MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010
0
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama PEMOHON -
Bernardus A. Imburi dan Adolf Victor Betay
TERMOHON - KPU Kabupaten Teluk Wondama ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Kamis, 23 September 2010, Pukul 10.45 – 11.25 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Harjono
Sunardi
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon: -
Bernardus A. Imburi Adolf Victor Betay
Kuasa Hukum Pemohon: - Marsaulina Manurung - Bachtiar Sitanggang - Herlina Hutahayan Termohon: -
Daniel Go Marani (Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama) Roberth Gayus (Anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama) Abdillah Al-Tulus (Anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama) Andy Yap (Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Wondama)
Kuasa Hukum Termohon: - Misbahuddin Gasma - Samsudin - Dorel Almir
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB
1.
KETUA : ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, selamat pagi Saudara. Pada persidangan pertama ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Saya mempersilakan pada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir pada saat ini. Petugas, ini direkam ini.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON : MARSAULINA MANURUNG Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Terhormat, kami adalah Kuasa Hukum dari Pak Bernardus…, Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si., dan Pak Adolf Victor Betay dari Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat. Saya sendiri bernama Marsaulina Manurung, rekan kami di sebalah kiri kami adalah Pak Bachtiar Sitanggang dan di sebelah kanan kami adalah Ibu Herlina Hutahayan. Terima kasih.
3.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baik dari Termohon siapa?
4.
KUASA HUKUM TERMOHON : MISBAHUDDIN GASMA Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini dari Termohon 173 Prinsipal kami Daniel Go Marani, Ketua. Kemudian Roberth Gayus, kemudian Pak Abdillah Al-Tulus dan Sekretaris KPU Andy Yap. Kemudian kami selaku Kuasa yang hadir saya Misbahuddin Gasma, Pak Dorel Almir dan Samsudin.
3
5.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya, sudah ada Terkaitnya sudah ada ini ya? Baiklah, sidang pertama ini ingin mengetahui pokok-pokok permohonan yang Saudara Pemohon sampaikan dan untuk itu saya persilakan untuk memaparkan tidak lebih dari 5 menit ya? Silakan.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON : MARSAULINA MANURUNG Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Sebelum kami memaparkan apa yang kami paparkan saat ini, terlebih dahulu kami memohon izin kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar kami di beri kesempatan lagi untuk memperbaiki…, merubah…, memberikan, mengajukan perubahan atas permohonan keberatan yang sudah kami sampaikan dan juga surat kuasa karena ada penambahan dari tim, kalau di permohonan awal kami hanya berdua, saya Marsaulina Manurung dan Herlina Hutahayan, untuk sekarang ini kami menambah tim kami dari…, dengan adanya Pak Bahtiar Sitanggang. Terima kasih.
7.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baik, Panitera diambil perbaikannya dan d bagikan kepada Pemohon…, Termohon, Terkait sudah ada. Jadi yang merah mudah ini diganti dengan yang merah, Bu ya?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON : MARSAULINA MANURUNG Ya.
9.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya, ini jadi berasa ini ndak dipakai ya. Ya, silakan Ibu?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON : MARSAULINA MANURUNG Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Kami selaku Kuasa Hukum dari pada Pak Bernardus A. Imburi dan Pak Victor Betay akan mengajukan alasan permohonan kami tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 1 September Pilkadanya dan berita acara tersebut diterbitkan tanggal 8 September 2010.
