WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

--------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PHPU.D-IX/2011

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA SELASA, 12 APRIL 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas PEMOHON -

M. Sudin Asrin dan Kurniadi

TERMOHON KPU Kabupaten Sambas ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Selasa, 12 April 2011, Pukul 15.58 – 16.32 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim

Ina Zuchriyah

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

M. Sudin Asrin Kurniadi Rosiani (Pendamping)

-

Mansyur (Pendamping) Bapak Iqbal (Pendamping)

Termohon: -

Suaib (Ketua KPU Kabupaten Sambas) Natno (Anggota KPU Kabupaten Sambas) Trenggani (Anggota KPU Kabupaten Sambas) Suhardi (Anggota KPU Kabupaten Sambas) Ikhlas (Anggota KPU Kabupaten Sambas) Suyono (Kasubag Hukum KPU Kabupaten Sambas)

Kuasa Hukum Termohon: -

Nazirin

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.58 WIB

1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 39/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon dan Termohon, hari ini adalah pemeriksaan pertama untuk perkara nomor 13, 39 ini. Sebagaimana biasa di Mahkamah Konstitusi ini, pada sidang pertama pada pihak-pihak saya minta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir dalam persidangan ini. Dimulai dari Pemohon, saya persilakan. Duduk saja, Pak. Pakai miknya! Ya, diperkenalkan siapa yang hadir?

2.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Assalamualaikum wr. wb. Nama Drs. H. M. Sudin Asrin, Pemohon. Di dampingi sebelah kiri saya, Wakil Calon Bupati bernama Kurniadi, S. E. Sebelah kirinya lagi, Rosiani. Sebelah kanan saya, Bapak Mansyur S. H. Sebelah kanan lagi, Bapak Iqbal. Demikian perkenalan kami dari tim Pemohon. Terima kasih.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, jadi Pemohonnya Drs. H. M. Sudin dan Kurniadi, S. E, hadir ya? Yang Ibu pendamping? Di sebelah sana juga pendamping ya? Baik. Dari Termohon, saya persilakan.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis dan Anggota Yang Mulia, Panitera, Pemohon, dan Pihak Terkait, tidak hadir. Saya Nazirin, Kuasa Hukum dari Termohon KPU Kabupaten Sambas. Dan disamping saya hadir lengkap, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas selaku Termohon, yaitu pertama, Bapak Suaib, S. Pd. Kemudian yang di samping berikutnya adalah Bapak Drs. Natno, kemudian Bapak Trenggani, kemudian Bapak Suhardi, S. H, kemudian yang paling samping adalah Ikhlas, S. T, dan yang belakang adalah Pak Suyono, S. Sos, Kasubag Hukum. Demikian, Majelis Yang Mulia. 3

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Jadi selain Kuasa Termohon, hadir Prinsipalnya ya semuanya, 5 orang berikut Kasubag. Baik, Pemohon dan Termohon perkara dalam..., sidang dalam perkara Pemilukada ini speedy trial ya. Jadi persidangannya cepat dan harus diputus 14 hari sejak register ini dipanggil pihak-pihak untuk bersidang. Oleh karena itu, semua pihak harus mempersiapkan diri secara baik untuk memperlancar proses persidangan. Saya tanya kepada Pemohon, permohonan Saudara sudah diregister dan sudah disampaikan juga kepada Termohon. Dalam kesempatan ini tidak ada perbaikan atau ada perbaikan? Tetap pada permohonan semula, maksudnya yang seperti di-register?

6.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Mungkin ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan mungkin dari beberapa yang kami sampaikan (…)

7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan mungkin, Pak. Jadi (…)

8.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Siap.

