KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
akhirnya
menyelesaikan
SKPD
penyusunan
Kecamatan
Laporan
Magersari
Akuntabilitas
Kota
Kinerja
Mojokerto
Instansi
dapat
Pemerintah
Kecamatan Magersari Tahun 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pencapaian
Indikator
Kinerja Utama (IKU). Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan
Magersari
merupakan
sarana
pelaporan
kinerja
dalam
rangka
mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi SKPD Kecamatan Magersari. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Magersari tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama SKPD
Kecamatan Magersari Kota
Mojokerto. Dan syukur Alhamdulillah target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagian besar telah tercapai seluruhnya. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang selanjutnya kami sangat mengharapkan adanya masukan dan umpan balik yang positif bagi perkembangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2015 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto serta dalam upaya mendukung pemerintah daerah mengendalikan efektifitas dan efisiensi jalannya pembangunan guna pencapaian Visi Organisasi Kecamatan Magersari yaitu
“
Mewujudkan
Kecamatan
Magersari
Sebagai
Pembantu
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas “. Mojokerto,
Maret 2016
CAMAT MAGERSARI
CHOIRUL ANWAR, SH, M.Si Pembina NIP. 19660104 198603 1 009
DAFTAR ISI Halaman
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
v
Daftar Lampiran
vi
Bab I.
1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
1
1.2.1 Struktur Organisasi
1
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
2
1.3 Aspek Strategis Kecamatan Magersari dan Permasalahan Utama
3
SKPD 1.3.1 Aspek Strategis
3
1.3.2 Permasalahan Utama SKPD
3
1.4 Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan
4
Bab II.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
5
2.1 Rencana Strategis
5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
7
Bab III.
Akuntabilitas Kinerja
10
A. Capaian Kinerja Organisasi
10
B. Realisasi Anggaran
31
Bab IV.
Penutup
Lampiran - lampiran
34
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Hubungan Sasaran Strategis, IKU serta Target IKU
8
Tabel 3.1
Target Capaian IKU dalam RENSTRA
12
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
13
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
17
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
18
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja
19
Tabel 3.6
20
Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Perbandingan Realisasi Kinerja
21
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
22
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja
23
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
23
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja
24
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
25
Tabel 3.13
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
25
Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran
27
Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
30
Tabel 3.16
Capaian Realisasi Anggaran Dari Pelaksanaan Program Dan
31
Kegiatan
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 Daftar Pegawai Kecamatan Magersari
Lampiran 3 Penetapan Bagan Susunan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Magersari Lampiran 4
Matriks RENSTRA
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015, merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Magersari atas penggunaan anggarannya. Selama tahun 2015. Selain itu, Laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada ketercapaian target yang ditentukan dalam dokumen Renstra SKPD tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahu 2014-2019. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, yang mana Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Dalam rangka tercapainya kinerja SKPD Kecamatan Magersari secara tuntas 5 (lima) tahun kedepan, Camat Magersari telah menentapkan Visi Kecamatan yaitu “ Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan
Masyarakat Yang Berkualitas “. Dalam pencapaian visi tersebut,
Kecamatan Magersari sebagai lembaga/institusi pemerintah daerah melaksanakan secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. 1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dalam menjalankan perannya seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, dan diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto, Kecamatan Magersari mempunyai fungsi dan peran yaitu
“ Membantu Walikota
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kerja Kecamatan “ Secara lebih terperinci bahwa Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magersari adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan, adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umu; e. Mengkordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
kecamatan; f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
g. Melaksanaan pelayanan masyarakat. Selain tugas tersebut diatas, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang meliputi : a) Perizinan; b) Rekomendasi; c) Koordinasi; d) Pembinaan; e) Pengawasan f) Fasilitasi; g) Penetapan; h) Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Magersari didukung oleh sebanyak 115 orang pegawai yang terbagi di Kantor Kecamatan dan 10 (sepuluh) Kelurahan dengan komponen sebagai mana terlampir di lampiran 2. Organisasi Kecamatan Magersari adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto, pada Bab II tentang Susunan Organisasi, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : a) Camat; b) Sekretariat; c) Seksi Tata Pemerintahan; d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah; f)
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi pada lampiran 3.
1.3 Aspek Strategis Kecamatan Magersari dan Permasalahan Utama SKPD Kecamatan memiliki fungsi yang besar dalam ikut serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 1.3.1
Aspek Strategis Secara aspek strategis bahwa keberadaan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto memiliki beberapa fungsi, yaitu : a. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri; b. Pembinaan Kelurahan; c. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial; d. Pembinaan Pelayanan Umum; e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan; f.
