Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 161/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2013

ACARA PEMBUKTIAN (IV)

JAKARTA RABU, 6 NOVEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013 PERKARA NOMOR 161/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: 1. Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja 2. Banjir Simajuntak - Maruhum H. Situmeang

[Nomor Urut 2] [Nomor Urut 6]

PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: 1. Bangkit Parulian Silaban - David.PPH Hutabarat

[Nomor Urut 3]

PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.D-XI/2013: 1. Pinondang Simajuntak - Ampuan Situmeang

[Nomor Urut 8]

TERMOHON KPU Kabupaten Tapanuli Utara ACARA Pembuktian (IV) Rabu, 6 November 2013, Pukul 09.10 – 10.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Maria Farida Indrati Muhammad Alim

Luthfi Widagdo Eddyono Ida Ria Tambunan Dewi Nurul Savitri Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013: 1. Ratna Ester Lumbantobing 2. Refer Harianja B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013: 1. Raja Marudut M. Manik 2. Sahat Poltak Siallagan C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013: 1. Robert Anton D. Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013: 1. Bangkit Parulian Silaban 2. David PPH Hutabarat E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013: 1. M. Raja Simanjuntak 2. Tagor Tampubolon 3. Duran Sianipar F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013: 1. H.A.S. Natabaya 2. Laica Marzuki G. Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013: 1. Pinondang Simanjuntak H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013: 1. 2. 3. 4.

Kores Tambunan Rosdi Horas Siagian Okto Simanjuntak

5. 6. 7. 8.

Henri Gani Purba Sudirman Taufan Hunneman Yeyet Nurhayati

I. Termohon: 1. Lamtagon Manalu 2. Jan Piter Lumbantoruan

(Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara) (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara) ii

3. 4. 5. 6. 7.

Erids Aritonang Hotman Harianja Lambas JJ. Matondang John Suhartono Purba Posma E. Situmeang

(Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara) (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara) (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara) (Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara) (Kasubag Hukum KPU Kab. Tapanuli Utara)

J. Kuasa Hukum Termohon: 1. Rahmad Solihin Purba 2. Marjoko 3. Mulyadi K. Kuasa Hukum Pihak Terkait I: 1. Andi Muhammad Asrun 2. Nurul Anifah L. Saksi dari Pihak Terkait I: 1. Lambok Siagian M. Kuasa Hukum Pihak Terkait II: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sirra Prayuna Roder Nababan Badrul Munir Tanda Perdamaian Nasution Wesly Sitohang Ungkap Sitompul

N. Saksi dari Pihak Terkait II: 1. Sonny Pudjisasono

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158, 160, 161/PHPU.D-XI/2013, PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 158 hadir ya.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.DXI/2013: RAJA MARUDUT M. MANIK Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir ya, Pemohon 160?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Pemohon Nomor 160 hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Pemohon Nomor 161?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Pemohon 161 hadir kuasa hukum lima orang ditambah Prinsipal Pak Bupati Pemohon, terima kasih.

7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir, terima kasih ya. Termohon?

1

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Hadir, Yang Mulia.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir, Pihak Terkait I?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Hadir, Yang Mulia dan kami ucapkan selamat sebagai ketua dan wakil ketua.

11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih, terima kasih. Pihak Terkait II?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Hadir, Yang Mulia.

13.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik Para Pemohon, Termohon, dan Para Pihak Terkait. Hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi ya. Hari ini Pemohon 160 mengajukan dua orang Ahli ya. Kemudian Pemohon Nomor 161 hanya mengajukan … mengajukan tiga orang saksi ya, betul ya? 161. Termohon tidak ada, Pihak Terkait I mengajukan satu orang. Ada tambahan satu ya?

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Bagi yang dari yang … tiga, Yang Mulia. Kemarin kami hanya ajukan satu, ini satu lagi, Yang Mulia.

15.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu lagi, nanti kita lihat. Nanti kita sumpah terakhir ya, kita lihat keadaan ya. Pihak Terkait II, satu?

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Satu orang, Yang Mulia.

2

17.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu orang, baik. Kemudian nanti setelah sidang ini akan ada pengesahan bukti tambahan ya. Ada berapa kemarin, pihak yang belum selesai menyerahkan bukti seluruhnya jadi juga ada bukti tambahan. Perlu saya sampaikan kepada Pemohon Nomor 158 mengajukan apa … Bawaslu Pemohon berapa itu? 161 ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK 160.

19.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Bawaslu sudah menyampaikan, memberikan kabar bahwa Bawaslu tidak bisa hadir. Akan tetapi akan memberikan keterangan tertulis ya, paling tidak nanti sore ya. Anda bisa menghubungi langsung kepaniteraan ya.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Dari 161, Yang Mulia.

21.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Hari ini kami tidak mengajukan saksi, Yang Mulia karena kesempatan kami sudah minggu kemarin, Yang Mulia.

23.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, tidak ada ya. Jadi hari ini hanya dua Ahli dan dua Saksi. Baik, saya persilakan langsung kepada Ahli Prof. Natabaya dan Prof. Laica silakan maju ke depan Pak untuk diambil sumpah dahulu.

24.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Para Ahli yang terhormat, saya akan ambil sumpah menurut agama Islam, kita mulai. 3

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” 25.

SEMUA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

26.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Saksi dari Pihak Terkait I Lambok Siagian. Ya, silakan maju ke depan, hanya satu ya? Satu, dari Pihak Terkait II Sonny Pudjisasono ya betul. Muslim ya, sebelah sini, sebelah sana. Ya, Rohaniawan Kristen.

28.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya.”

29.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya.

30.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

31.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Yang beragama Islam kita sebagai saksi ya. Dengarkan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan, mulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

4

32.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

33.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

34.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kembali ke tempat duduk. Ya, kita mulai dari Ahli dahulu ya. Saudara persilakan Ahli, ini siapa yang lebih dahulu? Apa Prof. Natabaya, apa Prof. Laica? Prof. Natabaya dahulu, silakan Prof.

35.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Dipandu.

36.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, minta … oh, dipandu?

37.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Ya.

38.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dengan pertanyaan?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Baik, Yang Mulia.

40.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan.

5

41.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Saudara Ahli, ini terkait dengan Pemilukada Tapanuli Utara 2013. Ada Putusan DKPP Nomor 92 dan seterusnya yang diadukan oleh Bakal Pasangan Calon Situa Pinondang dan Ampuan Situmeang setelah sebelumnya tidak lolos verifikasi. Pengaduan tersebut dikabulkan sebagian oleh DKPP yang amar putusannya kami bacakan sebagai berikut. 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak Pengadu Situa Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang. Ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu, Teradu II Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Aritonang, Teradu IV atas nama Jotman Harianja, Teradu V atas nama Lambas J. J. Matondang. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kemballi secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Situa Pinondang, S.H. dan Ampuan Situmeang. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Yang mau kami ingin tanyakan pendapat Ahli, bagaimana akibat hukum dari Putusan DKPP Nomor 92 dimaksud atas pengaduan Situa Pinondang dan Ampuan Situmeang? Terima kasih, Yang Mulia.