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena ini prosedurnya, kalau ada perbaikan, perbaikannya harus tertulis tapi kalau sifatnya redaksional mungkin dilakukan renvoi saja. Tapi kalau ada perbaikan harus dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu, saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya saja. Kalau permohonan secara keseluruhan, tidak perlu dibaca karena sudah sampai kepada pihak-pihak dan Hakim juga sudah baca. Saya melihat dalil Saudara itu tidak lebih dari kira-kira 6 poinlah. Bahwa Saudara adalah calon, bakal calon yang digugurkan oleh Termohon karena dukungan suara yang tidak cukup. Kemudian terhadap hal itu, Saudara menyatakan bahwa dukungan itu sesungguhnya cukup, tapi terjadi manipulasi data oleh Termohon sebagai calon independent, kira-kira kan itu intinya? Ya,saya persilakan dalam waktu 5 menit paling lama untuk dijelaskan pokok-pokok permohonannya. Silakan. 4

10.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Majelis yang kami muliakan. Kami mencoba…, kami dari mulai pertama verifikasi, suara kami ada 28.000 sekian, waktu itu yang direstui hanya…, atau masuk kriteria hanya 5.000 sekian. Yang ke dua, verifikasi yang ke dua, suara kami yang 21.000 sekian, tetapi yang dianggap sah hanya 11.000 sekian. Jumlahnya 16.000 sekian, padahal dukung…, suara kami dari dua kali itu adalah li…, kurang lebih 50.000. Kami merasa ada sesuatu yang tidak pas. Contoh di Subah, kami sudah cek di lapangan, itu ada suara kami. Ternyata di KPU itu kosong. Dan beberapa desa lain lagi juga yang…, kosong, termasuk di desa kelahiran saya sendiri yang sekarang sudah dimekarkan, yaitu di Gapura itu juga kosong, beberapa kosong. Ini, kami juga bertanya, gitu, kok kosong? Yang lebih, Pak. Yang lebih lagi kami tidak…, apa ya, rasa kurang pas. Pada waktu verifikasi, itu Panwaslu kecamatan itu belum dilantik. Termasuk yang ke dua. Setelah selesai verifikasi, baru dilantik. Ini…, pikiran kami, kalau Panwaslu bergerak tanpa (…)

11.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan pikiran! Fakta, gitu saja.

12.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Fakta. Beberapa fakta. Kalau pelaksanaan Pilkada ini tidak dilantik…, tidak diawasi oleh Panwaslu, berarti KPU berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebentar, hand phone-nya dimatikan! Semua yang dalam persidangan ini hand phone-nya dimatikan! Kalau ndak, saya suruh keluar karena tadi sudah dibacakan tata tertibnya. Untuk hand phone dan segala macam tidak boleh diaktifkan dalam persidangan. Ya, lanjut!

14.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Kalau pelaksanaan Pemilu…, ada tiga menurut kami. Pertama peserta Pemilu, ada KPU, dan Panwaslu. Kalau salah satu tidak ada, berarti Pemilu itu dinyatakan tidak sesuai dengan aturan. Di sinilah kami yang merasa keberatan karena memang Panwaslu tidak dibentuk. Itu 5

yang paling…, selain daripada…, sehingga suara-suara kami itu tidak terawasi. Ini contoh saja. Waktu yang pertama, suara kami itu 4.000 lebih di Penjajap. Itu yang pertama kami dapat 16. Setelah ada komplain, suara kami menjadi 200 rib…, 200 sekian. Padahal di sana adalah juga kampung kami, ya, banyak warga yang mereka-mereka juga merasa tidak didatangi oleh PPS. 15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi tahapan itu, Saudara merasa tidak dilakukan pengawasan?

16.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Betul sekali.

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya karena tidak dibentuknya Panwas, sehingga pelaksanaan pekerjaan oleh penyelenggara itu tidak diawasi, ya? Ya, jadi ruang untuk terjadi penyimpangan itu ada. Kira-kira kan seperti itu?

18.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Betul sekali.

19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nah, oke. Nah, terhadap dalil-dalil Saudara itu, permintaanya apa? Atau petitumnya di dalam itu dibaca saja. Nah, itu penting. Jadi petitumnya apa? Primernya apa?

20.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Primernya pertama…, nah, di sini pertama, mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

21.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.

