INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya. Semarang, Januari 2016
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580115 198503 1 014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
i
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................ DAFTAR TABEL..................................................................................... DAFTAR DIAGRAM................................................................................
i ii iii iv
BAB I
PENDAHULUAN..................................................................... A. Gambaran Umum Organisasi........................................ B. Fungsi Strategis Inspektorat.......................................... C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat.........
1 1 5 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA..................................................... A. Perencanaan Strategis.................................................. 1. Rencana Strategis (Renstra)................................. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................ 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis............ B. Perjanjian Kinerja 2015..................................................
8 8 8 9 10 11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi........................................... 1. Sasaran Strategis 1............................................... 2. Sasaran Strategis 2............................................... 3. Sasaran Strategis 3............................................... 4. Sasaran Strategis 4............................................... 5. Sasaran Strategis 5............................................... B. Realisasi Anggaran........................................................ C. Kinerja Lain-Lain............................................................ 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..................... 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).................................................... 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat................... 4. Pengendalian Gratifikasi........................................ 5. LHKPN................................................................... 6. PMPRB..................................................................
13 13 14 17 19 25 27 29 31 31
PENUTUP............................................................................... A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat............... B. Permasalahan/Kendala................................................. C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....
39 39 41 42
BAB IV
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
ii
33 35 37 37 37
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 LAMPIRAN II : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
iii
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR TABEL
Tabel
Judul
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1.
Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2014......... Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2014...... Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014.. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2015......... Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015...... Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015... Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2014.... Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2015.... Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018................................................. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah............................................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3...................... Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2015.......... Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2015............ Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5...................... Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2015....... Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015......................... Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015............................ Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015.............................................................
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 2 2 3 3 3 4 4 5 10 13 14 18 19 20 22 26 28 30 31 22 36
iv
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR DIAGRAM
Diagram
Judul
3.1.
Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah............................................................... Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Tahun 2015........................................................ Hasil EKPPD Tahun 2015.................................
3.2. 3.3.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman
15 33 35
v
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas
pokok
Inspektorat
Provinsi
Jawa
Tengah
adalah
pelaksanaan
urusan
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pemerintahan
di
pelaksanaan
penyelenggaraan
daerah,
pemerintahan
daerah
pembinaan
Kabupaten/Kota
atas dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk dimaksud
di
melaksanakan atas,
Tugas
Inspektorat
Pokok Provinsi
sebagaimana Jawa
Tengah
menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu : 1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
1
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
2. Pemeriksaan
berkala
atau
sewaktu-waktu
maupun
pemeriksaan terpadu; 3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; 4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya
penyimpangan,
korupsi,
kolusi
dan
nepotisme; 5. Penilaian
atas
manfaat
dan
keberhasilan
kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan; dan 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Adapun dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember 2014 Tabel 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2014 FUNGSIONAL KHUSUS UMUM
STRUKTURAL
Eselon Eselon Eselon Eselon Auditor I II III IV
-
1
5
3
P2UPD
34
23
JUMLAH
Sekret Staf ariat Teknis
55
122
1
Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2014 NO
GOLONGAN / PANGKAT
a
b
c
d
JUMLAH
1 2 3 4
IV III II I
23 4 3 0
6 22 6 0
0 29 3 0
1 24 1 0
30 79 13 0
JUMLAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
122
2
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6
PENDIDIKAN
JUMLAH
Sarjana S2 Sarjana S1/D-IV Diploma/D-III SLTA (Sederajat) SLTP (Sederajat) SD (Sederajad) JUMLAH
36 68 6 11 1 0 122
2. Kondisi per 31 Desember 2015 Tabel 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2015 FUNGSIONAL KHUSUS UMUM
STRUKTURAL
Eselon Eselon Eselon Eselon Auditor I II III IV
-
1
5
3
33
P2UPD Sekret
23
ariat
Staf Teknis
60
6
JUMLAH 131
Tabel 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015 NO 1 2 3 4
GOLONGAN / PANGKAT IV III II I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
a
b
c
d
JUMLAH
24 7 7 23 1 8 JUMLAH
0 28 0 -
1 28 4 -
32 86 13 0 131
3
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6
PENDIDIKAN Sarjana S2 Sarjana S1/D-IV Diploma/D-III SLTA (Sederajat) SLTP (Sederajat) SD (Sederajad) JUMLAH
JUMLAH 35 77 6 13 0 0 131
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember 2014 Tabel 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2014 No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.) 1. Tanah 0 0 2. Peralatan dan Mesin 1.834 6.345.629.969 - Alat-Alat Besar 6 169.042.000 - Alat-Alat Angkutan 20 1.989.935.401 - Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.770 4.063.714.403 - Alat-Alat Studio dan Komunikasi 36 71.716.165 -Alat-Alat Laboratorium 2 51.222.000 3. Gedung dan Bangunan (Bangunan 4 10.517.248.700 Gedung/Kantor) 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 5. Aset Tetap Lainnya 2.639 23.141.050 - Buku Perpustakaan 2.638 21.141.050 - Barang Bercorak Kesenian/ 1 2.000.000 Kebudayaan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 JUMLAH 4.477 16.886.019.719
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
4
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
2. Kondisi per 31 Desember 2015 Tabel 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2015 No. NAMA ASET/BARANG 1. Tanah Peralatan dan Mesin - Alat-Alat Besar - Alat-Alat Angkutan 2. - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat-Alat Studio dan Komunikasi -Alat-Alat Laboratorium Gedung dan Bangunan 3. (Bangunan Gedung/Kantor) 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya - Buku Perpustakaan 5. - Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH
JUMLAH 0 1.910 6 28 1.818 56 2
NILAI (Rp.) 0 7.920.866.117 169.042.000 2.746.274.401 4.564.061.551 390.266.165 51.222.000
4 12.522.639.700 0 2.807 2.806
0 32.098.050 30.098.050
1
2.000.000
0 0 4.721 20.475.603.867
B. Fungsi Strategis Inspektorat Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dimaksud, maka Inspektorat secara umum memiliki fungsi strategis yaitu menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya Good Governance. Secara singkat Inspektorat memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yaitu : 1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
5
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
a. Pemeriksaan
aspek
pengelolaan
tugas
dan
fungsi,
kepegawaian, keuangan dan aset pada SKPD/Unit Kerja; b. Reviu Laporan Keuangan; c. Pemeriksanaan pengelolaan Dana Hibah; d. Pemeriksaan Bantuan Gubernur; e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah SKPD/Unit Kerja; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pengarasutamaan Gender; h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 2. Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengawasan
dalam
rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah; b. Pemeriksaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
Kabupaten/Kota; c. Pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan. 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi a. Mengawal Reformasi Biorkrasi; b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang
Tahun
2012-2025
serta
peraturan
perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Penguatan Sitem Pengendalian Internal; d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
6
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
e. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; f. Evaluasi perkembangan kinerja periodik; 4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan a. Penyusunan
peraturan
perundang-undangan
bidang
pengawasan; b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah. C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah,
secara singkat dapat di rinci
sebagai berikut : 1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai; 2. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan; 5. Banyaknya
mandat-mandat
yang
harus
ditindaklanjuti
Inspektorat; 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
7
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis 1. Rencana Strategis (Renstra) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 146.3 Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan sebagai berikut : Visi : Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Jawa Tengah
Misi : a. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat; b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas; c. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait. Tujuan : a. Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
yang lebih baik di Jawa Tengah; b. Meningkatkan
kapasitas
aparat
pengawasan
intern
pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
8
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
c. Meningkatkan
koordinasi
dan
sinergi
pengawasan
dengan APIP dan instansi terkait. Sasaran : a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif. d. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan. e. Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut : a. Opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah; b. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP; c. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang kinerjanya efektif dan efisien; d. Prosentase
penyelesaian
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Fungsional; e. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai sarana
pengaduan
masyarakat
berbasis
Teknologi
Informasi Komunikasi; f. Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai
kemampuan
profesionalisme
di
bidang
pengawasan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
9
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
g. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait.
