KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami haturkan Kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya telah dapat dilaksanakan penyusunan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis merupakan arah dan kebijakan program yang menjadi acuan kegiatan lima tahun kedepan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat diukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab. Inspektorat Provinsi Lampung yang mempunyai fungsi dan manajemen sebagai kontrol, mempunyai arti sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Inspektorat Provinsi Lampung juga berkewajiban mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung periode 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Rencana strategis ini merupakan kerangka kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang selanjutnya akan menjadi pedoman jajaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Renstra ini diharapkan menjadi arah untuk mendorong peningkatan kinerja bidang pengawasan secara lebih berkualitas. Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun Renstra Inspektorat Provinsi Lampung yang telah berupaya dan bekerja dengan baik sehingga selesainya Renstra ini. Demikian kiranya rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembinaan pengawasan di Provinsi Lampung.
Bandar Lampung,
Januari 2015
INSPEKTUR,
RIFKI WIRAWAN,SE Pembina Utama Madya Nip.19561028 198203 1 004
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL.........................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................... Page 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................... Page 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................. Page 3 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... Page 4 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... Page 5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ............................ Page 7 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ............................... Page 7 2.2 Sumber Daya ........................................................................ Page15 2.3 Kinerja Pelayanan ................................................................. Page17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Page 19 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ................................................................. Page 19 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................... Page 24 3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat ............................................................................ Page 25 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................. Page 26
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung 2014-2019
ii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Lampung ......................... Page 29 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah................................ Page 30 4.3 Strategi dan Kebijakan ......................................................... Page 30 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......... Page 35
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................................... Page 50 BAB VII PENUTUP .................................................................................. Page 52
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung 2014-2019
iii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi LHP Reguler, Berkala dan Kasus ...................
Page 17
Tabel 2.2 Rekapitulasi LHP Kerugian Negara .....................................
Page 18
Tabel 2.3 Analisis Lingkungan Internal.... ............................................
Page 22
Tabel 2.4 Analisis Lingkungan Eksternal..............................................
Page 23
Tabel 2.5 Perbedaaan Paradigma Lama dan Paradigma ..................
Page 27
Tabel 2.6 Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....
Page 32
Tabel 2.7 Indikator Sasaran..................................................................
Page 33
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Inspektorat 5 Tahun Terakhir...................
Page 40
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Inspektorat 5 Tahun ke depan.................
Page 40
Tabel 3.0 Indikator Program dan Kegiatan............................................
Page 41
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung 2014-2019
iv
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam
rangka
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Pembangunan,
Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memilik peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus upaya untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Peran Inspektorat Provinsi Lampung sebagai Pengawas Intern dapat diharapkan mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance). Sesuai kaidah Pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2014 – 2019 bahwa Inspektorat Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara instensif kepada satuan kerja perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Inspektorat Provinsi Lampung sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerinta daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan berhasil apabila memperoleh dukungan secara terpadu dan
sinergi
dengan
elemen
sistem
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan lainnya yaitu pengawas fungsional ekstern, pengawasan legislatif,
pengawasan
masyarakat
termasuk
Inspektorat-Inspektorat
Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam rangka “ Mewujudkan tata kepemerintahan
yang
baik
(good
governance)
dan
mendukung
mantapnya rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Misi 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015 – 2019 yaitu Menegakkan
RENSTRA 2015-2019
Page 1
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Supremasi
Hukum,
membangun
peradaban
demokrasi,
dan
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan
mengayomi
masyarakat.
Juga
dimaksudkan
untuk
menetapkan
kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN. Peran Inspektorat Provinsi Lampung sebagai pengawas internal dapat diartikan sebagai pengawas, evaluator dan katalisator harus mampu merespon terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi tuntutan terselenggaranya good governance dan rasa kesatuan dan persatuan di daerah dan keutuhan Negara Republik Indonesia
dan
meningkatnya
kesinergian
pemerintahan
daerah
Kabupaten/Kota. Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 secara umum memiliki tujuan memberikan arah, kebijakan dalam menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; selain itu memuat prediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi, alternatif pemecahan masalah, dan arah upaya dalam menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan kinerja dan kualitas pengawasan di Provinsi Lampung.
RENSTRA 2015-2019
Page 2
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 1.2 Landasan/Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, adalah : (1)
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(3)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(4) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; (8) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.
RENSTRA 2015-2019
Page 3
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud dari Penyusunan rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung yaitu: 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung. 2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua Satuan Kerja (Satker) dan personilnya dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Lampung. b. Tujuan Tujuan dari penyusan rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung yaitu: a. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan; b. Menjadi tolak ukur Inspektur Provinsi Lampung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
RENSTRA 2015-2019
Page 4
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud
dan
Tujuan
penyusunan
Renstra,
dan
sistematika
penulisan. BAB II
Gambaran Pelayanan Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung.