22.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Ke dua, membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 6

Tahun 2011 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas jo Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011. Yang ke tiga, menetapkan jumlah perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah minimal limap…, 30.000 suara dukungan yang dianggap sah, sehingga dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KPU. Yang ke empat, menetapkan pula sebagai Calon Pasangan Perseorangan Bupati dan Calon Perseorangan Wakil Bupati Sambas tahun 2011. Subsidernya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan. 23.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR ya?

Baik. Pemohon, ini berkas permohonannya tidak ditandatangani,

Ya, Panitera, jadi berkas perkara itu tidak ditandatangani, ya? Tidak ditandatangani? Suruh tanda tangan dulu. Ini, bawa ke sana! Besok-besok registernya diperhatikanlah! Permohonannya kok tidak diteken, itu gimana? Suruh tandatangani dulu, Pak! Yang diterima di Mahkamah itu tidak ditandatangai itu. Kan itu ada registernya ‘merah’ di atas samping itu. Di Termohon tandatangan, enggak? Nah itu. Ditandatangani kembali, Pak. Sudah agak cepat, Pak! Ya, oke. Saudara Pemohon, ya. Saya tanya terlebih dahulu, terhadap persoalan ini Saudara tidak pernah mengajukan gugatan di Tata Usaha Negara…, Pengadilan Tata Usaha Negara? 24.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Tidak pernah.

25.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Ada pertanyaan dari Saudara Hakim. Silakan, Pak.

26.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih Pak Ketua. Ini…, ya saya beri saja halaman 2. Ini karena Saudara kan tidak memberi halaman ini permohonannya. 7

Di halaman 2 itu angka 2, di pertengahan itu loh. Itu kan Saudara menyebutkan 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tahun apa…, tahun 200…, Undang-Undang 12 Tahun 2004…, 32 Tahun 2004 itu loh Kepemerintahan Daerah. Itu baris ke-3…, baris ke-4 di angka 2 itu. Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32/2004, inu…, 12/2004, itu (…) 27.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Salah.

28.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Yang diubah itu 12/2008. Jadi 32/2004 itu (…)

29.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba dilihat Pasal 236C, baris ke-4 itu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004.

30.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bukan (…)

31.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bukan 12, Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diubah dengan Undang-Undang 12/2008, kan gitu.

32.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, ya. Masih di halaman itu Pak Ketua. Saudara Pemohon, di baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-6 itu halaman…, angka ke-2 juga, itu berdasarkan Berita Acara. Bukan ‘pengadilan’. ‘Pengalihan wewenang mengadili’. Itu loh dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, itu Berita Acara pengalihan wewenang mengadili. Ini kok ‘pengadilan berwenang mengadili’. Dari Mahkamah Agung kan (…)

33.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi berdasarkan Berita Acara pengalihan wewenang mengadili.

8

34.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Diperbaiki ya. Oke Pak Hamdan? Baik. Baik sekarang giliran Termohon. Saudara Termohon, Saudara sudah siap? Anu…, jawabannya?

36.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Sudah, Majelis Yang Mulia.

37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah disampaikan ke pihak-pihak? Sudah ya, baik. Pemohon juga sudah terima. Saya persilakan untuk Saudara menjelaskan pokok-pokok dari jawaban atau eksepsi dari Saudara. Sama juga tidak lebih waktunya lima menit. Silakan.

38.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Terima kasih. Untuk dan kepentingan Termohon perkenankan saya menyampaikan beberapa intisari dari jawaban Termohon. Pertama dalam Eksepsi. Eksepsi kami jadi.., menjadi..., menjadi bagian..., tiga bagian. Yang pertama adalah permohonan Pemohon kabur dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini permohonan Pemohon tidak ditandatangani, tadi sudah diperbaiki. Kemudian Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil pengitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Kemudaian Pemohon tidak mengajukan petitum atau permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar. Kemudian, error in objecto karena maksud dan substansi permohonan sesunguhnya mengenai verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon. Sehingga bukan perkara yang bisa diajukan ke Mahkamah. Kemudian eksepsi yang berikutnya adalah tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa Pemohon adalah bakal calon yang tidak pernah mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri berkenaan dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual, sehingga dari hasil yang telah dilakukan oleh KPU selaku Termohon itu sudah benar berdasarkan peraturan. 9