4
Dimana alasan kami untuk mengajukan permohonan ini adalah banyak kecurangan-kecurangan dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Teluk Wondama, dimana kesempatan-kesempatan yang seharusnya menjadi hak dari pada Pemohon tidak diberikan oleh Termohon. Dan lampiran model DB1-KWK tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada sampai sidang ini digelar hari ini. Tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada kami selaku Pemohon, begitu juga dengan terpilihnya nomor urut 1 adalah dari hasil yang kami terima dari tim sukses maupun dari kandidat bahwa terpilihnya kandidat nomor urut 1 adalah dari hasil kecurangan. sepertinya diduga keras adanya konspirasi politik antara Termohon dengan Pihak Terkait, pemenang. Untuk itu kami mengajukan permohon ini dan bukti-bukti yang akan kami serahkan secara menyusul nanti karena Majelis mengetahui betul situasi daerah di Papua Barat terutama di Kabupaten Teluk Wondama ini. Jadi memang terus terang kami paparkan sekarang bahwa bukti-bukti akan kami susulkan nanti sebagian besar karena masih dalam perjalanan. Dan yang paling fatal yang kami hadapi atas kekalahan yang kami ini…, atas konpirasi daripada Pihak Termohon dan Pihak Terkait bahwa DPT yang digunakan oleh Termohon untuk mendapatkan suara untuk Pihak Terkait pemenang itu adalah DPT yang digunakan pada saat Pilpres tahun 2008 saat pemilihan Presiden dan legislatif. Dimana banyak yang kami temui dari DPT yang belum pernah dilakukan validasi. Sampai saat ini banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan, dilaksanakan oleh Pihak Termohon hingga merugikan kami sebagai Pemohon dimana DPT…, isi dari pada DPT itu umur yang ada di DPT tersebut berubah eh…, yang tidak yang sebenarnya. Kemudian ada orang sudah meninggal tapi masih tetap saja ini…, datanya ada di DPT tersebut. Kemudian banyak…, ada beberapa orang yang sudah menjadi Polisi tidak pernah memilih tapi ikut serta namanya di DPT tersebut. Jadi DPT itu juga enggak pernah diberikan kepada Kepada Pemohon, apalagi berita acara dari 88 TPS yang ada di 13 Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Wondama hanya 35 berita acara yang kami peroleh, berita acara dari 35 TPS, selebihnya 50 eh…, 37 berita acara yang kami peroleh maaf…, tapi 51 berita acara di 51 TPS itu sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon. Itulah alasan yang paling mendasar, apalagi sumber daripada APBD yang seharusnya di…, merupakan hak rakyat ternyata pada saat kampanye dibagi-bagikan oleh Pihak Terkait kepada Kepala Desa, kepada Pegawai-Pegawai Negeri Sipil itu terdiri dari sepeda motor ratusan buah, terus kemudian apa…, uang, beras, motor tempel yang tidak layak untuk dilakukan oleh para calon kandidat. Hal inilah yang mencederai demokrasi yang kemudian menjadi tidak jujur, tidak akuntanbel. Apalagi dana kampanye yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pihak Termohon sampai saat sidang ini tidak
5
pernah dipertangungjawabkan oleh Termohon kepada para kandidat saat itu. Terima kasih. Ada lagi tambahan, Pihak Terkait, dalam hal ini pemenang, saat ini sedang dilaporkan ke KPK, terhadap uang APBD sebesar Rp700 miliar. Kemudian ada lagi masalahnya sendiri temuan dari BPK di Pengadilan Niaga di Makassar bahwa ternyata bahwa Pihak Terkait ini adalah juga merangkap sebagai pengusaha dan kemudian dari tim bendahara dari Pemohon dirusak tokonya, karena …, kiosnya. Karena pada waktu saat kampanye itu langsung nomor urut 1 melakukan pengrusakan karena ada tagihan kurang lebih 2 M kepada Pihak Terkait. Sementara itu dulu yang bisa kami paparkan dan selebihnya ada di dalam permohonan yang sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat. Terima kasih. 11.