1.3.2
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
Permasalahan Utama SKPD Sampai dengan saat ini, Kecamatan sebagai SKPD dalam menjalankan fungsinya masih dihadapi.
Beberapa
terdapat
permasalahan
kendala/permasalahan yang
yang
dapat
mempengaruhi
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Magersari antara lain : 1.
Masih kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2.
Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk;
3.
Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.
1.4 Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan Dengan satu keyakinan yang dimiliki untuk sukses dimasa yang akan datang, melalui beberapa analisis yang dilakukan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada, Kecamatan Magersari memiliki beberapa faktor – faktor penentu keberhasilan yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Magersari baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengingat pentingnya hal ini, Kecamatan Magersari berupaya menggali faktorfaktor penentu keberhasilan dalam upaya membawa organisasi Kecamatan ini berhasil dimasa yang akan datang. Adapun faktor penentu keberhasilan itu meliputi :
1. Sumberdaya manusia / Aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai, disiplin, pengetahuan serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan organisasi; 2. Adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, sebagai landasan pelaksanaan kerja di Kecamatan ; 3. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas ; 4. Adanya dukungan dana Operasional yang cukup dalam membiayai segala kebutuhan yang timbul dari pelaksanaan tugas. 5. Koordinasi yang terjalin baik dengan SKPD lainnya dalam sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB II PERENC AN AAN D AN PERJ ANJ I AN K INE RJ A
2.1
Rencana Strategis Kecamatan Magersari dalam melaksanakan fungsinya membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kerja Kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang baik dan tuntutan stakeholders atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Kecamatan Magersari menetapkan visi Kecamatan yang berorientasi pada outcome. Camat Magersari telah menetapkan Visi Kecamatan Magersari yaitu : “ Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas “ Visi tersebut mempunyai makna bahwa Kecamatan Magersari sebagai suatu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peranan membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan harus mampu memberikan kelancaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah. Misi Kecamatan Magersari sebagai berikut : 1) Memperkuat fungsi pembantuan penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan berkualitas. 2) Mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui sistem perancanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel. 3) Mendorong
terwujudnya kesejahteraan
sosial masyarakat melalui
pembinaan bidang pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, peranan wanita, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 4) Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram. Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Magersari, telah ditetapkan tujuan lima tahun kedepan dan satu tahun masa transisi dari tahun 2014-2019 serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan Kecamatan Magersari untuk periode 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1)
Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2)
Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel.
3)
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan
dan
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup 4)
Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram.
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Kecamatan
Magersari
menyusun
sasaran
strategis.
Sasaran
strategis
Kecamatan Magersari untuk tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik. 2) Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 3) Meningkatkan peran perempuan di sektor publik. 4) Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik. 5) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan. 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra, Kecamatan Magersari menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indicator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Berdasarkan RKPD dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Kecamatan Magersari menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKU yang telah ditetapkan dari atasan.
Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Kecamatan Magersari juga telah melaksanakan penandatangan kontrak kinerja bagi semua pejabat struktural. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat outcome atau impact. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas atau output. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU serta target IKU dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.1 Hubungan Sasaran Strategis, IKU serta Target IKU NO. 1.
2.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
3.
Meningkatnya peran serta Perempuan di sektor publik
4.
Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik
5.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) Jumlah penurunan angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban masyarakat
TARGET Baik Nilai 80,00
80 %
100 % 100 %
11 %
52 kejadian
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut : Program 1) Penataan Administrasi Kependudukan. 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 4) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan. 5) Perencanaan Pembangunan Daerah. 6) Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 7) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan. 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Kegiatan 1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Up Dating dan Pemeliharaan). 2) Peningkatan Kelurahan. 3) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 4) Penyiapan
Tenaga
Pengendali
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan. 5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 6) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan. 7) Pembinaan Organisasi Perempuan. 8) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender. 9) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera. 10) Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
Selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dapat dilihat di Lampiran 1.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif. Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi stake holder, hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Kecamatan Magersari dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati di Arah Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Camat media ini adalah alat yang efektif dan cepat untuk menginformasikan
setiap
perubahan
pelaksanaan
maupun
kendala
yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, dapat dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor. Sebagai organisasi adalah keharusan bagi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
menetapkan
mekanisme
yang
mampu
menilai
keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan pemerintah kota mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output, dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Persentase Pencapaian rencana
=
X
100 %
Rencana
tingkat capaian
Untuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik NOMOR
TINGKAT CAPAIAN
KATEGORI
1.