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV Visi,
Misi,
Tujuan
dan
Sasaran,
Strategis,
Strategi
dan
Kebijakan. Bab ini memuat rumusan Visi Inspektorat dan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai, serta Strategi dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.
RENSTRA 2015-2019
Page 5
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan. .
BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima ( 5 ) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII Penutup.
RENSTRA 2015-2019
Page 6
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, pada :
Pasal 2 :
- ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; - ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan; - ayat (3) Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di
daerah
Provinsi,
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah
kepada
Gubernur,
pelaksanaan
pembinaan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
RENSTRA 2015-2019
Page 7
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2.1.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c.
Pembinaan dan pengendalian dan koordinasi;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur; f.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
g. Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
urusan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi; i.
Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah;
j.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah;
k.
Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
l.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat;
m. Pelayanan administratif.
RENSTRA 2015-2019
Page 8
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2.1.3 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri dari ;` - Sub Bagian Perencanaan; - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; - Sub Bagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu terdiri dari : - Inspektur Pembantu Wilayah I; - Inspektur Pembantu Wilayah II; - Inspektur Pembantu Wilayah III; - Inspektur Pembantu Wilayah IV. 2.1.4 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional
a. Inspektur: - Perencanaan program pengawasan; - Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; - Pembinaan, pengendalian dan koordinasi; - Pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian,
dan
penilaian
tugas
pengawasan; - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur; - Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pembinaan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
RENSTRA 2015-2019
Page 9
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota; - Pengusutan terhadap kasus pengaduan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Pelaksanaan review laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; - Pelayanan administrasi. b. Sekretaris: - Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; - Menghimpun, mengelola, penilaian dan penyimpangan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; - Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; - Penyusunan, penginventarisan dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaaan proses penanganan pengaduan; - Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga serta penyusunan peraturan perundangundangan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Administrasi dan Umum: - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
pengelolaan
urusan
kepegawaian; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
RENSTRA 2015-2019
Page 10
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Mengelola urusan perlengkapan rumah tangga; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
rencana
anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Provinsi; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi atas pengelolaan keuangan; - Melaksanakan
dan
menyiapkan
bahan
pertanggungjawaban
anggaran; - Melaksanakan
pembinaan
administrasi
keuangan
dan
perbendaharaan; - Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di Subbag Admnistrasi dan Umum; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
pembuatan
laporan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Umum; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: - Menghimpun,
mengolah,
menyusun
data
dan
menyimpan
dokumentasi laporan hasil pengawasan; - Menyiapkan bahan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; - Menyiapkan bahan laporan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; - Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan dan hasil tindak lanjut pengawasan; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Reformasi Birokrasi; - Menyiapkan bahan dan menginventarisasi data kegiatan pengawasan untuk pemutakhiran data hasil pengawasan; - Menyiapkan dan menyusun hasil evaluasi dan laporan Inspektorat Provinsi;
RENSTRA 2015-2019
Page 11
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
pembuatan
laporan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. e. Sub Bagian Perencanaan: - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
rencana
anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
Rencana
Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi; - Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rencana/program kerja pengawasan; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
dan
melaksanakan
laporan
anggaran
Inspektorat Provinsi; - Menyiapkan
bahan
dan
statistik
Inspektorat Provinsi; - Menyiapkan bahan dokumen dan melaksanakan pengolahan data pengawasan; - Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemeriksaan di daerah Provinsi; - Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemeriksaan di daerah Kabupaten/Kota; - Menyiapkan
bahan
pembinaan
pengawasan
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; - Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan Rencana Aksi dan Pencegahan Korupsi; - Menyiapkan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
Sistem
RENSTRA 2015-2019
Page 12
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Menyiapkan bahan pengawasan review laporan keuangan; - Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di Sub Bagian Perencanaan; - Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
pembuatan
laporan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. f. Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV Inspektur
Pembantu
Wilayah
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai tugas : - Melakukan telaah terhadap peraturan perundangan, permasalahan, pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan pengawasan; - Pengusulan dan atau penyusunan program pengawasan di wilayah kerjanya; - Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan sebagai supervisi dalam pelaksanaan pengawasan; - Pengawasan terhadap penyelenggaraaan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian,
dan
penilaian
tugas
pengawasan; - Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; - Pelaksanaan review laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi LAKIP di wilayah kerjanya; - Pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional di wilayah kerjanya;
RENSTRA 2015-2019
Page 13
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di Inspektur Pembantu Wilayah; - Pengkoordinasian
tugas
pengawasan
pejabat
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor; - Penyiapan
dan
pelaksanaan
pembuatan
laporan
pelaksanaan
kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah; dan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). g. Kelompok Jabatan Fungsional: - Kelompok
Jabatan
Fungsional
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah; - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga Fungsional Auditor, Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
di
Daerah
(P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; - Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; - Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah
di
Daerah
(P2UPD)
mempunyai
fungsi
melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan atau Pengawasan baik yang bersifat rutin, berkala, penanganan kasus-kasus pengaduan maupun pengawasan tertentu;
RENSTRA 2015-2019
Page 14
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG - Pejabat
fungsional
auditor
melaksankan
pengawasan
atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu
dan
melaksanakan
evaluasi
penyelenggaraan
teknis
pemerintahan di daerah; - Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta fungsional lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan; - Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
di
Daerah
(P2UPD)
serta
fungsional
lainnya
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; - Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim; - Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan
dibentuk
pemeranan
sebagai
pengendali
mutu,
pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.