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baiklah, perkara Pemohon ya? Ini saya lihat di sini memang terdapat pengurutan dari apa…, penomoran tentang apa saja yang menjadi masalah ya, yang menjadi isi dari permohonan ini. Sampai dengan halaman 7 saya melihat masih mengikuti penomoran ini nomor 1 pokok permohonan sampai dengan halaman 7 ya? Tapi setelah halaman 7 ini rupanya penomorannya itu sudah tidak lagi mengikuti urutan yang pertama ya? Sehingga ini tidak ada kelanjutan dari nomor yang 14 itu ya. Kelihatannya begitu ya. Nah, sebaiknya Saudara mencoba untuk memperbaiki ini sesuai dengan penomoran ini. Ya, supaya nanti tanggapannya itu atau pembuktiannya itu terfokus ya. Jadi kalau misalnya Saudara bicara nomor 10, ada nomor 10. Saudara bicara nomor 14, ada nomor 14. Tapi kalau Saudara mulai lagi misalnya apa ini..., penomorannya mulai nomor urut 1 lagi, pelanggaran yang dilakukan Termohon saat tahapan pencalonan pertama, misalnya halaman 12, itu nomor urut 1, 2, 3 lagi ya. Ini coba ini di..., apa..., sistimatisir lagi, supaya nanti kelihatan misalnya halaman 7 ya. Bahwa dengan ini pula Pemohon ajukan kronologis pelanggaran pembiaran. Ini kelompok ini ke bawah, silakan diberi nomor lagi ya? Supaya nanti..., atau diteruskan saja. Yang pembiaran biar judulnya tapi penomorannya bisa nomor 15 dan seterusnya. Ya, nanti di-anu, Pak..., disitimatisir lagi ya? Pelanggaran apa? Apa mungkin ada money politics atau apa ya? Itu. Sebab yang di muka juga kelihatannya sudah ada itu tentang money politics, apa itu ya. Ada motor tempel, pembagian beras, ini kan termasuk juga itu dengan beras politik itu namanya. Ya, dan sebagainya itu ya. Jadi ini saran saya untuk..., begitu. Ya, kemudian mungkin bagianbagian yang lain supaya disesuaikan ya. Disesuaikan dengan penomoran itu ya? Dalam petitum misalnya Saudara minta untuk membatallkan itu apa..., SK, Surat Keputusan, membatalkan berita acara. Ya, kalau sudah
6
dibatalkan kan itu namanya mendiskualifikasi seluruhnya itu, membatalkan seluruhnya. Nah, ini supaya tidak jumbo, beruntut ya. Yang dibatalkan yang mana, suaranya sama. Suaranya siapa yang dibatalkan. Kalau seluruh dari SK itu dibatalkan termasuk suara pasangan Saudara juga ikut dibatalkan kan begitu. Jadi mungkin itu harus sepanjang mengenai suaranya yang Saudara maksud tidak benar itu. Mestinya ada hal-hal yang begitu ya? Ini sementara dari saya. Saya persilakan, Bapak Hakim Fadlil. 12.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Kuasa Pemohon ya? Saya sudah membaca ini permohonan yang baru saja diserahkan ini, yang direvisi. Tapi masih tetap ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara untuk dipertimbangkan, apa mau diperbaiki lagi atau tidak, terserah Saudara. Karena sidang ini adalah sidang untuk memberikan nasihat kepada Saudara menurut undang-undang. Dan Saudara punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Sedangkan Termohon hadir ini, dalam rangka untuk mengetahui secara antisipatif apa yang akan dilakukan oleh Pemohon ini supaya nanti tepat di dalam menanggapinya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang Saudara jalankan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah persoalan permohonan itu harus menjadi persoalan yang firm. Tidak lagi misalnya, sepertinya atau terindikasi sebagai..., nah itu enggak firm itu. Harus pasti bahwa dia itu telah melakukan ini, dia itu telah tidak melakukan ini, harus pasti. Jadi tidak sepertinya dia itu terindikasi. Nah, ini bagaimana Saudara akan menjadikan dasar permohonan kok masih sepertinya begitu kan? Ya, ndak bisa begitu. Kemudian yang kedua, Saudara itu pertama dari segi struktur permohonan ini masih perlu diperbaiki ini, yaitu pertama misalnya apa ya ini tidak ada Pihak Terkait yang kepentingannya Saudara usik yaitu yang sekarang dinyatakan sebagai calon terpilih itu kan? Itu kan kepentingannya Saudara usik juga kan, apa tidak dimasukkan dalam permohonan ini, ternyata tidak ada kan di sini kan? Ya, ini penting untuk dimasukkan supaya dia ada posisinya di persidangan ini nanti kalau dia datang gitu ya. Kemudian yang kedua, soal yang lain adalah sudah lazim ini setelah ada Pihak Terkait lalu kewenangan Mahkamah tapi kewenangan Mahkamah ini masih terlalu normatif gitu ya? Kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum ini masih terlalu normatif, Saudara belum mengaitkan norma itu dengan fakta yang dialami oleh Pemohon, katakan misalnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa Perselisihan Hasil Pemilu, lah Pemohon itu mau mengajukan apa? Perkara ini perkara apa? Sehingga Pemohon itu tepat kalau memasukkan karena memasukkan
