MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
--------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 217/PHPU.D-VIII/2010
PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA RABU, 15 DESEMBER 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 217/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur PEMOHON -
H. Suardi dan Agustinus Diju
TERMOHON KPU Kabupaten Kutai Timur ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Rabu, 15 Desember 2010, Pukul 14.12 – 14.30 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD. Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim
Mardian Wibowo
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -
Hasanuddin Nasution H. M. Engky Lubis M. Raja Simanjuntak
Kuasa Hukum Termohon: -
Robikin Emas Arif Efendi Syarif Hidayatullah Abdul Rais Mansur
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pemeriksaan Perkara Sengketa Pemilukada Nomor 217/PHPU.D-VIII/2010 untuk Pemilukada Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon ber…, memperkenalkan diri dulu.
2.
KUASA PEMOHON: HASANUDDIN NASUTION Mewakili Pemohon Majelis Hakim dalam Perkara 217 adalah hadir hari ini Hasanuddin Nasution, S.H., H.M. Engky Lubis, S.H., dan M. Raja Simanjuntak, S.H., terima kasih.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Termohon, KPU Kutai Timur?
4.
KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIKIN EMAS
Assalamualaikum Wr. Wb., nama saya Robikin Emas, sebelah kanan saya Arif Efendi, sebelah kanan lagi adalah Syarif Hidayatullah, sebelah kiri saya Abdul Rais, dan sebelah kiri lagi Mansur. Seluruhnya adalah advokat dan dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Termohon dan sekaligus Pihak Terkait, terima kasih. 5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jadi begini, Pihak Terkait dan Termohon itu kepentingannya beda. Oleh sebab itu, saya kira Saudara harus memecah diri ya. Soal honornya nanti dapat dua-dua ndak apa-apa, tapi memecah agar beda. Kan nanti yang dijawab oleh Anda lalu campur baur begitu, seakan-akan kolusi jadinya ya. Jadi siapa yang mau jadi Kuasanya…, dicatat, siapa yang mau jadi Kuasanya Termohon, siapa yang mau jadi Kuasanya Terkait? Sekarang didaftarkan sekarang, Surat Kuasanya besok diubah.
3
6.
KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIKIN EMAS Baik, kami akan lakukan itu dalam persidangan berikutnya untuk (…)
7.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Dalam sidang berikutnya ya? Oke, baik Pemohon silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak usah dibaca lagi, tetapi pokokpokoknya saja kenapa Anda menggugat kesalahannya, di mana, apa yang digugat, kemudian apa petitumnya? Silakan.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. ENGKY LUBIS Baik, Majelis Hakim sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan, izinkan kami menyampaikan perbaikan permohonan yang kami ajukan sebelumnya, terima kasih. Yang menjadi pokok-pokok permohonan Pemohon, yang pertama adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap. Yang kedua, mengenai Keterlibatan Pejabat dan PNS di Kutai Timur Dalam Rangka Memenangkan Pasangan Calon Nomor 3. Yang ketiga, Pokok Permohonan adalah mengenai money politics. Dan yang keempat, ada unsur SARA. Terhadap Daftar Pemilih Tetap bahwa menurut calon perseorangan dimana dalam Pemilukada Kutai Timur terdapat 7 pasang calon, 5 pasang dari calon perseorangan dan 2 pasang dari partai gabungan partai politik terhadap daftar pemilih tetap bahwa jumlah penduduk yang disyaratkan oleh Termohon kepada calon bakal calon pasangan calon perseorangan jumlah penduduknya 245.817 jiwa, sehingga untuk memenuhi syarat calon dukungan harus mengumpulkan 6,5% dari jumlah penduduk. Selanjutnya, menurut sumber Badan Biro Pusat Statistik Kutai Timur bahwa jumlah penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah 253.847 jiwa. Hal ini sesuai dengan hasil publikasi Biro Pusat Statistik tanggal 6 Agustus 2010. Sementara, KPU dalam menentukan calon perseorangan pada bulan Juli 2010 adalah jumlah penduduk 245.817 jiwa. Dalam Pemilukada Kutai Timur tahun 2010, jumlah daftar pemilih tetap adalah 209.727 pemilih. Yang perlu kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini, apakah rasional apabila jumlah penduduk 245.817 jiwa, daftar pemilih tetapnya 209.727 pemilih? Atau jika mengambil data dari Biro Pusat Statistik 253.847 jiwa apakah juga rasional selisihnya? Daftar pemilih tetap 209.727 jiwa, inilah yang pertama yang akan kami sampaikan.