> 85 %
Sangat berhasil
2.
70% ≤ 85 %
Berhasil
3.
55% ≤ 69 %
Cukup berhasil
4.
≤ 55 %
Tidak berhasil
Demikian
sebaliknya,
apabila
didapatkan
hasil
semakin
rendah
realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik NOMOR
TINGKAT CAPAIAN
KATEGORI
1.
> 85 %
Tidak berhasil
2.
70% ≤ 85 %
Cukup berhasil
3.
55% ≤ 69 %
Berhasil
4.
≤ 55 %
Sangat Berhasil
Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi. Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang stratejik, masih diperlukan beberapa tahapan analisis dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan
adanya masalah kinerja guna mendukung
pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi. Secara umum gambaran mengenai Target Capaian IKU Lima Tahun Ke Depan dalam Renstra dapat kami gambarkan pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Target Capaian IKU dalam RENSTRA NO
SASARAN
INDIKATOR
.
STRATEGIS
KINERJA
1.
TARGET CAPAIAN PER TAHUN 2015
2016
2017
Sanga Sanga
2018
2019
Sanga
Sanga
Meningkatnya
Indeks
Baik
mutu pelayanan
Kepuasan
Nilai
tBaik
t Baik
t Baik
t Baik
masyarakat
Masyarakat
80,00
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
yang sesuai
(IKM)
90,00
93,00
95,00
97,00
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
11 %
17 %
22 %
28 %
34 %
7
10
10
10
10
kejadi
kejadi
kejadi
kejadi
kejadi
an
an
an
an
an
dengan standar pelayanan publik 2.
3.
Meningkatnya
Prosentase
partisipasi dan
kelurahan dan
aspirasi
kecamatan yang
masyarakat
melaksanakan
dalam
Musrenbang
pembangunan
tepat waktu
Meningkatnya
Prosentase PKK
100
peran serta
kecamatan dan
%
Perempuan di
kelurahan yang
sektor publik
tertib
100 %
administrasi 4.
Meningkatnya
Prosentase RW
lingkungan yang
yang
tertata dan
berlingkungan
terpelihara
bersih, sehat,
dengan baik
rapi dan indah (BERSERI)
5.
Meningkatnya
Jumlah
ketentraman
menurunnya
dan ketertiban
angka kejadian
lingkungan
gangguan kententraman dan ketertiban masyarakat
Sedangkan gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Tahun 2015
dapat kami
jelaskan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian 110%
Meningkatnya mutu
Indeks Kepuasan
Baik
Sangat
pelayanan masyarakat yang
Masyarakat (IKM)
Nilai 80,00
Baik
sesuai dengan standar
88,26
pelayanan publik Meningkatnya partisipasi
Prosentase
dan aspirasi masyarakat
kelurahan dan
dalam pembangunan
kecamatan yang
100%
100%
100%
7 kejadian
9 Kejadian
128%
100%
100%
100%
11%
11%
100%
melaksanakan Musrenbang Meningkatnya ketentraman
Jumlah menurunnya
dan ketertiban lingkungan.
angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat
Meningkatkan peran
Prosentase PKK
perempuan di sektor publik.
kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Meningkatnya lingkungan
Prosentase RW
hidup yang tertata dan
yang berlingkungan
terpelihara dengan baik.
bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
Penjelasan mengenai pencapaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Sasaran Srategis
:
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Indikator Kinerja Utama
:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2015. Target nilai indeks sebesar 80,00 Realisasi sebesar 88,26 Prosentase capaian kinerja sebesar 110%. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Kecamatan Magersari diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat yang telah di laksanakan di Kecamatan Magersari. Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan dengan maksud untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap pelayanan administrasi pemerintahan dengan tujuan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Magersari, serta sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Servei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya belum ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Magersari, namun pada kegiatan ini kami menargetkan memperoleh nilai 80,00. Hal ini berani kami targetkan dengan dasar bahwa pelayanan secara umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah baik. Dengan ditunjang sarana prasarana perkantoran yang cukup, ruang pelayanan yang nyaman dan jangka waktu penanganan surat yang tidak lama. Kegiatan
Survei
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik ini dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Magersari. Survey dilakukan kepada 150 responden yaitu warga yang melakukan urusan administrasi pemerintahan di kantor Kecamatan Magersari dan dilaksanakan se-obyektif mungkin dengan harapan mendapatkan timbal balik data yang benar-benar valid sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat (pelanggan) terdiri dari 14 unsur yang relevan, valid dan sesuai kenyataan. Metode Pengolahan Data Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)-nya. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat tehadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :
Bobot nilai rata-rata tertimbang=
Jumlah bobot = Jumlah unsur
=
1 14
= 0,071
Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang ( 0,071 ) dengan rumus sebagai berikut : Total dari Nilai Persepsi per Unsur IKM = x Nilai Penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25 Dari 150 (Seratus lima puluh) responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur di unit pelayanan kantor Kecamatan Magersari, nilai rata-rata per unsur pelayanan sebagai berikut:
Tabel Nilai rata-rata unsur pelayanan No.
