KATA PENGANTAR. Mojokerto, Pebruari BAMBANG PURWANTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNYa kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan, dan memperhatikan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 065/414/416-033/2015 Tanggal 17 Pebruari 2015 Perihal Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2014, kami telah berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2014. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mudah mudahan, penyajian LAKIP ini diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat

sebagai

kendali

kinerja

Inspektorat

melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan

Kabupaten serta

Mojokerto

dalam

pemberdayaan Aparatur

Inspektorat, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman serta arahan dalam rangka peningkatan kinerja yang diharapkan.

Mojokerto,

Pebruari 2015

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

BAMBANG PURWANTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19690521 199602 1 001

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO 2014

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

I Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi

2

C. Struktur Organisasi

7

D. Maksud Dan Tujuan

10

E. Sistematika Penyajian

11

II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

12

A. Umum

12

B. Tujuan Dan Sasaran

14

C. Arah Kebijakan

15

D. Program Utama

15

E. Strategi

16

F. Penetapan Kinerja TA 2014

17

G. Program dan Kegiatan Pokok

22

H. Rencana Strategis

23

I. Penetapan Kinerja

24

III Akuntabilitas Kinerja

25

A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

25

B. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

28

C. Akuntabilitas Keuangan

33

IV Penutup

35

A. Simpulan

35

B. Saran

36


iii

BAB

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Inspektorat Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Mojokerto, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati No. 59 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok : “ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

”

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Peningkatan Kinerja Inspektorat dengan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar dapat diketahui kinerja dan hasil pengawasan, sekaligus merupakan instrumen evaluasi serta dapat digunakan sebagai sumber informasi sebagai bahan upaya meningkatkan kinerja. Manfaat jangka pendek yang dapat dicapai adalah dengan pembuatan laporan tersebut agar supaya dapat diketahui kelemahan, kekurangan ataupun penyimpangan yang dilakukan obyek pengawasan, secara dini. Sedangkan manfaat jangka panjang penyusunan laporan tersebut bertujuan agar pimpinan instansi pemerintah bukan saja menerima umpan balik hasil pengawasan melainkan juga mengikuti perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan peningkatan pengawasan lainnya.


1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Inspektur, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten.

2. Sekretariat, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas,

Sekretariat

mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan; b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten; d. Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten; dan e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Menyusun statistik hasil pengawasan; LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO 2014

2

e. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat; dan g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Melakukan urusan kepegawaian; d. Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan; dan f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Inspektur

Pembantu,

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Inspektorat Kabupaten yang meliputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu, terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

8. Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi : a. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I : 1. Organisasi Perangkat Daerah : a) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; b) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO 2014

3

c) Bagian Umum Sekretariat Daerah; d) Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata; e) Dinas Kesehatan; f)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g) Dinas Pendapatan; h) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; i)

Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan di Wilayah Exs Pembantu Bupati Mojokerto; dan

j)

Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Desa di Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojokerto; 3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama; 4. Kegiatan-Kegiatan pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap programprogram Pemerintah Daerah/ Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten; dan 5. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintahan Pusat/ Pemerintah Provinsi.

b. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II : 1. Organisasi Perangkat Derah : a)

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;

b)

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;

c)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

e)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

f)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

g)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

h)

Badan Pemberdayaan Masyarakat;

i)

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

j)

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar; dan

k)

Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan di Wilayah Exs Pembantu Bupati Mojosari;


4

2. Desa di Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojosari; 3. Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap programprogram Pemerintah Daerah/ Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten; dan 5. Kegiatan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi.

c. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III : 1.

Organisasi Perangkat Daerah; a) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; b) Bagian Hukum Sekretariat Daerah; c) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e) Dinas Pendidikan; f) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; h) Dinas Pertanian; i) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; j) Kantor Ketahanan Pangan; k) Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni; dan l) Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Exs Pembantu Bupati Mojokasri.

2.

Desa di Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojokasri;

3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap programprogram Pemerintah Daerah/ Pusat yang merupakan funsi Inspektorat Kabupaten; 4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi.