42.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua yang kami muliakan dan Para Anggota yang saya hormati. Izinkanlah kami menyampaikan pendapat kami sebagai berikut. Bahwasannya putusan DKPP yang keluar … dikeluarkan yang … Nomor 92/DKPP/PKE/II/2013 yang menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tadi. Saya hanya akan membacakan yang kedua. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak Pengadu Situa Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang. Ditetapkan menjadi Pasangan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 20132018 terhadap Teradu atas nama Lamtogan Manalu, Teradu II atas 6

nama Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Ritonang, dan Teradu IV atas nama Hotman Harianja, dan Teradu V atas nama Lambas J. J. Matondang. Bapak Hakim Ketua dan Para Anggota yang saya hormati. Putusan DKPP ini adalah atas permohonan daripada Pemohon Pinondang dan Simanjuntak yang diakibatkan oleh adanya putusan yang tidak memasukkan mereka di dalam … nomor urut di dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013. Nah, dengan adanya putusan DKPP ini dan putusan DKPP ini adalah putusan akhir, maka menurut … menurut putusan ni sendiri bahwa di … terhadap KPUD Provinsi untuk menjalankan putusan tersebut. Dengan demikian, timbullah suatu putusan baru yang mengabulkan. Karena menurut putusan ini harus hak konstitusional itu dipulihkan. Nah, dengan dipulihkannya putusan … putusan DKPP ini dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi maka timbullah suatu susunan baru yang tadinya Saudara Pinondang Simanjuntak tidak termasuk di dalam calon untuk menjadi bupati dan wakil bupati dan hingga menjadi sekarang ada calon, menjadi calonnya delapan, termasuk calon daripada independen yang tadi calon itu hanya tujuh tidak termasuk Pinondang dan sehingga sekarang ada susunan yang baru. Dan pasti ini akan menimbulkan akibat hukum akibat daripada putusan DKPP ini. 43.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Baik Saudara Ahli, selanjutnya kami akan menanyakan pendapat Ahli setelah ada putusan DKPP ini, KPU provinsi membuat suatu keputusan untuk melaksanakan keputusan DKPP in casu, yang kami mau tanyakan pendapat Ahli bahwa putusan KPU provinsi hanya memulihkan pasangan calon pengadu tanpa melakukan peninjauan ulang secara cepat dan cermat. Menurut Ahli apakah putusan KPU provinsi Nomor 3122 dan selanjutnya sudah tepat atau ada akibat hukum yang harus dilakukan dalam keputusan dimaksud? Terima kasih, Saudara Ahli.

44.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Bapak Hakim Ketua yang terhormat dan para Anggota, dengan adanya surat keputusan DKPP ini dengan mengubah jumlah daripada calon bupati, maka tentu ini mempunyai akibat. Tetapi sebetulnya seharusnya KPU provinsi sebelum keluarnya putusan mengenai draft yang baru ini, dia harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena ini akan menyangkut mengenai syarat formal, akibat daripada putusan KPU provinsi ini menimbulkan delapan … apa namanya … calon … tujuh calon 7

dan satu independen, delapan, ini akan menimbulkan akibat mengenai perimbangan di dalam dukungan daripada partai dan ini akan … inilah yang akan menjadi persoalan di dalam kasus ini sebenarnya. 45.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Selanjutnya yang mau kami minta pendapat Ahli, apakah setelah dilakukan verifikasi yang tidak dilakukan oleh KPU provinsi mengakibatkan didiskualifikasinya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan keputusan DKPP?

46.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Akibat hukum … Bapak Ketua dan Hakim Anggota yang saya hormati, akibat daripada putusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh KPU provinsi yang tidak mengadakan verifikasi lebih dahulu menimbulkan susunan yang baru, dan susunan yang baru ini menimbulkan suatu permasalahan adalah mengenai dukungan, menimbulkan ada masalah dukungan ganda terhadap para calon bupati dan wakil bupati. Jadi umpamanya contoh karena di sini ada masalah Pasangan Calon Nomor 1 ada dukungan daripada PPRN … PPRN, sedangkan PPRN ini juga memberikan dukungan kepada Nomor 8, jadi ada dua calon yang didukung oleh satu partai. Jadi ada … kedua, terhadap Calon Nomor 4 adalah Partai Barnas karena Barnas ini juga ada mendukung di dalam Calon Nomor 8, jadi ada ganda. Ketiga adalah Nomor 5, Saudara Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir adalah dukungan dari Partai Buruh. Masalah ini ada ganda, sehingga karena ini ganda maka tidak akan memenuhi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang otonomi daerah karena harus didasarkan harus didukung oleh 15%. Kalau ini dukung dua, maka ada yang tidak memenuhi. Oleh karena ini, ini akibatnya adalah suatu akibat yang tidak memenuhi syarat formal daripada ketentuan undang-undang pemilihan … pemilukada yang diatur di dalam undang-undang otonomi daerah … undang-undang pemerintah daerah.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Baik, kami lanjutkan pertanyaan. Kami Pasangan Calon Nomor 3 dalam pemilukada Sumatera … Tapanuli Utara 2013 memperoleh urutan ketiga, Saudara Ahli telah mengatakan bahwa pasangan yang tidak memenuhi syarat itu didiskualifikasi. Dalam pemilukada 2013 di Tapanuli Utara, pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU untuk maju dalam 8

putaran kedua adalah Pasangan Calon Nomor 4 dan Nomor 5. Sesuai dengan pendapat Ahli bahwa sudah kenapa tidak akibat hukumnya … akibat hukum putusan DKPP kenapa tidak didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 5? Yang mau kami minta pendapat Ahli, apakah Pasangan Calon Nomor 3 dapat ditetapkan atau diputuskan oleh Mahkamah untuk maju memerintahkan kepada KPU atau Termohon dalam putaran kedua? Demikian, Saudara Ahli. 48.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Bapak Ketua dan Para Anggota yang saya hormati. Akibat dari putusan DKPP ini yang ditindaklanjuti oleh KPU provinsi tadi yang menimbulkan dukungan ganda, maka karena dukungan ini adalah merupakan syarat formal daripada untuk mengikuti suatu pemilukada, maka terhadap para calon yang apa namanya itu … didukung oleh partai politik ganda ini dan sesuai dengan ketentuan undang-undang pemerintah daerah yang harus menentukan 15%, maka terhadap partaipartai yang didukung secara ganda ini, maka dia harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan daripada apa namanya itu … Saudara Pemohon, oleh karena Nomor 5 ini juga didukung oleh partai yang ganda, maka adalah hal yang sudah seharusnya menurut hukum bahwasannya Pasangan Nomor 5 ini harus didis sama dengan Nomor 1. Nah, apa akibatnya apabila Pasangan Nomor 5 ini didiskualifikasi, maka perolehan suara akan menjadi urutannya adalah Peserta Nomor 4 dan Peserta Nomor 3. Sehingga apabila akan diadakan putaran kedua, maka yang akan menjadi peserta adalah Saudara Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu, beserta lawannya adalah Bangkit Parulian Sinaban dan David Hutabarat. Demikian.

49.

HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, bisa dilanjut kepada Saksi yang kedua … Ahli yang kedua.

50.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Ya, kami mohon kepada Ahli yang kedua karena ada risalah keterangan Ahli. Yang Mulia, agar dibacakan dulu.

51.

HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Dibacakan?

9

52.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Ada keterangan Ahli untuk Ahli yang kedua.

53.

HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, ya, ya silakan!