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut : Tabel 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 TARGET
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 bintek ;1 PKS; 50 orang
1 bintek ;1 PKS; 50 orang
1 bintek ;1 PKS; 50 orang
1 bintek ;1 PKS; 50 orang
35 Kab/ Kota; 6 kegia tan 1 provi nsi; 16 Kab/ Kota
35 Kab/ Kota; 6 kegia tan 1 provi nsi; 22 Kab/ Kota
35 Kab/ Kota; 6 kegia tan 1 provi nsi; 28 Kab/ Kota
35 Kab/ Kota; 6 kegia tan 1 provi nsi; 35 Kab/ Kota
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Jumlah SDM yang 1 meningkat bintek pemahamannya di ;1 bidang pengawasan PKS; 50 orang Meningkatnya Jumlah koordinasi 35 kualitas koordinasi yang dilakukan Kab/ pengawasan dengan APIP dan Kota; dengan APIP dan instansi terkait 3 instansi terkait kegia
tan 1 provi nsi; 13 Kab/ Kota
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
1. Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Meningkatnya kinerja 12 SKPD Provinsi Jawa bulan Tengah
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Terselenggaranya 2 Sistem Pengendalian SKPD Intern Pemerintah
15 SKPD
59 SKPD
59 SKPD
59 SKPD
Sumber : Renstra Inspektorat Prov. Jateng 2013-2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
10
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Terhadap indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 akan dilakukan perbaikan/penyesuaian dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Tahun 2016
B. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja
pada dasarnya adalah lembar/
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui
perjanjian
kinerja,
terwujudlah
komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya
terwujud
akibat
kegiatan
tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk
meningkatkan
integritas,
akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
11
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Guna
mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan,
maka Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan
6 (enam) program 30 (tiga puluh) kegiatan yang didukung oleh DPA
Perubahan
Tahun
Anggaran
2015
sebesar
Rp. 45.174.163,00 namun demikian Penetapan Kinerja (PK) Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dengan Gubernur Jawa Tengah masih berdasarkan DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 45.815.745.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
12
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO
SKALA CAPAIAN KINERJA
KATEGORI
1
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
75 – 100%
Baik
3
55 – 74 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
13
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Pada tahun 2015, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, setidaknya terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
1. Sasaran Strategis 1 :
Tercapainya Laporan Keuangan
Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) (2) Tercapainya Laporan Keuangan Opini WTP Keuangan atas LKPD Daerah Provinsi dengan opini Jawa Tengah Wajar Tanpa Pengecualian
Target
Reali sasi
% Capai an
% Capaian Tahun 2014
(3)
(4)
(5)
(6)
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) (7)
1 Provin si
1 Provin si
100%
100%
100%
16 Kab/ Kota
11 Kab/ Kota
68,75%
76,92%
31,43%
84,38%
88,46%
65,72%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebesar 84,38% atau kategori Baik. Target Tahun 2015 selain Opini WTP dari BPK untuk Pemerintah Provinsi yang sudah tercapai, ditargetkan pula 16 Kab./Kota juga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
14
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
telah WTP, namun demikian baru terealisasi sebanyak 11 Kab./Kota. Pemerintah Kab./Kota yang mendapatkan opini WTP Tahun 2015 adalah 1. Kota Surakarta; 2. Kabupaten Jepara; 3. Kabupaten Semarang; 4. Kabupaten Boyolali; 5. Kabupaten Banyumas; 6. Kabupaten Temanggung; 7. Kabupaten Purworejo; 8. Kabupaten Kudus; 9. Kabupaten Banjarnegara; 10. Kab. Blora; 11. Kab. Karanganyar. Diagram 3.1. Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah
40
WTP
33 28
30
25
25
20 10 0
2
11
8 1
LKPD 2010
0 LKPD 2011
11 0
LKPD 2012
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
WDP
24
Disclaimer
12 0
LKPD 2013
0 LKPD 2014
15
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 1, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Tahun 2014),
maka
pencapaian
kinerja
Tahun
2014
mengalami
penurunan sebesar 4,08%. Hal ini terjadi karena 1. Perkembangan Keuangan terkendala
penambahan
Daerah
pada
berbagai
status
WTP
Pemerintah
masalah
atas
Kab./Kota
khususnya
Laporan masih
menyangkut
kepemilikan aset; 2. Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan opini yang sebelumnya pada Tahun 2014 memperoleh WTP pada Tahun 2015 memperoleh opini WDP. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan agar target yang telah ditentukan dapat dicapai. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 65,72%. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1, antara lain : 1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota, sehingga sulit untuk melakukan intrervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota. 2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan. Adapun
alternatif solusi yang telah dilakukan untuk
mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
16
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Mengoptimalkan
koordinasi
dan
sinkronisasi
bidang
pembinaan dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian WTP di masa mendatang. Realisasi sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran Strategis 1, adalah sebesar Rp. 9.507.579.899 ,- atau sebesar 86,74% dari total pagu sebesar Rp 10.961.625.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.454.045.101,- atau 13,26% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; 2. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sasaran Strategis 2 :
Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD
Provinsi Jawa Tengah Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
17
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1) Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah
(2) Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP
Target
Reali sasi
% Capa ian
% Capaian Tahun 2014
(3)
(4)
(5)
(6)
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) (7)
15
59
393%
100%
100%
393%
100%
100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2
Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 393% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur dari Indikator Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP telah tercapai sebanyak 59 SKPD atau 100% dari jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 2, apabila
dibandingkan
dengan
Tahun
2014,
mengalami
peningkatan sebesar 293%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2015, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan secara langsung kepada seluruh Kepala SKPD untuk menerapkan SPIP tanpa kecuali. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 100%. Realisasi sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran Strategis 2, adalah sebesar Rp 1.082.759.060,- atau sebesar 88,48% dari total pagu sebesar Rp 1.223.729.000,-. Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
18
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
ini berarti
terdapat efisiensi sebesar Rp 140.969.940 ,00 atau
11,52% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
3. Sasaran 3 :
Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa
Tengah yang efektif dan efisien Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal;
Terciptanya kinerja SKPD 2. Prosentase Provinsi penyelesaian Jawa TLHP APF Tengah yang 3. Jumlah SKPD efektif dan Prov. Jateng yang efisien mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT
Target
Reali sasi
% Capaian
% Capaian Tahun 2014
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
45 SKPD
52 SKPD
115,55%
-
-
75%
89,53%
119,37%
-
-
59 SKPD
59 SKPD
100%
-
-
111,64%
-
-
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
19
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3, Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien sebesar 112,38% atau kategori sangat baik. Pencapaian sasaran tersebut didapat melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal; 2. Prosentase penyelesaian TLHP APF; 3. Jumlah
SKPD
Prov.