5

d. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV : 1.

Organisasi Perangkat Daerah; a) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah; b) Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah; c) Dinas Sosial; d) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; e) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; f) Dinas Peternakan dan Perikanan; g) Badan Lingkungan Hidup; h) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; i) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; j) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; k) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan l) Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan pada Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan di Wilayah Exs Pembantu Bupati Jabung.

2.

Desa di Wilayah Eks Pembantu Bupati Jabung;

3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidentil (non reguler) terhadap programprogram Pemerintah Daerah/ Pusat yang merupakan funsi Inspektorat Kabupaten; 4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi.

9. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


6

C. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi

Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

1. Inspektur;

2. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I 4. Inspektur Pembantu Wilayah II 5. Inspektur Pembantu Wilayah III 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO (Berdasarkan Pemda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 25 Pebruari 2014)

INSPEKTUR

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PERENCANAAN

SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU

INSPEKTUR PEMBANTU

INSPEKTUR PEMBANTU

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I

WILAYAH II

WILAYAH II

WILAYAH IV


8

Adapun Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada untuk tugas, fungsi dan kewenangan organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri :

1. Sumber daya manusia Personil Inspektorat Kabupaten Mojokerto sejumlah 48 orang karyawan. Mayoritas berpendidikan Sarjana.

Jumlah personil sebanyak 48 orang, menurut golongan dan status sebagai berikut: 1) Golongan IV

: 13 orang, terdiri dari; a) 1 orang Pejabat Eselon II.b b) 5 orang Pejabat Eselon III.a c) 4 orang Pejabat Fungsional (Auditor/ P2UPD) d) 3 Orang Fungsional Umum

2) Golongan III

: 23 orang, terdiri dari; a) 3 orang Pejabat Eselon IV.a b) 17 orang Pejabat Fungsional (Auditor/ P2UPD) c) 3 orang staf

3) Golongan II

: 6 orang seluruhnya staf.

4) Pegawai Tidak Tetap : 6 Orang 3. Diklat yang diikuti Inspektorat Kabupaten Mojokerto : 1) a. PIM II

: 2 orang

2) b. PIM III

: 9 orang

3) c. PIM IV

: 8 orang

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS

Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik : Perkembangan Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan 30 25 PTT

20

Gol I

15

Gol II

10

Gol III

5

Gol IV

0 2007

2008

2009

2010

2011


2012

2013

2014

9

4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Mojokerto antara lain : a. Gedung Kantor b. Peralatan Kantor c. Sarana dan Prasarana yang terdiri : No

Sarana

Jumlah

No

1

Kendaraan Roda 4

6 unit

17

Core Drill

2

Kendaraan Roda 2

3 unit

18

3

Komputer

17 unit

19

4

Notebook / Laptop

24 unit

20

Kursi Air Condisioner/AC Lemari Kayu

5

Printer

15 unit

21

Lemari Besi

18 buah

6

Monitor

2 unit

22

Lemari Rak

9 buah

7

LCD Proyektor

1 unit

Filling Cabinet

12 buah

8

Meja komputer

1 buah

23 24

Brankas

2 buah

9

Meja telp

1 buah

25

Telepon

2 buah

10

Meja kerja

35 buah

26

Faks

1 buah

11

Meja rapat

4 buah

27

Papan Tulis

13 buah

12

Meja tulis

3 buah

28

Kipas angin

7 buah

13

13 buah

29

Televisi

3 unit

30

Kursi putar

15

Meja tulis eselon Mesin Ketik non elektronik Venier Caliper

4 unit

31

Meja Kursi Tamu

16

Meteran Dorong

4 unit

14

Sarana

Jumlah 2 unit 146 buah 13 unit 1 buah

3 unit 23 buah 2 Set

D. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut : - Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Mojokerto atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2014 . -

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.


10

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 adalah sebagai berikut ini :

Bab I

–

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan struktur organisasi.

