MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 166/PHPU.D-VIII/2010
PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA SELASA, 16 SEPTEMBER 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 166/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai
PEMOHON -
H. Darwin Zulad dan H. M. Syarifuddin Harahap
TERMOHON KPU Kota Tanjungbalai ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Kamis, 16 September 2010, Pukul 09.15 – 09.36 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati
Pan M. Faiz
(Ketua) (Anggota) (Anggota)
Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -
Ikhwaluddin Simatupang Fuad Said Nasution Ali Rahmansyah Putra Piliang Sugianto SP Nadeak
Termohon: -
Firmansyah (Ketua KPU Kota Tanjungbalai) Anrizal (Anggota KPU Kota Tanjungbalai)
Kuasa Hukum Termohon: -
Nazulisah Nasution Rangga Budiantara Iwan Saputra
Pihak Terkait: -
Eka Hadi Sucipto Afrizal Zulkarnaen
Kuasa Hukum Pihak Terkait: -
Tripurno Widodo Hamdani Harahap
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB
1.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan sengketa Pemilukada Kota Tanjungbalai Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3 X Pemohon silakan perkenalkan diri dahulu. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON : IKHWALUDDIN SIMATUPANG Baik terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kami dari Pemohon sebagai Kuasa Hukum Ir. H. Darwin Zulad, M.Si dan H. M. Syarifuddin Harahap, calon wakil wali kota Tanjungbalai. Pada saat ini yang hadir saya sendiri Ikhwaluddin Simatupang, disebelah kanan Ali Rahmansyah Putra Piliang, selanjutnya Fuad Said Nasution, SH dan Sugianto SP Nadeak, SH. Terima kasih.
3.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Termohon.
4.
KUASA HUKUM TERMOHON : NAZRUL ICHSAN NASUTION Ya terima kasih Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai. Saya sendiri Nazulisah Nasution, kemudian Rangga Budiantara, selanjutnya Iwan Saputra. Di sini juga hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum Tanjungbalai yaitu Drs. Firmansyah sebagai ketua terus yang paling pojok Anrizal, SE. Terima kasih Yang Mulia.
5.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik Pihak Terkait.
3
6.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : TRI PURWIDODO Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia Yang Terhormat. Saya Tripurno Widodo, SH dan sebelah kanan saya H. Hamdani Harahap, SH.,M. Hum. Kami advokat-advokat yang dalam hal ini mewakili kepentingan hukum dari Eka Hadi Sucipto, SE dan Afrizal Zulkarnaen, S.Ag. Keduanya selaku pasangan calon walikota dan wakil walikota Tanjungbalai dalam Pemilukada kota Tanjungbalai, terima kasih Yang Mulia.
7.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Ok Termohon dan Terkait ini belum menyerahkan surat kuasa ini, silakan diambil dulu. Baik Saudara Pemohon Anda dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami sudah membaca jadi Anda tidak usah baca. Pertama soal kedudukan hukum tidak usah, itu sudah jelas, soal kewenangan Mahkamah sudah jelas, tenggang waktu juga sudah jelas itu, lalu ke pokok permohonan itupun jangan dibaca kalimat perkalimat pokoknya saja apa, pelanggaran-pelanggaran apa dan apa keberatan Saudara di situ secara lisan saja tapi urut nomornya dari satu dan seterusnya silakan.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON : ALI RAHMANSYAH Terima kasih, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan permohonan penyelesaikan perselisihan…
9.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Bukan membacakan, menyampaikan, kalau Anda tidak bisa meringkas kasih yang bisa meringkas karena kami sudah membaca.
10. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI RAHMANSYAH Baik. Permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat untuk dan atas nama Ir. H. Darwin Zulad, M.Si, H.M. Syarifuddin Harahap. Baik-baik. 11. KETUA : MOH. MAHFUD MD Ya nomor satu itu intinya apa?
