KATA PENGANTAR. Pasuruan, 25 Februari 2015 Sekretaris Kabupaten Pasuruan. AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Kabupaten Pasuruan tahun 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Kabupaten Pasuruan atas pelaksananaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2014. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan Good Governance Sekretariat Kabupaten Pasuruan. Masukan konstruktif dan inovatif sangat diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan guna perbaikan penyusunan LAKIP Sekretariat Kabupaten tahun berikutnya untuk memberikan gambaran yang lebih baik atas kinerja yang telah dilakukan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 25 Februari 2015 Sekretaris Kabupaten Pasuruan

AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP. 19600413 198103 1 007

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................

i

Daftar Isi .................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………

1

A. Latar Belakang .............................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ......................................................

3

C. Gambaran Umum SKPD ..............................................

4

D. Aspek strategis organisasi serta Permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi ..............................

33

D. Dasar Hukum ...............................................................

37

E. Sistematika Penyusunan ............................................

38

BAB II PERENCANAAN KINERJA …… ...............................

40

A. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2014 .................

40

B. Sasaran Strategis ......................................................

40

C. Target Kinerja Tahun 2014 .........................................

41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................

53

A. Capaian Kinerja Organisasi .........................................

53

B. Realisasi Anggaran ......................................................

87

BAB IV PENUTUP ....................................................................

97

Lampiran-lampiran .................................................................. Lampiran 1 : Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018 Lampiran 3 : Daftar Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2014

ii

LAKIP SEKRETARIAT KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas

adalah

perwujudan

pertanggungjawaban

lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggugjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan

1


kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat atau wewenang. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2014. LAKIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 merupakan media untuk memberikan gambaran sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan visi dan misi dalam membangunan Kabupaten Pasuruan seutuhnya, yang disusun secara sistemik dan melembaga. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta

penjabarannya

yang

menjadi

perhatian

utama

masyarakat,

penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemda di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran. Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini juga merupakan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merespon Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang–Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

2


Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme.

Dalam

Undang-Undang

tersebut

dinyatakan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: 1. Kepastian Hukum 2. Keterbukaan 3. Proporsionalitas 4. Profesionalitas 5. Akuntabilitas Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyusunan LAKIP Kabupaten Pasuruan selain untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, juga memuat komitemen kuat dari Pemerintah kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan

keseimbangan

antara

akuntablilitas,

partisipasi

dan

transparasi yang menjadi pilar terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan tindak lanjut dari peraturan yang ada dan

merupakan

media

komunikasi

pertanggungjawaban

guna

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Setda Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kebijakan,

program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Daerah. Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, maka penyusunan LAKIP Setda Kabupaten Pasuruan ini bertujuan untuk: 1. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi yang juga berkait dengan upaya penggunaan sumberdaya masyarakat secara bijaksana.

3


2. Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan selama satu tahun anggaran. 3. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan juga masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang. C. GAMBARAN UMUM SKPD 1. Kedudukan Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Struktur organisasi Setda secara umum terdiri dari: a. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum e. Staf Ahli. Masing-masing Asisten diatas membawahi beberapa Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 37 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Kabupaten Pasuruan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dearah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Dearah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

4


a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Staf Ahli serta memimpin 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian yaitu : a. Asisten 1. Asisten Pemerintahan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum. b. Bagian 1. Bagian Pemerintahan; 2. Bagian Kerjasama; 3. Bagian Hukum; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; 5. Bagian Perekonomian; 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 7. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda; 8. Bagian Umum; 9. Bagian Organisasi. Mengenai tugas dan fungsi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5


I.

Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris Daerah melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dan kegiatan di bidang Pemerintahan, Kerjasama dan Hukum Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan

Pemerintahan, Kerjasama dan Peraturan Perundang-undangan; b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan,

Kerjasama dan Peraturan Perundang-undangan; c. Pengkoordinasian tugas-tugas dan kegiatan Bidang Pemerintahan

meliputi Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Pemerintahan membawahi beberapa bagian diantaranya: 1. Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

dan

penyelenggaraan

Pemerintahan Umum, Otonomi Desa dan bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi: –

Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Umum;

–

Pengumpulan

bahan

dan

menganalisa

data

serta

memberikan

pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah; –

Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pertanahan;

–

Pengumpulan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan Pengembangan Otonomi Desa;

6


–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Bagian Pemerintahan membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan Pembinaan dan Koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis strategis management pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Daerah meliputi juga Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : –

Penyusunan konsep program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan kegiatan mensistimasikan, menganalisa, mengevaluasi dan

menerima

laporan-laporan

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; –

Penyiapan bahan dalam rangka penetapan dan pembinaan administrasi batas daerah, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan;

–

Pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

–

Penyiapan

bahan-bahan

yang

berkaitan

dengan

proses

penyelesaian Tukar menukar Tanah Eks Bengkok Kelurahan; –

Penyiapan kegiatan

penyelenggaraan

rapat-rapat

koordinasi

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; –

Penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;

–

Pelaksanaan kegiatan

penyusunan dan

pengelolaan data

Perangkat Daerah di Kecamatan dan Kelurahan;

7


Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan menyusun bahan untuk

–

pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan Perangkat Daerah di

Kecamatan/ Kelurahan; Penyiapan pengusulan sarana dan prasarana yang menyangkut

–

kegiatan Perangkat Daerah di Kelurahan; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

–

Pemerintahan. b. Sub Bagian Otonomi Desa; Sub Bagian Otonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan

Pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Otonomi Desa mempunyai fungsi : –

Penyusunan konsep program kerja Sub Bagian Otonomi Desa untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis serta Bimbingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

–

Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis serta Bimbingan dalam Pengelolaan Administrasi Desa;

–

Penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

tehnis

Tata

Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; –

Pengkajian dan penanganan secara koordinatif permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

–

Pengumpulan

dan

penyusunan

data

terkait

dengan

Pembentukan, penghapusan Desa dan penggabungan serta penegasan dan penetapan Batas Desa; –

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

Pengelolaan

Kekayaan Desa dan Sumber pendapatan Desa lainnya; –

Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyusunan APB Desa; 8


Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelepasan Kekayaan

–

Desa; Penyusunan

–

Pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

Peningkatan

Kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa; Pelaksanaan tugas lain

–

yang

diberikan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan c.

Sub Bagian Pertanahan. Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam menyelenggarakan urusan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi: –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

dalam

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; –

Pelaksanaan

bantuan

dan

koordinasi

pemanfaatan

dan

penyelesaian masalah tanah kosong, penyelesaian sengketa tanah garapan; –

Pelaksanaan bantuan dan koordinasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

–

Pengumpulan dan pengolahan bahan untuk kegiatan identifikasi tanah negara/ tanah oloran;

–

Penyusunan dan perencanaan penggunaan tanah diwilayah Kabupaten;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Kerjasama; Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

9


kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan perbatasan wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kerjasama mempunyai fungsi: –

Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama dan perbatasan wilayah;

–

Penyiapan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga;

–

Penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis pengelolaan potensi batas wilayah pemerintahan baik kabupaten, kecamatan maupun desa/ kelurahan;

–

Penyelenggaraan

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pengendalian pelaksanaan kerja sama antar daerah, pihak ketiga dan perbatasan wilayah; –

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Bagian Kerjasama membawahi: a.

Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah; Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam menyelenggarakan urusan kerjasama antar daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan serta perumusan kebijakan kerjasama antar daerah dengan pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

–

Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar daerah;

–

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; 10


–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama.

b.

Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga; Sub

Bagian

Kerjasama

Pihak

Ketiga

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan

dan

koordinasi

dalam

menyelenggarakan

urusan

kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyiapan dan pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;

–

Perumusan penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga;

–

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

–


c.

Sub Bagian Perbatasan Wilayah; Sub Bagian Perbatasan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam menyelenggarakan urusan perbatasan wilayah Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perbatasan Wilayah mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Perbatasan Wilayah untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyiapan

bahan

koordinasi

pembinaan

dan

petunjuk

pelaksanaan pengelolaan potensi perbatasan wilayah; –

Penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan potensi batas daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan; 11


–

Penyelenggaraan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi, penyelesaian konflik, ketentraman masyarakat antar daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan;

–

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

–


3. Bagian Hukum Bagian

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

penelitian dan perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum,

memberikan

mendokumentasikan

bantuan produk

hukum, hukum

mempublikasikan serta

mengkaji

dan dan

mengendalikan Peraturan Desa. Untuk melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi : –

Penelitian perumusan Peraturan Perundang-undangan;

–

Penelaahan

dan

pengevaluasian

pelaksanaan

Peraturan

Perundang-undangan; –

Penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);

–

Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi produk hukum;

–

Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

–

Penyusunan pedoman, pengkajian dan pengendalian Produk Hukum Pemerintah Desa;

–

Penyiapan bahan/ materi Keputusan Bupati tentang Penerimaan dan Penolakan Produk Hukum Pemerintah Desa;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan

Bagian Hukum membawahi : a.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

12


Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian rumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan evaluasi pelaksanaannya Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Peraturan Perundangundangan mempunyai fungsi: –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Peraturan Perundangundangan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

mengikutsertakan perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

–

Pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

–

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan penelitian produkproduk hukum lainnya;

–

Penelahaan dan evaluasi Produk Hukum Daerah;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

b.

Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum; Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan hukum, serta melakukan dokumentasi dan publikasi/ informasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyelenggaraan penyuluhan hukum;

–

Penyelesaian persoalan-persolalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;

13


–

Penyelenggaraan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan;

–

Pengumpulan serta mendokumentasikan produk-produk hukum;

–

Penerbitan Lembaran Daerah dan mempublikasikan serta menyebarluaskan;

–


c.

Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa. Sub

Bagian

Pembinaan

dan

Pengendalian

Peraturan

Desa

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan penelitian produk hukum Pemerintahan Desa, pengkajian dan pengendalian produk hukum desa serta mempersiapkan bahan penerimaan maupun penolakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur Untuk melakukan tugas, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyusunan

pedoman

dan

pengumpulan

produk

hukum

Pemerintahan Desa; –

Pengkajian dan pengendalian produk hukum Pemerintahan Desa;

–

Penyiapan Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan produk hukum Pemerintahan Desa;

–


II.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten

membantu

Perekonomian Sekretaris

dan

Daerah

Pembangunan

melaksanakan

mempunyai

kegiatan

tugas

perumusan

kebijakan dan kegiatan di bidang perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

14


Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

b.

Perumusan bahan kebijaksanaan program dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan kegiatan perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

c.

Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kegiatan perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

d.

Pengkoordinasian

tugas-tugas

dan

kegiatan

Bidang

Ekonomi

meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kebudayaan dan pariwisata, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, eksplorasi laut, Badan Usaha Milik Daerah, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja sosial dan transmigrasi, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup,/ keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan; e.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 1)

Bagian Perekonomian; Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor kegiatan di bidang sarana perekonomian rakyat, potensi daerah dan melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan serta bina usaha dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : –

Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan perekonomian rakyat, potensi daerah serta bina usaha dan Badan Usaha Milik Daerah;

15


–

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, potensi daerah serta bina usaha dan Badan Usaha Milik Daerah;

–

Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha peningkatan perekonomian rakyat, potensi daerah serta bina usaha dan Badan Usaha Milik Daerah;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian membawahi: a.

Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat; Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan perbankan daerah. Untuk

melaksanakan

tugas,

Sub

Bagian

Pengembangan

Bagian

Pengembangan

Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi : –

Penyusunan

program

kerja

Sub

Perekonomian Rakyat untuk acuan pelaksanaan tugas; –

Pengumpulan dan penganalisaan data laporan perusahaan daerah dan perbankan;

–

Penyelenggaraan pembinaan dan pemantauan perkembangan Lembaga Pekreditan Desa dan Lembaga Perkreditan Daerah;

–

Pengkajian konsep usulan pengangkatan direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;

–

Penyelenggaraaan pembinaan peningkatan sarana usaha kecil, perdagangan dan perkoperasian;

–

Pelaksanaan pemantauan ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok serta pengadaan pasar murah;

16


–

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programprogram pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

–

Pelaksanaan promosi dan pameran produk ungggulan daerah;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.

b.

