAYA): USIN ABDI SAHPUTRA SEMBIRING Terima kasih, Yang Mulia. Yang satu advokat juga dari Kuasa juga, namanya Fernandes Mauricia, S.H., dan yang satu lagi tim kami sebagai asisten, Yang Mulia.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Saudara belum menyerahkan surat kuasa. Tolong diambil dulu. Baik, silakan sekarang Perkara Nomor 96 diajukan pokok-pokok masalahnya dan diakhiri dengan petitum karena kami sudah membaca dan Termohon juga sudah membaca, Terkait membaca. Tidak usah dibaca satu-persatu, tetapi pokok-pokok masalahnya saja. Silakan.

12.

KUASA HUKUM TERMOHON: RIZA REZA Izin Yang Mulia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menanyakan legal standing terhadap advokat yang hadir pada hari ini karena sesuai dengan surat permohonan yang kami terima di sini, advokat yang hadir itu berbeda di antaranya. Kemudian ada 2 advokat itu Saudara Nofran Harisa, S.H., M.H., dan Nazlian, S.H. Semua adalah advokat pengacara atau penasehat

2

hukum pada Kantor Hukum Bambang Tusmedi, S.H., M.H. dan Rekan, dan seterusnya. Yang kami ketahui orang tersebut adalah pengacara lokal Bengkulu, apakah legal standing mereka bisa diakui dan tidak? Itu adalah kewenangan dari Majelis Yang Mulia. Kemudian, advokat yang kedua adalah Pak Antori Ryan, S.H., M.H., di sini juga kami mempertanyakan legal standing dia kemudian keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Yang Mulia karena yang pertama Beliau adalah sebagai calon bupati dan wakil bupati. Hendaknya kita dalam berbicara dalam hukum, kita berbicara juga suatu keadilan yang mana di sini Beliau tidak membawakan kepentingan pribadi. Terima kasih Yang Mulia. 13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, jadi begini di Mahkamah Konstitusi ini tidak ada syarat orang harus advokat dan harus tinggal di mana. Boleh orang biasa, boleh datang sendiri, boleh advokat. Kita ndak pernah menanyakan kartu advokatnya. Oleh sebab itu, kalau sudah mendapat surat kuasa secara sah kita persilakan. Beda dengan di pengadilan umum ya harus anggota Peradi atau KAI sini ndak ada, siapa saja boleh. Yang penting Adwar Bumin saja di sini. Silakan sekarang Pemohon Nomor 96?

14.

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.D-VIII/2010: ANTORI DASIHAN

Assalamualaikum wr.w.b. Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan

menyimpulkan, kami baca sedikit mengenai DPT yang bermasalah. a. Nomor 4 mengenai DPST yang bermasalah…, a. Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6/2005 bahwa DPT tidak akan dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. Kemudian, bahwa DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon berkisar 6.000 pemilih lebih khususnya di Padang Bano adalah sangat tidak masuk diakal dan cenderung fiktif. Apalagi bila dilihat dari berita acara perhitungan dari PPK Kecamatan Lebong Atas, (bukti P-7). Dimana dapat dihitung bahwa pemilih…, bahwa jumlah DPT Kecamatan Bano yang berjumlah sekitar 6.000 lebih pemilih sedangkan total DPT Kecamatan Lebong Atas hanya berjumlah fiktif berjumlah sekitar 3.000 lebih. Dimana pada hari H pemilihan jumlah pemilihan, jumlah pemilih dari Kecamatan Padang Bano banyak yang pulang dan memilih di Kecamatan Lebong Atas. Kemudian, mengenai tuntutan dari masyarakat mengenai akan diterimanya tuntutan Pemilu ulang di Kecamatan Padang Bano oleh Termohon. Bahwa khusus daerah Kecamatan Bano…, Padang Bano yang telah terjadi pelanggaran telah dilakukan oleh tim sukses nomor 6, maka izinkanlah Pemohon akan bersaksi untuk menyampaikan argumen yang selanjutnya Pemohon ajukan dengan 3