Kemudian dalam Pokok Perkara, ada beberapa pelurusan yang harus kami lakukan. Yang pertama bahwa KPU, di dalam hal ini Kabupaten Sambas, KPU Kabupaten Sambas melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual itu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 13 bukan tahun..., bukan Nomor 68. Jadi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencalonan. Jadi Pemohon menggunakan..., di dalam permohonannya adalah Peraturan KPU Nomor 68. Berkaitan dengan..., ini poin 5 dalam Pokok Perkara. Bahwa ditolak, apa yang didalilkan Pemohon pada angka 5 karena faktanya setelah Termohon melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon tidak menemu..., tidak memenuhi batas minimal, 21.844. Kenapa tidak memenuhi ini? Karena di dalam..., dijelaskan juga oleh Pemohon bahwa mengajukan itu yang pertama sejumlah 28.725, tetapi setelah dilakukan verifikasi administrasi di sini kita melihat verifikasi administrasi ini menyangkut bukti yang di..., yang mendukung adalah apakah KK, apakah paspor, atau KTP. Nah ternyata setelah kita melakukan verifikasi administrasi, banyak sekali yang tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman KPU. Nah kemudian juga berkaitan erat dengan bentuk dukungan, ada yang ditandatangani, ada yang tidak. Sehingga jumlah dukungannya semula 28.000, setelah kita teliti secara administrasi ini menyisakan sekitar 5.151 ditingkat faktual. Nah, kenapa faktual? Ini..., juga di sini ditemukan berbagai macam, ada yang meninggal dimasukkan, kemudian ada yang ganda, ada yang fiktif. Nah sesungguhnya kalau dilihat dari ini yang melanggar proses ini bukanlah Termohon, tetapi justru Termohonlah yang melakukan proses pelanggaran itu. Nah kemudian, Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan tahapan-tahapan itu dan sampai detik ini memang pasangan calon yang sudah melakukan proses tahapan-tahapan itu tidak ada yang keberatan, kecuali memang Pihak Termohon. Nah berkaitan dengan itu kami..., dalam hal ini ringkasnya di halaman 5, itu ada tabel-tabel di huruf I, di situ jumlah dukungan Pemohon yang dukungan awal 28.000. Kemudian yang ke duanya dukungan tambahan sejumlah 21.275. Nah, dukungan tambahan ini atau yang kami kekurangan kita beri kesempatan untuk memperbaiki. Pemohon memasukkan sejumlah 21.275, sehingga genap dari dukungan awal dan dukungan tambahan ini sejumlah 50.000 dukungan. Nah, dukungan tambahan ke dua ini ternyata kita menggunakan metode..., karena memang waktunya harus cepat, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 dengan metode kolektif. Jadi verifikasi faktualnya adalah kolektif. Sementara verifikasi administrasinya tetap seperti yang tahap pertama. Dikumpulkan di dalam 10

suatu tempat berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye, kemudian pihak PPS melakukan proses..., proses yang seperti disebutkan tadi. Nah, ternyata yang disebutkan nol itu, di Subah, ternyata setelah kita melakukan proses verifikasi, tim kampanye tidak bisa menghadirkan sesuai dengan kesepakatan, verifikasi, faktual, kolektif. Nah sehingga oleh petugas-petugas kita di lapangan, ini dianggap tidak memenuhi syarat YMS. Sehingga dengan (...) 39.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dianggap tidak memenuhi syarat atau memang tidak memenuhi syarat?

40.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Tidak memenuhi syarat. Sehingga jumlah dukungan yang seharusnya sejumlah 21.844 karena hanya memenuhi syarat sejumlah 16.302 dan tidak memenuhi syarat 33.698, ini tidak memenuhi. Sehingga di dalam Keputusan KPU Yang berakhirnya dengan penetapan pasangan calon, dengan itu tidak meloloskan pihak Pemohon. Nah, terhadap-terhadap proses ini pihak Pemohon tidak pernah melakukan proses-proses baik itu di PTUN, di Pengadilan Negeri dan pengadilan-pengadilan lain.