Sub Bagian Potensi Daerah; Sub Bagian Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengumpulan

dan

pengolahan

bahan

penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Potensi Daerah mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Potensi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan kerja sama dengan dinas/ instansi terkait/ lembaga lain dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;

–

Pelaksanaan identifikasi potensi perekonomian daerah;

–

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perkembangan perekonomian

di

bidang

produksi

pertanian,

peternakan,

perikanan dan kelautan, kehutanan serta perkebunan; –

Pelaksanaan

kegiatan

untuk

menunjang

pertumbuhan

perekonomian pedesaan melalui pembinaan dan promosi hasil pertanian; –

Pemantauan penyaluran serta ketersediaan pupuk dan obatobatan;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.

17


c.

Sub Bagian Bina Usaha dan BUMD. Sub Bagian Bina Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pengumpulan

dan

pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan di bidang usaha sektor informal dan formal, pengentasan kemiskinan dan BUMD. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Bina Usaha dan BUMD Masyarakat mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Bina Usaha dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan kerja sama dengan dinas/ instansi terkait/ lembaga lain dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;

–

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha sektor informal dan formal;

–

Pelaksanaan pengembangan BUMD;

–

Pelaksanaan pengembangan pola kemitraan antar Industri besar dan UMKM;

–

Pelaksanaan pemberian/ penyaluran bantuan ke daerah rawan pangan;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian

2)

Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan daerah, pengolahan dan mengevaluasi guna penyusunan pelaporan. Untuk

melaksanakan

tugas

Bagian

Administrasi

Pembangunan

mempunyai fungsi :

18


a.

Pengumpulan

bahan

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

pelaksanaan pembangunan Daerah; b.

Pengumpulan

bahan,

pengolahan

dan

mengevaluasi

laporan

pelaksanaan pembangunan daerah; c.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi: a.

Sub Bagian Bina Program; Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Bina Program mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Bina Program untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan

serta

mengolah

bahan

untuk

penyusunan

pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pembangunan Daerah; –

Penyusunan

mekanisme

pelaksanaan

pembangunan

dan

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait; –

Pelaksanaan kegiatan administrasi;

–

Penelitian dan penyempurnaan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan serta menilai prestasi kerja bawahan;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

b.

Sub Bagian Pengendalian; Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

19


Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Pengendalian mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Pengendalian untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan

bahan

untuk

pemantauan

dan

evalusi

pelaksanaan pembangunan Daerah; –

Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

–

Pelaksanaan

pengendalian

pembangunan

daerah

sebagai

pertanggungjawaban tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian; –


–


c.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Sub

Bagian

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan

dan

pengolahan

laporan

pelaksanaan

pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; –

Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik

baik

bulanan,

triwulan

dan

tahunan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

20


–

Penyiapan bahan dan mekanisme pelaporan sebagai bahann koordinasi dengan instansi terkait;

–


–


3)

Bagian Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan

pengkoordinasian

serta

memantau

kegiatan

di

bidang

kesejahteraan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : –

Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat;

–

Pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan;

–

Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyimpanan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keagamaan;

–

Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan rakyat;

–

Penyelenggaraan usaha preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dan pengembangan kesejahteraan;

–

Pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan dan kegiatan sosial kemasyarakatan;

–

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi : a.

Sub Bagian Kesejahteraan; Sub

Bagian

Kesejahteraan

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

21


teknis di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan tugas, Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

peningkatan

kesejahteraan

rakyat; –

Pelaksanaan

koordinasi

dan

pemantauan

pemberian

ijin

terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan undian dan usahas kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; –

Pemprosesan

pelaksanaan,

memberikan

bantuan

kepada

lembaga-lembaga sosial dan korban bencana alam; –

Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;

–

Pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pembinaan peran serta masyarakat bidang kesejahteraan anak, remaja, lanjut usia, keluarga dan masyarakat;

–

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

–

Pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

pembinaan

dan

pemberian bantuan serta perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan kerusuhan massa; –

Pemberian saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian penghargaan dan bantuan serta perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan para lanjut usia;

–

Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi di bidang bantuan dan korban bencana;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

22


b.

Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; Sub

Bagian

Sosial

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pembinaan

sosial

kemasyarakatan

termasuk

memfasilitasi

penyelesaian permasalahan anak dan remaja. Untuk melakukan tugas, Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan;

–

Pengumpulan, penyusunan sistematika dan analisa data yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan permasalahan anak dan remaja;

–

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan badan sosial swasta dalam rangka pembinaan dan pengendalian sosial kemasyarakatan dan permasalahan anak dan remaja;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c.

Sub Bagian Keagamaan. Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehidupan keagamaan, termasuk diantaranya melakukan kegiatan meningkatkan pendidikan mental spiritual keagamaan, pelayanan haji, memberikan dukungan/ bantuan

kesejahteraan,

sarana

prasarana

kehidupan

umat

beragama. Untuk melakukan tugas, Sub Bagian Keagamaan mempunyai fungsi:

23


–

penyusunan program kerja Sub Bagian Keagamaan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

pengumpulan, pelaksanaan sistematika dan analisa data dalam bidang agama;

–

pengumpulan

dan

pengolahan

serta

penyiapan

bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk tentang pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan; –

pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk tentang pembinaan di bidang keagamaan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan umat beragama;

–

penyelenggaraan bantuan kepada instansi yang bertugas dalam bidang urusan haji;

–

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

III.

Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dan kegiatan di bidang keuangan, perlengkapan, umum, kepegawaian serta kelembagaan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi : –

Penyusunan pedoman dan petunjuk kerja di bidang keuangan, perlengkapan dan umum serta ketatalaksanaan;

–

Penyusunan pedoman dan petunjuk kerja di bidang organisasi;

–

Pengkoordinasian Organisasi

dan

Bidang

Administrasi

Tatalaksana,

meliputi

Kepegawaian,

Pembinaan

Penelitian

dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Perpustakaan dan Kearsipan; –

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

24


Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1)

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda;

Bagian

Keuangan

dan

Perlengkapan

Setda

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda mempunyai fungsi: –

Pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah;

–

Penerbitan

Surat

Perintah

Membayar

Uang

(SPMU)

dan

mengadakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah; –

Pengumpulan

dan

penyusunan

rencana

kebutuhan

barang

Sekretariat Daerah; –

Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda membawahi : a. Sub Bagian Anggaran; Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan sekretariat daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Anggaran untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyiapan petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah;

25


–

Pengumpulan

rencana

kegiatan

anggaran

dan

dokumen

pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah; –

Pemeriksaan dan penelitian rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah;

–

Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) di Lingkungan Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda.

b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

kegiatan

penerbitan

bendaharaan,

SPMU,

penghimpunan

penagihan data

gaji

SPJ, PNS,

pemeriksaan serta penelitian SPP, SPM, SPJ dan realisasi Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

dan

di

Lingkungan

Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penerbitan dan pengujian Surat Perintah Penagihan suart pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;

–

Penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar Uang atas surat penyediaan dana;

–

Penyelenggaraan

pembinaan

kepada

bendaharawan

di

lingkungan Sekretariat Daerah; –

Penyusunan peringatan/ teguran kepada bendaharawan yang tidak membuat laporan;

–

Pencatatan

dan

pengadaan

pemeriksaan

terhadap

uang

persediaan, ganti uang, tambahan uang, langsung serta penelitian bukti penyetoran kembali sisa uang persediaan; 26


Pelaksanaan evaluasi realisasi DPA sesuai dengan jadwal

–

penyerapan yang ditetapkan; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

–

Keuangan dan Perlengkapan Setda.

c. Sub Bagian Perlengkapan. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penyusunan

program

kebutuhan,

pengadaan,

pengelolaan, pemeliharaan dan administrasi barang Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan dan penyusunan rencana kebutuhan barang Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan pengadaan barang Sekretariat Daerah;

–

Penyimpanan dan pendistribusian barang Sekretariat Daerah;

–

Pemeliharaan barang Sekretariat Daerah;

–

Pengelolaan aset Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan

administrasi

pengelolaan

barang

Sekretariat

Daerah; –

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda.

2)

Bagian Umum;

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

yang

berhubungan dengan urusan tata usaha, kearsipan, protokol dan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi : –

Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum; 27


–

Pelaksanaan urusan agendaris dan ekspedisi Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas;

–

Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

–


Bagian Umum membawahi: a.

Sub Bagian Umum; Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan tata usaha

umum, mengendalikan dan

melakukan kegiatan kearsipan, sandi dan telekomunikasi serta melakukan

tata

usaha

keuangan

Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyusunan, pengetikan/ penggandaan dan penataan proses pengiriman surat menyurat yang diperintahkan langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;

–

Penyerahan dan penataan penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan dari pimpinan;

–

Penyelenggaraan kegiatan kearsipan;

–

Pelaksanaan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi, tata usaha, pembinaan dan pemeliharaan alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi dan telekomunikasi;

–

Penyiapan dan pengaturan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;

–

Pelaksanaan tata usaha keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

28


–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

b.

Sub Bagian Protokol; Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan acara dan melakukan urusan administrasi perjalanan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi: –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Protokol untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

–

Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;

–

Penyiapan dan pengaturan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati;

–


c.

Sub Bagian Rumah Tangga. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan keuangan, rumah jabatan serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Rumah Tangga untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pelaksanaan

pengawasan

penggunaan

dan

pemeliharaan

kendaraan dinas; –

Pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;

29


–

Pengurusan surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya yang diperlukan;

–

Pengurusan keperluan rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan lainnya;

–

Penyediaan tempat keperluan rapat dan dinas pertemuan dinas lainnya;

–

Penyelenggaraan penggunaan fisik Kantor Bupati;

–

Pengaturan dan pemeliharaan kebersihan ruang kantor dan pekarangan;

–


3) Bagian Organisasi Bagian

Organisasi

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur, pengolahan data aparatur Sekretariat Daerah dan analisa jabatan serta pembinaan terhadap unit pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut: –

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;

–

Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

–

Pengumpulan dan pengolahan data aparatur Sekretariat Daerah;

–

Pengumpulan dan pengolahan data serta pembinaan terhadap unit pelayanan publik;

–


30


Bagian Organisasi membawahi: a.

Sub Bagian Kelembagaan; Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Kelembagaan untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Pengumpulan data yang diperlukan untuk penyempurnan, penataan dan pengembangan satuan kerja perangkat daerah;

–

Pelaksanaana penelitian, penyusunan evaluasi dan pembuatan konsep rencana penyempurnaan serta pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pemantapan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah;

–

Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam hal penyusunan AKIP dan LAKIP;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi

b.

Sub Bagian Ketatalaksanaan; Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penataan ketatalaksanaan, tata naskah dinas dan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Tatalaksana untuk acuan pelaksanaan tugas;

31


–

Pemberian bantuan teknis dan pembinaan ketatalaksanaan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas;

–

Penyiapan

petunjuk/

pedoman

kerja

dan

pelaksanaan

pembinaan Tata Naskah Dinas; –

Pemberian bantuan teknis dan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik;

–

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

c.

Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur. Sub

Bagian

Peningkatan

Kinerja

Aparatur

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan kinerja aparatur. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur mempunyai fungsi : –

Penyusunan program kerja Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur untuk acuan pelaksanaan tugas;

–

Penyelenggaraan

pembinaan

administrasi

kepegawaian

di

Lingkungan Sekretariat Daerah; –

Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

–

Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan seleksi terhadap hasil kerja Kelompok Budaya Kerja dari masing-masing SKPD;

–

Pengumpulan,

pengolahan

dan

penelitian

bahan

untuk

pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya; –

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

32


D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPAI ORGANISASI 1) Aspek

strategis

organisasi

pada

Sekretariat

Kabupaten

Pasuruan adalah sebagai berikut: a. Bagian Pemerintahan (1) Monitoring penyelenggaraan pemerintahan pada masingmasing SKPD; (2) Fasilitator pembebasan lahan rakyat untuk kepentingan umum; b. Bagian Kerjasama: (1) Mengkoordinasikan usulan kerja sama dengan daerah lain; (2) Memfasilitasi

penyusunan

dan

pembahasan

draf

kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan (3) Memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan kerjasama daerah. c. Bagian Hukum; Pelaksanaan reformasi hukum untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan mampu mengayomi masyarakat serta memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujutkan stabilitas daerah yang mantap. d. Bagian Administrasi Pembangunan: (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan pada masing-masing SKPD; (2) Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD setiap tahun. e. Bagian Perekonomian: (1) Merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah; (2) Mengkoordinasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) serta penyaluran raskin.