7
suatu perkara yang menjadi kewenangan, ini kan belum dikaitkan seperti itu, legal standing juga begitu, kedudukan hukum Pemohon kedudukkannya secara normatif orang yang bisa mengajukan permohonan itu seperti ini, Pemohon sudah seperti itu apa belum? Ya, kan soal hukum kan, soal itu. Soal norma dan penerapan norma itu pada orang atau pada kasus, ya kan? Pemohon sudah seperti itu apa belum? Gambarkan yang misalnya yang dapat mengajukan permohonan sengketa Pemilu adalah pasangan calon, itu normatif. Pemohon adalah pasangan calon, itu remisi yang kedua. Lalu konklusinya…, oleh karena itu Pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Nah gitu kan ada…, ini kan harus ada…, apa namanya…, alur berpikir yang rasional seperti itu, menurut aturan ini. Ini masih …, umpama ada ini masih belum ini. Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hokum, penjelasannya bagaimana kok bisa? Karena dia adalah calon ya kan? Dia calon. Calon yang seperti apa yang bisa ya gitu ya? Kan itu kan harus dibuktikan juga, itu kaitannya dengan bukti juga kan, fakta bahwa dia calon harus dibuktikan. Kalau norma enggak usahlah itu norma ya, fakta dia calon harus dibuktikan, fakta bahwa dia punya kemungkinan suara yang signifikan atau prosesnya dilakukan dengan merugikan dia, itu fakta ya harus dibuktikan. Nah gitu. Ya, ini dengan tidak bermaksud menggarami laut gitu ya. Tapi ini saya melihatnya masih seperti itu. Termohon enggak usah khawatir ini imparsial karena ini memang hak dia menurut undang-undang. Di peradilan umum enggak ada hak-hak seperti ini. Lalu tenggang waktu juga begitu ya, selalu harus ada logikanya seperti itu ya? Ada silogismenya seperti itu, kan kita sarjana hukum kan biasanya pakai silogisme, kalau tidak silogisme ya kalau mau induktif ya fakta ini, fakta ini, fakta ini. Lalu dari fakta tersebut Saudara berkesimpulan ini terjadi apa, ini bisa juga. Ini bisa deduktif, bisa induktif kan gitu kan? Lalu sekarang yang lebih penting lagi adalah yang kaitannya dengan pokok permohonan. Pokok permohonan ini Saudara terlalu acak sehingga Hakim susah nanti menilainya, kalau susah lalu Saudara juga susah membuktikannya, menjelaskannya buktinya sehingga beresiko enggak baik buat Saudara kan? oleh karena itu konten itu supaya ditata ulang kalau Saudara mau, kalau enggak mau itu sih enggak apa-apa itu hak Saudara. Pemohon nanti lihat saja penataan ditata ulang apa tidak kan? Pemohon kan begitu…, Termohon sorry…, Termohon. Penataan ulangnya itu begini, ini kan ada dalil soal DPT, soal kebohongan dan kecurangan, soal berita acara, soal penyalagunaan APBD ya kan? Itu kan isu-isu semua itu kan? Lah, itu Saudara kelompokkan isu itu, pertama isu itu Saudara
8
kelompokkan berdasarkan…, apa namanya…, berdasarkan kualifikasinya ini isu DPT, ya di kelompokkan. Ini isu kebohongan dan kecurangan, kelompokkan. Ini isu penyalagunaan APBD, itu berarti ada kelompok itu. Tapi pengelompokkan tidak cuma 1 dasar supaya Saudara gampang, didasarkan pada sekuensi juga, ini kan sekuensi sebelum selama pemilihan dan sesudahnya yaitu pada tahap penghitungan ini dikelompokan berdasarkan itu juga…, berdasarkan sekuensinya. Di samping itu juga perlu dikelompokan berdasarkan sasarannya, ini Saudara rugi ini kan disebabkan karena garis besar yang dari Saudara yang Saudara katakan tadi adalah Saudara rugi karena apa yang dilakukan oleh Termohon dan Saudara rugi dari sebab apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Ini supaya gampang nanti Termohon tidak usah menanggapi apa yang sasarannya itu Pihak Terkait untuk apa Saudara nanggapi-nanggapi kalau itu bukan tanggung jawab Saudara you are not responsible to answered ya? Ndak harus…, Saudara ndak perlu. Misalnya nanti untuk terkait ya biar di…, jadi jelas sasarannya itu. Makanya tadi saya katakan untuk Pihak Terkait itu perlu masuk. Dan yang terakhir ingin saya katakan kepada Saudara, dalam petitum Suadara itu ada 3 soal