2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT 2.2.1 Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut : a. Inspektur
:
1 orang
RENSTRA 2015-2019
Page 15
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG b. Sekretaris
:
1 orang
c. Kasubbag
:
3 orang
d. Inspektur Pembantu Wilayah
:
4 orang
e. NSU
:
120 orang
Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Lampung terdiri sebagai berikut : a. Auditor Ahli Madya
:
8 Orang
b. Auditor Ahli Muda
:
11 Orang
c. Auditor Ahli Pertama
:
5 Orang
d. Auditor Penyelia
:
4 Orang
e. Auditor Pelaksana Lanjutan
:
0 Orang
f. Auditor Pelaksana
:
1 Orang
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. Pengawas Pemerintahan Pertama
:
10 Orang
b. Pengawas Pemerintahan Muda
:
8 Orang
c. Pengawas Pemerintahan Madya
:
5 Orang
Sumber daya manusia menurut golongan terdiri dari : a. Golongan IV
:
20 Orang
b. Golongan III
:
84 Orang
c. Golongan II
:
8 Orang
d. Golongan I
:
8 Orang 120 Orang
RENSTRA 2015-2019
Page 16
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: a. Luas Bangunan Kantor
: 3.500 M²
b. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
:
6 Unit
c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
:
3 Unit
d. Air Conditioner
:
16 Unit
e. Komputer
:
40 Unit
f. Mesin Tik Manual
:
6 Unit
g. Telepon
:
2 Unit
h. Airphone
:
12 Unit
i. Faximile
:
2 Unit
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Selama tahun 2010 sampa dengan 2014, Inspektorat Provinsi Lampung telah melakukan tugas, pokok dan fungsi dengan hasil kinerja antara lain dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Berkala dan Kasus sebagai berikut :
TABEL 2. 1 Rekapitulasi LHP Reguler, Berkala dan Kasus Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 NO TAHUN
LHP REGULER
LHP BERKALA
LHP KASUS
1
2010
136
15
76
2
2011
148
14
43
3
2012
145
14
31
4
2013
143
13
40
5
2014
133
14
23
RENSTRA 2015-2019
Page 17
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2. Pencegahan Kerugian Negara TABEL 2. 2 Rekapitulasi LHP Kerugian Negara Inspektorat Lampung Tahun 2010 – 2014 Reguler NO TAHUN
Nilai Temuan
Disetor
SISA
1
2010
5.995.755.479,80
5.887.951.491,80
107.803.982,00
2
2011
567.902.531,50
533.732.531,50
34.170.000,00
3
2012
5.921.610.508,42
5.896.901.332,48
24.709.175,94
4
2013
6.248.986.080,91
6.218.549.732,91
30.436.348,00
5
2014
1.073.838.072,95
50.926.171,52
1.022.911.901,43
Nilai Temuan
Disetor
SISA
Berkala NO TAHUN 1
2010
6.661.911.328,00
3.486.089.436,00 3.175.821.892,00
2
2011
2.173.508.899,81
1.930.773.032,81
242.735.867,00
3
2012
938.731.850,00
785.713.262,00
153.018.588,00
4
2013
556.990.405,00
395.087.985,00
161.902.420,00
5
2014
802.121.586,00
-
802.121.586,00
RENSTRA 2015-2019
Page 18
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahanpermasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu: a. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif.
Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masingmasing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.
RENSTRA 2015-2019
Page 19
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG b. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. c. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun
BPK
merupakan
pertanda
bahwa
SPIP
masih
belum
diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . d. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya . Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Provinsi
Lampung
terkait
bidang
pengawasan,
yaitu
jumlah
Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada APIP di Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. e. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan
RENSTRA 2015-2019
Page 20
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan. f. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti
Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Lampung berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat. g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.
Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Lampung masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap. Dari 7 (tujuh) poin identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : A. Kondisi Lingkungan Internal Organisasi
Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Lampung. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sebagaimana tabel dibawah ini:
RENSTRA 2015-2019
Page 21
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TABEL 2.3 Analisis Lingkungan Internal Aspek
Kekuatan
Kelemahan
(Strengths)
(Weaknesses)
Sistem/kebijakan Belum adanya sistem informasi pengawasan dan manajemen penilaian angka kredit Kelembagaan
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 1. SOTK yang belum mengarah pada di bidang pengawasan secara spesifikasi bidang urusan periodik; pemerintahan; 2. Adanya kerjasama yang baik antara 2. Pola hubungan kerja jabatan Inspektorat Propinsi Lampung fungsional yaitu PFA dan P2UPD dengan BPKP terutama untuk yang belum jelas. kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.