33


f.

Bagian Kesejahteraan Rakyat: (1) Mengkoordinasikan bantuan hibah dan bansos pada lembaga keagamaan dan sosial; dan (2) Monitoring

dan

evaluasi

pemberian

bantuan

kepada

lembaga keagamaan dan sosial. g. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda: (1) Pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; (2) Pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah h. Bagian Umum: (1) Pelayanan administrasi umum di lingkungan sekretariat daerah; (2) Pelayanan keprotokolan dan penyiapan acara KDH; dan (3) Pelayanan kedinasan KDH. i.

Bagian Organisasi: (1) Melaksanakan evaluasi jabatan pada semua SKPD/Unit kerja sehingga menghasilakan penetapan kelas jabatan bagi pejabat struktural dan jabatan fungsional umum; (2) Koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; (3) Meningkatkan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan (4) Pembina

pelaksanaan

pelayanan

publik

Pemerintah

Kabupaten Pasuruan.

2) Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat Kabupaten Pasuruan dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagian Pemerintahan: (1) Perkiraan waktu penetapan Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan belum dapat diukur secara pasti

34


disebabkan adanya tahapan penyelesaian yang belum dapat diselesaikan (proses ijin prakarsa

ke presiden

beserta penyusunan draf PP serta harmonisasi terkait draf PP di Kemenkum & Ham guna persetujuan). (2) Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yg cukup rumit apabila melibatkan masyarakat secara masal, hal ini disebabkan adanya ketimpangan penguasaan tanah antara pemerintah, perkebunan negara maupun swasta dengan masyarakat petani atau penggarap. (3) Pelaksanaan pilkades secara serentak/massal; dan (4) Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah belum didukung oleh data kinerja dari masingmasing SKPD secara memadai. b. Bagian Kerjasama: (1) Pelaksanaan kerjasama belum optimal disebabkan

oleh

sebagian besar pemda lain belum memiliki lembaga yang menangani kerjasama; (2) Petunjuk teknis tentang tata cara kerja sama daerah belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar pemerintah daerah; dan (3) Pelaksanaan kerjasama daerah belum didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang memadai. c. Bagian Hukum: (1) Terdapat tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, antar kementrian yang berpengaruh terhadap produk hukum di daerah. (2) Adminitrasi dan publikasi produk hukum

belum sesuai

harapan masyarakat (masyarakat masih sulit mengakses produk hukum yang berlaku). (3) Kurangnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

hukum,

sehingga diperlukan penyuluhan hukum. (4) Perlunya bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

35


(5) Belum ada RDTRK tata ruang wilayah kecamatan. d. Bagian Administrasi Pembangunan; • Sulitnya menyusun kebijakan pembangunan daerah yang mampu mengukur efisiensi belanja daerah dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah. • Outcome dalam kegiatan serta capaian program

yang

disajikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran belum mencerinkan perencanaan yang baik sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis SKPD. e. Bagian Perekonomian; •

Perlunya perumusan kebijakan perkenomian yang dapat meningkatkan pengembangan potensi daerah;

•

Regulasi pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemanfaatan DBHCHT sulit diterapkan di daerah;

•

Sosialisasi tentang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) belum optimal.

f.

Bagian Kesejahteraan Rakyat: (1) Akuntabilitas (pertanggungjawaban) penerima hibah dan bansos belum memadai; (2) Kemampun daerah dalam pemberian hibah dan bansos tidak sebanding dengan permintaan masyarakat.

g. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda (1) Administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana belum didukung sistem yang memadai; (2) Pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Bagian Umum: (1) Pelayanan

administrasi

dan

keprotokolan

belum

didukung oleh perencanaan yang memadai. (2) Koordinasi penyiapan acara (keprotokolan) dengan SKPD belum optimal.

36


i.

Bagian Organisasi. (1) Belum adanya komitmen dari masing-masing SKPD untuk melaksanakan budaya kerja di instansi masing-masing; (2) Terdapat tupoksi SKPD yang tumpang tindih; (3) Adanya

rencana

perubahan

kelembagaan

perangkat

daerah; dan . (4) Pemanfaatan TNDE belum optimal karena belum adanya kesadaran SKPD untuk memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan. E. DASAR HUKUM Dasar

hukum

dalam

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 adalah : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Pemerintahan

Urusan

Daerah

Pemerintahan

Propinsi,

dan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

2014

Sistem

Kabupaten/Kota; f)

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

37


Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; i)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dua kali Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

F.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum SKPD D. Aspek strategis organisasi serta Permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi E. Dasar Hukum F. Sistematika Penyusunan

BAB I I

Perencanaan Kinerja A. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2014 B. Sasaran Strategis C. Target Kinerja Tahun 2014

BAB III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV

Penutup

38


Lampiran: Lampiran 1 : Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018 Lampiran 3 : Dafar Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2014

39


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Ringkasan Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: No.

Komponen Pokok

Jumlah

1.

Sasaran Strategis

10

2.

Indikator Kinerja

41

3.

Target kinerja

41

4.

Jumlah Anggaran Program/Kegiatan (Rp)

35.334.638.855

B. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 terdiri atas sepuluh sasaran strategis dengan uraian sebagai berikut: 1) Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah; 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi

juga

kecamatan

dan

kelurahan

,

penyelenggaraan

pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pertanahan. 3) Meningkatnya Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan SKPD; 4) Meningkatkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien; 40


5) Terlaksananya peningkatan, perluasan pengembangan Kerjasama Daerah yang menghadirkan nilai tambah. 6) Meningkatnya ketersediaan Produk Hukum sesuai

kewenangan

daerah; 7) Meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan hukum; 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam kerukunan hidup antar umat beragama; 9) Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur; dan 10) Meningkatnya

sistem

pelayanan

dministrasi

yang

dinamis,

proporsional dan profesional.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2014 Target Kinerja Sekretariat Kabupaten yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi juga kecamatan dan kelurahan , penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pertanahan

Tersusunnya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian

3 pedoman

2.

2 kegiatan Jumlah aparatur kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi Jumlah koordinasi antar 16 koordinasi SKPD dengan pemprov Jumlah buku LPPD yang 60 buku tersusun

Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat yang terlaksana

12 kegiatan

41


3.

4.

5.

24 kasus Terlaksanakannya penanganan kasus pemdes yang masuk ke Bagian Pemerintahan Jumlah penyambutan tamu 20 tamu dan kunker Jumlah kelurahan yang 20 kelurahan menjadi SKPD mandiri Tersedianya data informasi 1 kegiatan pemindahan ibukota Jumlah aparatur kecamatan, 1 kegiatan kelurahan, desa yang mengikuti bimtek Terpilih dan dilantiknya 25 desa Kepala Desa Jml kegiatan pelepasan 6 desa tanah kas desa Tersalurkannya bantuan, 80 aparatur santunan dan uang pemdes kehormatan Jumlah kegiatan monitoring 24 kegiatan pemerintah desa Meningkatnya Tertib Persentase jumlah proyek 80% administrasi yang dimonitoring pelaksanaan Persentase pelaporan dan 100% pembangunan evaluasi yang ditindaklanjuti SKPD Pemahaman Perpres 54 th' 100% 2010 yang ditindaklanjuti Proyek fisik yg dimonitoring 100% Jumlah buku pedoman yg 600 buku disusun Meningkatnya Pelaksanaan tupoksi sesuai 56 SKPD dan organisasi dengan urusan pemerintah 9 Bagian perangkat daerah Tersusunnya dokumen 1 Dok yang efektif dan perencanaan SKPD yang efesien tepat waktu Penyeragaman tata naskah 250 unit kerja dinas Unit kerja yang memiliki SPP 277 UPP dan & IKM 9 Bagian Jumlah jabatan yang sesuai 80% dengan kualifikasinya Unit Kerja yang sesuai 71% dengan kualifikasinya Terlaksananya Persentase peningkatan, peningkatan, perluasan dan 100 % perluasan pengembangan mitra

42


6.

7.

8.

9.

10.

pengembangan Kerjasama Daerah yang menghadirkan nilai tambah Meningkatnya ketersediaan Produk Hukum sesuai kewenangan daerah

kerjasama daerah Persentase Kerjasama Daerah yang ditindak lanjuti

Persentase Peningkatan Produk Hukum yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah Peningkatan pengetahuan peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bekerja sama dengan Perguruan tinggi Meningkatnya Peningkatan pengetahuan pengetahuan pesrta peserta penyuluhan & penyuluhan hukum sosialisasi produk hukum Meningkatnya Tercapainya tepat waktu kesejahteraan sosial dalam kegiatan dalam kerukunan Terlaksananya HUT Lansia hidup antar umat Tercapainya tepat waktu beragama dalam kegiatan Terlaksananya Sarasehan bagi eks pejuang kemerdekaan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/ kel. Masyarakat Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan Terlaksananya tertib Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap kebutuhan barang perkantoran dan di lingkungan Sekretariat tersedianya sarana Daerah dan prasarana Prosentase barang milik aparatur Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Meningkatnya Persentase pemenuhan sistem pelayanan pelayanan administrasi yang dministrasi yang dinamis, proporsional dan dinamis, profesional proporsional dan Prosentase pemenuhan

90 %

100 %

100 %

100% 100% 250 orang 100% 2 kegiatan

12 bulan

1 kegiatan

100%

100 %

100 %

100 % 100 % 43


profesional

pelayanan kedinasan Bupati / Wakil Bupati yang dinamis, proporsional dan profesional

D. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mencapai sepuluh sasaran strategis telah ditetapakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berijut: 1) Untuk mencapai sasaran 1 “Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodi

Rp

Jumlah Anggaran 56.670.000

2. Sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Cukai

Rp

163.400.000

3. Koordinasi Pengembangan BUMD

Rp

67.746.000

4. Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi KUMKM

Rp

47.530.000

5. Fasilitasi KKMB, Penyaluran KUR dan LKM

Rp

70.630.000

6. Koordinasi dan Monev Raskin

Rp

584.390.000

7. Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah

Rp

128.804.000

8. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Rp

42.815.000

9. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Rp

52.550.000

10. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Sarana Perekonomian

Rp

72.394.000

11. Koordinasi dan Monev DBHCHT

Rp

101.880.000

12. Koordinasi dan Energi dan SDA

Rp

27.690.000

No

Program/Kegiatan

Monev

Penggunaan Jumlah

Rp

1.416.499.000 44


2) Untuk

mencapai

sasaran

2

“Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi juga kecamatan dan

kelurahan,

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

serta

pelaksanaan urusan pertanahan” telah dianggarkan program dan kegiatan sebagai berikut: No

Jumlah Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: 1.

Monitoring dan pembinaan administrasi dan Rp 40.040.000 pengelolaan keuangan kelurahan

2.

Fasilitasi pemerintahan daerah

3

Konsultasi penyiapan data informasi Rp. 671.219.700 pendukung proses persiapan pemindahan ibukota

Rp. 106.649.300

Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan : 4.

Rp. 98.200.000

Penyusunan LPPD

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 5.

Persipan penyambutan tamu dan kunjungan Rp. 45.000.000 kerja DPRD

Program penataan undangan:

peraturan

perundang-

6.

Penataan kelembagaan perangkat daerah

Rp. 310.000.000

7.

Konsultasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemindahan ibu kota

Rp. 278.220.850

8.

Bimtek administrasi pertanahan

Rp. 105.000.000

Program peningkatan pemerintah desa:

kapasitas

aparatur Rp. 247.250.000

9.

Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa

10.

Sosialisasi dan kekayaan desa

11.

Penyaluran bantuan, santunan dan uang Rp. 92.200.000 kehormatan

12.