yang berbeda-beda basisnya atau gronden-nya baik itu bersifat feitelijk maupun bersifat rechtelijk. Itu berbeda bersifat hukum atau bersifat faktanya berbeda, satu. Diskualifikasi, Saudara mohon diskualifikasi, itu dasarnya berbeda dengan Saudara minta Pemilu ulang, pemungutan suara ulang, sorry…, bukan Pemilu ulang tapi pemungutan suara ulang, itu beda. Yang ketiga, Saudara minta ditetapkan sebagai Pemenang. Yang keempat, Saudara minta hasil Pemilu dan kemenangan Pihak Terkait itu dibatalkan. Itu semua soal-soal yang berbeda tapi juga bisa alternatif dan juga bisa menjadi rangkaian Saudara belum menjahitnya sebagai satu rangkaian, mau dijadikan alternatif atau mau dijadikan rangkaian. Karena itu dasar-dasarnya berbeda oleh karena itu dasarnya harus mengarah ke petitum Saudara begitu ya? Oke, sekali lagi ini bukan merupakan hal yang harus Saudara lakukan tapi ini kewajiban Hakim yang buat Saudara bisa Saudara pertimbangkan untuk digunakan mengubah, memperbaiki atau tidak memperbaiki. Jadi silakan sepenuhnya menjadi hak Saudara. Terima kasih, Pak ketua. 13.
HAKIM ANGGOTA : HARJONO Sebetulnya keseluruhan tadi sudah disampaikan oleh anggota Majelis hakim sebelumnya. Tapi saya akan lebih menyederhanakan sajalah, keperluan-keperluan apa yang kalau nanti dipertimbangkan sebagai suatu hal yang perlu diperbaiki. Jadi initinya kan Pemohon ini akan meyakinkan Hakim? Teknis meyakinkan Hakim itu harus benar-benar supaya Hakim bisa yakin
9
tentunya juga berdasarkan bukti-buktinya. Oleh karena itu tolong ya kalau mau itu yang dihendaki buatlah sesistematis mungkin, selogis mungkin, sehingga Hakim itu nantinya bisa yakin kalau Hakim yakin itu, kemudian juga mungkin akan mengabulkan apa yang Anda mohon ya? Saya bicara ini adalah bicara masalah pembuktiannya tadi yang dikatakan tadi masih curhat saja itu tadi ya? Belum di susun masih curhat. Nah, curhatnya sekarang harus disusun karena itu menyangkut pembuktian ya? Tadi sudah disampaikan pembuktian pun supaya disusun secara mungkin per topiknya, kronologisnya, itu semua perlu untuk dilakukan. Nah, kalau sudah itu menyangkut persoalan yang dimohonkan ya? Petitum tadi. Tadi sudah dikatakan itu mempunyai basis fakta dan basis hukum yang beda. Ya, kalau petitum itu kita baca, tadi Pak ketua juga sudah menyatakan dari petitum 1, 2, 3, 4, 5 itu, itu alternatif atau enggak ya? Katakan saja halaman 20 ya? Kalau mau disusun seperti itu sebetulnya ya sebelum…, setelah nomor 1 itu urutan keduanya nomor 3 dulu, karena apa? Karena nomor 2 itu timbul dari nomor 3 yang sekarang ini ya. Jadi nomor 3-nya… meskipun itu disahkan dalam waktu yang bersamaan tanggal 8 semua. Yang nomor 2 itu tidak akan timbul kalau yang nomor 3 belum selesai, meskipun dalam praktiknya itu timbul…, di satu hari diselesaikan. Tadi juga sudah disampaikan, kalau dua-duanya mau batal semua, berarti yang di dalam 2-nya itu kan perolehan suara 3 orang, artinya 3 orang ya batal semua. Pada saat 3 orang batal semua bagaimana nomor 5 bisa muncul, menyatakan tahapan pasangan nomor urut 2, pemenang. Menangnya dihitung dari mana? wong sudah batal, itu yang dikatakan tadi. Oleh karena itu apa yang dibatalkan semua, apa yang dibatalkan calon lain, yang Pemohon tidak dibatalkan itu tolong dipikirkan supaya bisa masuk akal nantinya ya. Kemudian juga mendiskualifikasi, diskualifikasi ini tentu juga tidak sesuatu hal yang mendadak tiba-tiba, tapi juga diruntut dari bukti-bukti yang ada. Kenapa sih mereka kok, nomor…, calon yang menang nomor urut 1 ini harus didiskualifikasi? Nah, ini juga. Lalu ataunya ini sebagai pilihan alternatifnya, membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama yang telah dilaksanakan Termohon karena melanggar yang…, ini sama saja sebetulnya membatalkan ini ya? Tapi yang dibatalkan apa? Pemilukadanya. Kalau Pemilukadanya dibatalkan berarti harus ada Pemilukada baru, Pemilukada baru itu mulainya dari mana? Mulainya dari pendaftaran calon, dari seluruhnya apa itu yang dimaksud. Ya, berarti kalau dibuka lagi membatalkan hasil pemilukada atau hasilnya atau prosesnya ini supaya lebih jelas lagi ya.