sebutan dan Analisa Misteri Lumbung Suara Kecamatan Padang Bano Antara Neraka dan Kejayaan. Dimana Pemohon akan menyampaikan analisa dan di antara fakta hukum dengan politik hukum, yakni: a. Bahwa Kecamatan Padang Bano sejak Kabupaten Lebong lahir 7 tahun berjalan masih dalam sengketa dan hingga kini masih berstatus a quo dengan masih belum terselesaikannya sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Lebong Utara bahwa sengketa Tapal Batas tersebut wajib diduga secara sengaja dilakukan agar tetap tidak akan diselesaikan dengan skenario sebagai lumbung suara bagi para penguasa saat ini (incumbent atau pasangan nomor 4). Apalagi pada waktu penyelenggaraan Pemilukada ini, khususnya untuk di Kabupaten Bengkulu Utara hanya diselenggarakan Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati baru akan dilaksanakan pada tahun 2010 atau 2011. Hal ini dibuktikan dengan di lapangan bahwa warga di Desa Padang Bano ratarata penduduknya memiliki KTP yang berbeda. Sebagian memiliki KTP Kabupaten Lebong dan sebagian lagi memiliki KTP Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya bahwa khusus di Padang Bano masih terdapat 2 kepemimpinan di tingkat kepala desa, yaitu antara kepala desa yang diangkat oleh Kabupaten Lebong dan yang diangkat oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian, bahwa Kecamatan Padang Bano penduduknya lebih banyak berasal dari para pendatang. Mereka sebagai petani penggarap dan berkebun terutama penduduk yang berasal dari kecamatan lain khususnya dari Kecamatan Lebong Atas. Yang pada biasanya pada setiap Pemilu mereka pada memilih di tempat tinggal tetapnya di Kecamatan Lebong Atas dan otomatis Pemilu pada hari H tersebut akan banyak berkurang. Bahwa terdapat Kantor Kecamatan Padang Bano di Padang Bano tetapi untuk masalah penegakan hukum masih di bawah kendali Kapolsek Giri Jaya atau Kapolres Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan tidak adanya kepastian dan penegakan hukum yang khususnya di wilayah Kecamatan Padang Bano. Dan walaupun demikian, Termohon masih memaksakan kehendak untuk mengadakan Pemilukada di wilayah sengketa dan terdapat dualisme kepastian hukum. Mengenai…, bahwa mengenai tuntutan yang diajukan para pendemo yang mengatasnamakan forum masyarakat Padang Bano adalah para pendemo yang seluruhnya digerakkan oleh tim sukses pasangan nomor 4. Secara terkoordinir bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor 6 diduga kuat telah diproses oleh Gakumdu dan Panwaslu di Kabupaten Lebong Utara. Bahwa dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang diperoleh, khususnya di Kecamatan Padang Bano adalah suara yang mendekati suara yang sesungguhnya. Berdasarkan jumlah penduduk yang sebenarnya dan memilih…, memiliki KTP serta pada 4