4
12. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI RAHMANSYAH Pokok permohonan bahwa penyelenggaraan Tanjungbalai Tahun 2010 telah dimanipulasi dan…
Pemilukada
Kota
13. KETUA : MOH. MAHFUD MD Sudah, sudah tidak usah dibaca, apa isinya nomor 1 begitu saja saya tanya. 14. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI RAHMANSYAH Baik. 15. KETUA : MOH. MAHFUD MD Pelanggaran apa, manipulasi apa nomor 1 itu? 16. KUASA HUKUM PEMOHON : IKHWALUDDIN SIMATUPANG Mohon izin Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa permohonan ini disampaikan ada 3 persoalan, pertama tentang money politics yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 6 dengan membentuk sebuah tim di luar tim kampanye, namanya tim Arteri Center. Tim Arteri Center ini sampai ke tingkat TPS, jumlahnya 2.509. Kemudian tim Arteri center inilah yang menjadi distribusi atau penyalur dari dana yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 6. Kemudian dari 2.509 itu keseluruhannya adalah memilih di Kota Tanjungbalai yang menggunakan hak pilih. Setidaktidaknya 2.509 ini telah diberi honor atau telah dijanjikan, di iming-imingkan uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 6 dan juga merekrut pemilih-pemilih yang lainnya. Kemudian juga yang kedua adalah tentang persoalan keterlibatan aparat pemerintahan birokrasi dalam pemenangan pasangan calon nomor 6 dimana perlu kami sampaikan bahwa pasangan calon nomor 6 ini merupakan anak kandung dari walikota yang saat ini menjabat di Kota Tanjungbalai atau incumbent. Ini ada dibuktikan dengan adanya lurah yang ikut terlibat dalam penyaluran dana dan kita akan telah buktikan secara tertulis dan akan kita buktikan melalui saksi-saksi. Kemudian yang ketiga ada persolan pemilih, kita temukan ada 6 pemilih Asahan atau penduduk Asahan yang pada saat Pemilukada Asahan yang berbatasan langsung dengan Kota Tanjungbalai menggunakan hak pilih juga di Kota Tanjungbalai. Telah kita buktikan dengan kartu pemilih dan kartu tanda penduduk, juga nanti kita akan kuatkan dengan saksi-saksi.
5
Dan juga kami menemukan di dalam berita acara tentang catatan jumlah pemilih yang dibuat oleh KPU Kota Tanjungbalai antara jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih selisih 212. Ada angka 212 selisih pemilihnya berlebih. Dengan demikian kami menganggap dan menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan umum Kota Tanjungbalai. Dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu seperti Madinah dan Kota Waringin terhadap money politic dan keterlibatan birokrasi ini ada berapa putusan pertama terhadap pasangan calon dilakukan diskualifikasi, kemudian dilakukan pemungutan suara ulang. Karena itu permohonan kami adalah pertama, kami memohon bahwa pasangan calon nomor urut 6 dalam putaran kedua harus didiskualifikasi. Kemudian kami sebagai pemenang dalam urutan ketiga adalah termasuk dalam putaran kedua nantinya. Kemudian yang kedua, kalau memang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, juga kami memohon dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak melibatkan pasangan calon nomor urut 6. Dan selebihnya jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. 17. KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, permohonan sudah jelas tinggal pembuktiannya ya. Nanti supaya disiapkan bukti-bukti yang mendukung akan 2.509 kurang itu. Kemudian yang 212 suara, kemudian ada 6 orang yang pemilih yang menggunakan hak pilih padahal dia keluar Kota Tanjungbalai dan seterusnya. Itu nanti disampaikan pada apa dibuktikan secara dokumen di sidang ini atau dengan Saksi hati yang tidak terbantahkan. Silakan Termohon mau menjawab sekarang atau… 18. KUASA HUKUM TERMOHON : NAZRUL ICHSAN NASUTION Ya terima kasih, Yang Mulia. Atas permohonan Pemohon, kami telah mempersiapkan jawaban, izinkan kami untuk membacakan poin-poin yang dianggap penting. 19. KETUA : MOH. MAHFUD MD Ya silakan. Pointers saja ya. Belum diserahkan, diambil dulu. Punya jawaban ndak Pihak Terkait sekaligus diambil.
6
20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : TRI PURWIDODO Mohon maaf kami yang sebesar-besarnya, Yang Mulia. Pada kesempatan persidangan hari ini kami belum bisa menyampaikan keterangan atau tanggapan atas permohonan yang diajukan Pemohon. Karena waktu... 21. KETUA : MOH. MAHFUD MD Ya sekaligus dengan pembuktian ya? 22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : TRI PURWIDODO Ya, terima kasih Yang Mulia. 23. KETUA : MOH. MAHFUD MD Silakan Saudara. 24. KUASA HUKUM TERMOHON : NAZRUL ICHSAN NASUTION Ya terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung kepada halaman 5 poin kedua tentang daftar pemilih tetap. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 7 disebutkan DPT yang ditetapkan oleh Termohon incasu KPU Kota Tanjungbalai telah tidak melalui proses validasi dan pemutakhiran data pemilih. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali sebab Temohon telah melalui proses validasi dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada yaitu: a. Bahwa telah mendapat data penduduk potensial Pemilu atau DP-4 dari Pemerintah Kota Tanjungbalai. Maka Termohon melakukan pemutakhiran dan selanjutnya mengumumkan DPS pada tanggal 10 Juni 2010 dan seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menerima softcopy DPS dimaksud. b. Selanjutnya Termohon membuka pengumuman untuk perbaikan DPS selama 14 hari terhitung sejak tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 2010 dan Termohon melakukan koreksi perbaikan DPS dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2010. c. Pengesahan DPT oleh PPS tanggal 12 Juli 2010 rekapitulasi DPT di PPK tanggal 13 Juli 2010 rekapitulasi DPT di KPU Kota Tanjungbalai tanggal 14 Juli 2010. d. Pada saat rekapitulasi DPT di KPU seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tanjungbalai hadir dan mendapat softcopy 7