10
Lalu menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada dengan pemenang adalah Bupati, Wakil Bupati. Nah, sekarang yang sana membatalkan, yang sini menetapkan, itu dasarnya apa? Kok bisa dimenangkan itu. Tolong ini disusun, sebetulnya ini secara logis gampang saja ya. Kalau begini yang diminta ini, kalau begini yang diminta ini, kan logisnya urutannya seperti itu saja. Kemudian atau lagi menyatakan dan menetapkan agar Pemohon melakukan penghitungan ulang, penghitungan dan kemudian Pemilu…, kemudian pemungutan suara ulang, ini dasarnya juga beda. Kalau penghitungan itu asumsinya, cara hitungnya salah. Kalau dihitung betul saya menang, kok sekarang saya salah, ini pasti hitungnya enggak benar, kemudian seperti itu. Jadi ini semua ada dasar-dasarnya, apa yang diminta penghitungan, kalau penghitungan artinya apa? Surat suara yang ada itu saja dihitung lagi, enggak usah ada Pemilu ulang. Ini semua bukan masalah ini tidak boleh, ini boleh. Tapi memang yang dimaksudkan yang mana dan dasarnya ada. Kalau mau perhitungan dasarnya apa? Kalau mau pemungutan ulang dasarnya apa? Ini semua hal-hal yang penting karena nanti Hakim juga bisa menilai permintaanpermintaan permohonan Anda dengan bukti-bukti yang bisa Anda tampilkan di sini. Ya, itu semuanya adalah agar supaya jelas permohonan ini dan jelas pula arahnya apa yang akan dilakukan oleh Termohon. Kalau dikatakan Termohon ini tidak begini, tapi Termohon bisa membuktikan enggak, saya sudah lakukan itu buktinya ini, kan Anda tidak didengar sendirian di sini. Didengar juga Termohon kalau Anda menuduh Termohon melakukan ini, Termohon juga punya hak untuk melakukan sebaliknya. Hakim tidak hanya mendengar salah satu bukti saja oleh karena itu keduanya juga harus hadir. Termasuk sebetulnya Terkait karena tuduhantuduhan ini juga banyak yang diarahkan kepada Terkait. Termohon juga bisa menghubungi Terkait, tidak dalam arti juga ikut-ikut mendukung Anda ya. Karena Terkait inilah yang menikmati hasil Anda, itu ya. Karena itu meskipun sekarang tidak hadir, bisa dihubungi bahwa diinformasikan bahwa putusan Anda yang menguntungkan Terkait itu dimasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dia sampai tidak hadir, kemudian dia tidak mempertahankan hak-haknya mungkin dia bisa dirugikan ya? Seperti itu ya. Inilah kira-kira proses yang dibuka di Mahkamah Konstitusi, tapi sekali lagi forum pagi ini masih haknya Pemohon, Termohon masih mengantisipasi..., jadi ada persoalan apa sih dengan putusan saya, lalu diantisipasi untuk disediakan untuk pembuktian baliknya. Dan akhirnya itu nanti terserah kepada Pemohon bagaimana menyikapi nasihat yang diberikan oleh Hakim-Hakim ini. Saya kira begitu, Pak Ketua.