Bab II

–

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan

berbagai

kebijakan

rencana

umum

Inspektorat

Kabupaten

Mojokerto,

strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2011 - 2015 dan penetapan kinerja untuk tahun 2014.

Bab III

–

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV

–

Penutup,

menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.


11

BAB

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2 A. Umum

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat Kabupaten dalam rangka mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan

pembangunan.

Pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara tertib berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya pelaku pembangunan melakukan sesuai dengan program/rencana pembangunan, sesuai peraturan yang berlaku agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya. Masih adanya kekurangtaatan

terhadap

peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan

yang

ada

mengakibatkan masih terdapat adanya kesalahan-kesalahan/kekurangan dalam pelaksanaan administrasi secara umum dan prosedur pengelolaan keuangan. Dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung pada 3 (tiga) hal yaitu : Ketaatan pada peraturan Perundangan yang berlaku, mekanisme dan prosedur dijalankan serta pertanggung jawaban disiapkan. Ketaatan pada peraturan perundangan mencakup keseluruhan aktifitas harus ada payung dan landasan hukumnya. Sementara mekanisme dan prosedur dijalankan mengandung arti bahwa setiap kegiatan yang dibuat/dikerjakan harus melalui tahapan-tahapan yang sudah dibuat dan direncanakan. Penyimpangan terhadap apa yang sudah direncanakan/ditetapkan akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan. Sementara pertanggung jawaban disiapkan berarti semua proses aktifitas yang dilaksanakan itu didukung oleh bukti administrasi yang benar. Masih adanya kekurangtaatan dan atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan

peraturan

perundangan

mengakibatkan

masih

adanya

kesalahan/kekurangan dalam proses maupun administrasi pertanggung jawabannya. Untuk itulah maka diperlukan adanya pengawasan dengan sasaran terciptanya kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Untuk menjalankan peran penting tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto memiliki visi yaitu “ Pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung terwujudnya good governance Kabupaten Mojokerto ”. LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO 2014

12

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stake holders) yang ada di Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Visi Inspektorat tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan

misi

diharapkan

seluruh

insan

Inspektorat

dan

pihak

yang

berkepentingan dapat lebih mengenal pengawasan melalui mengetahui program program inspektorat serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu : 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan yang Profesional; 2. Menumbuh Kembangkan Sinergi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Disamping itu Inspektorat dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menganggap perlu adanya beberapa hal :

1. Kualitas pengawasan perlu ditingkatkan dan dikembangkan kearah sistim pengawasan yang lebih terbuka atau demokratis yang tetap berorientasi pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 2. Peningkatan sistem pelayanan yang ditumbuh kembangkan kearah sistem pelayanan yang efektif, efisien serta terpadu; 3. Peningkatan ketrampilan aparatur Inspektorat Kabupaten Mojokerto diarahkan pada profesionalisme pengawasan yang seirama dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi; 4. Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.


13

B. Tujuan Dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan adalah merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau diharapkan; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3) Meletakkan

kerangka

prioritas

untuk

mengfokuskan

arah

sasaran,

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas hasil pengawasan; 2) Peningkatan kualitas aparat pengawasan; 3) Peningkatan sinergi pengawasan dengan masing-masing SKPD 2. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dapat dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional yang akan dilaksanakan. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis Inspektorat adalah : 1) Meningkatnya Kinerja pengawasan dalam upaya pencegahan/preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan; 2) Tercapainya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan. LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO 2014

14

C. Arah Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto bidang Pengawasan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 pada Sasaran Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Inspektorat adalah terinci sebagai berikut : 1. Peningkatan pengawasan pembangunan secara komprehensif; 2. Peningkatan penataan, pelayanan administrasi kantor dan pengembangan SDM aparatur Inspektorat. D. Program Utama Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapakan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, guna mencapai sasaran yang ditetapkan Program Utama yang tercantum dalam

Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011– 2015 sejalan dengan sasaran pembangunan pengawasan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2011 – 2015 (Perda Nomor 8 Tahun 2012), Program Utama Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai berikut : 1. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. 2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan. 3. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.


