KATA PENGANTAR. Muaro Tebo, 2012 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO, M. ZEN HS., S.Pd Pembina Tk.I NIP

INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua maka Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016 ini dapat disusun dengan baik. Subtansi dari Rencana Stratejik ini sudah barang tentu tidak terlepas dari acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang telah mengacu pada Pembangunan Wilayah Kabupaten serta mengakomodir isu-isu aktual sektoral sehingga dapat visi Kabupaten Tebo “ MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA ”

Selain mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tersebut telah pula dicoba memperhatikan parameter-parameter stratejik yang mempengaruhi kinerja institusi, dan dengan melakukan analisis sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka diharapkan langkah-langkah stratejik yang konkrit dan dapat diimplementasikan dan dapat diformulasikan di dalam Rencana Stratejik ini. Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Tebo ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Stratejik Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016 ini. Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat diacu untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tebo serta menjadi sumber-sumber ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Pengawasan. Akhir kata, semoga Renstra ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang kita harapkan.

Muaro Tebo,

2012

INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

M. ZEN HS., S.Pd Pembina Tk.I NIP. 19570314 197803 1 004

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016

i


DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

…………………………………….

DAFTAR ISI

…………………………………….

i – ii

A. Latar Belakang

…………………………………….

1–2

B. Dasar Hukum Penyusunan

…………………………………….

3–6

C. Maksud dan Tujuan

…………………………………….

6−7

D. Sistematika Penulisan Renstra

…………………………………….

7−8

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

D.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................

11 – 16

B. Sumber Daya Inspektorat Kab. Tebo ...............................

17 – 20

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Tebo .......................

20 – 21

Tantangan dan Peluang

.....................................

22 – 23

BAB III: ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan

……………………………………

25 – 27

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

……………………………............

27 – 39

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .......................

40 – 42

D. Penentuan Isu-isu Strategis

42 – 43

.....................................

i


BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi

………………………………..

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

44 − 45

………………….

45 − 46

..................................

46 – 48

A. Program

…………………………………

49

B. Kegiatan Pembangunan

….…………………………….

49 - 50

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : INDIKATOR KINERJA A. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII : PENUTUP

………………………………… ..................................

51 52

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya

secara

sistematis

untuk

usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi atau seluruh staf/anggota dalam menetukan masa depan organisasi instansi mereka. Perencanaan strategis juga memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan daerah, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengawasan umum. Reformasi sebagai titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (capacity RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016

1


building) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good

governance). Kajian yang mendalam terhadap aspek reformasi sosial politik ini berujung kepada tuntutan yang lebih besar terhadap peran dan kinerja institusi pengawasan sebagai bagian dari sebuah organisasi Pemerintah Daerah. Manifestasi pemikiran ini diarahkan pada penciptaan institusi pengawasan yang profesional dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Asumsinya adalah semakin membaiknya kinerja pengawasan akan diikuti pula dengan semakin membaiknya kinerja birokrasi pada umumnya. Oleh

karena

Pembangunan

itu

Jangka

diharapkan Menengah

Rencana Tahun

Strategis

2011-2016

(Renstra) Inspektorat

Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu

oleh

BAPPEDA

Kabupaten

Tebo.

Dengan

demikian

kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.


2


1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 5.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang


3


Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016

4


Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);


5


20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Tebo 2011-2016;

1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renstra SKPD disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan

selama

kurun

waktu

2011

–

2015.

Berdasarkan

pertimbangan ini maka Renstra SKPD disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun. 2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan. 3. Memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kab. Tebo. RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016

6


1.3.1 Tujuan Seiring dengan maksud di atas, tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tebo adalah untuk menjabarkan visi dan misi Inspektorat, menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan,

penyelenggaraan

pelayanan

masyarakat,

serta

pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Inspektorat dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

1.4

Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo tahun 2011 – 2016 meliputi hal-hal sebagai berikut : BAB

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat 2.2 Sumber Daya Inspektorat 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Inspektorat


7


BAB

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rensta K/L dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB

IV. VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Inspektorat 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB

VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN Inspektorat Kabupaten (ITKAB) Tebo sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tebo resmi digunakan sejak tanggal 28 Maret 2008. Lembaga yang sebelumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Tebo diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Beban tugas Inspektorat Provinsi Jambi dalam tahun 2010 adalah dalam bidang Pengawasan umum yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait, Inspektorat Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Dalam

melaksanakan

tugas

pengawasan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Tebo berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tebo merupakan salah satu dari instansi daerah di Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis 9 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Selama Periode Tahun 2006 s.d 2011 banyak capaian yang telah didapat oleh Inspektorat Kabupaten Tebo antara lain : 1. Terwujudnya

peningkatan

kinerja

Dinas/Instansi

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo. 2. Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus yang berindikasi KKN 3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Tebo. 4. Terjalinnya Kerjasama yang harmonis dengan sesama Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. Namun Demikian masih ada beberapa hambatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 2006 s.d 2011 antara lain : 1. Dari Sisi Jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) Masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan belum adanya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasai Pemeriksa/Auditor. 2. Dari

Sisi

Anggaran.

Sehubungan

dengan

kebutuhan

anggaran,

seyogyanya sesuai dengan Kepmendagri tentang kebijakan pengawasan pemerintah

yang

dikeluarkan

setiap

tahunnya

maka

anggaran

Inspektorat adalah 1 (satu) persen dari APBD. Untuk itu diharapkan pada Periode kedepan mulai 2011 s.d 2016 anggaran Inspektorat dapat lebih mendapat prioritas. 3. Dari sisi kepatuhan untuk menindaklanjuti temuan pengawasan. Berkenaan dengan kepatuhan obrik untuk menindaklanjuti temuan pengawasan, ada tiga hal pokok yang masih perlu mendapat perhatian yaitu : a) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap

10 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut. b) Kurangnya

pemahaman

dan

keperdulian

obyek

pemeriksaan

terhadap rekomendasi/saran. c) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Tebo mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Tebo mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; b. Perencanaan program pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo dan Program Kerja 11 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Kabupaten Tebo. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo No. 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai berikut: a. Inspektur Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan fungsi Inspektur menyelenggarakan : 

Perencanaan program pengawasan;



Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;



Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;



Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dibidang pengawasan;