DPT serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi DPT tersebut kecuali pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir pada saat rekapitulasi DPT tersebut. Bahwa Termohon telah pula melakukan sosialisasi terhadap DPS maupun DPT dalam bentuk: a. PPS mengajak masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. b. Membuat spanduk bertulis “posko peduli pemilih” sebanyak 354 buah sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Tanjungbalai. c. Striker bertuliskan “pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih”. d. Eksbanner tentang pemilih yang dipanjang di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Bahwa dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT, hal ini disebabkan oleh: a. Adanya pemilih yang baru berusia 17 tahun yang tidak memiliki KTP. b. Adanya penduduk yang masih KTP lama yang tidak mempunyai NIK pada umumnya penduduk yang memiliki KTP seumur hidup. c. Adanya penduduk yang tidak mempunyai KTP sehingga memilih berdasarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 alinea terakhir dilanjutkan pada halaman 13 yang menyebutkan adanya surat dari Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai maupun pengaduan oleh LSM Sopan kepada Pawaslu Kota Tanjungbalai hal ini tidak terbukti sama sekali dan pengaduan dimaksud tidak diteruskan oleh Panwaslu Kota Tanjungbalai. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon a quo tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. 3. tentang politik uang. Bahwa dalil Pemohon menyebutkan adanya politik uang maupun kecurangan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 6 beserta tim kampanye, bahwa seandainya pun benar terjadi politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 6 beserta tim kampanyenya maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kota Tanjungbalai bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa selain daripada itu,Termohon tidak pernah menerima tembusan laporan tentang adanya praktik politik uang maupun kecurangan selama proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2010. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan. 8
4. tentang kartu pemilih dan surat panggilan ganda. Bahwa dalil Pemohon di dalam keberatan pada halaman 13 alinea ke-2 menyebutkan Termohon telah menerbitkan kartu pemilih ganda dan surat panggilan ganda kepada pemilih, hal ini jelas tanpa dasar sama sekali karena pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali bahwa selain dari pada itu tidak ada laporan ataupun temuan kepada Panwas Pemilukada Kota Tanjungbalai tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali selama proses pemungutan suara di Kota Tanjungbalai tahun 2010. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. 5. tentang selisih jumlah pemilih. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menyebutkan tentang pertambahan atau selisih dari 212 pemilih antara jumlah pemilih dalam DPT Pemilukada Tanjungbalai dengan jumlah pemilih diseluruhnya dalam form model DB1-KWK bahwa benar sebanyak 212 tersebut tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi terdaftar di DPS. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara, Pelaksanaan, Pemungutan, dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat pemungutan suara menyebutkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam daftar pemilih atau DPS dapat memberikan suaranya. TPS dan apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan, model C6-KWK bahwa atas dasar ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan (2) tersebut maka Termohon membuat Surat Edaran nomor 1228/KPU002.434894/VII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal penduduk tidak tercantum DPT, surat suara tercoblos sistematis dan kartu pemilih yang tidak dapat disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPS, KPPS yang ditebuskan kepada KPU, KPU Propinsi Panwaslukada Kota Tanjungbalai dan seluruh tim kampanye pasangan calon. Bahwa dengan adanya surat edaran KPU Kota Tanjungbalai nomor 1228/KPU-002.434894/VII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal penduduk tidak tercantum DPT, surat suara tercoblos sistematis dan kartu pemilih yang tidak dapat disampaikan pemilih yang bersangkutan,ternyata sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tanjungbalai tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. 9
Demikian Yang Mulia. 25. KETUA : MOH. MAHFUD MD Saya kira jawabannya sudah langsung kepada pokok-pokok materinya sehingga besok sidangnya berikutnya akan dilanjutkan dengan pembuktian. Untuk Pihak Terkait itu hanya menjawab hal-hal yang terkait dengan keperansertaan Pihak Terkait, tidak usah ikut menjawab yang soal ke KPU, itu bukan porsi Anda, jadi yang untuk Anda itu sedikit. Besok langsung dengan pembuktian pada sidang hari Jumat tanggal 17 September 2010 pukul 09.00 ya. Acaranya keterangan Pihak Terkait dan pembuktian, Anda siapkan bukti, Anda siapkan bukti, Anda juga. Ada baiknya juga bukti-bukti dalam bentuk dokumen-dokumen ya, tentu saksisaksi diperbolehkan juga, di dalam hal ini dokumen untuk menjadi lebih penting, misalnya ada 2509 tim, itu bentuk buktinya itu apa? Apakah ada SK berjenjang secara terstruktur dan sebagainya, itu nanti dibuktikan, ya macam-macam yang 212 dan sebagainya itu nanti saling membuktikan. Baik dengan demikian sidang ditutup dan akan dibuka kembali dalam persidangan keterangan Pihak Terkait dan pembuktian pada hari Jumat 17 September 2010 jam 09.00 pagi. Sidang ditutup.
KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.36 WIB
Jakarta, 16 September 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001
10