54.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: LAICA MARZUKI Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hadirin di persidangan yang terhormat. Tatkalah pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka suatu perselisihan hasil pemilihan umum tergolong perkara perselisihan konstitusi lazim dinamakan constitutional dispute. Majelis Hakim Yang Mulia, pemilu in casu pemilukada berpaut dengan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Constitusi is de hoogst de wet in casu pemilukada diatur dalam Bab VII-B Pasal 22E UndangUndang Dasar Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang Mulia, tatkala gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat banyak, maka Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku di kala perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanggal 18 Agustus tahun 2000 mengalami pergeseran makna konstitusional diabsorb menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi guna in casu memeriksa, mengadili, dan memutus hasil pemilu, pemilukada daripadanya. Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Yang Mulia, manakala suatu penyelenggaraan pemilukada berlangsung secara tidak langsung, tidak umum, tidak jujur, dan tidak adil maka hal dimaksud merupakan pelanggaran pemilu in casu pelanggaran pemilukada. Yang Mulia, pelanggaran pemilu in casu pelanggaran pemilukada dapat terjadi karena dilanggar oleh peserta pemilu, calon, in casu peserta pemilukada namun tidak jarang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, pemilukada, atau secara bersamasama dilakukan oleh peserta pemilu in casu peserta pemilukada dengan 10

pihak penyelenggara pemilu pemilukada terjabarkan dalam wujud sistematis berstruktur, dan masif. Yang Mulia dan hadirin di persidangan yang terhormat. Menurut Steven F. Huefner dalam bukunya yang terkenal Remedying Election Wrongs. Penyebab timbulnya pelanggaran hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama yang namanya fraud, fraud adalah kecurangan hasil suara dapat disebabkan oleh para calon yang curang dalam mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan guna melakukan kecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya. Yang kedua yang namanya mistake, yaitu kekhilafan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mistake ini apabila dikoreksi ketika terjadi suatu pengumuman terakhir secara nasional maka mistake ini dapat diperbaiki. Yang ketiga, Yang Mulia. Yang namanya non frauden mischandeg, menurut istilah Khoifner perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam pemilu melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, misalnya dicontohkan sekelompok calon disengaja melakukan tindakan memecah suara calon lain agar calon tertentu meningkat perolehan suaranya. Yang keempat, yang dinamakan ekstriner events atau ex of god terdapatnya peristiwa alamiah di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusiawi penyelenggara pemilu. Misalnya terjadi badai Katrina di New Orlens yang mempengaruhi pemilu satu bulan setelahnya, juga dikala terjadinya serangan 11 September Tahun 2001 di menara kembar twin tower di kala pelaksanaan pemilu negara bagian Newyork. Yang Mulia, Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang lazim disebut by the wake reghel. Pemilukada diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud mengakibatkan pergeseran makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tatkala pemilukada diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat banyak. Yang Mulia, Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya, dilarang dukungan ganda, dilarang dukungan ganda dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan lain pada saat bersamaan, pada saat samenhaan. Suatu pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah in casu calon bupati dan wakil 11

bupati dapat diusulkan melalui jalur independent. Yang Mulia, dukungan ganda dari partai politik dan gabungan partai politik terhadap beberapa pasangan calon secara bersamaan, secara samenhaan, mengakibatkan pasangan calon tertentu didiskualifikasi selaku peserta pemilu in casu peserta pemilukada. Yang Mulia, Putusan DKPP Nomor 92 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 sudah tepat. Kalau menurut saya sudah tepat, namun para Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten dan Provinsi lalai tidak melakukan verifikasi kembali terhadap legalitas dan keabsahan dukungan partai-partai tertentu terhadap pasangan calon yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemilu in casu pemilukada, dituntut sikap kehatihatian, dituntut sikap dilebritis, dan kecermatan dalam menyelenggarakan kewenangan konstitusionalnya. Kelalaian dapat mencederai kedaulatan rakyat. Yang Mulia, sehingga tatkala saya katakan tadi keputusan DKPP yang bertujuan menyembuhkan seorang pasien pada ketika sehabis pembedahan menimbulkan penyakit yang sama juga. Berdasarkan pendapat saya di atas, Yang Mulia. Beralasan guna dipertimbangkan kiranya Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dapat terselenggara melalui putusan kedua, melalui putaran kedua setelah mendiskualifikasi calon-calon pasangan tertentu yang tidak memenuhi syarat. Semoga Allah, hakim yang maha adil menuntun Mahkamah dalam menjatuhkan putusannya yang adil dan benar. Assalamualaikum wr. wb. 55.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada pertanyaan untuk Ahli atau sudah cukup?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Baik, Yang Mulia. Satu hal.

57.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu saja ya, biar nanti kita gantian Termohon dan Pihak Terkait.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Pada Ahli, kami mau menanyakan pendapatnya. Apakah menurut Ahli bahwa pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat kami jadikan alasan untuk mengajukan permohonan 12

ini. Telah terbukti dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten? Mohon pendapat Ahli. 59.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: LAICA MARZUKI Saudara Kuasa Hukum. Saya tampil dalam forum ini selaku Ahli, selaku Ahli saya bukan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Oleh karena itu saya tidak bisa menjawab secara faktual. Tetapi saya bisa menjawab secara keilmuan sesuai keahlian saya. Tatkala suatu pelanggaran seperti yang Anda katakan tadi, itu merupakan … itu merupakan drive daripada pelanggaran yang dituntut oleh konstitusi dari Pasal 22E ayat (1). Jadi menurut saya hal dimaksud dari aspek keilmuan hal itu merupakan pelanggaran. Terima kasih.

60.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Cukup, Yang Mulia.

61.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, Termohon silakan ada pertanyaan?

62.

KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Tidak ada, Majelis.

63.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Pihak Terkait I? Ya, silakan.

64.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya sekaligus kepada Prof. Laica dan Prof. Natabaya. Apakah dimungkinkan apabila salah satu pasangan calon di fase awal merasa dukungan ganda yang diberikan pasangan lain. Apakah dimungkinkan pasangan calon yang bersangkutan menarik atau menyatakan partai itu misalkan katakan damka partai yang berikut ganda itu dia menolak dukungan dari partai dengan dukungan ganda dan kemudian kedua. Apakah memang dimungkinkan kemudian Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan putaran kedua. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13

65.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: LAICA MARZUKI Oh, kepada dua-duanya begitu, oh saya kira.

66.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kepada dua-duanya, dua-dua Ahli, kepada dua-dua Ahli.

67.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Jawaban terakhir saya tidak dapat memberikan jawaban karena itu adalah hak daripada Mahkamah. Apakah akan di … tapi yang kami utarakan baik Pak Laica dengan saya, bahwa di dalam penentuan para calon peserta ini akibat daripada Putusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan kabupaten menimbulkan persoalan daripada dukungan … dukungan ganda. Nah, oleh karena itulah karena ini harus diverifikasi lebih dahulu karena dukungan ini adalah merupakan syarat formal. Artinya, syarat formal itu kalau tidak dipenuhi tidak akan terjadi sesuatu. Itu formal. Jadi, contoh, untuk masuk SMA itu harus ada ijazah SMP. Nah, kalau tidak ada … tidak ada ijazah SMP, tidak mungkin akan masuk SMA. Itu formal. Nah, bukan materiil. Na, oleh karena itu, maka masya Allah, apakah ini … permohonan ini daripada dikabulkan atau tidak oleh … apa namanya itu … Mahkamah adalah itu wewenang Mahkamah. Hanya seperti kata Pak Laica tadi, kami hanya melihat daripada keahlian kami. Bahwa ini ada persoalan ganda, dan ini mestinya sudah diperiksa lebih dahulu, dan ini mempunyai akibat ini bisa didiskualifikasi.

68.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: LAICA MARZUKI Saudara Kuasa Hukum yang saya hormati, pertanyaan Anda baik sekali. Seperti saya katakan tadi, saya menghormati putusan DKPP, saya menghormati itu. Akan tetapi, yang salah di sini adalah klien Anda, yaitu KUP … KAP … yaitu KPUD. Karena kenapa? Ketika terjadi keputusan itu ya yang memulihkan hak dari Pengadu ya, dia tidak mengadakan suatu penelitian verifikasi … penelitian kembali verifikasi ya yang di (suara tidak terdengar jelas) sikap kehati-hatian. Sehingga saya umpamakan, seumpama suatu ruang bedah … ruang operasi, ketika DKPP melakukan operasi, melakukan pembedahan, maka hasil daripada operasi itu menimbulkan penyakit yang sama yang terjadi sebelum dioperasi.