Pelaksanaan

pengelolaan

kegiatan

tata

usaha

rumah

tangga

Inspektorat; 

Pelaksanaan pembinaan terhadap staf; dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat : Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat. Sedangkan fungsi Sekretariat menyelenggarakan :





Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;



Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;



Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;



Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;



Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Sekretaris membawahi: - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Evaluasi Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Sedangkan Fungsi Irbanwil I adalah menyelenggarakan : 

Pengusulan program pengawasan di wilayah;



Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;



Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Irbanwil I membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 13 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


d. Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Sedangkan Fungsi Irbanwil II adalah menyelenggarakan : 














Selanjutnya Irbanwil II membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan e. Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Sedangkan Fungsi Irbanwil III adalah menyelenggarakan : 














Selanjutnya Irbanwil III membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan 14 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan f. Inspektur Pembantu Wilayah IV memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Sedangkan Fungsi Irbanwil IV adalah menyelenggarakan : 














Selanjutnya Irbanwil IV membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan - Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2012 Sebagai Berikut : INSPEKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

SUB BAGIAN SUB BAGIAN EVALUASI DAN ADM & UMUM PELAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN BID. PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN BID. PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN BID. KEMASYARAKATAN






2.2

Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Kompetensi SDM (Aparatur Pengawasan/Auditor) Pada Inspektorat Kabupaten Tebo saat ini,

dari 28 (Dua Puluh

Delapan) Pegawai yang ada terdapat 19 (Sembilan belas) Orang dengan kualifikasi S.I, 4 (Empat) Orang dengan Kualifikasi D.3, 5 (Lima) Orang dengan kualifikasi SLTA. Sumber Daya Manusia yang ada telah mempunyai kompetensi dibidangnya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya baik dilapangan maupun di kantor. Berikut ini merupakan Tabel serta Diagram Keadaan SDM Inspektorat Kabupaten Tebo : Rekapitulasi Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat Inspektorat Kabupaten Tebo

TINGKAT PENDIDIKAN

Jabatan S1

D3

JUMLAH

SMA

Inspektur

1

-

-

1

Sekretaris

1

-

-

1

Irbanwil I (Eselon III)

2

1

1

4

Kasubbag

2

-

-

2

Kasi

4

-

1

5

Calon Auditor

4

2

-

6

Fungsional Umum

5

1

3

9

Jumlah

19

4

5

28


20


Perbandingan Jumlah Jabatan Pemeriksa Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah No

Kabupaten

Irbanwil Pemeriksa Dinas

Badan/Kantor

Bagian

Kecamatan

Desa di Kecamatan

Jumlah

Kekurangan Personil

Rasio Auditor terhadap Obrik

% beban kerja

1

Irbanwil I

3 Orang

3

3

2

4

4

16

13

1 : 5,33

533,33%

2

Irbanwil II

3 Orang

3

3

2

4

4

16

13

1 : 5,33

533,33%

3

Irbanwil III

4 Orang

4

2

3

4

4

17

13

1 : 4,25

425%

4

Irbanwil IV

3 Orang

3

2

3

4

4

16

13

1 : 5,33

533,33%


20


Perbandingan Jumlah Personil di Wilayah yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis Terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah Objek Pemeriksaan dan Pengawasan

No

Irbanwil

Jumlah Personil

Jumlah Personil yang Pernah Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional

Kabupaten

Dinas

Badan/ Kantor

Bagian

Jumlah

Kecamatan

Desa di Kecamatan

Kekurangan Personil

Rasio Auditor terhadap Obrik

% beban kerja

1

Wilayah I

3 Orang

1

3

3

2

4

4

16

15

1 : 16

160%

2

Wilayah II

3 Orang

1

3

3

2

4

4

16

15

1 : 16

160%

3

Wilayah III

4 Orang

1

4

2

3

4

4

17

16

1 : 17

170%

4

Wilayah IV

3 Orang

-

3

2

3

4

4

16

16

1 : 16

160%

13

3

13

10

10

12

12

75

72

Jumlah


20



20


2.2.2 Sarana dan Prasarana (Gedung, Peralatan Adm Kantor, Peralatan Transportasi) dll. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tebo telah memiliki gedung/kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja di kantor.

Peralatan

penunjang lainnya dalam melaksanakan tugas di lapangan personil Inspektorat telah memiliki sebagian peralatan pengawasan. 2.2.3 Koordinasi internal (Soliditas antar Wilayah/Sekretariat) Inspektorat Kabupaten Tebo dipimpin oleh Inspektur setingkat Eselon II dibantu oleh 5 (lima) Pejabat setingkat eselon III yang terdiri dari I (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu. Dan dalam melaksanakan tugas teknis masing-masing pejabat Eselon III dibantu oleh 3 (tiga) Orang Pejabat Eselon IV . Kesemua dari bagian unit organisasi tersebut merupakan satu kesatuan dan saling mendukung dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan Visi Inspektorat yaitu “ Terwujudnya Aparat Pengawas yang Akuntabel, Bersih dan Disiplin Melalui Pengawasan yang Profesional ”. 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo, Indikator yang digunakan adalah input, output, dan Outcome,yang selanjutnya tiaptiap indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa dana, SDM, Jumlah Obyek Pemeriksaan (OP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring dan persentase tingkat keberhasilan. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo pada periode sebelumnya Tahun 2006 s.d 2011 terdiri dari sasaran sebagai berikut :


20


1.

Meningkatnya

tata

administrasi

pengelolaan

keuangan

Daerah,

administrasi kepegawaian dan barang daerah, serta terciptanya pengawasan yang efektif dan efisien. Sasaran

ini

disusun

dalam

Meningkatkan Tata administrasi aset

daerah

pada

rangka

untuk

mencapai

tujuan

bidang keuangan,kepegawaian dan

Dinas/Instansi

di

lingkungan

Pemerintahan

Kabupaten Tebo, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu Pelaksanaan system pengawasan dilaksanakan secara komprehensif sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dalam rangka mewujudkan system pemeritahan yang akuntabel. Berdasarkan PKPT Tahun 2006 s.d 2011 terdapat 420 Obrik dengan 420 LHP yang keseluruhannya mulai Tahun 2006 s.d 2009 telah terealisasikan 100%. Sedangkan untuk tahun 2011 s.d 2012 ini masih sedang berjalan. 2.

Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur pengawasan yang profesional. Sasaran ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sasaran ini terdiri dari satu kebijakan yaitu Pembinaan aparatur di arahkan pada perwujudan yang menguasai ilmu dan tekhnologi di bidang pengawasan yang bersih,disiplin dan berwibawa. Untuk Tahun 2012 telah dikirim sebanyak 5 orang pegawai untuk Diklat Sertifikasi Auditor. Sedangkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo pada periode

tahun 2012 sampai sekarang terdapat 7 temuan pengaduan masyarakat dan telah ditindaklanjuti seluruhnya.


20


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan (challenge) 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Pengawasan Belum Memadai (Rasio Jumlah Objek Pemeriksaan dengan SDM) Saat ini Inspektorat Kabupaten Tebo terdiri dari 13 (Tiga belas) Orang pemeriksa, dan belum ada yang memiliki sertifikasi auditor, kondisi ini tentunya sangat tidak memadai jika dihubungkan dengan banyaknya Objek Pemeriksaan yang harus ditangani. Jumlah Objek Pemeriksaan di Kabupaten Tebo adalah 41 (empat puluh satu) SKPD, 5 Kelurahan, 14 (Empat Belas) Puskesmas dan 12 (dua belas) UPTD Dikbudpora, 40 SLTP, 23 SLTA Sederajat, dan 107 Kantor Desa. Kondisi ini belum lagi jika ditambah dengan personil yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan Khusus dan juga Joint Audit antara Inspektorat Kabupaten Tebo dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis maupun antara Inspektorat Kabupaten Tebo dengan BPKP. Belum lagi jika perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap halhal yang dianggap strategis. Untuk itu guna menutup kekurangan jumlah pemeriksa yang ada di wilayah, untuk saat ini dengan cara memperbantukan aparatur administrasi yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai. 2. Belum

Adanya

Regulasi/Aturan

yang

jelas

dalam

hal

Pengawasan Didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat di Kabupaten Tebo, banyak sekali kendala yang dihadapi terutama dalam hal

Regulasi/Aturan

yang

mengatur

secara

detil

tugas

dan

tanggungjawab baik bagi paraturan pengawasan secara umum mulai dari tahap perencanaan sampai dengan Tindaklanjut terhadap hasil


20


pemeriksaan tersebut, maupun tugas dan tanggung jawab Objek Pemeriksaan di dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 3. Kurangnya Sosialisasi dibidang Pengawasan Masih kurangnya pemahaman SKPD maupun Objek Pemeriksaan secara umum tentang peran, Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo sehingga sering muncul pertanyaan tentang batasan dan perbedaan kewenangan pengawasan yang dilakukan baik oleh sesama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Kondisi ini belum lagi jika dihubungkan dengan kurangnya pemahaman Objek Pemeriksaan terhadap Rekomendasi/Saran yang diberikan oleh Tim pemeriksa sehingga berpengaruh terhadap lambatnya Tindaklanjut terhadap temuan tersebut.

2.4.2 Peluang (Opportunity) 1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan Setiap Tahun, yang kemudian dijadikan pedoman untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten. 2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Yang Memberikan Peluang untuk Menduduki Jabatan Fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) dan Angka Kreditnya Sehubungan dengan Kebutuhan Akan Sumber Daya Manusia. 3. Tersedianya Tenaga-tenaga Potensial di Inspektorat Kabupaten Tebo yang siap untuk mengikuti Pendidikan maupun Diklat-diklat kepengawasan. 4. Adanya dukungan yang tinggi dari Kepala Daerah Tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo.


20


BAB III ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasidan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagaiberikut : a. Kondisi Internal Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga denganAparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten,

kecuali

BPK

sebagai

lembagapengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.



b. Kondisi Eksternal Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut : 

Adanya

peningkatan

penyelenggaraan

administrasi

umum,

dengan

penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan. 

Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.



Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.



Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.



Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasuskasus aduan masyarakat.



Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.



Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tebo Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai di Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Pengawasan/Pembinaan di seluruh SKPD Kabupaten Tebo. (dari 41 SKPD yang telah diperiksa sebanyak 31, sedangkan yang 9 SKPD dan 6 Bagian pada Setda Kabupaten Tebo belum diperiksa dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi).

2.

Pengawasan/Pembinaan di 12 Kecamatan dan Desa-desa dalam 12 Kecamatan (Telah diperiksa).

3.

Melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan sebanyak empat kali setahun. 25



4.

Pembuatan laporan bulanan PKPT dan tindak lanjut s.d Desember 2012.

5.

Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat Propinsi Jambi, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut diatas maka tantangan yang

dihadapi

semakin berat terutama yang berhubungan dengan : 1. Sumberdaya Manusia Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 13 orang, dengan jumlah obrik SKPD Kabupaten sebanyak 33 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kecamatan dan Desa sebanyak 12 Kecamatan dan Desa-desa di 12 Kecamatan serta seluruh Puskesmas, UPTD Dikbudpora dan SLTP/SLTA dalam Kecamatan. Terlebih lagi belum adanya personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan.Belum lagi kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dari Kementrian Teknis tertentu. Kondisi ini sungguh sangat belum ideal bila dihubungkan dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo. Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman Bidang Kontruksi, Bidang Kehutanan, dll. 2. Anggaran Sehubungan

dengan

kebutuhan

anggaran

seyogyanya

sesuai

dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya maka anggaran Inspektorat Kabupaten adalah 1 % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo akan lebih optimal. 26 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


3. Hambatan/Kendala

Sehubungan

dengan

Pelaksanaan

Tindaklanjut

Hasil

tidak

melaksanakan

tindaklanjut

hasil

Pemeriksaan : a) Masih

terdapat

obrik

yang

pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut. b) Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran. c) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga. 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2011 – 2016, yaitu :

“MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA”



Sejahtera : Terpenuhinya hak-hak dasar semua lapisan masyarakat baik itu dibidang sosial, ekonomi dan budaya, serta dibidang pangan, sandang dan perumahan. Aman

: Keadaan

yang

menggambarkan

perwujudanperasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi. Harmonis

: Suatu kondisi kehidupan masyarakat dimana masing-masing komponen dan anggota masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman budaya, suku, adat, agama dan kepercayaan.