hari pemilihan di…, memilih di Kecamatan Padang Bano, sedangkan bila kita simpulkan pada tuntunan nomor 4 untuk mengadakan Pemilu ulang khususnya di Kecamatan Padang Bano, maka dengan kenyataannya bahwa incumbent masih dalam menjabat serta wilayah hukum ada di bawah Polres Bengkulu Utara. Selanjutnya daerah tersebut masih bersengketa serta terdapat kepala desa yang rangkap serta penduduk masih mempunyai KTP yang berbeda. Nah, dengan…, dapat disimpulkan bahwa Padang Bano akan menjadi maut bagi pasangan nomor 4. Sedangkan Padang Bano akan menjadi lumbung kejayaan nomor 4. Bahwa dengan tidak adanya kepastian dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Padang Bano maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Panel Hakim Majelis Konstitusi agar perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di Desa Kembung, Owe, Limes, Sebayu, dan Padang Bano untuk dibatalkan. Dan selanjutnya perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebong haruslah dikurangi jumlah perolehan tiap pasangan calon yang telah dibatalkan itu hingga didapat perolehan sebesar sebagai berikut; Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas karena hanya ada satu pasangan calon yang melampui 30%, yakni pasangan calon nomor 6, maka sudah seharusnya segera ditetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Bahwa akan tetapi apabila dengan adanya tuntutan dari forum masyarakat adat Padang Bano yang selanjutnya terbukti adanya pelanggaran Pemilukada yang mengakibatkan gugurnya pasangan nomor 6, maka sudah dapat dipastikan karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi lebih dari 30% suara, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12/2008, maka Pemilukada Kabupaten Lebong seharusnya dilaksanakan dalam 2 putaran, yakni diikuti 7 pasangan calon, tanpa pasangan nomor 6. Dan selanjutnya, kami meminta putusan berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keadilan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut; menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menerima dan mengabulkan Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, membatalkan menyatakan tidak mengikat secara Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Juli 2010 tentang Berita Acara Penetapan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong 2010, membatalkan perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di Kecamatan Kembung, Owe, Limes, Sebayu, dan Padang Bano. Mengesahkan penghitungan akhir sebagai berikut; menolak tuntutan pungutan suara ulang di Kecamatan Padang Bano, Yakni di Desa Kembung, Owe, Limes, Sebayu. Menetapkan pasangan calon nomor 6 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Atau yang terakhir, menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya. Selanjutnya, mensahkan perhitungan akhir sebagai berikut, dan 5

ditutup. Memerintahkan KPU Kaba…, menolak tuntutan penguatan suara ulang di Kecamatan Padang Bano, yakni di Desa Kembung, Owe, Limes dan Padang Bano. Memerintahkan KPU Kabupaten Lebong untuk melaksanakan Pemilukada putaran 2 tanpa di ikuti yang nomor 8, yang diikuti 5 pasangan calon tanpa mengikutsertakan pasangan nomor 6, nomor 4, dan nomor 2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih mohon izin Yang Mulia. 15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Pemohon Nomor 97.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: NANDANG PURNAMA Majelis Yang Mulia, sebelum kami membacakan permohonan, di sini ada sedikit perubahan yang akan kami sampaikan. apa boleh Yang Mulia? Terima Kasih, kalau begitu akan kami sampaikan.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan disampaikan secara ringkas, ya. Langsung ke pokok permohonan (…)

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: NANDANG PURNAMA Terima Kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. kami akan mulai dari Pokok-pokok pemohohan. Mulai dari halaman 5, butir 7. Bahwa secara sistematis, dan masif, Termohon telah menghilangkan dan atau menggelumbungkan mata pilih. Dengan kata lain adanya masyarakat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan pemilih di Desa Padang Bano, Limes, Sibayu, Owe, Kembung, Tubaek Blao, Sukayokayo, Danau, Tiktebing, Tabeak Blao 1, Blao Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano dengan rincian sebagai berikut; Padang Bano yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP-4 (Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilukada), Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010. Dari kantor catatan sipil jumlah pemilih adalah 2.229 pemilih. Namun, pada saat DPT ditetapkan, hanya 1.137 pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 1.092 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih. Sedangkan faktanya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 693 pemilih. Jadi secara sistematis, Termohon telah pula menghilangakan kembali 444 pemilih Di Desa Padang Bano dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih. Untuk Desa Padang Bano Termohon 6

telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan dan atau memangkas sebanyak 1.536 mata pilih. Izin Majelis Yang Mulia, selanjutnya kami akan masuk kepada…, karena sudah tertulis di sini, kami akan masuk halaman 8 yang penyimpulan pada butir 7. Jadi secara keseluruhan untuk Kecamatan Lebong Atas dan padang Bano, Termohon telah menghilangkan 4.586 mata pilih. Yang seharusnya mendapatkan hak pilih dan undangan untuk memilih di Kecamatan Lebong Atas, dan Padang Bano. Di sisi lain Termohon juga telah secara keseluruhan menggelembungkan mata pilih sebanyak 778 mata pilih sebanyak 778 mata pilih, yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano. Sudah sangat jelas ini merugikan Pemohon sebagai pemohon Calon, sehingga patut untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano tersebut. Butir 8, bahwa persoalan DPT dan penggem…, Mohon maaf, saya ulangi, bahwa persoalan DPT dan penge…, penggelembungan DPT serta adanya persoalan memilih yang tidak mendapatkan undangan memilih juga terjadi di Kecamatan Urang Jaya Kabupaten Lebong, yakni Desa Embong…, Desa Embong, mungkin kami tidak…, izin tidak disebutkan satu-satu. Desa Embong, selanjutnya Desa Embong 1, Desa Kota Baru, Desa Kota Agung, Desa Lemau, Desa Pangkalan, Desa Tangua. Jadi secara keseluruhan untuk Kecamatan Urang Jaya, Termohon telah mendapatkan sebanyak 969 mata pilih yang seharusnya menggunakan hak pilih dan undangan untuk memilih. Di sisi lain Termohon di Kecamatan Urang Jaya telah secara keseluruhan menggelembungkan mata pilih sebanyak 306 mata pilih. Ini bukti (P-5). Sudah sangat jelas ini merugikan Pemohon sebagai pasangan calon sehingga patut untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Urang Jaya tersebut. 9. Bahwa selain adanya permasalahan menghilangnya mata pilih dan atau menggelembungkan mata pilih di Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Urang Jaya sebagaimana di atas, ternyata upaya sistematis dan fatal dari Termohon yang mengindikasikan mendukung pasangan calon tertentu dapat pula terlihat dari dokumen rekapitulasi DPT dimana menurut Peraturan KPU Nomor 67/2009 Pasal 22 tanggal…, Desember 2009 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data dan Data Pilih Dalam Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukti (P-6). Hal ini dilakukan dengan modus sebagai berikut; nama berbeda, tahun lahir berbeda, dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, tercantum tanggal dan tahun lahir yang sama, yakni tanggal 1 Juli. Ini terjadi untuk DPT di beberapa Desa Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano, serta Kecamatan Urang Jaya. 10. Bahwa bukti lain yang menguatkan DPT di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Urang Jaya juga bermasalah adalah: 7

1. Bundel surat pernyataan dari petugas pencatat pemilih pontensial Pemilukada dari DP-4. 2. Bukti surat pernyataan dari Kepala Desa Uwe yang menyatakan ada pemilih yang tercantum di DPT, namun bukanlah warga Desa Uwe sebagaimana bukti (P-7B). 3. Bundel surat dari kepala desa yakni Kepala Desa Padang Bano yang menyatakan bahwa ada warga desa di Padang Bano merupakan penduduk setempat tapi tidak tercantum di DPT, nama-nama yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT, nama-nama yang bukan warga Desa Padang Bano tapi masuk DPT dan adanya warga yang terdaftar ganda di dalam DPT bukti (P-7c). Bahwa berdasarkan bukti ini jelas tindakan sistematis dan massif dari Termohon yang tidak professional selaku penyelenggara secara fatal telah merugikan Pemohon selaku pasangan calon. 11. Bahwa polemik persoalan DPT terutama di Padang Bano berdampak serius terhadap proses penyelengaraan Pemilukada di Kabupaten Lebong adalah munculnya aksi masa di…, ke KPU Kabupaten Lebong yang menuntut agar dilakukannya pemungutan suara ulang di Padang Bano sebagaimana dilansir oleh 2 harian lokal di Provinsi Bengkulu, yakni Harian Rakyat Bengkulu dan Surat Kabar Radar Patpetulai. 12. Bahwa selain itu upaya sistematik yang dilakukan Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu tergambar pula dari bukti simple…, sample yang menunjukkan adanya eksodus pemilih ke dalam TPS 1 Kampung Muara Aram Kecamatan Lebong Utara. 13. Bahwa bukti lain yang juga relevan dan tentunya merugikan Pemohon adalah sikap pembiaran dari Termohon terhadap tindakan tim pasangan calon nomor urut 6, yakni Saudara Toton yang melakukan perampasan surat undangan memilih di Padang Bano. Hal ini disaksikan oleh Saudara Samsudi alias Dek dan diakui pula oleh Ketua KPPS setempat, yakni Saudara Syamsir sebagaimana pernyataannya pada tanggal 2 Juli 2010 atau sehari sebelum pencoblosan. Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan Pemohon pada salah satu pasangan calon. 14. Bahwa bukti lain sebagaimana bentuk pelanggaran pidana dalam Pemilukada adalah adanya perbuatan politik uang dari tim kampanye pasangan calon nomor urut 6 yang terjadi di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Bingin Kuning sebagaimana bukti lapor ke Panwas Pemilukada bukti (P-11), namun laporan tim Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Lebong. Tidak berlebihan kiranya jika Pemohon menyimpulkan hal ini adalah indikasi keberpihakan sistemik dari Termohon. 15. Bahwa seluruh surat suara yang ada di KPU tidak pernah disortir oleh Pihak Termohon sebagaimana penyelenggara Pemilukada sehingga sangat memungkinkan dapat dipergunakan sebagai alat untuk penggelembungan suara. 8