14

Anda tentu tahu betul, sebagaimana klien Anda mengetahuinya selaku penyelenggara … selaku penyelenggara pemilukada. Bahwa aturan … pemilu … pemilukada itu melarang suatu dukungan ganda, tidak boleh ada suatu dukungan ganda. Nah, sekarang ketika terjadi putusan DKPP, akibat hukumnya (Ahli menggunakan bahasa asing) adalah menimbulkan dukungan ganda, sehingga hal dimaksud tidak terselesaikan. Demikian pendapat kami. Terima kasih. 69.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Pihak Terkait II.

70.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin minta pendapat Ahli berkaitan dengan konteks kepastian hukum. Saya ingin memulai dari cara berpikir satu badan hukum recht person. Apakah satu badan hukum atau setiap orang yang terkena langsung terhadap satu putusan yang sifatnya mengikat itu oleh menafsirkan putusan itu dengan/atau dia hanya melaksanakan putusan itu? Apakah satu badan hukum atau perseorangan yang terkena langsung terhadap putusan itu dapat kembali menafsirkan putusan itu atau dia melaksanakan putusan itu sesuai dengan amar yang diputus dalam satu sengketa, misalnya DKPP ini?

71.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kepada Ahli yang mana?

72.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Dua-duanya.

73.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua-duanya.

74.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: LAICA MARZUKI Saudara Kuasa Hukum, jangan kita … jangan kita lupakan … saya sudah membaca secara cermat putusan DKPP itu, tapi menurut saya putusan DKPP itu bukan akhir segala-galanya, dia tidak menyelesaikan permasalahan yang actual di situ. Ketika mengembalikan hak dari Pengadu dan memberikan … memberikan sanksi kepada Para Teradu, 15

maka timbul masalah lain. Penyakit yang disembuhkan oleh operasi yang dilakukan oleh DKPP menimbulkan suatu penyakit baru yang muncul di kamar bedah. Itu timbul di kamar bedah itu. Sehingga menurut saya, siapa yang saya persalahkan? Bukan DKPP. Karena DKPP memang merupakan kewenangannya. Yang saya persalahkan di sini adalah penyelenggara pemilukada yang tidak mengadakan verifikasi kembali secara … verifikasi kembali secara dilebritis, tidak … tidak mengadakan sikap kehati-hatian. Hal ini perlu karena menyangkut kedaulatan rakyat. Kelalaian yang dibuat oleh suatu penyelenggara pemilu dapat mencederai kedaulatan rakyat. Terima kasih. 75.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Bapak (…)

76.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bantu dulu itu, ya!

77.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: H. A. S. NATABAYA Bapak Hakim Ketua dan Para Anggota, izinkan kami menjawab pertanyaan daripada penanya. Bahwasanya DKPP itu mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, putusan DKPP ini harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, harus dibaca poin empat dan lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya. Melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu artinya harus menurut ketentuan yang berlaku. Lima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan ini dan oleh karena itu sudah ada putusan dari Badan … apa namanya itu … Pengawas Pemilu yang mengatakan pemilukada itu yang dalam kasus ini tidak boleh ada dukungan ganda, itu sudah ada. Jadi sebetulnya DKPP tidak mempunyai kesalahan dan ini sudah dilaksanakan, tetapi yang seharusnya oleh KPU provinsi dan kabupaten itu dilakukan verifikasi lebih dahulu sehingga tidak timbul calon yang delapan ini. Akibat timbul calon delapan ini ada beberapa, satu ada tiga itu didukung ganda dan menurut ketentuan undang-undang mengenai pemilihan … mengenai pemilihan daerah itu harus tidak boleh didukung oleh ganda. Oleh karena itu, maka putusan ini cacat hukum, justru 16

karena itulah maka Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa perkara ini. Sekian, terima kasih. 78.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, saya kira cukuplah ya. Terima kasih kepada kedua Ahli ya.

79.

PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: REFER HARIANJA Mohon izin, Yang Mulia. Karena kami juga Pemohon, dimohon diizinkan satu pertanyaan saja karena ini ada kaitannya juga dengan (…)

80.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, enggak bisa. Anda ajukan ahli sendiri. Ini kan masing-masing perkara, seperti dari kemarin kan begitu.

81.

PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: REFER HARIANJA Setuju, makanya saya minta izin.

82.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, enggak bisa. Tidak diizinkan. Ya, para Ahli silakan bisa meninggalkan ruang sidang, kecuali kalau masih mau mendengar enggak apa-apa. Terima kasih para Ahli. Kita lanjut untuk melakukan mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait I, Lambok Siagian ya, betul ya?

83.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Betul, Pak.

84.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara alamat lengkap di mana?

85.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Hutatoruan X, Pak.

17

86.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya?

87.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Hutatoruan X.

88.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Di mana itu? alamat lengkap, alamat lengkap. Jalan apa?

89.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Jalan Patimura Nomor 5, Hutatoruan X Pak.

90.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hutatoruan X, Tarutung?

91.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tarutung.

92.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tarutung. Saudara tim sukses?

93.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak, Pak.

94.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak, bukan tim sukses ya.

95.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Saya sebatas ketua KPPS, Pak.

96.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, ketua KPPS. Di TPS berapa?

18

97.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN TPS 5, Pak.

98.

KETUA: HAMDAN ZOELVA TPS 5 di desa?

99.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Desa … Kelurahan Hutatoruan X.

100. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kelurahan? 101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Hutatoruan X. 102. KETUA: HAMDAN ZOELVA Hutatoruan X ya, Saudara bertugas pada pemungutan suara? 103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Apa, Pak? 104. KETUA: HAMDAN ZOELVA Bertugas di TPS? 105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 106. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebagai ketua? 107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ketua KPPS.

19

108. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jam berapa Saudara buka TPS pada saat itu? 109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Jam 07.00, Pak. 110. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jam 07.00. Ditutup jam berapa? 111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Jam 13.00, Pak. 112. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jam 13.00, selesai penghitungan? 113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Penghitungan jam 15.00, Pak. 114. KETUA: HAMDAN ZOELVA jam 15.00. Apakah pada selesai semua, para saksi hadir? 115. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Hadir, Pak. 116. KETUA: HAMDAN ZOELVA Delapan-delapannya hadir? 117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Delapan orang, Pak. 118. KETUA: HAMDAN ZOELVA Delapan orang, jadi saksi satu sampai saksi delapan hadir?

20

119. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 120. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah selama proses pemungutan suara ada keberatan atau ada masalah dalam proses penghitungan suara? 121. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak. 122. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada. 123. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Yang Mulia. 124. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah pada saat penghitungan ada yang keberatan? 125. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak. 126. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada masalah? 127. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Yang Mulia. 128. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada. Apakah semua saksi menandatangani berita acara? 129. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Semua, Pak.

21

130. KETUA: HAMDAN ZOELVA Semua menandatangani. 131. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, menandatangani. 132. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah Saudara serahkan formulir C-2 yang sudah ditangani kepada para saksi? 133. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Sudah, Pak. 134. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah diserahkan? 135. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Sudah. 136. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah ada panwas lapangan saat itu? 137. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ada, Pak. 138. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada juga. 139. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ada, Pak. 140. KETUA: HAMDAN ZOELVA Lalu apa yang … berapa DPT di situ?