15

E. Strategi Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 20112015 disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program berikut target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun pelaksanaan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2011 - 2015 yaitu meningkatnya suatu kegiatan pengawasan yang profesional dalam upaya pencegahan preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Untuk mewujudkan sasaran

tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2014 melalui

indikator, yaitu :

1). Terlaksananya Pemeriksaan pada semua unit kerja dan lembaga pendidikan. 2). Penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyartakat dan berita surat kabar, pelimpahan dari pusat (Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri), pelimpahan dari Gubernur. 3). Terlaksananya Rakorwas dengan instansi/obrik dalam satu tahun di Kabupaten, Bawas Propinsi, BPK, BPKP dan Irjen 4). Pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

PKPT

dan

kasus;

Evaluasi/monitoring dana BOS; Evaluasi/monitoring dana ADD dan monitoring tanggapan hasil pemeriksaan 5). Review laporan keuangan pemerintahan daerah 6). Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


16

F. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD

: Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Terpenuhinya sarana pelayanan administrasi Terbayarnya jasa komunikasi, air bersih dan listrik Meningkatnya sarana untuk kelancaran tugas meningkatnya pelayanan administrasi kantor Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Lancarnya pelaksanaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik Lancarnya pelaksanaan tugas

12 Bln

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Kelancaran aktifitas pelayanan administrasi kantor Tercapainya pelaksanaan pelayanan adminstrasi kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

12 Bln

Program/Kegiatan 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Bln

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 Unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Anggaran 5 596.950.000 10.000.000 90.800.000 5.000.000 12.000.000

Sebagaimana DPA terlampir

Penyediaan ATK

72.000.000


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

25.000.000


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

40.000.000

Lancarnya pelaksanaan rapat


Penyediaan Makanan dan Minuman

50.000.000

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Meningkatnya kebersihan, keamanan dan tersedianya pengemudi

12 Bln


Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

256.150.000

36.000.000

17

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tertibnya kearsipan administrasi kantor dan kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

247.000.000

Pembangunan gedung arsip dan penambahan gedung sekretariat 12 Bln

Pembangunan gedung kantor

200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

20.000.000

Suku cadang = 24 buah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

21.200.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

21.200.000

Jasa service = 6 unit Kelancaran administrasi kantor

service CPU = 10 unit service Printer = 23 unit service AC = 22 unit service netbook dan notebook = 16 unit service monitor = 7 unit Service TV = 3 Unit Service LCD = 1 Unit

Meningkatnya pelaksanaan disiplin pegawai

Tsedianya pakaian seragam batik surya dan batik khusus

1 stel kain seragam batik surya dan batik khusus untuk 42 pegawai


18

Meningkatkan kinerja pengawasan dalam upaya pencegahan/preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan


Tercapainya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

205.000.000

Memberikan keyakinan terbatas atas validitas laporan keuangan

PPK SKPD di lingkungan Pemkab

Review Laporan Keuangan Daerah

100.000.000

Meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja A25Instansi Pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Terpenuhinya perencanaan program dan pelaporan

1 buah laporan hasil evaluasi LAKIP

Evaluasi LAKIP SKPD

100.000.000

3 buah laporan penyusunan Renja, RKA dan LAKIP

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Tertib administrasi dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

203 Obyek Pemeriksaan

Berkurangnya penyimpanan terhadap peraturan

50 aduan

Terpenuhinya tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tercapainya pemutakhiran data hasil pemeriksaan

Terselesainya tindak lanjut hasil laporan

Terlaksananya tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan Tercapainya tujuan kegiatn yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

4 kali pelaksanaan rapat pengawasan 12 kali

Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Kepala Daerah


Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

5.000.000

1.200.000.000

450.000.000

150.000.000

75.000.000

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

200.000.000

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

100.000.000

Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

75.000.000

19

Meningkatnya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada SKPD di Kabupaten Mojokerto Meningkatnya PAD dan pelayanan publik serta terselesainya temuan hasil pemeriksaan