Monitoring dan pembinaan

penilaian

pelepasan Rp. 34.700.000

Rp. 145.740.000

45


penyelenggaraan pemerintah desa Jumlah Rp.2.250.779.000 3) Untuk mencapai sasaran 3 “Meningkatnya Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan SKPD” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

No


Program/Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 1. Monitoring & Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

394.802.100

2.

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

301.523.700

3.

Sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 tentang engadaan barang & jasa

155.645.000

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1.

Penyusunan & Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD & Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

179.843.000

2.

Pendukung Pelaksanaan ULP

849.475.000

3.

Kegiatan Pendukung Pelaksanaan LPSE

513.047.600

4.

Sosialisasi Pengadaan Secara Elektronik

139.916.600

Jumlah 2

2.647.963.000

4) Untuk mencapai sasaran 4 “meningkatkan organisasi perangkat daerah

yang efektif dan efesien” telah ditetapkan program dan

kegiatan dengan anggaran sebagai berikut: No

Program/Kegiatan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Setda.

18.657.500

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

46


2.

Evaluasi penataan dan penetapan OTK Kelembagaan dan Tupoksi SKPD

3.

Road Map Reformasi Birokrasi

108.154.000 43.444.900

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

78.360.900

5.

Koordinasi penyusunan kinerja Kabupaten Pasuruan

45.149.600

Program Perbaikan Sistem Administrasi dan Kearsipan 6.

Penyusunan Perbup dan Pengadaan buku naskah dinas

7. Pelaksanaan Sofware TNDE Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 8. Optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik 9.

Monev. ISO 9001:2008 Setda.

24.000.000 44.250.000

437.770.000 65.230.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pegawai di linkungan Setda.

30.757.050

11.

Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab)

78.165.050

12.

Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)

84.422.800

13.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

71.867.750

14.

Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi KBK

203.099.950

15.

Penyusunan Aparatur

Maping

Pendayagunaan

67.020.500

Jumlah

1.400.350.000

5) Untuk mencapai sasaran 5 “terlaksananya peningkatan, perluasan pengembangan kerjasama daerah yang menghadirkan nilai tambah” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

47


No


Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah: 1. Penjajakan dan Koordinasi Kerjasama antar Daerah.

153.807.500

2.

Penyusunan dan Pembahasan Draf Kerjasama Daerah,Pihak Ketiga dan Perbatasan Wilayah

128.192.500

3.

Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Wilayah Perbatasan

102.836.700

4.

Koordinasi,fasilitasi dan penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga

120.210.300

5.

Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Workhso,Seminar Sarasehan dan Perjalanan Dinas Lainya

6.

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah,Desa dan Pihak ketiga

81.950.000

Jumlah

123.140.000 710.137.000

6) Untuk mencapai sasaran 6 “Meningkatnya ketersediaan Produk Hukum sesuai

kewenangan daerah” telah ditetapkan program dan

kegiatan dengan anggaran sebagai berikut: No


Program/Kegiatan

Program Penataan Per Undang - Undangan: 1. Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan Perundang-undangan

411.465.250

2.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan

163.416.400

3.

Legislasi Rancangan Perturan Perundangundangan

305.330.000

Jumlah

880.211.650

7) Untuk mencapai sasaran 7 “Meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan hukum” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

48


No


Program/Kegiatan

Program Penataan Per Undang - Undangan: 1.

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

148.085.000

2.

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

243.645.000

3.

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru lebih tinggi

209.578.350

Jumlah

601.308.350

8) Untuk mencapai sasaran 8 “Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam kerukunan hidup antar umat beragama” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut: No


Program/Kegiatan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: 1. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial

100.022.500

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial:: 1. Kegiatan Sarasehan KCVRI, PWRI, Warakawuri, Perintis Kemerdekaan serta Pemberian Bingkisan

223.960.000

2. 3.

Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan

105.839.855

Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat/Kel. Masyarakat

24.785.000

Program Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama: 1. 2.

Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Kegamaan Lainnya Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji Jumlah

1.175.456.500 211.910.000 1.630.063.855

9) Untuk mencapai sasaran 9 “Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur” telah

49


ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut: No


Program/Kegiatan

Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran: 1.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

200.000.000

2.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

450.000.000

3.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

351.318.000

4.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

817.187.000

5.

Penyediaan Makanan dan Minuman

6.

Penyediaan Jasa Perkantoran

17.250.000 444.633.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

.806.778.000

2.

Pengadaan Meubelair

366.975.000

3.

Pengadaan Peralatan Kantor

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

255.000.000

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1.939.906.000

75.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur: 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah

5.938.298.000 75.282.000 12.937.627.000

10) Untuk mencapai sasaran 10 “Meningkatnya sistem pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan profesional” telah ditetapkan program dan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut: 50


Jumlah Anggaran (Rp) Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250.000.000 No

Program/Kegiatan

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1.380.000.000

3.

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.


30.000.000

6.

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

67.500.000

7.

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

40.000.000

8.

Penyediaan Peralatan rumah tangga

9.

Penyediaan Makanan & Minuman

10.

Rapat-rapat, Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

450.000.000

11.


227.400.000

12.

Rapat-rapat, Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

198.500.000

92.992.600 743.388.400

112.500.000 1.718.925.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: 1.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

447.200.000

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

450.000.000

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

372.000.000

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opersaional

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

84.500.000

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga

243.500.000

7.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

160.000.000

2.747.850.000

51


Program Peningkatan Disiplin Aparatur: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

60.000.000

2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

35.000.000

3.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

15.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 1. Dialog/Audensi dgn tokoh masy, pimpinan, anggota orsos & masyarakat

59.000.000

2.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

3.

Kunjungan kerja/inseksi kepala daerah / wakil kepala daerah

198.144.000

4.

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat & Pemda Lainnya

585.100.000

5.

Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jumlah

30.000.000

61.200.000 10.859.700.000

52


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan

dalam

penarikan

simpulan.

menyimpulkan sampai sejauh mana

Untuk

menilai

dan

keberhasilan pencapaian sasaran

tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut : NO

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1.

85 sampai dengan 100

Berhasil

2.

70 s/d kurang dari 85

Cukup Berhasil

3.

55 s/d kurang dari 70

Kurang berhasil

4.

Kurang dari 55

Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat

keberhasilan

maupun

ketidak

keberhasilan

kinerja

guna

meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 capaian kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sasaran 1 : meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

53


No

Indikator Sasaran

Tersusunnya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

3 pedoman

4 pedoman

133 %

Berhasil

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pencapaian sasaran 1 dengan indikator tersusunnya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian telah melampui yang ditargetkan dengan nilai capaian 133 % atau berhasil. Realisasi

capaian

empat

pedoman

pelaksanaan

di

bidang

perekonomian terdiri : a. Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pasuruan; b. Pedoman

Pelaksanaan

Program

Intensifikasi Pertanian

dan

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2014; c. Petunjuk

Pelaksanaan

Pengembangan

BUMD

Kabupaten

Pasuruan (Tim Penyusun Buku Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Sarana Perekonomian); dan d. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Tim Penyusun

Buku

Petunjuk

Pelaksanaan

di

Bidang

Sarana

Perekonomian). Capain indikator tersusunnya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian meningkat

100

%

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya, yaitu realisasi tahun sebelumnya hanya menghasilkan 2 pedoman, sedangkan pada tahun 2014 menghasilkan 4 pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksankan

program

fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah

54


dengan realisasi belanja sebesar Rp1.088.276.175,00 atau 76,83% dari anggaran. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodi; 2) Sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Cukai; 3) Koordinasi Pengembangan BUMD; 4) Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi KUMKM; 5) Fasilitasi KKMB, penyaluran KUR dan Lembaga Keuangan Mikro; 6) Koordinasi dan Monev Raskin; 7) Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah; 8) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian; 9) Koordinasi, Monev Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian; 10) Penyusunan

Petunjuk

Pelaksanaan

dibidang

Sarana

Perekonomian; 11) Koordinasi dan Monev DBHCHT; dan 12) Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA. 2) Sasaran

2:

pemerintahan kelurahan,

meningkatnya daerah

yang

kualitas

meliputi

penyelenggaraan

penyelenggaraan

juga

kecamatan

pemerintahan

desa

dan serta

pelaksanaan urusan pertanahan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 2 digunakan 13 indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No. 1.

Indikator Sasaran Jumlah aparatur kelurahan yang mendapatkan pembinaan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

kegiatan

2

2

100 %

berhasil

55


administrasi

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Jumlah koordinasi antar SKPD dengan pemprov Jumlah buku LPPD yang tersusun Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat yang terlaksana Terlaksanakannya penanganan kasus pemdes yang masuk ke Bagian Pemerintahan Jumlah penyambutan tamu dan kunker Jumlah kelurahan yang menjadi SKPD mandiri Tersedianya data informasi pemindahan ibukota Jumlah aparatur kecamatan, kelurahan, desa yang mengikuti bimtek Terpilih dan dilantiknya Kepala Desa Jml kegiatan pelepasan tanah kas desa Tersalurkannya bantuan, santunan dan uang kehormatan Jumlah kegiatan monitoring pemerintah desa

Koordinasi

16

10

63 %

kurang berhasil

Buku

60

60

100 %

berhasil

Kali

12

5

42 %

tidak berhasil

Kasus

24

12

200 %

berhasil

Tamu

20

9

45 %

keluraha n Kegiatan

20

0

0%

1

1

100 %

tidak berhasil tidak berhasil berhasil

Kegiatan

1

1

100 %

berhasil

Desa

25

0

0%

Desa

6

0

0%

tidak berhasil tidak berhasil

Aparatur pemdes

80

80

100 %

berhasil

kegiatan

24

24

100 %

berhasil

Analisis terhadap 13 indikator sasaran pada sasaran dua dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Jumlah

aparatur

kelurahan

yang

mendapatkan

pembinaan

administrasi.

56


Jumlah

aparatur

kelurahan

yang

mendapatkan

pembinaan

administrasi pada tahun 2014 direncanakan 2 kegiatan, sedangkan realisasi yang dilaksanakan adalah 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya

100 % atau berhasil.

Pembinaan administrasi

dilaksanakan terhadap 96 aparatur kelurahan. Materi pembinaan administrasi meliputi : a. Update monografi kelurahan; b. Laporan keuangan Kelurahan; dan c. Inventarisasi tanah eks bengkok. 2. Jumlah koordinasi antar SKPD dengan pemerintah provinsi. Jumlah koordinasi antar SKPD dengan pemerintah provinsi tahun 2014 ditargetkan sejumlah 16 koordinasi, sedangkan realisasi pelaksanaan sejumlah 10 koordinasi sehingga capaian kinerjanya adalah 63 % atau kurang berhasil. Sepuluh koordinasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 terdiri: a. Koordinasi terkait penetapananggota DPRD (3 kali); b. Koordinasi terkait penetapan ketua dan wakil Ketua DPRD (3 kali); c. Koordinasi terkait pensiunan Bupati dan Wakil Bupati (2 kali); dan d. Koordinasi terkait PAW anggota DPRD (2 kali). 3. Jumlah buku LPPD yang tersusun. Jumlah buku LPPD yang tersusun pada tahun 2014 ditargetkan 60 buku, sedangkan realisasi yang tersusun juga sejumlah 60 buku sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. LPPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 telah disusun tepat waktu, yaitu tanggal 30 Maret 2014. LPPD disusun

paling lambat tiga

bulan setelah tahun anggaran 2013 berakhir. LPPD Kabupaten Pasuruan telah diserahkan ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Maret 2014. Hasil Evaluasi Kinerja 57


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Pasuruan TA 2013 menunjukkan nilai 2,8954 (Tinggi) atau menduduki peringkat ke 16 dari 38 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. 4. Jumlah

dialog/audiensi

pimpinan/anggota

dengan

organisasi

sosial

tokoh dan

masyarakat,

masyarakat

yang

terlaksana. Jumlah

dialog/audiensi

pimpinan/anggota

dengan

organisasi

sosial

tokoh dan

terlaksana pada tahun 2014 ditargetkan

masyarakat,

masyarakat

yang

12 kali, sedangkan

realisasinya adalah 5 kali, sehingga capain kinerjanya adalah 42 % atau tidak berhasil. Pencapaian yang tidak berhasil ini disebabkan oleh adanya dupilkasi kegiatan dengan Dinas Kominfo. Tema dialog/audiensi tersebut antara lain sebagai berikut: a. Pengembangan desa mashlahat; b. Satu tahun pasuruan gumuyu; c. Saur bareng; d. Menyongsong HUT Kabupaten Pasuruan ke-1085; dan e. Refleksi akhir tahun 2014. 5. Terlaksanakannya penanganan kasus pemerintah desa yang masuk ke Bagian Pemerintahan. Terlaksanakannya penanganan kasus pemerintah desa yang masuk ke Bagian Pemerintahan tahun 2014 ditargetkan 24 kasus, sedangkan

realisasinya

adalah

12

kasus,

sehingga

kasus

pemerintah desa lebih kecil dari yang ditargetkan atau kondisinya semakin baik. Sehingga capaian kinerjanya dapat disimpulan berhasil. Jenis kasus pemerintah desa yang menonjol selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut: a. Pemberhentian dan pengangkatan kapala desa; 58


b. Pangangkatan Pj. PNS; dan c. Pemilihan kepala desa. 6. Jumlah penyambutan tamu dan kunjungan kerja. Jumlah penyambutan tamu dan kunjungan kerja tahun 2014 ditargetkan 20 tamu, sedangkan realisasinya adalah 9 tamu, sehingga capaian kinerjanya adalah 45 % atau tidak berhasil. Hal ini disebabkan minat kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan berkurang. Sembilan tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Kota Malang; b. Pemerintah Kabupaten Bima; c. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; d. Pemerintah Kabupaten Tuban; e. Pemerintah Kabupaten Lamongan; f. Pemkab/kota Sawahlunto; g. Pemerintah Kabupaten Nganjuk; h. Pemerintah Kabupaten Jepara; dan i.