Jateng
yang
mempunyai
sarana
pengaduan masyarakat berbasis IT. Realisasi indikator jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal selama Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5. Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2015 No. (1)
Obrik
RIK
Evaluasi AKIP
Pemantauan TLHP
(2)
(5)
(3)
(4)
1.
Badan Arsip dan Perpustakaan
√
√
2.
Badan Kepegawaian Daerah
√
√
3.
Badan Kesatuan Bangsa, Polinmas
√
√
4.
Badan Ketahanan Pangan
√
√
5.
Badan Koordinasi Penyuluhan
√
√
6.
Badan Koordinasi Wilayah I
√
√
7.
Badan Koordinasi Wilayah II
√
8.
Badan Koordinasi Wilayah III
√
9.
Badan Lingkungan Hidup
√
√
10.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
√
√
11.
Badan Pemberdayaan Perempuan, PAKB
√
√
12.
Badan Penanaman Modal Daerah
√
√
13.
Badan Pendidikan dan Pelatihan
√
√
14.
Badan Penelitian dan Pengembangan
√
√
15.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.
Biro Bina Mental
√
17.
Biro Bina Produksi
√
18.
Biro Bina Sosial
√
19.
Biro Keuangan
√
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
√
20
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No.
Obrik
RIK
Evaluasi AKIP
Pemantauan TLHP
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
20.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
√
21.
Biro Perekonomian
√
22.
Dinas Bina Marga
√
23.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
√
24.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
√
25.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
√
26.
Dinas Kehutanan
√
27.
Dinas Kelautan dan Perikanan
√
28.
Dinas Kesehatan
√
29.
Dinas Koperasi dan UMKM
√
30.
Dinas Pemuda dan Olahraga
√
31.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
√
32.
Dinas Pendidikan
√
33.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
√
34.
Dinas Perhubungan dan Kominfo
√
35.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
√
36.
Dinas Perkebunan
√
37.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
√
38.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
√
39.
Dinas Sosial
√
40.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
√
41.
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
√
42.
RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang
√
43.
RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten
√
√
44.
RSJD Surakarta
√
√
45.
RSUD dr. Moewardi Surakarta
√
√
46.
√
√
√
√
48.
RSUD Kelet Jepara RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD Tugurejo Semarang
49.
Satuan Polisi Pamong Praja
√
√
50.
Sekretariat DPRD
√
√
51.
Sekretariat KPID
√
√
47.