11
14.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baiklah, jadi itu beberapa saran atau perbaikan dari permohonan ini supaya nanti baik Pemohon sendiri maupun pihak yang berkepentingan itu gampang untuk apa…, meneliti tentang dalil Saudara, argumentasi Saudara atau kesimpulan Saudara. Pada poin yang Saudara masalahkan masing-masing itu ya? Jadi ini saya kira sudah cukup ini. Ini yang kita sarankan kepada Saudara sesuai dengan saran tadi. Jadi ini perbaikan itu diharapkan selesai untuk besok, besok itu hari Jumat itu ya? Jamnya..., jam 13 ya? Supaya diserahkan. Bagi Termohon dan..., bagi Termohon karena Pihak Terkait ndak ada, itu bisa mengambil di Kepaniteraan ya? Dan tolong ini juga jawabannya disesuaikan itu. Karena ini merupakan suatu perbaikan masing-masing nanti artinya softcopy-nya jangan lupa, Pak ya, nanti diminta oleh Mahkamah, supaya nanti ketika menjelang putusan tidak usah ngetik lagi, ini bisa masuk kan menjadi suatu kumpulan dari bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Demikian juga kepada Termohon, nanti jawabannya juga diminta softcopy-nya. Begitu, Pak. Ada lagi? Silakan, Bapak.
15.
KUASA HUKUM PEMOHON : BACHTIAR SITANGGANG Terima kasih, Majelis kami mohon diberikan waktu sampai hari Senin, karena memang kami kesulitan dengan berkomunikasi juga dengan Prinsipal kami, kalau bisa hari Senin jam 1. Terima kasih, Majelis.
16.
KETUA : ACHMAD SODIKI Karena Senin ada sidang, Pak, kita juga. Kalau menyerahkan saja ya hari Jumat sore enggak apa-apalah.
17.
KUASA HUKUM PEMOHON : BACHTIAR SITANGGANG Bukan hanya menyerahkan, maksud kami Majelis. Karena kami juga menghargai apa yang disarankan oleh Majelis.
18.
KETUA : ACHMAD SODIKI Sekarang tanggal 27, 20. (berdiskusi)
12
Ya, jadi ini tenggat waktunya itu putusan tanggal 8. Senin, Pak ya? Senin pagi ya? 19.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Pagi. Supaya Termohon supaya untuk menyusun jawaban. Termohon sudah diberitahukan Pihak Terkait ingin mempertahankan haknya di Mahkamah apa tidak, kan gitu. Karena itu (…)
20.
KETUA : ACHMAD SODIKI Karena disebut-sebut di sini (…)
21.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Disebut-sebut dia.
22.
KETUA : ACHMAD SODIKI Sebab kalau disebut di sini itu yang menjawab bukan Saudara, yang menjawab Terkait.
23.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Dia sendiri.
24.
KETUA : ACHMAD SODIKI Dia sendiri. Saudara ndak usah jawab. Money politics itu yang melakukan kan bukan Saudara, yang melakukan adalah Pihak Terkait. Tapi terserah Pihak Terkait mau (…)
25.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Yang jelas Saudara perlu memberitahu karena Saudara penyelenggaranya ya? Perkara dia mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di sini atau tidak itu urusan dia.
26.
KUASA HUKUM TERMOHON : MISBAHUDDIN GASMA Informasi yang kami dapat Pihak Terkait baru landing tadi pagi, Yang Mulia.
13
27.
HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI
Oh, gitu. Ya nanti ini diinformasikan hasil bertemu di sini ya? Gitu saja. Supaya…, kalau perlu ya Saudara secara apa namanya…, secara ksatria bertemu bertiga pihak gitu ya. Ini ada masalah, biasanya kalau di dalam hatinya gemuruh itu enggak bisa bertemu. Kalau ini kan melalui perwakilannya, kalau perwakilan kan relatif lebih soft begitu, enggak begitu berat. Ya, Pemohon, lalu Termohon, Terkait ya bertemu enggak apa-apa yang wajar saja ini, yang beradab. Di dalam dunia yang beradab itu kita boleh berbeda, tapi yang enggak boleh kan bertengkar kan sebenarnya itu ya. 28.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baik, jadi diserahkan hari Senin pagi ya jam kerja jam 10, 11 atau jam hari Senin jam 10 ya. Kemudian Selasa tanggal 28 itu adalah sidang kedua bagian Saudara Termohon untuk menjawab. Cukup ya? Jadi dengan demikian saya nyatakan sidang ditutup. KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB
Jakarta, 23 September 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001
14