22

141. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 334. 142. KETUA: HAMDAN ZOELVA 334, yang memberikan hak suara berapa? 143. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 212, Pak. 144. KETUA: HAMDAN ZOELVA 212, suara sahnya berapa? 145. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Suara sahnya … lupa, Pak. Suara sah 212, Pak. 146. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada yang tidak sah? 147. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Satu, Pak. Satu. 148. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tapi suaranya tetap 212? 149. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, tetap. 150. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada pemilih dari TPS lain? 151. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak.

23

152. KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu suara tidak sah? 153. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Keliru itu, Pak. Masalah keliru mencoblos, Pak. 154. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tunggu dulu! Yang memilih 212? 155. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 212. Ya, Pak. 156. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, 212. Terus suara tidak sah? 157. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 1, Pak. 158. KETUA: HAMDAN ZOELVA 1. Jadi, jumlah suara suara sah? 159. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 212. 160. KETUA: HAMDAN ZOELVA Lah, mana satunya? 212 yang mencoblos? 161. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 162. KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu suara tidak sah?

24

163. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak sah, ya. 164. KETUA: HAMDAN ZOELVA Suara sahnya sisa berapa? 165. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 211, Pak. 166. KETUA: HAMDAN ZOELVA Gitu dong. Ini pelajaran anu ini … matematika kelas 3 ini … kelas 2 itu. Jadi, 211 suara sahnya? 167. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 168. KETUA: HAMDAN ZOELVA Siapa pemenang juara pertamanya? 169. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Nomor Urut 4, Pak Hakim. 170. KETUA: HAMDAN ZOELVA Nomor 4. Berapa perolehannya? 171. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN 81, Pak Hakim. 172. KETUA: HAMDAN ZOELVA 81. Juara kedua? 173. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Nomor urut … Nomor Urut 5, Pak Hakim.

25

174. KETUA: HAMDAN ZOELVA Nomor 5. Berapa perolehannya? 175. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Kalau enggak salah, Pak Hakim, 54. 176. KETUA: HAMDAN ZOELVA 54. Ketiga? 177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Kurang enggak ingat lagi, Pak. 178. KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak ingat lagi? 179. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN He em. 180. KETUA: HAMDAN ZOELVA Terus apa … ada masalah apa yang mau Saudara sampaikan selain ini? 181. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Saya membaca koran, Pak Hakim, membantah saudara (…) 182. KETUA: HAMDAN ZOELVA Koran di mana? 183. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Koran di Tarutung, Pak Hakim. 184. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kapan itu?

26

185. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Hari Sabtu kemarin. 186. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baru kemarin? 187. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 188. KETUA: HAMDAN ZOELVA Koran di Tarutung, apa isi koran itu? 189. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Bahwa Saudari Astrid. 190. KETUA: HAMDAN ZOELVA Astrid? 191. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Astrid. 192. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 193. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak Hakim. Me … menyatakan bahwa saya itu Lambok Siagian memberikan uang kepada adiknya. 194. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ha, di mana? 195. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Di TPS 5.

27

196. KETUA: HAMDAN ZOELVA TPS 5. Menurut koran itu? 197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Itulah, Pak, yang saya dengar, Pak. 198. KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang Saudara baca menurut koran itu? 199. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, menurut koran. 200. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa benar itu? 201. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak, Pak Hakim. 202. KETUA: HAMDAN ZOELVA Terus Saudara kasih … kasih uang kepada siapa yang benar itu? 203. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada saya kasih uang, Pak Hakim. 204. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada? 205. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak Hakim. 206. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada kasih uang kepada siapa-siapa?

28

207. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 208. KETUA: HAMDAN ZOELVA Atau Saudara bayar utang? 209. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Enggak, Pak Hakim. 210. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ndak ada juga? Ndak ada utang? 211. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Enggak ada. 212. KETUA: HAMDAN ZOELVA Atau nyumbang? 213. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Enggak ada, Pak Hakim. 214. KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak ada juga. Kepada siapa menurut koran itu kasih … Saudara kasih uang? 215. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Katanya kepada adiknya si Astrid. 216. KETUA: HAMDAN ZOELVA Siapa namanya? 217. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Jenni.

29

218. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jenni? 219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Jenni Simorangkir. 220. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara kenal Jenni Simorangkir itu? 221. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Kenal, Pak. 222. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kenal? 223. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya. 224. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, ada hubungan saudara? 225. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak, cuma tetangga, Pak Hakim. 226. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tetangga? 227. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 228. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa dia ikut memberikan suara pada hari itu?

30

229. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ada, Pak Hakim. 230. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada. 231. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Sama adiknya itu si Jenni juga anggota KPPS, Pak Hakim. 232. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, anggota KPPS juga? 233. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN He em. 234. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, anggota Saudara? 235. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, bukan pemilih biasa. 236. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ha? 237. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Bukan pemilih biasa. 238. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, jadi Jenni itu anggota KPPS Saudara? 239. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak Hakim.

31

240. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, kenal betul? 241. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Betul. 242. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak pernah memang Saudara membagi-bagi uang kepada mereka … ke Jenni itu? 243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak pernah. 244. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada? 245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak pernah, Pak. 246. KETUA: HAMDAN ZOELVA Yalah, itu saja keterangannya? 247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Itu pun, Pak, ini harus di … fitnah itu sama saya, harus dibawa itu ke ranah hukum (suara tidak terdengar jelas). 248. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa? 249. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Fitnah itu, Pak. Si Astrid mengatakan bahwa saya itu membagibagikan uang.

32

250. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, dia juga memberikan keterangan di bawah sumpah, bersumta … sumpah dulu juga atas nama Tuhan. 251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 252. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kalau Saudara merasa difitnah, Saudara lapor ke pidana. Dia juga besumpah atas nama Tuhan yang dia yakini itu dia benar. 253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Itulah, Pak, yang benar itulah hati nurani saya yang datang kemari hanya menyatakan itu, Pak Hakim, datang ke mari. 254. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kemarin juga sudah saya ingatkan, kalau Anda memberikan keterangan salah semua pada para saksi, Anda akan dipenjara. 255. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Siap, Pak. 256. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ketika ketahuan bahwa keterangannya itu bohong. 257. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Siap, Pak Hakim. 258. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara siap? 259. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Siap.

33

260. KETUA: HAMDAN ZOELVA Yalah karena memang itu konsekuensinya kalau ternyata Anda bohong. 261. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Ya, Pak. 262. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, okelah ya. Cukup, ya? 263. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Cukup, Pak. 264. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, periksa dulu Saksi Pihak Terkait II. Saudara Boris … eh, sori. Sonny Pudjisasono, ya? 265. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 266. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara betul Ketua Umum DPP Partai Buruh? 267. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 268. KETUA: HAMDAN ZOELVA Periodenya dari kapan, sampai kapan? 269. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO 2010-2015. 270. KETUA: HAMDAN ZOELVA 2010-2015. Sekjennya siapa? 34

271. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Marcus W. Tiwow. 272. KETUA: HAMDAN ZOELVA Marcus. Apakah Partai Buruh dan ketua umumnya Saudara sudah terdaftar di Kementerian Hukum? 273. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Sudah dengan Nomor M.HH-10 AH.11.01 Tahun 2010. 274. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kapan, tanggal? 275. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Tanggal … tanggal 10 Agustus 2010. 276. KETUA: HAMDAN ZOELVA 10 Agustus 2010. Jadi, di sana ada Partai Buruh ketua umumnya masih atas nama Saudara? 277. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 278. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dan sekjennya Marcus? 279. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 280. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke. Pada saat Pemilukada Tapanuli Utara, apakah ada permintaan rekonmendasi pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Buruh?