√
√
√ 52. Set. BPBD Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
21
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terdapat 52 (lima puluh dua) SKPD yang dilakukan pengawasan internal oleh
Inspektorat
Provinsi
Jawa
Tengah
melalui
kegiatan
pemeriksaan (sesuai PKPT), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
dan
Pemantauan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan (TLHP). Realisasi indikator prosentase penyelesaian TLHP APF dilihat dalam periode tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.6. Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2015 Sumber Pemeriksaan
Jumlah Rekomendasi
Ditindaklanjuti
435
430
98,85%
5
1,15%
83
52
62,65%
31
37,35%
7.649
6.830
89,29%
819
10,71%
8.167
7.312
89,53%
855
10,47%
BPK-RI Itjen Kemendagri Inspektorat Provinsi Jumlah
Belum Ditindaklanjuti
%
%
Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode waktu Tahun
2013-2015
sebanyak
7.312
rekomendasi
telah
ditindaklanjuti atau sebesar 89,53%. Realisasi indikator jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT dilihat dari: 1. Seluruh SKPD yang telah mempunyai web site; 2. Aplikasi pengaduan LaporGub (laporgub.jatengprov.go.id) yang wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang diadukan. Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 3, tidak dapat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 maupun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
22
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
dengan target jangka menengah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3, antara lain : 1. Adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 2. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas); 3. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah. Adapun
alternatif solusi yang telah dilakukan untuk
mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui : 1. Menunggu perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan selanjutnya melakukan perubahan didalam Renstra Inspektorat menyesuaikan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 2. Melakukan
perubahan/perbaikan
fitur-fitur
dalam
Sistem
Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas) 3. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem
Informasi
Manajemen
Pengawasan
(SIM-WAS)
Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut. Realisasi sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran Strategis 3, adalah sebesar Rp 12.282.603.456,- atau sebesar 92,12% dari total pagu sebesar Rp 13.333.786.000,-. Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
23
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.051.182.544,00 atau 7,88% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan program : Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Kegiatannya antara lain : a. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat yang berwenang dan Monev; b. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya antara lain adalah a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga g. Pemeliharaan Buku – buku Perpustakaan h. Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor i. Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya antara lain adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
24
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik c. Jaminan Barang Milik Daerah d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah. l. Jasa Pelayanan Perkantoran 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatannya antara lain adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
25
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan Sasaran Strategis
(1) Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
(2) Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang pengawasan
(3)
(4)
(5)
(6)
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) (7)
92%
66,67%
72,46%
-
-
72,46%
-
-
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 4
% Capai an
% Capaian Tahun 2013
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4, Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan sebesar 72,46% atau kategori Cukup. Realisasi pencapaian indikator tersebut didapat dari : = ∑ Auditor & P2UPD (kondisi Th.2015) x 100% ∑ Auditor & P2UPD (menurut analisis kebutuhan pegawai Th.2015) = 56 84
x 100%
= 66,67% Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 3, tidak dapat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 maupun dengan target jangka menengah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 4, antara lain :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
26
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
1. Terdapat 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah memenuhi syarat sebagai auditor namun hingga saat ini sedang/belum diproses PAK di BPKP Pusat 2. Pada Tahun 2016, direncanakan akan ada 5 (lima) orang auditor yang memasuki usia pensiun. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui : 1. Melaksanakan pemantauan pengusulan PAK di BPKP Pusat 2. Menerima mutasi pegawai dengan ketentuan sudah memiliki sertifikasi auditor atau P2UPD. Realisasi sumber daya keuangan untuk Sasaran Strategis
pencapaian
4, adalah sebesar Rp. 533.014.668 ,- atau
sebesar 83,82% dari total pagu sebesar Rp 635.900.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 102.885.332,- atau 16,18% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 4, didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
5.
Sasaran
5
:
Meningkatnya
koordinasi
dan
sinergi
pengawasan dengan APIP dan instansi terkait Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
27
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
(1) (2) (3) (4) Meningkatnya Jumlah koordinasi koordinasi yang dilakukan dan sinergi dengan APIP dan 3 6 pengawasan instansi lain kegiat kegiat dengan APIP an an dan instansi terkait Prosentase Capaian Sasaran Strategis 5
(5)
(6)
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) (7)
200%
100%
100%
200%
100%
100%
% % Capaian Capa Tahun ian 2014
Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait sebesar 200% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur dari
realisasi Indikator Jumlah koordinasi yang
dilakukan dengan APIP dan instansi lain melebihi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan oleh APIP Provinsi Jawa Tengah dengan instansi antara lain: a. Gelar Pengawasan Daerah Prov. Jateng; b. Rapat Koordinasi Pengawasan Prov. Jateng; c. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. NTB; d. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Kalimantan Barat; e. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Bali;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
28
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
f. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Sumatera Selatan; Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 5, apabila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 100%. Realisasi sumber daya keuangan untuk
pencapaian
Sasaran Strategis 5, adalah sebesar Rp 801.914.714,- atau sebesar 86,14% dari total pagu sebesar Rp 930.903.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp 128.988.286,00 atau
13,36% dari
Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.
B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2015, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 45.174.163.000,00. Angaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tindak Lanjut sebesar
Rp.
18.088.220,00
dan
Belanja
Langsung
sebesar
Rp. 27.085.943,00 dengan rincian sebagai berikut : 1.
Belanja Pegawai, sebesar Rp. 283.730.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
29
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
2.
Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 22.973.685.000,00
3.