Pemerintah Kabupaten Semarang.

7. Jumlah kelurahan yang menjadi SKPD mandiri. Jumlah kelurahan yang menjadi SKPD mandiri Tahun 2014 ditargetkan 20 kelurahan, sedangkan realisasinya nihil, sehingga capaian kinerjanya 0 % atau tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya regulasi tentang kelembagaan kelurahan yang menyatakan bahawa kelurahan merupakan perangkat kecamatan.

59


Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melaksanakan kajian lapangan untuk mencari bentuk kelembagaan yang tepat untuk kelurahan. 8. Tersedianya data informasi pemindahan ibukota. Ketersediaan data informasi pemindahan ibu kota Kabupaten Pasuruan merupakan hal yang penting sebelum pelaksanaan pemindahan ibu kota kabupaten. Tahun 2014 ditargetkan adanya ketersediaan data informasi pemindahan ibu kota kabupaten sebanyak 1 kegiatan, sedangkan realisasinya telah dilaksanakan kegiatan tersebut sejumlah 1 kegiatan sehingga capain kinerjanya 100 % atau berhasil. Data informasi pokok pemindahan ibu kota meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penyampaian usulan pemindahan Ibukota dari Gebernur ke Kemendagri; b. Penyamaan Persepsi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal PUM

Kementerian

Dalam

Negeri

dengan

Pemerintah

Kabupaten Pasuruan; dan c. Peninjauan lokasi oleh Tim Direkrorat Jenderal PUM. 9. Jumlah aparatur kecamatan, kelurahan, desa yang mengikuti bimtek. Jumlah aparatur kecamatan, kelurahan, desa yang mengikuti bimtek tahun 2014 ditargetkan 1 kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 1 kegiatan sehingga capain kinerjanya 100 % atau berhasil. Bimbingan teknis yang dilaksankan pada tahun 2014 adalah tentang administrasi pertanahan diikuti oleh 135 pegawai. 10. Terpilih dan dilantiknya Kepala Desa. Jumlah Kepala Desa yang terpilih dan dilantik tahun 2014 ditargetkan 25 Kepala Desa, sedangkan realisasinya adalah nihil,

60


sehingga capaian kinerjanya 0 % atau tidak berhasil. Pencapaian yang

tidak

berhasil

ini

disebabkan

pelaksanaan

pilkades

bersamaan dengan pilihan anggota DPR/DPRD. Ketidakberhasilan

pencapaian

sasaran

ini

disebabkan

pelaksanaan pilkades bertepatan dengan tahun politik (pemilu) sehingga hanya diadakan sosialisasi tentang tata cara pelaksanan pilkades. 11. Jumlah kegiatan pelepasan tanah kas desa. Jumlah kegiatan pelepasan tanah kas desa tahun 2014 ditargetkan 6 desa, sedangkan realisasinya nihil, sehingga capaian kinerjanya 0 % atau tidak berhasil. Kondisi yang tidak berhasil ini disebabkan adanya regulasi yang melarang alih fungsi tanah kas desa. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka pelepasan tanah kas desa adalah telah dilakukan pemberkasan terhadap sembilan desa sebagai berikut: a. Desa Sekarmojo; b. Desa Sumbersuko; c. Desa Pager; d. Desa Tejowangi; e. Desa Paras; f. Desa Sungai Kulon; g. Desa Sungai Wetan; h. Desa Legowok; dan i.

Desa Tidur.

12. Tersalurkannya bantuan, santunan dan uang kehormatan. Tersalurkannya bantuan, santunan dan uang kehormatan tahun 2014 ditargetkan 80 aparatur pemerintah desa, sedangkan realisasi

61


capaiannya 80 aparatur pemerintah desa, sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. 13. Jumlah kegiatan monitoring pemerintah desa. Jumlah kegiatan Monitoring pemerintah desa yang dilaksanakan selama th 2014 adalah 24 kali sesuai yang ditargetkan dalam penetapan kinerja sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. Monitoring pemerintahan desa meliputi hal-hal pokok sebagai berikut: a. Bantuan keuangan desa; b. Administrasi penyelenggaraan Pemerintah desa; dan c. Pembinaan aparatur desa. Obyek monitoring pemerintah desa adalah para aparatur desa, ang terdiri: kepala desa, sekretaris kelurahan, bendahara desa, kaur, peltek dan kepala dusun. 3) Sasaran

3:

meningkatnya

tertib

administrasi

pelaksanaan

pembangunan SKPD. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 3 digunakan 5 indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No.

1.

2.

3.

4.

Indikator Sasaran

Persentase jumlah proyek fisik yang dimonitoring Persentase pelaporan & evaluasi yang ditindaklanjuti Pemahaman Perpres 54 th' 2010 yang ditindaklanjuti Jumlah buku pedoman yg disusun

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

%

100

80

80 %

Cukup berhasil

%

100

100

100%

berhasil

%

100

100

100%

berhasil

buku

900

900

100%

berhasil

62


Analisis pencapaian kinerja terhadap lima indikator sasaran tersebut dapat dijelasakan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Persentase jumlah proyek fisik yang dimonitoring. Indikator ini mencerminkan cakupan proyek fisik yang telah dilakukan monitoring dibandingkan keseluruhan proyek (kegiatan) yang

dilaksanakan.

Semakin

tinggi

persentase

pencapaian

menunjukkan pengawasan terhadap proyek (kegiatan) semakin optimal, dan sebaliknya semakin kecil persentase pencapaian menunjukkan pengawasan semakin rendah. Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah 100 % proyek fisik yang dilaksankan telah dilakukan monitoring, sedangkan realisasinya adalah 80 % sehingga dapat disimpulkan capain kinerja terhadap indikator ini adalah 80 % atau cukup berhasil. Tujuan dilakukan monitoring proyek adalah untuk memastikan apakah kegiatan/proyek telah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan apakah administrasi kegiatan/proyek telah dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti: a. Apakah papan pengumuman proyek/kegiatan telah terpasang; b. Apakah buku tamu dan buku pengawas berada di lokasi; c. MC. 0 (mutual check) laporan harian dan laporan mingguan telah dikerjakan. Proyek fisik selama tahun 2013 dan 2014 yang telah dilakukan monitoring dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

63


1000 800 925

600

740

400 200 0

Jumlah Proyek Fisik Yang Di Monitoring

450 350

Th 2013

Jumlah Proyek Fisik

Th 2014

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

2. Persentase pelaporan & evaluasi yang ditindaklanjuti. Indikator ini mencerminkan jumlah cakupan tindak lanjut terhadap pelaporan dan evaluasi. Semakin tinggi tinggi nilai persentase menunjukkan tindak lanjut semakin tinggi, sebaliknya semakin kecil nilai persentase, menunjukkan tindak lanjut semakin rendah. Target kinerja Tahun 2014 atas indikator persentase pelaporan & evaluasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100 %, sedangkan realisasinya sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya dapat disimpulkan berhasil. Pelaporan & evaluasi yang ditindaklanjuti selama selama tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

64


200 150

190

190 190

190

Jumlah pelaporan dan evaluasi

100

Jumlah pelaporan dan evaluasi yang ditindaklanjuti

50 0

Th 2013

Th 2014

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan 3. Pemahaman Perpres 54 tahun 2010 yang ditindaklanjuti. Salah satu pengukuran terhadap pemahaman Perpres nomor 54 yang ditindaklanjuti adalah terlaksananya sosialisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun 2014 Sekretariat Kabupaten Pasuruan

Cq.

Bagian

Administrasi

Pembangunan

telah

menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, target yang ditetapkan adalah 100 peserta sosialisasi memperoleh materi sosiaisasi sosialisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Realisasi capaian adalah telah didistribusikan materi sosiaisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sejumlah 100 buku. 4. Jumlah buku pedoman yg disusun. Jumlah buku pedoman yang disusun ditargetkan sejumlah 900 buku,

sedangkan

realisasinya

900

buku

sehingga

capain

kinerjanya adalah 100 %. Buku pedoman yang disusun pada tahun 2014 adalah tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

65


Buku pedoman tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 24 Tahun 2014, tanggal 16 Oktober 2014.

4) Sasaran 4 : meningkatkan organisasi perangkat daerah

yang

efektif dan efisien. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 4 digunakan 6 indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No.

Indikator Sasaran

1.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan disusun tepat waktu Penyeragaman tata naskah dinas: a. Tersusunnya peraturan bupati tentang tata naskah dinas b. Terlaksananya implementasi software TNDE. Unit kerja yang memiliki SPP & IKM Jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya Unit Kerja yang dilakukan Anjab dan ABK

2.

3. 4.

5.

6.