35

281. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ada, Pak. 282. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kapan diajukan oleh … oleh siapa, oleh DPC atau … atau (…) 283. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Dari daerah, Pak, dari daerah ke … ke pusat, gitu. Karena mekanisme di internal kita bahwa penjaringan calon itu bisa dilakukan dari daerah maupun dari pusat dan ini kebetulan ada dari daerah yang diusulkan ke pusat. 284. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ha, yang diusulkan dari daerah itu tanggal berapa … bulan berapa? 285. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Yang diusulkan dari daerah pada saat itu saya lupa tanggalnya karena sudah lama, tetapi pada saat itu kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang intinya adalah bahwa daerah untuk memperoleh secara administratif apabila secara administratif itu sudah betul, sudah lengkap itu untuk disampaikan kepada DPP ke pusat, DPP pusat akan mengeluarkan penetapan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut. 286. KETUA: HAMDAN ZOELVA Daerah yang dimaksud apakah tingkat Kabupaten Tapanuli Utara atau tiga provinsi? 287. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Tingkat DPC, Pak. 288. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tingkat DPC. Pada saat itu ketua DPC yang meminta rekomendasi atas nama siapa?

36

289. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Atas nama Husin Simangunsong dan Boris Sihombing. 290. KETUA: HAMDAN ZOELVA Husin Simangunsong dan Sihombing, ya. Apakah pada akhirnya DPC memproses dan menetapkan ... tunggu dulu. Itu siapa yang diusulkan pada saat itu? Pasangan calon siapa? 291. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Yang pertama pada saat itu yang diusulkan adalah Saudara Pinondang sehingga kita memberikan rekomendasi. Nah, tetapi Saudara Pinondang menurut DPC tidak memenuhi syarat administratif sehingga menyampaikan kembali kepada DPP untuk mengusulkan calon lain, itu yang dilakukan. 292. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah ada surat pembatalan terhadap Pinondang ini atau penarikan dukungan yang disampaikan kepada Saudara? 293. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Yang ada adalah surat penetapan rekomendasi terhadap calon lain, Pak, yaitu Saudara Nikson Nababan. 294. KETUA: HAMDAN ZOELVA Nikson Nababan. Jadi yang ada adalah langsung penetapan pasangan yang lain? 295. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya, karena mekanismenya adalah bahwa calon yang diusung oleh partai secara internal AD/ART kita adalah harus ada surat penetapan rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu hanya untuk menjaring, ketika menjaring tersebut mereka sudah memenuhi persyaratan DPP mengeluarkan surat penetapan rekomendasi tersebut. 296. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, pada akhirnya oleh DPP menetapkan siapa?

37

297. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO DPP menetapkan surat rekomendasi terhadap Pasangan Nikson Nababan dan Mauliate. 298. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tanggal berapa ditetapkan? 299. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Tanggal 2 Juli. 300. KETUA: HAMDAN ZOELVA 2 Juli. 2 Juli ini apa sebelum penutupan atau sesudah penutupan pendaftaran ini? 301. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Sebelum. 302. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebelum ini? 303. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya, 2 Juli pada saat masa pendaftaran. 304. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah Saudara menerima surat protes dari Pinondang karena tidak ... kenapa yang lain ditetapkan saya tidak jadi? 305. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Surat protes tidak, tetapi yang ada adalah saya secara intensif menghubungi Saudara Pinondang untuk melaporkan mengenai proses administrasi tersebut mengenai dukungan karena pada prinsipnya kami Partai Buruh tidak ingin jadi penonton di dalam demokrasi pemilukada di daerah, apapun dukungannya, apapun siapa yang didukung oleh Partai Buruh pada saat itu, sehingga pada saat itu kita tidak menemukan jawaban sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk bisa maju dengan komposisi 15% tersebut. 38

Nah, oleh karena itu kita memberikan surat penetapan kepada calon lain. Namun demikian kami masih membenahi kebijakan pada saat itu menunggu tetapi sampai pada hari H penutupan juga belum ada akhirnya saya ketua umum bersama sekjen mendampingi calon Nikson Nababan untuk mendaftar ke KPU pada tanggal 6 Juli jam 15.00 pada saat itu. 306. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi Saudara datang sendiri ke Tarutung? 307. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 308. KETUA: HAMDAN ZOELVA Bersama sekjen? 309. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 310. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dan ketua DPC? 311. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Bersama ketua DPC juga. 312. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi sampai terakhir tidak ada kepastian dari Pinondang dia memenuhi syarat atau tidak kepada DPP sehingga Saudara mengalihkan dukungan kepada yang lain. 313. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 314. KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup saya kira pertanyaan dari Hakim, ya. Saudara Pihak Terkait I ada pertanyaan? 39

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Ada sedikit Majelis. 316. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebentar dulu, Pihak Terkait dulu, yang punya Saksi dulu. 317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Yang punya Saksi kami, Yang Mulia. 318. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kan ada dua ini Saksinya. 319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Oh, ya. 320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Tidak ada, Pak, terima kasih. 321. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada. Baru, Saudara Pihak Terkait II. 322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi, mohon dijelaskan surat untuk DKPP yang penegasan Saudara kepada DKPP? Terima kasih. 323. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya sampaikan secara jujur bahwa kami tidak pernah tahu mengenai persidangan ada di DKPP dan kami tidak pernah juga diundang dan juga tidak pernah untuk diminta untuk menjadi saksi DPP kepada DKPP. Sehingga keluarnya surat DKPP itu kami sempat memberikan protes kepada DKPP. Demikian, terima kasih. 324. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, cukup? 40

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Cukup, Yang Mulia. 326. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau masih ada enggak apa-apa. 327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Kalau gitu bolehlah. Surat yang Saudara maksud adalah surat tanggal 2 Oktober Tahun 2013 tentang penegasan itu? 328. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Ya. Cukup, Yang Mulia. 330. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Baik. Termohon? 331. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI II.

Cukup, Majelis. Sudah satu kesatuan dengan pertanyaan Terkait

332. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, sama ya, baik. Oh, Pemohon ya betul bukan Pihak Terkait. Pemohon 158 ada pertanyaan? 158. Tidak ada ya. Pemohon Nomor 160? 333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Tidak ada, Yang Mulia. 334. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada. Pemohon Nomor 161?

41

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Ada, Yang Mulia. 336. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan. 337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi yang pertama tadi, Lambok Siagian. Ingin bertanya, apakah betul pada tanggal 9 Oktober Saudara pergi ke rumahnya Astrid? 338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak, Pak. 339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Tidak, apakah Saudara kenal yang namanya Erni Pardede? 340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Kenal, Pak. 341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Kenal, apakah Saudara pada malam itu pergi ke sana? 342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Pada tanggal 9 enggak ada, Pak. 343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Saudara enggak ketemu?

42

344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Enggak ada, Pak. 345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Apakah keluarganya Erni? 346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tanggal 9 enggak ada, Pak. 347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Tidak ada ya. Tanggal 10? 348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT I: LAMBOK SIAGIAN Tidak ada, Pak. 349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Tidak ada, terima kasih kepada Pak Siagian. Kami lanjut Pak kepada Bapak Sony Saksi. Tadi dijelaskan ada rekomendasi. Saya ingin tahu, rekomendasi apa yang diberikan kepada Pak Pinondang yang sudah diberikan? 350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Baik, yang kita berikan kepada Bapak Pinondang pada saat itu adalah rekomendasi yang ditujukan kepada DPD dan DPC Partai Buruh di daerah untuk memproses secara administrasi dan kelengkapan sesuai denga undang-undang mengenai calon yang akan kita calonkan dari Partai Buruh. Itu bunyi rekomendasinya. 351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Itu tahun berapa dan tanggal berapa?