Sumber Daya
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawas yang dimiliki dilihat tenaga Pengawas (PFA dan dari tingkat pendidikan formal dan P2UPD); penjenjangan auditor sangat tinggi 2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.
Manusia
Sumber Daya
Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk pemeriksaan
Anggaran
Lingkungan Strategis
1. Dukungan Inspektur Provinsi Kurangnya sarana dan prasarana Lampung dalam penguatan peran Inspektorat; 2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan.
B. Kondisi Lingkungan Eksternal Organisasi
Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri
yaitu
Inspektorat
Provinsi
Lampung.
Lingkungan
eksternal
dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities) dan tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:
RENSTRA 2015-2019
Page 22
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TABEL 2.4 Analisis Lingkungan Eksternal
Aspek
Peluang
Tantangan
(Opportunities)
(Threats)
Sistem/kebijakan 1. Komitmen unsur pimpinan daerah 1. Keinginan dari stakeholders bahwa (Gubernur, SKPD)
DPRD, dalam
pemerintahan
Sekda,
dan
mewujudkan
yang
baik
dan
mendukung penyusunan Laporan Keuangan sesuai
Pemerintah Standar
Inspektorat
selaku
menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya;
Akuntansi 2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar
Tanpa
Inspektorat 2. Terbitnya peraturan seperti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.
Tuntutan
dapat
Daerah
Pemerintah (SAP);
Kelembagaan
APIP
penguatan
peran
Inspektorat sebagai mitra audit bagi
perlu
Pengecualian", berperan
lebih
optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.
Peningkatan sumber daya manusia perlu ditingkatkan.
SKPD di Lampung
Sumber Daya
Penentuan formasi dan kebutuhan
Manusia
tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan
Pemerintah
Provinsi
(Badan Kepegawaian Daerah) Lingkungan Strategis
1. Keberadaan mitra seperti BPK dan 1. Rendahnya kepercayaan dari LSM BPKP atas hasil pengawasan di
maupun
elemen
masyarakat
SKPD Provinsi Lampung;
terhadap
eksistensi
Inspektorat
2. Adanya aduan masyarakat tentang
Provinsi Lampung, karena dianggap
KKN kepada Inspektorat Provinsi
tidak
mampu
menemukan
Lampung.
penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah; 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil
pengawasan
Inspektorat
Provinsi Lampung; 3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat
Provinsi
Lampung
sebagai penjamin mutu;
RENSTRA 2015-2019
Page 23
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum; 5. Semakin hasil
bertambahnya
pemeriksaan
temuan
BPK
yang
berkembang ke ranah hukum.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung adalah “Lampung Maju dan Sejahtera 2019“, yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; 2. Meningkatkan infrstruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama; 4. Meningkatkan kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.
Memperhatikan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2015 – 2019 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pengawasan dan Pembinaan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan
berwibawa
yang
bertujuan
mendukung
pemantapan
profesionalisme aparat pengawasan dalam melayani publik/masyarakat.
RENSTRA 2015-2019
Page 24
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
3.3 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Inspektorat
Selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi : a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaa urusan pemerintahan; c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. Pendidikan dan pelatihan; e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksaan urusan pemerintahan. Kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, adapun tujuan pembinaan dan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah untuk : a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan b. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparata Pengawas Intern Pemerintahan. Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan ukuran kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
RENSTRA 2015-2019
Page 25
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap : a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintahan Provinsi; b. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan c. Percepatan menuju good governance, dan pelayanan publik pada pemerintahan
provinsi
dan
kegiatan
penunjang
pembinaan
dan
pengawasan lainnya. 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk- bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu : a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. b. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun
BPK
merupakan
pertanda
bahwa
SPIP
masih
belum
diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
RENSTRA 2015-2019
Page 26
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance.
Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi
dan
menjadi
pemicu
munculnya
bebagai
penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi. d. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assuarance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait.
Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma
lama
(pendekatan
tradisional)
dengan
paradigma
baru
(pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:
TABEL 2.5 Perbedaan Paradigma lama dan Paradigma Baru Uraian Peran Pendekatan Sikap Fokus Komunikasi dg Manajemen SKPD Jenis Audit
Paradigma Lama Watchdog Detektif (mendeteksi masalah) Bertindak Seperti Polisi Kelemahan / penyimpangan Terbatas
Paradigma Baru Konsultan & Katalis Preventif (mencegah masalah) Sebagai mitra /pelanggan Penyelesaian yang Konstruktif Reguler
Financial / compliance audit
Financial, compliance, operasional audit
RENSTRA 2015-2019
Page 27
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
e. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.
Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.
RENSTRA 2015-2019
Page 28
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI INSPEKTORAT
4.1 .1 Visi Visi adalah kondisi yang dicita - citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Visi Provinsi Lampung tahun 2015 2019 “ Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019 “. Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur
pemerintahan
yang
mendukung
terwujudnya
organisasi
berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal.