UNSUR PELAYANAN
NILAI RATA RATA
U1
Prosedur pelayanan
3,50
U2
Media Informasi yang cukup
3,76
U3
Kejelasan Persyaratan pelayanan
3,39
U4
Tanggung jawab petugas pelayanan
3,50
U5
Keadilan mendapatkan pelayanan
3,41
U6
Kesopanan dan keramahan petugas
3,51
U7
Kecepatan pelayanan
3,53
U8
Kemampuan Petugas pelayanan
3,35
U9
Kepastian Jadwal Pelayanan
3,48
U10
Kewajaran biaya pelayanan
3,94
U11
Kedisiplinan petugas pelayanan
3,48
U12
Kenyamanan lingkungan pelayanan
3,58
U13
Keamanan lingkungan pelayanan
3,42
U14
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
3,89
Rata-rata Tertimbang
3,53
Keterangan: - U1 s/d U14
: Unsur-unsur pelayanan
- NRR
: Nilai rata-rata
Dari tabel tersebut di atas jawaban yang diberikan oleh 150 (seratus lima puluh) responden yang telah memberikan pendapatnya terhadap 14 unsur yang menjadi obyek survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai persepsinya di atas angka 3 (tiga). Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparatur Kecamatan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Kecamatan Magersari diperoleh angka 88,26. Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Unit
Pelayanan
Instansi
Pemerintah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
No.
Nilai Interval
Nilai Interval
INDEKS
Konversi INDEKS
Nilai KEPUASAN Persepsi
KEPUASAN
Mutu
Kinerja Unit
Pelayanan
Pelayanan
MASYARAKAT
MASYARAKAT
(IKM)
(IKM)
1
1,00 – 1,75
25 – 43,75
D
Tidak baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,00
A
Sangat baik
Dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,53 dan
Nilai Interval
Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,26, apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan di kantor Kecamatan Magersari adalah “SANGAT BAIK”. Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya mutu
Indeks Kepuasan
Baik
pelayanan masyarakat
Masyarakat (IKM)
Nilai 80,00
yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Th. 2014
Th. 2015
(n-1)
(n)
-
Sangat Baik 88,26
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan, sehingga Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) tahun sebelumnya tidak dapat diketahui. Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Target
Tingkat
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya mutu
Indeks Kepuasan
RENSTRA Sangat
Sangat
pelayanan masyarakat
Masyarakat (IKM)
Baik
Baik
Nilai 97,00
88,26
yang sesuai dengan
Akhir
Realisasi
Kemaju an 91%
standar pelayanan publik
Diperolehnya nilai 88,26 yang masuk kategori Sangat baik maka, upaya dari pencapaian target akhir RENSTRA diperoleh tingkat kemajuan sebesar 91%. Dengan telah tercapainya target kinerja tahun 2015 ini maka, kedepan masih tetap perlu diupayakan adanya peningkatan kinerja khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, sehingga nilai target yang dapat tercapai. Dalam mencapai target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak hanya dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras namun juga diperlukan anggaran
yang
cukup.