Peningkatan Sumber Daya Manusia APIP

laporan hasil evaluasi rencana aksi daerah

laporan pelaksanaan pada 4 SKPD

APIP Inspektorat

Penanganan pengaduan dari masyarakat hyang lebih optimal

Masyarakat

Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat

Aplikasi SIM HP

Sub Total APBD 2014


Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahn dan Pemberantasan Korupsi

50.000.000

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD

100.000.000

Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

225.000.000

75.000.000

Fasilitas Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

75.000.000

Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

75.000.000

2.495.150.000

20

Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya jasa konsunikasi, air bersih dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

12 bulan

Sebagaimana DPA Terlampir

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

15.600.000

106.500.000

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatkatnya Sarana untuk kelancaran tugas

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

1 unit kendaraan dinas Station Wagon

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kelancaran aktivitas pegawai

3 unit meja kerja

Pengaaan Mebelair

Sub Total PAPBD 2014

9.550.000

406.650.000

Total

Keterangan : Jumlah Anggaran Pembangunan Jumlah Program Pembangunan Jumlah Kegiatan Pembangunan Jumlah Anggaran Rutin Jumlah Program Rutin Jumlah Kegiatan Rutin Total Nilai Anggaran TA 2014

275.000.000

2.901.800.000

Rp. 1.630.000.000 3 Program 14 Kegiatan Rp. 1.271.800.000 3 Program 17 Kegiatan Rp. 2.901.800.000


21

G. Program dan Kegiatan Pokok. Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan

dalam

bentuk

kebijakan

program

yaitu

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi : 1) Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah. 2) Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD 3) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 5) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6) Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 7) Kegiatan Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan 8) Kegiatan Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 9) Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 10) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD 11) Kegiatan

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan 12) Kegiatan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan 13) Kegiatan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat


22

H. Rencana Strategis Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Inspektorat Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mulai 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut : TABEL 1 MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD DI BIDANG PENGAWASAN

SATUAN

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4

201 5

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Terlaksananya Pemeriksaan pada semua unit kerja dan lembaga pendidikan

Obyek Pemeriksaan

155

177

177

177

177

177

Kasus

48

59

50

50

50

50

4 8 4 3 2

4 8 4 3 2

4 8 4 3 2

4 8 4 3 2

4 8 4 3 2

4 8 4 3 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

1 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

2. Penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyartakat dan berita surat kabar, pelimpahan dari pusat (Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri), pelimpahan dari Gubernur 3.

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM E TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

PROGRAM MENGINTENSIFKA N PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

Terlaksananya Rakorwas instansi/obrik dalam satu tahun di Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP, Irjen

dengan

Kali

4. Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kali

12

12

12

12

12

12

5. Terlaksananya Reviu laporan keuangan pemerintahan daerah

SKPD

59

60

60

60

60

60

1. Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Orang

-

98

-

-

-

-

2. Kapasitas Pengetahuan Pada aparatur Pengawasan Fungsional

Orang

-

-

40

-

40

-

3. Kapasitas Pengetahuan Aparatur Pengawasan Tentang Akuntabilitas

Orang

-

-

-

40

-

40

1. Kapasitas Penanganan Pengaduan Administratib

Pengaduan

-

-

20

21

23

25


23

I. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2014 Sasaran

umum

pembangunan

Pengawasan

Kabupaten

Mojokerto

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2012) Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 yaitu sebagai berikut : Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2014. NO

SASARAN

1 1.

2

3

4

TARGET 2014 5

Meningkatnya Kinerja pengawasan dalam upaya pencegahan / preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan.

1. Terlaksananya Pemeriksaan pada semua unit kerja dan lembaga pendidikan 2. Penanganan kasuskasus pengaduan dari masyartakat 3. Terlaksananya Reviu laporan keuangan pemerintahan daerah 4. Terlaksananya Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Obrik

177

Kasus

50

SKPD

60

SKPD

5

Tercapainya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan

1. Terlaksananya Rakorwas dengan instansi/obrik dalam satu tahun di Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP, Irjen

Kali

2. Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kali

2.