Merata

: Masing-masing anggota masyarakat mendapat hak yang seharusnya mereka terima terutama hak akan keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, hidup layak, hak berpolitik dan hidup bermasyarakat secara layak tanpa perbedaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (Enam) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum. 2. Meningkatkan mutu pendidikan,

layanan kesehatan, tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya.



3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum. 4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri. 5. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan. 6. Melestarikan

lingkungan

hidup

dengan

cara

mempertahankan

dan

memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi 3 (Tiga) yaitu“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat,

bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum”.Dalam upaya mewujudkan Misi ke 5 (lima) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Progam Penigkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan. 2. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. 3. program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 4. Progam Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 5. Program

Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. 29 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait dengan hal dimaksud antara lain : 1.

Tugas :

Melaksanakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Fungsi : a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; b. Perencanaan program pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo, maka beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain : 1.

Masalah kelembagaan.

2.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan obrik pemeriksaan saat ini.

3.

Kinerja Pengawasan yang belum maksimal.

4.

Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan pelayanan SKPD

yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain : 30 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


1. Sumberdaya Manusia a. Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan Yang ada. Untuk saat ini jumlah pengawas yang ada berjumlah 13 orang, dengan jumlah obrik SKPD Kabupaten sebanyak 33 SKPD belum lagi ditambah dengan Obrik Kecamatan dan Desa sebanyak 12 Kecamatan dan Desa-desa di 12 Kecamatan serta seluruh Puskesmas, UPTD Dikbudpora dan SLTP/SLTA dalam Kecamatan. Terlebih lagi kebutuhan personil untuk menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dari Kementrian Teknis tertentu. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah : 1. Memaksimalkan Sumberdaya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan

kualifikasi

dan

kompetensi

tenaga

aparatur

pengawasan. 2. Mengupayakan

pemenuhan

jumlah

personil/aparat

pengawasan

Inspektorat Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah kasus yang akan ditangani. b. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi auditor sebagai persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini di Inspektorat Kabupaten Tebo belum ada yang memiliki sertifikasi auditor, serta masih ada juga yang belum memiliki diklat kompetensi teknis. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah : 

Mengupayakan mengikutsertakan

penambahan

jumlah

sebanyak-banyaknya

auditor

dengan cara

aparatur

pengawasan

Inspektorat Kabupaten Tebo untuk mengikuti Diklat Penjenjangan 31 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Auditor, Untuk tahun 2012 ini Inspektorat telah mengirimkan 4 (Empat) orang personil untuk mengikuti Diklat penjenjangan auditor ke BPKP Perwakilan Jambi, 2 (Dua) orang Ke Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor dan juga mengupayakan melalui jalur P2UPD sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan tenaga pemeriksa. c. Terbatasnya Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman Bidang Konstruksi, Bidang Kehutanan dll. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah : 

Mengupayakan

peningkatan

kompetensi

aparatur

pengawasan

melalui bintek-bintek singkat maupun bintek-bintek teknis lainnya. 2. Anggaran a. Sehubungan dengan kebutuhan Anggaran seyogyanya sesuai dengan Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

tentang

kebijakan

pengawasan

pemerintah (PMDN Nomor 44 Tahun 2008) maka anggaran Inspektorat Kabupaten adalah 1 (satu) % dari APBD. Hal ini jika diwujudkan maka di harapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten akan lebih optimal. Adapun Langkah-langkah yang telah dan terus akan dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan di atas adalah : 1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia. 2. Mengusulkan kepada Pemerintah agar merealisasikan anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo minimal 1 % dari anggaran APBD 32 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Kabupaten Tebo sesuai dengan amanat permendagri tentang kebijakan pengawasan.

3. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan. a. Masih

terdapat obrik

yang tidak

melaksanakan

tindaklanjut hasil

pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 untuk beberapa pemeriksaan telah ditindak lanjuti secara baik dan ada beberapa yang masih dalam proses yaitu : 1. Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jambi Dari 64 (enam puluh empat) temuan dan 42 (empat puluh dua) saran telah ditindaklanjuti 65 %. 2. HasilPemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi untuk SKPD Kab. Tebo Dari 248 (dua ratus empat puluh delapan) temuan dan 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) rekomendasi yang ditindaklanjuti sbb : 286 Rekomendasi (49,91%) telah ditindaklanjuti 199 Rekomendasi (34,73%) dalam proses penyelesaian 88 Rekomendasi (15,35%) Masih belum ditindaklanjuti 3. Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Jambi. Dari 61 (enam puluh satu) temuan yang ditindaklanjuti sbb : 59 Rekomendasi (96,72%) telah ditindaklanjuti 2 Rekomendasi (3,28%) dalam proses penyelesaian



4. Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Kab. Tebo. Dari 7 (tujuh) temuan dan 4 (empat) saran telah ditindaklanjuti 57,14%. 5. Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tebo. -

Dinas/Instansi di Kab. Tebo. Dari 169 (seratus enam puluh sembilan) temuan dan 136 (seratus tiga puluh enam) saran telah ditindaklanjuti 80,47%.

-

Kantor Camat, Puskesmas dan UPTD Dikbudpora Dari 32 (tiga puluh dua) temuan dan 10 (sepuluh) saran telah ditindaklanjuti 31,25%.

-

Alokasi Dana Desa (ADD) Dari 107 (seratus tujuh) temuan dan 12 (dua belas) saran telah ditindaklanjuti 11,21%. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan

sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah : 1. Berupaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian Tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan SKPD terkait dan aparat pemeriksa. 2. Mengusulkan suatu peraturan yang memberikan sanksi yang tegas bagi obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan. b. Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus sehubungan

dengan

kondisi/permasalahan

diatas

adalah

dilakukan dengan 34



melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan. c.

Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ke Tiga. Adapun Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan sehubungan dengan kondisi/permasalahan diatas adalah : 

Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan SKPD Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan Pihak Ketiga/Rekanan.