4.1.2 Misi Misi Provinsi Lampung : 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; 2. Meningkatkan
infrastruktur
untuk
pengembangan
ekonomi
dan
pelayanan sosial; 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
RENSTRA 2015-2019
Page 29
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Dari kelima misi diatas, inspektorat provinsi Lampung berperan dalam mewujudkan
misi
mengembangkan
kelima
yaitu
“menegakkan
demokrasi berbasiskearifan
lokal
supremasi dan
hukum,
memantapkan
kepemerintahan yang baikn dan antisipatif.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2015 - 2019 adalah Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN.
4.3 Strategi Dan Kebijakan Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah : 1. Strategi 1 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
RENSTRA 2015-2019
Page 30
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 2. Strategi 2 : Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis
teknologi informasi;
3. Strategi 3 : Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota 4. Strategi 4 : Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD Provinsi Lampung; 5. Strategi 5 : Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran; 6. Strategi 6 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran; 7. Strategi 7 : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan; 8. Strategi 8 : Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.
Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan yaitu : 1. Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka assurance dan konsultasi; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan; 3. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI; 4. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan; 6. Melibatkan JFA dan P2UPD Inspektorat Kab/Kota dalam peningkatan mutu SDM; 7. Meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan; 8. Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi
perencanaan
dan
penganggaran,
serta
transparansi
pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
RENSTRA 2015-2019
Page 31
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
TABEL 2.6 Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Lampung MISI
SASARAN
STRATEGI
Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI
Implementasi Aksi
Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Pemberantasan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi
Pencegahan dan Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif
KEBIJAKAN
Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/ Kota Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Menjadi mitra SKPD Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka assurance dan konsultasi
seluruh SKPD Provinsi Lampung Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan
Melibatkan JFA dan P2UPD Inspektorat Kabupaten/ Kota dalam peningkatan mutu SDM
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan
RENSTRA 2015-2019
Page 32
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Pengintesifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
RENSTRA 2015-2019
Page 33
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TABEL 2.7 Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung 2015 – 2019
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Persentase Hasil Audit APIP
2015
Target Capaian Sasaran 2018 2016 2017
2019
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
yang
terselesaikan Mengembangkan
Terwujudnya
Pemerintahan yang baik dan
Pemerintahan Yang
antisipatif
Bersih KKN
dan
Bebas
Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar
Atas
Pelaksanaan
Tugas
SKPD
Aspek
Sesuai
Pembinaan
dan
Pengawasan
RENSTRA 2015-2019
Page 34
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, makalangkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program
dan
kegiatan
yang
berlaku
dengan
memperhatikan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung.
dan
Kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian misi dan visi organisasi. Sementara
itu
yang dimaksud
dengan indikator kinerja adalah
ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara
khusus
dinyatakan
sebagai
pencapaian
tujuan
yang
dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluai, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah:
5.1 Rencana Program Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Provinsi Lampung sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RENSTRA 2015-2019
Page 35
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
5.2 Kegiatan dan Kelompok Sasaran Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyedian jasa kebersihan kantor e. Penyediaaan alat tulis kantor f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j.
Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah l.
Penyediaan jasa pendukung administrasi atau teknis perkantoran
m. Penataan barang dan inventaris n. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD o. Penyediaan atau penataan data kepegawaian Kelompok sasaran : -
Kantor Inspektorat Provinsi Lampung
RENSTRA 2015-2019
Page 36
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas atau operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelompok sasaran : -
Gedung Inspektorat Provinsi Lampung
-
Kendaraan operasional
-
Barang inventaris kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelompok sasaran : -
Pegawai kantor Inspektorat Provinsi Lampung
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kelompok sasaran : -
Pegawai Fungsional Auditor dan P2UPD
-
Pegawai Inspektorat
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan dokumen perancanaan dan evaluasi
Kelompok sasaran : -
Dokumen perecanaan dan evaluasi
RENSTRA 2015-2019
Page 37
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaaan Kebijakan KDH a. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah (pemeriksaan kasus/khusus) tindak lanjut hasil temuan pengawasan; b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; c. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f.
Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi;
g. Pembinaan sistem pengendalian inter pemerintah; h. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi; i.
Evaluasi LAKIP Kabupaten/ Kota;
j.
Rakorwasda Tahun 2015;
k. Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB); l.
Unit Pelayanan Gratifikasi;
m. Verifikasi Ijasah ASN; n. Pembinaan LHKASN dan LHKPN; o. Pelaksanaan Pengawasan /Supervisi /Monitoring / Internal secara berkala Irbanwil I; p. Pelaksanaan Pengawasan /Supervisi /Monitoring / Internal secara berkala Irbanwil II; q. Pelaksanaan Pengawasan /Supervisi /Monitoring / Internal secara berkala Irbanwil III; r.