INDIKATOR KINERJA


SATUAN

4 8 4 3 2 12

24

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah perwujudan kewajiban

Inspektorat

Kabupaten

Mojokerto

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA Penetapan indikator kinerja merupakan proses indikasi dan klarifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator tersebut dapat digunakan untuk

evaluasi baik dalam tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Pada indikator inputs dan outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Analisa Kinerja Kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

MATRIKS ANALISA KINERJA KEGIATAN No

Uraian

1

2

1

Review Laporan Keuangan Daerah

Indikator 3

4

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap 60 SKPD

Outcomes :

Memberikan keyakinan terbatas atas validasi laporan keuangan


25

No

Uraian

1

2

2

Evaluasi LAKIP SKPD

3

Pelaksanaan Pengawasan Internal

4

Indikator 3 Input : Output :

Dana APBD Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 16 SKPD

Outcomes :

Meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja Instansi Pemerintah serta kualitas LAKIP SKPD Dana APBD Terlaksananya pengawasan tahunan

Input Output :

Secara Berkala

Outcomes :

Tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

Penanganan Kasus

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya pelayanan masyarakat

Outcomes :

Berkurangnya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan

Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 5

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

6

4

Koordinasi Pengawasan yang

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK-RI, Inspektorat Propinsi, Irjen dsb.

Outcomes :

Terpenuhinya tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya koordinasi pengawasan

Outcomes :

Tercapainya pemutakhiran data hasil pemeriksaan

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya tindak lanjut hasil PKPT

Outcomes:

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Input : Output :

Dana APBD Laporan Hasil Pemetaan

Outcomes :

Tercapainya tujuan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Lebih Komprehensif

7

Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

8

Pemetaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)


26

No

Uraian

1

2

9

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan

Indikator 3 Input : Output :

Dana APBD Tersusunnya laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Outcomes :

Meningkatnya Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada SKPD di Kab. Mojokerto

Input : Output :

Dana APBD Monitoring dan evaluasi pemungutan PBB di 3 (tiga) kecamatan, pelayanan publik RSUD Dr. Soekandar dan TL temuan hasil pemeriksaan.

dan Pemberantasan Korupsi

10

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD

Outcomes :

11

Pelatihan Pengembangan

4

Meningkatnya LAD dan pelayanan publik serta terselesaikannya temuan hasil pemeriksaan.

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya pelatihan manajemen pemeriksaan.

Outcomes :

Peningkatan SDM APIP

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

Outcomes :

Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat

Input : Output :

Dana APBD Terlaksananya pelayanan masyarakat

Outcomes :

Berkurangnya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 12

Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

13

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Bab II, Inspektorat Kabupaten Mojokerto merencanakan 3 program dan 13 kegiatan.


27

B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Maksud dilakukannya evaluasi ini adalah agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak

tercapainya

kinerja

dalam

rangka

pencapaian

misi

yang

sudah

direncanakan. Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan Pengukuran Kinerja yang tercantum dalam Lampiran II. Pengukuran Kinerja dalam Lampiran II merupakan pembandingan antara Penetapan Kinerja tahun 2014 dengan realisasi target. Pada Pengukuran Kinerja tersebut hanya melampirkan kegiatan utama yang menjadi penunjang tercapainya sasaran, sehingga tidak semua kegiatan disajikan. Di bawah ini merupakan hasil evaluasi kinerja dengan menjelaskan semua kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2014.

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1)

Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah. Terlaksananya reviu laporan keuangan pemerintah daerah terhadap 60 SKPD.