Pada Tahun 2012 telah dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa : a. Masalah kelembagaan Inspektorat Kabupaten sbb : Kriteria Berdasarkan PP 60/2008

Fakta Lapangan tugas

pokok

fungsi

Itkab

dan tanggung jawab

35

antara pimpinan dan

unit harus jelas,untuk

Tahun 2008 bersifat

bawahan menjadi sulit

memberikan kejelasan

umum, belum lengkap

dilaksanakan

wewenang dan

dan rinci dan belum

tanggung jawab.

mampu

tentang SPI bahwa : 1. Tugas pokok dan fungsi

2. APIP perlu memiliki SOP/Pedoman dalam

1. Uraian

Akibatnya

dan dalam

Perbup

menjawab

kebutuhan yang ada 2. Itkab belum memiliki SOP/Pedoman

dalam

1. Pengendalian

intern

2. Pelaksanaan pengawasan

di

lapangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 35



setiap jenis

setiap

pemeriksaan

pemeriksaan

3. APIP wajib memiliki

jenis

pelaporan, dan tindak lanjut

3. Berbagai

Pedoman

Badan Kehormatan

yang

ditetapkan

Profesi

Mendagri

belum

belum

begitu

sesuai dengan standar audit 3. Proses

pengawasan

memadai dan lengkap

pelaksanaan Kode Etik

(masih

oleh

umum)

bersifat dan

tidak

auditor

belum

memadai

teknis prosedural 4. Itkab belum memiliki Badan

Kehormatan

Profesi

Catatan : -

Peran dan Fungsi Inspektorat semakin diperkuat Berdasarkan PPU khususnya PP No. 41/2009 dan PP No.19/2010.

-

Keluar Kebijakan Mendagri (PMDN 44/2008) agar anggaran Inspektorat Minimal 1% dari APBD.

b. Masalah SDM Pemeriksa Kriteria PMDN 8/2008 tentang

Fakta Lapangan 1. Masih

banyak

yang

Pejabat Pengawas

berpendidikan

Pemerintah jo

sarjana S1 5 orang

Permenpan 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit:

bukan

2. Masih belum ada yang bersertifikasi

Akibatnya 1. Profesionalisme sebagian tenaga pemeriksa Itkab masih belum memadai 2. Beban tugas tenaga 36



1. Pendidikan paling rendah berijazah sarjana (S1); 2. Harus mempunyai sertifikasi jafung 3. Memiliki kompetensi teknis di bidang

pemeriksa overload

auditor/jafung 3. Jika

dibandingkan

dengan

jumlah

pemeriksa dan jumlah obrik,

maka

tenaga

auditor kurang 4. Masih ada yang belum

auditing, administrasi

memiliki

diklat

pemerintahan dan

kompetensi teknis,

komunikasi 4. Jumlah auditor yang harus dimilki minimal 1,orang satu obrik Catatan : Pada Tahun 2012, 5 orang telah dikirim diklat sertifikasi auditor meskipun belum mempunyai sertifikat kelulusan.

c. Masalah Kinerja Pengawasan Kriteria PERMENPAN 5/2008

Fakta Lapangan 1. Penetapan PKPT

Akibatnya 1. PKPT sering terjadi

tentang Standar Audit

belum sepenuhnya

tumpang tindih

APIP :

melalui analisis resiko

dengan BPK dan Itjen

1. Kinerja Perencanaan: APIP harus menyusun rencana PKPT (Program Kerja Pemeriksaan

(risk based audit) 2. PKP yang dibuat masih sederhana dan kurang

2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab 37



Tahunan) dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi (risk based audit)

aplikatif 3. KKP belum memuat seluruh prosedur pemeriksaan dan pendokumentasian

2. Kinerja Pelaksanaan :

KKP masih sederhana

- APIP harus menyusun PKP (Program Kerja

4. Penerbitan LHP agak terlambat dan

Pemeriksaan) dan KKP

distribusinya belum

(Kertas Kerja

tepat waktu

Pemeriksaan) dan LHP sesuai dengan standar

tujuan pemeriksaan

5. Supervisi belum

audit - Setiap tahapan audit harus disupervisi secara

dilakukan secara memadai dan belum terdokumentasi

memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor Catatan: 1. PKPT sering terjadi tumpang tindih dengan BPK dan Itprop. 2. PKP dan KKP yang disusun belum efektif untuk menjawab tujuan pemeriksaan. 3. Supervisi yang lemah mengakibatkan mutu LHP belum memadai. d. Masalah Penyelesaian TLHP



Kriteria

Fakta Lapangan

UU 15/2004 tentang 1. Masih terdapat Pemeriksaan, Pengelolaan temuan BPK yang & Tanggung Jawab KN : belum ditindaklajuti. 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK paling lambat 60 hari 2. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PPU kepegawaian; 3. Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,

Akibatnya 1. Belum adanya pengaturan sanksi yang tegas kepada SKPD/Pejabat 2. Kekurangpedulian kepala SKPD dalam penyelesaian TLHP 3. Beberaparekomendasi dalam LHP memang sulit

untuk

ditindaklanjuti

Catatan: 1. Pada Tahun 2012 telah dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.



3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Secara umum, Tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur, transparansi & akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan

tugas

&fungsi

aparatur

lingkup

Kemendagri 2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dgn SAP 3. Meningkatnya kualitas LAKIP Kemendagri sesuai dgn SAKIP 4. Terciptanya penanganan kasus & pengaduan masyarakat yg profesional, independen & akuntabel lingkup Kemendagri & Pemda 5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif & efisien sesuai peraturan per-UU. Sedangkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi adalah Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya

Ketaatan,

efisiensi

dan

efektivitas

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi. 2. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik. 3. Terlaksananya pengendalian pelaksaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan. 40 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


4. Tersusunnya buku katalog pengawasan, buku Laporan Ihtisar Hasil Pengawasan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, dan menjadi bahan masukan bagi auditor/pejabat. 5. Terelesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional. 6. Terbangunnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Jambi tersebut diatas, maka permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tebo yaitu dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Terbatasnya jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) aparatur dan masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatasnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi Pemeriksan/Auditor. 2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang program dan kegiatan. Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Tebo ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri dan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1. Faktor Penghambat a. Masih adanya aturan yang saling bertentangan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang salah satunya adalah antara PP.79 Tahun 2005 dengan PP.60 Tahun 2008. b. Masih

belum

sinkronnya

pola

pemeriksaan

yang

dilakukan

oleh

Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten Tebo. 41 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


c. Masih belum adanya Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis. 2. Faktor Pendorong a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan yang merupakan acuan dasar didalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. b. Adanya sarana Pemutakhiran data pengawasan tingkat regional yang merupakan gambaran tolok ukur keberhasilan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan.