Persentase Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

Tepat waktu/tidak

tepat

tepat

100 %

berhasil

Perbub

1

1

100%

Berhasi

Unit kerja

16

96

600%

berhasil

%

75

93

124%

berhasil

59

47

79,37%

Cukup berhasil

24

24

100%

berhasil

-

86,15

-

-

%

Unit kerja

%

Analisis terhadap indikator sasararan pada sasaran empat ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

66


1. LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan diterbitkan tepat waktu. Pada Tahun anggaran 2014 ditetapkan kinerja atas penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 dengan tepat waktu. Realisasi capaian kinerja adalah LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat diselesaikan dengan waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu telah diterbitkan sebelum tanggal 31 Maret 2014. LAKIP Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 telah diserakan ke Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 28 Maret 2014. Dengan demikian realisasi capaian terhadap indikator kinerja ini disimpulkan berhasil. Dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP dan Sistem AKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dilakukan

upaya-upaya perbaikan sebagai berikut: a. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan IKU pada tataran SKPD; b. Meningkatkan

kualitas

penyusunan

Penetapan/perjanjian

kinerja; c. Meningkatkan sinergi antar SKPD terutama tiga SKPD yang memiliki peran strategis dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu; Bappeda, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi). 2. Penyeragaman tata naskah dinas. Indikator penyeragaman tata naskah dinas menggunakan dua tolok ukur sebagai berikut: (1) Tersusunnya peraturan Bupati tentang tata naskah dinas. Target kinerja pada indikator ini adalah tersusunnya peraturan Bupati tentang

tata naskah dinas, sedangkan realisasi

pencapaian adalah nihil. Hal ini disebabkan belum perlu penyesuaian

tentang

penyeragaman

tata

naskah

dinas,

penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 67


Kabupaten Pasuruan masih menggunakan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2011 tentang penyeragaman tata naskah dinas. (2) Terlaksananya implementasi software TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik). Target kinerja terhadap indikator ini adalah 16 unit kerja telah menerapkan software TNDE, sedangkan realiasasi capaian kinerja adalah 96 unit kerja, sehingga capaian kinerjanya 600 % atau berhasil. Namun demikian penerapan software TNDE belum dapat dilaksanakan secara penuh, penerapan yang telah dilaksanakan adalah yang berkaitan dengan surat menyurat secara elektronik, sedangkan fasilitas disposisi dalam software TNDE belum bisa diterapkan. 3. Unit kerja yang memiliki SPP dan IKM Realisasi unit kerja yang memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 210 unit kerja atau 93 % dari 227 unit kerja. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator ini adalah 75%, sedangkan realisasinya 93 %. Dengan demikian

capain

kinerjanya

adalah

123,35

%

atau

dapat

disimpulkan berhasil. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian unit kerja yang memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan, yaitu tahun sebelumnya sejulah 157 unit kerja yang memiliki SPP dan IKM meningkat menjadi 210 unit kerja pada tahun 2014. Perkembangan unit kerja Unit kerja yang memiliki SPP dan SPM Tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

68


250 200

227

150 100

227 210

157

Unit Kerja yang memiliki SPP dan IKM Jumlah Unit Kerja

50 0

Th 2013

Th 2014

Sumber: Bagian Organisasi

4. Jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya. Jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya di lingkungan Sekretariat Daerah adalah 59 jabatan dari 126 jabatan yang ada atau 47,83 % dari seluruh jabatan. Target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator ini adalah 59 % sehingga capaian kinerjanya adalah 79,37 % atau cukup berhasil. Realisasi jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun lalu 49 jabatan yang sesuai, meningkat menjadi 59 pada tahun 2014. Perkembangan jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya Tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

69


140 120

126

100

126

80 60 40 20 0

Jumlah jabatan yang ada

59

49 Th 2013

Jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya

Th 2014


5. Unit kerja yang dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Jumlah Unit kerja yang dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) tahun 2014 ditargetkan 24 unit kerja, sedangkan realisasi yang dilaksanakan 24 unit kerja. sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % atau berhasil. Realisasi unit kerja yang dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa

Beban

Kerja

(ABK)

meningkat

dibanding

tahun

sebelumnya, yaitu pada tahun lalu sejumlah 22 unit kerja, meningkat menjadi 24 unit kerja pada tahun 2014. Perkembangan jumlah unit kerja yang dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK Tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

70


250 200

227

227

150 100

Jumlah unit kerja yang dilakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja Jumlah seluruh unit kerja

50 0

22

24

Th 2013

Th 2014


6. Persentase Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) tahun 2014 adalah 56 unit organisasi atau 86,15 % dari keseluruhan unit organisasi kelembagaan yang ada. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) mengalami peningkatan, dari 55 unit organisasi kelembagaan pada tahun 2013 meningkat menjadi 56 unit organisasi kelembagaan pada tahun 2014. Perkembangan Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

71


66 64

65

62

65

60 58 56 54

55

56

52 50

Th 2013

Jumlah Organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Jumlah keseluruhan unit organisasi kelembagaan

Th 2014


Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran meningkatkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien adalah telah dilaksanakan program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat; c. Program Penataan Peraturan Per Undang-Undangan; d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur; e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dan f. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi belanja program tersebut adalah sebesar Rp1.688.281.700 atau 93,78 % dari jumlah anggaran.

72


5) Sasaran 5: terlaksananya peningkatan, perluasan pengembangan Kerjasama Daerah yang menghadirkan nilai tambah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 5 digunakan dua indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No.

1.

2.

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

%

100

100

100 %

Berhasil

%

90

50 %

566 %

Kurang Berhasil

Persentase peningkatan, perluasan dan pengembangan mitra kerjasama daerah Persentase Kerjasama Daerah yang ditindak lanjuti

Analisis kinerja terhadap dua indikator sasaran tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: a. Persentase peningkatan, perluasan dan pengembangan

mitra

kerjasama daerah. Jumlah kerjasama daerah yang diperluas dan dikembangkan tahun 2014 adalah 6 kerjasama dari seluruh kerjasama yang ada (6 kerja sama) atau secara persentase 100 %. Target kinerja tahun 2014 adalah 100 % sehingga capaian kinerjanta 100 % atau berhasil. Peningkatan, perluasan dan pengembangan

mitra kerjasama

daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Kesepakatan bersama (MOU); dan (2) Perjanjian Kerjasama (PKS). Peningkatan, perluasan dan pengembangan

mitra kerjasama

daerah yahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafuk sebagai berikut:

73


6 6

5

6

6

6

Peningkatan, perluasan dan pengembangan mitra kerjasama daerah

4 3

Jumlah Kerjasama Daerah

2 1 0

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Bagian Kerjasama b. Persentase kerjasama daerah yang ditindak lanjuti. Jumlah kerjasama daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sejumlah 3 kerja sama daerah dari 6 kerjasama daerah atau 50 % dari jumlah kerjasama daerah yang ada. Target kinerja tahun 2014 adalah 100 % kerja sama daerah ditindaklanjuti sehingga capain kinerjanya 50 % atau tidak berhasil.

6) Sasaran 6: meningkatnya ketersediaan Produk Hukum sesuai kewenangan daerah diukur dengan indikator kinerja sabagai berikut: No.

1.

Indikator Sasaran

% Peningkatan Produk Hukum yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

%

100

98,86

98,86%

berhasil

Jumlah kebutuhan produk hukum tahun 2014 adalah 781 peraturan, sedangakan realisasi yang ditetapkan sejumlah 778 peraturan 74


sehingga capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 98,86 %. Jumlah peraturan daerah yang terbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah selama tahun 2014 adalah 778 peraturan, jumlah ini menurun dibandingkan peraturan daerah yang diterbitkan tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 1.276 peraturan: Jumlah peraturan yang diterbitkan tahun 2014 terdiri: peraturan bupati sejumlah 35 dokumen, keputusan bupati sejumlah 731 dokumen dan peraturan daerah sebanyak 12 dokumen. Sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2013)

realisasi peraturan daerah yang diterbitkan terdiri peraturan

bupati sejumlah 28 dokumen, keputusan bupati sejumlah 1.232 dokumen dan peraturan daerah sebanyak 16 dokumen. Realisasi peraturan yang diterbitkan selama tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

1400

1232

1200 1000

731

800

Peraturan Bupati Keputusan Bupati

600 400 200 0

Peraturan Daerah 28

16

Tahun 2013

35

12

Tahun 2014

Sumber: Bagian Hukum Dua belas peraturan daerah yang diterbitkan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

75


b. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah; c. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pelatihan Kerja dan Produktifitas; d. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan; e. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; f. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; g. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; h. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah; i. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Jaringan Pipa Gas; j. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; k. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; dan l. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

76


Sedangkan enam belas peraturan daerah yang diterbitkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; b. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis; c. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tanggal 10 Juni

2013

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan; d. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; e. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012;

g. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pengolahan Mebel Kayu; h. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; i. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; j. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

77


k. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; l. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; m. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; n. Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan TA 2013; o. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; dan p. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran enam ini adalah telah dilaksanakan Program Penataan Peraturan Per Undang – Undangan dengan realisasi belanja sebesar Rp935.186.223,00 atau 82,05% dari jumlah anggaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Koordinasi

Kerjasama

Permasalahan

Peraturan

Perundang-

undangan; b. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan; c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan

78


d. Kajian

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

Terhadap

Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.

7) Sasaran 7: meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan hukum. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 5 digunakan dua indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No.

Indikator Sasaran

1.

Peningkatan pengetahuan peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bekerja sama dengan Perguruan tinggi Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan & sosialisasi produk hukum

2.

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Simpulan

%

100

96

96 %

berhasil

%

100

94

94 %

berhasil

Analisis dua indikator sasaran tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : (1) Peningkatan pengetahuan peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bekerja sama dengan Perguruan tinggi. Jumlah peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah bekerja

sama

dengan

Perguruan

tinggi

yang

yang

meningkat

pengetahuannya pada tahun 2014 adalah 48 pejabat dari 50

79


peaerta workshop, atau 96 % dari jumlah keseluruhan workshop. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100 %, sehingga capaian kinerjanya 96 % atau berhasil. Jumlah peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah

yang

bekerja sama dengan Perguruan tinggi adalah tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sejumlah 50 pejabat. Peserta workshop adalah adalah para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Kinerja tersebut dapat digambarkan dalam tabel grafik sebagai berikut:

50 50

49 48

50 48

47 46 45 44

Jumlah peserta workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Jumlah peserta worshop

45

43 42

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Bagian Hukum (2) Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan & sosialisasi produk hokum. Jumlah peserta penyuluhan & sosialisasi produk hukum yang meningkat pengetahuannya pada tahun 2014 adalah sejumlah 850 peserta atau 94 % dari keseluhan peserta penyuluhan. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 94 % atau berhasil. Jumlah peserta penyuluhan & sosialisasi produk hukum tahun 2013 dan 2014 masing-masing 900 peserta. Kegiatan ini diadakan 18 kali dalam 80


satu tahun di kecamatan-kecamatan dengan peserta sejumlah 50 orang. Kinerja indikator tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

900 900

880

900

860 850

840 820 800

Jumlah keseluruhan peserta

800

780

Jumlah peserta penyuluhan & sosialisasi produk hukum yang meningkat

760 740

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Bagian Hukum Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tujuh ini adalah telah dilaksanakan Program Penataan Peraturan Per Undang – Undangan dengan realisasi belanja sebesar Rp323.813.420 atau 82,66% dari jumlah anggaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

8) Sasaran 8: meningkatnya kesejahteraan sosial dalam kerukunan hidup antar umat beragama. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 8 digunakan enam indikator kinerja sasaran yang

dapat digambarkan dalam tabel

sebagai berikut:

81


No.

Indikator Sasaran

1.

Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan Terlaksananya HUT Lansia Terlaksananya Sarasehan bagi eks pejuang kemerdekaan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/ kel. Masyarakat

2. 3.

4.

5.

Simpulan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

100

100

100% berhasil

orang

250

200

80%

kali

2

2

100% berhasil

12

12

100% berhasil

1

1

100% berhasil

bulan

kali

cukup berhasil

Analisis terhadap lima indikator tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan. Jumlah kegiatan yang telah diselesaikan tepat waktu pada tahaun 2014 adalah 6 kegiatan dari keseluruhan jumlah kegiatan seperti yang tercantum dalam DPA (6 kegiatan). Dengan demikian tercapainya tepat waktu dalam kegiatan adalah 100 %. Target kinerja tahun 2014 adalah 100 % sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. 2. Terlaksananya HUT Lansia. Pelaksanaan HUT Lansia pada tahun 2014 ditargetkan diikuti oleh 250 orang, sedangkan realisasinya dilaksanakan oleh 200 orang sehingga capaian kinerjanya 80 % atau kurang berhasil. 3. Terlaksananya Sarasehan bagi eks pejuang kemerdekaan.

82


Pelaksanaan sarasehan bagi eks pejuang kemerdekaan tahun 2014 ditargetkan 2 kali dan dapat direalisasikan sebanyak 2 kali, sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. 4. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan tahun 2014 ditargetkan 12 bulan, sedangkan realisasi pelaksanaan 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerjanya 100 % atau berhasil. 5. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat tahun 2014 ditargetkan satu kali, sedangkan realisasi pelaksanaan satu kali, sehingga capaian kinerjanya 100 % atau berhasil.

9) Sasaran 9: terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 9 digunakan dua indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No.

Indikator Sasaran

1.

Persentase pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Persentase barang milik Sekretariat Daerah dalam kondisi baik

2.