Dari
total
belanja
barang/jasa
SKPD
sebesar
Rp.4.774.322.300,00 teralokasikan anggaran sebesar Rp.368.640.000,00 atau sekitar 7%. Anggaran ini tersebar di 4 (empat) Kegiatan Prioritas selain kegiatan yang bersifat rutin, yaitu : 1)
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Up Dating dan Pemeliharaan);
2)
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
3)
Peningkatan Kelurahan;
4)
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
Sasaran Srategis
:
Meningkatnya
partisipasi
dan
aspirasi
masyarakat dalam pembangunan Indikator Kinerja Utama
:
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Target indikator kinerja sebesar 100% Realisasi capaian kinerja sebesar 100% Persentase capaian kinerja sebesar 100%
Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(MUSREBANG)
diadakan rutin setiap tahunnya mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif sesuai dengan kehendak masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei. Dalam pelaksanaan Musrenbang memang tidak terlepas dari instansi Bappeko selaku pemangku kepentingan perencanaan tingkat kota. Sedangkan, peran dari Kecamatan dan Kelurahan adalah membantu pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Untuk memenuhi peraturan yang ada, dengan dasar hasil koordinasi dengan instansi Bappeko maka, pelaksanan Musrenbang Kelurahan diadakan mulai tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan 5 Februari 2015 dan untuk Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015. Dari jadwal yang telah ditentukan, pihak kecamatan dan kelurahan dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai tepat pada waktunya. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan pada tahun Tahun 2014 juga dapat tercapai 100% sama dengan capaian pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya partisipasi
Prosentase
100%
dan aspirasi masyarakat
kelurahan dan
dalam pembangunan
kecamatan yang
Th. 2014
Th. 2015
(n-1) 100%
(n) 100%
melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Target dari Kecamatan Magersari untuk kegiatan pelaksanaan Musrenbang ini sampai dengan akhir periode Renstra dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Target Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya partisipasi
Prosentase
dan aspirasi masyarakat
kelurahan dan
dalam pembangunan
kecamatan yang
Akhir RENSTRA 100%
Realisasi 100%
Tingkat Kemajuan 100%
melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Mengenai tingkat kehadiran peserta atau partisipasi masyarakat untuk dapat mencapai target dengan terpenuhinya 100% atau sebanyak 640 orang peserta yang hadir, sampai dengan saat ini masih belum bisa tercapai secara keseluruhan. Kehadiran peserta pada tahun 2015 tercatat 527 orang atau 82%. Beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target angka kehadiran ini adalah karena pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar hasil usulan/aspirasi dari warga masyarakat yang dirumuskan dalam forum musrenbang kelurahan dan kecamatan tidak terealisasi dalam program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto. Permasalahan ini kerapkali terlontar oleh peserta Musrenbang pada forum Musrenbang baik yang diadakan di Kelurahan maupun Kecamatan. Sehingga, timbul apatisme sebagian masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan forum Musrenbang. Mengatasi hal tersebut diatas, SKPD Kecamatan Magersari selalu berupaya untuk berperan aktif menyampaikan dalam forum-forum rapat/pertemuan yang membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Pemerintah Kota, supaya perlu merealisasilkan usulan hasil musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang notabene adalah usulan dari bawah dan merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Target dari Kecamatan Magersari untuk kegiatan pelaksanaan Musrenbang ini sampai dengan akhir periode Renstra adalah dapat tercapai 100%. Walaupun target capaian tidak dapat terpenuhi namun secara umum ada peningkatan kehadiran sebesar 1 % dari tahun sebelumnya.
Sasaran Srategis
:
Meningkatnya
ketentraman
dan
ketertiban
lingkungan Indikator Kinerja Utama
:
Jumlah menurunnya angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat
Target indikator kinerja adalah turunnya angka kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban sebesar 7 kejadian. Realisasinya terdapat penurunan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban sebesar 9 kejadian. Persentase capaian kinerja sebesar 128%. Jadi, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 berdasarkan data laporan kejadian yang ada, telah terjadi 59 kejadian tindak gangguan ketentraman dan ketertiban diantaranya pencurian, penganiayaan, perjudian, miras, kebakaran, dll. Ditahun 2015 harapannya tindak pelanggaran ini dapat ditekan turun sebanyak 9 kejadian sehingga pada akhir tahun 2015 menjadi 50 kejadian. Sebagai unsur pemerintah daerah dalam menjalankan urusan ketentraman dan ketertiban lingkungan, Kecamatan Magersari memiliki fungsi dan tanggungjawab melakukan pembinaan dan pencegahan terjadinya tindak gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkup wilayah kecamatan. Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya
Jumlah menurunnya
ketentraman dan
angka kejadian
ketertiban lingkungan
gangguan
Target
7 Kejadian
Th. 2014
Th. 2015
(n-1) 41
(n) 9
kejadian
Kejadian
kententraman dan ketertiban di masyarakat
Sesuai data yang didapat dari Polsek Magersari bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap tindak kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dari data, awal banyaknya kejadian di wilayah Kecamatan Magersari tahun 2013 adalah 100 kejadian. Dan, pada tahun 2014 menjadi 59 kejadian. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan sebesar 41 kejadian. Target Kecamatan Magersari untuk kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban lingkungan serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas sampai dengan akhir periode Renstra adalah adanya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 10 kejadian pertahun. Dengan demikian pada tahun akhir periode renstra tindak kejadian tinggal 10 kejadian saja.