3.4

Penentuan Isu-isu Strategis Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari

tuntunan

aspirasi

reformasi,

agar

aparatur

negara

mampu

mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari

penyimpangan atas

adanya

kemungkinan

penyelenggaraan

atau

tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncakanan secara efektif dan efisien. 42 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan itu sendiri sebagai isu strategis yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain : 1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap SKPD sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran. 2. Masih banyak pejabat pengelola keuangan yang melakukan kesalahan berulang sehingga terkesan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dianggap kurang optimal. Padahal kondisi yang sesungguhnya terjadi adalah Pertama dikarenakan keterbatasan kemampuan pejabat didalam mengelola keuangan itu sendiri Kedua Seringnya terjadinya pergantian pada jabatan pengelola keuangan sehingga

pengelolaan

keuangan menjadi kurang maksimal dll. 3. Masih belum konsistennya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan oleh SKPD, padahal penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber daya aparatur.





BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI A. VISI Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2011 – 2016 telah ditetapkan Visi di Kabupaten Tebo yaitu : “ MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA ”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Inspektorat Kabupaten Tebo menetapkan Visi sebagai berikut: ” Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Tebo yang bersih, wibawa, efisien dan efektif melalui pengawasan yang profesional ”. B. MISI Guna mewujudkan Visi, Inspektorat Kabupaten Tebo menetapkan Misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Inspektorat Kabupaten Tebo adalah: 1. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas unit kerja dalam dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan masyarakat; 2. Meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatkan kualitas SDM pengawas dalam rangka peningkatan kinerja instansi dan kualitas hasil pengawasan.



4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

NO.

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

TARGER KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1

(1)

1.

(2)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN.

(3)

Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan bermutu dan dari KKN.

yang bersih

Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik Terlaksananya pengendalian pelaksanaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan Terselesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

50%

65%

75%

85%

95%

Persentase tingkat penyelesaian kasus

60%

70%

80%

85%

90%

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring

27 laporan

31 laporan

34 laporan

37 laporan

41 laporan

Persentase rekomendasi BPK, BPKP, Itprov dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

50%

60%

70%

80%

90%



2.

Meningkatkan kuantitas dan kulitas auditor/pejaba t pengawas pemerintah yang professional dan akuntabel.

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

8 Orang

20 Orang

30 Orang

38 Orang

48 Orang

3.3 A. STRATEGI Untuk menetapkan apa (what) hal yang akan dicapai dan kapan (when) hal tersebut akan dicapai, apa (what) hal yang akan dicapai dan kapan (when) hal tersebut akan dicapai,maka perlu ditentukan bagaimana (how) untuk mencapai hal tersebut atau yang untuk mencapai hal tersebut atau yang disebut strategi. Strategi inspektorat Kabupaten Tebo untuk merealisir tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari : 1. Pelayanan publik yang transparan, terpadu, dan bebas KKN. 2. Terwujudnya

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan baik. B. KEBIJAKAN Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap anggota organisasi inspektorat Kabupaten Tebo untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah,ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu. 46 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


b. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional, dengan memantapkan peran inspektorat sebagai Counseling Partner. c. Memfasilitasi partisipasi public dalam keikutsertaannya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tebo. d. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tebo, baik dengan auditan maupun aparat pengawas pemerintah yang lain. e. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparatur pengawasan untuk meningkatkan keahlian (Skill) dan pengetahuan (knowledge). f. Memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan aparatur pengawasan dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas aparatur. g. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan produktif dengan meningkatkan pelayanan operasional pengawasan yang memadai dan mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan secara berkesinambungan.

PROGRAM Implementasi kebijakan di atas menjadi beberapa program yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran-sasaran dari misi kellima pemerintah Kabupaten Tebo yang berkaitan dengan tupoksi Inspektorat. Suatu program bisa merupakan alat untuk mencapai beberapa sasaran dan sebaliknya. Kabupaten Tebo telah merumuskan Rencana Stratejiknya, untuk Sektor Pengawasan melalui Program-program yang diuraikan sebagai berikut : 1. Progam Penigkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan. 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 47 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Program-program di atas adalah sarana yang tetap dipertimbangan untuk dilaksanakan

melalui

penajaman

arah

kegiatan

penetapan/perumusan visi dan misi organisasi Inspektorat

suatu

Kabupaten

Tebo, yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan juga Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta asumsi, adalah penetapan Program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan. Dalam penetapan Program Prioritas dalam Renstra 2011–2016 ini, Inspektorat Kabupaten Tebo merujuk pada Program-program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat Kabupaten Tebo yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 5. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. 6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. B. Kegiatan Dengan merujuk pada Program Pengawasan tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Tebo merumuskan kegiatan tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :



1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kantor 6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 7. Kegiatan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Tenaga Administrasi 12. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional 13. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 14. Kegiatan

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional 15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 16. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 17. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 19. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 20. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 21. Kegiatan review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda 22. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD 23. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 24. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini : 50 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja yang ingin di capai dalam 5 tahun mendatang (2011-1016) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel Berikut ini : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel 6.1

No.

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(1)

(2)

(3)

1.

Jumlah LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja/regular/ko mprehensif tahun berjalan dan Persentase tingkat penyelesaian kasus dan jumlah klarifikasi serta jumlah laporan evaluasi ,monitoring dan inspeksi Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah

50%

2.

5 Orang

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 (4)

50%

8 Orang

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

65%

75%

85%

95%

95%

20 Orang

30 Orang

38 Orang

48 Orang

144 Orang



BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang berisi

Visi,

Misi

dan

Arah

Pembangunan

dalam

penyelenggaraan

pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo 5 ( lima ) Tahun ke depan dan menjadikan arah dan pedoman dalam pengusulan kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan

pembangunan

mewujudkan visi

di

Inspektorat

Kabupaten

Tebo

dalam

” Terwujudnya Aparat Pengawas yang Akuntabel,

Bersih dan Disiplin Melalui Pengawasan yang Profesional ”. Visi sebagaimana di atas tidak

mungkin tercapai jika tidak ada

kesamaan persepsi didalam implementasinya yaitu : 1. Komitmen yang kuat dari semua lini, Terutama yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan. 2. Adanya aturan main yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan beserta Reward

dan

Punishmentnya

sehubungan

dengan

pelaksanaan

pengawasan sampai dengan penyelesaian tindaklanjutnya. 3. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan

wewenang

terutama

yang

berhubungan

dengan

kepentingan publik. 4. Tersedianya komponen pendukung, mulai dari SDM, Dana maupun sarana lainnya. INSPEKTUR KAB. TEBO

M. ZEN HS., S.Pd Pembina Tk.I NIP. 19570314 197803 1 004 52 RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2016


INDIKATOR KINERJA TUJUAN NO 1

TUJUAN STRATEGIS Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Persentase tingkat penyelesaian kasus

2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional dan akuntabel

TARGET TAHUN 2016 95%

90%

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring

41 laporan


90%

Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)


48 orang

i

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam bidang administrasi Perkantoran.