Belanja Modal, sebesar Rp. 3.828.528.000,00 Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci
dalam
mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.9. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2015 Sasaran
Program
1
Tercapainya LKD dengan opini WTP Daerah Terwujudnya SPIP lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan Instansi terkait
Anggaran
Realisasi
2
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
10.961.625.000
9.507.579.899
86,74%
1.223.729.000
1.082.759.060
88,48%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
1.723.232.000
1.307.715.721
75,89%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.720.781.000
5.322.302.575
93,03%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.789.185.000
5.563.155.160
96,10%
Peningkatan Disiplin Aparatur
100.588.000
89.430.000
88,91%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
266.000.000
259.682.168
97,62%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
369.900.000
273.332.500
73,89%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
930.903.000
801.914.714
86,14%
27.085.943.000
24.207.871.797
89,37%
Jumlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
5
% Realisasi 6
30
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung, Tahun 2014 terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.227.367.395,00 atau 5,84% sedangkan pada Tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.878.071.203,00 atau 10,62% dan ini menunjukkan bahwa untuk realisasi
efisiensi
anggaran
belanja
tahun
2015
mengalami
peningkatan sebesar 4,78% dibandingkan tahun sebelumnya.
C. Kinerja Lain-Lain Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi : 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dilaksanakan pada 20 (dua puluh) SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 7 (tujuh) SKPD kategori B (Baik), 11 (sebelas) SKPD kategori Cukup Memadai (CC) dan 2 (dua) SKPD kategori Kurang (C), sebagai berikut: Tabel 3.10. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015 No.
SKPD
Nilai
Kategori
(1)
(2)
(3)
(4)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
72,95
B
72,24
B
70,66
B
1. 2. 3.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
31
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No.
SKPD
Nilai
Kategori
(1)
(2)
(3)
(4)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah; Set. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Jawa Tengah; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah; Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Provinsi Jawa Tengah; Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Set. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah; Set. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah; Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
69,85
B
68,72
B
65,57
B
65,38
B
64,82
CC
64,66
CC
64,41
CC
63,00
CC
61,20
CC
61,34
CC
55,89
CC
55,19 55,19
CC CC
52,98
CC
51,20
CC
40,45
C
34,26
C
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
32
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Diagram 3.2. Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Tahun 2015 2 7 B CC C 11
2. Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(EKPPD) Dilaksanakan pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan hasil 14 (empat belas) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST) dan 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Tinggi (T) sebagai berikut: Tabel 3.11. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 No
Kabupaten/Kota
1
2
Skor
Prestasi
3
4
1.
Kota Semarang
3,2925
ST
2.
Kabupaten Kudus
3,2135
ST
3.
Kabupaten Purbalingga
3,1804
ST
4.
Kabupaten Semarang
3,1724
ST
5.
Kota Surakarta
3,1714
ST
6.
Kabupaten Karanganyar
3,1616
ST
7.
Kabupaten Jepara
3,1575
ST
8.
Kabupaten Boyolali
3,1396
ST
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
33
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Kabupaten/Kota
Skor
Prestasi
1
2
3
4
9.
Kota Salatiga
3,1324
ST
10.
Kabupaten Pati
3,1121
ST
11.
Kabupaten Pekalongan
3,0777
ST
12.
Kabupaten Banyumas
3,0489
ST
13.
Kabupaten Sukoharjo
3,0021
ST
14.
Kabupaten Cilacap
3,0020
ST
15.
Kabupaten Magelang
2,9732
T
16.
Kabupaten Kebumen
2,9688
T
17.
Kabupaten Banjarnegara
2,9668
T
18.
Kabupaten Demak
2,9627
T
19.
Kabupaten Temanggung
2,9386
T
20.
Kabupaten Purworejo
2,9322
T
21.
Kota Magelang
2,9250
T
22.
Kota Pekalongan
2,9109
T
23.
Kabupaten Blora
2,8854
T
24.
Kota Tegal
2,8837
T
25.
Kabupaten Rembang
2,8719
T
26.
Kabupaten Sragen
2,8223
T
27.
Kabupaten Brebes
2,8138
T
28.
Kabupaten Wonosobo
2,7106
T
29.
Kabupaten Klaten
2,6619
T
30.
Kabupaten Batang
2,6488
T
31.
Kabupaten Tegal
2,6478
T
32.
Kabupaten Wonogiri
2,5573
T
33.
Kabupaten Pemalang
2,4899
T
34.
Kabupaten Kendal
2,3944
T
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
34
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Kabupaten/Kota
Skor
Prestasi
1
2
3
4
2,2680
T
35.