Pelaksanaan Pengawasan /Supervisi /Monitoring / Internal secara berkala Irbanwil IV;
s. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil I;
RENSTRA 2015-2019
Page 38
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG t.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil II;
u. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil III; v.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil IV;
Kelompok sasaran : -
SKPD Provinsi Lampung
-
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kelompok sasaran : - JFA dan P2UPD - Staf seketariat yang diproyeksikan sebagai JFA atau P2UPD b. Pengukuhan dan Sosialisasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Kelompok sasaran : - Fungsional Auditor
5.3. Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 – 2019 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
RENSTRA 2015-2019
Page 39
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TABEL 2.8 Alokasi anggaran Inspektorat 5 tahun terakhir : NO
TAHUN ANGGARAN
ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT (Rp)
1
2010
8.500.000.000
2
2011
8.300.000.000
3
2012
8.425.671.000
4
2013
8.400.000.000
5
2014
8.719.451.500
TABEL 2.9 Alokasi anggaran Inspektorat 5 tahun ke depan : NO
TAHUN ANGGARAN
ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT (Rp)
1
2015
8.954.800.000
2
2016
9.862.200.000
3
2017
10.842.500.000
4
2018
11.917.000.000
5
2019
13.102.000.000
RENSTRA 2015-2019
Page 40
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
TABEL 3.0 Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2015 Target
1.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Irbanwil I Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Irbanwil II Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Irbanwil III Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Irbanwil IV
Rp 7.091.500.000
2016 Target
Rp 7.812.000.000
2017 Target
Rp 8.590.000.000
2018 Target
Rp 9.441.500.000
2019 Target
Rp 10.382.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara berkala Irbanwil I
15 Kab. /Kota
420.000.000
15 Kab. /Kota
465.000.000
15 Kab. /Kota
515.500.000
15 Kab. /Kota
562.000.000
15 Kab. /Kota
618.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara berkala Irbanwil II Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara berkala Irbanwil III Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara
15 Kab. /Kota
420.000.000
15 Kab. /Kota
465.000.000
15 Kab. /Kota
515.500.000
15 Kab. /Kota
562.000.000
15 Kab. /Kota
618.000.000
15 Kab. /Kota
420.000.000
15 Kab. /Kota
465.000.000
15 Kab. /Kota
515.500.000
15 Kab. /Kota
562.000.000
15 Kab. /Kota
618.000.000
15 Kab. /Kota
420.000.000
15 Kab. /Kota
465.000.000
15 Kab. /Kota
515.500.000
15 Kab. /Kota
562.000.000
15 Kab. /Kota
618.000.000
RENSTRA 2015-2019
Page 41
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil I Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil II Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil III Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil IV Tindak lanjut hasil
berkala Irbanwil IV Penanganan /tindakan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakarat
85%
339.000.000
90%
372.000.000
95%
409.000.000
100%
450.000.0000
100%
495.000.000
55 SKPD
800.000.000
55 SKPD
880.000.000
55 SKPD
968.000.000
55 SKPD
1.064..000.000
55 SKPD
1.170.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara reguler Irbanwil II
55 SKPD
800.000.000
55 SKPD
880.000.000
55 SKPD
968.000.000
55 SKPD
1.064..000.000
55 SKPD
1.170.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara reguler Irbanwil III
55 SKPD
800.000.000
55 SKPD
880.000.000
55 SKPD
968.000.000
55 SKPD
1.064..000.000
55 SKPD
1.170.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara reguler Irbanwil IV
55 SKPD
800.000.000
55 SKPD
880.000.000
55 SKPD
968.000.000
55 SKPD
1.064..000.000
55 SKPD
1.170.000.000
Realisasi pelaksanaan surat perintah tugas pengawasan internal secara reguler Irbanwil I
Realisasi tindak lanjut temuan hasil
RENSTRA 2015-2019
Page 42
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG pemeriksaan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kegiatan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah Kegiatan rencana aksi daerah pencegah dan pemberantasan korupsi Pembinaan LHKASN dan LHKPN
Verifikasi ijazah ASN
pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah Terwujudnya sinkronisasi PKPT
80%
660.000.000
90%
726.000.000
95%
798.000.000
95%
877.000.000
100%
965.000.000
15 Kab/Kota
160.000.000
15 Kab/Kota
176.000.000
15 Kab/Kota
193.000.000
15 Kab/Kota
212.000.000
15 Kab/Kota
233.000.000
Terwujudnya TLHP APIP melalui gelarwasda Terlaksananya pemerintah daerah yang lebih baik
1 kali
36.000.000
1 kali
39.000.000
1 kali
42.000.000
1 kali
46.000.000
1 kali
50.500.000
15 kali
299.000.000
15 kali
329.000.000
15 kali
361.500.000
15 kali
398.000.000
15 kali
437.500.000
Jumlah SKPD yang sudah menerapkan SPIP