2)

Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD Laporan Hasil evaluasi LAKIP seluruh SKPD se-Kabupaten Mojokerto

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH 1)

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dalam Renstra menarget 177 obrik. Dalam Renja 2014 menargetkan 203 obrik, penambahan obrik tersebut meliputi 18 (delapan belas) UPTD Pendidikan, pemisahan satu SKPD menjadi dua SKPD (DPPKA dipisah menjadi BPKA dan Dispenda), dan 5 (lima) Kelurahan. Dari 203 obrik, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 telah selesai dilakukan pemeriksaan/ pengawasan sebanyak 201 obrik. Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan berjumlah 177 LHP. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan BOS SD/SMP pada tiap-tiap UPTD Pendidikan disusun dalam 1 LHP.


28

2)

Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Target awal penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 50 kasus, Laporan yang masuk sebanyak 28, dan telah diselesaikan sebanyak 28.

3)

Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya

upaya

tindaklanjut

temuan

BPK,BPKP,Inspektorat

Jenderal dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur sebanyak 34 kali kegiatan penanganan tindaklanjut. Hasilnya sampai dengan akhir 2014 dari total sebanyak 375 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 375 rekomendasi,

dengan

Status

Telah

Sesuai

Rekomendasi

(TS)

Sebanyak 279, Status Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi (TB) Sebanyak 96. 4)

Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Rakorwas dengan Instansi/obrik dalam 1 tahun baik tingkat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP, dan Irjen.

5)

Kegiatan Evaluasi berkala hasil temuan Pengawasan Terlaksananya evaluasi berkala hasil temuan pengawasan sebanyak 12 kali.

6)

Kegiatan Pemetaan SPIP Terlaksananya pemetaan SPIP pada 5 SKPD dari target sebanyak 5 pada tahun anggaran 2014

7)

Kegiatan

Evaluasi

Rencana

Aksi

Daerah

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi Tersusunnya laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Monitoring dan evaluasi pemungutan PBB di 3 Kecamatan (masingmasing 3 desa), pelayanan publik RSUD Dr. Soekandar dan Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan

c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 1)

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan manajemen pemeriksaan

2)

Kegiatan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Terlaksananya aplikasi sistem informasi hasil pemeriksaan


29

3)

Kegiatan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat Matriks Indikatornya adalah sebagai berikut :

No

Kegiatan

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

60 SKPD

60 SKPD

100

16 SKPD

16 SKPD

100

179 obrik

176 obrik

98,9

1.

Review laporan

Ket

keuangan daerah

2.

Evaluasi LAKIP SKPD

3.

Pelaksanaan

3 (tiga) SKPD yang

pengawasan

tidak diperiksa Dinas

internal secara

Pekerjaan Umum

berkala

Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pertanian telah diperiksa oleh BPK RI.

4.

Penanganan

28 kasus

28 kasus

100

kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah

5.

Tindaklanjut Hasil

24 upaya

41 upaya

Temuan

Data TL

Data TL

Pengawasan

rekomendasi

rekomendasi hasil

hasil

pemeriksaan

pemeriksaan

Semester I/2014

BPK RI

berjumlah 279

Semester I/2014

rekomendasi yang

berjumlah 375

telah selesai

74,4

Beberapa rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI sulit ditindaklanjuti

rekomendasi


30

No

Kegiatan

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

4 kali

4 kali

100

RAKORWAS

RAKORWAS

-

-

-

Pemetaan

Pemetaan

100

6 (enam) SKPD

6 (enam) SKPD

-

-

-

3 Kecamatan

3 Kecamatan

75

0

0

6.

Koordinasi pengawasan

Ket

yang lebih komprehensif

7

Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan

8

9

Pemetaan SPIP

Evaluasi Rencana

Aksi

Daerah Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi 10

Monitoring

dan

Evaluasi

dan RSUD

Pelaksanaan

Soekandar

Kegiatan SKPD 11

Pelatihan

0

pengembangan

Personil yang akan dikirim mengikuti

tenaga pemeriksa

DIKLAT, beberapa

dan aparatur

memenuhi

pengawasan

persyaratan yang ditentukan

12

Sistem informasi hasil

13

1. Seperangkat

1. Seperangkat

CPU Server

CPU Server

pemeriksaan

2. 5 set PC

Fasilitasi Unit

a. Terbentuknya a. Terbentuknya

Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

2. 5 set PC

UKP2M b. 60 kotak

83,6

UKP2M b. 60 kotak

pengaduan c. Website

100

pengaduan c. Website

Pengaduan

Pengaduan

Masyarakat

Masyarakat tidak terealisasi


31

No

Kegiatan

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

Prosentase Rata-rata

Ket

93,19

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dapat dilihat dari dalam diagram atas capaian kinerja per Kegiatan untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Bobot Capaian