4
Sementara data yang kami peroleh dan fakta hukum yang kami peroleh, jumlah penduduk umur 0 sampai dengan 4 tahun, siswa TK, SD, Madrasah dan SMP, SMA, dan SMK yang belum berumur 17 tahun itu berjumlah 83.367. Belum termasuk anggota TNI dan Polri yang jumlahnya 658 orang. Selanjutnya Yang Mulia, terhadap jumlah daftar pemilih tetap ini, kami juga menemukan fakta bahwa dari 209.727 daftar pemilih tetap, di antaranya 11.191 yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir dan 7.386 yang tidak memiliki alamat yang tersebar di 17 kecamatan dari 18 kecamatan, kecuali Kecamatan Sandaran yang menurut Pemohon bahwa ini sangat jauh, kecamatan Sandaran. Ini belum termasuk data dari pemilih ganda yang meninggal, pindah dan anak di bawah umur yang belum menikah. Selanjutnya mengenai keterlibatan pejabat dan PNS. Yang pertama, mengenai Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah yang memerintahkan kepada tenaga kerja kontrak daerah agar memilih pasangan nomor 3 dan meminta kepada sanak family-nya untuk memilih juga pasangan nomor 3, termasuk juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala BKD yang mengharapkan karena diberikan SK sebagai tenaga kerja kontrak daerah, maka sebagai imbalannya Saudara-saudara harus memilih pasangan calon nomor 3. Kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini bahwa pasangan nomor 3 ini adalah saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan lebih lazim disebut sebagai pasangan incumbent yang menurut Pemohon sangat memungkinkan untuk mengorganisir dan meminta kesediaan aparatur sampai ketingkat desa untuk melakukan dan menyukseskan keinginan daripada pasangan calon nomor 3. Hal ini juga terjadi kepada seluruh camat di 18 kecamatan bahwa ikut di dalam panggung kampanye nanti uraiannya ada dalam permohonan ini termasuk kepala desa diminta dan aparatur desa juga di 135 desa di Kabupaten Kutai Timur sebelumnya sudah diberikan motor pelat merah, tetapi pada saat Pemilukada ini juga diberikan motor sehingga kepala desa di sana motornya 2 pelat merah kepala desa. Jadi tentang yang lain, money politics ada yang diberikan oleh PNS yang bersangkutan ada yang diberikan oleh tim dari pasangan calon nomor 3 yang nanti akan diterangkan oleh saksi-saksi yang akan kami ajukan dalam persidangan ini dan ada yang bervariasi ada yang memberikan Rp50.000,00 ada yang memberikan Rp30.000,00 dan ada yang memberikan Rp100.000,00 dan ada kepala desa yang memobilisasi pemilih dengan me…, memberikan transportasi kendaraan supaya datang ke TPS dan diarahkan oleh Ketua RT setempat agar memilih pasangan calon nomor 3. Hal-hal seperti ini yang perlu kami sampaikan. Termasuk isu SARA nanti akan diterangkan oleh Saksi bahwa pasangan calon nomor 7 ini 5
adalah pasangan muslim dan non muslim dan ini terjadi apa..., black campaign di sana bahwa suatu saat nanti Kutai Timur akan menjadi basis Kristen. Itu yang menjadi black campaign, sehingga mempengaruhi kepada suara Pemilih. Kami tidak mempersoalkan mengenai hasil perselisihan suara, tetapi utamanya adalah mengenai kualitas demokrasi pada saat dilakukan prakampanye, pada saat pendaftaran pasangan calon, pada saat pelaksanaan Pemilukada, dan fungsi..., fungsi daripada penyelenggara Pemilu yang tidak netral dianggap berpihak kepada pasangan calon tertentu sampai ke tingkat KPPS. Demikian yang..., pokok-pokok yang kami sampaikan. Uraiannya secara jelas ada dalam permohonan ini sehingga kami harapkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 Desember 2010 dibatalkan, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ir. H. Isran Noor, M.Si., dan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si., karena perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Kutai Timur diperoleh secara melawan hukum, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai timur secara demokratis, jujur, dan adil dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam waktu paling lambat 55 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Sebagai tambahan keterangan bahwa untuk perbaikan DPT ini Panwas juga sudah melakukan dan mengingatkan supaya itu diperbaiki, termasuk DPRD Kutai Timur telah meminta untuk diperbaiki dan nanti dari DPRD akan kami ajukan Saksi dan kami mohon kepada Panwas..., kepada Majelis Mahkamah mohon memerintahkan kepada Panwas Kabupaten untuk memberikan keterangan tentang surat mengingatkan perbaikan Daftar Pemilih Tetap dan permintaan DPRD tidak..., tidak pernah diabaikan walaupun sudah dilakukan 2 kali undangan. Demikian, Majelis Hakim Mahkamah. Terima kasih. 9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Termohon, apa akan menjawab sekarang atau sidang berikutnya karena ini ada perbaikan-perbaikan jadi (...)
6
10.
KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIKIN EMAS Majelis dan Persidangan Yang Terhormat, kami akan menjawab pada persidangan berikutnya dan kami akan memenuhi anjuran dari Majelis bahwa kami akan menjawab terpisah dan kami juga akan membuat menjadi 2 tim. Ada Kuasa Termohon dan Kuasa Pihak Terkait, terima kasih.
11.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Jadi sidang berikutnya Anda menyiapkan bantahan, Terkait menyiapkan bantahan, Pemohon menyiapkan Saksi-Saksi kalau memang ada yang akan dihadirkan sekaligus Anda menyiapkan SaksiSaksi juga kalau datang. Peraturannya Saksi itu tidak boleh mengambil pegawai apa..., Pemohon tidak boleh menggunakan aparat KPU, KPPS, PPK, dan sebagainya untuk menjadi Saksi juga tidak boleh apa..., orang Panwas ya harus orang luar. Jadi orang KPU itu..., aparatnya itu menjadi apa namanya..., bagian dari sana enggak boleh terpecah ya? Ini kebijakannya, karena kalau boleh ngambil pecah begitu itu di kecamatan saja ambil 1 kacau KPU-nya, pokoknya Anda cari orang luar. Nah, kalau perlu Panwas kami yang mengundang Panwas dan itu bukan Anda yang menentukan orangnya, sudah ada aturannya di sini sehingga nanti sidang-sidang ini objektif ya? Baik, dengan demikian sidang ditunda (...)
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. ENGKY LUBIS Tapi kami, Majelis, mau mengajukan 52 orang saksi.
7
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nanti dibicarakan ke Panwas. Biasanya kami paling banyak 25 orang, nanti di-anu saja dengan anu..., dengan Panitera ya? Kamis, 16 Desember 2010, jam 10.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 4X SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 14.30 WIB
Jakarta, 15 Desember 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
8