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Target Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya
Jumlah menurunnya
RENSTRA 10
ketentraman dan
angka kejadian
Kejadian
ketertiban lingkungan
gangguan
Akhir
Realisasi 9 Kejadian
Tingkat Kemajuan 23%
kententraman dan ketertiban di masyarakat
Sasaran Srategis
:
Meningkatkan peran perempuan di sektor publik
Indikator Kinerja Utama
:
Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Target indikator kinerja sebesar 100% Realisasi capaian kinerja sebesar 100% Persentase capaian kinerja sebesar 100% Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui upaya dari berbagai lini, salah satunya melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini dilaksanakan melalui pembinaan administrasi terhadap organisasi PKK di lingkungan Kelurahan/RT/RW, mengadakan lomba-lomba serta mengadakan pelatihan bagi kaum perempuan. Pada tahun 2015 Kecamatan Magersari menargetkan seluruh PKK di RT dan RW se wilayah Kecamatan Magersari tetap berjalan aktif dengan memiliki administrasi yang baik melalui kegiatan arisan, penyuluhan, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Dari Target yang dicanangkan, pada akhirnya memiliki capaian kinerja sebesar 100%.
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan peran
Prosentase PKK
perempuan di sektor
kecamatan dan
publik
kelurahan yang
Target
100%
Th. 2014
Th. 2015
(n-1)
(n)
100%
100%
tertib administrasi
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan 2015 dapat dibaca pada tabel diatas.
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Target Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan peran
Prosentase PKK
perempuan di sektor
kecamatan dan
publik
kelurahan yang
Akhir RENSTRA 100%
Realisasi 100%
Tingkat Kemajuan 100%
tertib administrasi Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target akhir RENSTRA dapat dibaca pada tabel diatas.
Sasaran Srategis
:
Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik.
Indikator Kinerja Utama
:
Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
Target indikator kinerja sebesar 100% Realisasi capaian kinerja sebesar 100% Persentase capaian kinerja sebesar 100% Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik. Untuk tercapainya sasaran ini, SKPD Kecamatan Magersari sejak tahun 2013 telah mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan mengadakan lomba RW Berseri. Ditargetkan pada setiap tahunnya minimal 6 RW dapat memiliki lingkungan hidup yang bersih, tertata rapi, sehat dan indah, demikian seterusnya sampai tercapai
secara penuh 107 RW yang berlingkungan BERSERI. Kegiatan ini berjalan lancar dan berhasil mencapai target yang diharapkan, karena kerjasama yang terjalin baik dalam tim kegiatan dan antusias masyarakat dari perwakilan RW untuk menata lingkungan hidupnya. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya lingkungan
Prosentase RW
hidup yang tertata dan
yang berlingkungan
terpelihara dengan baik
bersih, sehat, rapi
Target
11%
Th. 2014
Th. 2015
(n-1)
(n)
6%
11%
dan indah (BERSERI)
Target dari Kecamatan Magersari untuk kegiatan ini sampai dengan akhir periode Renstra dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dapat dibaca pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Target Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya lingkungan
Prosentase RW
hidup yang tertata dan
yang berlingkungan
terpelihara dengan baik
bersih, sehat, rapi
Akhir RENSTRA 34%
Realisasi 11%
Tingkat Kemajuan 32%
dan indah (BERSERI)
Dalam pencapaian sasaran strategis agar bisa tercapai sesuai dengan ditargetkan maka dibutuhkan adanya dunkungan anggaran dana yang mencukupi. Besarnya pengalokasian anggaran dana untuk tercapainya sasaran dimaksud dibandingkan dengan total belanja langsung SKPD dapat dilihat pada tabel 3.13.
Tabel 3.13 Alokasi Per Sasaran Pembangunan No. 1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya mutu
Indeks
pelayanan
Kepuasan
masyarakat yang
Masyarakat
sesuai dengan
(IKM)
% Anggaran
Angga
Rp.368.640.000,00
ran 7,00%
Rp. 33.600.000,00
0,70%
Rp. 39.776.000,00
0,83%
Rp. 145.000.000,00
3,03%
Rp. 33.000.000,00
0,69%
standar pelayanan publik 2.