55 SKPD
41.000.000
55 SKPD
45.000.000
55 SKPD
49.500.000
55 SKPD
55.000.000
55 SKPD
60.500.000
Terwujudnya RAKPK
27 SKPD
41.000.000
27 SKPD
45.000.000
27 SKPD
49.500.000
27 SKPD
55.000.000
27 SKPD
60.500.000
Tertatanya LHKASN dan LHKPN
15 Kab/Kota
140.000.000
15 Kab/Kota
155.000.000
15 Kab/Kota
170.500.000
15 Kab/Kota
188.000.000
15 Kab/Kota
207.000.000
Terdokumentasinya ijasah ASN yang dapat dipertanggung jawabkan
55 SKPD
50.000.000
55 SKPD
55 SKPD
60.500.000
55 SKPD
RENSTRA 2015-2019
Page 43
55.000.000
66.000.000
55 SKPD
73.000.000
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Unit Pelayanan Gratifikasi
Kegiatan monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi Kegiatan evaluasi LAKIP kabupaten/ kota Kegiatan RAKORWASDA
Terwujudnya birokrasi yang lebih
15 Kab/Kota
87.000.000
15 Kab/Kota
95.500.000
15 Kab/Kota
105.000.000
15 Kab/Kota
115.500.000
15 Kab/Kota
127.000.000
akuntabel Terlaksananya kegiatan PMPRB
12 kali
37.000.000
12 kali
41.000.000
12 kali
45.000.000
12 kali
49.500.000
12 kali
54.000.000
Terciptanya zona integritas wilayah bebas korupsi
15 kali
199.000.000
15 kali
219.000.000
15 kali
240.000.000
15 kali
264.000.000
15 kali
290.000.000
Jumlah laporan evaluasi LAKIP kabupaten/ kota Terlaksananya RAKORWASDA secara efisien
15 Kab/Kota
55.000.000
15 Kab/Kota
60.500.000
15 Kab/Kota
66.000.000
15 Kab/Kota
72.500.000
15 Kab/Kota
79.500.000
1 kali
67.500.000
1 kali
74.000.000
1 kali
81.000.000
1 kali
89.000.000
1 kali
97.500.000
RENSTRA 2015-2019
Page 44
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Indikator Kinerja Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
2.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan 2.Persentase penurunan Pelanggaran terhadap Standar Atas Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek Pembinaan dan Pengawasan
3.Program peningkatan kapasitas SDA
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan sosialisasi perundangundangan 4.Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan Terlaksananya program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundangundangan Terlaksananya program peningkatan profesionalisme tenaga
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp 63.000.000
Target
Rp 70.000.000
Target
Rp 77.000.000
Target
Rp 84.500.000
Target
Rp 93.000.000
6 dok
63.000.000
6 dok
70.000.000
6 dok
77.000.000
6 dok
84.500.000
6 dok
93.000.000
319.000.000
351.000.000
386.000.000
424.500.000
466.500.000
15 kali
250.000.000
15 kali
275.000.000
15 kali
302.500.000
15 kali
332.500.000
15 kali
365.000.000
3 kali
69.000.000
3 kali
76.000.000
3 kali
83.500.000
3 kali
92.000.000
3 kali
101.000.000
91.900.000
RENSTRA 2015-2019
101.000.000
Page 45
111.000.000
121.500.000
133.500.000
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
3. Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan dan Pengawasan
pengawasan
pemeriksa aparatur
Pengukuhan dan Sosialisasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas 5.Program pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya tujuan dan fungsi AAIPI
2 kali
50.000.000
2 kali
55.000.000
4 kali
60.500.000
4 kali
66.000.000
4 kali
72.500.000
Jumlah kegiatan pelatihan pengembangan
30 Orang
41.900.000
100 Orang
46.000.000
100 Orang
50.500.000
100 Orang
55.500.000
100 Orang
61.000.000
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, summber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah surat yang terkirim
700 surat
24.000.000
720 surat
26.500.000
750 surat
29.000.000
800 surat
32.000.000
820 surat
35.000.000
Jumlah air dan listrik yang terbayar selama 12 bulan
12 bulan
167.200.000
12 bulan
184.000.000
12 bulan
202.500.000
12 bulan
223.000.000
12 bulan
245.000.000
Kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor yang tercukupi Terwujudnya kebersihan kantor
12 bulan
5.500.000
12 bulan
6.500.000
12 bulan
7.000.000
12 bulan
7.500.000
12 bulan
8.000.000
12 bulan
33.500.000
12 bulan
37.000.000
12 bulan
40.500.000
12 bulan
44.000.000
12 bulan
48.000.000
Kebutuhan alat tulis kantor yang tercukupi
12 bulan
80.000.000
12 bulan
12 bulan
97.000.000
12 bulan
106.000.000
12 bulan
116.500.000
Kegiatan penyediaan kebersihan
jasa
Kegiatan penyediaan tulis kantor
alat
dan
1.033.300.000
Terlaksananya pelayanan perkantoran
RENSTRA 2015-2019
1.137.200.000
Page 46
88.000.000
1.251.500.000
1.374.500.000
1.510.000.000
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan baan bacaan, buku perpustakaan, penerbitan per-UU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa pendukung administrasi atau teknis perkantoran
Kebutuhan cetakan dan penggandaan yang tercukupi Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan yang tercukupi Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tercukupi Penyediaan makanan dan minuman yang tercukupi Jumlah honorarium administrasi keuangan
Penyediaan penataan kepegawaian
atau data
Jumlah dokumen Pegawai
1 paket