41.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi keberatan langsung kepada Termohon, ada?

42.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Keberatan kepada Pemohon, ada.

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Termohon.

44.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Termohon, ada.

45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ada?

11

46.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Ada.

47.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke satu menit lagi?

48.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Ya (...)

49.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Agak dipercepat.

50.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Nah, kemudian yang dipermasalahkan terhadap proses Panwaslu memang terhadap Pilkada juga dipantau oleh dari mancanegara kemudian dari Keduataan Islandia dan lain-lain, Inggris, kalau tidak salah juga dari KPU Pusat memang berlangsung dan Australia ini berlangsung dengan baik itu terungkap di beberapa media. Nah (…)

51.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu berita media atau faktanya?

52.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Faktanya…, faktanya yang diminta (…)

53.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Prinsipal bisa menjelaskan yang memantau dari yang asing…, dari negara asing, berapa negara?

54.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Terima kasih, dari perwakilan KPU-nya Australia kemudian dari Peneliti Polandia, mungkin itu termasuk KPU Pusat juga ada Bapak Saucelai [Sic!].

12

55.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itu yang memantau langsung?

56.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Ya.

57.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari Bawaslu? Tidak ada?

58.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Ada.

59.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha?

60.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Ada, Pak.

61.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bawaslu, ada?

62.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Ada.

63.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Memantau pelaksanaan pencoblosan atau tahapan?

64.

TERMOHON: SUAIB (KETUA KPU KABUPATEN SAMBAS) Pencoblosan, Pak.

65.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pencoblosan, ya. oke, cukup? Atau masih ada?

13

66.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Setengah menit lagi, Pak. Jadi berkaitan erat dengan soal Panwaslu, kita memang punya berdasarkan jawaban ini, punya kepentingan terus memantau supaya memang legitimasi, tetapi ini memang bukan kewenangan kita untuk…, banyak kendala yang mungkin bisa di…, menjadi pokok pertimbangan juga bahwa (…)

67.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan pokok pertimbangan (...)

68.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Menyangkut (…)

69.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara harus menjawab (...)

70.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Menyang…, ya (…)

71.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa alasannya, kan gitu?

72.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Berkaitan dengan Panwaslu ini meamng ada soal pendanaan, soal percepatan di tingkat Bawaslu, sehingga ini di luar kewenangan. Nah, terhadap apa yang kita meminta kepada Majelis melalui permohonan ini dalam eksepsi (…)

73.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi, tunggu dulu. Ini penyelenggaraan Pemilukadanya sudah berlangsung?

74.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Sudah.

14

75.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, artinya kan ini pasangan calon yang tidak lolos verifikasi?

76.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Ya, Pak.

77.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu, yang lolos verifikasi, berapa? Ini Saudara belum jelaskan.

78.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Terima kasih, di bagian akhir halaman 8 huruf 15…, angka 15. bahwa keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara (…)

79.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tunggu dulu! Sebelum hasil, pasangan calon yang ditetapkan dulu, dari jalur perseorangan itu berapa, jalur partai baru, kan gitu. Baru dilaksanakan pencoblosan, baru hasil.

80.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Ya, ya. Dari enam pasangan calon enam…, apa…, dari enam yang mendaftar, yang lolos itu lima. Satu dari pasangan perseorangan Nomor Urut lima, kemudian empat dari partai politik atau gabungan partai politik. Satu, Nomor Urut 1 itu Dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi dan Dr. Pabali Musa. Dua, Drs. H. Darwin Muhammad dan Darso. Kemudian tiga, Ir. H. Prabasa Ananta Toer, M.H. dan wakilnya Ir. H. Hasanusi dan yang Nomor Urut 4, Drs. H. Tufitriandi, M.M., dan H. Perden Firdaus. Nah, ini pasangan calon Nomor 5 dari perseorangan Drs. H. Munawar, M.Si., dan Dr. Bonevasius Boni. Nah, setelah proses pasangan calon dilakukan proses..., yang terakhir adalah pemungutan suara rincian pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 (...)