16. Bahwa sangat lambatnya pendistribusian surat suara ke desa-desa yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilih untuk menggunakan hak suara yang merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. 17. Lampiran pernyataan dan tanda terima bukti (P-14). Kerugian Pemohon: 1. bahwa dengan terjadinya pemangkasan mata pilih dari DP-4 ke dalam DP tersebut, maka posisi Pemohon tergeser secara melawan hukum hingga berada pada posisi rangking ke-2 yang berarti Pemohon bukan merupakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Lebong karena Kecamatan Lebong Atas, dan Padang Bano, serta Kecamatan Urang Jaya jelas DPT-nya bermasalah. 2. Bahwa ternyata Termohon tetap tidak memperhatikan keberatan dari Pemohon dan Saksi-Saksi perihal adanya kejahatan sistematis dan fatal yang berupa kelirunya penentuan DPT dan pembiaran tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang berakibat pada hilangnya suara Pemohon. 3. Bahwa dalam rapat Pleno, Termohon tidak dapat menjelaskan buktibukti maupun dasar-dasar sehingga menetapkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut. 4. Bahwa jika jumlah suara dari kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta kecamatan Uram…, Uram Jaya diberikan undangan untuk memilih atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara oleh..., ulang oleh Termohon, maka ranking perolehan suara Pemohon adalah pada urutan ke-1 karena jelas setidaknya Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.282 suara, ditambah lagi dengan penggelembungan suara sebanyak 1.084 suara, sehingga total kerugian Pemohon adalah sebanyak 6.366. Izin, Majelis Yang Mulia, selanjutnya kami lanjutkan kepada rekan kami. Petitum. 19.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: BAMBANG TUSMEDI Petitum: Berdasarkan seluruh alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, mengadilli perkara ini, dan memutuskan sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. - Menyatakan membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2010 sebagai Berita Acara Nomor 24/KPU-KAB/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. 9