8.000.000
Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD Penataan barang dan Inventaris
Jumlah dana pengelolaan keuangan SKPD
2 orang
Kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
12 bulan
70.200.000
12 bulan
78.000.000
12 bulan
85.500.000
12 bulan
94.000.000
12 bulan
103.500.000
12 bulan
14.400.000
12 bulan
16.000.000
12 bulan
17.500.000
12 bulan
19.000.000
12 bulan
20.500.000
1 paket
21.500.000
1 paket
23.500.000
1 paket
26.000.000
1 paket
28.500.000
1 paket
31.500.000
12 bulan
26.600.000
12 bulan
29.500.000
12 bulan
32.500.000
12 bulan
35.500.000
12 bulan
39.000.000
12 kali
153.400.000
12 kali
168.000.000
12 kali
185.000.000
12 kali
203.500.000
12 kali
223.500.000
1 paket
8.800.000
1 paket
10.000.000
1 paket
11.000.000
1 paket
12.000.000
72.000.000
2 orang
79.000.000
2 orang
87.000.000
2 orang
95.500.000
2 orang
105.000.000
1 paket
8.100.000
1 paket
8.900.000
1 paket
10.000.000
1 paket
11.000.000
1 paket
12.000.000
12 kali
195.500.000
12 kali
215.000.000
12 kali
236.500.000
12 kali
260.000.000
12 kali
286.000.000
RENSTRA 2015-2019
Page 47
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG luar daerah
Kegiatan penyediaan administrasi keuangan
daerah
jasa
Jumlah honorarium administrasi keuangan
12 bulan
153.400.000
RENSTRA 2015-2019
12 bulan
Page 48
168.500.000
12 bulan
185.500.000
12 bulan
204.000.000
12 bulan
224.500.000
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Indikator Kinerja Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
2015 Target
2016 Rp
Target
293.600.000
Terpenuhinya standar sarana dan prasarana penunnjang pengawasan
Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas
12 unit
233.000.000
12 unit
Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
25.000.000
1 paket
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan pengadaan baju dinas
Terklaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin aparatur pengawasan Pakaian dinas bagi pegawai
100%
35.600.000
100%
62.500.000
RENSTRA 2015-2019
62.500.000
Page 49
Rp
Target
322.500.000
6.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 paket
2017
256.000.000
Rp
Target
353.500.000
2019 Rp
Target
388.000.000
Rp 426.500.000
12 unit
281.000.000
12 unit
309.000.000
12 unit
340.000.000
27.500.000
1 paket
30.000.000
1 paket
33.000.000
1 paket
36.000.000
39.000.000
100%
42.500.000
100%
46.000.000
100%
50.500.000
68.500.000
1 paket
2018
68.500.000
75.000.000
1 paket
75.000.000
82.500.000
1 paket
82.500.000
90.500.000
1 paket
90.500.000
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu program kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu program kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.
Indikator kinerja Inspektorat Provinsi Lampung secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 20142019, sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 4. Tersedianya dokumen tata ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 5. Terlaksananya monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan; 6. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana; 7. Tersedianya dokumen bahan perencanaan lainnya; 8. Presentasi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD; 9. Persentase usulan program yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur; 10. Persentase usulan program/kegiatan yang tumpang tindih; 11. Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD; 12. Persentase program SKPD yang diatur dalam RKA SKPD.
RENSTRA 2015-2019
Page 50
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Sedangkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung kurun waktu 2014 s/d 2019, sebagai berikut : 1. Prosentase hasil audit APIP yang terselesaikan. 2. Prosentase
penurunan
pelanggaran
terhadap
standar
atas
pelaksanaan tugas SKPD sesuai Aspek pembinaan dan pengawasan.
RENSTRA 2015-2019
Page 51
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan PERDA Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 yang berisikan penjabaran visi dan misi Inspektorat Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung mantapnya rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesa melalui pembangunan bidang pengawasan secara optimal. Rencana
Strategis
memperhatikan
Inspektorat
situasi,
kondisi,
Provinsi dan
Lampung potensi
dalam
Provinsi
penyusunannya Lampung,
serta
memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan handal, Inspektorat Provinsi Lampung berupaya mewujudkan kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas, akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 20152019 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Inspektorat Provinsi Lampung yang disampaikan
dalam
bentuk
Laporan
Kinerja,
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Lampung setiap akhir tahun anggaran.
Bandar Lampung, Januari 2015 INSPEKTUR,
RIFKI WIRAWAN,SE Pembina Utama Madya Nip.19561028 198203 1 004
RENSTRA 2015-2019
Page 52