K.1

K.3

K.5

K.7

K.9

K.11

K.13

Rata-rata capaian kegiatan adalah 93,19% Kinerja

Inspektorat

Kabupaten

Mojokerto

tahun

2014

tercermin

dalam

pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut: Sasaran 1

: Meningkatnya

Kinerja

pengawasan

dalam

upaya

pencegahan/preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan meningkatkannya kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan. Sasaran 2

: Tercapainya

efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan aparat pengawasan Kinerja Sasaran ini rata-rata mencapai 93,19%.


32

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto TA 2014 No 1.

Sasaran/Program/Kegiatan Review Laporan Keuangan

Anggaran (Rp) 100.000.000,-

Realisasi (Rp) 91.715.000,-

% 91,7

Pemerintah Daerah 2.

Evaluasi LAKIP SKPD

100.000.000,-

46.425.000,-

46,4

3.

Pelaksanaan Pengawasan

450.000.000,-

447.135.000,-

99,4

150.000.000,-

94.900.500,-

63,3

75.000.000,-

35.675.000,-

47,6

200.000.000,-

197.198.000,-

98,6

100.000.000,-

82.968.000,-

83,0

75.000.000,-

52.864.000,-

70,5

Internal Secara Berkala 4.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

5.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

6.

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

7.

Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

8.

Pemetaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

9.

Evaluasi Rencana Aksi Daerah

50.000.000,-

-

0

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 10. Monitoring dan Evaluasi

100.000.000,-

50.883.000,-

50,9

pelaksanaan kegiatan SKPD 11. Pelatihan Pengembangan

75.000.000,-

-

0

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 12. Sistem Informasi Hasil

75.000.000,-

52.250.000,-

69,7

75.000.000,-

62.700.000,-

83,6

1.625.000.000,-

1.214.713.500,-

73,1

Pemeriksaan 13. Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat JUMLAH


33

Diagram Perbandingan antara Pagu anggaran dengan realisasi berdasarkan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut : 50000000 40000000 30000000 Pagu Anggaran

20000000

Realisasi

10000000 0 K.1

K.3

K.5

K.7

K.9

K.11

K.13

Sedangkan Diagram berdasarkan prosentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

120 100 80 Pagu (%)

60

Penyerapan (%)

40 20 0 K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 K.11 K.12 K.13


34

BAB

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban

pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2014, bahwa rata-rata capaian kinerja adalah 93,19%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto berhasil karena tingkat capaian sasaran mencapai di atas 93,19%, lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan yang mencapai 73,1%. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain : 1.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ;

2.

Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan;

3.

Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk

mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain : 1. Kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan 2. Kurangnya jumlah SDM di lingkungan Inspektorat, sehingga tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan. 3. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan, terutama gedung/ruang pemeriksaan. 4. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dalam PAK.


35

B. SARAN Guna pencapaian sasaran tersebut diperlukan saran/strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain : 1. Melaksanakan konsultasi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi; 2. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri; 3. Mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/ Pengawas Pemerintah; 4. Mengusulkan tambahan staf kepada Bupati ; 5. Mengajukan tambahan peralatan audit dan mengoptimalkan penggunaan gedung kantor dengan melakukan pemeliharaan dan pengoptimalan ruang arsip; 6. Menyusun perencanaan dengan cermat. Demikian LAKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

BAMBANG PURWANTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19690521 199602 1 001


36

KATA PENGANTAR. Mojokerto, Pebruari BAMBANG PURWANTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

Recommend Documents