Kabupaten Grobogan
Diagram 3.3. Hasil EKPPD Tahun 2015
14 ST T 21
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat Selama Tahun 2015, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerima sebanyak 173 aduan yang bersumber dari Lapor Gub (Website & SMS), Limpahan Pusat (Setneg, Menpan dan Itjen Kemendagri), twitter maupun aduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat, sebagai berikut: a. Penyalahgunaan Wewenang b. Pelayanan Masyarakat c. Korupsi/Pungli d. Kepegawaian/Ketenagakerjaan e. Pertanahan/Perumahan f. Hukum/peradilan dan HAM g. Kewaspadaan Nasional h. Tatalaksana/regulasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
: 22 aduan (12,72%) : 19 aduan (10,98%) : 47 aduan (27,17%) : 22 aduan (12,72%) : 12 aduan (6,94%) : 4 aduan (2,31%) : 0 aduan (0,00%) : 4 aduan (2,31%)
35
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
i. Lingkungan hidup
: 5 aduan (2,89%)
j. Umum
: 38 aduan (21,97%)
Adapun status penanganan dan status tindak lanjutnya sebagai berikut: Tabel 3.12. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 No
Jenis Aduan
(1)
(2)
1 a b c d e f 2 a b c d e f 3 4
5
Status Penanganan Jml T TT D B (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Status Tindak Lanjut Jml S D B (8)
(9)
(10)
(11)
13 4 9 0 0 13 8 0 5 Diperiksa ITPROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Setneg 1 0 1 0 0 1 1 0 0 Itjen 12 4 8 0 0 12 7 0 5 Gubernur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lapor Gub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPK/Lain2 Kerjasama 158 10 42 92 14 158 48 5 105 Kab/Kota/SKPD 2 1 0 0 1 2 0 1 1 Menpan 52 4 14 32 2 52 17 0 35 Setneg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itjen 31 1 9 12 9 31 8 3 20 Gubernur Lapor Gub 55 3 16 34 2 55 19 0 36 (Website) 18 1 3 14 0 18 4 1 13 Lapor Gub (SMS) APH 2 0 1 0 0 2 2 0 0 Dikembalikan/ Tidak Bisa Ditindaklanjuti 0 Lain lain 0 TOTAL 173 14 52 92 14 173 58 5 110
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
36
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
4. Pengendalian Gratifikasi Melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah,
pada
Tahun
2015
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Unit Pengendali Gratfikasi (UPG) telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 40 (empat puluh) laporan yang semuanya telah dilaporkan
kepada
KPK-RI
untuk
memperoleh
status
penetapannnya. Adapun hasilnya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) laporan telah memiliki status penetapan dan sisanya 2 (dua) laporan masih menunggu penetapan dari KPK-RI. 5. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi bagi aparatur negara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 770/4 tanggal 2 Juni 2014 mewajibkan seluruh pejabat eselon dan BUMD untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural. Hasil penyampaian LHKPN kondisi per 30 Desember 2015, sebagai berikut : a.
Eselon II
: Jumlah 65 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 63 WL sudah melaporkan (96,92%) - 2 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (3,08%)
b.
Eselon III
: Jumlah 448 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 399 WL sudah melaporkan (89,06%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
37
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- 49 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (10,94%) c.
Eselon IV
: Jumlah 1253 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 1208 WL sudah melaporkan (96,41%) - 45 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (3,59%)
6. PMPRB
(Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi) Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi
menggunakan (Manajemen
Birokrasi.
perbandingan Perubahan,
Nilai
Adapun Komponen
Penataan
penilaiannya Pengungkit
Perundag-Undangan,
Penataan & Penguatan Orgaisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Auntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, DAN Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil PMPRB Tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,39 (Sangat Baik) atau masuk kategori “BB”. Namun demikian hasil ini masih bersifat self assesment dan akan direviu oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB-RI pada bulan September 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
38
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV PENUTUP
A.
Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Inspektorat Prov. Jawa Tengah adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 5 (lima) target sasaran yang telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dicapai dengan ketegori Sangat Baik, 1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori Baik dan 1 (satu) sasaran lainnya dicapai dengan kategori Cukup. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : 1. Hasil Pengukuran Rata-Rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 172,30%. 2. Rata-rata
pencapaian
sasaran
strategis
“Tercapainya
Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian” sebesar 84,38% (Baik). 3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah” sebesar 393% (Sangat Baik).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
39
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar 111,64% (Sangat Baik). 5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar
72,46%
(Cukup); 6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar 200% (Sangat Baik). 7. Tingkat
efisiensi
total
penggunaan
anggaran
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian target kinerja tahun 2015 sebesar 12,44%. 8. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai
untuk sasaran “Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan
opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian”
sebesar
13,26%. 9. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai
untuk sasaran “Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah” sebesar
11,52%. 10. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai
untuk sasaran “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar 7,88%. 11. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai
untuk sasaran “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar 16,18%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
40
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai
untuk sasaran “Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar 13,36%.
B.