Capaian

Simpulan

Satuan

Target

Realisasi

%

100

87

87 % berhasil

%

100

66

66 %

kurang berhasil

83


Analisis pencapaian terhadap kedua indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Persentase pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah. Persentase pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2014 ditagetkan 100 %, sedangkan realisasinya 87 % sehingga capaian kinerjanya 87 % atau berhasil. Jika diabandingkan dengan tahun sebelumnya

capaian kinerja

indikator ini mengalami penurunan, dari 88 % pada tahun 2013 menurun menjadi 87 % pada tahun 2014. 2. Persentase barang milik Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Indikator ini mencerminkan semakin tinggi persentase barang milik daerah Sekretariat Daerah, menunjukkan kinerjanya semakin baik dan sebakliknya semakin rendah persentase barang milik daerah Sekretariat Daerah, menunjukkan kenerjanya semakin buruk. Target kinerja Tahun 2014 terhadap indikator ini adalah 100 %, sedangkan realisasi pencapaian adalah sebesar 66 % sehingga capain kinerjanya adalah 87 % atau kurang berhasil. Pencapaian yang kurang berhasil ini disebabkan target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi (overstated) Persentase barang milik Sekretariat Daerah dalam kondisi baik tahun 2014 adalah 181 item barang dari jumlah keseluruhan iem barang atau sebesar 66%, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 72 %. Perkembangan jumlah item barang milik Sekretariat Daerah tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

84


300 250 273

247

200 150

Jumlah item barang dalam kondisi baik

181

178

100 Jumlah keseluruhan item barang

50 0

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan

10) Sasaran 10: meningkatnya sistem pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan profesional. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 9 digunakan dua indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: No. 1.

2.

Satuan

Target

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan professional

%

100

94

94 %

Berhasil

Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Bupati /Wakil Bupati yang dinamis, proporsional dan professional

%

100

59

59 %

Kurang berhasil

Indikator Sasaran

ReaCalisasi paian

Simpulan

Analisis terhadap dua indikator tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan profesional. Jumlah

pemenuhan

pelayanan

administrasi

yang

dinamis,

proporsional dan profesional tahun 2014 dibandingkan dengan 85


Jumlah kebutuhan pemenuhan pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan profesional adalah 94 %, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 %, sehingga capaian kinerjanya 94 % atau berhasil. 2. Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Bupati /Wakil Bupati yang dinamis, proporsional dan professional. Jumlah pemenuhan pelayanan kedinasan Bupati / Wakil Bupati yang

dinamis,

proporsional

dan

profesional

tahun

2014

dibandingkan Jumlah kebutuhan pemenuhan pelayanan kedinasan Bupati / Wakil Bupati yang dinamis, proporsional dan profesional tahun 2014 adalah 59 %, sedangkan target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 59 % atau kurang berhasil. Hal ini disebabkan terdapat pembatalan perjalanan dinas ke luar negeri oleh KDH karena terbitnya regulasi (SE Mendagri Nomor 098/3706/SJ tanggal 24 Juli Tahun 2014) tentang izin ke luar negeri dengan alasan penting.

86


B.

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: Sasaran

Anggaran

Realisasi

% Penyerapan

Sasaran 1

1.416.499.000

1.088.276.175

76,83

Sasaran 2

2.461.779.000

929.299.000

37,75

Sasaran 3

2.647.963.000

2.447.254.512

92,42

Sasaran 4

1.800.350.000

1.688.281.700

93,78

Sasaran 5

710.137.000

573.482.223

80,76

Sasaran 6

1.139.790.000

935.186.223

82,05

Sasaran 7

391.730.000

323.813.420

82,66

Sasaran 8

1.841.973.855

1.713.116.500

93,00

Sasaran 9

13.921.032.000

11.627.614.672

83,53

Sasaran 10

11.342.700.000

10.197.182.343

89,90

37.673.953.855

31.523.506.768

83,67

Jumlah

Sedangkan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 1, yaitu: meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No. A.

Program/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Program Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi

87


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11. 12.

Daerah: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodi Sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Cukai Koordinasi Pengembangan BUMD Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi KUMKM Fasilitasi KKMB, penyaluran KUR dan Lembaga Keuangan Mikro Koordinasi dan Monev Raskin Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Koordinasi, Monev Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dibidang Sarana Perekonomian Koordinasi dan Monev DBHCHT Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA Jumlah

56.670.000

48.756.450

163.400.000

113.561.000

67.746.000 47.530.000

34.394.625 17.680.250

70.630.000

45.263.500

584.390.000 128.804.000

546.523.400 111.693.750

42.815.000

41.379.100

52.550.000

36.311.000

72.394.000

24.769.500

101.880.000

54.001.600

27.690.000

13.942.000

1.416.499.000 1.088.276.175

2) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 2, yaitu: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi juga kecamatan dan kelurahan , penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pertanahan adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: 1. Monitoring dan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan kelurahan 2. Fasilitasi pemerintahan daerah

Anggaran

Realisasi

A. Program

40.040.000

29.230.000

106.649.300

32.007.900

88


3. Konsultasi Penyiapan Data dan

Informasi Pendukung Proses Persiapan Pemindahan Ibu Kota B. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan: 4. Penyusunan LPPD

671.219.700 142.926.600

98.200.000

70.492.000

240.000.000

39.412.500

C. Program peningkatan pelayanan

kedinasan KDH/Wakil KDH 5. Dialog/ Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat D. Program penataan peraturan perundang-undangan: 6. Penataan kelembagaan perangkat daerah Program Pembangunan Sisten Pendaftaran Tanah 7. Bimtek administrasi pertanahan

310.000.000 133.823.000

105.000.000

95.438.000

E. Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa: 8. Pemilihan dan Pelantikan Kepala 247.250.000 46.180.000 Desa 9. Sosialisasi dan Penilaian Pelepasan Kekayaan Desa Untuk 34.700.000 4.740.000 Kepentingan Umum 10. Penyaluran Bantuan, Santunan 92.200.000 82.782.500 dan Uang Kehormatan 11. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah 145.740.000 135.625.000 Desa 12. Bimbingan Teknis Aplikasi 82.000.000 76.855.000 Program TPAPD Jumlah 2.461.779.000 929.299.000

3) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 3, yaitu: Meningkatnya Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan SKPD adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

89


No.

Program/ Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 3. Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa beserta Perubahannya 4. Sosialisasi Pembangunan Fisik PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anggaran

Realisasi

965.680.800

870.644.220

394.802.100

369.384.680

301.523.700

253.178.640

155.645.000

145.205.900

113.710.000

102.875.000

1.682.282.200

1.576.610.292

179.843.000

158.092.370

849.475.000

810.532.346

513.047.600

472.814.866

139.916.600

135.170.710

5.

Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 6. Pendukung Pelaksanaan ULP 7.

Pendukung Pelaksanaan LPSE 8. Sosialisasi Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah 2.647.963.000 2.447.254.512 4) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 4, yaitu: Meningkatkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Optimalisasi Kinerja Lembaga Pelayanan Publik

Anggaran

Realisasi

17.806.900

17.806.900

17.806.900

17.806.900

515.722.000

473.301.600

450.492.000

417.292.950

90


3.

Monitoring dan Evaluasi ISO 9001:2008 Setda Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 4. Evaluasi, Penataan dan Penetapan OTK Kelembagaan SKPD 5. Road Map Reformasi Birokrasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 6. Menyusun Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja pegawai di lingkungan Setda 7. Penyusunan Analisa Jabatan 8. Penyusunan Analisa Beban Kerja 9. Pelaksanaan Pembinaan & Evaluasi Kelompok Budaya Kerja 10. Penyusunan Maping Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Setda 11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 12. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 14. Koordinasi Penyusunan Kinerja Kabupaten Pasuruan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 15. Penyusunan Peraturan Bupati dan Pengadaan Buku Naskah Dinas 16. Pengadaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Jumlah

65.230.000

56.008.650

267.679.050

245.068.500

124.234.150

121.677.700

143.444.900

123.390.800

834.469.250

795.589.300

30.757.050

27.692.850

77.301.200 84.422.800

76.213.200 77.997.350

203.099.950

188.443.700

67.020.500

65.698.900

71.867.750

63.128.300

300.000.000

296.415.000

109.144.800

109.144.800

70.372.300

70.372.300

38.772.500

38.772.500

55.528.000

47.370.600

12.550.000

12.250.000

42.978.000

35.120.600

1.800.350.000 1.688.281.700

5) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 5, yaitu: terlaksananya peningkatan, perluasan pengembangan Kerjasama Daerah yang menghadirkan nilai tambah adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

91


No.

Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak Ketiga dan Perbatasan Wilayah 2. Penjajakan dan koordinasi kerjasama antar daerah 3. Koordinasi dan Penjajakan kerjasama wilayah perbatasan 4. Koordinasi, Fsilitasi dan Penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga 5. Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Sarasehan dan Perjalanan Dinas Lainnya 6. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah, Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Pihak Ketiga Jumlah

Anggaran

Realisasi

128.192.500

90.039.725

153.807.500 120.982.730 102.836.700

75.546.523

120.210.300 108.843.900

81.950.000

66.361.800

123.140.000 111.707.545 710.137.000 573.482.223

6) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 6, yaitu: meningkatnya ketersediaan Produk Hukum sesuai

kewenangan daerah adalah

telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

Anggaran

Program Penataan Peraturan Per Undang – Undangan: 1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan 461.465.250 Perundang-undangan 2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang163.416.400 undangan 3. Legislasi Rancangan Peraturan 305.330.000 Perundang-undangan 4. Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan 209.578.350 Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Jumlah 1.139.790.000

Realisasi

349.532.000

148.421.400 239.499.600

197.733.223

935.186.223

92


7) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 7, yaitu: meningkatnya pengetahuan peserta penyuluhan hukum adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Program Penataan Peraturan Per Undang – Undangan: 1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 148.085.000 131.608.000 Perundang-undangan 2. Publikasi Peraturan Perundang243.645.000 192.205.420 undangan Jumlah 391.730.000 323.813.420 8) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 8, yaitu: meningkatnya kesejahteraan sosial dalam kerukunan hidup antar umat beragama adalah telah dilaksanakan program dan kegiatankegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

A. Program Pelayanan dan 100.022.500 96.207.500 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pembinaan Dan Rehabilitasi Sosial 100.022.500 96.207.500 B. Program Pemberdayaan 354.584.855 330.541.250 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 2. Kegiatan Sarasehan KCVRI, PWRI, Warakawuri, Perintis 223.960.000 215.753.000 Kemerdekaan Serta Pemberian Bingkisan, TMP 3. Evaluasi Monitoring dan Pelaporan 105.839.855 92.128.250 Bantuan Sosial Keagamaan 4. Sosialisasi Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/ 24.785.000 22.660.000 kelompok masyarakat C. Program Pembinaan Kehidupan 1.387.366.500 1.286.367.750 dan Kerukunan Umat Beragama; 5. Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan 1.175.456.500 1.080.578.500 Lainnya 6. Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji 211.910.000 205.789.250 Jumlah 1.841.973.855 1.713.116.500

93


9) Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran 9, yaitu: terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur adalah telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No.

Program/ Kegiatan

Anggaran

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Penyediaan Jasa Perkantoran B. Progranm Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturA 8. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 8. Pengadaan Mebelair 9. Pengadaan Peralatan Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 11. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13. Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Realisasi

2.380.550.000 2.106.466.272 200.000.000

166.820.872

450.000.000

357.035.000

351.318.000

330.565.000

917.349.000

823.419.400

17.250.000

4.350.000

444.633.000

424.276.000

5.559.045.000 4.903.357.400 2.701.540.000 2.380.509.000 488.975.000 425.742.400 1.838.095.000 1.580.498.500 200.195.000

198.714.000

255.240.000

243.813.500

75.000.000

74.080.000

5.981.437.000 4.617.791.000 5.981.437.000 4.617.791.000

Jumlah 13.921.032.000

11.627.614.672

10) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran 10, yaitu: Meningkatnya sistem pelayanan dministrasi yang dinamis, proporsional dan profesional adalah sebagai berikut: 94


No.