43

352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Tahun 2013 cuma saya tidak tahu. Lupa mengenai tanggalnya itu. 353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN 2013, saya ingin kejelasan dari Saksi. Pemberian rekomendasi ini apakah sebelumnya ada proses mekanisme yang dilakukan Partai Buruh. Sehingga keluar rekomendasi yang Saudara tadi bilang 2013. Nanti saya sebutkan suratnya, bagaimana menurut Saksi? 354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Mekanisme di internal Partai Buruh adalah rekomendasi itu dikeluarkan, baru diproses secara mekanisme yaitu diberikan kepada daerah untuk melengkapi dengan pihak calon ini secara administratif. Jadi mekanismenya adalah rekomendasi itu adalah alat untuk melakukan komunikasi kepada DPD dan DPD kepada daerah untuk melengkapi secara administratif sesuai dengan undang-undang dan apakah si calon tersebut melengkapi secara masif dan melengkapi secara undangundang. Termasuk mengenai kelengkapan kecukupan calon tersebut. Ketika itu sudah me … kecukupan untuk semua. Mekanisme itu kembali lagi ke pusat ke DPP, DPP akan membaca dan memilih hasil daripada rekomendasi tersebut untuk dikeluarkan surat penetapan daripada rekomendasi yang telah dikeluarkan tersebut. 355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Baik, terima kasih. Saudara Saksi tadi menjelaskan rekomendasi yang diberikan Pak Pinondang itu adalah tahun 2013. Saya ingin mengingatkan Saksi, ada surat Nomor AB.035, kami dalam bukti, Yang Mulia. Kami sudah jadikan ini P-33. Rekom DPP Partai Buruh/IX/2012 tanggal 3 September 2012, perihal rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ditujukan kepada Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan ditembuskan Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, empat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, lima Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, enam Arsip ditandatangani oleh ketua umum maupun sekretaris jenderal. Apakah ini yang Saudara maksud?

44

356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Betul? 358. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya. 359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Berarti 2012? 360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO 2012 betul, September. 361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Apakah surat ini mekanisme yang dijalankan oleh Partai Buruh. Apakah ujungnya ini tiba-tiba muncul, atau ada mekanisme yang sudah dilakukan sebelum terbitnya surat ini? 362. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ada, bahwa surat itu adalah merupakan alat untuk menjaring calon. Jadi calon dijaring, kita berikan rekomendasi untuk mereka berkoordinasi dengan DPC dan DPD karena pada prinsipnya adalah DPClah yang mendaftarkan nanti ke sana. Sehingga perlu untuk melengkapi secara administratif apakah DPC memberikan informasi kepada kita bahwa si calon tersebut sudah memenuhi administrasi dan kelengkapan kecukupan untuk persyaratan sebagaimana Undang-Undang Pemilukada tersebut. Sehingga itu disamping kepada DPP, DPP akan mengeluarkan surat penetapan setelah adanya kelengkapan, kecukupan secara administrasi tersebut, baik itu mekanisme selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada mekanisme sebelum keluarnya surat ini di internal partai, baik dari DPP, DPD Provinsi Sumatera Utara, dan DPC Kabupaten Tapanuli Utara Partai Buruh? Tolong dijelaskan sama Saksi. 45

363. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ada (…) 364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Artinya, ini berdasarkan mekanisme sudah dijalankan? 365. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Sudah berdasarkan mekanisme (…) 366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Sudah (…) 367. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Sudah dijalankan dan diketahui oleh DPC, dan DPD, termasuk DPP secara bersama-sama. 368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Baik, kami lanjutkan. Kemudian, apakah Saudara Saksi mengetahui begitu realisasi atau tindak lanjut daripada rekomendasi yang dikeluarkan Saudara selaku ketua umum dan sekjen, kemudian ditindaklanjuti oleh DPD maupun DPC Partai Buruh memberikan rekomendasi formulir D-KWK partai politik pengusung. Apakah Saudara mengetahui mekanisme atau lanjutan dari proses yang telah diberikan rekomendasi ini? 369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Tidak. Yang ada adalah laporan daripada DPC bahwa kandidat tidak memenuhi persyaratan, sehingga meminta kepada DPP untuk menindaklanjuti dengan calon lain. 370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Baik. Saya ingin ingatkan Saksi. Sebelum dibuka pendaftaran, apakah Pasangan Calon Pak Pinondang Simanjuntak pernah bertemu 46

dengan Saudara, pernah berhubungan dengan Saudara untuk meminta tindak lanjut daripada realisasi … daripada surat rekomendasi yang Saudara keluarkan? Apakah ada pembicaraan Saudara, sehingga Pak Pinondang melakukan komunikasi, bahkan mencari sendiri akibat Saudara tidak bisa berkomunikasi dengan ketua DPD maupun ketua DPC? Apakah pernah Saudara dihubungi oleh Pak Pinondang? 371. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Pernah Pak Pinondang menghadap ke saya di kantor, saya lupa tanggal dan bulannya. Pak Pinondang kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak DPD. Nah, tetapi saya tetap menyarankan bahwa itu harus dilakukan komunikasi dengan pihak DPD dan DPC. Dan juga, sempat juga pada saat itu saya pertanyakan juga, “Apakah juga sudah dipersiapkan pemenuhan persyaratan kecukupan?” Dan di situ disampaikan juga masih belum kecukupan tersebut. Itu yang pernah disampaikan. 372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Baik. Tadi Saudara Saksi menyampaikan ada pencabutan. Saudara Saksi tadi menyampaikan bahwa laporan dari DPC maupun DPD tentang pengisian atau surat tanda tangan … yang ditandatangani oleh … dalam formulir DB-KWK partai pengusung dari Partai Buruh. Tadi Saudara Saksi menyatakan tidak menerima laporan. Begitu ya, Saksi, ya? 373. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Nah, kemudian, bagaimana Saudara mencabut dukungan kepada Pasangan Calon Pak Pinondang, sementara Saudara sendiri tidak pernah mendapat laporan atas (…) 375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Keberatan, Yang Mulia.

47

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Saya kira relevan. 377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, saya interupsi. 378. KETUA: HAMDAN ZOELVA dulu!

Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar! Lanjutkan dulu, lanjutkan

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Bagaimana Saudara melakukan pencabutan rekomendasi? Tadi Saudara menyampaikan tidak pernah tahu bagaimana kelanjutan daripada rekomendasi atau surat yang ditandatangani oleh ketua DPC bersama sekretaris. 380. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi … jadi, keterangannya tadi begini, saya sudah tanya, “Apakah dicabut?” Tidak dicabut ya, tapi sudah mengeluarkan penetapan kepada rekomendasi kepada yang lain. Itulah yang dia bawa langsung ke sana dan dia … jadi, saya sudah tanya tadi. Tidak dicabut? Memang apa … saya tanya dulu, apakah memang sudah dicabut? 381. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Yang jelas itu, Yang Mulia bahwa rekomendasi itu bukan penetapan (…) 382. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya. 383. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO DPP, itu lho. Dan (…)

48

384. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, rekomendasi selanjutnya.

untuk

melakukan

proses

administrasi

385. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya, untuk proses itu. 386. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, dari tadi sudah dijelaskan itu, ya. Saya kira cukuplah, ya. 387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Masih ada, Yang Mulia. 388. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, satu, ya. Jangan ke mana-mana, fokus saja! 389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Saya … ini fokus, Yang Mulia, saya fokus. Ingin bertanya pada saat sebelum terjadi penetapan dari KPU oleh KPU, lolos memenuhi syarat dari Partai Buruh. Apakah Saudara dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara klarifikasi? 390. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Saya ingin bertanya … di sini ada surat Saudara per tanggal 1 Juli. Ini bukti kami, kami sudah masukkan. 392. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tahun berapa? Ya, bulan Juli, tahun berapa? 2013, apa 2012?