81.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, enggak usah dibaca itu. Dianggap sudah dibacalah.

15

82.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Ya, ya.

83.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Langsung saja?

84.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Nah, terhadap permohonan ini dalam eksepsi; 1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya; 2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; Dalam pokok perkara; 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya, tidak dapat diterima; 2. Menyatakan bahwa keputusan Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 adalah sah menurut hokum; 3. Menyatakan bahwa, keputusan KPU Sambas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, tanggal 29 Maret 2011 adalah Sah menurut hukum. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum. Hormat kami, Kuasa hukum Termohon, Nazirin Ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

85.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itu Saudara besok-besok kalau bikin eksepsi itu jangan minta ditolak dalam eksepsi, tolak itu kan dalam permohonan. Eksepsi itu menyatakan tidak dapat diterima. Karena lawyer. Kalau orang awam enggak apa-apa. Ya kan bahwa eksepsi itu kan kalau ditolak itu di pokok permohonan itu ya, dalam pokok perkara sebenarnya nomor 1 saja sudah cukup. Kalau telah permohonan ditolak kan seluruhnya kan selesai toh? Okelah, tapi itu koreksi-koreksi kecil saja untuk menjadi perhatian. Saudara Pemohon, Saudara mengajukan saksi enggak dalam perkara ini?

16

86.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN Saksi kami ada.

87.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, berapa saksinya yang akan dihadirkan?

88.

PEMOHON: M. SUDIN ASRIN 1 orang.

89.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR 1 saja? Saudara Termohon mengajukan saksi enggak?

90.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN Mengajukan, Majelis.

91.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berapa?

92.

KUASA HUKUM TERMOHON: NAZIRIN 2.

93.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dua. Baik, bukti surat disiapkan. Dibuat daftarnya ya. Demikian juga saksi Pemohon dan Termohon sekaligus nanti kita periksa. Selesai kita memeriksa saksi-saksi, langsung kita akan mengesahkan bukti surat, maka persida..., pemeriksaan perkara itu selesai, Saudara-saudara dipersilakan membuat kesimpulan masing-masing dan selanjutnya nanti tunggu putusan. Nah untuk apa ini..., besok bisa Pemohon saksinya? Besok, bisa ya? Termohon besok bisa? Bisa, oke, kalau gitu sidang ini saya tunda, besok hari Rabu tanggal 13 April jam 13.00 ya. Dengan ketentuan Pemohon untuk membawa saksinya, Termohon juga membawa saksinya dan kemudian surat-surat yang ingin menjadi bukti surat supaya dinasegeling, di-nasegel, dimaterai, dicap di kantor pos. Itu biasalah standar perkara itu ya.

17

Jadi dibuat misalnya Pemohon P-1 itu surat apa, P-2 mengenai apa, gitulah surat apa, P-3 dan seterusnya. Pemohon itu dikasih tanda P kan gitu. Nah Termohon itu kan T, T-1 surat apa, T-2..., kalau Termohon sih karena dia pakai pengacara ngertilah, tapi Pemohon saya kasih penjelasan supaya bukti Pemohon itu dibuat daftarnya ya, berapa banyak yang akan dibuktikan. Ya, jadi Saudara-Saudara kalau mau me-nasegel itu di bawah ini di MK itu ada kantor pos juga di bagian belakang, di lantai dasar ya, bisa di sana, bisa..., jadi enggak susahlah. Tentu ya materai beli sendiri, MK enggak menyiapkan karena kan perkaranya sudah enggak dikasih..., tidak pakai biaya ya. Lalu saksi besok itu identitasnya disertakan ya, foto kopi KTP-nya disertakan atau identitas lain. Cukup ya, baik, cukup Termohon ya, baik dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 16.32 WIB

Jakarta, 12 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18