Program/ Kegiatan

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Perkantoran 12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 14. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 16. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor 18. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Tangga 19. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Anggaran

Realisasi

5.294.206.000

4.973.216.458

200.000.000

200.000.000

1.413.000.000

1.221.430.990

92.992.600

63.776.038

743.388.400

735.625.000

30.000.000

29.700.000

67.500.000

60.247.350

40.000.000

39.600.000

112.500.000

111.837.000

1.718.925.000

1.708.644.000

450.000.000

449.857.780

227.400.000

161.938.300

198.500.000

190.560.000

5.005.050.000

4.565.825.140

947.200.000

847.341.000

450.000.000

443.041.000

372.000.000

341.309.000

2.747.850.000

2.458.465.140

84.500.000

76.057.000

243.500.000

241.177.000

160.000.000

158.435.000

110.000.000

106.777.000

60.000.000

58.740.000

95


21. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 22. Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu D. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 23. Dialog/ Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 24. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 25. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 26. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 27. Penyediaan Pelayanan Kesehatan

35.000.000

33.044.000

15.000.000

14.993.000

933.444.000

551.363.745

59.000.000

23.480.000

30.000.000

14.550.000

198.144.000

162.022.000

585.100.000

314.625.220

61.200.000

36.686.525

Jumlah 11.342.700.000 10.197.182.343

96


BAB IV PENUTUP

Kinerja

merupakan

gambaran

tingkat

pencapaian

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi. LAKIP Sekretariat Kabupaten Pasuruan merupakan komunikasi

pertanggungjawaban

dan

peningkatan

kinerja

media instansi

pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Dimana Struktur organisasi Setda secara umum terdiri dari: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan;

Asisten

Perekonomian

dan

Pembangunan;

Asisten

Administrasi Umum; Staf Ahli dan masing-masing Asisten membawahi beberapa Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Simpulan umum capaian kinerja pada Sekretariat Kabupaten Pasurauan adalah sebagai berikut 1. Dari sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Pencapaian sasaran dengan kategori berhasil sebanyak 8 sasaran; b. Pencapaian sasaran dengan kategori kurang berhasil sebanyak 2 sasaran. 2. Dari 38 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

97


a. Pencapaian sasaran dengan kategori berhasil sebanyak 25 indikator sasaran b. Pencapaian sasaran dengan kategori cukup berhasil sebanyak 2 indikator sasaran c. Pencapaian sasaran dengan kategori kurang berhasil sebanyak 4 indikator sasaran d. Pencapaian sasaran dengan kategori tidak berhasil sebanyak 7 indikator sasaran.

Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut: a. Melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis agar indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria insikaor kinerja yang baik; b. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU); c.

Meningkatkan kualitas dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja sasaran secara periodik dalam tahun berjalan; dan e. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasuruan, 25 Pebruari 2015

Sekretaris Kabupaten Pasuruan

AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP. 19600413 198103 1 007

98


99

Lampiran 1/1 - 6

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

(1) (2) 1 Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang mengoptimalkan potensi daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3) Tersusunnya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian

(4) 3 pedoman

PROGRAM / KEGIATAN

1. Monitoring, Evaluasi Penyaluran Saprodi

(5) dan Pelaporan

ANGGARAN (Rp) Ketersediaan

dan

2. Sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Cukai

163.400.000

3. Koordinasi Pengembangan BUMD

67.746.000

4. Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi KUMKM

47.530.000

5. Fasilitasi KKMB, Penyaluran KUR dan LKM

70.630.000

6. Koordinasi dan Monev Raskin

584.390.000

7. Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah

128.804.000

8. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian 9. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Peningkatan Produksi Hasil Pertanian 10. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Sarana Perekonomian 11. Koordinasi dan Monev DBHCHT 12. Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi juga kecamatan dan kelurahan , penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pertanahan

Jumlah aparatur kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi

2 kegiatan

Jumlah koordinasi antar SKPD dengan pemprov

16 koordinasi

Jumlah buku LPPD yang tersusun

Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat yang terlaksana

12 kali

Terlaksanakannya penanganan kasus pemdes yang masuk ke Bagian Pemerintahan

24 kasus

52.550.000 72.394.000 101.880.000

1.416.499.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Monitoring dan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan kelurahan

60 buku

42.815.000

27.690.000 Jumlah 1

2.

(6) 56.670.000

2. Fasilitasi pemerintahan daerah

Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan 3. Penyusunan LPPD Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 4. Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 5. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat

40.040.000 106.649.300

98.200.000

240.000.000

114.780.000

Lampiran 1/2 - 6

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah penyambutan tamu dan kunker

20 tamu

Program peningkatan kerjasama antar daerah 6. Persipan penyambutan tamu dan kunjungan kerja DPRD

45.000.000

Program penataan peraturan perundang-undangan Jml Kelurahan yg mjd SKPD mandiri

Tersedianya data informasi pemindahan ibukota Jumlah aparatur kecamatan, kelurahan, desa yang mengikuti bimtek

3. 2 3 4 5 6

Meningkatnya Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan SKPD

20 kelurahan

7. Penataan kelembagaan perangkat daerah

310.000.000

1 kegiatan

8. Konsultasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemindahan ibu kota

671.219.700

1 kegiatan

9. Bimtek administrasi pertanahan

105.000.000

Terpilih dan dilantiknya Kepala Desa

25 desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10. Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa

Jml kegiatan pelepasan tanah kas desa Tersalurkannya bantuan, santunan dan uang kehormatan Jumlah kegiatan monitoring pemerintah desa

6 desa

11. Sosialisasi dan penilaian pelepasan kekayaan desa

34.700.000

12. Penyaluran bantuan, santunan dan uang kehormatan

92.200.000

Prosentase jumlah proyek fisik yang dimonitoring Prosentase pelaporan & evaluasi yang ditindaklanjuti Pemahaman Perpres 54 th' 2010 yang ditindaklanjuti Jumlah buku pedoman yg disusun

80 aparatur pemdes 24 kegiatan

100% 100% 100% 900 buku

247.250.000

13. Monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

145.740.000

Jumlah 2

2.250.779.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Monitoring & Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

394.802.100

3. Sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang & jasa 4. Sosialisasi Pembangunan Fisik Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Penyusunan & Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD & Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

301.523.700 155.645.000 113.710.000

179.843.000

6. Pendukung Pelaksanaan ULP

849.475.000

7. Kegiatan Pendukung Pelaksanaan LPSE

513.047.600

8. Sosialisasi Pengadaan Secara Elektronik

139.916.600 Jumlah 3

2.647.963.000

Lampiran 1/3 - 6

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4. 7

Meningkatkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien

LAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan disusun tepat waktu Penyeragaman tata naskah dinas

8

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tepat waktu Capaian Kinerja dan Keuangan 1 perbub dan 16 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi unit kerja Kinerja Setda.

9

Unit kerja yang memiliki SPP & IKM

75%

10

Jumlah jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya

59%

Unit Kerja yang sesuai dengan kualifikasinya

24%

11 12

18.657.500

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Evaluasi penataan dan penetapan OTK Kelembagaan dan Tupoksi SKPD 3.

Road Map Reformasi Birokrasi

108.154.000 43.444.900

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

5. Koordinasi penyusunan kinerja Kabupaten Pasuruan

78.360.900 45.149.600

Program Perbaikan Sistem Administrasi dan Kearsipan 6. Penyusunan Perbup dan Pengadaan buku naskah dinas

24.000.000

7. Pelaksanaan Sofware TNDE

44.250.000

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 8. Optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik 9. Monev. ISO 9001:2008 Setda.

437.770.000 65.230.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pegawai di linkungan Setda. 11. Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab)

84.422.800

13. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

71.867.750 203.099.950

15. Penyusunan Maping Pendayagunaan Aparatur

67.020.500 Jumlah 4

14

5.

Terlaksananya peningkatan, perluasan pengembangan Kerjasama Daerah yang menghadirkan nilai tambah

Persentase peningkatan, perluasan dan pengembangan mitra kerjasama daerah

100%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Penjajakan dan Koordinasi Kerjasama antar Daerah. 2. Penyusunan dan Pembahasan Draf Kerjasama Daerah,Pihak

Ketiga dan Perbatasan Wilayah

Persentase Kerjasama Daerah yang ditindak lanjuti

90%

78.165.050

12. Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) 14. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi KBK

13

30.757.050

1.400.350.000

153.807.500 128.192.500

3. Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Wilayah Perbatasan

102.836.700

4. Koordinasi,fasilitasi dan penjajakan kerjasama dengan pihak

120.210.300

ketiga

Lampiran 1/4 - 6

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5. Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Workhso,Seminar Sarasehan dan

Perjalanan Dinas Lainya 6. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah,Desa dan Pihak ketiga 15

16

6.

7.

Meningkatnya ketersediaan Produk % Peningkatan Produk Hukum yang Hukum sesuai kewenangan daerah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah Meningkatnya pengetahuan peserta Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan hukum workshop bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibidang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bekerja sama dengan Perguruan tinggi

17

Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan & sosialisasi produk hukum

100%

100%

Jumlah 5 Program Penataan Per Undang - Undangan 1. Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan Perundangundangan 2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundangundangan 3. Legislasi Rancangan Perturan Perundang-undangan

18

Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam kerukunan hidup antar umat beragama

Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan

19

Terlaksananya HUT Lansia

20

Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan

21

Terlaksananya Sarasehan bagi eks pejuang kemerdekaan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan

22

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/ kel. Masyarakat Tercapainya tepat waktu dalam kegiatan

23 24

9.

Terlaksananya tertib administrasi

Meningkatkan pelayanan terhadap

710.137.000 411.465.250 163.416.400 305.330.000 148.085.000

6. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru lebih tinggi

209.578.350

243.645.000

100%

100% 250 orang 100%

1.481.520.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1

Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial

100.022.500

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2 kegiatan

1

Kegiatan Sarasehan KCVRI, PWRI, Warakawuri, Perintis Kemerdekaan serta Pemberian Bingkisan

223.960.000

12 bulan

2

Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan

105.839.855

1 kegiatan

3

Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat/Kel. Masyarakat

100%

24.785.000

Program Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan 1 Kegamaan Lainnya 2 Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji Jumlah 8

25

123.140.000

4. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah 6 dan 7 8.

81.950.000

Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran

1.175.456.500 211.910.000 1.630.063.855

Lampiran 1/5 - 6

NO (1)

SASARAN STRATEGIS (2) perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR KINERJA (3) kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah

Prosentase barang milik Sekretariat Daerah dalam kondisi baik

26

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(4)

(5)

(6)

100%

100%

1

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

200.000.000

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

450.000.000

3


351.318.000

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

817.187.000

5

Penyediaan Makanan dan Minuman

6


17.250.000 444.633.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pengadaan Meubelair

1.806.778.000

3

Pengadaan Peralatan Kantor

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

255.000.000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

366.975.000 1.939.906.000

75.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1


2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah 9

27

10 Meningkatnya sistem pelayanan dministrasi yang dinamis, proporsional dan profesional

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi yang dinamis, proporsional dan profesional

100%

Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.938.298.000 75.282.000 12.937.627.000 5.311.206.000 250.000.000 1.380.000.000 92.992.600 743.388.400

5


30.000.000

6

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

67.500.000

7

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

40.000.000

8

Penyediaan Peralatan rumah tangga

9

Penyediaan Makanan & Minuman

112.500.000 1.718.925.000

10 Rapat-rapat, Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

450.000.000

11 Penyediaan Jasa Perkantoran

227.400.000

12 Rapat-rapat, Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

198.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

4.505.050.000 447.200.000

Lampiran 1/6 - 6

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

450.000.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opersaional

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga

243.500.000

7

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

160.000.000

372.000.000

84.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase pemenuhan pelayanan kedinasan Bupati / Wakil Bupati yang dinamis, proporsional dan profesional

100%

2.747.850.000

110.000.000

1


60.000.000

2

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

35.000.000

3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

15.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 1 Dialog/Audensi dgn tokoh masy, pimpinan, anggota orsos &

933.444.000 59.000.000

masyarakat 2

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

3

Kunjungan kerja/inseksi kepala daerah / wakil kepala daerah

198.144.000

4

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat & Pemda Lainnya

585.100.000

5

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

30.000.000

61.200.000 Jumlah 10

10.859.700.000

Jumlah Seluruhnya

35.334.638.855

KATA PENGANTAR. Pasuruan, 25 Februari 2015 Sekretaris Kabupaten Pasuruan. AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP

Recommend Documents