Sasaran

(2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Sasaran

(3) Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran menjadi lebih efisien

Kode

(4) 1 20 6 1

Program dan Kegiatan

(5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (6) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(7) 20%

Kondisi Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 1013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 409,327 jt 20% di 420,58 jt 20% di 20% di 683,905 jt 20% di 820,686 jt 20% di 1.004,268 jt 100 % di 1.204,88 jt 100 % di tahun I tahun I tahun III tahun IV tahun V akhir akhir periode dan dan dan dan dan periode capaian capaian capaian capaian capaian realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi pertahun pertahun pertahun pertahun pertahun 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 6 1

Jumlah surat 1 - Kegiatan Penyediaan jasa terkirim surat menyurat

75%

75%

2 jt

100%

2 jt

100%

2,5 jt

100%

3 jt

100%

3,6 jt

100%

5 jt

100%

1 20 6 1

2 - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tidak terjadinya penungggakan pembayaran listrik,telephone dan air

80%

80%

30 jt

100%

27 jt

100%

42,2 jt

100%

50,640 jt

100%

60,768 jt

100%

80 jt

100%

1 20 6 1

6 - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al

Optimalnya perawatan kendaraan dinas/operasional

100% 34,450 jt

100%

61 jt

100%

73,200 jt

100%

95 jt

1 20 6 1

7 - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya kesejahteraan Bagian Adm. Keuangan

100%

3,905 jt

100%

4,686 jt

100%

6 jt

100%

7,2 jt

100%

1 20 6 1

100% 123,800 jt

100% 148,560 jt

100%

180 jt

100%

216 jt

100%

1 20 6 1

100% 3.913,8 jt

100%

4,5 jt

100%

5,4 jt

100%

7,5 jt

100%

10 jt

100%

100%

7,314 jt

100%

15 jt

100%

18 jt

100%

25 jt

100%

30 jt

100%

100%

15.832,2 jt

100%

20 jt

100%

24 jt

100%

50 jt

100%

60 jt

100%

-

-

-

80%

80% 60,48 jt

100%

-

Terciptanya 8 - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan dan kebersihan kenyaman kantor kantor

100%

100% 5,288 jt

100%

100,980 jt

Meningkatnya 9 - Kegiatan Penyediaan jasa Perawatan perbaikan peralatan kerja peralatan kerja

80%

85% 6,65 jt

Tersedianya alat 1 20 6 1 10 - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor. tulis kantor

100%

100% 16,149 jt

Terbitnya laporan 1 20 6 1 11 - Kegiatan Penyediaan hasil pengawasan barang cetakan dan penggandaan

75%

75%

-

100% 115 jt

100%


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kode


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Tahun 2011

Tahun 2012

(4) (5) 1 20 6 1 13 Program - Kegiatan Jasa Pelayanan peralatan dan Administrasi perlengkapan Perkantoran kantor

(6) Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

(7) 80%

Target Rp. (8) (9) 80% 145,5 jt

1 20 6 1 15 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawas Inspektorat Kab. Tebo.

65%

65% 7,4 jt

80%

1 20 6 1 17 - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Terciptanya pelayanan yang baik terhadap tamu.

60%

60% 10 jt

1 20 6 1 18 - Kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawasan daerah

75%

75% 100 jt

meningkatnya 1 20 6 1 19 - Kegiatan Penyediaan jasa kinerja tenaga Tenaga honorer Administrasi/ Teknis Perkantoran Meningkatkan Meningkatnya kualitas dan Sarana dan kuantitas sarana Prasarana dan prasarana Aparatur serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.


Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor

1 20 6 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 6 2

5 - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya fasilitas kendaraan dinas operasional yang memadai

1 20 6 2

7 - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga kantor

100%

75%

100% 25,920 jt

75% 344,0296 jt

-

35%

82,250 jt

35% 95 jt

Target (10) 100%

Tahun 1013

Rp. (11) -

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja Tahun 2016 pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp. (18) (19) (20) 100% 50 jt 100%

Target (12) 100%

Rp. (13) 15 jt

Target (14) 100%

Rp. (15) 18 jt

Target (16) 100%

Rp. (17) 35 jt

7 jt

75%

11 jt

75%

13,2 jt

80%

15 jt

90%

18 jt

90%

85%

50 jt

85%

75 jt

85%

90 jt

85%

90 jt

90%

90 jt

90%

80%

141,850 jt

85%

250 jt

85%

300 jt

95%

350 jt

100%

420 jt

100%

100% 30,240 jt

100%

60 jt

100%

72 jt

100%

86,4 jt

100% 103,680 jt

100%

90%

135,7 jt

95%

288,25 jt

95%

273,9 jt

95%

328,28 jt

95% 395,216 jt

95%

75%

40 jt

60%

-

-

75%

-

75%

-

90%

-

100%

-

100%

110 jt

80%

132 jt

90%

158 jt

100%

180 jt

100%


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kode

(4) 1 20 6 2

Tahun 2011

Target (8) 60%

Rp. (9) -

Tahun 2012

Target (10) 65%

Rp. (11) 30 jt

(7) 50%

1 20 6 2 22 - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Terciptanya situasi kerja yang lebih kondusif

60%

60% 95 jt

65%

-

1 20 6 2 24 - Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yg memadai

50%

65% 71.779,6 jt

70%

65,7 jt

1 20 6 3

Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN.