-

Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tanggal 14 Juli 2010, tentang Penetapan Calon Terpilih. - Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lebong Atas, dan Padang Bano, serta Kecamatan Uram Jaya. - Menetapkan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: a. Perolehan suara Pemohon sebelumnya 15.769 suara, sekarang menjadi 22.135 suara. b. Berdasarkan penjumlahan jumlah pemilih yang kehilangan hak pilih yakni sebanyak 5.282 dengan penggelembungan sebanyak 1.084, sehingga menjadi 6.366 suara dan setelah ditambah dengan perolehan suara Pemohon menjadi 22.135 suara. c. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil. Jakarta, Juli 2010, hormat kami Kuasa Hukum. Terima kasih, Majelis. 20.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Saudara Pemohon Nomor 97, Saudara ini minta melakukan pemungutan suara ulang atau minta penetapan suara? Itu bertentangan. Yang satu minta pemungutan suara ulang, tapi yang di bawahnya minta langsung menetapkan suara, bagaimana kami menetapkan suara kalau Saudara minta pemungutan ulang? Atau bagaimana kami menetapkan pemungutan ulang, padahal Saudara sudah menentukan suara. Yang mana yang Saudara minta ini, duaduanya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: BAMBANG TUSMEDI Kalau bisa dua-duanya, Majelis.

22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bagaimana caranya dua-duanya, kalau dikabulkan semua, misalnya ya, suaranya sekian, lalu masih suara ulang lagi, bagaimana ada dua permintaan yang bertentangan?

10

23.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: ARNOLD HARJONO GAUTAMA Saya bisa tambahkan, Majelis.

24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: ARNOLD HARJONO GAUTAMA Memang ada permintaan. yang pertama adalah pemilihan ulang di dua kecamatan, tapi kalau pemilihan ulang tidak dilaksanakan mohon MK juga menetapkan bahwa Pemohon sebagai terpilih dalam pemilihan, berdasarkan selisih suara.

26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jadi alternatif, ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHPU.DVIII/2010: ARNOLD HARJONO GAUTAMA Ya, betul, Pak.

28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke, jadi ini permohonannya alternatif, Saudara. Sekarang, apakah Saudara mau menjawab hari ini? ataukah menunda sampai sidang berikutnya?

29.

KUASA HUKUM TERMOHON: RIZA REZA Majelis Hakim Yang Mulia, kami dari dari Kuasa Hukum KPU Lebong…, Kabupaten Lebong, karena permohonan Pemohon itu saling berkaitan, kami mohon untuk ditunda.

30.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke. Baik, jadi Saudara harus membantah dalil-dalil itu, ya? Bahwa ada orang harusnya memilih tidak (…)

11

31.

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.D-VIII/2010: ANTORI DASIHAN Izin, Yang Mulia. Mungkin ini terkait yang nomor 97, kalau 96 kita sudah siap karena 97…, 96 tidak ada perubahan. Mungkin 96 kita bisa jawab sekarang.

32.

KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nggak, sekaligus saja biar nggak buang-buang waktu, kan 1 paket nanti putusannya. 33.

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.D-VIII/2010: ANTORI DASIHAN Ya.

34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau memang yang 97 belum siap, ya sekaligus saja, sidang berikutnya dengan 96, langsung pembuktian ya sidang berikutnya, ya? Langsung pembuktian.

35.

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.D-VIII/2010: ANTORI DASIHAN Terima kasih, Majelis.

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pihak Terkait, ada? Anda mau menyampaikan apa?

37.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PASANGAN ROSJONSAR DAN PANCA WIJAYA): USIN ABDI SAHPUTRA SEMBIRING Terima kasih, Yang Mulia. Karena Pihak Pemohon, melakukan perubahan se..., sesungguhnya kami juga sudah siap dalam jawaban. Ada 1 bebe..., dari beberapa substansial dari permohonan yang harus Ditanggapi. Jadi dimohon Majelis bisa melakukan penundaan untuk kami juga menambahkan tanggapan dari kami Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke, kalau begitu sidang ditunda sampai dengan jam 14.00 WIB, hari Selasa besok ya, besok Selasa 27 Juli 2010, jam 14.00 WIB kita bersidang di gedung ini untuk pembuktian tanggapan dari Termohon, dan dari Pihak Terkait, sekaligus pembuktian. Kalau mau 12

bawa Saksi-Saksi besok sudah hadir Anda juga kalau mau bawa aparat yang mau menjelaskan juga besok sudah hadir ya? Baik, dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB

Jakarta, 26 Juli 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

13