Meningkatnya
Prosentase
partisipasi dan
kelurahan dan
aspirasi masyarakat
kecamatan yang
dalam pembangunan
melaksanakan Musrenbang tepat waktu
3.
Meningkatnya
Jumlah
ketentraman dan
menurunnya
ketertiban
angka kejadian
lingkungan.
gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat
4.
Meningkatkan peran
Prosentase PKK
perempuan di sektor
kecamatan dan
publik.
kelurahan yang tertib administrasi
5.
Meningkatnya
Prosentase RW
lingkungan hidup
yang
yang tertata dan
berlingkungan
terpelihara dengan
bersih, sehat,
baik.
rapi dan indah (BERSERI)
Perbandingan nilai pencapaian kinerja dan anggaran dapat dibaca pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.14 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Kinerja Sasaran / Program
Sasaran 1 Indeks Kepuasan Meningkatnya mutu Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Program 1.1 Penataan Administrasi Kependudukan Program 1.2 Peningkatan Disiplin Aparatur Program 1.3 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program 1.4 Pengembangan data/ informasi Program 1.5 Pemberdayaan Kelemba gaan Kesejah tera an Sosial
Anggaran
Indikator Target
Realisasi
Capaian
Baik Nlai 80,00
Baik Nlai 88,26
110%
Target
Realisasi
Capaian
Rp
189,390,000
Rp
183,039,500
96.65%
Rp
22,500,000
Rp
19,965,500
88.74%
Rp
60,750,000
Rp
59,457,000
97.87%
Rp
20,000,000
Rp
17,477,000
87.39%
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
100.00%
Rp
76,140,000
Rp
76,140,000
100.00%
Kinerja Sasaran / Program
Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Anggaran
Indikator
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Program 1.1 Perencanan Pembangunan Daerah Sasaran 3 Jumlah menurunnya Meningkatnya ketentraman angka kejadian dan ketertiban lingkungan gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
7 Kejadian
9 Kejadian
128%
Program 1.1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Sasaran 4 Prosentase PKK Meningkatkan peran kecamatan dan perempuan di sektor publik kelurahan yang tertib administrasi Program 1.1 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
100%
100%
100%
Target
Realisasi
Capaian
Rp
33,600,000
Rp
33,600,000
100.00%
Rp
33,600,000
Rp
33,600,000
100.00%
Rp
39,776,000
Rp
38,426,000
96.61%
Rp
39,776,000
Rp
38,426,000
96.61%
Rp
145,000,000
Rp
143,656,500
99.07%
Rp
145,000,000
Rp
143,656,500
99.07%
Kinerja Sasaran / Program
Sasaran 5 Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik Program 1.1 Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Anggaran
Indikator
Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
Target
Realisasi
11%
11%
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
100% Rp
283,000,000
Rp
274,305,900
96.93%
Rp
33,000,000
Rp
32,716,750
99.14%
Rp
250,000,000 Rp
241,589,150
96.64%
Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dapat dibaca pada tabel berikut : Tabel 3.15 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No.
Sasaran
1.
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2.
3.
4.
5.
Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu Meningkatnya Jumlah menurunnya ketentraman dan angka kejadian ketertiban lingkungan gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat Meningkatkan peran Prosentase PKK perempuan di sektor kecamatan dan publik kelurahan yang tertib administrasi Meningkatnya lingkungan Prosentase RW hidup yang tertata dan yang berlingkungan terpelihara dengan baik bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
% Capaian Kinerja 110.00%
% Penyerapan Anggaran 96.65%
100.00%
100.00%
0.00%
128.00%
96.61%
31.39%
100.00%
99.07%
0.93%
100.00%
100.00%
0.00%
Tingkat Efisiensi 13.35%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk tercapainya 5 (lima) sasaran strategis SKPD terdapat 3 (tiga) sasaran yang dilaksanakan dengan efisien serta 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan seimbang antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Dengan demikian, kedepan perlu adanya perbaikan dalam tingkat efisiensi pelaksanaan program kerja. Sehingga, anggaran yang telah dibelanjakan oleh SKPD dapat memberikan nilai lebih terhadap hasil (outcome) yang dicapai.
B.
REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2015 SKPD Kecamatan Magersari Kota Mojokerto secara total (Kecamatan
dan
10
Kelurahan)
mendapatkan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
11.765.191.800,00 yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto dan terealisasi sebanyak Rp. 11.071.684.860,00 atau 94,11 %. Capaian realisasi anggaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan per masing-masing Sasaran dapat dibaca pada tabel berikut :
Tabel 3.16 Capaian Realisasi Anggaran Dari Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Per No
Sasaran
Program
Kegiatan
Target
Realiasasi
senta se
1.
Meningkatnya
Penataan
Kegiatan
mutu pelayanan
Administrasi
Implementasi
masyarakat
Kependudu
Sistem
yang sesuai
kan
Administrasi
Rp. 22.500.000,-
Rp. 19.965.500,-
dengan standar
Kependudukan
pelayanan
(Membangun,
publik
Up Dating dan
88,74 %
Pemeliharaan) Peningkatan Pengadaan Disiplin
Pakaian
Aparatur
Khusus Hari-
Rp. 60.750.000,-
Rp. 59.457.000,-
97,87 %
hari Tertentu Peningkatan Peningkatan Keberdayaa
Rp. 20.000.000,-
Kelurahan
Rp. 17.477.000,-
87,39 %
n Masyarakat Perdesaan Pengemban
Kegiatan
gan data/
Penyusunan
informasi
Profil Daerah
Pemberday
Peningkatan
aan
Kualitas
Kelemba
SDM
gaan
Kesejahteraa
Kesejah
n Sosial
tera an
Masyarakat
Sosial
Rp. 10.000.000,-
Rp.
100%
10.000.000,-
Rp. 76.140.000,-
Rp. 76.140.000,-
100%
Per No
Sasaran
Program
Kegiatan
Target
Realiasasi
senta se
2.
Meningkatnya
Program
Penyelengga Rp. 33.600.000,-
partisipasi dan
Perencanan
raan
aspirasi
Pembangu
Musrenbang
masyarakat
nan Daerah
RKPD
Rp. 33.600.000,-
100,00 %
dalam pembangunan 3.
Meningkatnya
Peningkatan Penyiapan
ketentraman
keamanan
Tenaga
dan ketertiban
dan
Pengendali
lingkungan
kenyamana
Keamanan
n
dan
lingkungan
Kenyama
Rp. 39.776.000,-
Rp. 38.426.000,-
96,61 %
nan Lingkungan 5.
Meningkatkan
Peningkatan Pembinaan
peran
Peran Serta
Organisasi
perempuan di
dan
Perempuan
sektor publik
Kesetaraan
Pendidikan
Jender
dan
Dalam
Pelatihan
Pembangu
Peningkatan
nan
Peran Serta
Rp. 20.000.000,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 23.660.000,-
100,00 %
94,64 %
dan Kesetaraan Jender Penyuluhan Bagi Ibu
Rp.
Rp.
100.000.000,-
99.996.500,-
99,98 %
Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera 4.
Meningkatnya
Pemberday
Peningkatan
lingkungan
aan
Peran Serta
hidup yang
Komunitas
Masyarakat
tertata dan
Perumahan
Dalam
terpelihara
Pelestarian
Rp. 33.000.000,- Rp.32.716.750,-
99,14 %
dengan baik
Lingkungan Perumahan Per
No
Sasaran
Program
Kegiatan
Target
Realiasasi
senta se
Peningkatan Peningkatan Sarana dan
Kerjasama
Prasarana
Pola
Olahraga
Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pembanguna n Sarana dan Prasarana Olah Raga
Rp.
Rp.
250.000.000,-
241.589.150,-
96,64 %
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Magersari Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Magersari dalam Tahun 2015. Hasil Penyusunan LKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Kecamatan Magersari baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategik Kecamatan Magersari 2015-2019 menuju pada tercapainya Visi Kecamatan Magersari yaitu “Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas “ Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto pada tahun 2015 digambarkan dari pencapaian sasaran utama Kecamatan sebagai lembaga pendukung pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum mendukung pelaksanaan fungsifungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dari 5 (Lima) sasaran utama yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Kecamatan, yaitu Sasaran (1) Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik., Sasaran (2) Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan,
Sasaran (3) Meningkatnya
lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik, Sasaran (4) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan, Sasaran (5) Meningkatkan peran perempuan di sektor publik, kesemuanya pada tahun 2015 ini dapat tercapai. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, maka pada tahun 2015 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya dengan hasil seluruh target penetapan kinerja telah tercapai.UDDIN, S.Sos.,MM Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.P