(5) 9 Program - Kegiatan Pelayanan Pengadaan Administrasi peralatan Perkantoran gedung kantor


(6) Terciptanya kenyamanan kerja aparatur pengawasan

Meningkatkan Meningkatnya Persentase 1 20 6 3 disiplin Aparatur Disiplin Aparatur pengadaan Inspektorat pakaian Kabupaten Tebo dengan jumlah dana

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN.



Jumlah LHP 1 20 6 20 yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja/ regular/ komprehensif tahun berjalan

Meningkatnya Program disiplin aparatur peningkatan disiplin aparatur

Terpenuhinya 2 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas pakaian dinas harian (PDH) beserta perlengkapanny a Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Tahun 1013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target (12) 70%

Rp. (13) 15 jt

Target (14) 85%

Rp. (15) 18 jt

Target (16) 90%

Rp. (17) 21,6 jt

-

25 jt

-

30 jt

95%

36 jt

85%

78,250 jt

90%

93,9 jt

95%

112,68 jt

Kondisi Kinerja Tahun 2016 pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp. (18) (19) (20) 100% 30 jt 100%

100%

50 jt

100%

100% 135,216 jt

29 Orang 29 Orang 11,2 jt

30 Orang

12,4 jt 32 Orang

13,6 jt 33 Orang

16,4 jt 35 Orang

50 jt 37 Orang/ 100%

22,8jt

37 Orang/ 100%

29 Orang 29 Orang 11,2 jt

30 Orang

12,4 jt 32 Orang

13,6 jt 33 Orang

16,4 jt 35 Orang

50 jt 37 Orang/ 100%

22,8jt

37 Orang/ 100%

494,7245 jt

507,554 jt

588,4 jt

890 jt

980 jt

1.356 jt


Indikator Sasaran

Kode




Tujuan

Sasaran

(1)

(2) Terlaksananya pemeriksaan audit kinerja/reguler/ komprehensif pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar

(4) (3) Jumlah LHP 1 20 6 20 yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja/ regular/ komprehensif tahun berjalan

(5) 1 Program - Kegiatan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Perkantoran Internal Secara Berkala

(6) Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

(7) 57%

Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Jumlah LHP 1 20 6 20 yang dihasilkan dari pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.

2 - Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus

53%

Terselesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

Jumlah TLHP yang dapat diselesaikan

1 20 6 20

6 - Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


Terbangunnya sinergi dan kesepahaman dengan SKPD .

Jumlah TLHP yang dapat diselesaikan

1 20 6 20

7 - Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya Rakorwas dengan SKPD

Tahun 2011

Target Rp. (8) (9) 65% 150.923,5 jt

70%

40%

-

82,272 jt

40% 115.097,50

-

Tahun 2012

Target (10) 65%

Rp. (11) 179,906 jt

30% 37.272,5 jt

50%

42.136,5 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusunn ya Laporan PKPT

157.840,5 jt

Tahun 1013

Target (12) 75%

60%

55%

44,7 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusunn ya Laporan PKPT

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp. (13) 262,400 jt

Target (14) 85%

Rp. (15) 350 jt

Target (16) 90%

Rp. (17) 420 jt

70 jt

85%

100 jt

87%

120 jt

110 jt

60%

48 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusunn ya Laporan PKPT

200 jt

70%

80 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusun nya Laporan PKPT

240 jt

Kondisi Kinerja Tahun 2016 pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp. (18) (19) (20) 100% 100% 504 jt

96%

75%

100 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusun nya Laporan PKPT

144 jt

288 jt

96%

75%

150 jt 4 Kali rakorwas dan Tersusunnya Laporan PKPT

Laporan PKPT


Tujuan

(1)

Meningkatkan kuantitas dan kulitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(2) (3) Terciptanya Laporan Hasil Laporan Review. Keuangan dan Kinerja Pemda dengan tertib dan sesuai peraturan perundangan.

(4) 1 20 6 20

(5) (6) 9 Program - Review laporan Terbitnya laporan Pelayanan keuangan dan hasil reviuw Administrasi kinerja Pemda Perkantoran

Terciptanya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

1 20 6 20 10 - Evaluasi Lakip Jumlah Laporan Dinas/ Instansi/ Hasil Evaluasi SKPD

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah 1 20 6 21 pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Bertambahnya pengetahuan / wawasan serta meningkatnya kemampuan profesionalisme & keterampilan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah 1 20 6 21 pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya 1 - Kegiatan pelatihan jumlah pemeriksa pengembangan yang mengikuti tenaga diklat sertifikasi pemeriksa dan JFA dan P2UPD aparatur pengawasan


(7)

Tahun 2011

Target (8)

20 LHE 41 LHE

5 orang

1 Orang

Rp. (9) 51.497,5 jt

Target (10)

52,796 jt 41 SKPD

5 Orang 119,8 jt

1 Orang

Tahun 2012

66,350 jt

Rp. (11) 45,492 jt

Tahun 1013

Target (12)

42,343 jt 41 LHE

8 Orang 125,295 jt 20 Orang

4 Orang

76,5 jt

10 orang

Tahun 2014

Rp. (13) 50 jt

Target (14)

48 jt 41 LHE

Tahun 2015

Rp. (15) 80 jt

Target (16)

80 jt 41 LHE

Rp. (17) 100 jt

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (20)

Target (18)

Rp. (19) 150 jt

100 jt 41 LHE

120 jt

41 SKPD

279,47 jt 30 Orang

500 jt 38 Orang

600 jt 48 Orang

700 jt

144 Orang

150 jt 15 Orang

250 jt 19 Orang

300 jt 24 Orang

350 jt

72 Orang


Tujuan

Sasaran

(1)

(2) Meningkatnya jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat kompetensi teknis.

Indikator Sasaran

Kode

(4) (3) Meningkatnya 1 20 6 21 jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.


(5) 2 Program - Kegiatan Pelayanan Pelatihan Administrasi Teknis Perkantoran Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (6) Meningkatnya jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.


(7) 4 Orang

Kondisi Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 1013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 4 Orang 53,450 jt 4 Orang 48,795 jt 10 orang 129,470 jt 15 Orang 250 jt 19 Orang 300 jt 24 Orang 350 jt 72 Orang

KATA PENGANTAR. Muaro Tebo, 2012 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO, M. ZEN HS., S.Pd Pembina Tk.I NIP

Recommend Documents