Permasalahan/Kendala Permasalahan
atau
kendala
yang
ditemui
dalam
pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 antara lain : 1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah
Kab/Kota,
sehingga
sulit
untuk
melakukan
intervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota; 2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan; 3. Adanya
perbedaan
indikator
kinerja
sasaran
yang
tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 4. Belum
optimalnya
penggunaan
Sistem
Informasi
Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas); 5. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan
(SIM-WAS)
Provinsi
Jawa
Tengah; 6. Terdapat 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah memenuhi syarat sebagai auditor namun hingga saat ini sedang/belum diproses PAK di BPKP Pusat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
41
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
7. Pada Tahun 2016, direncanakan akan ada 5 (lima) orang auditor yang memasuki usia pensiun;
C.
Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain : 1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan; 2. Mengoptimalkan
koordinasi
dan
sinkronisasi
bidang
pengawasan dan pelaporan keuangan pada pemerintah Kab./Kota agar terjadi progres peningkatan pencapian WTP di masa mendatang; 3. Menunggu perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan selanjutnya melakukan perubahan didalam Renstra Inspektorat menyesuaikan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 4. Melakukan perubahan/perbaikan fitur-fitur dalam Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas) 5. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut; 6. Melaksanakan pemantauan pengusulan PAK di BPKP Pusat; 7. Menerima
mutasi
pegawai
dengan
ketentuan
sudah
memiliki sertifikasi auditor atau P2UPD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
42
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2015 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih Semarang,
Agustus 2014
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580115 198503 1 014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
43
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Lampiran 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Tercapainya LKPD dengan opini WTP
Opini WTP atas LKPD Prov. Jateng
Provinsi, 16 Kab/Kota
Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD
Jumlah SKPD Provinsi JawaTengah
15 SKPD
Provinsi Jawa Tengah
yang menerapkan SPIP
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien
Jumlah SKPD Prov. Jateng yang kinerjanya efektif dan efisien Prosentase penyelesaian TLHP APF Jumlah SKPD Prov.Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis TIK
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan
45 SKPD 75% 59 SKPD
92%
profesionalisme di bidang pengawasan Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait
44
3 Kegiatan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Program
Anggaran
Keterangan
1
2
3
Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa Pengawasan
Profesionalisme Rp. 341.100.000,dan Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Sumber Anggaran dari APBD 100%
Rp. 17.056.857.000,-
45
Sumber Anggaran dari APBD 100%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
A
BOP
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
10.498.463.000
9.101.187.699
1.397.275.000
13,31%
806.022.000
499.439.469
306.582.531
38,04%
1.223.729.000
1.082.759.060
140.969.940
11,52%
46
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan Pelatihan Profesionalisme pengembangan Tenaga tenaga pemeriksa & Pemeriksa Dan aparatur pengawasan Aparat Pengawasan
B
BAU
Jumlah A dan rata-rata % A Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Surat Menyurat administrasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
917.210.000
808.276.252
108.933.748
11,88%
930.903.000
801.914.714
128.988.286
13,86%
463.162.000
406.392.200
56.769.800
12,26%
369.900.000 15.209.389.000
273.332.500 12.973.301.894
18.150.000
18.146.810
47
96.567.500 26,11% 2.236.086.805 14,70% 3.190
0,02%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
688.400.000
547.355.237
141.044.763
20,49%
120.800.000
115.815.100
4.984.900
4,13%
149.651.000
148.332.072
1.318.928
0,88%
431.426.000
431.176.000
250.000
0,06%
340.808.000
333.278.000
7.530.000
2,21%
22.000.000
21.998.000
2.000
0,01%
5.185.000
5.117.000
68.000
1,31%
48
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan
11.040.000
10.997.000
43.000
0,39%
300.000.000
184.278.515
115.721.485
38,57%
3.097.690.000
2.994.908.841
102.781.159
3,32%
535.631.000
510.900.000
24.731.000
4,62%
646.500.000
642.889.000
3.611.000
0,56%
772.144.000
746.424.625
25.719.375
3,33%
708.942.000
661.341.735
47.600.265
6,71%
49
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
109.215.000
94.931.500
14.283.500
13,08%
102.995.000
102.572.000
423.000
0,41%
177.136.000
173.577.800
3.558.200
2,01%
16.225.000
16.077.500
147.500
0,91%
1.146.833.000
1.144.376.000
2.457.000
0,21%
50
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
No
Jenis Belanja
Program
Kgt
Jml Anggaran
Realisasi
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan kapasitas sumber daya apatur pemerintah daerah Jumlah B dan rata-rata % B
2.109.195.000
1.980.965.000
128.230.000
6,08%
100.588.000
89.430.000
11.158.000
11,09%
266.000.000
259.682.168
6.317.832
2,38%
11.876.554.000
11.234.569.903
641.984.097
5,41%
27.085.943.000
24.207.871.797
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
51
2.878.070.902 10,63%