49

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Tanggal 1 Juli 2013. 394. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Ingin saya tanyakan, saya bacakan. Ini Jakarta, tanggal 1 Juli 2013, Nomor AB.3123/SKEPDPPPartai Buruh/VII/2013, perihal surat keterangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ditujukan kepada Yang Terhormat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (…) 396. KETUA: HAMDAN ZOELVA Intinya apa? 397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Intinya, berkaitan dengan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Parati Buruh pada tanggal 3 September 2012 terhadap Saudara Pinondang selaku Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, maka dengan ini kami menerangkan bahwa dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Inilah saya tanyakan, Saudara tadi melakukan penetapan, penetapan rekomendasi, kemudian Saudara juga mengeluarkan surat atas … mengeluarkan surat kepada komisi KPU dan memberi dukungan kepada Pinondang, ini seperti apa ini surat ini? 398. KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak, begini pertanyaannya. Sebenarnya Saudara tanda tangan surat itu? 399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Ya, Pak? 50

400. KETUA: HAMDAN ZOELVA Benar Saudara membuat surat itu? 401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Betul. 402. KETUA: HAMDAN ZOELVA Betul. Maksudnya itu apa? 403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO Maksudnya adalah kita menegaskan bahwa yang kita keluarkan rekomendasi itu benar, kita pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pinondang dalam rangka untuk diproses sebagai calon itu. Itu adalah surat penegasan kita bahwa surat itu bukan palsu, tapi kita betul mengeluarkan surat rekomendasi yang pertama tersebut, itu inti bunyi surat kita. 404. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, saya kira jelaslah ya. Cukuplah ya. 405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. 406. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Baik, Saudara para Pemohon saya mau sahkan bukti tambahan dan bukti kelengkapan yang belum disahkan pada sidang sebelumnya. Pemohon 158 pelengkapannya bukti P-13 dan P-15 dengan tambahan bukti P-40, benar ya? Disahkan ya. KETUK PALU 1X Pemohon 161, bukti P-51 … 60 tidak ada ya. P-161, P-51 sampai dengan P-66? P-66 nya belum diterima, video pelanggaran.

51

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Izin, Yang Mulia. Di dalam berkas sudah masuk, Yang Mulia. P-66 berupa (…) 408. KETUA: HAMDAN ZOELVA ada.

Belum ada, belum ada. Belum ada. Sudah diverifikasi di sini belum

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Izin, Yang Mulia. Kami lampirkan dari kopi yang lain lagi. 410. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, nanti Saudara ajukan ya. 411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Ya. 412. KETUA: HAMDAN ZOELVA P-66 nya video ya? 413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Ya, Yang Mulia. 414. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, baik. Saya sahkan. KETUK PALU 1X Termohon I … Termohon I ya, untuk semua perkara T-129 sampai T-133, betul ya? Baik, terima kasih. KETUK PALU 1X

52

Pihak Terkait I untuk perkara 158 dan 160, PT-7 sampai dengan PT-12? 415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 416. KETUA: HAMDAN ZOELVA Betul ya. KETUK PALU 1X Perkara 161 untuk PT-8 sampai dengan PT-12? 417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 418. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik saya sahkan. KETUK PALU 1X Selanjutnya ini saya mau konfirmasi kepada Termohon ya, Termohon I. Ini … enggak ini Termohon I, kan ada provinsi ada kabupaten. Pengatar tambahan bukti Termohon I dalam perkara Nomor 158, 160 atau disebut Termohon II dalam perkara Nomor 161. Maksudnya apa ini? 419. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Izin, Majelis. Bahwa diperkara 161, sebutan untuk KPUD Tapanuli Utara Termohon II. Termohon I KPU provinsi begitu, sesuai dengan permohonan Pemohon. 420. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ini nomenklaturnya Pemohon 158 sampai dengan 160 menggunakan nomenklatur Termohon II untuk KPU provinsi, ada untuk KPU kabupaten?

53

421. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Kabupaten, Pak. 422. KETUA: HAMDAN ZOELVA KPU kabupaten. 423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Interupsi, Yang Mulia? 424. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ini agak membingungkan jadinya, jadi (…) 425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.DXI/2013: M. RAJA SIMANJUNTAK Yang Mulia, kami perkara 160 memposisikan KPU provinsi itu Termohon II. Bagaimana mungkin kami memposisikan Termohon II? Karena yang menetapkan hasil perolehan suara itu adalah Termohon I kabupaten. Jadi Termohon I nya KPU kabupaten, Termohon II nya KPU provinsi. Demikian, Yang Mulia. 426. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, jadi Saudara mana? 427. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Izin, Majelis. 428. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 429. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Kalau untuk perkara 158, 160, posisi kami Termohon I. 430. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara KPU kabupaten? 54

431. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Kabupaten ya. 432. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, oke. Benar kan? 433. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Benar. 434. KETUA: HAMDAN ZOELVA KPU Kabupaten Termohon I? 435. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Ya. 436. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke. 437. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI II.

Untuk perkara 161, posisi kami, KPU kabupaten adalah Termohon

438. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu betul Saudara taruh Termohon II itu kabupaten? 439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.DXI/2013: KORES TAMBUNAN Betul, Yang Mulia. 440. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, enggak apa-apa. Nanti kan perkaranya di putusannya juga beda-beda, tapi enggak apa-apa, putusannya nanti kan juga beda. Oke, itu saja untuk klarifikasi saja.

55

Terus … enggak, ini khusus perkara 161 sudah begitu rangkaiannya, banyak, susah nanti urusannya. Perkaranya beda kan beda register nanti di putusannya, bisa dicocokkan ya. Apa? Saudara mengajukan perbaikan permohonan? Pemohon 158, 160? Termohon I, Termohon I, sori Termohon I. 441. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Terima kasih, Majelis. 442. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 443. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Benar, Majelis. Bahwa kami ada meperbaiki jawaban ... perbaikan jawaban. Ada kesalahan pengetikan. 444. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kesalahan pengetikan saja? 445. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYADI Ya. 446. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, nanti kita periksa ya. Saudara bisa tanggapi ya kepada Para Pemohon. Soft copy-nya diserahkan kepada Kepaniteraan, ya! Pemohon Nomor 158 mengajukan perbaikan surat kuasa khusus yang kemarin yang beberapa itu diperbaiki, ya! Oke. Baik, Saudara Para Pemohon, Para Termohon, dan Para Pihak Terkait, sidang pemeriksaan Saksi dan bukti surat dalam perkara ini selesai. Dan Saudara dapat menyerahkan kesimpulan langsung kepada Kepaniteraan Mahkamah, paling lambat besok ya tanggal 7 November 2013, pukul 15.00 WIB, tanpa melalui sidang, ya. Selanjutnya Saudara-Saudara tinggal menunggu panggilan Mahkamah untuk pengucapan putusan, ya.

56

Dengan demikian, sidang dalam perkara ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.38 WIB Jakarta, 6 November 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

57